Foto Tara Basro: Hak perempuan atas tubuhnya dan batasan pornografi
Polemik unggahan foto aktris Tara Basro yang mengkampanyekan body positivity kembali menyembulkan pertanyaan tentang hak perempuan mengekspresikan hak atas tubuhnya dan batasan akan pornografi.
Unggahan foto aktris Tara Basro yang menampilkan dirinya tanpa busana, menghilang dari dunia maya Rabu (04/03) setelah sebelumnya sempat diklaim oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berpotensi melanggar pasal kesusilaan dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Dalam unggahan lain di Instagram, dia memperlihatkan selulit di paha dan lipatan perutnya. Lewat foto tersebut, ia mengampanyekan body positivity, mengajak orang untuk mencintai tubuhnya dan percaya dengan diri sendiri. Lompati Instagram pesan, 1 Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Mariana Amiruddin mengatakan apa yang dilakukan Tara Basro sebagai "membangkitkan kepercayaan diri perempuan". "Tidak ada tujuan untuk membangktikan hasrat seksual, tapi tujuannya lebih ke bagaimana perempuan percaya diri terhadap tubuhnya sendiri," ujar Mariana kepada BBC News Indonesia, Kamis (05/03). Dia melanjutkan, kampanye yang digaungkan Tara Basro sekaligus mengkritik konstruksi patriarki yang membentuk budaya yang beranggapan tubuh perempuan sebagai sesuatu yang negatif dan membenci tubuh perempuan. "Ketika dikampanyekan sebagai sesuatu ekspresi hak-hak perempuan, ekspresi bahwa itu sesuatu yang perlu kita hargai, yaitu tubuh kita sendiri," imbuh Mariana. Banyak warganet yang merespons positif dan mendukung Tara Basro, bahkan mengunggah foto diri yang juga mengkampanyekan body positivity. Seperti yang diungkapkan oleh pengguna Twitter @poutmouz yang mengunggah foto diri, menampilkan perut dan kakinya yang menurutnya besar. Namun, tak sedikit yang menganggap unggahan Tara Basro sebagai pornografi, seperti diungkapkan oleh pengguna Twitter @ayusentris2 Sementara itu, salah satu warganet, Isyana Atharini, menganggap apa yang dikampanyekan Tara Basro dalam unggahannya, tidak cukup merepresentasikan gerakan body positivity, yang biasanya digaungkan oleh individu gemuk yang membebaskan diri dari penghakiman sosial oleh lingkungannya. "Tara Basro kan awalnya sudah kaya perempuan yang "sempurna", bahwa dia jadi kaya seleb. Kita sudah memuja dia sebelumnya. Tapi ketika dia menunjukkan elemen stretch mark, atau selulit atau perutnya yang seperti apa, ketika Tara Basro melakukan itu kaya istilahnya glass elevator, itu malah ngeboost profilnya dia," ujarnya. "Tapi menurutku tidak menyumbang apa-apa pada percakapan soal mengubah standar kecantikan. Menurutku nggak cukup revolusioner, atau nggak cukup radikal walaupun orang-orang menganggapnya seperti itu," imbuhnya. Akan tetapi, pendapat bahwa body positivity hanya bisa diwakili oleh individu gemuk atau dengan kondisi tubuh tertentu, dibantah oleh pengguna Twitter @gitaputrid, yang menganggap apa yang dilakukan Tara Basro adalah menciptakan narasi yang sehat akan tubuh perempuan. Namun, juru bicara Kemenkominfo Ferdinandus Setu pun sempat berpendapat bahwa unggahan foto itu ada unsur ketelanjangan dan berpontensi melanggar pasal tentang kesusilaan dalam UU ITE. "Yang jelas kami melihat itu memenuhi unsur Pasal 27 ayat 1 tentang melanggar kesusilaan. Itu menafsirkan ketelanjangan," ujar Ferdinandus seperti dikutip dari media. "Foto yang ditampilkan itu, seperti yang tadi saya sampaikan, kami akan segera take down, tapi syukur-syukur sudah di-take down sendiri olehnya," imbuhnya kemudian. Kominfo juga menyatakan unggahan Tara tetap mengandung unsur pornografi kendati bagian payudara dan kemaluannya tertutup. Penjelasan Kemenkominfo ini semakin membuat jagad dunia maya semakin ramai dengan komentar-komentar yang mengkritik respons pemerintah akan unggahan Tara Basro itu. Ancaman jeratan pasal kesusilaan dalam UU ITE itu membuat Tara Basro menghapus foto unggahannya tersebut dari dunia maya. Foto tersebut menghilang dari akun Twitternya sejak Kamis (05/03) pagi. Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menilai respons Kemenkominfo sebagai intimidasi terhadap perempuan yang ingin mengekspresikan hak atas tubuhnya. "Tidak ada pilihan, orang dia sudah merasa terancam dengan adanya foto itu. Apalagi dengan dibilang akan terjerat dengan undang-undang ITE. Itu sebetulnya bentuk intimidasi juga pada perempuan yang sedang mengkampanyekan hal-hal yang positif untuk kaumnya sendiri dalam bentuk tema ketubuhan," kata dia. Namun, pada Kamis (05/03), Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menilai unggahan Tara Basro sebagai bentuk seni dan tidak melanggar pasal kesusilaan dalam ITE. Pernyataan ini berbeda dengan keterangan Kemenkominfo sebelumnya yang berpendapat bahwa unggahan foto itu ada unsur ketelanjangan dan berpontensi melanggar pasal kesusilaan di undang-undang ITE. "Karena apa, seni harus dilihat dari aspeknya masing-masing. Sebagian masyarakat yang pasti merasa ada manfaat karena itu bentuk penghormatan, penghargaan terhadap diri. Tapi sebagian juga bisa melihat juga dikait-kaitkan dengan aturan-aturan yang lain, lalu dipertentangkan," kata dia. Pasal karet dan bias gender Betapapun, ini bukan kali pertama ancaman jeratan pasal kesusilaan dalam undang-undang ITE terjadi. Perkumpulan Pembela Kebebasan Berkespresi Asia Tenggara, SAFEnet, mengungkapkan tahun lalu Kemenkominfo mengancam menjerat Youtuber Kimi Hime dengan pasal ini, hingga membuatnya menghapus kontennya karena dianggap vulgar. Kepala Sub Divisi Digital At-Risks SAFEnet yang fokus pada isu kekerasan berbasis gender online, Ellen Kusuma, mengatakan bukan tidak mungkin pasal ini digunakan kembali untuk mengintimasi perempuan yang lain. "Pasal 27 ayat 1 ini bisa digunakan kembali untuk secara langsung mengintimidasi perempuan utamanya, ketika dia ingin berekspresi menggunakan tubuh mereka," kata dia. Adapun bunyi Pasal 27 ayat 1 UU ITE adalah sebagai berikut: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." SAFEnet mengatakan bukan tidak mungkin pasal ini digunakan kembali untuk mengintimasi perempuan yang lain. Ellen menyebut pasal ini sebagai "pasal karet" dan "bias gender". Pasalnya, tidak ada definisi yang jelas terkait kesusilaan dalam UU ITE. "Pun, kalau dicek di KUHP itu juga tidak ada definisi yang jelas tentang kesusilaan. Jadi susila ini apa, tindakan kesusilaan itu apa? Apakah asusila itu selalu berdasar pada tubuh perempuan?" "Ini kita yang masih tidak tahu, definisi belum jelas. Makanya kita melihat pasal 27 ayat 1 ini karet," kata dia. Sementara, dalam UU Anti-Pornografi dijelaskan bahwa sesuatu disebut produk pornografi apabila ada unsur ketelanjangan atau yang mengesankan ketelanjangan. Sementara di postingan Tara Basro tidak ada alat kelamin yang terlihat dengan jelas, harusnya tidak bisa disebut dengan pornografi ya," kata Ellen. SAFEnet mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang tidak memiliki kejelasan unsur sehingga bersifat multitafsir dan pada implementasinya memiliki bias gender yang merugikan perempuan.