Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan . Secara resmi dibentuk pada 23 November 2000 sesuai Kepres Nomor 165 Tahun 2000, Ditjen PSDKP adalah Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di bidang  sumberdaya kelautan dan perikanan. Dalam melakukan pengawasan Ditjen PSDKP berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Bakamla dan Polair.

Sruktur organisasi 
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
 Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
 Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
 Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Cabang-cabang di Daerah (UPT) 
Ditjen PSDKP terdiri dari lima cabang-cabang di daerah (UPT)
 1. Pangkalan PSDKP Lampulo: Bermarkas di Lampulo, Aceh
 2. Pangkalan PSDKP Batam: Bermarkas di Batam, Kepulauan Riau
 3. Pangkalan PSDKP Jakarta: Bermarkas di Muara Baru, Jakarta
 4. Pangkalan PSDKP Benoa: Bermarkas di Benoa, Bali
 5. Pangkalan PSDKP Bitung: Bermarkas di Bitung, Sulawesi Utara
 6. Pangkalan PSDKP Tual: Bermarkas di Tual, Maluku
 7. Stasiun PSDKP Belawan: Bermarkas di Belawan, Medan
 8. Stasiun PSDKP Pontianak: Bermarkas di Sungai Rengas, Kubu Raya, Kalimantan Barat
 9. Stasiun PSDKP Tarakan: Bermarkas di Tarakan, Kalimantan Utara
 10. Stasiun PSDKP Cilacap: Bermarkas di Cilacap, Jawa Tengah
 11. Stasiun PSDKP Kupang: Bermarkas di Kupang, NTT
 12. Stasiun PSDKP Ambon: Bermarkas di Ambon, Maluku
 13. Stasiun PSDKP Tahuna: Bermarkas di Tahuna, Kepulauan Sangihe
 14. Stasiun PSDKP Biak: Bermarkas di Biak, Papua

Sarana 
 32 Kapal Pengawas Perikanan
 96 Speed boat
 58 Satuan Kerja di Seluruh Indonesia
 Vessel Monitoring System (VMS) dan Puskodal

Kerjasama Pengawasan SDKP

1. Kerjasama Luar Negeri 
Beberapa kerjasama penting yang telah dan terus dijalin oleh Ditjen. PSDKP adalah Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum
(IAFSF) dan Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region.
 Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)
Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) merupakan bagian dari Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF) yang dikhususkan pada kerjasama bidang pengawasan SDKP, termasuk kerjasama penanggulangan illegal fishing di perairan perbatasan kedua negara. Pada tahun 2013 serangkaian kerjasama Indonesia-Australia di dalam kerangka IAFSF yang telah dilaksanakan antara lain: Coordinated patrols (patroli bersama dan terkoordinasi yang dilakukan oleh masing-masing negara di masing-masing
batas ZEE kedua negara), Technical Assistances, Port Visit (Masing-masing pihak saling mengunjungi pelabuhan dalam rangka latihan Ship Search Training)
 Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region.
Merupakan regional initiative yang diprakarsai oleh Indonesia-Australia dan disepakati oleh 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Australia, dan Papua New Guinea. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk penanggulangan IUU Fishing di kawasan yang menjadi wilayah kerja sama, yaitu: Laut Cina Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut Arafura. Kerjasama ini diiniasiasi oleh Indonesia dan Australia sejak tahun 2007, Indonesia telah menjadi Sekretariat RPOA yang berkedudukan di GD. Minabahari IV Lantai 10, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat.

2. Kerjasama Dalam Negeri 
Dalam melaksanakan berbagai tugas dan operasionalnya Ditjen. PSDKP bekerjasama dengan instansi
 TNI-AL
- Operasi Pengawasan Bersama di Laut [ZEEI]
- Kesepakatan Bersama Penanganan TP. Perikanan
- Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut
- Pelatihan Awak Kapal Pengawas, Pinjam pakai senjata api di Kapal Pengawas
 TNI-AU
- Operasi Pengawasan Lewat Udara (Air Surveillance) ;
- Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut
 POLAIR
- Operasi Pengawasan Bersama di Laut
- Kesepakatan Bersama Penanganan Tindak Pidana Perikanan
- Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut
- Pelatihan Menembak
- Pelatihan PPNS Perikanan dan Polsus P3K
 BAKAMLA
- Operasi bersama penegakan hukum di laut (Operasi Gurita);
- Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut
 PEMDA
- Operasi/patroli Kapal Pengawas KKP di dalam wilayah perairan Pemda;
- Penempatan sementara dan sandar Kapal Pengawas KKP secara bergiliran;
- Partisipasi dan dukungan BBM, logistik dan operasional dari Pemda dalam operasi Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Kapal Pengawas KKP;
- Partisipasi dan dukungan Pemda dalam pengamanan barang bukti hasil tangkapan, proses penyidikan dan dalam hal keterangan saksi ahli.
Keterangaan: Pada tahun 2013 telah disepakati Mou kerjasama pengawasan antara Ditjen. PSDKP dengan Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna.

Catatan Kaki

Pranala luar 
 Web resmi Ditjen PSDKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia
Direktorat jenderal kementerian Indonesia