Papua: Akses internet diblokir, Dewan Pers sebut langkah itu 'lebih berbahaya dari hoaks'
Lebih dari sepekan, pemerintah memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat dengan dalih khawatir penyebaran berita bohong dapat memicu kerusuhan.
Aksi massa Papua pada 19 Agustus lalu. Namun Dewan Pers dan sejumlah organisasi jurnalis meminta pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat dicabut karena dianggap "lebih berbahaya." "Karena itu justru menimbulkan kebingungan orang di mana pun untuk mencari hal yang benar," kata Anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar usai melakukan pertemuan dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kominfo di kompleks Istana Presiden, Jumat (30/08). Djauhar menambahkan pemblokiran data internet di Bumi Cendrawasih justru menimbulkan 'kesimpangsiuran informasi'. Saat ini masyarakat di Papua memperoleh informasi dari mulut ke mulut. "Ini lebih bahaya dari hoaks," katanya. Pertemuan ini juga melibatkan perwakilan dari sejumlah organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Di antara yang merasakan termasuk Syaifullah, yang bekerja di Jayapura. Bersama rekan-rekannya, ia bercerita membicarakan untuk kembali ke rumah atau berdiam di kantor di kawasan Polimak di tengah demonstrasi. Ia mengatakan informasi amuk massa unjuk rasa masih simpang siur dengan laporan soal pembakaran, pengrusakan, pelemparan, penjarahan, namun tidak bisa dikonfirmasi. Khawatir akan keluarga di rumah Massa turun ke jalan memprotes kejadian di Surabaya dan Malang. Internet sudah lebih dari sepekan diblokir, sementara jaringan selular di Kota Jayapura dan sekitarnya terputus. Kantor Syaifullah masih bisa terkoneksi dengan internet karena tidak menggunakan penyedia jaringan indihome, sehingga bisa berhubungan dengan dunia luar. "Kalau tinggal di kantor beberapa teman khawatir dengan keluarga di rumah," cerita Daeng Ipul-panggilan Syaifullah, saat dihubungi BBC Indonesia, Jumat (30/08). "Jadi sempat agak bingung juga, sampai akhirnya memutuskan kita pulang konvoi ke arah rumah masing-masing," kata Daeng Ipul menggambarkan hari kerusuhan di kawasan Kota Jayapura Kamis (29/08). Tapi pilihan untuk keluar kantor berarti kehilangan komunikasi dengan dunia luar. Saat hendak pulang, jalur utama menuju rumah ditutup dan akhirnya mereka mengambil jalur alternatif lewat gunung-gunung, melewati perkampungan orang asli Papua. "Sepanjang jalan kecemasan bertambah. Karena benar-benar saling menduga-duga," kata Daeng Ipul. Kerusuhan di sejumlah kota termasuk di Jayapura, Manokwari dan Fak Fak. Setiba di rumah di kawasan Abepura, warga perumahan mengajak berjaga malam. "Ronda sampai pagi. Jadi sepertinya di semua perkampungan warga, perumahan, pendatang utamanya, itu semua berjaga," tambah Daeng Ipul. Di lokasi lainnya, warga Jayapura lain, Rio memutuskan pulang cepat dari kantornya di kawasan gedung Gubernur Papua - titik kumpul massa unjuk rasa, saat kerusuhan terjadi di Kota Jayapura, Ia makin cemas karena kondisi istrinya yang sedang hamil sembilan bulan, bekerja terpisah jarak di Abepura. "Sebelum balik dari kantor, masih sempat komunikasi sebelum telepon terputus, (dengar) bahwa ada pergerakan massa ke kantor istri saya," katanya kepada BBC Indonesia, Jumat (30/08). Setelah melewati ribuan pengunjuk rasa, Rio mencari jalan yang aman dari massa aksi untuk kembali pulang ke rumah di kawasan Entrop. Semua saluran komunikasi terputus. "Saya hanya bisa tahu setelah saya pulang ke rumah. Istri saya ternyata sudah sampai di rumah duluan," kata Rio yang kemudian memilih berdiam diri di dalam rumah, Kamis kemarin. Rio mengutarakan kekecewaan karena saluran komunikasi terputus. "Kalau situasi darurat, komunikasi jangan dibatasi. Karena bagaimana saya tahu istri saya ada di rumah atau tidak. Dia aman atau tidak," katanya. Baik Daeng Ipul dan Rio mengatakan situasi di wilayahnya masih mencekam pada Jumat (30/08): jalan sepi, pertokoan tutup dan warga masih berjaga-jaga. Tapi keduanya tak melihat adanya pengumpulan massa. Yang terjadi di Jayapura, ada yang memotong kabel utama jaringan optik Telkom Sementara itu, jurnalis yang bekerja di Kota Jayapura, Lucky Ireeuw mengaku kantornya Cendrawasih Post tidak akan menerbitkan surat kabar selama dua hari ke depan. Kebijakan kantor meminta seluruh jurnalisnya untuk berdiam diri di rumah sampai situasi kondusif. "Kalau siang boleh keluar, tapi malam tidak," katanya saat