Operasi Bumi Hangus Timor Timur
Operasi Bumi Hangus Timor Timur mengacu pada tindakan kelompok paramiliter selama Krisis Timor Timur 1999, September 1999 di Dili, ibukota Timor Timur. Negara ini berada di bawah pendudukan Indonesia sejak 1975, dan perlawanan oleh orang Timor memuncak pada tahun 1999. Menyusul referendum tentang kemerdekaan Timor, milisi pro-Indonesia  dan militer mengamuk di Timor Timur menghancurkan infrastruktur vital.

Peringatan
Seperti yang diperingatkan oleh para pemimpin milisi pro-Indonesia tentang "pertumpahan darah" jika referendum berhasil, "duta besar keliling" Indonesia Francisco Xavier Lopes da Cruz menyatakan: "Jika orang menolak otonomi, ada kemungkinan darah akan mengalir di Timor Timur." Seorang pemimpin paramiliter mengumumkan bahwa "lautan api" akan dilakukan jika mayoritas pemungutan suara kemerdekaan. Menjelang hari pemungutan suara, laporan kekerasan anti-kemerdekaan terus beredar. Hari pemungutan suara, 30 Agustus 1999, secara umum berlangsung tenang dan tertib. 98,6% pemilih terdaftar memberikan suara, dan pada 4 September, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengumumkan bahwa 78,5% suara telah diberikan untuk kemerdekaan. Dibesarkan atas desakan Orde Baru bahwa Timor Timur mendukung integrasi, orang Indonesia terkejut atau tidak percaya bahwa orang Timor Timur telah memilih untuk tidak menjadi bagian dari Indonesia.

Pembalasan
Dalam beberapa jam kelompok paramiliter mulai menyerang orang dan membakar di sekitar ibu kota Dili. Wartawan asing dan pemantau pemilu melarikan diri, dan puluhan ribu orang Timor Leste turun gunung. Geng-geng Islam menyerang Keuskupan Katolik Dili, menewaskan dua lusin orang; keesokan harinya, markas besar ICRC diserang dan dibakar habis. Hampir seratus orang kemudian dibunuh di Suai, dan laporan tentang pembantaian serupa berdatangan dari seluruh Timor Timur.

Empat pekerja PBB menolak untuk dievakuasi kecuali para pengungsi juga diselamatkan, bersikeras bahwa mereka lebih baik mati di tangan kelompok paramiliter. Pada saat yang sama, pasukan Indonesia dan gerombolan paramiliter memaksa lebih dari 200.000 orang masuk Timor Barat, ke kamp-kamp yang digambarkan oleh Human Rights Watch sebagai "kondisi yang menyedihkan".

"Fantasi" dan "Kebohongan"
Ketika delegasi PBB tiba Jakarta pada tanggal 8 September, mereka diberitahu oleh Presiden Indonesia, B.J. Habibie bahwa laporan pertumpahan darah di Timor Timur adalah "fantasi" dan "kebohongan". Jenderal Wiranto dari militer Indonesia bersikeras bahwa tentaranya telah mengendalikan situasi, dan kemudian mengungkapkan perasaan dan semangatnya untuk Timor Timur dengan menyanyikan lagu hit tahun 1975 "Feelings" di sebuah acara untuk para istri militer.

Serangan terhadap pendidikan
Sistem pendidikan menjadi sasaran utama kehancuran. Bangunan pertama yang dihancurkan adalah pusat perlawanan, termasuk kantor CNRT dan pusat mahasiswa. Kemudian sekolah, perguruan tinggi, dan universitas dihancurkan. 95% gedung sekolah di Timor Timur hancur. Universitas milik Indonesia, UNTIM (sekarang Universitas Nasional Timor Lorosae) dan gedung Politeknik di Dili dan di Hera, serta Institut Perawat, dijarah, dihancurkan, dan dibakar dengan hanya sedikit yang selamat dari serangan gencar.

Mahasiswa universitas menyebar ke seluruh negeri sebelum referendum pada tahun 1999 untuk memperjuangkan pemungutan suara kemerdekaan, banyak yang terbunuh dalam kekerasan yang terjadi setelahnya. Setelah kehancuran, para siswa kembali pergi ke daerah untuk mengajar di gedung-gedung yang terbakar untuk menjaga anak-anak belajar, dan sekolah dibuka. Mereka juga menyelenggarakan kelas untuk siswa tersier ketika tidak ada fasilitas pendidikan lain yang beroperasi.

Referensi