'Sekolah sehari penuh' dianggap kontraproduktif
Jarum jam menunjukkan pukul 13.44 di dinding salah satu kelas Sekolah Dasar Negeri 01 Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Selasa (09/08).
Para murid sekolah dasar mengikuti pelajaran hingga siang. Walau sudah beranjak sore, sejumlah murid masih harus menghuni ruang kelas dan mengikuti pelajaran tambahan. Wajah beberapa anak jelas memancarkan keletihan. Sudah lebih dari enam jam mereka belajar dan berkonsentrasi. Kondisi seperti ini -menurut Ayu, salah seorang orang tua murid yang menunggui anaknya- akan bertambah parah apabila Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, jadi menerapkan wacana penambahan jam kegiatan siswa di sekolah dasar. “Dengan keadaan seperti sekarang saja mereka sudah kelelahan, apalagi jika mereka harus bertahan lebih lama di sekolah,” ujar Ayu. Ggasan menambah kegiatan siswa di sekolah dimaksudkan agar murid bisa mengembangkan karakter dengan cara menyenangkan. “Cukuplah sampai jam dua, paling siang. Itu saja sudah lelah banget, sudah aduh, cape banget,” timpal Wati, orang tua murid lainnya. Ketika kedua orang tua murid itu menggarisbawahi kondisi anak mereka, Nurzakiah, yang merupakan guru kelas 3 SD 01 Gondangdia, menyoroti keadaan para guru. “Guru kan pekerjaannya tidak hanya mengajar, tapi ada administrasi yang harus dikerjakan. Itu dilakukan ketika anak-anak semua sudah pulang. Kalau kami harus memberi pelajaran tambahan sampai sore, pekerjaan kami tidak akan kepegang,” kata Nurzakiah. Mengembangkan karakter Dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (09/08), Menteri Pendidikan dan kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan gagasan menambah kegiatan siswa di sekolah dimaksudkan agar para murid bisa mengembangkan karakter mereka dengan cara yang menyenangkan. Aktivitas ini dilakukan setelah jam pelajaran. “Kalau ada perpanjangan waktu di sekolah, nanti tidak ada tambahan mata pelajaran. Jadi itu kegiatan yang menggembirakan, kegiatan kokurikuler yang nanti bisa merangkum 18 karakter (dalam Nawacita yang dicetuskan Presiden Joko Widodo),” kata Muhajir. Penambahan jam di sekolah, tambahnya, akan mempersempit jeda waktu antara siswa pulang sekolah dan orang tua yang masih bekerja. Wacana Mendikbud dinilai kontraproduktif karena fasilitas sekolah di Indonesia tidak sama. “(Jeda waktu) ini peluang pengaruh-pengaruh buruk pada anak. Saya ingin sekolah menjadi rumah kedua untuk anak-anak. Jangan swalayan, jangan mal menjadi rumah kedua mereka,” ujar Muhajir. Kontraproduktif Ide dasar usulan Mendikbud Muhajir Effendi mendapat sambutan positif Itje Chodidjah, seorang praktisi pendidikan. Itje mengaku bisa memahami bahwa ide itu berangkat dari pemikiran bahwa perlu ada wadah bagi para murid untuk mengembangkan karakter di samping aspek kognitif di sekolah. ”Di situ ada aspek bagaimana memberikan kesenangan kepada anak-anak sesudah jam belajar sehingga mereka bisa merasakan bahwa sekolah menyenangkan,” kata Itje. Akan tetapi, menurut Itje, kebijakan itu kontraproduktif mengingat sekolah di Indonesia tidak sama. ”Sudahkah semua sekolah memberikan kenyamanan dan keamanan untuk anak-anak tinggal di sekolah sampai siang hari? Ada sekolah yang melampaui standar minimum, tapi banyak pula sekolah yang tidak bisa mencapai standar itu,” kata Itje. Mendikbud Muhajir Effendi disarankan memprioritaskan kebijakan yang lebih mendesak, yaitu cetak biru pendidikan Indonesia. Hal kedua yang patut diperhatikan adalah kualitas guru. “Apakah semua guru di Indonesia yang jumlahnya tiga juta orang memahami mengelola anak di luar kelas secara tepat? Karena diwacanakan penambahan jam sekolah tidak bersifat akademik. Jadi akademiknya selesai tengah hari, lalu sisanya non akademik,” kata Itje. Prioritas cetak biru Ketimbang menambah jam sekolah, Itje menyarankan agar Mendikbud Muhajir Effendi memprioritaskan kebijakan yang lebih mendesak, yaitu cetak biru pendidikan Indonesia yang bisa bertahan walau terjadi pergantian menteri pendidikan. “Kita belum punya blueprint, pegangan mumpuni, yang bisa dijadikan patokan ketika mengganti kurikulum atau mengganti kebijakan. Ketika itu semua ada, maka setiap ganti menteri tidak perlu gojag-gajeg mencari sensasi semacam ini,” kata Itje. Gagasan menambah jam sekolah yang dicetuskan mendikbud akan diajukan ke Presiden Joko Widodo, yang akan mengambil keputusan menerima atau menolaknya. Sejak era 1980-an, kurikulum pendidikan Indonesia telah berganti sedikitnya enam kali dengan pergantian hampir selalu dilakukan oleh menteri pendidikan yang baru menjabat. Dengan adanya cetak biru maka diharapkan istilah 'ganti menteri, ganti kebijakan' diharapkan tidak akan terjadi lagi.