Tepatkah keputusan Bawaslu meloloskan Oesman Sapta Odang menjadi calon anggota DPD?
Polemik hukum terkait pencoretan nama Oesman Sapta Odang atau yang dikenal dengan OSO pada Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD oleh Komisi Pemilihan Umum terus berlanjut.
Oesman Sapta Odang yang kerap disapa dengan akronim OSO saat dilantik menjadi Ketua DPD pada 2017. Penunjukan OSO sendiri menimbulkan perpecahan di tubuh DPD. Pada Senin (14/01), KPU dijadwalkan akan menggelar rapat pleno untuk menentukan sikap terkait kasus OSO. Sebelumnya pada Rabu (09/01) lalu, Bawaslu memutuskan OSO dapat dilantik jika mundur dari pengurus partai paling lambat satu hari sebelum penetapan agar dapat ditetapkan calon anggota DPD terpilih. Veri Junaidi, Ketua Kode Inisiatif, sebuah lembaga riset independen di bidang hukum Konstitusi dan Demokrasi, menyatakan keputusan Bawaslu terkait OSO itu tidak menyelesaikan masalah. "Jika yang bersangkutan terpilih, kemudian dianulir oleh KPU dengan dasar putusan Bawaslu, ini kan juga akan memunculkan sengketa baru," ungkap Veri. Senada dengan pandangan itu, Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) mengatakan bahwa putusan Bawaslu tak memiliki dasar hukum. "Kalau Bawaslu memerintahkan dia masuk ke DCT tanpa harus mundur sebagai pengurus, tapi mundurnya nanti ketika sudah terpilih, dasarnya apa? Tak ada. Dia tidak pernah memberikan surat pernyatan akan mundur sebagai pengurus partai politik kok," ujar Fadli. "Ini kan luar biasa kekeliruan hukum yang dilakukan Bawaslu. Saya tak tahu mereka mendapat rujukan dari mana dan mendapat inspirasi dari mana," imbuhnya. Keputusan Bawaslu terkait OSO dinilai tidak menyelesaikan masalah. Kritik itu disanggah oleh Anggota Bawaslu dari Divisi Hukum, Fritz Siregar. Menurutnya, KPU juga punya andil atas polemik hukum yang terjadi saat ini. "Permasalahannya kalau kita tarik mundur ke belakang, kita juga kan bisa bertanya kenapa dahulu KPU itu tetap meletakkan OSO ke dalam DCS, Daftar Calon Sementara?" jawab Fritz ketika ditanyakan komentar atas kritik para pegiat pemilu. "Kemudian sekarang tidak ada dasar hukum untuk DCT calon DPD karena DCT itu sudah dibatalkan oleh PTUN sehingga harus dibuatkan dasar hukum baru lewat DCS. Kemudian harus ada nama OSOkah di dalamnya?" 'Agenda nasional' Fritz juga mengatakan bahwa dengan mengambil putusan itu -- meski kontroversial -- Bawaslu telah melakukan tugas yang diemban lembaga tersebut sebagai lembaga peradilan pemilu. "Sebuah putusan telah diambil dan adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk menyelamatkan agenda nasional," kata Fritz. Pada awal Desember 2018, KPU dilaporkan ke Bawaslu karena diduga melakukan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu akibat tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang meminta KPU menerbitkan DCT (Daftar Calon Tetap) dengan nama OSO di dalamnya. KPU menolaknya karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ketua umum partai politik dilarang rangkap jabatan sebagai anggota DPD.