Mohamad Taufik
H. Mohamad Taufik () adalah seorang politikus Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari 2014 sampai pemberhentiannya oleh partai pada 2022. Selama menjabat sebagai legislator di Jakarta, Taufik dikenal sebagai politisi kontroversial, terutamanya ketika dirinya berselisih dengan Basuki Tjahaja Purnama.

Taufik berkiprah dalam dunia politik pertama kali sejak dirinya bergabung dengan Golongan Karya hingga memasuki masa Reformasi, ia memilih untuk berpindah partai ke Partai Keadilan dan Persatuan selama kurang lebih setahun. Ia menjadi politikus Independen dengan mendirikan Pusat Pengkajian Jakarta, suatu lembaga swadaya masyarakat. Pada 2003, Taufik ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk memegang jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta hingga pada tahun 2004.

Pada 2008, Taufik membentuk Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk daerah Jakarta dan menjabat sebagai ketua pertamanya. Ketika menjabat legislator, ia diusulkan oleh partainya untuk mengisi posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta, setelah Joko Widodo saat itu mengundurkan diri dan Basuki mengisi jabatan yang ditinggalkan Jokowi.

Kontroversi 
Semasa menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Taufik terjerat kasus pidana korupsi logistik pemilu pada 27 April 2004 dan dipenjara selama 18 bulan. Namun, ia tidak menganggap hal tersebut sebagai halangan dalam berpolitik, sehingga ia menduduki jabatan politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahkan menduduki kursi pimpinan dewan. Selama Pemilu Presiden 2014, Taufik berorasi menuntut penangkapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Husni Kamil Manik, karena dianggap curang telah mengeluarkan surat edaran membuka kotak suara.

Pemberhentiannya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menuai polemik di tengah masyarakat. Bahkan, ia diisukan keluar dari Partai Gerindra. Terdapat dugaan bahwa dirinya diberhentikan partai dari pimpinan dewan dikarenakan keterlibatannya dalam kasus korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Riwayat Organisasi 
 Sekjen Serikat Pekerja Maritim Indonesia
 Ketua SPSI Pelabuhan Tanjung Priok
 Bergabung dengan Partai Golongan Karya (Golkar)
 Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
 Partai Gerindra DKI Jakarta
 Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta
 Ketua Senat Mahasiswa Universitas Jayabaya
 Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Jayabaya
 Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional-Indonesia (PRSSNI) DKI Jakarta
 Ketua Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ)

Referensi 

Tokoh Indonesia
Tokoh Betawi
Tokoh dari Jakarta
Tokoh Himpunan Mahasiswa Islam
Politikus Indonesia
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya
Tokoh Koalisi Merah Putih
Koruptor Indonesia