Reformasi subsidi Iran ditinjau ulang
Parlemen Iran setuju untuk mempertimbangkan penghentian reformasi lebih lanjut di bidang pangan dan subsidi bahan bakar menyusul kerusuhan terkait penurunan mata uang rial terhadap dolar.
Nilai mata uang Iran terus merosot terhadap dolar Amerika Serikat. Keputusan diambil melalui pemungutan suara di parlemen Iran pada Minggu (07/10). Dari total 240 anggota parlemen yang hadir, 179 anggota setuju untuk mempertimbangkan penghentian reformasi subsidi fase kedua, lapor Kantor Berita Buruh Iran (ILNA). Media Iran tidak menyebutkan kapan keputusan akhir akan diambil. Reformasi bidang pangan dan subsidi ditempuh untuk mengurangi beban keuangan pemerintah dengan jalan memangkas subsidi miliaran dolar dari total subsidi pangan dan bahan bakar. Sebagai gantinya pemerintah memberikan bantuan tunai kepada warga setiap bulan. "Dalam situasi di mana inflasi terus meningkat dan pasar mata valuta kacau balau, fase kedua undang-undang ini harus dihentikan," kata Gholamreza Mesbahi-Moghaddam, Ketua Komite Anggaran Parlemen Iran seperti dikutip kantor berita Reuters. Tunjangan Pemerintah Iran menempuh reformasi subsidi tahap pertama pada akhir 2010. Presiden Mahmoud Ahmadinejad menyebutnya sebagai "rencana ekonomi terbesar selama 50 tahun terakhir". Namun kalangan kritikus mengatakan perombakan ekonomi justru membantu meningkatkan inflasi dan digunakan oleh presiden untuk kepentingan politiknya sebab presiden bisa mengendalikan pemberian tunjangan berdasarkan skema tersebut. Kerusuhan yang dipicu oleh penurunan mata uang rial semakin meningkat belakangan. Banyak warga Iran menuding kebijakan presiden membuat nilai rial anjlok terhadap dolar Amerika Serikat. Pihak berwenang Iran mengatakan spekulan dan sanksi internasional menyebabkan krisis ekonomi di negara itu. Link terkait Topik terkait