Pemerintah Spanyol 'mencemooh' deklarasi kemerdekaan Catalunya
Pemerintah Spanyol menolak deklarasi kemerdekaan yang ditandatangani pemimpin Catalunya, Carles Puigdemont dan menolak seruan dialog.
Warga Catalunya di Barcelona yang mendukung kemerdekaan menyambut positif isi pidato awal Puigdemont, tetapi kecewa setelah Puigdemont menunda tindakan lanjutan dari penandatanganan deklarasi kemerdekaan. Wakil Perdana Menteri Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria menggambarkan Puigdemont sebagai sosok yang "tidak tahu di mana dia berada dan kemana akan melangkah". Sementara, Menteri Kehakiman Spanyol, Rafael Catala menegaskan kembali sikap pemerintah Spanyol bahwa referendum itu ilegal dan hasilnya tidak sah. Rencananya, pemerintah Spanyol akan menggelar rapat kabinet mendadak untuk membahas langkah pemerintah menyikapi perkembangan terbaru di Catalunya. Sebelumnya, Puigdemont menandatangani deklarasi kemerdekaan Catalunya pada Selasa, tetapi menunda pelaksanaannya demi memungkinkan adanya dialog dengan pemerintah pusat. Pendukung kemerdekaan Catalunya saat mendengarkan pidato kemerdekaan yang disampaikan oleh pemimpin Catalunya, Carles Puigdemont, Selasa lalu. Spekulasi yang berkembang menyebutkan bahwa deklarasi kemerdekaan Catalunya ini akan menyebabkan Spanyol dalam krisis politik yang berkepanjangan. Gejolak politik itu terjadi sejak digelarnya referendum di wilayah Catalunya pada awal Oktober lalu yang dianggap tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi negara tersebut. Di hadapan anggota parlemen Catalunya di Barcelona, Puigdemont mengatakan hasil referendum menunjukkan bahwa mayoritas warga wilayah otonomi itu menghendaki kemerdekaan. Untuk itulah, "Kami meminta negara-negara dan organisasi internasional untuk mengaku republik Catalunya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat," katanya. Carles Puigdemont menandatangani deklarasi kemerdekaan Catalunya, Selasa (10/10). Dia mengatakan hasil referendum menunjukkan bahwa "rakyat berkehendak" untuk melepaskan diri dari Spanyol. Namun demikian, dia juga mengatakan dirinya ingin "mengurangi ketegangan" dengan Madrid terkait masalah ini. "Saya mengusulkan untuk menunda upaya lanjutan dari deklarasi kemerdekaan ini dengan menggelar dialog dengan Madrid," kata Puigdemont kepada anggota parlemen. Sejauh ini tidak jelas apakah dokumen pernyataan kemerdekaan itu memiliki kekuatan hukum, karena referendum kemerdekaan yang digelar 10 hari lalu itu dilarang oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pemisahan diri harus disahkan oleh parlemen Catalunya. Warga Catalunya di Barcelona yang mendukung kemerdekaan menyambut positif isi pidato awal Puigdemont, tetapi tidak sedikit yang kecewa setelah mendengar sikap Puigdemont yang menunda tindakan lanjutan dari penandatanganan deklarasi kemerdekaan. Referendum diikuti oleh sekitar 43% dari total pemilih dan dari angka tersebut lebih dari 90% mendukung kemerdekaan Catalunya. Referendum diikuti oleh sekitar 43% dari total pemilih dan dari angka tersebut lebih dari 90% mendukung kemerdekaan Catalunya. Proses pemungutan suara, yang dihalang-halangi aparat kepolisian Spanyol, sempat diwarnai aksi kekerasan yang kemudian menyulut protes kelompok pendukung kemerdekaan. Menjelang pidato Puigdemont pada Selasa lalu, telah ada desakan agar deklarasi kemerdekaan itu ditunda. Desakan itu antara lain disuarakan Wali kota Barcelona, Ada Colau dan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk. Catalunya adalah salah satu wilayah terkaya di Spanyol, namun sejumlah perusahaan telah mengumumkan akan memindahkan kantor pusatnya ke luar wilayah Catalunya sebagai tanggapan terhadap krisis tersebut.