PNS Palembang wajib salat Subuh berjamaah; tugas pemkot 'bukan mengadministrasi kesalehan individu'
Keputusan wali kota Palembang menerbitkan peraturan tentang gerakan Salat Subuh berjamaah dikritik pengamat birkorasi karena dianggap mengurusi ranah privat di tingkat birokrasi.
Pemerintah Kota Palembang: Wajib Salat Subuh berjamaah di masjid, efektif sebagai ajang dialog antara masyarakat dan pejabat pemerintah Sekitar 1.600 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam di Kota Palembang diwajibkan salat Subuh berjamaah di masjid, melalui Peraturan Nomor 69 Tahun 2018, yang baru dibuat oleh Wali Kota Palembang, Harnojoyo. Menurut Ketua Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Ratu Dewa, salat Subuh berjamaah di masjid adalah langkah yang paling komunikatif untuk menyerap aspirasi warga, dibandingkan rapat formal. "Ini upaya membangun kesadaran kolektif bahwa ini perintah agama, jangan sampai ada perwali (Peraturan Wali kota) jadi tertekan," kata Ratu Dewa kepada BBC News Indonesia, Kamis (20/09). Dia menambahkan, kewajiban salat Subuh berjamaah di masjid juga digunakan untuk mengatur perilaku pegawai pemerintahan. Peraturan itu baru dijalankan dua hari yaitu sejak hari Rabu (19/09) lalu, dan hasil evaluasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menunjukkan, pegawai instansi pemerintah yang ikut jamaah salat Subuh di masjid, baru mencapai 30%. Menurut Ketua BKPSDM, Ratu Dewa, Salat Subuh berjamaah di masjid adalah langkah yang paling komunikatif untuk menyerap aspirasi warga, dibandingkan rapat formal. Aturan wajib ini didasari kegiatan Wali Kota Palembang, Harnojoyo, yang dalam tiga tahun terakhir sudah melakukan safari ke berbagai masjid di Kota Palembang. 'Salat Subuh berjamaah itu sunnah, bukan wajib' Tetapi ahli birokrasi dan Guru Besar Administrasi Negara Universitas Islam Malang, Mas'ud Said mengatakan, dirinya baru pertama kalinya mendengar, adanya peraturan yang melibatkan agama, untuk mendisiplinkan pegawai, dalam terminologi pengembangan birokrasi. "Mereka kehilangan cara, atau mencari cara baru, bagaimana para pejabat ini tak hanya absensi duduk dan melaporkan hal-hal yang tak pernah dilakukan," kata Mas'ud Said kepada BBC News Indonesia, Kamis (20/09). Dari pandangan Mas'ud, kemungkinan peraturan ini lahir sebagai terobosan untuk mengembangkan sumber daya manusia, dengan menggunakan pendekatan agama. Namun, menurutnya, pendekatan seperti ini kurang tepat. Aturan wajib Salat Subuh berjamaah di masjid, tuai kritik karena tidak ada relevansinya dengan tata kelola aspirasi masyarakat. "Ini masuk ranah privat, karena salat Subuh berjamaah itu sunnah, jadi tak boleh diwajibkan," kata Mas'ud Said. 'Bukan domain pemerintah' Di sisi lain, penelititi Setara Institute, Ismail Hasani, menyebut aturan itu bukan domain pemerintah daerah mendisiplinkan pegawainya untuk salat, bukan pula domain kerja bupati, gubernur bahkan presiden. "Dalam berbagai macam peraturan terkait kepegawaian, elemen kepatuhan seorang pegawai dengan Tuhan-nya, entah ke masjid atau ke gereja, dan yang lainnya bukan variabel penilaian seorang PNS, ini langkah keliru yang ditempuh," kata Ismail Hasani kepada BBC News Indonesia, Kamis (20/09). Karena itulah Ismail menilai, langkah Pemerintah Kota Palembang ini keliru. "Tugas kepala pemerintahan mengadminstrasi keadilan sosial, kewarganegaraan, bukan mengadministrasi kesalehan seseorang. Ini soal teknik mengelola aspirasi dan kedisiplinan pegawai," tambah Ismail. Sisi religius Alasan utama pemerintah Kota Palembang menjalankan peraturan wajib ini adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat, namun ketua BKPSDM, Ratu Dewa juga memaparkan tujuan lainnya. Peneliti Setara Institute menyebut tata kelola aspirasi masyarakat, tidak ada hubungannya dengan kewajiban Salat Subuh berjamaah di masjid. "Ini terkait dengan visi misi wali kota Palembang sebagai Palembang Emas Darussalam, kita kedepankan sisi religius, baik masyarakat dan para penyelenggara pemerintahan," ungkap Ratu. Namun, dalam konteks pemerintahan dan mengelola aspirasi masyarakat, Ismail Hasani, peneliti Setara Institute menyebut, tata kelola aspirasi masyarakat, tidak ada hubungannya dengan kewajiban Salat Subuh berjamaah di masjid. "Tidak ada hubungannya dengan salat Subuh, kalau merasa ini tepat, karena masjid tempat berkumpul, yang diatur bukan salat Subuh wajibnya, tapi pejabat-pejabat daerah datang ke tempat keramaian," katanya. "Artinya mengumpulkan aspirasi bisa dilakukan di banyak tempat keramaian, bukan hanya di masjid, salat Subuh adalah ranah privat," tandas Ismail Hasani.