Model Pertanggungjawaban Hukum Dana Bantuan Orang Tua Murid pada RSBI (Studi Kasus SMPN RSBI di Kabupaten Boyolali)
T he objective of this study was to identify the model of legal liability for the budget from the students’ parents in the international program of state junior high school level. The specific obtives of this study include three issues, namely: (1) the implementation of legal liability model for budget management derived students’ parents, (2) the compli- ance of legal liability model with the normative provisions rule of Regional autonomy legislation, education system law, and the provision of local financial management, (3)  how to formulate the legal liability model is so applicable and in accordance with the provisions. This research was conducted at SMPN I and II Boyolali. The data analysis technique used was descriptive and predictive. The research findings are as follows: ( 1) there is no basic standards in the financial management legislations, ( 2) management of the funds do not have compliance with the rules of regional autonomy laws, and provision of local financial management, (3) the legal liability model used is a model of financial management in one way through the establishment of local regulation on APBD and accountability of budget legislation (APBD) by the Bupati, which is based on the involvement of parents partisipation either directly or through a committee, in the plan- ning stages.
MODEL YAYASAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA DIDIK (Studi Kasus Pada Yayasan Perguruan Tinggi di Surakarta)
Yayasan pada dasarnya merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan 
yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan 
formal yang ditentukan dalam undang-undang. pada dasarnya yayasan lebih dikenal sebagai 
suatu organisasi sosial nirlaba atau tidak berorientasi pada keuntungan dalam aktivitasnya. 
Dalam praktek hukum dan kebiasaan terbukti bahwa di Indonesia pendirian yayasan mempunyai 
kedudukan sebagai badan hukum, hal ini dikarenakan untuk memberikan jaminan kepastian 
dalam hukum yayasan. Pendirian yayasan pendidikan diatur dalam ketentuan yang mengatur 
tentang pendirian yayasan. Yayasan pendidikan sebagai wadah lembaga pendidikan selain harus 
mampu memberikan dorongan kepada peserta didik untuk mencapai apa yang diharapkan 
dengan belajar, yayasan pendidikan sebagai lembaga pendidikan harus mampu menciptakan 
kesejahteraan peserta didik dalam belajar. Yayasan pendidikan harus mempunyai sistem yang 
dapat mengapresiasikan kebutuhan peserta didik dalam belajar dan mencapai tujuan belajar. 
Yayasan pendidikan harus selalu berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap 
keberhasilan belajar peserta didiknya 
Tujuan penelitian ini diantaranya adalah 1) Untuk mengetahui yayasan pendidikan perguruan 
tinggi di Surakarta dalam perspektif perlindungan peserta didik. 2) Untuk mengetahui model 
yayasan pendidikan perguruan tinggi di Surakarta yang dapat direkomendasikan dalam 
perspektif perlindungan peserta didik. 
Penelitian ini mengambil lokasi di tiga yayasan pendidikan di Surakarta yaitu Yayasan Karya 
Dharma Pancasila Surakarta, Yayasan Sari Baruna Asih Surakarta dan Yayasan Mitra Insani 
Klaten. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach). Data yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi secara langsung, wawancara dan studi 
kepustakaan atau library research. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik 
analisis kualitatif dengan model analisis prediktif. 
Hasil penelitian 1) Yayasan pendidikan yang ada di Surakarta pada dasarnya mempunyai 
ciri sosial ekonomi (socio economics fundations). Yayasan pendidikan di Surakarta cenderung 
mempunyai pandangan yang bersifat sosial swadiri yang mutlak (socio partikularistik absolute), 
dimana dalam praktiknya model yayasan ini mempunyai fungsi ganda, yaitu di satu sisi tetap 
mempertahankan tujuan idealnya, dan di sisi lain bertindak sebagai badan usaha yang 
menggunakan kekuatan-kekuatan ekonomi sebagai motor penggerak dalam tercapainya tujuan 
yayasan. 2) Model yayasan pendidikan tinggi yang ideal diantaranya harus memenuhi hal-hal 
seperti memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam statuta perguruan tinggi/universitas 
yang disusun oleh yayasan pendidikan yang membina dan benar-benar mampu melaksanakan 
visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, mampu memberikan jaminan kualitas pembelajaran 
bagi peserta didik (mahasiswa), mampu memberikan fasilitas pendidikan yang memadai tanpa 
melihat adanya perbedaan suku, ras, maupun agama, mampu memberikan jaminan terhadap 
peningkatan kualitas sumber daya manusia, mampu memfasilitasi terhadap peserta didik , 
mampu perlindungan terhadap nama baik yayasan dan melindungi peserta didik, harus berperan 
dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengabdian masyarakat khususnya 
dalam bidang keilmuan melalui berbagai bidang keilmuan.
Socially responsible enterprise in Cuba: a positive role model for Corporate Social Responsibility?’
This article examines the unique institutional environment of socialist Cuba, where currently a process of controlled marketization and expansion of private enterprise is taking place. The article investigates business behaviour in Cuba with particular reference to implicit assumptions relating to socially responsible enterprise, or Corporate Social Responsibility (CSR) as the term is understood in Western Liberal Democracies. It draws upon a series of interviews with business practitioners and business commentators (both Cuban and non-Cuban residents on the island). The interviews focused on the participants’ awareness of business ethics and socially responsible enterprise, and the cultural differences in assumptions and expectations relating to the concept of CSR between the Cuban and non-Cuban interviewees. We find that Cuba at this early stage of tentative marketization presents a positive role model of socially responsible enterprise. Both the highly regulated State economy and the embedded norms and values of social equity that have emerged as a consequence of Cuba’s socialist revolution facilitate business social responsibility. The relevance of this research to current debates in relation to CSR is discussed and it is argued that capitalist economies may similarly benefit from tighter regulatory control and by cultivating more pro-social business norms that prioritise ethical over economic concerns.