Poros ketiga di luar Jokowi-Prabowo mencuat, namun dianggap tak berpeluang
Koalisi pengusung kandidat presiden di luar figur Joko Widodo dan Prabowo Subianto berpeluang terbentuk, meski pengamat memprediksi poros ketiga itu hanya akan menjadi penggembira dalam pemilihan presiden 2019.
Hingga kini baru Prabowo dan Jokowi yang secara resmi diusung menjadi calon presiden pada Pilpres 2019. Poros ketiga diprediksi muncul dari empat partai politik yang hingga kini belum secara resmi menyatakan dukungan untuk calon presiden tertentu, yaitu PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. Lima partai sebelumnya sudah merapat ke Jokowi: PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, dan PPP sementara Gerindra bertekad untuk memenangkan ketua umumnya, Prabowo. "Poros ketiga mungkin terbentuk, tapi apakah akan menang? Saya rasa peluangnya sangat kecil," kata Mada Sukmajati, dosen ilmu politik Universitas Gadjah Mada. Menurut Mada, kalau terbentuk, poros ketiga akan mengusung politikus muda yang menjadikan pilpres 2019 sebagai batu loncatan menuju pilpres 2024. Mada menyebut Muhaimin Iskandar, Agus Yudhoyono, Anies Baswedan hingga Romahurmuziy sebagai kandidat calon poros ketiga. "Kemunculan koalisi ini untuk jangka pendek, yaitu negoisasi dengan pemerintahan baru dan jangka panjang: pilpres 2024," kata Mada. Figur politik yang disebut akan bertarung pada Pilpres 2019 saling bertemu, termasuk Jokowi dan Muhaimin, Januari lalu. Muhaimin adalah Ketua Umum PKB, partai yang merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi saat ini namun belum memastikan posisinya untuk Pilpres 2019. Muhaimin disebut ingin bertarung dalam hajatan lima tahunan itu walau dalam jajak pendapat Charta Politika, Juni lalu, menunjukkan elektabilitas Muhaimin lebih rendah dibandingkan politikus muda lain. Sementara Agus Yudhoyono -yang kini mengemban tanggung jawab pemenangan Demokrat dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019- kalah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Bagaimanapun Demokrat masih mempertimbangkan Agus bertarung dalam pilpres mendatang. "Kami punya tiga opsi, berkoalisi dengan petahana, penantang, atau mengusung alternatif baru," kata Wakil Ketua Umum Demokrat, Sjarifuddin Hasan. Sejak Senin (09/07), Petinggi Demokrat berkumpul merundingkan calon presiden mereka tapi Sjarifuddin menyebut keputusan baru akan diambil jelang penutupan pendaftaran capres, 10 Agustus mendatang. "Kami baru sampai tahap kriteria pemimpin 2019, komitmen yang harus dilakukannya, dan peluangnya melakukan apa yang kami inginkan," tuturnya. Prabowo disebut memiliki kesepakatan tak tertulis dengan PKS terkait calon wakil presiden. Adapun, PKS telah menyerahkan sembilan nama kader internal kepada Gerindra untuk dipasangkan sebagai calon wakil presiden Prabowo, antara lain Anis Matta, Tifatul Sembiring dan Ahmad Heryawan. Namun para petinggi PKS beberapa kali berbeda pendapat soal sikap politik yang sepatutnya mereka ambil. Politikus PKS, Mardani Ali Sera, menyebut partainya juga berpeluang mengusung Gubernur DKI, Anies Baswedan, bahkan mubaligh Abdul Somad. Wacana itu yang ditentang politikus PKS lainnya, Mahfudz Siddiq, yang mengatakan ,"Aneh ketika Anis Matta pintunya ditutup rapat, tapi di tokoh PKS mulai menyebut nama yang lain di luar sembilan nama." Partai Demokrat belum akan mengambil keputusan soal Pilpres 2019 dalam waktu dekat. Bagaimanapun, kata Mada Sukmajati, konstelasi politik yang kini terjadi sangat cair, menurutnya, keputusan soal poros ketiga baru akan muncul setelah Jokowi mengumumkan calon wakil presiden. "Kalau cawapres Jokowi sudah jelas, konstelasi bisa berubah cepat. Sebelum itu, semuanya masih simulasi, testing the water," ujarnya. Mada mengatakan majunya figur muda sebagai capres poros ketiga sebagai investasi politik juga berisiko kontraproduktif dalam karier politik jangka panjang. "Jika poros muda ikut serta tapi kalah telak, itu tidak menuntungkan. Lebih baik mereka langsung bertarung tahun 2024," kata Mada. Merujuk jadwal KPU, pendaftaran pasangan capres dan cawapres akan berlangsung pada 4-10 Agustus mendatang. UU No. 7/2017 tentang Pemilu mensyaratkan minimal kursi parlemen sebesar 20% bagi partai atau gabungan partai politik yang ingin mendaftarkan pasangan calon presiden dan calon wapres. Syarat itu kini tengah digugat sejumlah kelompok ke Mahkamah Konstitusi.