Negara hukum
Negara hukum adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Konsep ini tidak sama dengan rule of law yang dikenal pada tradisi hukum Inggris (Anglo-Saxon). Konsep negara hukum juga perlu dibedakan dari Rechtsstaat karena istilah "negara hukum" digunakan secara khusus untuk konteks Indonesia.

Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah (governed) dan memerintah (governor) dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Norma objektif tersebut harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum.

Konsep 
Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.

Unsur dan ciri 
Unsur:
 Hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia
 Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
 Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan
 Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya

Ciri-ciri:
 Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku
 Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif
 Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM
 Menuntut pembagian kekuasaan

Rujukan 
 Wahjono, Padmo, 1989, Pembangunan Hukum di Indonesia, Jakarta: Ind Hill Co.
 Hadjon, Philipus M., 1972, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studia Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu.

Hukum
Politik