Unjuk rasa menentang hasil pemilu Kamboja
Ribuan pendukung partai oposisi Kamboja menggelar aksi unjuk rasa di Phnom Penh, Sabtu 7 September, untuk menentang hasil pemilu.
Partai oposisi menuntut agar dibentuk komite independen untuk menyelidiki pemilu. Mereka berpendapat pemilihan umum Juli lalu -yang dimenangkan partai pemerintah pimpinan Perdana Menteri Hun Sen- diwarnai kecurangan. Pemimpin oposisi Sam Rainsy menegaskan bahwa unjuk rasa akan berlangsung damai di tengah-tengah ancaman polisi untuk bertindak tegas jika terjadi kerusuhan. "Hari ini, unjuk rasa tanpa kekerasan ditujukan untuk mencari keadilan bagi para pemilih dan menuntut pembentukan komite independen," katanya kepada para wartawan. Sekitar 20.000 orang meramaikan unjuk rasa, termasuk beberapa biksu yang juga menyerukan penghentian kekerasan dan penindasan hak asasi. Masalah hak asasi manusia menjadi salah satu isu yang diangkat Presiden Barack Obama dalam kunjungannya ke Kamboja, November lalu. Wartawan BBC untuk kawasan Asia Tenggara, Jonathan Head, melaporkan banyak lembaga negara, termasuk komisi pemilihan, berada di bawah kendali Hun Sen, yang memerintah Kamboja selama 28 tahun. Peningkatan oposisi Perolehan partai oposisi Kamboja meningkat 29 menjadi 55 kursi. Hun Sen, yang berusia 61 tahun, sudah menyatakan secara terbuka akan terus berupaya memimpin Kamboja hingga kelak berusia 70-an tahun. Namun tampaknya semakin banyak warga Kamboja yang mengeluh dengan korupsi dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin di bawah kekuasaan Hun Sen. Hal tersebut tampaknya memberi momentum pada pihak oposisi, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja, yang berhasil meraih 55 kursi dalam pemilihan tangga 28 Juli atau naik pesat dari 29 kursi dalam pemilu lalu. Adapun kubu pemerintah, Partai Rakyat Kamboja, meraih 68 kursi sehingga tidak menikmati mayoritas seperti sebelumnya. Kamboja dilanda perang saudara pada masa 1970-an dan sempat diperintah partai beraliran komunis, Khmer Merah, yang menerapkan kebijakan kamp kerja paksa. Pada masa pemerintah Khmer Merah, diperkirakan sekitar 1,7 juta jiwa warga Kamboja mati, baik karena disiksa, sakit, maupun kelaparan. Saat ini dua mantan pemimpin Khmer Merah masih menjalani pengadilan internasional yang berlangsung di Phom Penh walau pengadilan terancam karena kekurangan dana.