Polemik saham bir DKI Jakarta: Bagaimana kebijakan publik semestinya diambil?
Pro-kontra wacana Pemprov DKI Jakarta menjual saham miliknya di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk diperkirakan bakal terus bergulir.
Bir kerap menjadi sasaran razia aparat keamanan di berbagai wilayah Indonesia. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menilai pemerintah semestinya hanya bekerja di sektor yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat luas. Wacana ini adalah bagian dari janji kampanye Anies untuk mengelola anggaran daerah dari sumber 'halal'. Akan tetapi, rencana Anies untuk menjual saham bir yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta masih mandek. Sejumlah fraksi partai politik yang berseberangan dengan Anies di DPRD DKI menganggap tidak ada pertimbangan rasional di balik ide penjualan saham bir. Di sisi lain, polemik ini disebut pengamat justru kontraproduktif bagi publik. Warga Jakarta dinilai berhak ikut memutuskan kebijakan yang bakal berdampak pada mereka. Menurut Ketua Fraksi NasDem di DPRD DKI, Bestari Barus, Pemprov semestinya mengirim kajian wacana penjualan saham bir kepada legislatif. Menurutnya, Anies lebih getol beropini di media massa, ketimbang berdialog dengan DPRD. "DPRD kan harus memberi persetujuan, tapi kami harus dapat penjelasan supaya kami bisa sampaikan ke masyarakat," kata Bestari saat dihubungi, Minggu (10/03). "Harus ada alasan rasional, berapa keuntungan penjualan, untuk apa, dan akan dialokasikan ke mana. Ini kan uang rakyat, jadi rakyat harus mendapatkan penjelasan," ujarnya. Front Pembela Islam berunjuk rasa, Jumat (08/10), untuk mendukung Anies menjual saham perusahaan bir. Namun argumen Bestari dianggap salah sasaran oleh anggota Fraksi Gerindra, Syarif. Ia berkata, selama ini pimpinan DPRD adalah pihak yang menutup ruang dialog dengan Anies. Syarif mengklaim, Anies telah mengirim surat resmi terkait wacana penjualan saham bir ini ke DPRD pada Mei 2018. Surat itu, kata dia, tak kunjung berbalas. Unsur pimpinan DPRD DKI berisi lima orang, mayoritas berasal dari partai yang merapat ke Anies pada Pilkada DKI 2017. Namun, pejabat tertinggi di badan itu adalah Prasetio Edi Marsudi, politikus partai oposisi Anies, PDIP. "Saya dorong Ketua DPRD segara menggelar rapat pimpinan dan membawa usulan ini ke Badan Musyawarah," kata Syarif. "Tapi tahapan itu kan belum dimulai. Sekarang polemiknya masih di luar gedung parlemen, harusnya di dalam," lanjutnya. Dalam awal masa pemerintahannya, Anies Baswedan menyatakan tak akan mengelola anggaran dari sumber yang 'haram'. Halal-haram? Dalam sejumlah kesempatan, Anies menyamakan ide penjualan saham bir dengan keputusannya menutup hotel Alexis yang lekat dengan isu 'esek-esek'. Menurut Anies, Pemprov DKI tak akan rugi meski menjual saham dari perusahaan pembuat bir merek Anker. Ia membandingkannya dengan pajak sekitar Rp36 miliar yang didapat dari Alexis setiap tahun. "Alexis ditutup nggak terasa tuh di Jakarta. Sekarang kalau saham dijual, kita dapat uang Rp1,2 triliun," kata Anies, Jumat pekan lalu. "Jika kita menunggu (profit) dari dividen untuk sampai angka Rp1,2 triliun, itu perlu waktu 40 tahun," ucapnya. Anies juga berwacana mengalihkan hasil penjualan saham itu untuk pendirian puluhan sekolah baru di Jakarta. Sementara itu, Ketua Fraksi PKS, Triwisaksana, menyebut Pemprov DKI seharusnya memiliki saham di perusahaan air minum atau penyedia sembako, bukan penghasil minuman beralkohol. "Kepemilikan saham di PT Delta tidak relevan dengan tugas pemerintah. Seharusnya di hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Triwisaksana. Bagaimanapun, menurut Triwisaksana, pertimbangan dari sisi keagamaan tak tepat. "Kalau halal-haram, maka yang pertama kali harus dijual adalah Bank DKI. Itu riba. Tapi mengelola negara bukan karena halal-haram, ini bukan untuk satu golongan," ujarnya. Tidak ada kepastian kapan DPRD DKI akan mengundang Anies Baswedan untuk membahas wacana penjualan saham bir. Cegah kebuntuan Dengan mekanisme pengambilan kebijakan publik yang berlaku saat ini, energi pemerintahan bakal terkuras dalam perdebatan. Padahal, kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi, adu gagasan itu tak selalu konstruktif. Menurut Yogi, Pemprov DKI harus secara progresif membuat regulasi baru yang mengikutsertakan warga secara langsung dalam penentuan kebijakan (policy voters). "Sudah saatnya kebijakan diserahkan kepada rakyat, tapi bukan lewat DPRD. Buat sistem pemungutan suara. Mayoritas warga memilih apa," kata Yogi via telepon. "Kita berpatokan bahwa kebijakan fungsi eksekutif dan legislatif, pada masyarakat juga punya hak atas itu. Voting bukan cuma untuk pilkada," tuturnya. Razia minuman keras, termasuk bir, kerap dilakukan dengan klaim mencegah kejahatan. Yogi mengatakan, sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, sudah berkali-kali menggelar pemungutan suara warga sebelum pengambilan suatu kebijakan. Melalui voting tahun 2018, warga di tiga negara bagian AS, yaitu Idaho, Utah, dan Nebraska, sepakat pemerintah harus memperbesar cakupan asuransi kesehatan bagi orang-orang di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, mayoritas warga di 33 negara bagian AS mendukung legalisasi ganja dalam batas tertentu. "Ini pembelajaran buat Indonesia. Jangan semuanya diserahkan ke DPRD atau pemerintah. Dan tidak perlu ada lagi perang opini di media massa," kata Yogi. Berapa saham bir DKI? Merujuk keterangan Pemprov, mereka memegang 26,25% saham PT Delta Djakarta. Dari jumlah itu, 2,91% di antaranya dimiliki melalui Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta Delta Djakarta beroperasi sejak Juni 1970. Produksi mereka mencakup bir bermerek Anker, Carlsberg, San Miguel, dan Kuda Putih. Data Reuters mencatat, pabrik perusahaan ini terletak di Bekasi, Jawa Barat. Bir buatan Delta Djakarta didistribusi oleh PT Jangkar Delta, anak perusahaan mereka.