Pemerintah Kota Depok
Pemerintahan Kota Depok merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di Kota Depok. 

Pemerintahan Kota Depok dipimpin oleh seorang Wali Kota, yang dipilih secara demokratis berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Depok terdiri atas Pemerintah Kota Depok (Pemkot) dan DPRD Kota Depok.

Paripurna 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok menggelar rapat paripurna bersama dengan Wali Kota untuk membuat anggaran tahun selanjutnya dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Wali Kota 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati dan Wali Kota bahwa Presiden melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, sedangkan Bupati atau Wali Kota dilantik oleh Gubernur. Sehingga, Wali Kota Depok terpilih berdasarkan pemilihan umum dilantik oleh Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung. Sebelum Peraturan Presiden (Perpres) tersebut terbit, Wali Kota Depok dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.

Perangkat daerah 
Wali Kota Depok memiliki hak kekuasaan untuk memimpin birokrasi di Kota Depok selama 5 tahun. Selain itu, Wali Kota Depok juga berhak mengatur perangkat daerah. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan pada tanggal 21 Desember 2012.

Sekretaris Daerah 
Dalam menjalankan administratif pemerintahan, Kota Depok memiliki Sekretaris Daerah (Sekda). Berikut merupakan daftar Sekretaris Daerah Kota Depok.

Dinas 
Berikut merupakan daftar dan susunan kedinasan di Kota Depok.

Pembagian administratif

Referensi 

 
Pemerintahan daerah di Indonesia