KERJASAMA PEMERINTAH JAWA BARAT PEMERINTAH PROVINSI CHIANG RAI DI BIDANG PARIWISATA DAN PENGARUHNYA TERHADAP WISATAWAN KE JAWA BARAT
ABSTRAK Adanya kebutuhan untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri dalam rangka penciptaan jejaring dan pemenuhan kebutuhan serta sebagai salah satu cara dalam mengakselerasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, maka dianggap perlu untuk dilakukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Hanya saja dalam pemilihan mitra kerjasama harus dilakukan secara hati hati dikarenakan kerjasama luar negeri bukan hal yang diturunkan untuk menjadi suatu kewenangan daerah akan tetapi daerah diberi celah untuk bisa memanfaatkan kerjasama luar negeri sebagai bentuk total diplomacy. Berdasarkan Pasal 195 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik, sinergitas dan saling menguntungkan. Pada kenyataannya daerah memiliki keterbatasan keterbatasan yang dapat menghambat upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Daerah dituntut untuk lebih proaktif dalam mencari sumber serta memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang kompeten. UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada pasal 1 (1) Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara. Sedangkan tujuannya adalah terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak juga terbukanya jejaring bagi para pelaku usaha di kedua daerah. Sehingga ASEAN Connection dan people to people contact di antara negara negara ASEAN terwujud. Sehingga pada akhirnya tercipta kemakmuran bagi masyarakat kedua daerah. Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus terus didukung sebagai bagian dari diplomasi total yang dilakukan oleh Pemerintah RI; Penjajakan kerjasama luar negeri pada satu titik memang sepertinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daerah dimaksud. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal itu terjadi, diantaranya Perlu adanya komitmen dan Political Will yang kuat dari Pimpinan untuk merealisasikan kerjasama yang telah dijalin dan juga komitmen dari OPD serta Pemerintah Kota/Kabupaten melalui pengalokasian anggaran kegiatan. Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus terus didukung sebagai bagian dari diplomasi total yang dilakukan oleh Pemerintah RI. Demikian laporan hasil kunjungan Delegasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Chiang Rai, semoga dapat dijadikan acuan dalam menentukan langkah selanjutnya dalam rangka pelaksanaan kerjasama bagi kedua daerah.