Beberapa universitas dinilai 'membungkam' para pengadu kasus pelecehan seksual
Universitas-universitas di Inggris menggunakan perjanjian kerahasiaan untuk "membungkam" para mahasiswa agar tidak mengungkapkan keluhan mereka dalam soal pelecehan seksual, perisakan dan pengajaran yang buruk.
Olivia menandatangani perjanjian yang mengatakan ia akan "dipecat" seandainya bicara terbuka soal tuduhan pelecehan seksual terhadapnya. Para mahasiswa menyatakan mereka merasa ditekan untuk menandatangani perjanjian larangan pengungkapan informasi (non-disclosure agreements atau NDA) dan mereka akan dipecat dari universitas seandainya melanggar kontrak ini. Data yang didapat oleh BBC News memperlihatkan nyaris sepertiga universitas di Inggris menggunakan perjanjian ini untuk menghadapi berbagai keluhan mahasiswa sejak 2016. Lembaga yang menaungi berbagai universitas di Inggris, Universities UK, menyatakan bahwa perjanjian seperti itu tidak boleh digunakan untuk menghalangi mahasiswa bicara. Perjanjian larangan pengungkapan informasi ini dirancang untuk melindungi rahasia bisnis. Ini merupakan kontrak hukum yang mencegah satu pihak menyiarkan informasi yang dianggap rahasia. Perjanjian ini disalahgunakan untuk menyelesaikan keluhan terkait perkuliahan yang tak sesuatu iklan, tiadanya dukungan terhadap disabel serta masalah akomodasi. Menurut pihak berwenang, penggunaan perjanjian ini dalam menanggapi keluhan mahasiswa "tidak bisa diterima". 300 used since 2016 to resolve student complaints 45 universities £1.3m paid out £250-£40,000individual payout amounts "They essentially said you make any more of a fuss, or even cry, you're out" 'Yang terjadi kemudian lebih buruk daripada pencabulan itu sendiri' Charlotte - bukan nama sebenarnya - mengatakan dirinya melaporkan pencabulan yang dilakukan oleh mahasiswa kepadanya ketika ia kuliah di University of West London (UWL). Ia melaporkannya ke pihak kampus dan polisi. Hasil wawancara selama lima jam, dinyatakan tak cukup bukti fisik untuk meneruskan kasus ini, karena ia sempat "pingsan". Charlotte menyatakan sesudah itu ia merasa "tersuruk secara emosional". Ia lalu cuti tiga minggu untuk memulihkan diri. Namun ketika kembali ke kampus, ia merasa tak dapat dukungan dan akibatnya kuliahnya kacau. Kata Charlotte staf kampus berterima kasih padanya di sebuah pertemuan privat untuk "tak merusak hidup orang yang mencabulinya". "Bayangkan, mereka berterima kasih pada saya," katanya. "Coba bagaimana kalau itu menimpa dirinya". "Ini seperti neraka dunia," kata Charlotte. "Cara mereka memperlakukan saya lebih buruk daripada pencabulannya sendiri. Saya merasa benar-benar sendirian". Belakangan Charlotte mengatakan, mereka menyatakan bahwa ia akan dipecat dari kampus seandainya bikin ribut. Charlotte mengajukan aduan resmi dan menempuh langkah hukum. Ia mendapat kompensasi £1.000 (sekitar Rp18 juta) dan harus menandatangani perjanjian kerahasiaan. University of West London menolak tuduhan ini dan menyatakan telah menyediakan dukungan yang bisa mereka sediakan bagi Charlotte, serta tak bisa berkomentar lebih jauh. Dalam pernyataan, mereka menyatakan sedang meninjau kebijakan penanganan pelecehan seksual di kampus. "Kami sudah menjalankan rekomendasi nasional untuk penanganan pelecehan seksual dan ada tim yang terlatih untuk mendukung para korban". 