Pemerintah Thailand tegaskan pemilu tetap Februari
Pemerintah Thailand menegaskan pemilihan umum dini akan tetap digelar pada 2 Februari, sementara unjuk rasa terus berlangsung.
Dua orang luka ringan akibat tembakan yang dilepas di sekitar perkemahan pengunjuk rasa. Pihak oposisi sebelumnya menolak tawaran Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk bertemu membahas penundaannya. Para pengunjuk rasa -yang menuntut Yingluck mundur- kembali melanjutkan unjuk rasa pada hari ketiga sejak Senin (13/01) awal pekan ini. Mereka menutup sebagian pusat ibukota Bangkok. Dua orang dirawat ke rumah sakit karena cedera ringan akibat tembakan yang dilepas di sekitar perkemahan utama para pengunjuk rasa. Dalam insiden terpisah, polisi mengatakan sebuah bahan peledak ringan dilemparkan ke rumah salah seorang pemimpin oposisi, mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva. Pemimpin pengunjuk rasa -mantan Wakil PM, Suthep Thaugsuban- sudah menyatakan menolak semua upaya kompromi. Para pengunjuk rasa meminta pembentukan Dewan Rakyat yang tidak dipilih sebelum menggelar pemilihan umum. Namun Yingluck menegaskan tidak ada jalan hukum untuk menunda pemilu dini. "Hak rakyat adalah penting," tegasnya. Pengunjuk rasa hingga saat ini menolak semua kompromi dan menuntut Yingluck mundur. Sementara Wakil PM, Pongthep Thepkanchana, mengatakan pemilu akan membawa situasi normal kembali. "Yang kami lihat adalah dukungan atas Suthep menurun. Ketika dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum, banya orang yang tidak mendukung," tambahnya. Partai pemerintah menjaring dukungan dari pemilih pedesaan dan memenangkan empat pemilu terakhir.