Muhammad Djosan
Sutan Muhammad Djosan gelar Sutan Bidjo Radjo () adalah seorang birokrat dan politikus Indonesia pada masa Orde Lama. Ia merupakan Gubernur Maluku kedua, yang menjabat dari tahun 1955 sampai 1960, setelah menggantikan pejabat sebelumnya, Johannes Latuharhary yang menjabat Gubernur dari tahun 1950 sampai 1955. Pada tahun 1960, Muhammad Djosan digantikan oleh Muhammad Padang yang menjabat sampai tahun 1965. Sebelum menjabat gubernur, Djosan sempat menjadi Residen Ambon dan Pejabat Gubernur Maluku.

Karier birokrat 

Muhammad Djosan lahir di Kampung Pauh, Pariaman pada 8 November 1906. Ia mengawali kariernya sebagai birokrat setelah lulus dari sekolah pamong praja School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA)  Ia tercatat berkarier di pemerintahan Pantai Barat Sumatera, dengan posisi di antaranya wakil jaksa Pengadilan Negeri Fort de Kock dan asisten demang Bayang, Pesisir Selatan.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Djosan bergabung dengan pemerintah Indonesia yang baru dibentuk dan terlibat dalam birokrasi. Ia diangkat sebagai Kepala Luhak (Bupati) Agam pada tanggal 8 November 1945, seminggu setelah terbentuknya Pemerintahan Sumatera Barat.

Setahun kemudian, pada 17 Mei 1946, Djosan diangkat sebagai penyelidik anggaran gaji pegawai negeri. Selain posisinya di birokrasi, Djosan juga terlibat dalam negosiasi antara pasukan Indonesia dan Belanda pada awal Januari 1947.

Djosan diangkat sebagai Residen Ambon setelah pengakuan Indonesia pada tahun 1952. Selama periode ini, Djosan mengawasi diskusi lintas agama antara Muslim dan Kristen di wilayah tersebut serta penggantian Bupati Maluku Selatan dan Maluku Tengah.

Gubernur Maluku

Penunjukkan 

Djosan diangkat sebagai penjabat gubernur Maluku pada 1 Februari 1955 setelah gubernur sebelumnya, Johannes Latuharhary, dicopot dari jabatannya karena tekanan dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Masyumi. Latuharhary menyerahkan jabatannya kepada Djosan beberapa minggu kemudian pada tanggal 9 Februari. Sebagai anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI) selama periode ini, Djosan dinominasikan sebagai calon teratas partai di Maluku untuk Konstituante, tetapi tidak terpilih.

Pemilihan gubernur definitif sedang berlangsung, sementara Djosan menjabat sebagai penjabat gubernur. Beberapa nama seperti Pieter Andreas de Queljoe, Mohammad Padang, dan dr. Rehatta dinominasikan untuk menjadi gubernur definitif. Masyumi dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang menang dalam pemilihan umum 1955 membuat kesepakatan bahwa gubernur harus etnis Maluku dan jika gubernur beragama Kristen, sekretarisnya harus Muslim dan sebaliknya.  Masyumi menobatkan Abdullah Soulisa, mantan Bupati Maluku Selatan, sebagai calonnya, sedangkan Parkindo menobatkan Martinus Putuhena, Johannes Leimena, dan M. A. Pellaupessy.

Djosan, yang pindah ke partai Nahdlatul Ulama (NU) setelah dicalonkan sebagai gubernur, menyatakan bahwa gubernur berikutnya tidak boleh terafiliasi dengan partai politik mana pun dan meminta dirinya untuk dimasukkan ke dalam daftar nominasi terbawah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), seorang anggota NU, akhirnya memilih Djosan daripada calon lainnya pada sidang kabinet pada 25 November 1955 dan mengangkat Djosan sebagai gubernur definitif pada 6 Januari 1956. Empat tahun setelah itu, Djosan mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur pada 1960.

Reaksi 
Pengangkatan Djosan dikritik oleh PNI, Parkindo, dan Masyumi. PNI menolak mengakui jabatan gubernur Djosan, sementara Parkindo dan Masyumi menganggap Djosan melanggar konsensus mereka tentang etnisitas gubernur. Surat kabar Masyumi di Maluku, Tifa, memuat pernyataan dari berbagai pihak di Maluku yang tidak setuju dengan penunjukan Djosan sebagai gubernur di halaman depan dan meragukan ketidakberpihakan menteri dalam negeri dalam proses pemilihan gubernur Maluku. Parkindo, di sisi lain, meminta pemerintah pusat untuk mengangkat lebih banyak pegawai negeri sipil lokal untuk pemerintah Maluku. PSI adalah satu-satunya partai bersama NU yang mendukung jabatan gubernur Djosan dan berusaha mengadakan pertemuan untuk menggalang dukungan untuk Djosan, tetapi pertemuan itu berakhir tanpa hasil yang signifikan. Djosan juga memprakarsai pendirian cabang NU di Ambon, ibu kota Maluku, yang memicu kemarahan lebih lanjut dari Masyumi dan Parkindo.

Menanggapi kritikan tersebut, Mendagri menyatakan Djosan "tegas, kompeten dan berpengalaman dalam urusan administrasi" dan "berani bertindak dan berinisiatif". Mendagri juga menjelaskan alasannya tidak mengangkat calon lain yang ditawarkan. Dia mengatakan Queljoe tidak punya pengalaman dalam urusan pemerintahan, sedangkan Putuhena dan Rehatta menolak menjabat.

Lihat pula 

 Palin Sutan Alamsyah

Referensi 

Politikus Indonesia
Politikus Minangkabau
Tokoh Maluku
Sutan
Bupati Agam
Gubernur Maluku
Birokrat Indonesia
Tokoh dari Pariaman
Alumni OSVIA Fort de Kock