'Petak Umpet' KPK dan Setya Novanto, siapa yang bakal menang?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut adu cepat dengan Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP elektronik.
Setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, Setya Novanto akhirnya ditahan KPK dengan status tersangka yang kedua kalinya pada bulan lalu Sidang perdana kasus yang menjerat Setya ini akan digelar Rabu depan (13/12), sementara saat ini sedang berlangsung sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Mudzakir ,menganalogikan KPK sedang bermain 'petak umpet' ketika menangani kasus Setya Novanto. Menurutnya, ketika sidang praperadilan masih berlangsung, semestinya proses pemberkasan perkara pokok berhenti terlebih dulu. "Karena objek materi perkara kan diuji di pengadilan. Tapi ini berjalan cepat supaya ngejar agar supaya di tengah-tengah praperadilan itu perkara pokoknya dibuka. Kalau perkara pokoknya dibuka, itu artinya perkara peradilannya berhenti. Ini yang saya katakan petak umpet, main waktu," ujar Mudzakir kepada BBC Indonesia, Kamis (07/12). Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Ibnu Basuki Widodo menuturkan majelis hakim untuk perkara Setya Novanto atas kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP) sudah ditetapkan dan sidang akan dimulai Rabu depan pukul 09.00 WIB. "Majelis hakim sudah ditetapkan dan majelis akan bersidang hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 di Pengadilan Jakarta Pusat. Ketua majelisnya ketua Pengadilan sendiri, Yanto," ujar Ibnu. Sebelumnya, empat bundel berkas perkara setebal lebih dari satu meter tentang kasus korupsi pengadaan KTP elektronik 2011-2012 dengan terdakwa Setya Novanto dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (06/12). Mengejar waktu KPK beralasan pelimpahan berkas itu dilakukan karena ingin Pengadilan Tipikor Jakarta bisa menyidangkan perkara KTP elektronik sebelum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan praperadilan Setya. Namun, Indonesia Mudzakir menuturkan pada prinsipnya jika ada sidang praperadilan, semestinya proses pemberkasan perkara pokok berhenti dulu, menunggu putusan pengadilan. Apalagi, ini merupakan kali kedua Setya mengajukan praperadilan untuk kasus yang sama. Sebelumnya, KPK menetapkan Setya sebagai tersangka pada kasus yang sama. Setya menggugat praperadilan perkara penetapan tetsebut dan menang. "Atas dasar itulah karena ini praperadilan sesi kedua, maka akan diuji, bukit sampai tanggal permohonan pra-peradilan itu sampai dimana progress KPK yang menetapkan orang jadi tersangka, apakah mengulangi bukti yang lama atau ada bukti baru tambahan yang menentukan apakah dia adalah terbukti melakukan tindak pidana," ungkapnya. Maka dari itu, ia menegaskan KPK untuk menghormati asas praperadilan. "Kalau ini main petak umpet, mestinya tidak boleh begitu. Maka dari itu, mestinya permulaan sidang mestinya ditunda dulu sampai putusan praperadilan berhenti," kata dia. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Ibnu Basuki menampik tudingan adanya 'percepatan' dalam penetapan majelis hakim. Menurutnya, itu sudah dilakukan sesuai kaidah yang berlaku. "Nggak ada, semua wajar semua. Dalam waktu tiga hari pengadilan menetapkan majelis, maksimal tujuh hari setelah penetapan, sidang dimulai. Jadi wajar sekali, nggak ada percepatan," tegasnya. Sesuai dengan standar operasi, panitera akan ditetapkan dua hingga tiga hari ke depan, sementara majelis hakim akan ditetapkan dalam tujuh hari sejak berkas perkara dilimpahkan. Pra-peradilan terancam gugur? Dengan pelimpahan ini, permohonan peradilan yang diajukan Novanto terkait kasus penetapan dirinya sebagai tersangka terancam gugur. