Krisis Rohingya: Bagaimana akuntabilitas para penggalang dana bantuan masyarakat?
Dua minggu setelah konflik yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, donasi dari masyarakat Indonesia yang bersimpati terhadap etnik Muslim Rohingya ke berbagai organisasi penyalur bantuan meningkat signifikan.
Pengungsi Rohingya meminta makanan di kamp pengungsian Ukhiya dekat perbatasan Bangladesh-Myanmar. PBB memperkirakan sudah ada 140.000 pengungsi Rohingya yang masuk ke Bangladesh. Donasi yang mengucur ke lembaga kemanusiaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama, LPBI NU, meningkat lebih dari 100% dari rata-rata perolehan sebulan. "Di atas Rp200 juta dalam seminggu saja. Kalau dua minggu pasti lebih karena makin banyak yang donor," ujar Ketua LPBI NU Ali Yusuf kepada BBC Indonesia, Rabu (06/09). Hal yang sama juga terjadi pada organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Senior Manager Komunikasi ACT Bambang Triyono mengklaim donasi yang terkumpul mengalami peningkatan signifikan. "Kami lihat sejak dua pekan terakhir ini kenaikannya bisa dua sampai tiga kali lipat dari penerimaan biasanya," ujarnya. Kedua lembaga ini merupakan anggota Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM), aliansi 11 organisasi kemanusiaan yang diresmikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kamis (31/08) lalu. Minat donasi meningkat Konflik yang terjadi pada 25 Agustus lalu menggugah simpati dan empati dari masyarakat Indonesia. Selain aksi solidaritas yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia pada Kamis (06/09), banyak LSM yang kemudian membuka donasi untuk mengirim bantuan. Di sisi lain, makin banyak pula masyarakat yang berniat untuk mengirimkan bantuan. "Kita harus yakin karena ini kemanusiaan. Artinya, kalau kami bantu di luar uang, membantu berupa sandang pangan, kita sampaikan ke individu atau melalui siapa, Insya Allah akan sampai. Bagaimanapun harus sampai ke warga Muslim yang memang mendapat perlakuan seperti Rohingya," ujar Dewi Rengganis yang berpartisipasi dalam aksi solidaritas itu. Sebagian umat Islam di Indonesia merasa perlu mengungkapkan solidaritas atas nasib warga Rohingya di Myanmar dengan aksi turun ke jalan. Suhu Citra, seorang warga di Jakarta Selatan bahkan mengaku telah melakukan donasi secara kolektif yang dikumpulkan melalui masjid di tempatnya tinggal di Tebet Barat, kemudian dititipkan melalui LSM untuk dikirim ke Myanmar. Partisipan aksi solidaritas etnik Rohingya yang lain, Putri, bahkan sudah beberapa kali melakukan donasi ke beberapa lembaga, seperti ACT, PKPU dan FPI. Lalu mengapa ia memilih untuk mendonasikan ke lembaga-lembaga ini? "Secara sistem sudah kelihatan dan kemarin-kemarin sudah beberapa kali pernah kirim donasi juga. ACT juga sudah terbukti, PKPU terbukti juga. Jadi saya mengirimnya ke yang sudah terbukti. Jadi pengurusnya itu memang sudah saya percaya sudah menyalurkan dengan benar," jelas Putri. Para demonstran di Jakarta mengecam pemerintah Myanmar dalam aksi pada 6 September 2017. Akuntabilitas paling utama Ali Yusuf yang juga merupakan Ketua Pelaksana AKIM menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam bantuan kemanusiaan. Di sisi lain, saat ini banyak lembaga, baik yang resmi maupun tidak resmi, membuka donasi, namun akuntabilitasnya dipertanyakan. "Jadi pihak donatur dan pelaksana bantuan kemanusiaan harus saling terbuka. Ini yang menjadi problem atau pekerjaan rumah kita semua, banyak sekali yang membuka iklan atau membuka tempat untuk donasi kemanusiaan publik di Indonesia," ujar Ali. Ia menambahkan saat ini sudah ada lima organisasi yang berminat untuk bergabung dengan aliansi agar akses distribusi bantuan yang mereka kumpulkan lebih mudah. Antara lain, komunitas umat Buddha, organisasi Pramuka dan beberapa lembaga zakat. "Kalau memang berminat bergabung, kami membuka diri. Karena sudah ada beberapa lembaga yang berkomunikasi dengan kami menyatakan tertarik minatnya untuk bergabung. Kami