Komisi Kepolisian Nasional
Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kompolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No.17 tahun 2011 yang dikeluarkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Sebagai lembaga negara, Kompolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Cara kerja 
Kompolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden. Saran yang diberikan oleh Kompolnas berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri, dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Kompolnas juga menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk diteruskan kepada kepada Presiden. Keluhan yang diterima Kompolnas adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru. Pengumpulan data dan keluhan masyarakat ini dilakukan melalui jalur media komunikasi elektronik, terutama internet, di mana masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan staf Kompolnas yang sedang aktif di situs www.kompolnas.go.id/hubungi-kami

Struktur organisasi 
Kompolnas terdiri dari sembilan anggota yang dilantik Presiden Republik Indonesia, di mana Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM petahana adalah anggota Kompolnas mewakili unsur pemerintah. Anggota Kompolnas saat ini (periode 2020-2024) adalah:

 Menko Polhukam (Ketua)
 Menteri Dalam Negeri (Wakil Ketua)
 Menteri Hukum dan HAM
 Irjen Pol. (Purn.) Dr. Benny Josua Mamoto, S.H., M.Si. (Unsur Pakar Kepolisian)
 Irjen Pol. (Purn.) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M. (Unsur Pakar Kepolisian)
 Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. (Unsur Pakar Kepolisian)
 Poengky Indarti, S.H., LL.M. (Unsur Tokoh Masyarakat)
 H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H. (Unsur Tokoh Masyarakat)
 Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H. (Unsur Tokoh Masyarakat)

Lihat pula 
 Kepolisian Republik Indonesia

Pranala luar 
 
 Kopi elektronik Perpres No.17 tahun 2011 di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI 
 CNN Indonesia - Jokowi Lantik Mahfud MD Ketua Kompolnas, Tito Jadi Wakil

Referensi 

 
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lembaga nonstruktural Indonesia