PM Jepang bakal absen dalam parade militer di Cina
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tidak akan menghadiri parade militer untuk memperingati 70 tahun berakhirnya Perang Dunia II di Beijing, Cina, 3 September mendatang.
Shinzo Abe menyatakan penyesalan terhadap penderitaan dan pengorbanan banyak orang yang diakibatkan oleh tindakan Jepang selama Perang Dunia II. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan keputusan itu dibuat setelah mempertimbangkan jadwal Abe di parlemen dan pemerintahan. Sebagaimana dilaporkan stasiun televisi NHK, Abe ingin memusatkan perhatian pada draf undang-undang pertahanan kolektif yang kini sedang diperdebatkan di parlemen. Suga menambahkan, Abe telah mengatakan kepada anggota parlemen Jepang bahwa dia berharap peringatan 70 tahun berakhirnya Perang Dunia II di Cina ‘tidak anti-Jepang’. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, militer Cina menggelar parade militer dengan mengundang personel militer asing beserta sejumlah pemimpin negara. Lebih dari 10.000 serdadu Cina, 500 kendaraan, dan 200 pesawat akan ikut ambil bagian dalam parade tersebut, seperti dilaporkan kantor berita Cina, Xinhua. Militer Cina juga memamerkan berbagai koleksi rudal jarak pendek, menengah, dan jauh dalam parade tersebut. Pawai akan disaksikan Presiden Cina Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, dan sejumlah pemimpin lainnya. Media pemerintah Cina menyebut peringatan itu sebagai ‘Kemenangan rakyat Cina dalam perang melawan agresi Jepang’. Cina menyiapkan parade militer besar-besaran pada 3 September mendatang. Penyesalan Dalam peringatan berakhirnya Perang Dunia II di Jepang, Abe menyatakan penyesalan terhadap "penderitaan dan pengorbanan banyak orang" yang diakibatkan oleh tindakan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Abe juga menyatakan "penyesalan yang tulus" terhadap kaum perempuan yang kehormatannya direnggut selama perang. Pernyataan Abe mengundang kritik dari Korea Selatan dan Cina mengingat dia tidak mengucapkan permintaan maaf. Sikap Abe berbeda dengan Perdana Menteri Tomiichi Murayama di tahun 1995 yang menyatakan "permintaan maaf yang tulus" dan "penyesalan mendalam" untuk "pemerintahan kolonial dan agresi" Jepang selama Perang Dunia Kedua.