Mahyuddin N.S.
Prof. Dr. dr. H. Mahyuddin Natimbul Same'a, SpOG(K) () adalah seorang politikus, dokter, dan akademikus Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Selatan dari tahun 2003 hingga 2008 dan sebagai Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2008. Setelah lima bulan menjabat sebagai gubernur, Mahyuddin kemudian menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari tahun 2009 hingga 2014.

Riwayat Hidup

Kehidupan awal 
Mahyuddin lahir pada 14 September 1947 sebagai putra keempat dari tujuh bersaudara Natimbul dan Same'a di desa Tanjungkurung, yang terletak di Kabupaten Lahat. Ia memulai studinya di Sekolah Rakyat setempat pada usia tujuh tahun dan kemudian lulus dari sekolah dasar pada tahun 1960. Selama masa sekolah menengahnya, dia bekerja di pasar lokal. Pada tahun 1963, ia lulus dari sekolah menengah pertama dan pada tahun 1967 ia lulus dari Sekolah Menengah Atas Xaverius. Ia lulus dari Universitas Sriwijaya pada tahun 1975 dengan gelar kedokteran.

Karier akademik 
Mahyuddin memulai karirnya sebagai staf di fakultas biologi di Universitas Sriwijaya. Setelah menempuh pendidikan spesialis kebidanan dan kandungan di Universitas Airlangga pada tahun 1984, Mahyuddin menjadi dosen di Universitas Sriwijaya. Kemudian, ia juga diangkat menjadi direktur program keluarga berencana di Rumah Sakit Umum Pusat Palembang.

Setelah lima tahun mengajar di universitas tersebut, Mahyuddin diangkat menjadi sekretaris fakultas kedokteran di universitas tersebut. Ia kemudian dipromosikan menjadi asisten dekan pada tahun 1996 dan sebagai asisten rektor pada tahun 1999. Ia mengakhiri kariernya di universitas setelah terpilih sebagai wakil gubernur pada tahun 2003.

Karier politik

Wakil Gubernur Sumatera Selatan 

Mahyuddin terjun ke dunia politik tidak lama sebelum pemilihan umum Sumatera Selatan tahun 2003, di mana ia mencalonkan diri bersama Syahrial Oesman. Mereka menempati urutan pertama, memenangkan 38 suara, satu suara lebih banyak dari gubernur petahana saat itu, Rosihan Arsyad, yang juga mencalonkan diri dalam pemilihan. Skandal politik terjadi setelah pemilihan, ketika lima belas anggota parlemen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendukung Syahrial alih-alih Rosihan yang disetujui partai. Megawati Soekarnoputri, mantan presiden Indonesia yang menjadi Ketua Umum PDI-P, menunda konfirmasi hasil karena skandal ini. Mahyuddin dan Syahrial akhirnya dilantik pada 7 November 2003.

Gubernur Sumatera Selatan 
Gubernur Sumatera Selatan saat itu, Syahrial Oesman, mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 19 Juni 2008 untuk mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur yang akan datang. Mahyuddin menjabat setelah dia mengundurkan diri dan kemudian dilantik pada 11 Juli 2008. Masa jabatannya berakhir pada 7 November 2008. Selama menjadi gubernur, Mahyuddin mengeluarkan keputusan yang secara hukum melarang keberadaan Ahmadiyah di Sumatera Selatan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 
Mahyuddin terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat setelah memperoleh 75.695 suara dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I. Ia ditugaskan di Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, kepemudaan, olah raga, pariwisata, seni dan budaya. Mahyuddin menjadi ketua komisi pada 21 Oktober 2009. Mahyuddin menyerahkan jabatannya sebagai ketuanya kepada Agus Hermanto setelah masa jabatan tiga tahun.

Ia kemudian mencalonkan diri kembali sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai dan daerah pemilihan yang sama pada tahun 2014. Dia tidak memperoleh cukup suara untuk kursi parlemen.

Wafat 
Mahyuddin meninggal pada 8 April 2021, dilaporkan sekitar pukul 23:45 di Palembang. Pemakaman gubernur yang layak untuknya tidak dapat diadakan karena penyebab kematiannya.

Rujukan 

Dokter Indonesia
Akademikus Indonesia
Dosen Indonesia
Alumni Universitas Sriwijaya
Alumni Universitas Airlangga
Tokoh Sumatera Selatan
Tokoh dari Lahat
Politikus Indonesia
Politikus Partai Demokrat
Gubernur Sumatera Selatan
Anggota DPR RI 2009–2014
Anggota DPR 2009-2014 dari fraksi Partai Demokrat
Wakil Gubernur Sumatera Selatan
Kematian akibat pandemi COVID-19 di Indonesia