Sistem presidensial
Sistem presidensi atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Untuk disebut sebagai sistem presidensial, setidaknya bentuk pemerintahan harus memiliki tiga unsur yaitu:
 Presiden yang dipilih rakyat
 Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
 Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kedudukan yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, kedudukan presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Ciri-ciri sistem presiden 

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu:
 Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
 Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
 Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
 Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
 Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
 Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
 Eksekutif sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut.

Kelebihan dan kelemahan sistem presidensial 
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
 Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
 Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun, dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
 Masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
 Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
 Legislatif bukan tempat pengkaderan untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:
 Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
 Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
 Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas.
 Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

Republik dengan sistem pemerintahan presidensial

Sistem presidensial dengan perdana menteri

Lihat pula 
 Sistem parlementer
 Sistem semipresidensial

Referensi 

Sistem politik
Bentuk pemerintahan