Pertemuan bahas Papua merdeka bakal digelar di London
Pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua (IPWP) akan digelar di London, Inggris, pada Selasa (03/05).
Pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua (IPWP) antara lain akan membahas strategi dalam mengupayakan referendum kemerdekaan Papua Barat pada 2020. Rapat yang mendukung kemerdekaan Papua itu rencananya akan dihadiri sejumlah pemimpin negara di Pasifik, termasuk Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva. Menteri urusan tanah Vanuatu, Ralph Regenvanu, akan turut serta dalam pertemuan tersebut sebagai wakil negaranya. Kepada Radio New Zealand, Regenvanu mengatakan pertemuan itu akan membahas iklim politik seputar Papua Barat yang telah berubah secara signifikan selama setahun terakhir. Tatap muka yang juga dihadiri pemimpin kelompok separatis Free West Papua, Benny Wenda, itu akan pula mendiskusikan strategi dalam mengupayakan referendum kemerdekaan Papua Barat pada 2020. Mantan tahanan politik Papua, Filep Karma, menilai pertemuan itu akan membawa suara rakyat Papua ke forum internasional. "Masalah Papua memang bukan masalah internal Indonesia, dari dulu itu masalah internasional. Karena diputuskan Papua bergabung dengan Indonesia kan lewat forum PBB, lewat referendum atau yang disebut Pepera, yang tidak jujur, tidak adil, dan di bawah represif militer," kata Filep kepada BBC Indonesia. Salah seorang pendiri IPWP adalah pemimpin kelompok separatis Free West Papua, Benny Wenda. IPWP didirikan oleh aktivis Papua Merdeka dan beberapa anggota parlemen dari Vanuatu, Inggris dan Papua Nugini pada 2008. Kelompok ini terinspirasi oleh keberhasilan Parlemen Internasional untuk Timor Timur. Salah satu pendirinya adalah Benny Wenda dari Wamena, Papua yang menetap di Inggris sejak 2002. Dalam laman internet IPWP, organiasi itu mengklaim ada 95 anggota parlemen dari berbagai negara yang mendukung kemerdekaan Papua, termasuk dari Inggris, Australia, Belanda, Papua Nugini, dan Vanuatu. Beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa kampanye yang diadakan di luar negeri untuk memisahkan Papua dari Indonesia tidak mengandung unsur baru. "Apa yang dilakukan mereka adalah apa yang biasa mereka lakukan. Kadang-kadang apa yang mereka lakukan misalnya seperti sesuatu yang sangat besar, tapi sebenarnya tidak," kata "Sementara itu apa yang dilakukan pemerintah Indonesia lebih terfokus pada pembangunan di Papua. Papua adalah bagian dari Indonesia. Orang Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia," tambahnya. Aktivis dibebaskan Sementara itu, sebanyak lebih dari 1.000 aktivis pendukung Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah dibebaskan Polda Papua, pada Senin (02/05) malam. Lebih dari 1.000 aktivis pendukung Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ditahan Polda Papua pada Senin (02/05) pagi waktu setempat. Frederika Korain, salah satu anggota tim pengacara pembela hak asasi manusia di Papua, mengatakan para aktivis dipulangkan dengan menggunakan sekitar 30 truk polisi pada pukul 19.30 WIT. Sedikitnya tujuh orang, menurut Frederika, mengalami luka-luka akibat pukulan popor senapan dan tendangan sepatu aparat. Secara terpisah, mantan tahanan politik Papua, Filep Karma, mengatakan penahanan itu adalah bentuk intimidasi aparat Indonesia. "Itu yang selama ini terjadi di tanah Papua. Dengan kejadian kemarin mereka mempertontonkan kekerasan, itu menjadi tontonan internasional bahwa itu yang dipraktikkan di tanah Papua sejak 1963 hingga sekarang," kata Filep. Polda Papua menyatakan penangkapan itu dibenarkan lantaran para aktvis tidak memiliki izin menggelar demonstrasi. Lagipula, demonstrasi tersebut dinilai bertentangan dengan kedaulatan negara.