Wakil Presiden Mesir mengundurkan diri
Wakil Presiden Mesir, Mahmoud Mekki, mengundurkan diri pada hari penyelenggaraan tahap kedua referendum konstitusi Mesir.
Mahmoud Mekki sebelumnya menyatakan akan mundur jika konstitusi sudah diterima. Hakim karir ini mengatakan politik tidak cocok dengan profesi dia sebelumnya. Dia menjabat wakil presiden Mesir sejak Agustus tahun ini. "Saya menyadari beberapa waktu lalu bahwa politik tidak cocok dengan profesi saya sebelumnya sebagai hakim," tuturnya dalam pernyataan yang disampaikan lewat siaran TV. Dia menambahkan sebenarnya ingin mengundurkan diri bulan lalu, namun menundanya karena berbagai peristiwa penting, antara lain serangan Israel atas Gaza. Mekki memang sudah menyatakan akan mengundurkan diri jika konstitusi sudah diterima oleh warga Mesir karena konstitusi baru akan meniadakan jabatan wakil presiden. Bagaimanapun pengunduran diri yang berlangsung ketika referendum tahap kedua sedang berlangsung cukup mengejutkan. Diperkirakan mendukung konstitusi Referendum tahap kedua atas konstitusi berlangsung di 17 provinsi. Warga Mesir, Sabtu 22 Desember, memberikan suara dalam tahap kedua referendum atas konstitusi yang memicu pertentangan antara pendukung Mohammed Morsi dan kubu oposisi. Pihak oposisi kembali menggelar aksi unjuk rasa menentang rancangan konstitusi yang mereka anggap berpihak pada kelompok Islam yang sedang berkuasa dan mengkhianati revolusi yang menjatuhkan Presiden Hosni Mubarak tahun lalu. Sementara pendukung Presiden Morsi berpendapat rancangan konstitusi akan menjamin demokrasi di negara itu. Dalam tahap pertama referendem pekan lalu, tingkat partispasi hanya mencapai 30% dan hasil tidak resmi memperlihatkan sebanyak 56% mendukung rancangan konstitusi. Tahap kedua referendum berlangsung di 17 provinsi yang belum menggelar pemungutan suara pada tanggal 15 Desember. Diduga hasil referendum tahap kedua ini juga mendukung konstitusi baru. Mesir dilanda gelombang unjuk rasa setelah Presiden Morsi mengeluarkan dekrit pada 22 November yang memberikan dia wewenang penuh tanpa bisa dicegah oleh lembaga apa pun, termasuk pengadilan. Sementara itu majelis konstitusi -yang didominasi oleh politisi beraliran Islam- dengan tergesa-gesa menyusun rancangan konstitusi yang akan diputuskan lewat referendum. Dekrit untuk wewenang tanpa batas kemudian dicabut oleh Presiden Morsi karena tekanan dari pengunjuk rasa yang menentangnya namun dia menolak untuk mencabut rancangan konstitusi.