Kontras kritik Jokowi yang memilih Hendropriyono
Penunjukan AM Hendropriyono sebagai penasehat tim transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla dikritik sebagai keputusan yang tidak mendukung penuntasan kasus hak asasi manusia berat di Indonesia.
Jokowi bersama Anies Baswedan yang ditunjuk menjadi salah satu anggota tim transisi. Hal tersebut diungkapkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menjelang digelarnya aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/08). Namun anggota tim transisi mengatakan Jokowi memilih sendiri anggota timnya dan mengerti betul akan konsekuensi penunjukan itu. AM Hendropriyono dianggap bermasalah karena diduga bertanggung jawab terhadap insiden penyerbuan aparat ke Desa Talangsari III, Lampung pada 1989. Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukan sebanyak 130 orang tewas dan ratusan lainnya mengalami penganiyayaan dalam peristiwa itu, walau hingga kini belum ada proses hukum yang menyatakan dirinya bersalah. Ketika menjabat sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono juga disorot karena kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said, pada 7 September 2004. Berharap cepat Kontras menilai terpilihnya Hendropriyono mencerminkan sikap Joko Widodo yang kurang serius terhadap persoalan HAM. Hendropriyono (kiri) bersama Joko Widodo di masa kampanye pemilihan presiden. "Antara tidak serius, tidak mengerti, atau rentan diintervensi (berbagai kepentingan)," kata Haris Azhar, koordinator Kontras. Padahal, Kontras berharap pemerintahan Joko Widodo bisa bertindak cepat untuk menghusut tuntas kasus HAM berat di awal pemerintahannya nanti. "Tiga bulan pertama, (kami berharap) Jokowi sudah bisa membentuk komite kepresidenan untuk mempercepat proses hukum dan pemulihan atas kasus HAM berat di masa Orde Baru, kasus Talangsari harusnya masuk," lanjut Haris. Selain Hendropriyono, penunjukan mantan menteri perindustrian dan perdagangan di era Megawati, Rini M. Soemarno, juga disorot karena dianggap memiliki kepentingan partai. Tahu konsekuensi Tim transisi dibentuk Jokowi-JK untuk mempersiapkan pergantian kekuasaan pada Oktober nanti. Selain Rini dan Hendro, ada juga Akbar Faisal, Anies Baswedan, dan Andi Widjajanto, dan Hasto Kristiyanto. Rini Soemarno, yang dekat dengan Megawati, dianggap memiliki kepentingan. Akbar Faisal mengatakan semua anggota tim transisi ditunjuk langsung oleh Joko Widodo, yang mengerti betul konsekuensi di balik penunjukan masing-masing anggota. "Menyangkut Hendropriyono, juga sama halnya dengan Luhut Panjaitan, adalah orang-orang yang selalu dimintai nasehat dalam proses kampanye, saya pikir tidak ada yang istimewa dari sini," katanya. "(Tentang dugaan pelanggaran HAM) Beliau (Jokowi) tahu, sangat paham, termasuk dengan tudingan ke Rini Soemarno." "Jadi singkatnya, ini murni penunjukan Pak Jokowi dan Pak Jokowi tahu apa yang dia lakukan." "Sekarang kami bekerja, berikan kami kesempatan. Dan saya yakinkan pula, seluruh orientasi, energi, waktu yang kami lakukan di tim transisi hanya untuk memastikan pemerintahan berjalan baik, setidaknya setahun pertama," tegasnya.