KEBIJAKAN BELA BELI BUPATI HASTO WARDOYO PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM
Kemiskinan yang dibiarkan terus menerus mengindikasikan bahwa peran seorang pemimpin tidak ada. Masalah kemiskinan yang dialami oleh Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah pada kondisi buruk, yang mendorong Bupati Kulonprogo bertindak untuk mengatasi masalah tersebut dengan sejumlah terobosan berupa kebijakan Bela Beli Kulonprogo. Kebijakan Bela Beli menurut pengertiannya merupakan kebijakan berupa pernyataan publik yang bertujuan agar masyarakat mau membela daerahnya sendiri dengan cara memproduksi dan mengkonsumsi produksi daerah Kulonprogo. Namun apakah kebijakan Bela Beli tersebut merupakan strategi yang tepat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kulonprogo? ataukah kebijakan tersebut hanya akan melahirkan segelintir elit ekonomi yang mendapat keuntungan dari kebijakan yang dibuat? Bagaimana Nomokrasi Islam melihat kebijakan itu? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis kualitatif. Data yang penulis peroleh dianalisis dengan teori kebijakan publik dan teori Nomokrasi Islam. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan kebijakan Bela Beli dan dampaknya, dalam upaya mengatasi kemiskinan. Hasil penelitian ini adalah dampak kebijakan Bela Beli dari kurun waktu tahun 2013 ketika kebijakan Bela Beli dideklarasikan sampai tahun 2016 berdampak positif. Dampak positifnya adalah meningkatnya ekonomi masyarakat dan meningkatnya penjualan atas produksi daerah. Hal ini bisa tercapai karena proses kebijakan Bela Beli Kulonprogo sesuai dengan tahap tahap kebijakan publik dan juga dengan adanya komunikasi dan disposisi yang baik dalam menjalankan kebijakan Bela Beli itu sendiri. Dari dampak positif ini pula dapat diketahui bahwa Bupati Hasto wardoyo telah mengemban amanah dan melaksanakan tujuan adanya otonomi daerah sesuai dengan konsep Nomokrasi Islam. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Bela Beli, Nomokrasi Islam