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 terkait uji materi pasal 82 ayat 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa permintaan pra-peradilan dinyatakan gugur ketika dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan. Meski demikian, sidang praperadilan Setya Novanto tetap berlangsung pada Kamis (7/12) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Hakim tunggal praperadilan Kusno menegaskan praperadilan gugur setelah dakwaan. Menurutnya, itu secara eksplisit tertuang dalam pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP tentang wewenang pengadilan untuk mengadili. "Jelas itu ya. Gugatan praperadilan gugur setelah perkara pokoknya mulai diperiksa. Setuju ya," ujar Kusno dalam persidangan. Hakim tunggal pada sidang praperadilan Setya Novanto, Kusno menegaskan praperadilan gugur setelah dakwaan dibacakan. Dia menambahkan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, praperadilan tidak lagi berwenang menguji subsitansi petitum yang diajukan pemohon. Sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto sedianya dilanjutkan pada Jumat (08/12) dengan agenda pembacaan jawaban KPK atas petitum pemohon. "Maka kalau tadi kembali pada asasnya, seharusnya tidak usah diajukan terlebih dulu, atau pengadilan menunda dulu pemeriksaaan pokok perkara ya diundur lagi. Jangan sampai hak tersangka untuk mengajukan praperadilan itu gugur hanya gara-gara itu tadi, main waktu untuk proses itu," tegasnya. "Penghargaan terhadap hak tersangka harus dilakukan," imbuh Mudzakir. Setya menggugat praperadilan terhadap KPK atas status tersangkanya dalam kasus korupsi KTP elektronik yang merugikan negara Rp2,3 triliun dengan nilai proyek Rp5,84 triliun. Penetapan Setya sebagai tersangka oleh KPK merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, KPK menetapkan Setya sebagai tersangka pada kasus yang sama. Setya menggugat praperadilan perkara penetapan tetsebut dan menang. Sidang tuntutan Andi Narogong Di lain kesempatan, sidang tuntutan dengan terdakwa Pengusaha Andi Narogong digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wawan Sunaryanto Ia mengapresiasi perubahan sikap Andi dalam persidangan, yang sebelumnya berbelit-belit dalam memberikan keterangan, akhirnya mau bekerja sama. Dalam sidang tuntutan yang digelar Kamis (7/12) Andi Narogong disebut bersikap kooperatif selama persidangan. "Terdakwa akhirnya mau mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi di pengadilan, terlepas dari terdakwa yang merasa dianggap tong sampah," ujar Wawan. Menurut jaksa, perubahan sikap ini sangat membantu pengungkapan skandal korupsi pengadaan e-KTP, mengingat tidak banyak saksi yang mau mengungkap fakta sesungguhnya. Dalam kasus ini, Andi Narogong didakwa melakukan korupsi pada proyek pengadaan e-KTP mulai dari penganggaran hingga proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Andi didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain. Perbuatan Andi Narogong disebut jaksa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 miliar. Wawan mengungkapkan dalam kedudukannya sebagai pemilik perusahaan yang mengikuti tender pengadaan E-KTP, Andi memiliki hubugan cukup dekat dengan pejabat publik yang terkait dalam proyek tersebut, seperti Setya Novanto dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Irman. Dalam persidangan sebelumnya, Andi mengaku memberi jam tangan Richard Mille kepada Setya Novanto, klaim yang langsung dibantah oleh pengacara Setya. "Dan kedekatannya dengan pejabat publik tersebut ia menyalahgunakan untuk kepentingannya,' ujarnya. Sebelumnya,Andi didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana satu hingga 10 tahun. Andi didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Setya Novanto, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Irman, Sugiharto sebagai pembuat komitmen Ditjen Dukcapil Kemendagri, Isnu Edhi WIjaya selaku ketua konsorsium Percetakan Negara, Diah Anggraini Diah Anggraini selaku sekretaris jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panita lelang barang dan jasa di lingkungan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam perkara ini, Irman dan Sugiharto telah dijatuhi pidana. Dalam beberapa kali kesempatan Novanto membantah melakukan korupsi.