Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemko Polhukam RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemko Polhukam RI dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Mahfud MD.

Tugas dan fungsi 
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:
 koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan;
pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemko Polhukam;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemko Polhukam;
pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemko Polhukam; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Koordinasi 
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan:

 Kementerian Dalam Negeri
 Kementerian Luar Negeri
 Kementerian Pertahanan
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Kementerian Komunikasi dan Informatika
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Kejaksaan Agung Indonesia
 Tentara Nasional Indonesia
 Kepolisian Negara Republik Indonesia
 Instansi lain yang dianggap perlu

Struktur organisasi 
 Sekretariat Kementerian
 Biro Perencanaan dan Organisasi
 Biro Umum
 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
 Inspektorat
 Deputi
 Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Deputi I)
 Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Deputi II)
 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Deputi III)
 Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara (Deputi IV)
 Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional (Deputi V)
 Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Deputi VI)
 Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Deputi VII)
 Staf Ahli
 Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi
 Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional
 Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman
 Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi
 Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Lihat pula 
 Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Pranala luar 
  Situs web resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Politik, Hukum, dan Keamanan