Virus corona: Karyawan apresiasi pembebasan pajak penghasilan, ekonom sebut 'perlu stimulus fiskal dan moneter' atasi perlambatan ekonomi
Pembebasan pajak penghasilan yang dirancang pemerintah mendapat apresiasi dari kalangan pekerja. Namun, ekonom mengatakan untuk mengatasi perlambatan ekonomi akibat wabah virus corona semestinya tak hanya dengan stimulus fiskal, namun juga stimulus moneter.
Beberapa pekerja ibu kota beraktivitas menggunakan masker di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (02/03) Pemerintah bakal memberikan stimulus fiskal guna meningkatkan daya beli dan mengurangi perlambatan ekonomi akibat wabah virus corona. Salah satunya, pembebasan pajak penghasilan yang diambil tiap bulan dari gaji karyawan. Pajak itu nantinya akan ditanggung pemerintah selama enam bulan, mulai April mendatang. Rencana pemerintah ini direspons positif oleh para pekerja. Salah satu dari mereka, Ardiana menganggap adanya relaksasi ini mereka dapat mengalokasikan gaji untuk keperluan lain, seperti membeli kebutuhan pokok dan kebutuhan sanitasi seperti cairan pembersih tangan dan masker. "Misalnya pajak penghasilan untuk beberapa bulan kan nggak akan kepotong nih, nanti kita alokasikan untuk pembelian yang lain yang kiranya harus dibutuhkan untuk tiap hari atau kebutuhan yang lain," ujar Ardiana ketika ditemui BBC Indonesia di pusat ibu kota Jakarta, Rabu (11/03). Sementara, pekerja yang lain, Ananda Astridianti, meski merespons positif kebijakan pemerintah, namun mewanti-wanti agar kebijakan ini tepat sasaran, tak seperti stimulus sebelumnya berupa insentif diskon tiket pesawat ke sejumlah tujuan destinasi yang bertujuan mendongkrak wisata domestik di tengah wabah corona yang kini melanda hampir seluruh dunia. "Saya nggak banyak mengukur dampaknya pada aktivitas konsumsi pribadi, maksudnya seberapa jauh pemotongan [pajak] itu ke konsumsi saya," ujar pekerja perempuan berusia 25 tahun itu. "Kita berharapnya kebijakan ini nggak cuman jangka pendek, maksudnya entah stimulusnya dalam bentuk apapun, harapannya long term. Inginnya lebih tepat sasaran saja kebijakannya," ujarnya. Pelaku usaha wisata menyiapkan kursi pantai di destinasi wisata Pantai Kuta, Badung, Bali, Kamis (05/03). Selain pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21), pajak penghasilan badan usaha (PPh pasal 25) dan bea masuk pajak impor (PPh Pasal 22) juga diberikan stimulus. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan sederet keringanan pajak ini telah disetujui oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan stimulus fiskal ini mendesak untuk diberlakukan, sebab dampak dari virus corona "tidak bisa dianggap remeh". Sementara, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menganggap stimulus ini "tidak akan meningkatkan konsumsi, namun hanya mempertahankan daya beli masyarakat". Sejumlah warga membeli masker di pasar proyek Bekasi, Jawa Barat, Senin (02/03). Menurut pedagang permintaan serta harga masker dan cairan pembersih tangan. Dia mengungkapkan selain memberikan stimulus fiskal, pemerintah semestinya juga memberikan stimulus moneter, seperti menurunkan suku bunga acuan Bank Indonesia dan memberikan kredit murah kepada masyarakat. Relaksasi pajak semacam ini tidak hanya dilakukan Indonesia saja, namun juga negara-negara lain yang terjangkit virus corona. Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, juga menerapkan stimulus fiskal. Hal ini dilakukan untuk antisipasi lemahnya perekonomian akibat wabah virus corona. Diberlakukan selama enam bulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis insentif pajak pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21), pajak penghasilan badan usaha (PPh pasal 25) dan bea masuk pajak impor (PPh Pasal 22) pada Rabu (11/03). "Yang mencakup mengenai PPh Pasal 21 yang akan ditanggung oleh pemerintah untuk industri," ujar Sri Mulyani. "Semua paket ini, Pak Menko (Perekonomian) tadi mengharapkan dilakukannya untuk jangka waktu enam bulan," kata dia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan stimulus fiskal ini tinggal menunggu persetujuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Adapun PPh Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan Badan atas Kegiatan Impor Barang Konsumsi. PPh Pasal 22 merupakan peraturan pemungutan pajak penghasilan badan dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah. Sedangkan PPh Pasal 25 adalah Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki kegiatan usaha diwajibkan membayar angsuran Pajak Penghasilan setiap bulannya. Dipengaruhi wabah virus corona, IHSG terpuruk bersama bursa dunia Insentif ini senada dengan ide Kepala Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roslani, yang memengusulkan agar relaksasi yang dia sebut sebagai "penundaan pemotongan pajak" ini diberlakukan setidaknya selama enam bulan. "Kita ajukan usulan mengenai PPh 25 dimana perusahaan yang harus membayar cicilan untuk corporate tax ini bisa ditangguhkan selama enam bulan atau sampai enam bulan Desember," ungkap Rosan dalam konferensi pers terkait perkembangan