Filipina pangkas anggaran komisi penyelidik perang narkoba tinggal Rp264.000
Para anggota parlemen Filipina memutuskan memangkas anggaran tahunan menjadi hanya 1.000 peso atau sekitar Rp260.000 untuk komisi yang sedang menyelidiki kebijakan kontroversial dalam memberantas peredaran narkoba.
Para penentang berpendapat bahwa pemotongan anggaran sebagai hukuman atas badan yang dianggap menentang kebijakan Presiden Duterte. Pemotongan anggaran Komisi Hak Asasi Manusia Filipina itu diputuskan Kongres dengan selisih suara besar: 119 mendukung dan 32 menentang. Ketua Parlemen, Pantaleon Alvarez, mengatakan komisi itu 'tidak ada gunanya' Namun para pengkritik keputusan tersebut mengatakan pemotongan merupakan hukuman atas komisi yang menyelidiki kebijakan keras Presiden Rodrigo Duterte dalam memberantas narkoba. Pemotongan anggaran juga dikecam organisasi pegiat hak asasi yang berkantor di New York, Human Rights Watch, yang menganggap presiden ingin membungkam semua yang menentang kebijakannya. "Komisi itu dibentuk tahun 1987 setelah jatuhnya kediktatoran (Ferdinand) Marcos dan merupakan badan yang amat penting dan simbolis yang bertugas melindungi hak sipil dan politik rakyat Filipina, serta menjamin agar pelanggaran yang tidak masuk di akal di bawah Marcos tidak terulang lagi," jelas Phelim Kine, dari Human Rights Watch untuk Divisi Asia. Pengunjuk rasa membawa poster yang menyebut Marcos dan Duterte sebagai fasis dalam aksi di ibu kota Manila, Senin (11/09). Sejak berkuasa tahun lalu, Presiden Duterte menerapkan 'tembak di tempat' para terduga pengedar narkoba dan polisi sudah menewaskan sekitar 3.800 terduga sementara ribuan lainnya tewas tidak jelas. Kebijakan itu diharapkan dapat memberantas perdagangan narkoba di Filipina namun dikecam oleh dunia internasional dan para pegiat hak asasi manusia. Komisi Hak Asasi yang sedang menyelidiki pembunuhan di luar hukum itu awalnya mengajukan permohonan anggaran sebesar 1,72 miliar peso atau sekitar Rp449 miliar untuk tahun 2018 mendatang namun pemerintah hanya mengusulkan setengahnya. Saat pembahasan tahap kedua, Kongres -lewat pemungutan suara- kemudian memotongnya menjadi 1.000 peso, yang seperti bumi dan langit jika dibandingkan dengan anggaran 2017 sebesar 749 juta peso. Kebijakan 'tembak terduga pengedar narkoba' dikritik sebagian warga Filipina dan juga dunia internasional. Dalam wawancara TV, Pantaleon Alvarez, mengatakan, "Jika Anda ingin melindungi hak-hak para penjahat, ambil anggaranmu dari penjahat," dan juga menuduh komisi tidak kompeten. "Kenapa Anda harus mendapat dana dari pemerintah namun Anda tidak melakukan tugas Anda?" Seorang anggota Kongres yang menentang pemotong anggaran, Edcel Lagman, mengatakan para pendukung Presiden Duterte di Kongres 'secara nyata menerapkan hukuman mati atas kantor independen yang dibentuk dan mendapat mandat berdasarkan konstitusi'. Walau masih membutuhkan pengesahan dari Kongres, namun para penentangnya menduga keputusan parlemen ini akan lolos mengingat pendukung Presiden Duterte menguasai mayoritas di kedua majelis parlemen.