Yordania keluarkan peraturan ketat situs internet
Raja Yordania Abdullah menyepakati undang-undang baru untuk media yang dikritik membatasi kebebasan mengeluarkan pendapat di internet.
Situs berita di Yordania harus mendapatkan izin dari pemerintah. Berdasarkan UU itu, publikasi melalui internet di Yordania perlu mendapatkan izin dari pemerintah. Undang-undang yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Yordania tersebut juga memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk memblokir dan mensensor situs internet. Penerbit dan redaktur juga dapat dikenakan tuntutan karena dianggap bertanggung jawab atas penulisan yang dianggap menghina di internet. Kelompok hak asasi dan penulis blog di internet mengatakan undang-undang itu akan membahayakan kebebasan media di Yordania. Bulan April lalu, jaksa mahkamah militer menahan seorang redaktur situs Gerasa News karena "merongrong sistem pemerintah" setelah menerbitkan artikel tentang dugaan campur tangan raja dalam penyelidikan korupsi. Pengadilan tentang kasus itu belum dimulai. Izin dari kementerian kebudayaan "Mewajibkan pemilik situs untuk memeriksa komentar pembaca di internet merupakan pembatasan kebebasan berbicara yang juga mencakup kebebasan berekspresi" Human Rights Watch Kelompok hak asasi Human Rights Watch mengatakan amandemen undang-undang pers itu berbahaya karena defisini yang tidak jelas tentang "publikasi elektronik". Definisi "publikasi internet" berdasarkan undang-undang itu adalah "situs internet dengan alamat yang jelas dan menawarkan jasa penerbitan." Situs yang menerbitkan "berita, penyelidikan, artiket atau komentar yang terkait dengan urusan dalam dan luar negeri kerajaan" harus mendaftarkan diri pada kementerian perdagangan dan mendapatkan izin dari kementerian kebudayaan." Kementerian kebudayaan memiliki kewenangan untuk memblokir situs yang tidak memiliki izin atau dianggap melanggar undang-undang, dan menutup kantor situs internet itu tanpa memberikan alasan atau mendapatkan perintah pengadilan. Pemilik dan redaktur publikasi di internet memiliki tanggung jawab bersama atas informasi apapun yang diterbitkan di situs itu. "Mewajibkan pemilik situs untuk memeriksa komentar pembaca di internet merupakan pembatasan kebebasan berbicara yang juga mencakup kebebasan berekspresi," kata Human Rights Watch. Link terkait Topik terkait