Dampak ekonomi pada pandemi COVID-19 di Indonesia
Pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia.

Dampak terhadap perorangan

Upah minimum provinsi 
Hingga 30 Oktober, 27 dari 34 provinsi memastikan tidak akan menaikkan upah minimum provinsi, terdiri dari Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua, dan 9 provinsi yang belum diumumkan. Sementara itu, Jawa Tengah memilih menaikkan upah minimum provinsi hingga 3,27%, yang juga diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta hingga 3,54%.

Dampak terhadap sektor ekonomi

Pertumbuhan ekonomi 
Pada triwulan kedua, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga 5,32% untuk pertama kalinya sejak krisis finansial Asia 1997.

Pariwisata 
Pada Februari, Joko mempertimbangkan memberikan insentif berupa diskon hingga 30% bagi wisatawan dalam dan luar negeri.

Ritel 
Berdasarkan penelitian oleh Inventures, kunjungan ke pusat perbelanjaan diperkirakan sulit bangkit walau vaksin COVID-19 sudah diproduksi dan disalurkan pada tahun 2021. Hero Supermarket Group, Ramayana Lestari Sentosa, dan Matahari Department Store dilaporkan mengalami kerugian imbas pandemi.

Pemulihan 
Pada 20 Juli, Joko membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang dipimpin Erick Thohir. 

Sri Mulyani Indrawati menyebut pemulihan masih belum mampu mengatasi tekanan terhadap perekonomian.

Kritik

Pengutamaan ekonomi dan kesehatan 
Kritik terhadap pemulihan ekonomi seringkali menyasar kepada ekonomi yang lebih diutamakan daripada kesehatan. Walau demikian, pemerintah menyebut penanganan kesehatan dan ekonomi dilakukan bersamaan. Namun, Sri menegaskan musuh yang dihadapi saat ini adalah COVID-19.

Catatan

Rujukan 

Pandemi Covid-19 di Indonesia
Indonesia dalam tahun 2020
Ekonomi Indonesia