Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dipimpin oleh Kepala Badan.

Sejak 17 Oktober 2022, BPJPH di bawah Kemenag bertanggung jawab dalam mengeluarkan sertifikasi kehalalan yang sebelumnya menjadi wewenenang LPPOM MUI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam undang-undang tersebut, tugas dan tanggung jawab BPJPH adalah:

 Registrasi Halal
 Sertifikasi Halal
 Verifikasi Halal
 Pembinaan dan pengawasan produk halal
 Menerapkan standar kehalalan suatu produk

Label 
Pada tanggal 1 Maret 2022, BPJPH meluncurkan logo label "Halal Indonesia" menggantikan label halal yang dibuat berdasarkan segel Majelis Ulama Indonesia. Aqil Irham, selaku kepala BPJPH, mengatakan bahwa label halal ini mengadaptasi nilai-nilai ke-Indonesiaan. Bentuk dasar yang dipilih adalah bentuk gunungan dan motif lurik yang biasa digunakan dalam pakaian surjan. Warna dasar yang dipilih untuk label tersebut adalah ungu. Peluncuran logo ini memicu kontroversi

Logo label halal tersebut adalah tulisan Arab حلال dengan gaya Khat Kufi yang memiliki karakter kaku dan lurus. Begitu logo label tersebut diluncurkan, logo tersebut menuai kontroversi. Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menganggap logo tersebut terlalu mengedepankan seni dibandingkan bentukan huruf Arab yang lugas, dan tidak mencantumkan lembaga yang menerbitkan keputusan halal seperti MUI atau BPJPH. Di samping itu, logo ini dituding menjurus kepada Jawa-sentrisme, meski Kemenag membantahnya karena kedua warisan budaya tersebut sudah menjadi kekayaan bangsa dan telah didaftarkan ke UNESCO. Tambahannya lagi, pakar seperti Mohammad Kanif Anwari, staf pengajar di UIN Sunan Kalijaga, juga ikut mengkritik kaidah penulisan huruf Arab pada logo tersebut yang tidak sesuai dengan khat mana pun. Menurutnya, terdapat dua huruf yang bertentangan dengan aturan penulisan huruf Arab, seperti huruf lam yang mirip huruf kaf, serta huruf ḥa yang mirip huruf ṣad, atau alif dalam khat Diwani.

Referensi 

Agama
Daftar Eselon I
Sertifikasi halal