Kasus asrama Papua di Surabaya: Polda Jatim periksa perwakilan ormas
Koordinator lapangan dalam aksi di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Tri Susanti, mendatangi Polda Jawa Timur pada Senin (26/08) guna diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan ujaran kebencian.
Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (21/8). Tri Susanti, didampingi pengacara dan sejumlah rekannya, masuk ke ruang Subdit III Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim. Susi mengaku pemanggilan ini secara individu, bukan mewakili ormas. "Saya ndak tahu karena saya tidak bisa komunikasi. Yang saya tahu hanya saya saja. Jumat malam (suratnya sampai) untuk (diperiksa) hari ini," kata Tri Susanti kepada wartawan sebagaimana dilaporkan Roni Fauzan untuk BBC News Indonesia. Secara terpisah, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, mengatakan sebanyak tujuh orang perwakilan organisasi masyarakat diperiksa terkait insiden di asrama mahasiswa Papua, Jumat (16/8) lalu. Salah satunya, menurut Kombes Pol Frans Barung Mangera, adalah Anggota Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI), Tri Susanti alias Susi. "Tujuh orang ini satunya adalah yang semua media sudah merangkumnya yaitu Susi," katanya kepada wartawan. Ia menambahkan, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan ujaran kebencian. "Ya mengenai dugaan ujaran kebencian atau hate speech yang dilakukan oleh masyarakat, ormas atau organisasi kepemudaan," ujarnya. Sejumlah anggota Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim bersiap masuk ke dalam Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan 10, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/08). Transparansi penegakan hukum Sementara itu, komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan kunjungan ke Surabaya untuk memantau perkembangan proses hukum atas dugaan tindakan rasisme di asrama mahasiswa Papua. "Untuk di Surabaya memang dari kemarin kami sudah datang, sampai besok, terus kami akan mencoba membuat rekomendasi apa yang harus dilakukan," tuturnya kepada wartawan Roni Fauzan di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Proses penegakan hukum dalam kasus ini, kata Choirul Anam, begitu penting karena akan menjadi titik balik. "Penegakan hukum ini akan menjadikan titik balik, apakah (dampaknya) di Papua akan merasa adil ataukah tidak, akan bisa meredam ketegangan ataukah tidak. Nah penegakan hukum ini yang menuntut akuntabilitas dan transparansi," ujar Choirul Anam. Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, berkunjung ke Surabaya untuk memantau perkembangan proses hukum atas dugaan tindakan rasisme di asrama mahasiswa Papua. Lebih jauh, Choirul Anam menjelaskan mengenai rekomendasi yang akan dibuat Komnas HAM. Yang pertama, adalah soal akuntabilitas dan transparansi terkait penegakan hukum kepada oknum TNI yang diduga melakukan tindakan rasisme. Mekanisme hukumnya adalah koneksitas antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum yang harus diinisiasi oleh Kejaksaan Agung. Yang kedua, untuk menjawab ekspresi kerinduan masyarakat Papua soal keadilan. "Presiden Jokowi harus menjawab rasa keadilan itu. Yang di depan mata itu kasus Wasior dan Wamena, yang statusnya sudah beberapa tahun di Kejaksaan Agung dan macet. Yang berikutnya juga kasus Paniai 2014," ungkap Choirul Anam. Ketika ditanya dugaan pelanggaran oleh aparat keamanan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, menurutnya, pendalaman perlu dilakukan. "Kami mengapresiasi tindakan TNI yang langsung mengganti Dandimnya dan melakukan penyidikan. Tapi itu nggak cukup, ya harus diadili, nggak boleh hanya dengan tindakan administrasi," pungkasnya.