Dana untuk lima BUMD DKI Jakarta dialihkan ke OKE OCE, bagaimana nasib operasi pasar?
Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut suntikan modal bagi lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menuai berbagai macam respons.
Pasangan Anies dan Sandi saat debat antar kandidat. Sebagian mendukung rencana itu demi menyukseskan sejumlah program kunci seperti OKE OCE dan Rumah DP Rp0 namun ada juga yang mempertanyakan bagaimana BUMD yang bergerak di bidang pelayanan publik akan bisa bertahan. Dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (16/11). yang juga membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengutarakan rencana mereka untuk menghapus Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk lima badan usaha milik daerah sebesar Rp578 miliar. Dua di antara lima BUMD itu adalah PT Food Station Tjipinang Jaya dan PD Dharma Jaya, yang bertugas menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok beras maupun daging sapi di Ibu Kota. PT Food Station Tjipinang Jaya akan kehilangan suntikan modal sebesar Rp123 miliar, sedangkan PD Dharma Jaya Rp39 miliar. Wakil Gubernur Sandiaga Uno menjelaskan kepada wartawan bahwa dirinya telah menantang Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo dan Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma Jati. "Saya challenge mereka, saya tantang. 'Apakah sanggup ibu Rina dan pak Arief bahwa seandainya skenario kita kurang, defisit anggarannya karena kita ingin membela keluarga yang selama ini belum dibela pemimpin di ibu kota ini, bisa nggak survive? Dan tupoksinya tidak terganggu?'" "Mereka semua menyatakan, 'Pak, Alhamdullilah, dengan begini kita jadi tak terbebani karena kami bisa mencari pendanaan sendiri'. Jadi terbukti mereka adalah champion-champion," papar Sandiaga. Sebuah gudang beras di Jakarta. PT Food Station Tjipinang Jaya bertugas menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok beras di Ibu Kota. Pengaruhnya ke bisnis Ucapan Sandiaga diamini Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo, yang mengaku paham peniadaan suntikan modal dilakukan demi membiayai program kunci, semisal OKE OCE dan Rumah DP Rp0. "Nggak masalah (penyertaan modal ditiadakan). Kalau kita lihat program-program untuk masyarakat kecil, itu semua oke jadi kita harus dukung," kata Arief. Soal pengaruh peniadaan dana terhadap bisnis yang dia kelola, Arief menegaskan "nggak ada pengaruhnya apa-apa". "Kita saat ini keuangannya cukup kuat, kemudian salesnya cukup baik, ada profit juga di sana yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki infrastruktur," paparnya. Dampak ke layanan publik Soal dampak peniadaan suntikan modal terhadap bisnis, PD Dharma Jaya akan mampu bertahan, kata Direktur Utama Marina Ratna Dwi Kusuma Jati. Masalahnya, tambah Marina, PD Dharma Jaya tidak hanya mencari keuntungan murni melalui penjualan daging sapi ke hotel, restoran, dan katering. Perusahaan tersebut juga diamanatkan untuk melayani pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta operasi-operasi pasar. Marina mengaku tidak tahu bagaimana cara mendapatkan dana untuk membiayai operasi pasar mengingat stok sapi untuk warga miskin harus dibeli menggunakan modal. "Yang jadi masalah adalah layanan publiknya, itu butuh supporting yang seharusnya Pak Gub dan Pak Wagub tahu dulu ini bagaimana. Saya harus putar otak bagaimana cara saya mendapatkan stok itu. Ini yang belum terpikir sama saya. Kami coba menyampaikan bahwa untuk Dharma Jaya seharusnya tidak boleh dicoret ya," tutur Marina. Seorang penjual daging di sebuah pasar tradisional di Jakarta. Menjelang Ramadan, harga daging biasanya naik dan saat itulah PD Dharma Jaya berperan dengan menggelar operasi pasar. Pada era kepemimpinan mantan Gubernur Basuki Tjahaya Purnama, PT Food Station Tjipinang Jaya dan PD Dharma Jaya mendapatkan penyertaan dana. Ahok, demikian dia biasa disapa, menegaskan bahwa suntikan dana itu penting guna menjaga kestabilan harga dan pasokan beras maupun daging sapi, khususnya menjelang Idul Fitri. Hal ini disuarakan kembali oleh Bestari Barus, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem. "Kalau BUMD-nya sangat bersinggungan dengan pelayanan masyarakat, jangan dipaksa menjadi mandiri atau bahkan dialihkan sahamnya. Nanti akan menjadi masalah di belakang hari ketika Pemprov DKI tak lagi bisa mengontrol kebutuhan dasar masyarakat Jakarta," kata Bestari. "Nanti pada saat momen-momen tertentu, seperti Lebaran atau puasa, ini akan memberatkan masyarakat karena tidak mendapat operasi pasar sebab kemampuan BUMD tidak ada," tambahnya. Kereta commuter line sedang melintas di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berniat menyalurkan sebagian dana APBD untuk mendanai tahap kedua Light Rapid Transit. Pemangkasan anggaran Total Rancangan APBD 2018 adalah sebesar Rp77,11 triliun atau meningkat dibandingkan dengan APBD 2017 sebesar Rp70,19 triliun. Untuk belanja daerah Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp71,16 triliun. Dari jumlah itu, Gubernur Anies Baswedan mengalokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp40,51 triliun untuk delapan fokus, termasuk OKE OCE, rumah DP Rp0, serta KJP Plus. Program rumah DP Rp0 akan mendapat tambahan Rp700 miliar, sedangkan tambahan Rp675 miliar akan mengalir ke program KJP Plus. Selagi gagasan dibahas DPRD DKI Jakarta, Ibu Yus, Pak Abraham, dan Ibu Een yang tinggal di pinggir rel dekat Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, turut membincangkan kemungkinan jika beras dan daging sapi sulit mereka beli. "Kalau saya sih nggak masalah," kata Ibu Yus. "Kalau pemangkasan sampai ada dampak kepada ekonomi lemah ke kita-kita ini ya janganlah," timpal Pak Abraham. "Ya kasihan nanti rakyat kecil kalau harga naik. Mending stabil aja," sergah Ibu Een.