Wacana moratorium Ujian Nasional menuai perdebatan
Senyum mengembang pada wajah Mas Ayu Yuliana, kepala sekolah SMA Negeri 1 Jakarta, ketika saya menanyakan responsnya mengenai gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam menangguhkan Ujian Nasional untuk sementara.
Ujian Akhir Nasional sebagai persyaratan kelulusan sekolah mulai diterapkan pada 2001. Ujian ini dipersoalkan antara lain karena tidak mencerminkan performa siswa selama bertahun-tahun mengenyam pendidikan. "Menyambut baik. Kenapa? Karena tidak semua alat pembelajaran yang tersedia, baik itu buku apalagi misalnya komputer, terpenuhi di daerah. Dengan diturunkannya (Ujian Nasional) ke tingkat provinsi, itu saya pikir lebih bijak," kata Mas Ayu saat ditemui BBC Indonesia di kantornya. Respons positif juga disampaikan dua siswa SMA 1 Jakarta, Aldo dan Faridz. "Terus terang saya lega dari lubuk hati terdalam," kata Aldo yang mengaku Ujian Nasional selama ini merupakan beban bagi siswa. "Untuk apa kita belajar tiga tahun tapi ditentukan empat hari itu saja? Ditiadakannya UN berarti tidak ada lagi bocoran-bocoran soal yang beredar. Kasihan yang belajar secara jujur," timpal Faridz. Kendala biaya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengusulkan tiga pilihan terkait Ujian Nasional, yakni penghapusan UN dari sistem pendidikan, penghentian sementara UN mulai 2017, atau tetap menjalankan UN dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada daerah. Khusus untuk pilihan ketiga, UN untuk tingkat SMA sederajat diusulkan ditangani oleh pemerintah provinsi, sedangkan tingkat SD dan SMP sederajat ditangani pemerintah kabupaten/kota. Bagaimanapun, dalam pesan teks dari Muhadjir kepada BBC Indonesia, ketiga pilihan itu masih harus dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. "Soal UN masih menunggu rapat kabinet terbatas. Harap sabar. Orang sabar itu dikasihi Tuhan," tulis Muhadjir. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengusulkan tiga pilihan terkait Ujian Nasional, yakni penghapusan UN dari sistem pendidikan, penghentian sementara UN mulai 2017, atau tetap menjalankan UN dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada daerah. Akan tetapi, jika UN disepakati untuk ditangguhkan mulai 2017 dan diserahkan kepada pemerintah daerah, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Baskara Aji, menilai waktu pelaksanaannya terlalu mendesak. "Moratorium pada 2017 terlalu mepet. Karena kami di daerah harus persiapan, menyusun soal, mencetak soal, mendistribusikan, dan lain-lain. Yang paling sulit adalah mengalokasikan anggaran, karena pada bulan November ini kami sudah selesai menyusun anggaran," kata Baskara. Alat pemetaaan Lepas dari kendala teknis, rencana menangguhkan Ujian Nasional dan membuatnya murni sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan di daerah-daerah disetujui Baskara. Hanya saja, dia mempertanyakan cara standarisasi pendidikan. "Kalau UN tidak ada lagi, lalu apa ukuran yang kita pakai untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran di semua daerah di Indonesia yang beragam ini?" tanya Baskara dengan nada retoris. Apabila tiada ukuran standar, lanjut Baskara, masyarakat tidak mengetahui apa saja kompetensi yang diraih masing-masing sekolah dan apakah kompetensi itu sudah sesuai dengan kebutuhan nasional. Ujian Nasional, menurut Itje Chodidjah, adalah "benalu yang kemudian dianggap sebagai obat." UN 'hanya satu dari delapan standar pendidikan' Argumentasi bahwa UN merupakan penentu standar kualitas pendidikan dibantah Itje Chodidjah, seorang praktisi pendidikan. Menurutnya, UN selama ini adalah "benalu yang kemudian dianggap sebagai obat." "Ujian Nasional adalah salah satu bagian dari standar evaluasi pendidikan. Ada delapan standar pendidikan nasional, yang mestinya jika pemerintah melihat output-nya, tujuh standar lain yang diperlukan sebuah sekolah untuk menyelenggarakan proses pendidikan dipenuhi dulu. Baru kemudian melakukan evaluasi nasional dan itupun hanya untuk kepentingan mengambil data nasional," kata Itje. Delapan standar pendidikan nasional, mengacu pada Badan Standar Nasional Pendidikan, meliputi standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, dan terakhir standar kompetensi lulusan. Ujian Akhir Nasional sebagai persyaratan kelulusan sekolah mulai diterapkan pada 2001. Ujian ini dipersoalkan antara lain karena tidak mencerminkan performa siswa selama bertahun-tahun mengenyam pendidikan. Tahun lalu, UN tidak lagi menjadi tolok ukur standar kelulusan siswa.