KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENISPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADAKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA(KHUSUSNYA TERHADAP PROFESI NOTARIS)
Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memuat kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak yang sangat signifikan, khususnya dalam hal pengangkatan Notaris dirasakan tidak mencermikan asas keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan payung hukum utama dalam pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Demikian latar belakang dalam penulisan tesis ini. Kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak dalam peraturan pemerintah ini memunculkan pertanyaan, apakah dasar pemerintah menaikan tarif penerimaan negara bukan pajak terhadap pengangkatan notaris, dan apa implikasi terhadap diberlakukaknnya Peraturan Pemerintah ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang tidak hanya meneliti normanya saja tetapi juga meneliti penerapan hukum (bekerjanya hukum) di masyarakat, sehingga tidak hanya meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang berupa bahan bahan hukum, tetapi juga mengamati perilaku manusia dalam melaksanakan hukum. Kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak bertujuan untuk pemerataan formasi notaris, karena dengan dinaikannya tarif PNBP di kota kota besar diharapkan para calon notaris yang ingin berpraktek di kota kota besar berfikir ulang, sehingga mau berpraktek di daerah daerah, serta kemungkinan honorarium yang harus dibayarkan seseorang atau badan hukum pengguna jasa notaris mengalami kenaikan. Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang, seharusnya dalam pembentukannya memperhatikan asas asas dalam Undang Undang, sebagai peraturan perundang undangan yang memiliki hierarki yang lebih tinggi