Polisi sebut kelompok bersenjata Papua bunuh 20 orang sepanjang 2019, OPM anggap data polisi diskriminatif
Sepanjang tahun 2019, Kepolisian Daerah Papua mencatat 23 kasus penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah di Provinsi Papua.
Prajurit TNI dan Polri mengusung peti jenazah korban KKB di Bandara Moses Kilangin Timika, Mimika, Papua, Jumat (7/12). Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menjelaskan rangkaian penembakan tersebut menyebabkan 20 korban meninggal dunia, baik berasal dari pihak aparat TNI atau Polri maupun masyarakat sipil. "Anggota TNI meninggal dunia sebanyak delapan orang, anggota Polri dua orang dan masyarakat 10 orang," kata Paulus di acara refleksi akhir tahun di Polda Papua, Jayapura, Sabtu (28/12). Teror penembakan yang dilakukan KKB tersebut terjadi di wilayah Puncak Jaya, Jayawijaya, Mimika dan Paniai. Paulus pun menambahkan, muncul kelompok baru pimpinan Egianus Kogoya yang melakukan aksi penembakan sepanjang 2019. Egianus merupakan pimpinan KKB yang melakukan aksinya di wilayah Nduga dan saat ini diduga bersembunyi di hutan wilayah Kuyuwage, Kabupaten Lanny Jaya. Kelompok Egianus diduga melakukan pembunuhan terhadap 17 orang pekerja Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga pada tahun 2018. Untuk memberantas aksi KKB tersebut, pada tahun 2020, Polda Papua pun akan tetap menggunakan upaya hukum dengan bekerja sama dengan pihak terkait. "KKB menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan bagi semua orang, jadi kita akan lakukan upaya-upaya sedemikian rupa, termasuk melakukan sinergitas, keterpaduan dengan semua stakeholder yang punya tugas menciptakan situasi kamtibmas di wilayah Papua," kata Paulus. Jumlah korban menurun Jumlah kekerasan dan korban meninggal akibat terror KKB pada tahun 2019 menurun dibandingkan tahun lalu. Sepanjang tahun 2018, terjadi 26 kasus penembakan yang dilakukan oleh KKB dan mengakibatkan 29 orang tewas. Mereka berasal dari 22 warga sipil dan tujuh anggota TNI/Polri. Jenazah seorang karyawan PT Istaka Karya yang korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Nduga, Papua, 8 Desember 2018, diterbangkan ke Palu, Sulteng. Di sepanjang tahun yang sama, terdapat 13 orang warga sipil dan tujuh anggota TNI/Polri yang juga mengalami luka-luka. Kekerasan tersebut terjadi di beberapa tempat seperti Kabupaten Puncak Jaya, Mimika, Lanny Jaya, Jayawijaya, Nduga Paniai, Nabire, Mamberamo Raya dan Mamberamo Tengah. 'Orang Papua justru lebih banyak dibunuh' Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menilai data penembakan yang disampaikan polisi itu 'diskriminatif dan manipulatif'. Sebby meminta polisi untuk juga mengeluarkan data mengenai berapa jumlah orang Papua yang meninggal akibat kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh polisi. "TNI/Polri di Papua justru lebih banyak membunuh, menangkap dan menyiksa di Papua. "Itu pelanggaran HAM besar yang mereka lakukan, termasuk 100-200 lebih orang mati di hutan-hutan, di pengungsian. Mereka (TNI/Polri) bakar rumah mereka, menembak ternak mereka," kata Sebby saat dihubungi BBC Indonesia, Minggu (29/12). Juru bicara komando nasional TPNPB-OPM Sebby Sambom membacakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Ia pun menegaskan bahwa TPN-OPM tidak pernah menembak warga sipil yang tidak bersalah. Ia juga mengklaim korban sipil yang tewas ditembak oleh OPM adalah mata-mata dari TNI/Polri. Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Papua belum memberikan tanggapan terkait dengan pernyataan Sebby Sambom. 'Polisi terkesan tebang pilih' Menurut Peneliti Human Rights Watch Andreas Harsono, 20 orang tewas sepanjang 2019 akibat penembakan KKB adalah cerminan dari kondisi yang mencemaskan. "Itu jumlah yang besar, 20 orang Indonesia dibunuh dalam satu tahun itu besar. Tapi orang Papua dibunuh itu ratusan tiap tahun, lebih besar lagi," kata Andreas. Untuk itu, pemerintah harus mengambil langkah yang tepat untuk mencegah kembali jatuhnya korban, katanya. Di sisi lain, Andreas juga mengkritik proses penegakan hukum oleh polisi terhadap orang Papua yang terkesan tebang pilih. Kata Andreas, aparat penegak hukum dan pemerintah Indonesia lebih aktif dan responsif jika ada anggota TNI/Polri yang dibunuh dibandingkan ratusan orang Papua yang dilanggar hak asasinya. "Terkesan diskriminatif. Kalau jadi korban orang Indonesia, polisi bekerja keras, Jakarta bekerja keras, menteri-menteri bekerja keras, TNI bekerja keras. Tapi kalau yang mati orang Papua dengan cepat-cepat dianggap tidak penting, tidak diselidiki. Tidak boleh dan tidak baik buat Negara Indonesia itu," ujar Andreas. Seharusnya, katanya, polisi menunjukan data secara seimbang dan melakukan penegakan hukum yang tidak pandang bulu, baik yang dilakukan KKB dan juga oleh aparat Indonesia. Negara Indonesia sebagai pihak yang memiliki kuasa dan wewenang, ujar Andreas, harus adil dalam menyelesaikan segala pelanggaran baik yang dilakukan oleh OPM maupun TNI/Polri. "Walaupun sayangnya, pelanggaran HAM di Papua oleh TNI/Polri jarang diselesaikan sesuai dengan hukum Indonesia," katanya. Beberapa daftar kekerasan KKB sepanjang 2019 Berikut beberapa daftar penembakan KKB yang terjadi sepanjang tahun 2019 : 1.Anggota TNI Pratu Makamu tewas ditembak KKB pimpinan Lekagak Talenggen di kawasan Longsran Baganbaga, Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Jumat (18/01). 2.Anggota TNI Pratu Sirwandi tewas ditembak KKB di sekitar Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada (16/09). Pelaku penembakan diduga KKB pimpinan Egianus Kogoya. 3.Anggota Polri Briptu Heidar ditemukan tewas usai disandera KKB di Kampung Usir, Kabupaten Puncak, (12/08). 4.Tiga warga sipil tewas dan empat lainnya mengalami luka tembak di Kampung Olenki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pada Selasa (17/09). 5.Dua orang warga sipil ditembak KKB di sekitar jembatan gantung Muara, Kampung Amunggi, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis, (26/09). 6.Dua prajurit TNI gugur dalam baku tembak dengan KKB di Intan Jaya Rabu, (18/12). Mereka adalah Kapten TNI Anumerta Erizal Zuhri Sidabutar dan Sertu Anumerta TNI Rizky.