UMP Jakarta 2018 tawarkan bebas biaya Transjakarta dan subsidi pangan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2018 sebesar Rp3.648.035, yang sesuai sesuai dengan usulan kenaikan 8,71 % dari Dewan Pengupahan DKI.
Jelang penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2018, sejumlah serikat buruh berunjuk rasa di Balai Kota dengan tuntutan tuntutan kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan Dewan Pengupahan. Namun peningkatan itu tidak memenuhi tuntutan buruh sebesar Rp3,9 juta per bulan. Bagaimanapun di samping kenaikan UMP, Anies menjanjikan tiga fasilitas khusus untuk para buruh di Jakarta, yaitu bebas biaya bus Transjakarta, subsidi pangan berupa potongan harga di JakGrosir, dan bantuan pendidikan dengan meningkatkan penerimaan Kartu Jakarta Pintar. Anies menargetkan para buruh dapat menikmati tiga fasilitas tersebut terhitung mulai 1 Januari 2018, sebagai solusi agar buruh bisa menjangkau biaya hidup di ibu kota. "Komponennya meningkatkan pemasukan dan menurunkan pengeluaran. UMP hanya salah satu instrumen, karena ada juga instrumen pengurangan biaya hidup," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/11). Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menyebut kenaikan UMP setinggi 8,71 % itu vital untuk menjaga stabilitas iklim usaha di Jakarta yang disebutnya tengah lesu. Sementara melalui tiga fasilitas khusus, Sandiaga mengklaim aspirasi buruh sebenarnya juga dapat terwujud. "Ini keputusan terbaik untuk membantu kaum pekerja. Sementara untuk dunia usaha, angka ini bisa diterima, mampu menggerakkan usaha dan menghindarkan potensi pemutusan hubungan kerja," jelas Sandiaga. Anies Baswedan menyebut pemberian fasilitas khusus bagi buruh merupakan bagian dari janji kampanyenya pada masa pilkada lalu. Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Harjanto, menyebut kenaikan UMP sebesar 8,71% dapat berdampak negatif bagi perusahaan di sektor padat karya yang bergantung pada tenaga kerja, termasuk industri ritel. Selama 2017, sejumlah bisnis ritel di Jakarta gulung tikar, antara lain 7-Eleven, Matahari di Pasaraya Blok M, Lotus di Sarinah, dan Debenhams di Mal Senayan City. "Dunia usaha sebenarnya sekarang kondisinya sedang tidak bagus, terutama di sektor padat karya dan ritel. Dengan kenaikan 8,71 % pun, banyak industri yang tidak mampu," kata Harjanto. Di sisi lain, sebelumnya perwakilan buruh di Dewan Pengupahan DKI memaparkan dasar pengajuan usulan kenaikan UMP menjadi Rp3,9 juta. Dalam dokumen daftar kebutuhan hidup layak (KHL), buruh menyebut tiga komponen akan naik pada 2018, yaitu sewa rumah dari Rp850.000 menjadi Rp1 juta, biaya transportasi dari Rp450.000 menjadi Rp600.000, dan biaya listrik dari Rp175.000 menjadi Rp300.000. Syarat penerima subsidi Direktur Utama PT Transjakarta, Budi Kaliwono, mengatakan perusahaannya memiliki satu bulan untuk membuat skema pembebasan biaya bagi buruh. Guna menalangi subsidi itu, Transjakarta akan mengambil anggaran kewajiban pelayanan publik (PSO) tahun 2018. Sementara itu, Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin, menyebut subsidi pangan untuk buruh akan meminjam program diskon yang selama ini telah diterapkan pada para pedagang. Sandiaga Uno mengklaim angka Rp3,6 juta tidak akan membebani pengusaha dan menghindarkan potensi PHK massal. Sejak September lalu, pedagang di bawah naungan PD Pasar Jaya dapat berbelanja komoditi pangan dengan harga rendah di pusat perkulakan JakGrosir. "Mereka bisa belanja dengan harga murah. Tidak gratis, tapi potongannya bisa mencapai 10 sampai 15%. Jakgrosir menjual 2.500 barang, 100 di antaranya di bawah harga pasar," kata Arief. PT Transjakarta dan PD Pasar Jaya berencana mengeluarkan satu kartu khusus sebagai alat pencairan tiga fasilitas yang dijanjikan Anies-Sandi dan juga menjajaki kerja sama dengan sejumlah bank. Selain upah yang menurut mereka rendah, para buruh juga kerap mempersoalkan kondisi kerja yang tidak layak, yang diungkapkan dalam beberapa aksi protes. Hingga saat ini, Budi dan Arief belum dapat memastikan kategori buruh yang dapat menikmati tiga fasilitas tersebut. Merujuk peraturan dasar yang ada, kemungkinan besar hanya buruh yang bekerja, berdomisili, dan memegang KTP DKI yang dapat menjadi penikmat program itu. Berdasarkan catatan, UMP DKI pada 2017 yang sebesar Rp3,3 juta merupakan yang terbesar di Indonesia sementara Papua dan Aceh berada di peringkat berikutnya dengan Rp2,6 juta dan Rp2,5 juta. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, akhir Oktober lalu mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan gubernur menetapkan UMP baru untuk 2018. Secara nasional, persentase kenaikan UMP ditentukan 8,71 %, yang terdiri dari inflasi 3,72 % dan pertumbuhan ekonomi 4,99%.