Obama : kesepakatan Ukraina menjanjikan
Presiden AS Barack Obama menyebutkan perjanjian itu menjanjikan, tetapi masih menyisakan pertanyaan apakah Rusia akan menggunakan pengaruhnya untuk memulihkan keamanan di Ukraina.
Pasukan Ukraina melakukan patroli di markas militer di Mariupol "Saya tidak berpikir kami dapat memastikan sesuatu dalam tahap ini," kata Obama dalam keterangan pers di Washington, Kamis (17/04) malam. "Kami menambahkan konsekuensi yang dapat kita terapkan terhadap Rusia jika kita tidak melihat adanya perbaikan situasi disana." Sergei Lavrov mengatakan seluruh pihak sepakat solusi krisis harus diatasi oleh warga Ukraina sendiri. Sebelumnya, Rusia, Ukraina, AS dan Uni Eropa menyatakan seluruh pihak telah sepakat untuk meredakan krisis di bagian timur Ukraina secara bertahap. Para menteri luar negeri negara-negara tersebut, berbicara setelah pertemuan antara Rusia, Ukraina, Uni Eropa dan AS di Jenewa, Swiss. Krisis Ukraina terjadi sejak presiden pro-Moskow digulingkan. Rusia menganeksasi semenanjung Krimea, bagian dari Ukraina yang mayoritas warga berbicara bahasa Rusia - yang memicu kemarahan internasional. Langkah ini kemudian diikuti dengan penguasaan gedung-gedung pemerintah di bagian timur Ukraina oleh pendukung Rusia yang menentang pemerintahan baru di Kiev. Implementasi Setelah pertemuan Jenewa, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Menlu Ukraina Andriy Deshchytsia, Menlu AS John Kerry dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton mengatakan ada perjanjian bahwa seluruh formasi militer ilegal di Ukraina harus dileburkan, dan semua orang yang menguasai bangunan milik pemerintah harus pergi dan dilucuti senjata mereka. Kesepakatan dicapai dalam pertemuan di Jenewa Swiss John Kerry: "Pekerjaan belum akan selesai sampai seluruh prinsip ini diimplementasikan" Mereka menambahkan akan ada pengampunan bagi para pemrotes anti pemerintah dalam kesepakatan itu, dan adanya pembicaraan mengenai kemungkinan wilayah yang dihuni mayoritas keturunan Rusia di Ukraina mendapatkan otonomi. Tahapan itu akan dipantau oleh Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa OSCE. Menteri luar negeri Rusia bersikukuh negaranya tidak memiliki keinginan untuk mengirimkan pasukan tentara ke Ukraina. AS dan Uni Eropa telah menerapkan larangan visa dan pembekuan aset terhadap beberapa pejabat pemerintah Rusia.