Pemilu dini Thailand tidak sah
Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan pemiliuhan umum dini pada 2 Februari lalu tidak sah.
Sekjen MK Thailand, Pimol Thampitakpong, saat mengumumkan keputusan. Pemilu itu digelar Perdana Menteri Yingluck Shinawatra sebagai upaya untuk mengatasi kebuntuan politik setelah maraknya aksi unjuk rasa antipemerintah di Bangkok. Partai pemerintah sejak awal diperkirakan akan menang namun kubu oposisi memboikot pemilu dan rangkaian aksi unjuk rasa menghambat pelaksanaan pemungutan suara di beberapa tempat. Pemilihan umum itu dinyatakan tidak konstitusional karena pemungutan suara tidak berlangsung pada satu hari di seluruh Thailand. Keputusan Mahkamah Konstitusi -yang disampaikan Sekjen MK, Pimol Thampitakpong- ini menanggapi gugatan hukum yang diajukan oleh seorang dosen hukum yang mempertanyakan keabsahan pemilu berdasarkan sejumlah alasan. Tidak jelas kapan pemilihan umum baru akan digelar. Namun pemimpin pengunjuk rasa, Suthep Thaugsuban -yang pernah menjabat wakil perdana menteri- menegaskan pemilihan umum lain akan menghadapi masalah yang sama. "Jika tanggal pemilihan umum baru dinyatakan, maka kami akan menangani semua provinsi dan pemilihan tidak akan berhasil lagi," tegasnya. Thailand dilanda gelombang unjuk rasa yang menuntut pemerintahan PM Yingluck mundur karena dianggap dikendalikan oleh abangnya, mantan PM Thaksin Shinawatra, yang digulingkan militer tahun 2006.