PM Turki dukung pengadilan ulang kasus kudeta
Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan dia mendukung peninjauan ulang kasus penahanan ratusan pejabat militer yang sebelumnya dihukum karena dakwaan merencanakan kudeta pemerintah.
PM Turki Erdogan tampak memihak militer setelah sejumlah menterinya mengundurkan diri atas tuduhan korupsi. Pernyataan ini dikemukakan setelah penasehat Erdogan mengungkap bahwa para pejabat itu telah dijebak oleh kepolisian dan aparat hukum. Ratusan orang dipenjara pada tahun 2012 dan 2013 dalam kasus besar yang dikenal dengan nama Sledgehammer dan Ergenekon. Para wartawan mengatakan pernyataan ini menandai perputaran politik di negara itu. "Posisi kami dalam kasus pengadilan ulang adalah posisi yang akan menguntungkan (bagi korban)," kantor berita AFP mengutip Erdogan mengatakan. "Pertama kita harus menetapkan landasan hukum untuk mengadakan pengadilan ulang." Tinjauan ini muncul ketika ketegangan politik semakin meningkat terutama atas banyaknya dugaan korupsi di pemerintah Turki. Erdogan telah menuduh polisi dan peradilan mendalangi penyelidikan yang menyebabkan pengunduran diri sejumlah menterinya. Ketegangan antara pemerintah dan kepolisian pun meningkat setelah sejumlah perwira polisi dipecat karena menangkap sejumlah orang dengan dakwaan korupsi. Wartawan BBC James Reynolds di Istanbul mengatakan perdana menteri Turki tampaknya kini memihak militer yang dulu pernah dia singkirkan. Di pemerintahan awalnya, Erdogan membentuk aliansi tidak resmi dengan kejaksaan untuk mendepak militer dari politik.