KPK jalin kerja sama dengan IDI
Sakit menjadi senjata andalan para tersangka tindak pidana korupsi untuk menghindari pemeriksaan, sidang atau untuk sekadar tidak mendekam di dalam sel tahanan.
Nunun Nurbaeti salah satu tersangka korupsi yang mengaku mengidap sakit berat. Sehingga untuk mengurangi begitu mudahnya tersangka korupsi menggunakan alasan sakit untuk menyulitkan pemeriksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Menurut Ketua Umum IDI dr Prijo Sidipratomo kerja sama ini adalah berupa pemberian second opinion IDI untuk alasan kesehatan seorang tersangka korupsi. "Misalnya ada seorang tersangka mengaku sakit dan KPK meragukan itu maka KPK bisa meminta second opinion kepada IDI," kata Prijo saat dihubungi BBC Indonesia, Senin (11/6). Hasil pemeriksaan IDI, lanjut Prijo, nantinya adalah final dan mengikat. "Jadi nantinya tidak ada lagi pendapat ketiga, keempat dan seterusnya," lanjut Prijo. Selain itu, kerja sama KPK dan IDI ini meliputi seluruh wilayah Indonesia hingga ke tingkat kecamatan. "Misalnya KPK memeriksa tersangka di Jayapura dan butuh second opinion, KPK bisa hubungi ketua IDI setempat tidak perlu mendatangkan dokter dari Jakarta," lanjut Prijo. Cabut izin Lebih jauh Prijo menjelaskan kerja sama ini secara otomatis akan meningkatkan pengawasan IDI terhadap dokter-dokter anggotanya. "Jika ada dokter yang terbukti memberikan keterangan kesehatan palsu maka sesuai aturan IDI ada sanksi yang dijatuhkan," papar Prijo. Sanksi itu bervariasi mulai dari sekadar peringatan hingga sanksi terberat yaitu pencabutan izin praktik. "Sehingga kami memperingatkan para dokter agar tidak bermain-main menjalankan profesinya jika sudah terkait masalah hukum," katanya. "Boleh saja menjadi dokter pribadi seseorang. Namun jika kliennya bermasalah dengan hukum maka sebaiknya dokter itu mundur agar tidak muncul conflict of interest," lanjut dia. Sementara itu Ketua KPK Abraham Samad mengatakan kerja sama ini dilakukan karena KPK membutuhkan keterangan obyektif menyangkut kondisi kesehatan seorang tersangka. "Selama ini banyak saksi, tersangka, atau terdakwa yang enggan diperiksa KPK karena alasan kesehatan. IDI diharapkan mampu membantu KPK untuk dapat memahami, mengerti prosedur-prosedur atau penilaian medis dan second opinion yang lebih objektif ketika menghadapi saksi, tersangka, dan terdakwa yang pura-pura sakit," kata Abraham dikutip sejumlah media Indonesia. "Dengan kerja sama ini KPK dapat meminta IDI menunjuk dokter atau dokter spesialis untuk mengkaji dan memberi keterangan tertulis mengenai kelayakan medis, saksi, tersangka atau terdakwa," tambah dia.