Apakah Rohingya di India menjadi 'kambing hitam favorit'?
Di kampung halamannya di Myanmar, mereka tidak diinginkan dan juga tidak diakui sebagai warga negara sedangkan di luar, mereka umumnya tidak memiliki teman.
Para pengungsi Rohingya di luar Myanmar, seperti di India, disebut tidak memiliki teman. Kini pemerintah India mengatakan pengungsi Muslim Rohingya yang tinggal di India merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Pertama, awal bulan ini, seorang menteri mengumumkan India akan memulangkan semua warga Rohingya, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 40.000 orang, termasuk 16.000 yang sudah terdaftar resmi sebagai pengungsi oleh Badan Pengungsi PBB (UNHCR). Bagi mayoritas umat Buddha di Myanmar, orang Rohingya merupakan pendatang gelap dari Bangladesh dan untuk menghindari perkusi di kampung-kampungnya, mereka mengungsi ke sejumlah negara termasuk di India. Komunitas Rohingya tiba di India pada tahun 1970-an namun kini menyebar ke sejumlah tempat dan sebagian besar tinggal di tempat-tempat penampungan dengan kondisi yang buruk. Pengungsi Rohingya tersebar di beberapa tempat di India, termasuk di tempat penampungan di ibu kota Delhi. Pernyataan pemerintah untuk memulangkan para pengungsi Rohingya itu dilihat berbagai pihak sebagai langkah 'kurang tepat' karena pada saat kekerasan marak di Negara Bagian Rakhine -tempat tinggal mayoritas orang Rohingya- yang menyebabkan 400.000 warga Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh sejak Agustus. Rencana itu kemudian ditentang dengan sebuah petisi yang disampaikan ke Mahkamah Agung namun pemerintahan pimpinan Perdana Menteri India, Narendra Modi, menanggapi dengan mengatakan memiliki informasi intelijen tentang kaitan antara beberapa anggota komunitas Rohingya dengan organisasi teroris global, termasuk yang berpangkalan di Pakistan. Dikaitkan dengan terorisme Ditambahkan pula bahwa beberapa orang Rohingya yang tinggal di India terlibat dalam 'kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum serta antinasional' dan bisa menyumbang pada ketegangan antaragama. Para ahli memang sepakat bahwa ancaman dari kelompok militan Rohingya yang baru, Tentara Pembebasan Arakan Rohingya (ARSA), tidak bisa dianggap remeh. Pengamat masalah Myanmar, Subir Bhaumik berpendapat bahwa ARSA 'kuat dan bermotivasi tinggi' walau jumlah dan pengaruhnya masih belum terlalu jelas. Krisis di Rakhine akhir Agustus lalu berawal dengan serangan ARSA terhadap sekitar 30 pos polisi yang menewaskan 12 aparat keamanan. Laporan-laporan memperkirakan kelompok milisi tersebut memiliki 600 pejuang bersenjata. Pihak berwenang Bangladesh berpendapat ARSA memiliki hubungan dengan kelompok militan yang dilarang, Jemaah Mujahidin Bangladesh (JMB) yang bertanggung jawab atas serangan sebuah cafe di ibu kota Dhaka, yang menewaskan 20 jiwa. Dan pemerintah Delhi yakin ARSA juga merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Namun para pengkritik atas rencana untuk memulangkan pengungsi Rohingya dari India meragukan kredibilitas intelijen India dalam kaitan pengungsi Rohingya di negara itu dengan terorisme. India -menurut para pengkritik tersebut- sudah lama berperang menghadapi perlawanan kelompok pemberontak Maois di India tengah dan timur laut, yang merupakan ancaman lebih besar bagi keamanan nasional dibandingkan orang Rohingya yang tersebar-sebar dan tidak terorganisir. Warga India di Kolkata menggelar unjuk rasa menentang perlakuan terhadap orang Rohingya di Myanmar. Juga timbul pertanyaan atas rencana yang dinilai menghukum satu komunitas karena kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah orang, dengan kata lain 'apakah benar menganggap Rohingya sebagai ancaman keamanan?' Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri India, Rajnath Singh, menegaskan bahwa Muslim Rohingya bukanlah pengungsi atau pencari suaka. "Mereka adalah pendatang gelap," katanya baru-baru ini. Komentar itupun ditanggapi para pengkritik karena India terikat pada prinsip PBB tentang non-refoulement, yang berarti tidak boleh memulangkan atau mengirimkan para pencari suaka ke tempat-tempat yang berbahaya bagi hidup mereka. Selain itu konstitusi India dengan jelas menyebutkan akan 'berusaha untuk membina penghormatan atas hukum dan kewajiban internasional dalam berhubungan dengan orang-orang yang terorganisir'. Sama seperti negara di Asia lainnya -yang menampung sekitar sepertiga dari 20 juta pengungsi di seluruh dunia- India memiliki banyak catatan panjang dalam perlindungan pengungsi. Walau bukan merupakan penandatangan Konvensi Pengungsi PBB 1951 serta Protokol 1967, dan juga tidak memiliki kebijakan pengungsi yang resmi, India -menurut UNHCR- menampung lebih dari 200.000 pengungsi, orang tanpa kewarganegeraan, dan pencari suaka. Jumlah itu termasuk lebih dari 100.000 warga Tibet asal Cina dan lebih 60.000 lebih orang Tamil dari Sri Lanka. Pandangan 'miring' Mantan presiden Refugees International, Michel Gabaudan, berpendapat bahwa India tidak percaya pada proses pengungsi internasional antara lain karena 'mereka hanya mendapat pengakuan kecil dalam menerima pengungsi' di masa lalu. Sebuah laporan dari sekelompok peneliti di India pada tahun 2015 menggambarkan Rohingya di India sebagai 'orang asing yang tak pantas ditiru, Muslim, tidak memiliki negara, diduga orang Bangladesh, buta huruf, miskin, serta tersebar di seantero negara. "Itu membuat mereka gelap, tidak diiginkan, orang lain, ancaman, dan gangguan," tulis laporan itu. PM India Narendra Modi bertemu dengan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, dalam lawatannya ke Myanmar, 7 September lalu. Pada saat bersamaan, menurut pengamat Subir Bhaumik, Rohingya juga menjadi 'kambing hitam favorit bagi kubu kanan Hindu untuk memperkuat basisnya'. "Ingat bagaimana isu pendatang gelap Bangladesh dipicu oleh PM Modi dan partainya pada masa kampanye pemililihan 2014?" kenang Bhaumik untuk menggambarkan upaya perdana menteri dalam menggalang dukungan dari umat Hindu di daerah-daerah yang memiliki banyak komunitas pendatang. Pada akhirnya, seperti yang dirasakan banyak orang, amat mengganggu jika sebuah negara membicarakan pemulangan orang Rohingya ke Myanmar walaupun mereka sepertinya menjadi sasaran, seperti kata PBB, 'yang tampak sebagai buku panduan untuk pembersihan etnik'. "Setiap bangsa memiliki hak, dan jelas tanggung jawab, untuk mempertimbangkan risiko keamanan namun hal itu tidak bisa jadi alasan untuk memaksa seluruh kelompok orang kembali ke tempat, di mana mereka akan menghadapi persekusi dan kemungkinan besar pelanggaran hak asasi dan kematian," kata Daniel Sullivan dari Refugees International. Itulah satu hal yang bisa diingat India dengan baik.