Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia


Kedudukan 

 Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI disebut Sekretariat Jenderal merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
 Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Tugas 
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

 perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;
 koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Struktur Organisasi 
Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari:
 Sekretaris Jenderal
Inspektorat Jenderal
Deputi Bidang Administrasi 
Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi 
 Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi
 Biro Sekretariat Pimpinan
 Biro Hubungan Masyarakat
 Biro SDM, Organisasi dan Hukum
 Biro Perencanaan dan Keuangan
 Biro Umum
 Biro Pengkajian Konstitusi

Lihat Pula 
 Majelis Permusyawaratan Rakyat

Referensi 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Daftar Eselon I