Australia janji 'tidak merugikan' Indonesia
Pemerintah Indonesia menerima penjelasan Australia terkait asksi penyadapan yang diilakukan negara itu terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menterinya pada tahun 2009 lalu.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima komitmen yang ditunjukkan Australia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada wartawan di Jakarta hari Selasa (26/11) mengatakan melalui surat yang dikirimkan oleh PM Tony Abbott, Australia telah menunjukan komitmen untuk menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia. "Setelah saya membaca paling tidak ada tiga hal yang saya anggap penting dan mendasar dan pertama adalah keinginan Australia untuk menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang sesungguhnya dewasa ini berada dalam kondisi yang kuat dan terus berkembang," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kedua komitmen perdana menteri Australia untuk tidak melakukan sesuatu di masa depan yang merugikan dan mengganggu Indonesia." Presiden Yudhoyono juga mengatakan bahwa perdana menteri Australia setuju dan mendukung usulannya untuk menata kembali kerjasama bilateral termasuk soal pertukaran intelijen dengan menyusun protokol dan kode etik yang disebutnya harus jelas, adil dan dipatuhi. Soal bagaimana kelanjutan kerjasama Indonesia dengan Australia pasca jawaban PM Abbott, Presiden Yudhoyono menjelaskan masih ada sejumlah hal yang perlu dilakukan sebelum hubungan kedua negara ini pulih kembali. Penjelasan dari Singapura dan Korsel Presiden Yudhoyono mengatakan dia akan mengirim utusan khusus atau menteri luar negeri untuk mendiskusikan secara mendalam sejumlah hal termasuk isu-isu yang sensitif terkait hubungan kedua negara pasca peristiwa penyadapan ini. "Setelah kedua negara terutama Indonesia memiliki kembali kepercayaan atau trust dan protokol serta kode etik benar-benar dijalankan maka kerjasama bilateral yang membawa manfaat bersama bisa kita lanjutkan termasuk kerjasama militer dan kepolisian." Indonesia telah menghentikan sejumlah kerjasama dengan Australia pasca terungkapnya peristiwa penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Salah satu bentuk kerjasama yang dihentikan adalah penanganan kasus penyelundupan manusia yang kerap terjadi di perbatasan kedua negara. Dalam penjelasannya, Presiden Yudoyono juga menanggapi kabar aksi penyadapan yang dilakukan oleh Singapura dan Korea Selatan seperti yang tersebar sejumlah media. Kedua negara seperti dilaporkan dalam sejumlah media kedua negara ikut membantu Amerika Serikat dan Australia menyadap komunikasi di sejumlah negara Asia. Seperti dalam kasus penangangan terhadap insiden penyadapan yang dilakukan oleh Australia, pemerintah Indonesia berencana untuk memanggil duta besar kedua negara itu. "Saya sudah instruksikan menteri luar negeri kita untuk meminta penjelasan dari duta besar dari dua negara itu," kata Yudhoyono. Sebelumnya Jakarta telah menyatakan kemarahan atas munculnya bocoran intelejen yang menyebut Australia bekerja sama dengan AS menyadap sejumlah komunikasi pejabat di Indonesia. Dalam pemberitaan yang mengemuka pekan lalu, pejabat yang diduga menjadi korban penyadapan termasuk Presiden Yudhoyono sendiri beserta Ibu Negara, Ani Herawati.