Pemerintah Kanada canangkan UU yang izinkan eutanasia untuk orang yang tak sakit parah
Pemerintah Kanada mengajukan undang-undang untuk memperbolehkan kematian yang dibantu secara medis atau eutanasia bagi orang-orang yang tidak sakit parah.
RUU itu membuka pintu untuk memungkinkan orang-orang Kanada dengan penyakit degeneratif seperti cerebral palsy melakukan eutanasia. Menteri Kesehatan Patty Hajdu mengatakan proposal itu akan melindungi orang-orang yang rentan sambil memberikan otonomi bagi warga Kanada. Rancangan peraturan ini diperkenalkan di parlemen pada hari Senin (24/02) dan mendapat dukungan lintas partai. Undang-undang tersebut dipicu keputusan Pengadilan Tinggi Quebec tahun 2019 yang menghapuskan persyaratan bagi pasien untuk membuktikan kematian mereka "cukup masuk akal" dalam upaya mengakhiri hidup mereka. Hakim Christine Baudouin mengatakan persyaratan itu melanggar "kehidupan, kebebasan dan keamanan orang itu" dan dengan demikian tidak konstitusional. Dia memihak penggugat, Nicole Gladu, 74, dan Jean Truchon, 51, dalam kasus yang terkenal di Kanada pada musim gugur lalu. Kedua penggugat memiliki penyakit degeneratif yang memburuk ke titik di mana mereka telah kehilangan semua kemampuan mereka. Eutanasia dan bantuan bunuh diri merupakan isu kontroversial di sejumlah negara. Mereka mengalami penderitaan yang terus-menerus dan tidak dapat diperbaiki, menurut pengacara mereka Jean-Pierre Ménard. Truchon menderita cerebral palsy dan Gladu menderita sindrom post-polio. Keduanya menginginkan bantuan medis untuk mengakhiri hidup mereka. Namun, para advokat bagi para penyandang disabilitas, termasuk Dewan Kanada untuk Penyandang Disabilitas, mengatakan keputusan pengadilan mengirim pesan bahwa "menjadi penyandang disabilitas adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian". Mereka mendesak pemerintah untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan Quebec, yang sudah menolak melakukannya. Pada hari Senin (24/02), pemerintahan Liberal Perdana Menteri Justin Trudeau mengajukan rancangan peraturan itu. Rancangan itu akan menciptakan sistem dua jalur untuk menentukan kelayakan seseorang melakukan eutanasia. Satu jalur adalah untuk orang yang sakit parah, dan satu jalur untuk orang yang tidak sakit parah. Pasien di kedua jalur itu harus membuktikan bahwa mereka menghadapi penderitaan yang "tak tertahankan". RUU itu secara eksplisit akan mengecualikan kelayakan untuk individu yang menderita penyakit mental. Pemerintah minoritas akan membutuhkan dukungan anggota parlemen dari partai lain untuk meloloskan RUU tersebut. Pemimpin NDP Jagmeet Singh sebelumnya memberi sinyal dukungan untuk memperluas syarat eutanasia. Should people with a mental illness be helped to die? Kanada melegalkan eutanasia pada September 2016, menjadikannya salah satu dari sedikit negara di dunia yang memfasilitasi itu. Lebih dari 13.000 warga Kanada telah melakukan eutanasia, menurut data yang disediakan oleh departemen kehakiman. Dua pertiga dari pasien yang menerima bantuan kematian mengatakan kanker adalah alasan mereka melakukan eutanasia. Alasan lainnya adalah kondisi neurologis dan kondisi kardiovaskular atau pernapasan. Lebih dari 13.000 warga Kanada telah melakukan eutanasia, menurut data yang disediakan oleh departemen kehakiman. Kematian yang dibantu secara medis mencapai 1,89% dari semua kematian di Kanada pada 2019. Usulan perubahan RUU itu juga memudahkan syarat bagi orang-orang yang sakit parah, seperti mengizinkan persetujuan lanjutan untuk orang-orang yang sekarat tetapi mungkin kehilangan kapasitas untuk memberikan persetujuan. Di bawah hukum Kanada, pasien dengan penyakit seperti demensia memenuhi syarat untuk melakukan eutanasia, tetapi persetujuan harus diberikan sebelum mereka kehilangan kapasitas untuk secara hukum memberikan persetujuan. Pemerintah mengatakan kriteria ini membuat orang mengakhiri hidup mereka lebih awal, sesuatu yang "merampok waktu mereka".