Dukungan dan kecaman buat kartunis Jepang yang menyindir proyek kereta cepat
Perdebatan soal komikus Jepang yang menyindir Presiden Jokowi serta proyek kereta cepat menjadi ramai di media sosial.
Model kereta cepat yang dipamerkan di sebuah mal di Jakarta, Agustus 2015, dan akan dibangun bekerjasama dengan Cina lewat PT KCIC. Akun Twitter dan Facebook kartunis Onan Hiroshi sempat hilang sebelum kemudian muncul lagi. Lewat akun media sosialnya, Hiroshi bebrapa kali mengunggah fotonya yang meminta maaf dengan posisi menundukkan kepala dalam-dalam sampai seperti menyembah atau 'dogeza'. Dalam terjemahan bahasa Jepang akan permintaan maafnya itu, Hiroshi menulis, "Pengemis adalah ekspresi yang memang berlebihan. Saya marah dan terlalu bersemangat dan darah naik ke kepala saya. Sekarang saya sudah sadar. Indonesia, pejabat pemerintah, saya meminta maaf. Saya malu dengan perilaku saya yang tidak dipikirkan. Saya akan menarik pernyataan tersebut. Saya betul-betul meminta maaf." Lewat gambar ilustrasi yang kemudian dihapus, Hiroshi memperlihatkan kerja sama antara Indonesia dan Jepang untuk melakukan proyek kereta cepat. Meski Jepang sudah melakukan proses pengumpulan data, dia menggambarkan bahwa kemudian proyek itu diberikan ke Cina yang bersedia memberi harga lebih murah. Pada panel selanjutnya, digambarkan bahwa akibat tuntutan menjelang pemilihan presiden pada 2019, Cina tak lagi memberi investasi karena proses pembebasan lahan untuk kereta cepat yang belum mulai, sehingga Jokowi menjanjikan proyek pembuatan kereta cepat ke Surabaya pada Jepang. Di panel gambar terakhir, PM Jepang Shinzo Abe yang didekati oleh Presiden Jokowi digambarkan sedang mengingat-ingat atau membayangkan bagaimana proyek kerjasama kereta cepat ke Bandung yang batal berjalan, sementara ada orang-orang Jepang yang digambarkan menyamakan Presiden Jokowi dengan pengemis. Beberapa netizen pun mengecam Onan Hiroshi, dari yang meminta agar Kapolri untuk menangkapnya sampai yang menyebut bahwa kritik itu tak pantas dilakukan karena ini adalah soal "etika sosial". Netizen lain berpendapat bahwa Hiroshi "tak berhak mengolok-olok" Presiden Jokowi. Kemunculan kartun tersebut kemudian ditanggapi oleh akun-akun di media sosial yang bernada mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dengan melakukan 'cek fakta'. Sementara yang lain, ada juga yang berusaha 'menggalakkan' penggunaan tagar #IndonesiaBukanPengemis untuk menanggapi kartun tersebut. Menurut pencatatan Spredfast, tagar itu sendiri tidak terlalu banyak digunakan, hanya ada di kurang lebih 500 cuitan. Sementara itu, tak sedikit juga dari warganet yang memberikan 'dukungan' atau sedikitnya pemakluman atas kartun Hiroshi. Ada juga warganet yang merasa heran akan kecaman yang diluncurkan pada Hiroshi dan menyatakan bahwa dia tidak salah, selain juga kemudian membandingkannya dengan kritik sosial yang dilakukan oleh Iwan Fals. Ini bukan pertama kalinya Presiden Jokowi muncul dalam karikatur karya ilustrator luar negeri. Sebelumnya, kartunis Singapura, Heng Kim Song, menggambar Presiden Jokowi yang siap menyiram tanaman, yang diibaratkan sebagai kelompok radikal, dengan racun. Karikatur yang muncul pada 16 Juli 2017 di situs New York Times itu bertepatan setelah Presiden Jokowi menandatangani perpu ormas yang berdampak pada pembubaran kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, atau sosok yang mirip dengannya, malah pernah muncul dalam sebuah komik Jepang. Sementara itu, di Malaysia, seorang seniman dihukum penjara dan denda karena membuat karikatur yang dianggap 'menghina' Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Lewat karyanya, Fahmi Reza menggambarkan Najib Razak sebagai badut dengan hidung dan bibir tebal berwarna merah serta alis mata panjang. Karikatur itu banyak digunakan dalam aksi unjuk rasa menentang PM Razak, yang mendapat banyak kecaman karena penanganan skandal keuangan yang melibatkan dana investasi 1MDB atau 1Malaysia Development Berhad yang dibentuknya. Pengacara yang mewakili Fahmi, Syahredzan Johan, mengatakan seniman berusia 40 tahun tersebut kecewa dengan keputusan pengadilan di Ipoh, Selasa (20/02), yang menyatakan dia melanggar undang-undang yang melarang penyebaran materi internet yang menghina.