Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
PL KUMKM (Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan kegiatan berkelanjutan selama tiga tahun. PL KMUKM dilatarbelakangi adanya karakteristik dan keberadaan KUMKM yang dinamis berkembang, ragam kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan KUMKM membutuhkan indikator-indikator makro dan data mikro KUMKM by name by address. Urgensinya untuk pembangunan basis data tunggal KUMKM dalam rangka penyediaan satu data yang akurat dan menyeluruh.

Landasan hukum PL KUMKM adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, serta PP 51/1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Selain itu, PP 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. PL KUMKM juga dilandasi Peraturan Presiden 86/2007 tentang Badan Pusat Statistik, Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia dan Perpresiden 12/2021 tentang Perubahan Atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Landasan hukum yang lain ialah Instruksi Presiden RI 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Nota Kesepahaman antara BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM tentang Penyediaan, Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pengembangan Kerja Sama Kelembagaan Nomor: 2/KB/M.KUMKM/III/2022 dan Nomor MoU-01/HK.610/NK/03/2022 tanggal 09 Maret 2022. Surat Sekretaris Kemenkop dan UKM Nomor B-1147/SM/WU.04.00/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2023 dan Pemetaan Data Makro Ekonomi KUMKM Tahun 2023. Surat Sekretaris Utama BPS Nomor B- 044/02000/VS.190/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal Dukungan BPS untuk Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2023. 

PL KUMKM yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2022 sampai 2024 bermaksud memperoleh data KUMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha kecuali usaha pertanian. Data tersebut meliputi Pelaku usaha, Unit usaha/perusahaan menurut wilayah maupun lapangan usaha Penggunaan tenaga kerja, Pasokan dan pasar, Struktur pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan usaha/perusahaan, Permodalan, Pemanfaatan digitalisasi pada koperasi dan UMKM. Pendataan pada tahun 2022 di 240 Kabupaten dan Kota untuk usaha menetap. Tahun 2023 mencakup 215 Kabupaten/Kota di 32 Provinsi, pada 15 September sampai 14 Oktober, baik usaha menetap maupun tidak menetap. Direncanakan 240 kabupaten/kota untuk usaha menetap dan 59 kabupaten/kota bagi usaha tak menetap.

Kegiatan PL-KUMKM 2023 mencakup seluruh UMKM, baik menggunakan bangunan tetap/permanen, bangunan tidak tetap, maupun yang tidak menggunakan bangunan yang berada dalam batas-batas wilayah Indonesia. Aktivitas ekonomi yang dicatat mencakup seluruh kategori/lapangan usaha kecuali Kategori A, O, T, dan U. Aktivitas ekonomi yang didata, tercantum dalam gambar di samping.

Variabel-variabel usaha/perusahaan yang dikumpulkan, yaitu Identitas pelaku usaha/perusahaan, Identitas usaha/badan usaha, Karakteristik usaha/perusahaan, Sumber daya manusia, Proses produksi/bisnis, Pemasaran dan status keuangan. 

Petugas lapangan PL KUMKM 2023 terdiri dari koordinator sensus kecamatan, pemeriksa lapangan (PML) dan pencacah lapangan (PCL) yang dilatih oleh instruktur nasional. Sebelumnya, instruktur utama melatih instruktur nasional. 

Jadwal kegiatan PL KUMKM23 

Instrumen yang digunakan dalam PL KUMKM23