Ketut Sumedana
Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H. () adalah Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkebangsaan Indonesia   yang dilantik oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama dengan sejumlah jaksa lainnya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 180/TPA tahun 2021 pada 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung. Sumedana sebelumnya menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali yang dilantik pada Kamis, 5 Agustus 2021. Sebelumnya Sumedana adalah Koordinator Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Karier 
Ketut Sumedana sebelumnya  adalah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi ,Bali, Ketut dilantik sebagai Wakil Kejaksaan Tinggi Bali pada 5 Agustus 2021.  Sebelum menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Bali, Sumedana adalah Koordinator Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Sumedana juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar, Bali. Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul, Yogyakarta juga pernah diemban oleh Sumedana. Selain itu Sumedana juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

Jabatan strategis yang pernah diemban Sumedana antara lain Kasi Sospol di Kejaksaan Tinggi, Nusa Tenggara Barat (NTB) Kasi Penuntutan Kejati (NTB), dan Koordinator di Kejati Jawa Timur. Sumedana juga pernah aktif sebagai pengajar di Badan Diklat Kejaksaan RI. Sumedana pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lima tahun sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut di KPK. Sumedana juga pernah menjadi Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penuntutan di KPK.

Kasus yang pernah ditangani 
Sumedana menangani banyak kasus-kasus besar saat bertugas. Di antaranya adalah kasus penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar 100 miliar pada 2003 yang menyeret Aulia Pohan, besan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Kasus lain yang pernah ditangani Sumedana adalah pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) di berbagai wilayah Indonesia. Kasus ini menyeret mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno.

Referensi