Dukungan terhadap KPK terus mengalir
Sekitar seratus orang mendatangi KPK Kamis (4/10) untuk menyampaikan dukungan terhadap apa yang mereka sebut sebagai pelemahan terhadap lembaga pemberantas korupsi itu.
KPK sebelumnya juga mendapat dukungan deras publik saat berselisih dengan Polri. Mereka juga menegaskan seruan agar KPK tak takut meneruskan penyidikan terhadap dugaan korupsi kasus Simulator SIM yang melibatkan seorang jendral polisi berbintang tiga. Ajakan melakukan aksi dilakukan berantai melalui pesan singkat telepon genggam, twitter dan halaman petisi facebook. Menurut pengusul aksi itu ajakan tersebut mendapat tanggapan cukup banyak dari khalayak dunia maya. "Yang datang hari ini ada sekitar seratus orang. Sementara petisi kita untuk Save KPK dan bersihkan Polri sudah didukung 7500 pengguna," kata Illian Deta Sari, pegiat lembaga anti korupsi ICW yang juga menjadi penggerak aksi. Pesan bergerak dan disebar melalui twitter juga minta agar para pendukung mengenakan baju hitam untuk kesempatan ini, termasuk ditujukan pada para pegawai KPK. #SaveKPK menjadi salah satu tanda yang populer lalu lalang di halaman Twitter para penggunanya di Indonesia hari ini, juga profil id bertulisan sama yang banyak dipakai sebagai foto profil Facebook dan blog. Peserta aksi yang berbaju hitam ini berasal dari berbagai latar belakang termasuk diantaranya adalah analis televisi Eep Saefulloh Fatah dan putri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, Anita Wahid. 'Lumpuh' Aksi dukungan yang sama dilakukan oleh sekelompok pemuka agama dan tokoh nasional yang datang bertemu pimpinan KPK sejak pekan lalu. Diantaranya muncul Komaruddin Hidayat rektor UIN Jakarta, pakar hukum pidana JE Sahetapy, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, budayawan Taufiq Ismail, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Salahuddin Wahid, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja- Gereja Indonesia (PGI) Nathan Setiabudi, serta tokoh pers Bambang Harymurti. Aksi serupa juga telah dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang beberapa kali secara pribadi datang menemui pimpinan KPK. Meski dibantah berkali-kali, Mahfud meyakini DPR tengah melakukan aksi untuk melemahkan kinerja DPR dengan berbagai cara, situasi yang pernah terjadi tahun 2009 saat KPK berhadapan dengan institusi polisi dan populer disebut sebagai kondisi 'Cicak lawan Buaya'. "Bagaimana KPK akan bergerak kalau kewenangan-kewenangan itu dihilangkan" Johan Budi Berubah sikap Sejumlah Fraksi di DPR yang semula mengusulkan revisi UU KPK, yang dianggap merupakan indikasi permusuhan lembaga legislatif terhadap KPK, belakangan mengatakan mereka turut mengutuk rencana itu. Namun Badan Legislasi DPR yang mengurus jadwal pembahasan revisi UU mengatakan tak ada perubahan pada rencana pembahasan revisi karena belum ada fraksi yang mengajukan permintaan menarik kembali usulan pembahasan revisi. Bila berhasil, revisi ini menurut KPK akan menjadi pukulan mematikan bagi kinerja anti korupsi di Indonesia. "Kita pasti lumpuh sudah," kata Johan Budi SP, Juru Bicara KPK. Revisi terutama disorot karena dianggap akan mengebiri kemampuan KPK dengan menarik kewenangan lembaga itu melakukan penyadapan dan penuntutan kasus. "Bagaimana KPK akan bergerak kalau kewenangan-kewenangan itu dihilangkan," tukas Johan. Aksi dukungan terhadap KPK juga marak sejak sebulan terakhir dan telah menyebar di sejumlah kota, terutama dengan dukungan suara mahasiswa. Aksi serupa antara lain dilaporkan terjadi di Yogyakarta, Semarang, Trenggalek bahkan hingga mahasiswa Indonesia di Melbourne, Australia. Link terkait Topik terkait