Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Narkotika Dirampas Untuk Negara
Pancasila as the source of state law, the placement of Pancasila as the source of all sources of state law is in accordance with the Preamble of the 1945 Constitution of the fourth paragraph, namely Almighty Godliness, Just and Civilized Humanity, Indonesian Unity, Democracy Led by Wisdom in Consultation and Representative, and Justice for All Indonesian People. The position of Pancasila is the basis and ideology of the state as well as the philosophical basis of the state so that any material contained in the laws and regulations must not conflict with the values of Pancasila. Pancasila can be applied in everyday life, in this case the values of Pancasila can be seen in the role of the prosecutor in the execution of narcotics crimes at the Metro District Attorney's Office, which is more dominant as a Pancasila and Law Review P ISSN 2723 262X Volume 1 Issue 1, January June 2020 E ISSN 2745 9306 21 factual role, because it is based on the fact that the prosecutor who carried out narcotics evidence was confiscated for state, law enforcement by judges on evidence of narcotics in the Metro District Court Decision. In his consideration that the evidence presented by the public prosecutor before the court and confirmed by the defendant is a tool or object used in the crime. Narcotics, which refers to Article 101 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, explains "Narcotics, Narcotics Precursors and tools or goods used in Narcotics and Narcotics Precursors or related to narcotics and Narcotics precursors. The role of the prosecutor in executing booty from narcotics crime at the Metro District Attorney is more dominant as a factual role, because it is based on facts, namely the prosecutor executed based on the Metro District Court Decision Number: 132/Pid.Sus/2015/PN.Met. Then the factors inhibiting the prosecutor in executing booty from the crime of narcotics at the Metro District Attorney are: Obstacles in executing narcotics evidence confiscated for the State, namely juridical and nonyuridical obstacles. The purpose of this research is to understand how the judge's verdict on narcotics evidence is confiscated for the state. The research method used is the Normative and Empirical methods. A. Pendahuluan Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional, terorganisir dan luar biasa (Internattional Crime) kejahatan yang terorganisasi (Organizer Crime) mempunyai jaringan, karena berdampak pada ketahanan nasional. Di Indonesia penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang undang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sisntesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia 1 Inggar Saputra, "Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia," Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol. 2, no. 2 (July 17, 2017) 26 35, https:/doi.org/10.24269/v2.n2.2017.26 35. hlm 26. 2 Nurhadianto, "Internalisasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Upaya Membentuk Pelajar Anti Narkoba," Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, vol. 23, (2014) 44 54, https:/ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/1618.hlm 53. Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti. Andy Pranomo 22 sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarkatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Narkoba merupakan salah satu zat berbahaya dan bila dikonsumsi dapat membahayakan tubuh manusia, bahkan menimbulkan kematian. Kemudian dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika perlu didorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, untuk perlu peraturan dalam bentuk undang undang baru yang berasaskan kemimanann dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Manfaat, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Penyalahgunaan narkotika di Indoensia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkotika. Fenomena pengedaran narkoba saat ini dilakukan secara terorganisir dan profesional, Maraknya penyalah gunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota kota besar saja, tetapi sudah sampai ke kota kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi kelas atas. Kejahatan narkotika tersebut dipengaruhi pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Peningkatan dan perluasan penyalahgunaan narkoba yang semakin cepat juga dipicu oleh perkembangan teknologi informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat. Kondisi ini menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mencari upaya terbaik guna penanggulangan tindak pidana narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyababkan rusaknya moral bangsa. Karena itulah pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas 3 Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)" Jurnal Hukum, vol. 25, (July 13, 2020) 439 452 http:/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/203. hlm 440. 4 Yuliana RI Primawardani and Arief RI Rianto Kurniawan "Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan (Humanism Approach in Handling Juvenile Perpetrator of Drug Abuse A Case Study In South Sulawesi Province)" Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol. 17, (December 15, 2017) 411 127, https:/ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/320/pdf. hlm 412. 5 Doni and Albert Kela, "Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," LEX CRIMEN, vol. IV, (November 3, 2015) 104 112 https:/ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9797. hlm 104. 6 Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai, Yuliartini Dewa Gede Sudika Mangku. "Erlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng." E jurnal Komunitas Yustisia. (Vol. 2. No.1. (2019) 111.hlm 4. 7 Topo Santoso and Anita Silalahi, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Suatu Perspektif," Jurnal Kriminologi Indonesia, vol. 1 (University of Indonesia, 2000) 37 45, https:/www.neliti.com/publications/4232/penyalahgunaan narkobadi kalangan remaja suatu perspektif. hlm 41. 8 Herindrasti, "Drug Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, " Jurnal Hubungan Internasional," (accessed July 13, 2020) 19 33, https:/journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/3944/4129. hlm 19. 9 Erwin Mappaseng, Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya, Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hlm. 4. Pancasila and Law Review P ISSN 2723 262X Volume 1 Issue 1, January June 2020 E ISSN 2745 9306 23 penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum khususnya di bidang tindak pidana narkotika tidak terlepas daripada peran serta dan pelaksanaanya oleh para penegak hukum itu sendiri yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan, keuasaan memiliki kekuatan untuk mengatur suatu objek sesuai dengan kehendaknya. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Berdasarkan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Salah satu pilar Pemerintah yang berfungsi dalam mewujudkan tujuan nasional adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas, fungsi, dan wewenang sebagai penuntut umum. Peran Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang undang, jadi antara kejaksaan dengan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain tidak terpisahkan satu sama lain. Pengertian Penuntut Umum dalam Pasal 13 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undangundang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang undang. Sementara itu, Kejaksaan Republik Indoesia adalah lembaga negara yang melaksa