Pendidikan di perbatasan negara
Guru adalah profesi mulia. Akan tetapi, perjalanan para guru tak semulus tujuannya. Ada banyak hambatan yang mereka hadapi dalam menjalani profesinya. Sejumlah persoalan yang mencuat adalah keluhan akan kesenjangan yang dialami guru yang mengajar di kota dan non perkotaan, sulitnya memeroleh sertifikasi, tepatnya penyaluran dana tunjangan, dan berbagai persoalan yang lebih kompleks yang dihadapi para guru di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (daerah 3T).

               Daerah 3T adalah daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia. Untuk daerah-daerah ini, masalah yang muncul seperti letak geografis dan minimnya sarana serta prasarana. Persoalan-persoalan ini menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

               Perubahan pendidikan konvensional menjadi digital tampaknya berkembang pesat saat-saat ini. Namun, jika ditengok ke bagian perbatasan Indonesia, tampaknya pendidikan digital yang masif dilakukan di kota metropolitan dan daerah sekitarnya belum berlaku di sini.

               Seperti yang dilansir oleh sejumlah media, Kalimantan Barat masih membutuhan setidaknya 15 ribu guru untuk mencukupi kebutuhan minimal tenaga pendidik (Tribun Pontianak, 2017). Terdapat setidaknya 70 ribu guru di Kalimantan Barat yang terbagi menjadi 45 ribu guru PNS dan 25 ribu guru honorer. Meskipun begitu, ketersediaan tenaga pendidik tampaknya tidak terlalu menyebar dengan merata.

Saya coba bandingkan Pendidikan di Perbatasan dan Kota melalu google trend secara data statistik diperbatasan Kalimantan masih minim terdapat guru pendidik/pengajar jika dibandingan dengan kota kota besar yang sudah mengembangkan pendidikannya