Proyek infrastruktur diklaim 'masif', tenaga kerja Papua yang terserap tetap minim
Pemerintah berulang kali menyatakan menggiatkan beragam proyek infrastruktur di Papua. Namun warga lokal yang ikut bekerja dalam berbagai proyek itu sangat minim.
Presiden Jokowi disebut mendorong pelibatan warga lokal dalam proyek Papua, tapi terhambat ketentuan yang mengharuskan tenaga kerja terampil. Proyek pembangunan dua jembatan di Kabupaten Nduga yang diserang kelompok bersenjata awal Desember lalu pun disebut tak melibatkan warga lokal. Fakta itu diakui Dirjen Bina Konstruksi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin. Ia berkata, keterampilan yang rendah menghambat warga Papua terserap menjadi tenaga kerja infrastruktur. "Proyek dengan biaya APBN cenderung menggunakan tenaga terampil yang lulus uji kompetensi. Itu terbatas sekali di Papua, jadi lebih banyak tenaga kerja dari luar." "Untuk pekerjaan jembatan misalnya, memang membutuhkan tenaga terampil," kata Syarif saat dihubungi, Selasa (11/12). Syarif menuturkan, situasi serupa sebenarnya tidak hanya terjadi di Papua, tapi juga sejumlah kawasan lain, salah satunya Nusa Tenggara Barat. Perusahaan pemenang lelang proyek, kata dia, biasanya telah memiliki sederet pekerja terampil, baik bersertififat maupun tidak. Para pekerja itulah yang datang ke lokasi proyek. Meski begitu, Syarif menyebut perusahaan pemenang lelang biasanya juga mempekerjakan warga lokal sebagai tenaga pembantu, tentu dengan standar upah yang berbeda. "Jadi ada proses pembelajaran agar warga lokal nantinya juga jadi tenaga terampil," tuturnya. Proyek jalan lintas Papua disebut membutuhkan tenaga terampil, terutama yang telah lulus sertifikasi pemerintah. Tidak ada data resmi tentang jumlah warga lokal Papua yang bekerja dalam proyek APBN, terutama setelah pemerintahan Joko Widodo menggenjot pembangunan Papua. Pada pengerjaan jembatan Kali Aorak dan jembatan Kali Yigi di Nduga, sebagian besar pekerja berasal dari Sumatera dan Sulawesi. Proyek itu bagian dari pembangunan jalan lintas Papua. Sebanyak 17 pekerja proyek itu dinyatakan tewas ditembak kelompok bersenjata pada 1 Desember lalu. Otoritas keamanan menyebut dua pekerja lainnya hingga kini belum ditemukan. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua tahun 2016-2017, 100% warga Nduga bekerja di sektor informal, tertinggi di antara provinsi lainnya. Mereka bekerja di sektor pertanian. Secara umum, BPS mencatat jumlah penangguran di Papua mencapai 53.818 orang pada Februari 2018. Penyerapan tenaga kerja lokal yang masif dinilai dapat menurunkan sentimen negatif warga Papua terhadap pemerintah pusat. 'Ingin terlibat tapi tak mampu' Sejumlah kelompok mendesak pemerintah melibatkan warga Papua dalam berbagai proyek. Namun ada pula yang tak memungkiri rendahnya daya saing warga lokal di pasar tenaga kerja, salah satunya Ibrahim Huba, Kepala Kampung Musaima di Kabupaten Jayawijaya. "Tukang selama ini memang dari Toraja, Makassar atau Jawa. Orang Papua belum baik, belum tahu bikin rumah atap kering atau bangunan lain." "Karena tidak tahu, jadi kami tidak ikut bekerja," kata Ibrahim Huba. Situasi itu, kata Ibrahim, memaksa muda-mudi di kampungnya menganggur. Ia menyebut, keterampilan warga Musaima terbatas pada hal dasar yang tak berbasis pendidikan. "Kalau bikin jembatan di kampung, masyarakat tahu caranya, tinggal tebang satu pohon, dibaringkan jadi jembatan. Itu bisa dilakukan masyarakat sendiri," ujarnya. Mayoritas pekerja PT Istaka Karya yang tewas dalam serangan kelompok bersenjata di Nduga berasal dari luar Papua, antara lain Sumatera dan Sulawesi. Adapun, dosen ilmu sosial dan politik di Universitas Cenderawasih, Hiskia Sapioper, menyebut warga lokal tak terampil semestinya tetap direkrut sebagai tenaga kasar. "Sektor padat karya, harusnya warga lokal dilibatkan. Dalam pengerjaan jalan, ahli harus didatangkan dari luar, tapi kalau proses pengaspalan, libatkan saja warga setempat," ucapnya. Hiskia menilai peluang kerja dapat berkorelasi dengan sentimen negatif masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat, terutama di kawasan pegunungan yang minim fasilitas publik, dari pendidikan hingga kesehatan. "Kesenjangan ekonomi bisa membuat orang mempunyai niat macam-macam. Itu bisa mengurangi ketimpangan yang menyebabkan masyarakat kerap minta merdeka," ucapnya. 'Instruksi jalan di tempat' Bagaimanapun, rendahnya penyerapan tenaga kerja asli Papua disebut muncul karena pejabat daerah tak menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kagoya, menyebut Presiden Joko Widodo menerbitkan sejumlah ketentuan yang mendorong pelibatan warga Papua dalam pembangunan provinsi itu. Pekerja formal di Papua sebagian besar tinggal di perkotaan seperti Jayapura, sementara mayoritas warga kawasan pegunungan bekerja informal di sektor pertanian. Instruksi Presiden 9/2017 menyatakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua harus dicapai dengan pendekatan yang fokus pada warga lokal. Beleid itu menyebut, pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal vital, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik: akses transportasi hingga pendidikan. "Ada arahan presiden kepada Kementerian PUPR dan Balai Bina Konstruksi untuk membina pengusaha agar melibatkan warga Papua, jadi pekerja subkontraktor misalnya." "Tapi sampai detik ini, masyarakat Papua justru terus mengeluh," kata Lenis. "Kalau pemenang lelang perusahaan dari Jakarta, semua tukang dibawa dari Jawa. Kalau pemenang lelang dari Makassar, semua tukang dibawa dari Makassar," lanjutnya.