Tiga provinsi tetapkan tanggap darurat asap
Pemerintah Indonesia berkeras tidak mau menerima bantuan yang ditawarkan dua negara tetangga, Singapura dan Malaysia, yang selama bertahun-tahun juga terkena bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap sudah menjadi peristiwa rutin tahunan. Dalam wawancara dengan BBC, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia sudah melakukan upaya yang serius, dengan mengerahkan ribuan anggota TNI dan Polisi serta belasan helikopter untuk mengatasinya. Presiden Joko Widodo mengatakan perlu tiga tahun untuk menyelesaikan pekerjaan fisik demi menghentikan kabut asap. “Artinya kita sudah kerahkan semuanya untuk menangani, tapi ini perlu waktu. Perkiraan saya tiga tahun mengerjakan pekerjaan fisik ini,” ujar Jokowi kepada wartawan BBC, Karishma Vaswani. Sementara Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, menjelaskan jenis bantuan tersebut yang ditawarkan Singapura sama dengan yang dimiliki Indonesia, yaitu helikopter jenis Chinook, untuk membantu pemadaman. Namun jumlahnya hanya satu unit. “Dia (Singapura) cuma ngasih satu pesawat, kecuali ngasihnya 20 gitu loh atau 30,” kata Siti. Status darurat Sebanyak tiga provinsi, yaitu Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah telah memberlakukan status tanggap darurat setelah selama beberapa pekan indikator pencemaran udara di wilayah tersebut melampaui tahap berbahaya. Pada Rabu 30 September, indikator polutan di Pekanbaru, Riau -menurut penghitungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika- mencapai 450 atau 100 lebih tinggi dari taraf bahaya. Kondisi itu disayangkan Desi, ibu seorang bayi berusia satu tahun yang dirawat di sebuah rumah sakit di Pekanbaru, Riau, karena mengidap infeksi paru-paru. Infeksi itu diperparah oleh tebalnya kabut asap selama beberapa bulan terakhir. Pemerintah tidak menerima tawaran bantuan pemadaman api yang diajukan pemerintah Singapura dan Malaysia. “Anak saya selama ini berada di rumah, tidak ke mana-mana akibat kabut asap. Ternyata masih kena infeksi paru-paru. Mengapa pemerintah tidak melakukan sesuatu? Apa menunggu sampai anak kita mati semua karena asap?” ujarnya. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pekanbaru, Drg. Helda Suryani, mengatakan pihaknya telah menempuh berbagai langkah, termasuk menyediakan aula di lantai tiga gedung perkantoran Wali Kota Pekanbaru sebagai lokasi evakuasi bagi bayi baru lahir sampai berumur enam bulan. Aula itu kini ditempati empat anak-anak, seorang ibu hamil, dan tiga orang tua pendamping. Pada Rabu (30/09), indikator polutan di Pekanbaru, Riau, menurut penghitungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencapai 450 atau 100 lebih tinggi dari taraf bahaya. “Karena kunjungan warga ke Puskesmas yang cukup tinggi berkaitan dengan infeksi saluran pernapasan atas dan usia yang berisiko tinggi adalah balita, kami mengambil aula pemerintah kota untuk evakuasi,” kata Helda kepada wartawan di Pekanbaru, Sari Indriati. Evakuasi warga dari kawasan kabut asap dipandang penting oleh Azisman Saad, dokter ahli paru di Pekanbaru. Namun, menurutnya, apabila evakuasi dilakukan di kawasan yang sama, hal itu tidak akan efektif. “Kalau evakuasi di Pekanbaru juga, saya rasa kurang efektif. Karena Pekanbaru telah diselimuti kabut asap,” kata Azisman.