penanganan wabah virus korona di Jakarta, Rabu (11/03) siang. "Kita juga sempat mengajukan usulan bagaimana untuk pemotongan pajak pegawai ini tidak dipotong dulu, ditunda dulu sehingga ini akan membantu daya beli buruh dan pekerja kita," imbuhnya. KADIN mengusulkan pemerintah menunda pemungutan pajak penghasilan untuk membantu daya beli buruh dan pekerja Pembebasan pajak lebih 'praktis dan efektif' Stimulus fiskal berupa pembebasan pajak penghasilan, pernah dilakukan pemerintah kala krisis moneter 2008. Waktu itu pemerintah menggunakan skema pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah dengan memberikan subsidi sebesar hampir Rp70 triliun. Pengamat perpajakan yang juga Direktur Yustinus Prastowo menganggap langkah ini sebagai cara yang lebih "praktis dan efektif". "Negara dapat penerimaan sebenarnya, tapi tidak dapat cashflow, jadi semacam subsidi saja. Kita bisa mengulangi lagi, menurut saya, tapi karena melihat dampak corona cukup luas, menurut saya harus diberikan kepada semua sektor industri," kata dia. Relaksasi pajak ini sudah pasti akan berdampak pada penerimaan negara, ujar Prastowo. Pembebasan pajak penghasilan saja, akan menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan sekitar Rp120 triliun per tahun. Sejak meluasnya wabah virus corona stok masker dan cairan antiseptik di sejumlah pedagang di Bali mulai langka. "Kalau kita bebaskan selama enam bulan, berarti kita akan kehilangan sekitar Rp60 triliun, hanya dari [PPh]pasal 21," kata dia. "Tapi pemerintah harus selektif sampai level berapa itu akan dialkukan pembebasan. Menurut saya tidak bisa diberlakukan semua secara langsung, tapi untuk menjaga konsumsi kelas menengah, bisa diberikan untuk mereka yang berpenghasilan sampai Rp 20 juta - Rp 25 juta per bulan," imbuhnya. Imbas dari relaksasi pajak, defisit APBN 2020 diprediksi akan melebar, menyentuh angka 2,8% atau naik dibanding realisasi hingga akhir 2019 sebesar 2,2% terhadap PDB. Untuk menyiasati berkurangnya pendapatan negara, menurut Yustinus, pemerintah bisa melakukan moderasi "dengan cara menurunkan target pajak di APBN". 'Perlu gabungan fiskal dan moneter' Namun demikian, stimulus fiskal ini dianggap tidak akan cukup efektif meredam perlambatan ekonomi akibat virus corona yang mewabah di seluruh dunia, menurut ekonom INDEF Bhima Yudhistira. "[Stimulus] fiskal nggak cukup. Ini perlu gabungan fiskal dan moneter, misalnya bunga kredit yang lebih murah. Jadi Bank Indonesia harusnya bisa support dengan menurunkan suku bunga acuannya lebih agresif," ujarnya. "Fiskal jalan, moneter juga support. Kalau fiskal sendiri nggak kuat," lanjut Bhima kemudian. Berbagai indikator memperlihatkan dampak ekonomi penyebaran virus ini lebih besar daripada krisis ekonomi global tahun 2008. Dia mengungkapkan wabah corona telah mengganggu rantai pasok ekspor dan impor di seluruh dunia. Sementara, perdagangan Indonesia selama ini bergantung pada China yang ekonominya terpukul akibat wabah yang bermula di negara itu. "Faktor virus corona ini kita melihat gangguan pada rantai pasok hampir terjadi pada semuanya, mau ekspor-impor semua terdampak, investasi juga terdampak. Sehingga 1% pertumbuhan ekonomi China itu akan berdampak 0,3% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelasnya. Ketua KADIN, Rosan Roslani mengakui bahwa China selama ini menjadi mitra dagang terbesar bagi Indonesia. "Impor kita kurang lebih 26% dari China, ekspor 16,7% ke China," jelasnya. Dia mengungkapkan pemerintah perlu mengantisipasi ketersediaan bahan baku industri yang hanya tersisa untuk dua hingga tiga bulan ke depan, terutama bidang farmasi, elektronik, dan bahan baku tekstil. "Impor bahan baku dan barang modal kita yang harus kita antisipasi," jelas Rosan. China adalah eksportir terbesa di dunia dan penurunan di negara itu berdampak global. "Tapi di Wuhan istilahnya udaranya sudah mulai agak kotor lagi, jadi pabrik sudah mulai berjalan lagi dan diharapkan mata rantai dan supply dari barang modal dan bahan baku bisa segera teratasi," ujarnya, merujuk pada kota di China yang disebut sebagai pusat penyebaran virus corona ke seluruh dunia. Adapun INDEF memperkirakan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,5% tahun ini, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 4,8%. Proyeksi ekonomi yang melambat ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, namun seluruh ekonomi dunia. Senada, lembaga pemeringkatan Moody's merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020. Dalam laporan sebelumnya, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,9%. Namun, dengan adanya ancaman penyebaran virus corona maka ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8% untuk proyeksi optimis dan 4,5% untuk proyeksi pesimis. Moody's juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi negara G20. konomi negara maju G20 diproyeksikan hanya tumbuh 1%, menurun dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 1,3%. Hal yang sama juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi negara berkembang dari 4,2% menjadi hanya tumbuh 3,8%.