Pilkada makin rawan di tengah konflik partai?
Selasa (28/7) pukul 16 sore ini waktu pendaftaran calon kepala daerah berakhir, dan keputusan KPU menerima kandidat dari partai-partai yang mengalami dualisme kepengurusan dinilai pengamat justru membuat pilkada jadi rawan persoalan.
KPU sudah membolehkan partai-partai dengan dualisme kepemimpinan ini untuk mengajukan calon kepala daerah. Untuk pertama kalinya, 269 kota dan kabupaten di Indonesia akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015 nanti. Sejak Minggu (26/7) sampai Selasa (28/7), KPU di berbagai kota dan kabupaten menerima pendaftaran dari para kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang khusus kali ini: proses pendaftaran calon kepala daerah kali ini berlangsung di tengah terjadinya konflik dualisme kepengurusan beberapa partai politik. Berdasarkan rilis resmi dari Komisi Pemilihan Umum, sudah ada 12 partai yang memberikan salinan Surat Keputusan Kepengurusan ke KPU sebagai syarat keikutsertaan dalam pemilu kepala daerah 2015, termasuk Partai Golkar baik versi Munas Bali maupun versi Munas Jakarta, serta Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta. KPU sudah membolehkan partai-partai dengan dualisme kepemimpinan ini untuk mengajukan calon kepala daerah mereka berdasarkan Peraturan KPU No 12 Tahun 2015. Peraturan tersebut menyatakan bahwa partai politik dari dua kepengurusan “dapat memberikan persetujuan untuk satu pasangan calon yang sama” atau bisa “mengajukan satu pasangan calon yang sama pada Gabungan Partai Politik yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat”. Konflik intern Konflik dualisme kepengurusan menjelang pilkada kini terjadi pada partai-partai besar dengan kursi yang signifikan Langkah ini, menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, menunjukkan kesan bahwa KPU melibatkan diri terlalu dalam pada konflik intern partai. “KPU sudah cenderung kompromistis dan mendegradasi kemandiriannya dengan membolehkan partai politik yang mengalami dualisme untuk mengajukan kandidat,” kata Titi kepada wartawan BBC Indonesia, . Konflik dualisme kepengurusan kini terjadi pada partai-partai besar dengan kursi yang signifikan, bahkan ada yang mencapai mayoritas, sehingga mempengaruhi terbentuknya koalisi. Selain itu, Titi menambahkan, tidak selayaknya konflik partai dibawa ke ranah publik. Seharusnya KPU konsisten dengan peraturan lama, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa kepengurusan, maka KPU harus merujuk pada SK Menkumham atau melalui islah kepengurusan. Menurutnya, penerbitan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, KPU bisa memicu legalisasi dua kepengurusan dan mengabsahkan konflik parpol. “Yang terjadi sekarang, islah terbatas untuk kekuasaan, yaitu pencalonan pilkada. Problem pokoknya sendiri belum selesai, yaitu dua kepengurusan. KPU hadir bukan untuk memuaskan peserta pemilu dan menyelesaikan masalah partai, tapi untuk menegakkan aturan.” Tugas KPU seharusnya berhenti pada menerima pendaftaran kandidat kepala daerah dari partai, kata Titi lagi. Konteks kompetisi politik yang sangat lokal juga rawan akan keberpihakan Dalam pendaftaran kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, Sigit Ibnugroho-Agus Sutiyoso pada Senin (27/7) ini, potensi konflik itu mulai terlihat. Pasangan Sigit-Agus mendapat dukungan dari tiga partai politik, salah satunya Golkar, partai dengan dualisme kepengurusan. Ketua KPUD Semarang Hendry Wahyono mengatakan bahwa Golkar harus memperjelas posisinya terkait kepengurusan ganda. Meski rekomendasi dari dua DPP Partai Golkar menunjuk nama bakal calon kepala daerah yang sama, namun dalam dokumen kepengurusan, ada nama sekretaris partai yang berbeda. Calon yang sama Komisioner KPU Ida Budhiati pada BBC Indonesia menampik kritik Titi Anggraini. Ia mengatakan justru dengan peraturan baru ini, KPU menegaskan independensi dan kemandiriannya. Dengan mengeluarkan peraturan dimaksud, KPU menyatakan bahwa mereka tak bisa merujuk pada SK Menkumham yang kini sedang disengketakan oleh partai. “Sambil menunggu keputusan yang berkekuatan hukum, apa iya, partai tidak bisa mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah? Apalagi jika mengingat posisi Golkar sebagai partai pemenang pemilu kedua dan PPP sebagai partai Islam tertua.” Menurut KPU, peraturan mengusung satu pasangan calon yang sama adalah bagian dari upaya mendorong islah "Idealnya memang pemerintah dan DPR yang mengeluarkan sikap politik namun itu tidak terjadi. Lewat lembaga yudikatif, pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara, muncul pesan moral bahwa dua partai ini harus diperhatikan hak konstitusionalnya untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.” Ternyata, menurut Ida, berdasarkan evaluasi setelah hari pertama pendaftaran, di beberapa wilayah, baik Golkar maupun PPP bisa mendukung satu pasangan calon yang sama. Untuk Golkar, Ida menyebut, ‘kompromi’ mendukung satu calon ini terjadi di Kota Mataram, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Soppeng. Sedangkan untuk PPP, partai yang masih mengalami dualisme kepemimpinan ini bisa mendukung calon yang sama di Kabupaten Selayar, Soppeng, dan Sumbawa. Ida membenarkan bahwa peraturan mengusung satu pasangan calon yang sama adalah bagian dari upaya mendorong rekonsiliasi partai yang bersengketa. Kendati menurut Titi Anggraini dari Perludem, itu bukanlah tugas maupun kewenangan KPU.