Ulama tak satu suara, rekomendasi mubalig versi MUI 'diragukan'
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerima estafet dari Kementerian Agama untuk menyusun daftar mubalig atau penceramah yang dianggap kompeten, berkomitmen pada nilai kebangsaan, dan memiliki reputasi positif.
Sejumlah ulama di MUI berbeda pendapat tentang penyusunan daftar mubalig yang dianggap kompeten secara agama dan berwawasan kebangsaan. Namun daftar itu dinilai tak akan berdampak signifikan terhadap komunitas Muslim, terutama karena para ulama di MUI tak satu suara tentang pembuatan daftar mubalig. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyatakan lembaganya tidak akan merekomendasikan nama-nama mubalig. Ia berkata, MUI hanya akan membuat daftar umum penceramah agama yang tidak didasarkan pada kriteria tertentu. "Yang mungkin kami lakukan adalah membuat daftar yang menyebut nama, alamat, pendidikan. Kami tidak akan menilai atau mengkualifikasi orang," ujar Anwar melalui sambungan telepon, Minggu (27/05). "Program itu mahal, MUI tidak ada biaya untuk itu," tambahnya. Anwar menuturkan, selain daftar identitas, MUI juga dapat menggelar pelatihan mubalig yang tidak bersifat wajib. Artinya, mereka yang tidak mengikuti pelatihan itu tetap dapat menyandang status sebagai penceramah agama. Yang jelas, kata Anwar, MUI tidak akan melanjutkan daftar yang disusun Kemenag. "Itu bukan program kami," katanya. Perkataan Anwar berseberangan dengan yang dikatakan Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin. Ketika bertemu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Selasa lalu (22/05), Ma'ruf menyebut daftar mubalig penting sebagai rujukan umat Islam. "Ini diperlukan untuk penertiban. Masa ada yang hanya bisa maki-maki kemudian jadi mubalig," tuturnya. Ma'ruf Amin menyebut mubalig yang tidak masuk daftar rekomendasi belum tentu tak menguasai ajaran Islam dan menyeret isu SARA. Daftar 200 mubalig yang diterbitkan Kementerian Agama jelang Ramadhan lalu menuai pro dan kontra. Walau begitu, Kemenag berkeras tak akan mencabut rekomendasi itu. Sebagai jalan tengah, mereka hanya akan menerima usulan nama mubalig dan meneruskannya kepada MUI. Nama-nama mubalig tersebut lantas akan dikaji MUI dan ormas Islam seperti Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). MUI menyebut akan bertanggung jawab atas dai atau mubalig yang mereka masukkan ke dalam daftar rekomendasi. Mereka tidak akan bertanggung jawab atas penceramah agama yang menyimpang. Peneliti keislaman, Lutfhie Assyaukanie, menganggap MUI tidak layak mengeluarkan daftar rekomendasi mubalig. Ia menggarisbawahi perbedaan pemahaman di antara ulama MUI. "Tidak semua ulama di MUI progresif, sebagian konservatif, bahkan ada yang mempunyai jejaring dengan kelompok ekstrem," ucapnya. Lutfhie menilai rekomendasi mubalig sepatutnya keluar dari Muhammadiyah atau NU. Sebagai ormas arus utama, kata dia, dua ormas keagamaan itu akan melibatkan masyarakat dalam seleksi penceramah. Lebih dari itu, Lutfhie memprediksi daftar mubalig yang sudah dikeluarkan dan yang tengah dikaji tak akan dirujuk oleh seluruh elemen dalam komunitas Islam. "Sebagian besar Muslim tidak peduli pelabelan, apalagi yang dilakukan MUI adalah hal yang tak perlu diberi label. Sertifikat mubalig mungkin berpengaruh tapi tidak akan besar," kata dia. MUI dan Kemenag menyatakan akan segera memperbarui daftar mubalig yang mereka rekomendasikan. Luthfie menyarankan MUI dan ormas Islam bersepakat tentang kriteria mubalig yang pantas didengar ajaran dan ceramahnya. Menurutnya, kriteria itulah yang dipublikasikan sehingga masyarakat dapat menilai secara swadaya para mubalig yang ada. "Jangan nama, tapi sebut persyaratan saja, yang layak dipanggil sebagai penceramah seperti apa, misalnya tidak SARA dan memecah belah umat. Kriteria yang sifatnya universal," tuturnya. Tiga dari 200 mubalig yang masuk daftar rujukan Kemenag tak setuju dengan gagasan Kemenag, yaitu Yusuf Mansur, Fahmi Salam, dan Danhil Azhar. Mereka menilai daftar itu dapat memecah belah umat. Adapun, satu mubalig dalam daftar itu telah meninggal dunia, yakni Fathurin Zen. Para mubalig yang tercantum dalam daftar Kemenag memiliki latar belakang beragam. Ada sosok Abdullah Gymnastiar, Ahmad Musthofa Bisri, dan Dedeh Rosidah alias Mamah Dedeh. Ada pula Hidayat Nur Wahid yang berstatus politikus PKS dan Arifin Ilham yang beberapa kali terlihat mengikuti Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Menurut penuturan Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, Cholil Nafis, pekan ini nama-nama baru dalam daftar itu akan diumumkan ke publik.