dihubungi BBC Indonesia, Jumat (30/08). Gara-gara akses internet diblokir, media online-nya juga tidak bisa memberikan informasi dengan cepat kepada masyarakat, jelas Lucky. "Misalnya aksi demonstrasi kemarin itu, mau kita tulis berita sudah dapat di lapangan, tapi untuk meng-upload-nya ke online kita itu tidak bisa." Selain itu, kata Lucky, pemblokiran akses internet juga merampas hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. "Ada isu merebak di mana-mana, kita mau mengecek tidak bisa, akhirnya beredar dari mulut ke mulut, malah membuat kecemasan makin meningkat," kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura ini. Kerusuhan di Jayapura pada Kamis (29/08) diwarnai dengan pembakaran puluhan kendaraan, gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), pertokoan, rumah warga, hingga pelemparan batu ke arah hotel atau perkantoran. Komunikasi telepon dan SMS terputus sejak sore hingga malam disertai listrik padam di sejumlah titik Kota Jayapura. Pemerintah mengakui masih memblokir akses internet data di Papua dan Papua Barat, tapi membantah telah memutus jaringan seluler di Kota Jayapura. "Kebijakan pemerintah hanya melakukan pembatasan atas layanan data (tidak ada kebijakan black out) sementara layanan suara (menelepon/ditelepon) serta SMS (mengirim/menerima) tetap difungsikan," kata Menkominfo, Rudiantara dalam keterangan tertulis kepada BBC Indonesia, Jumat (30/08). Rudiantara menambahkan, "Yang terjadi di Jayapura, ada yang memotong kabel utama jaringan optik Telkom yang mengakibatkan matinya seluruh jenis layanan seluler di banyak lokasi di Jayapura." Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto bersikukuh pemerintah tetap memblokir akses internet di Bumi Cendrawasih. "Kalau ini (akses internet) dilepas, tapi langsung ada komunikasi yang merusak bagaimana?" katanya usai menggelar jumpa pers di Kantornya, Jumat (30/08). Dalam keterangan pers sebelumnya, Wiranto mengatakan pemblokiran akses internet untuk kepentingan keamanan nasional. "Semata-mata bukan karena kita ini sewenang-sewang. Bukan. Ini merupakan satu upaya mengamankan negeri ini, bersama-sama memiliki negeri ini, sehingga berkorban untuk 2 - 3 hari tidak lihat gambar kan nggak apa-apa," katanya. Usulan media center di Papua Djauhar menambahkan pertemuan ini mengerucut dengan usulan adanya lembaga otoritatif yang bisa memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. Lembaga ini bisa mengkonfirmasi atau mengklarifikasi informasi-informasi yang beredar di masyarakat. "Kami minta secepatnya... Kalau ada lembaga otoritatif, bisa menjelaskan ini lho yang benar," kata Djauhar. Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP, Theo Litaay belum mau berkomentar tentang pemblokiran internet di Papua. "Kalau soal internet via Kominfo saja, biar satu pintu," katanya dalam keterangan tertulis kepada BBC Indonesia. Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani menutup mulut dan hanya menggelengkan kepala kepada wartawan usai pertemuan tertutup tersebut. Akses internet diblokir sampai waktu tidak tentu Sejak Rabu (21/08) hingga Jumat (30/08) pemerintah menutup akses internet di Papua dan Papua Barat. Pemblokiran ini menyusul aksi unjuk rasa solidaritas anti-rasialisme yang diwarnai kericuhan seperti di Manokwari, Jayapura dan tempat lainnya, pekan lalu. Juru bicara Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan pemerintah memblokir internet dengan alasan keamanan. Ketika ditanya kapan akses internet di Papua akan dibuka? Ia menjawab singkat, "Belum," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/08). Dalam evaluasinya, Kominfo menemukan 33 konten dan total 849 tautan informasi hoaks dan provokatif terkait isu Papua disebarkan ke ratusan ribu pemilik akun media sosial facebook, Instagram, twitter dan youtube. "Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat," kata Ferdinandus. Di sisi lain, Ketua AJI Jayapura, Lucky Ireeuw menilai alasan berita bohong atau hoaks yang dikhawatirkan pemerintah sebagai sesuatu yang 'mengada-ada'. Sebab, menurut dia, pemerintah memiliki sumber daya dan teknologi untuk melacak dan memukul balik hoaks. "Punya teknologi untuk melacak, dan bisa segera dihukum (pelakunya)," katanya. "Tapi media terkena imbas seperti ini, akhirnya ke publik, mereka tidak bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya kita memiliki keterbatasan untuk memberikan informasi kepada masyarakat," jelas Lucky.