Keluh kesah ratusan ribu pegawai negeri AS yang tak gajian akibat penutupan pemerintah federal
Sekitar 800 ribu pegawai pemerintahan Amerika Serikat tak mendapatkan gaji pertama mereka di tahun 2019. Penutupan sebagian lembaga federal mencapai titik terburuk dalam sejarah.
Gelombang protes pegawai negeri terus muncul sejak penutupan operasional pemerintah federal AS, salah satunya unjuk rasa di Post Office Square, Boston, Jumat (11/01). Mereka yang tak menerima penghasilan bulan Januari akibat shutdown pemerintah federal AS ini adalah para karyawan bandara, detektif Biro Investigasi Federal (FBI), hingga sipir penjara. Para pelayan publik AS ini seharusnya menerima gaji, Jumat (11/01). Situasi yang terjadi mendorong mereka mengunggah slip gaji ke media sosial. Oscar Murillo, insinyur luar angkasa di Badan Antariksa AS (NASA), menunjukkan slip gaji kosong yang diterimanya ke akun Twitter. Ia mengaku kehabisan uang karena kondisi ini. Sementara pengguna Twitter lainnya, Cat Heifner, mengunggah slip gaji bernilai satu sen yang diterima saudara lekakinya, seorang pengendali lalu lintas udara. Situs jual-beli Craigslist pun dibanjiri iklan para pegawai pemerintahan federal yang berupaya menjual harta benda mereka. Barang-barang itu beraneka rupa, dari kasur hingga boneka lawas. Mereka mencantumkan pula tulisan 'government shutdown specials' alias produk khusus selama penutupan pemerintah federal. "Dijual U$93,88 (Rp1,3 juta) di Wallmart, tapi di sini saya jual US$10 (Rp141 ribu)," demikian tertulis di iklan sebuah kursi goyang. "Kami membutuhkan uang untuk membayar tagihan," tulis sang penjual. Karena diberhentikan sementara waktu, sejumlah pegawai federal mengikuti seleksi guru agar tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan. Keadaan ini berawal Desember lalu saat sebagian lembaga federal ditutup sementara. Presiden AS, Donald Trump menolak menyetujui anggaran federal karena tak memuat biaya pembangunan tembok perbatasan Meksiko. Sebelumnya, Partai Demokrat menolak usulan anggaran Trump sebesar US5,7 miliar (Rp80,3 triliun). Setidaknya 25% dari seluruh badan federal AS tidak akan beroperasi sampai usulan anggaran tersebut disetujui. Sebuah bank makanan di Washington DC melaporkan kantor mereka didatangi gelombang besar para pekerja federal. Radha Muthiah, kepala Capital Area Food Bank, menyebut puluhan sukarelawan kini terus mengemas tas-tas berisi makanan untuk para pegawai negeri yang terdampak shutdown. Dari total 800 ribu pekerja pemerintah federal yang tak gajian, sekitar 350 ribu di antaranya diwajibkan mengambil skema cuti yang mirip pemberhentian sementara. Ribuan pegawai federal itu dilaporkan mengajukan pengambilan tunjangan pemecatan akibat ketidakpastian finansial yang mereka hadapi. Bandara internasional di Miami pun terpaksa tak beroperasi penuh akhir pekan ini karena banyak petugas keamanan yang absen dengan alasan sakit. Bandara Internasional Miami menghentikan sebagian operasional mereka. Penyebabnya, sekelompok petugas keamanan absen karena tak menerima gaji bulanan. Apa solusi pemerintah AS? Badan legislatif AS, baik Senat maupun DPR, berinisiatif mengesahkan regulasi yang memastikan para pegawai negeri itu menerima gaji setelah pemerintah federal kembali beroperasi. Donald Trump dijadwalkan segera meneken rancangan peraturan itu. Rancangan regulasi itu barangkali dapat menjadi penghiburan bagi sebagian pegawai federal yang kini menghadapi depresi. Dalam diskusi terkait keamanan perbatasan bersama pimpinan federal dan pemerintahan lokal, Jumat kemarin, Trump kembali mendesak Partai Demokrat menyetujui usulan anggaran pembangunan tembok perbatasan di Meksiko. "Namakan tembok itu 'buah persik'. Saya tak peduli namanya, tapi kita butuh uang untuk membangun perbatasan itu," kata Trump. Bagaimanapun, pimpinan Demokrat di DPR menyebut saat ini keputusan ada di tangan Trump. "Ketika presiden bertindak, kami akan merespon apapun yang dia lakukan," kata juru bicara Demokrat di DPR , Nancy Pelosi. Pemerintah AS meneruskan program penggantian pagar pembatas antara wilayah mereka dan Meksiko. Proyek ini terancam berhenti karena anggaran yang tak disetujui Kongres. Apa rencana Trump tentang deklarasi status darurat pemerintah? Belakangan Trump mengancam akan mendeklarasikan status darurat nasional. Jika melakukan itu, Trump dapat melampaui kewenangan Kongres dan memperbesar anggaran militer. Namun Trump memutuskan tak mengambil opsi itu karena dapat memicu persoalan konstitusional dan gugatan hukum. Trump menegaskan tetap memiliki pilihan mendeklarasikan situasi darurat nasional, meski berkata, "Saya tidak akan mengambil keputusan itu secara cepat." Meski nantinya pemerintah federal akan kembali beroperasi, para pegawai negeri terancam tetap tak mendapatkan gaji bulan Januari. Merujuk kantor berita Associated Press, penasehat White House, Jared Kushner, merupakan salah satu orang yang memperingatkan Trump soal dampak rencana ini. Sejumlah media massa AS menyebut White House mempertimbangkan mengalihkan sebagian anggaran penanggulangan bencana kawasan Texas dan California untuk pembangunan tembok perbatasan. Namun anggota Kongres dari Partai Republik, Mark Meadows, yang diklaim dekat dengan Trump, membantah isu tersebut.