Mantan Menteri Sosial Idrus Marham divonis tiga tahun penjara
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis hukuman penjara tiga tahun terhadap mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, pada Selasa (23/04).
Idrus Marham menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019). "Menyatakan terdakwa Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama tiga tahun dan pidana denda sebesar Rp150 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan," sebut hakim Pengadilan Tipikor. Menanggapi uraian pertimbangan dan putusan hakim, tim penasihat hukum Idrus Marham menyatakan "akan pikir-pikir selama tujuh hari" guna menentukan apakah menerima putusan hakim atau naik banding. Hakim mengingatkan bahwa jika setelah tujuh hari tidak kunjung ada sikap, maka Idrus Marham dianggap menerima vonis. Suap proyek PLTU Riau 1 Oleh Pengadilan Tipikor, Idrus diputus bersalah menerima suap sebesar Rp2,250 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo melalui mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih. Menurut hakim, pemberian uang tersebut dilakukan agar Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo. Hakim juga menyebut Idrus secara aktif meminta uang kepada Kotjo. Idrus disebut lebih dulu kenal dengan Kotjo dibanding Eni. Idrus sebelumnya dituntut oleh jaksa dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. Adapun Eni dan Kotjo telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, sedangkan Kotjo hukumannya menjadi 4,5 tahun penjara di tingkat banding.