Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (disingkat DPRD Pesisir Selatan) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia. DPRD Pasaman Barat memiliki 45 orang anggota yang tersebar di 13 partai politik.

Fungsi DPRD 
a. Pembentukan Perda

b. Anggaran

c. Pengawasan

Tugas dan Wewenang DPRD 

 Membentuk Perda bersama Bupati
 Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati
 Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD
 Memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan
 Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian
 Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 Meminta laporan keternagan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah
 Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditaur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan Dewan 
Pimpinan DPRD Pesisir Selatan terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

Komposisi Anggota 
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam dua periode terakhir.Perolehan Kursi DPRD Pesisir Selatan 2019-2024

Daerah Pemilihan 
Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRD Pesisir Selatan dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

Daftar Anggota 
Berikut adalah daftar anggota DPRD Pesisir Selatan periode 2019-2024.

Badan Musyawarah 
bertugas dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja DPRD

Badan Anggaran 
bertugas dalam memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Komisi DPRD Pesisir Selatan & Mitra Kerja 
bertugas dalam memastikan terlaksananya kewajban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mitra Kerja Komisi I

 Dinas Pemberdaya Masyarakat (DPM)
 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil)
 Dinas Perpustakaan dan Arsip
 Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar)
 Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM)
 Inspektorat Daerah

Mitra Kerja Komisi II

 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
 Dinas Pangan (TPH)
 Dinas Ketahanan Pangan (DKP)
 Dinas Perikanan (DP)
 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdaganga (DISKOPERINDAG)
 PDAM Tirta Langkisau
 Bank Samudera
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 Sekretariat DPRD
 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mitra Kerja Komisi III

 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan)
 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)
 Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang)
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 Dinas Perhubungan (DISHUB)
 Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Mitra Kerja Komisi IV

 Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) Dr. Muhammad Zein Painan
 RSUD Tapan
 Dinas Pendidikan
 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans)
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) 
 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pesisir Selatan 
bertugas menyusun rancangan program pembentukan perda yang memuat daftar urut rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD

Badan Kehormatan DPRD Kab. Pesisir Selatan 
bertugas memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota dPRD terhadap sumpah//janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD.

Lihat Pula 
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 Kabupaten Pesisir Selatan
 Sumatera Barat

Referensi 

Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Selatan