Pelajaran Mary Jane Veloso untuk pembenahan hukum RI
Kasus Mary Jane Veloso membuktikan banyaknya kelemahan dalam hukum Indonesia sehingga hukuman mati tak patut diterapkan. Presiden Jokowi pun perlu meninjau lagi penolakan permohonan grasi yang dilakoni tanpa memeriksa secara cermat, kata pengamat.
Nada kesedihan koran-koran FIlipina di hari jelang jadwal eksekusi, dengan foto Mary Jean Veloso. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan bahwa memang benar "ternyata ada fakta-fakta dan indikasi bahwa Mary Jane Veloso adalah korban dari perdagangan manusia". "Kemarin, ada orang yang menyerahkan diri kepada polisi Filipina, mengaku bahwa dialah sebenarnya yang merekrut Mary Jane dengan dalih untuk dipekerjakan di Malaysia, namun tiba-tiba dialihkan ke Indonesia, mendarat di Yogya," papar Prasetyo kepada para wartawan. Ditunda, bukan dibatalkan Namun Prasetyo menegaskan, bahwa statusnya sekarang ini adalah penundaan eksekusi, bukan pembatalan hukuman. Hal ini ditandaskan pula oleh Presiden Jokowi sendiri dalam kesempatan lain. Direktur Eksekutif LSM Imparsial, Poengky Indarti, mengatakan paparan Prasetyo "menggambarkan buruknya hukum di Indonesia, yang tidak ada prinsip kehati-hatian, tidak ada prinsip fair trial". "Dan kasus Mary Jane menunjukkan jelas, kebiasaan kebanyakan hakim di Indonesia, juga jaksa, yang tidak menggali permasalah dan fakta-fakta. Mereka lebih suka mendasarkan proses pengadilan pada apa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun polisi. Mereka tidak teliti, tidak cermat dalam memeriksa BAP itu," kata Poengky. Rohaniwan Franz Magnis Suseno, dalam doa di depan Istana, beberapa jam sebelum eksekusi. Yang mengerikan, tambah Poengky, proses hukum yang jauh dari prinsip kehati-hatian itu juga terjadi untuk kasus-kasus yang ancamannya hukuman mati. Sehingga membuka kemungkinan yang sangat besar, bahwa terdakwa dihukum mati, dan akhirnya dieksekusi, padahal tidak bersalah atau perbuatan pidananya tidak cukup berat untuk divonis dengan hukum mati. Sebagaimana terjadi pada Mary Jane Veloso. Juga sebagaimana terjadi pada Zainal Abidin, warga Indonesia yang dieksekusi Rabu dini hari lalu bersama tujuh orang lain. Ledakan kegembiraan di Filipina, setelah muncul kabar penundaan eksekusi Mary Jane Veloso. Menurut Poengky, hakim di berbagai tingkat tidak mempedulikan fakta bahwa Zainal Abidin disiksa dalam pemeriksaan agar mengaku, padahal ia hanya dijebak temannya sendiri. Mary Jane Veloso sedikit lebih beruntung, karena di saat-saat akhir Presiden Jokowi berhasil diyakinkan tentang fakta-fakta di luar putusan pengadilan, khususnya setelah ada pengakuan orang yang menjebak "perempuan miskin" beranak dua itu. Ledakan kegembiraan Di Filipina, penundaan eksekusi Mary Jane Veloso disambut luar biasa gembira oleh ratusan orang yang berkumpul di depan Kedubes RI di Manila, dan di berbagai tempat di seluruh negeri. Ivanka Custodio di Quezon City menjelaskan kepada BBC, "Orang-orang Filipina sangat senang dengan penundaan eksekusi ini. Kami menganggapnya sebagai semacam kemenangan, karena hampir semua yakin bahwa Mary Jane Veloso adalah korban dari perdagangan manusia, dan ia semestinya diperlakukan seperti itu." Polisi membubarkan doa bersama kelompok perempuan dan buruh migran depan Istana Negara Ia melanjutkan, apa yang terjadi pada Mary Jane Veloso seharusnya membuat berbagai pihak di Indonesia mendiskusikan lagi berbagai persoalan, baik tentang hukuman mati, pemberantasan obat bius, penegakkan hukum dan sistem pemerintahan yang bersih. Senada dengan itu, Poengky Indarti mengingatkan begitu banyak orang tak berdaya dan naif seperti Mary Jane Veloso yang bisa diperalat sindikat obat bius dan kejahatan terorganisasi lain untuk iming-iming uang tak seberapa, karena kemiskinan. Berbagai kalangan di Jakarta mendoakan para terpidana mati dan mengharapkan pembatalan eksekusi. Menjadi malapetaka besar jika orang-orang seperti itu jadi korban, dieksekusi mati atas nama ketegasan dan kedaulatan hukum sementara hukum tak bisa menjamah gembong besar yang biasanya dilindungi oleh aparat dan pejabat penting dan melibatkan orang-orang penting. Poengky menegaskan yang tak bisa ditawar-tawar adalah menghapuskan hukuman mati, atau setidak-tidaknya menghentikan penerapannya, karena selalu bisa salah sasaran. Poengky pun mengingatkan, Presiden Joko Widodo perlu mengubah pendekatannya dalam menolak permohonan grasi. Kelegaan di Manila. Kendati eksekusi Mary Jean Veloso hanya ditunda, bukan dibatalkan. "Grasi itu hak istimewa presiden yang harus dijalankan dengan sangat cermat dan hati-hati. Setiap keputusan menolak harus didasari pertimbangan yang cermat, bukan dengan prasangka sejak awal," kata Poengky. Namun ia menegaskan, Presiden Jokowi mengambil langkah yang benar dengan memerintahkan penundaan eksekusi terhadap Mary Jane. Ini, kata Poengky, bisa menjadi pintu bagi presiden Jokowi untuk menempuh pendekatan berbeda dalam mengambil kebijakan dan keputusan di kemudian hari. Terlebih jika menyangkut nyawa manusia.