terbuka dan dalam waktu dekat kami mau rapat untuk prosedur penerimaan anggota organisasi baru sebagai anggota AKIM," katanya. Direktur Program PKPU Tomy Hendrajati menegaskan akuntabilitas menjadi hal yang mutlak bagi penyelenggara bantuan kemanusiaan untuk mengurus perizinan dari pemerintah lokal. "Tanpa perizinan resmi, kadang-kidang kita alami kesulitan untuk mengirimkan bantuan," ujarnya. Selain itu, akuntabilitas juga perlu sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat atas donasi yang sudah mereka berikan kepada semua pihak, baik komunitas Buddha maupun Muslim Rohingya pihak yang terdampak konflik. Ia menambahkan lembaga yang tergabung dalam aliansi ini adalah organisasi yang memiliki akuntabilitas, setidaknya organisasi ini sudah diakui oleh pemerintah Myanmar, sudah bekerja secara nyata di lapangan, seperti membangun sekolah, dan secara rutin mengumumkan laporan keuangan kepada publik. Setelah diresmikan oleh Menteri Luar Negeri pada minggu lalu, selain banyak organisasi yang menunjukkan minatnya untuk bergabung, ada juga dari mereka yang memilih menitipkan donasi untuk didistribusikan melalui LSM anggota aliansi. "Yang kita dorong adalah membangun kolaborasi bersama sehingga bantuan yang kita sampaikan ke yang terdampak konflik ini bisa benar-benar optimal," kata dia. Pengungsi Rohingya dari negara bagian Rakhine di Myanmar berjalan di sepanjang jalan setapak dekat Teknaf, Bangladesh, pada Selasa (04/09). Akses bantuan dibatasi Lebih jauh, Tomy mengakui memang tidak mudah mendistribusikan bantuan ke negara bagian Rakhine. Apalagi menyusul konflik dua minggu lalu pemerintah Myanmar membatasi akses bantuan ke Sittwe, ibu kota Rakhine State di Myanmar Utara. "Memang kalau di Sittwe itu harus melalui pemerintah Indonesia," imbuhnya. Tomy menuturkan bantuan pangan yang dikirim bersama dengan aliansi kemanusiaan tidak dapat masuk ke kamp pengungsi karena pemerintah tidak memberikan izin masuk ke kamp dengan alasan masalah keamanan. "(Progam yang sudah berjalan) seperti biasa, tetap berjalan. Tapi program-program yang terbaru belum bisa dilaksanakan. Tapi biasanya situasi sepereti ini nanti dua minggu - sebulan ke depan kemungkinan kalau di wilayah Sittwe bisa kembali dibuka. Biasanya begitu," ujarnya yakin. Seiring makin banyaknya orang Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh, banyak LSM yang kemudian mengalokasikan bantuannya di Cox's Bazar, wilayah pesisir Bangladesh selatan. 123.000 pengungsi tiba di Bangladesh UNHCR mengklaim sekitar 123.000 pengungsi telah tiba di Bangladesh sejak kekerasan terjadi. Juru Bicara UNHCR Duniya Aslam Khan menyebut mereka yang berhasil sampai di Bangladesh dalam kondisi buruk. "Sebagian besar telah berjalan berhari-hari dari desa mereka, bersembunyi di hutan, menyeberangi pegunungan dan sungai dengan apa yang bisa mereka tinggalkan dari rumah mereka. Mereka lapar, lemah dan sakit," sebut Khan dalam rilis terbaru UNHCR, Selasa (05/09). Pendatang baru tersebut tersebar di berbagai lokasi di Bangladesh tenggara. Lebih dari 30.000 orang Rohingya diperkirakan telah mencari perlindungan di kamp pengungsi Kutapaling dan Nayapara. Banyak lainnya tinggal di tempat sementara dan desa setempat. Pengungsi Rohingya beristirahat sementara di bawah tenda sementara di tengah lapangan di Ukhiya, Bangladesh, 3 September 2017. Selama seminggu terakhir, ACT sudah melakukan pengiriman bantuan pangan untuk lebih dari 200.000 pengungsi Rohingya yang sekarang ada di Bangladesh. Bambang menyebut total nilai bantuan yang sudah didistribusikan selama satu pekan terakhir sekitr Rp2 miliar. "Nanti sejalan dengan itu kami masih akan terus distribusikan bantuan pangan, termasuk nanti juga akan ada bantuan pakaian untuk perempuan Rohingya dan anak-anak karena memang kebanyakan pengungsi adalah perempuan dan anak-anak yang menyeberang ke Bangladesh," katanya. "Nanti juga akan ada pelayanan kesehatan bagi mereka di Bangladesh, terutama mereka yang baru datang," ujar Bambang.