Migrant Care tunggu rekomendasi Bawaslu
Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengatakan bahwa pemilihan presiden di Hong Kong tidak akan diulang, Migrant Care mengaku masih menunggu rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat lima hari ke depan.
Ratusan WNI di Hong Kong ditengarai belum dapat menggunakan hak pilih mereka. Direktur Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan mereka sudah melapor pada Bawaslu secara resmi pada Senin (07/07). Dia berharap rekomendasi Bawaslu akan dikeluarkan dalam lima hari ke depan. "Kami juga berencana untuk melapor ke Dewam Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) dan menyusun gugatan ke Mahkamah Konstitusi," katanya, saat ditemui di kantor KPU, Selasa (08/07). Secara terpisah, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan pihaknya tidak akan melakukan pemilu ulang atau susulan di Hong Kong. "Saya pikir di sana juga ada Bawaslu, dan Bawaslu tidak merekomendasikan apapun," katanya seperti dilaporkan wartawan BBC, Christine Franciska. Ferry mengatakan tidak ada kesalahan prosedural yang dilakukan oleh pihaknya. "Kami sudah informasikan waktunya dan mekanismenya. Bisa dibayangkan kalau buka jam 7 pagi sampai jam 1 siang, terus (mereka) datang jam 2 siang padahal sudah diinfokan kalau pemilih harus datang jam 1 siang. Itu bagaimana? Ini yang juga harus dipahami semua pihak, ini mekanisme yang ada," jelasnya. Hak memilih Anis Hidayah mengatakan akan terus memperjuangkan hak sekitar 200 WNI di Hong Kong untuk memilih. "Bawaslu memang sudah mengatakan tidak ada pemilu ulang. Tetapi itu sebatas pernyataan. Kemarin baru kita laporkan dan hasil resminya kita tunggu lima hari ke depan." Dia menyayangkan pernyataan KPU dan Bawaslu yang dianggap kontraproduktif, menganggap persoalan sudah selesai, dan menyalahkan buruh migran. "Saya pikir masih bisa dilakukan pemilu susulan di KJRI Hong Kong untuk yang kemarin sudah datang. Kalau pemilu ulang terlalu kompleks." Menurut Anis, sewaktu pilpres digelar di Hong Kong pada Minggu (06/07), buruh migran sudah datang pukul 7 pagi dan menumpuk sejak jam 1 siang. Namun, panitia dianggap tidak melakukan tindakan antisipasi agar semua bisa memilih sebelum pukul 5 sore. "Ada kesalahan tata kelola, dan saya sangat keberatan dengan pernyataan KPU. Karena penyelenggara pemilu berkewajiban yang sangat mendasar memastikan seluruh warga negara difasilitasi untuk terpenuhi hak konstitusionalnya. KPU mempersilahkan siapapun yang tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu di Hong Kong untuk melakukan gugatan dan mengatakan bahwa itu adalah hak konstitusional warga.