Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang
Environmental imbalance caused as more demand than available land designated as green areas is an important note to Rembang Regency to create policies that focus on how to balance the environment. Green Open Space Policy in Rembang refer to Regulation No. 14 of 2011 on Rembang Spatial Planning. The existence of specific policies for protected areas and open green spaces in urban areas in Rembang also listed in Rembang spatial policy. Qualitative descriptive method is the method used in this study, to determine the factors driving and inhibiting in the implementation of Green Open Space Policy in Rembang using the theory of George C. Edwards III, covering four factors: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The result showed that the Green Open Space Policy in Rembang able to increase the supply, regulation and maintenance of green open space. KBT Marine Parks, Parks Borotugel, Mondoteko Park and updating of Rembang City Square are growing evidence of consistency in the government in meeting the 30% that has been mandated for green space. Research in the Green Open Space Policy implementation in Rembang recommends: (1) Sharing the determination of budget between Parliament and related implementing agencies in order to 2 adapt the needs the budget; (2) Provision of seeds in support of NGOs and community greening program; and (3) Increasing public participation in the development and management of green space.
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH Di Daerah
UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang secara tegas menentukan bahwa proporsi RTH kota minimal 30 % dari luas wilayah. Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, sebenarnya sudah cukup banyak peraturan perundangan yang terkait dengan pengaturan RTH, termasuk peraturan daerah (Perda). Pertanyaan penelitian yang perlu di jawab adalah seberapa jauh kebijakan pemerintah daerah sinkron dengan kebijakan penyediaan RTH sebagaimana diamanatkan UU 26/2007 ? Bagaimana kecenderungan ketersediaan RTH di daerah dari waktu ke waktu ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan non-probability sampling. Kota Bandung, Makasar, Mataram, serta Malang dipilih secara “purposive” sebagai unit penelitian. Kemudian data sekunder menjadi data utama yang menjadi bahan analisis, dimana “content analisis” merupakan teknik analisis yang dipilih. Hasil analisis data dapat dijabarkan sebagai berikut: terdapat tiga tipe kebijakan pengaturan RTH yakni, pertama melindungi kawasan lindung, kedua mengembangkan RTH melalui pembangunan jaringan jalan dan utilitas, ketiga pengaturan kepadatan bangunan. Namun data tentang penyediaan RTH selama dua tahun terakhir menunjukkan terjadinya trend penyempitan RTH yakni di Bandung sebesar 28,1 %. Di DKI Jakarta trend penyempitan RTH dapat dilihat dari menurunnya kebijakan penyediaan RTH sebesar 27,6 % pada tahun 1965-1985 menjadi 13,94 % pada tahun 2000-2010. Jadi penyediaan RTH sebenarnya tergantung pada kemauan politik pemangku kekuasaan di daerah mengingat ketersediaan kebijakan RTH sudah cukup lengkap
KAJIAN PERENCANAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERUMAHAN SEBAGAI BAHAN REVISI SNI 03-1733-2004
Seiring dengan semakin menurunnya kualitas lingkungan kawasan perumahan di perkotaan, maka perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perumahan perlu dikaji kembali sesuai pengaruh interaksi faktor alami dan antropogenik. Salah satu komponen RTH perumahan, yaitu taman lingkungan yang ditetapkan perencanaannya didalam SNI 03-1733-2004 (Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan), memerlukan perencanaan yang lebih spesifik dengan mempertimbangkan fungsi kawasan permukiman maupun fungsi RTH perumahan. Selain itu, dalam SNI tersebut perlu mempertimbangkan untuk peningkatan luasan maupun fungsi RTH perumahan di kawasan dengan keterbatasan lahan atau hunian bertingkat, diantaranya pengembangan taman secara vertikal. Berdasarkan beberapa hasil penelitian RTH perumahan atau taman lingkungan baik secara horizontal maupun vertikal, menunjukkan pengaruh yang signifikan dari fungsi kawasan dan fungsi RTH terhadap rasio luasan komponen alami dan komponen non alami serta karakteristik tanaman penyusunnya. Taman lingkungan yang berlokasi di kawasan perumahan kota pesisir atau pegunungan memiliki karakteristik yang berbeda sesuai tujuan ataupun fungsi RTH yang ingin dicapai. Demikian pula untuk perencanaan taman atap di hunian bertingkat perkotaan, dapat disesuaikan fungsinya tidak hanya untuk estetika gedung namun dapat juga berfungsi dalam menangani permasalahan meningkatnya limpasan air permukaan, minimnya ketersediaan air, ataupun untuk mengurangi pencemaran udara. Sehingga didalam SNI tersebut perlu menetapkan pula secara spesifik baik fungsi, luasan maupun komposisi komponen hijau dari taman atap sesuai tujuan yang ingin dicapai ataupun diintegrasinya dengan infrastruktur gedung lainnya seperti pengolahan air hujan atau air limbah (grey water) .