Malaysia mulai razia Naker besar-besaran
Kementrian Dalam Negeri Malaysia memulai razia tenaga kerja ilegal besar-besaran untuk memulangkan ratusan ribu buruh migran tanpa dokumen ke negara asalnya.
Buruh migran yang ditangkap tanpa dokumen akan dipenjara dan dipulangkan. Negeri ini menarik jutaan tenaga kerja dari berbagai negara di Asia, terutama Indonesia, Bangladesh dan Nepal. Seperti dilaporkan wartawan BBC di Kuala Lumpur, Jennifer Pak, berbagai upaya untuk memulangkan tenaga kerja ilegal dari negara itu sebelumnya dianggap tak efektif. Kali ini diterjunkan sekitar 10.000 aparat yang langsung datang ke lokasi-lokasi pembangunan gedung serta akan memburu pula majikan yang mempekerjakan para buruh migran ilegal ini. Dalam sebuah liputan langsung mengikuti jalannya razia, wartawan BBC Jennifer Pak melaporkan dari Selangor ketika aparat memasuki sebuah lokasi pembangunan gedung dan memagarinya dengan petugas agar tidak ada buruh migran ilegal yang bisa kabur. Tengah malam saat para pekerja sedang tidur lelap mereka dibangunkan dengan paksa. Sebagian nampak sangat kaget dan hanya mengenakan pakaian dalam seadanya. Indonesia menjadi negara pengirim tenaga kerja terbesar ke Malaysia. Para pekerja lalu dipisahkan dalam dua barisan, pekerja yang punya dokumen resmi dan sudah diperiksa duduk di belakang bagian kanan. Pada pergelangan tangan mereka dicap tulisan 'OK' dengan tinta permanen. Seluruh negeri Operasi semacam ini akan dilangsungkan di seluruh pelosok Malaysia, kata pejabat setempat. Datuk Seri Alias Ahmad, Dirjen Imigrasi Malaysia mengatakan proses yang lama dan masif seperti ini akan dilanjutkan seterusnya. "Memang tidak mudah, tetapi kami harus melakukan kewajiban kami," katanya. Kementrian Dalam Negeri Malaysia menyatakan bertekad melanjutkan operasi hingga semua imigran gelap diusir keluar. Mereka dipandang sebagai penyebab banyak masalah sosial tetapi pemerintah setempat juga ditekan untuk melindungi warga asing dari penganiayaan dan eksploitasi. Namun mengusir semua pekerja migran ilegal, yang mau dibayar rendah dengan hak-hak minim, dianggap juga berpotensi menyebabkan masalah karena warga setempat sendiri ogah mengambil kerja kasar sebagai mata pencaharian mereka.