Alwis
Drs. Alwis Djuki () adalah birokrat Indonesia yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Barat sejak 2 Oktober 2018 hingga 1 April 2021. Dari 12 hingga 18 Oktober 2021, ia juga menjabat Pelaksana Harian Gubernur Sumatera Barat, mengisi kekosongan jabatan gubernur Irwan Prayitno yang telah habis masa jabatannya.

Alwis pernah memimpin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Barat sejak 2012 hingga 2018. Ia juga merupakan Penjabat Sementara Wali Kota Padang pada 2018 dan Penjabat Bupati Pesisir Selatan pada 2015.

Kehidupan awal 
Alwis dilahirkan di Jakarta pada 3 Maret 1961. Ibunya bernama Hj. Nursila dan bapaknya bernama M.K. Djuki, pensiunan prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (KOPASGAT TNI-AU).

Alwis menempuh pendidikan di SD Angkasa Tabing, SMP Negeri Tabing (kini SMP Negeri 13 Padang), dan SMA PGRI 1 Padang. Ketika lulus SMA sekitar tahun 1980-an, Alwis awalnya bekerja sebagai porter/buruh di Bandar Udara Tabing. Termotivasi ingin menjadi "pejabat yang sering bepergian ke Jakarta", ia mendaftar berkuliah ke APDN Bukittinggi dan lulus dengan gelar Sarjana Muda pada 1985.

Karier 
Sebagai pegawai negeri sipil, Alwis meniti karier di Kabupaten Sijunjung (dulu bernama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung). Jabatannya termasuk Kepala Desa Pantai Cermin dan Camat IV Nagari.

Pada 1987, Alwis diberi tugas belajar ke Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Jakarta dan selang tiga tahun lulus dengan gelar sarjana lengkap. Ia lalu dipromosikan sebagai protokoler di Kantor Gubernur Sumatera Barat sebagai Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang, Biro Umum Sekretariat Wilayah Daerah (Setwilda) yang dipimpin oleh Basril Taher.

Saat Basril dipindahkan sebagai Kepala Biro Pembangunan Daerah, Alwis ikut dimutasi menjadi Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pembangunan Daerah Setwilda. Dari sini, ia mengawali karier sebagai ajudan Gubernur Sumatera Barat Hasan Basri Durin. Ketika Hasan Basri Durin dilantik menjadi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Alwis tetap dipertahankan untuk menjadi sekretaris pribadi sampai habisnya Kabinet Reformasi Pembangunan Presiden B.J. Habibie pada 1999.

Sehabis berkarier di pusat, Alwis sempat berdinas di Pemerintah Kota Padang. Ia ditempatkan di Bappeda semasa kepemimpinan Wali Kota Zuiyen Rais, lalu naik menjadi Kepala Bagian Umum pada Setwilka Pemerintah Kota Padang era Wali Kota Fauzi Bahar.

Pada 2007, Alwis kembali ditarik oleh pemerintah provinsi untuk menjabat Kepala Kantor Perwakilan Sumatera Barat di Jakarta. Setahun berselang, ia diangkat menjadi Kepala Biro Umum Setwilda. Ia menjadi bawahan tiga gubernur yaitu Gamawan Fauzi, Marlis Rahman, dan Irwan Prayitno.

Pada 2012, ia dilantik memimpin Badan Perpustakaan dan Kearsipan (berganti nama menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) Sumatera Barat. Selama menjabat kepala dinas, ia sempat dipercaya gubernur menjadi Penjabat Bupati Pesisir Selatan (2015) dan Penjabat Sementara Wali Kota Padang (2018).

Plh Gubernur Sumatera Barat 
Alwis ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumatera Barat selama enam hari dari 12 hingga 18 Februari 2021. Jabatan tersebut sebagai konsekuensi telah habisnya masa jabatan Irwan Prayitno. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru menetapkan Gubernur Sumatera Barat terpilih hasil pemilihan umum 2020 pada 19 Februari 2021. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian lalu melantik Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Hamdani sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Barat hingga gubernur terpilih dilantik.

Meski hanya menjabat Plh Gubernur, Alwis mengeluarkan radiogram tentang penunjukan Plh Bupati Pesisir Selatan yang berujung pada kritik. Akademisi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi menilainya cacat hukum.

Referensi 

Birokrat Indonesia
Tokoh Sumatera Barat
Tokoh birokrat Minangkabau
Gubernur Sumatera Barat
Bupati Pesisir Selatan
Wali Kota Padang
Tokoh dari Jakarta