Trump ubah aturan tentang pengaturan kehamilan gratis
Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan aturan yang mengizinkan pengusaha untuk tidak menyediakan pengaturan kehamilan gratis kepada jutaan orang Amerika.
Keputusan Trump akan merugikan jutaan perempuan AS. Aturan itu juga mengizinkan pengusaha dan asuransi untuk menolak menyediakan pengaturan kehamilan jika tindakan itu melanggar "keyakinan agama" atau "keyakinan moral" mereka. Lima puluh juta perempuan Amerika telah mendapatkan manfaat dari aturan yang diterbitkan selama masa Presiden Obama, yang membuat perusahaan memberikan kontrol kelahiran secara gratis. Sebelum mejabat sebagai presiden, Trump telah berjanji untuk menghapus persyaratan tersebut. Apa yang terjadi? Mandat yang mewajibkan pengaturan kehamilan adalah layanan utama dari kebijakan yang dikenal dengan Obamacare, aturan yang merombak sistem kesehatan AS. Tetapi persyaratan tersebut mencakup ketentuan yang memungkinkan lembaga keagamaan untuk tidak memberikan layanan pengendalian kelahiran bagi karyawan mereka. Tetapi pada Jumat (06/09) lalu Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat HHS mengatakan penting untuk memperluas organisasi mana yang dapat memilih dan menolak layanan kontrasepsi gratis. "Kita harus memberikan ruang pada organisasi untuk menjalankan gagasan keagaman mereka dan tidak menghadapi diskriminasi karena gagasan religius mereka," kata pejabat HHS, yang tidak ingin disebutkan namanya. Ketua DPR Paul Ryan, yang merupakan pejabat tinggi Republikan di Kongres memuju keputusan tersebut sebagai "hari yang bersejarah bagi kebebasan beragama". American Civil Liberties Union (ACLU) dan Pusat Hukum Wanita Nasional Nasional telah mengumumkan bahwa mereka akan menggugat pemerintah federal atas keputusan tersebut. Para pemrotes di depan gedung Mahkamah Agung pada Maret lalu. Mengapa keputusan itu dibuat? Ketika mengumumkan perubahan aturan itu, pejabat HHS mengutip sebuah penelitian yang mengklaim bahwa akses kontrasepsi dapat mendorong "perilaku seksual yang berisiko". Departemen membantah laporan yang menyebut jutaan perempuan mungkin akan kehilangan layanan pengaturan kehamilan jika mereka tidak dapat membayarnya sendiri. Roger Severino, direktur pada Kantor Hak Sipil HHS berpendapat hanya sebagian kecil pengusaha yang memilih tidak ikut serta dan oleh karena itu hanya sebagian kecil perempuan yang akan terdampak. Tetapi sejumlah analis kebijakan kesehatan mengatakan bahwa para pengusaha dimungkikan tidak membayar biaya kontrasepsi bagi karyawannya. Diedra Penner, 33 tahun, dari Bellingham, Washington, mengatakan kepada BBC bahwa dia khawatir akan kehilangan akses ke pengaturan kehamilan yang dia gunakan untuk menangani masalah sindrom ovarium polikistik. Saat ini, layanan itu dibayar dengan subsidi parsial melalui Layanan kesehatan yang terjangkau atau Affordable Care Act. "Tanpa mandat pengendalian kelahiran saya tidak tahu berapa besar harga layanan tersebut," kata dia. "Ini benar-benar serangan terhadap perempuan - jika isu ini berdampak pada laki-laki tidak akan terjadi seperti ini." Biarawati dan organisasi keagamaan memprotes mandat Obamacare. Bagaimana reaksi kelompok perempuan? Nada Tawfik, BBC News, New York Reaksi protes dari para pengkritik presiden yang menyebutkan kebijakan ini merupakan sebuah serangan terhadap perempuan. Pengaturan kehamilan dilakukan karena berbagai alasan. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, salah satunya. Namun juga dapat digunakan untuk menangani kondisi medis seperti endometriosis atau sindrom ovarium polikistik. Kongres Dokter Ahli Kandungan dan Ginekolog Amerika mengatakan keputusan itu mengurangi kepentingan terbaik pasien mereka dan memutar balik layanan kesehatan perempuan. Organisasi advokasi perempuan lainnya, UltraViolet, mengatakan para pengusaha dan asuransi saat ini harus memilih salah satu pihak, apakah mereka berdiri "bersama Donald Trump dan serangannya terhadap perempuan," atau "perempuan yang bergantung pada layanan Anda?" Pemerintah mengatakan hanya sedikit perempuan yang akan terdampak layanan tersebut. Apakah benar atau tidak, presiden dikririk karena mempolitisir tubuh perempuan dan kesehatan untuk mendapatkan dukungan politik. Apakah ada biaya politik yang harus dibayar? Anthony Zurcher, BBC News, Washington Mandat layanan kontrasepsi menjadi masalah yang paling panas diperdebatkan sejak Obamacare dilsahkan pada 2009- dengan pemerintahan Demokrat secara agresif menentang upaya pengecualian berdasarkan keagamaan dalam ketentuan-ketentuan hukum kesehatan perempuan. Dengan menjabatnya Donald Trump sebagai presiden, dinamika telah berbalik. Saat ini Gedung putih akan jauh lebih lunak untuk memberikan keringanan, dan para pendukung Obamacare beralih ke pengadilan agar aturan itu dipulihkan. Langkah ini akan dirayakan oleh kelompok religius dan konservatif - yang mendapatkan keuntungan nyata dari kemenangan presiden pilihan mereka pada pemilihan tahun lalu. Bagaimanapun risiko politik yang berasal dari luar basis evangelikal partai Repulik. Menurut perkiraan, mandat kontrasepsi ini menghemat dana sebesar $1,4 milliar dollar atau RP 13,5 trilliun di tahun pertama pelaksanaannya. Keputusan ini akan memberikan pukulan finansial bagi perempuan di seluruh AS- sesuatu yang mungkin mereka ingat ketika mereka datang ke tempat pemungutan suara pada pemilu 2018 nanti.