Konsil Kedokteran Indonesia
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI.

Tugas dan Fungsi 
KKI mempunyai fungsi dan tugas yaitu
 melakukan registrasi dokter dan dokter gigi,
 mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dan
 melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

Keanggotaan 
Anggota KKI terdiri dari 17 (tujuh belas) orang perwakilan dari
 Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia: 2 (dua) orang,
 Kolegium Kedokteran Indonesia: 1 (satu) orang,
 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia: 2 (dua) orang,
 Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia: 2 (dua) orang,
 Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia: 2 (dua) orang,
 Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia: 1 (satu) orang,
 Tokoh Masyarakat: 3 (tiga) orang, 
 Departemen Kesehatan: 2 (dua) orang, dan
 Departemen Pendidikan Nasional: 2 (dua) orang.

Kewenangan 
Dalam menjalankan fungsi dan tugas, KKI mempunyai wewenang yaitu
 menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi,
 menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi,
 mengesahkan standar kompetensi,
 melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi,
 mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi,
 melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi,
 melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

Referensi

Pranala luar 
Website resmi KKI

Lihat pula 
 Konsil Kedokteran Indonesia
 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
 Konsil Kedokteran
 Konsil Kedokteran Gigi
 Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
 Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia

Lembaga nonstruktural Indonesia