Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit
Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit () (CPOPC) adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan oleh Indonesia dan Malaysia untuk bersama-sama mempromosikan penggunaan global minyak sawit. Bersama-sama, kedua negara memproduksi sebagian besar minyak sawit dunia, sebuah produk yang mendapat tekanan karena masalah lingkungan. CPOPC didirikan pada tahun 2015 setelah penetapan standar keberlanjutan minyak sawit independen di kedua negara, dan sebagian tujuannya adalah untuk menyelaraskan standar keberlanjutan antara keduanya.

Sejarah 

Indonesia dan Malaysia adalah produsen minyak sawit yang signifikan secara global, bersama-sama menghasilkan 90% dari total pasokan. Dengan minyak sawit menjadi isu lingkungan yang diperdebatkan, kedua negara secara mandiri menetapkan sertifikasi keberlanjutan minyak sawit. ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) diluncurkan pada Maret 2011, dengan audit dimulai pada Mei 2012 dan semua produsen minyak sawit diharapkan untuk mematuhinya pada akhir 2014. MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil) diluncurkan pada November 2013, dan mulai berlaku penuh pada 1 Januari 2015, meskipun tidak wajib bagi semua produsen minyak. (MSPO diwajibkan pada tahun 2017, dengan kepatuhan yang dibutuhkan pada tahun 2019.)

Pembentukan CPOPC diumumkan pada tahun 2015 oleh Indonesia dan Malaysia. CPOPC secara resmi didirikan pada tanggal 21 November 2015, dan beroperasi penuh pada tahun 2017.

Tujuan 
Tujuan yang dinyatakan dari organisasi ini adalah "Untuk mempromosikan, mengembangkan dan memperkuat kerja sama dalam budidaya dan industri kelapa sawit di antara Negara-negara Anggota, dan untuk memastikan manfaat jangka panjang dari usaha kelapa sawit tersebut bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Negara-Negara Anggota".

CPOPC dibuat dengan tujuan menyelaraskan standar keberlanjutan, mengoordinasikan produksi, dan mengembangkan industri minyak sawit. CPOPC juga memperkuat kontrol pemerintah atas industri kelapa sawit, dengan pihak berwenang Indonesia memaksa pembubaran "Indonesian Palm Oil Pledge" yang dibuat oleh pihak swasta, yang mereka tuduh diciptakan oleh sistem mirip kartel.

Organisasi tersebut berperan dalam mempromosikan kelapa sawit ke luar negeri. Ini berusaha untuk memerangi tantangan seperti Peraturan Deforestasi Uni Eropa Uni Eropa, yang menurut wakil perdana menteri Malaysia Fadillah Yusof mungkin bersifat proteksionis daripada murni masalah lingkungan. Amerika Serikat juga dipandang berpotensi membatasi penjualan minyak sawit.

CPOPC mengklaim pada tahun 2022 bahwa kelapa sawit di kedua negara mendukung 3,6% dari PDB, dan menyerap tenaga kerja 19 juta orang, termasuk 3,35 juta petani kecil.

Keanggotaan
Kolombia, Ghana, Honduras, dan Papua Nugini telah menghadiri pertemuan sebagai pengamat, dan diharapkan menjadi anggota penuh. Pada Februari 2023 Malaysia, sebagai ketua, mengundang Thailand untuk bergabung dengan organisasi tersebut.

Sekretariat berlokasi di Jakarta, ibukota Indonesia.

Referensi

Pranala luar
 CPOPC website
 Fourth Ministerial Meeting Joint Communique following EU Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforests

Organisasi antarpemerintah
Minyak sawit