'Diancam dipecat' Olivia - juga bukan nama sebenarnya - dari kampus berbeda, mengatakan ia dicabuli dengan kekerasan oleh sesama mahasiswa dan melaporkannya ke polisi. Namun kasusnya tak diteruskan karena kurang bukti dan ini membuat kampus menghentikan penyelidikan. Olivia lalu diminta menandatangani perjanjian bahwa ia akan dipecat apabila bicara atau mengunggah ke publik mengenai tuduhannya atau mengenai prosedur penanganan oleh kampus. Olivia menandatangani perjanjian ini karena khawatir akan keselamatannya. Di situ tercantum juga halangan si pelaku untuk mengontaknya, tapi menurutnya perjanjian ini tidak cukup. Ia tidak ditawari uang kompensasi maupun nasehat hukum sebelum menandatangani. Menurut Olivia, kampus juga mengancam akan menuntutnya jika ia bicara. "Saya ketakutan," katanya. "Mereka melarang saya bicara kepada orang tua dan teman-teman. Intinya saya dipaksa bungkam, dan dibuat seolah-olah ini salah saya". Georgina Calvert-Lee, pengacara khusus pelecehan seksual mengatakan penerapan klausul kerahasiaan ini "tidak etis" dan kemungkinan besar tidak bisa diterapkan secara hukum. 'Dirisak agar bungkam' Tiziana Scaramuzza pernah diminta untuk memberi dukungan hukum kepada mahasiswa yang mengalami masalah. Tiziana Scaramuzza, kini 36 tahun. Ketika kuliah untuk PhD tahun 2013, ia digaji oleh Oriel College, Oxford, untuk memberi dukungan hukum kepada mahasiswa yang mengalami masalah. Katanya, ia berulang kali menyatakan kepada staf senior mengenai apa yang dianggapnya sebagai kegagalan prosedur pencegahan bunuh diri dan pelanggaran kerahasiaan. Katanya kepada BBC, ada anggota staf yang membujuk mahasiwa depresi untuk tidak menemui dokter, dan membujuk untuk melakukan sesi konsultasi dengannya saja sekali pun staf itu tidak punya kualifikasi. "Saya dirisak agar bungkam dalam soal prosedur ini. Seluruh kekhawatiran saya diabaikan," katanya. "Mereka menganggap saya debu". Sesudah Tiziana mengajukan aduan resmi untuk meningkatkan prosedur penanganan, Oriel College menawarinya £5.000 kompensasi dengan klasul kerahasiaan, dan ia menerimanya. "Ini perlakuan tidak pantas," katanya. "Mereka memperlakukan saya seperti masalah, ketimbang menangani masalah sesungguhnya". Oriel College mengatakan mereka tak bisa berkomentar terhadap tuduhan Tiziana tapi memastikan bahwa mereka sudah melakukan "penyelidikan menyeluruh" terhadap prosedur dan ketentuan tahun 2013 terkait penanganan permasalahan di lingkungan kampus. Mereka menambahkan, "Kesejahteraan mahasiswa dan staf adalah hal yang sangat serius bagi kami. Kini kami punya staf, dokter eksternal dan staf konseling untuk memberi dukungan." Berapa besar masalahnya? Berdasarkan UU Kebebasan Informasi Publik, BBC News meminta informasi kepada kampus-kampus di Inggris mengenai berapa banyak mahasiswa yang menandatangani perjanjian kerahasiaan informasi. Dan jika ada berapa kompensasi yang pernah dibayarkan kepada mereka. Dari yang diminta, 136 kampus menjawab kecuali dua kampus. Transparansi yang mereka berikan berbeda karena alasan perlindungan data dan kerahasiaan. Dari jumlah itu, 45 universitas menyatakan menggunakan perjanjian kerahasiaan informasi, tetapi tidak semuanya transparan tentang hal ini sehingga sulit dipastikan skala sesungguhnya. Data kami memperlihatkan sejak 2016 ada 300 mahasiswa menandatangani perjanjian itu sesudah mengajukan aduan remsi, dengan total £1,3 juta (sekitar Rp23 miliar) dibayarkan sebagai kompensasi. Kompensasi kepada masing-masing individu besarnya berbeda, mulai dari £250 (Rp4,4 juta) hingga £40.000 (Rp708 juta). Data juga memperlihatkan tak semua mahasiwa yang mengadu menerima kompensasi tapi tetap menandatangani perjanjian kerahasiaan. Tidak jelas kenapa begitu. Tahun 2019, BBC menemukan bahwa berbagai universitas mengeluarkan £87 juta (Rp1,5 trilyun) untuk membayarkan kompensasi kepada staf sejak tahun 2017. Lembaga yang mengatur aduan mahasiswa, Office of the Independent Adjudicator, mengatakan penggunaan perjanjian ini "tidak pantas" dan menyarankan agar dihentikan. Mereka menerima lebih dari 1.500 aduan setahun, dan menanganinya secara "adil dan transparan" agar pihak kampus bisa meniru mereka. Universities UK, yang mewakili 136 institusi menambahkan, "Setiap mahasiswa harus merasa aman dan mendapat dukungan saat menjalani kuliah di universitas. Tercakup di sini adalah perasaan berdaya untuk bicara apabila mereka punya kekhawatiran tertentu."