Kebijakan pemisahan penumpang Palestina dibatalkan
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membekukan kebijakan transportasi kontroversial yang melarang warga Palestina naik bus bersama pemukim Yahudi di Tepi Barat.
Puluhan ribu warga Palestina menyeberang perbatasan Israel untuk bekerja di berbagai proyek. Intervensi dilakukan PM Netanyahu ketika kebijakan yang telah disetujui oleh Menteri Pertahanan Moshe Yaalon ini segera diterapkan. Tadinya pemisahan antara penumpang warga Palestina dan pemukiman Yahudi di Tepi Barat diterapkan mulai Rabu pagi (20/05), namun beberapa jam kemudian PM Netanyahu mengatakan kebijakan ini "tak bisa diterima". Organisasi-organisasi hak asasi manusia menggambarkan kebijakan ini rasis. Para pemukim Yahudi di Tepi Barat beralasan kebijakan melarang warga Palestina naik bus ini penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan mereka. Puluhan ribu warga Palestina melakukan perjalanan pulang-pergi ke Israel setiap hari, biasanya untuk bekerja di berbagai proyek konstruksi dengan menggunakan izin khusus. Sekitar 500.000 orang menempati lebih dari 100 permukiman Yahudi sejak pendudukan Israel terhadap Tepi Barat dan Jerusalem Timur pada 1967. Permukiman ini dianggap melanggar hukum internasional, namun Israel selalu menolak penilaian tersebut.