Sementara Traktat dan Peraturan akan memiliki efek langsung (jika jelas, tanpa syarat dan segera), Perintah umumnya tidak memberikan warga negara (sebagai lawan negara anggota) berdiri untuk menuntut warga negara lain. Secara teori, ini adalah karena artikel TFEU 228 mengatakan Direktif ditujukan kepada negara anggota dan biasanya "meninggalkan kepada otoritas nasional pilihan bentuk dan metode" untuk diterapkan. Antara lain, hal ini mencerminkan bahwa direktif sering menciptakan standar minimum, meninggalkan negara anggota untuk menerapkan standar yang lebih tinggi. Misalnya, Perintah Waktu Kerja mengharuskan setiap pekerja membayar liburan setidaknya 4 minggu setiap tahun, tetapi kebanyakan negara bagian membutuhkan lebih dari 28 hari dalam hukum nasional. Namun, pada posisi saat ini yang diterima oleh Mahkamah Kehakiman, warga negara telah berdiri untuk membuat klaim berdasarkan hukum nasional yang mengimplementasikan Perintah, tetapi bukan dari Perintah sendiri. Perintah tidak memiliki yang disebut "horisontal" efek langsung (antara partai). Pandangan ini langsung kontroversial, dan pada awal 1990-an tiga Advokat Umum meyakinkan berpendapat bahwa Direktif harus menciptakan hak dan kewajiban untuk semua warga negara. Pengadilan menolak, tapi ada lima pengecualian besar.
Berapa banyak hari libur yang tidak dibayar yang harus dilakukan setiap tahun oleh para pekerja?
4 minggu