Kota administratif
Dalam pemerintahan daerah di Indonesia antara 1974 hingga 1999, kota administratif (dikenal juga sebagai kotip) adalah sebuah wilayah administratif di Indonesia dibawah pemerintahan kabupaten daerah tingkat II yang dipimpin oleh wali kota administratif.

Kota administratif bukanlah daerah otonom sebagaimana kotamadya atau kota, dan karena itu tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Wali kota administratif bertanggung jawab kepada bupati kabupaten induknya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, di Indonesia tidak dikenal lagi istilah kota administratif karena pembagian provinsi hanya terdiri atas kabupaten dan kota. Akibatnya kota administratif harus berubah status menjadi kota atau bergabung kembali dengan kabupaten induknya.

Daftar kota administratif yang pernah ada

Referensi 
 PP 19/1978 
 PP 26/1979
 PP 33/2003

Pembagian administratif Indonesia