Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (disingkat Setjen KPU RI) merupakan unsur pendukung kerja KPU. Setjen KPU RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang pengangkatannya dan pemberhentiannya oleh Presiden atas usulan KPU. Sekjen KPU RI dalam tugasnya dibantu dua Deputi dan satu Inspektur Utama.

Posisi Setjen KPU sangat strategis terutama dalam mendukung kelancaran tugas, wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota demi suksesnya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Sekjen KPU bertanggungjawab kepada Ketua KPU dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setjen KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dan bekerja sama di bawah KPU.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Setjen KPU wajib menerapkan akuntabilitas kinerja aparatur.

Tugas 
 Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu
 Memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan pemilu
 Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU
 Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu
 Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
 Membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal
 Membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Fungsi 
 Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan KPU
 Pemberian dukungan administratif dan teknis penyelenggaraan pemilu
 Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan dan pengelolaan keuangan di KPU
 Fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU, bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu
 Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan pemilu
 Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
 Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan KPU
 Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
 Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU
 Fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
 Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KPU

Wewenang 
 Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
 Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU
 Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Referensi 

Komisi Pemilihan Umum Indonesia