Kawasan hutan
Kawasan hutan adalah istilah yang dikenal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu menurut pasal 3 yang berbunyi:
“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Definisi menurut Mahkamah Konstitusi 
Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 9 Februari 2012, memutuskan bahwa:
 “Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan'' dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang[[ Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.“

Dari putusan MK tersebut definisi kawasan hutan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah: “wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.'''

Fungsi 
Kawasan hutan di Indonesia mempunyai fungsi sebagai fungsi konservasi; fungsi lindung; dan fungsi produksi. Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
Di Indonesia telah ditetapkan ketiga fungsi Kawasan Hutan tersebut menjadi fungsi pokok dari hutan. Yang dimaksudkan dengan fungsi pokok adalah fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan.

Fungsi pokok dari hutan Indonesia adalah:
 fungsi pokok sebagai hutan konservasi
 fungsi pokok sebagai hutan lindung
 fungsi pokok sebagai hutan produksi

Hutan konservasi 
Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem-nya. Hutan konservasi terdiri dari: kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Hutan lindung 
Hutan lindung mempunyai kondisi yang sedemikian rupa sehingga dapat memberi pengaruh yang baik terhadap tanah dan alam sekelilingnya, serta tata airnya dapat dipertahankan dan dilindungi.

Pengertian 
Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Pasal 1 ayat 8 mendefinisikan hutan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu untuk:
 mengatur tata air
 mencegah banjir
 mengendalikan erosi
 mencegah intrusi air laut
 memelihara kesuburan tanah

Pemanfaatan 
Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Pasal 26 menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat dilakukan dengan tidak merusak lingkungan ataupun mengurangi fungsi utama kawasan, melalui pemberian izin usaha, yaitu untuk:
 Pemanfaatan kawasan, misalnya:
 budidaya jamur
 penangkaran satwa
 budidaya tanaman obat dan tanaman hias
 Pemanfaatan jasa lingkungan, misalnya:
 pemanfaatan untuk wisata alam
 pemanfaatan air
 pemanfaatan keindahan dan kenyamanan
 Pemungutan hasil hutan bukan kayu, misalnya:
 mengambil rotan
 mengambil madu
 mengambil buah
Tujuan utama pemanfaatan hutan lindung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan lindung bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Hutan produksi 
Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan produksi terdiri dari:
 1.Hutan produksi tetap (HP) adalah: hutan yang dapat di eksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
 2.Hutan produksi terbatas (HPT) adalah: merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng - lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.
 3.Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)
 a. Kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah dan intensitas hujan setelah masing - masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
 b. Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman pertanian dan perkebunan.

Lihat pula 
 Hutan adat
 Hutan hujan
 Hutan hujan tropika
 Hutan Iklim Vatikan
 Hutan kerangas
 Hutan Mabira
 Hutan lindung
 Hutan musim
 Hutan rakyat
 Hutan tanaman industri

Referensi

Pranala luar 
 Situs Departemen Kehutanan RI 
 Teks UU Nomor 41 tahun 1999 pada situs Huma 
 Keterangan mengenai UU No. 41 tahun 1999 pada situs Hukum online
 Undang-undang nomor 19 tahun 2004

Hutan