Aung San Suu Kyi akan absen di sidang Majelis Umum PBB
Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi akan absen di Majelis Umum PBB pada pekan depan, karena semakin banyak kritik yang muncul atas penanganannya terhadap krisis Rohingya.
Aung San Suu Kyi dikritik karena dia diam akan kekerasan di Rakhine. Sekitar 370.000 Muslim Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh sejak kekerasan di negara bagian Rakhine meningkat bulan lalu. Suu Kyi menghadapi tuduhan dari para pendukung di Barat bahwa dia memilih diam terhadap aksi kekerasan tersebut. Sejauh ini, militer Myanmar mengatakan bahwa mereka memerangi militan Rohingya dan membantah laporan bahwa mereka menargetkan warga sipil. Seorang juru bicara pemerintah untuk Suu Kyi, Zaw Htay, mengatakan "dewan negara tidak akan hadir" di sidang Majelis Umum, meski dia berbicara di forum tersebut pada tahun lalu. Namun dia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Para relawan di Bangladesh membagikan makanan kepada pengungsi Rohingya, 10 September 2017. Utusan Myanmar untuk PBB menyalahkan gerilyawan Rohingya atas kekerasan di negara bagian Rakhine dan mengatakan bahwa Myanmar tidak akan pernah mentolerir kekejaman tersebut. Namun banyak dari mereka yang melarikan diri mengatakan tentara yang menyerang balik serangan militan Rohingya pada tanggal 25 Agustus dengan kekerasan dan pembakaran desa yang brutal bertujuan mengusir mereka. Myanmar sebelumnya mengecam usulan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Raad al-Hussein, bahwa perlakuan Myanmar terhadap Muslim Rohingya terhitung "pembersihan etnis". Orang-orang Rohingya, kelompok minoritas yang tidak memiliki status kewargaan yang kebanyakan beragama Muslim di Rakhine yang mayoritas beragama Hindu, telah lama mengalami persekusi di Myanmar, yang mengatakan bahwa mereka adalah imigran ilegal. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan bertemu pada hari Rabu untuk membahas krisis tersebut.