Secara umum, sementara semua anggota negara mengakui bahwa hukum Uni Eropa mengambil keunggulan atas hukum nasional di mana ini disepakati dalam Traktat, mereka tidak menerima bahwa Mahkamah Kehakiman memiliki akhir mengatakan pada pertanyaan konstitusional yayasan mempengaruhi demokrasi dan hak asasi manusia. Di Inggris, prinsip dasarnya adalah bahwa Parlemen, sebagai pernyataan legitimasi demokratis yang berdaulat, dapat memutuskan apakah ia ingin menyatakan undang - undang terhadap hukum UE. Akan tetapi, hal ini hanya akan terjadi dalam kasus permintaan ekspres rakyat untuk mengundurkan diri dari UE. Ini diadakan di R (Factortame Ltd) v Sekretaris Negara untuk Transportasi bahwa "apapun pembatasan dari Parlemen kedaulatannya diterima ketika memberlakukan Undang-Undang Komuni Eropa 1972 sepenuhnya sukarela" dan demikian "selalu jelas" bahwa pengadilan Inggris memiliki tugas "untuk mengesampingkan setiap aturan hukum nasional yang ditemukan bertentangan dengan aturan yang diberlakukan secara langsung dari hukum masyarakat. " Baru-baru ini Mahkamah Agung Inggris menyatakan bahwa di R (HS2 Action Alliance Ltd) v Sekretaris Negara untuk Transportasi, meskipun konstitusi Inggris tidak dikodifikasi, mungkin ada "prinsip-prinsip danamental" hukum umum, dan Parlemen "tidak mempertimbangkan atau mengotorisasi prinsip-prinsip tersebut" ketika memberlakukan Undang-undang Komunia Eropa 1972. Pandangan Mahkamah Konstitusi Jerman dari Solange I dan Keputusan Solange II adalah bahwa jika Uni Eropa tidak mematuhi hak-hak konstitusional dasar dan prinsip-prinsip (tertentu demokrasi, aturan hukum dan prinsip-prinsip negara sosial) maka tidak dapat mengesampingkan hukum Jerman. Namun, sebagai julukan penghakiman pergi, "selama" Uni Eropa bekerja terhadap demokrasi lembaga-lembaganya, dan memiliki kerangka kerja yang melindungi hak asasi manusia fundamental, itu tidak akan meninjau undang-undang UE untuk kompatibilitas dengan prinsip konstitusional Jerman. Kebanyakan anggota negara bagian lainnya telah menyatakan pemesanan yang sama. Ini menunjukkan legitimasi UE terletak pada otoritas tertinggi negara anggota, komitmen faktual untuk hak asasi manusia, dan kehendak demokratis rakyat.
Kapan Undang-Undang Komuni Eropa diciptakan?
1972 1972 1972 1972