Meskipun hukum konstitusional menyangkut struktur pemerintahan Uni Eropa, hukum administratif mengikat lembaga UE dan negara anggota untuk mengikuti hukum. Kedua negara anggota dan Komisi memiliki hak hukum umum atau "berdiri" (locus standi) untuk membawa klaim terhadap lembaga UE dan negara anggota lainnya untuk pelanggaran perjanjian. Dari yayasan Uni Eropa, Mahkamah Kehakiman juga berpendapat bahwa Traktat memungkinkan warga atau perusahaan untuk membawa klaim terhadap UE dan lembaga negara anggota untuk pelanggaran perjanjian dan regulasi, jika mereka secara benar ditafsirkan sebagai menciptakan hak dan kewajiban. Namun, di bawah Direktif, warga negara atau perusahaan dikatakan pada tahun 1986 tidak diizinkan untuk membawa klaim terhadap pihak non-negara lainnya. Ini berarti pengadilan negara anggota tidak terikat untuk menerapkan hukum Uni Eropa di mana aturan nasional bertentangan, meskipun pemerintah negara anggota bisa dituntut, jika itu akan memaksakan kewajiban pada warga negara lain atau badan hukum. Aturan-aturan ini pada "efek langsung" membatasi batas pengadilan negara anggota yang terikat untuk menjalankan hukum Uni Eropa. Semua tindakan oleh lembaga - lembaga UE dapat dihadapkan pada tinjauan pengadilan, dan dinilai berdasarkan standar proporsional, khususnya di mana prinsip - prinsip umum hukum, atau hak - hak dasar terlibat. Solusi bagi seorang klaim yang telah melanggar hukum sering kali adalah kerusakan moneter, tetapi pengadilan juga dapat menuntut kinerja spesifik atau akan memberikan perintah, untuk memastikan hukum efektif sedapat mungkin.
Tindakan apa dari lembaga UE yang tidak tunduk pada tinjauan pengadilan?
Semua tindakan