Pemohon mendalilkan, frasa “dapat” dalam Pasal 55 Ayat (4) UU Sisdiknas tersebut, telah menghilangkan atau setidak-tidaknya berpotensi menghilangkan kewajiban pemerintah yang sekaligus menjadi hak Pemohon dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar.