Tokoh dan aktivis oposisi Kamboja ditolak masuk ke pesawat saat akan pulang menjelang peringatan kemerdekaan
Politikus oposisi Kamboja yang selama ini memilih tinggal di pengasingan ditolak masuk pesawat dalam proses "check-in" di Paris ketika ia bermaksud terbang kembali ke negaranya.
Sam Rainsy in Paris in November: 'They had instructions from very high up not to allow me to board' Sam Rainsy berencana untuk kembali ke Kamboja dan memimpin perlawanan warga Kamboja untuk "memperjuangkan kehidupan yang lebih baik", melawan Perdana Menteri Hun Sen yang digambarkannya sebagai "diktator brutal". Hun Sen memimpin Kamboja sejak tahun 1985. Partai yang dipimpin Rainsy dibubarkan sebagai bagian dari tindakan keras terhadap oposisi dan sejak itu ia mengasingkan diri di Paris. "Saya sangat kaget karena rakyat membutuhkan saya di Kamboja," kata Rainsy di bandara Charles de Gaulle sesudah ia ditolak masuk pesawat maskapai Thai Airways. Ia bermaksud terbang ke Bangkok kemudian ke Kamboja, tapi ia menyatakan gerai check-in "mengatakan telah menerima perintah dari pejabat yang sangat tinggi posisinya untuk melarang saya naik ke pesawat". Ia bertekad untuk mencari pesawat lain dan tetap terbang ke Kamboja hari Sabtu (09/11), yang bertepatan dengan peringatan kemerdekaan negara itu. Hun Sen menyatakan Rainsy akan ditangkap jika mencoba memasuki Kamboja. Ia juga meminta negara-negara tetangga untuk melarangnya transit, serta meminta kepada maskapai penerbangan untuk tak menerimanya sebagai penumpang. Duta Besar Kamboja untuk Indonesia Hor Nambora (berdiri) mengkonfrontasi Mo Sochua (duduk berbaju biru) saat mengadakan jumpa pers di Jakarta (06/11). Malamnya Sochua terbang ke Kuala Lumpur dan ditahan di bandara KLIA selama 24 jam sebelum dilepaskan. Ditahan di Malaysia Hari Kamis (07/11), Malaysia sempat menahan Mu Sochua - wakil Rainsy di partai oposisi yang kini dilarang - yang mencoba memasuki Kamboja. Sochua terbang dari Jakarta hari Rabu (06/11) di mana ia juga mengadakan jumpa pers. Dilaporkan oleh media di Indonesia, Duta Berar Kamboja untuk Indonesia sempat mendatangi jumpa pers tersebut dan terjadi perdebatan antara sang duta besar dengan Sochua. Mo Sochua ditahan selama 24 jam di bandara Kuala Lumpur International Airport untuk selanjutnya diberi kesempatan beberapa hari untuk tinggal di ibu kota Malaysia itu. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad seperti dikutip media Malaysia mengatakan mereka akan mencarikan negara ketiga yang bisa menampung sosok oposisi Kamboja berusia 65 tahun ini. Katanya Malaysia tak ingin ikut campur dalam politik negara tetangga. "Sesuai prinsip kami, khususnya negara-negara ASEAN, kami tak ikut campur urusan dalam negeri masing-masing," kata Mahathir dikutip media Malaysia. Hari Selasa ((05/11) imigrasi Malaysia juga menahan dua orang pegiat oposisi Kamboja saat mereka menunggu pesawat yang akan membawa mereka ke Thailand. Keduanya kemudian diperbolehkan masuk ke Malaysia. Upaya Kamboja untuk menghentikan politikus oposisi pulang ke negara mereka sendiri dikutuk oleh Amnesty International dan Human Rights Watch. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Phnom Penh mengatakan tindakan ini mencerminkan "peningkatan penindasan terhadap oposisi politik". Hun Sen (centre) saat ini merupakan salah satu kepala pemerintahan paling lama berkuasa di dunia. Siapa Sam Rainsy? Rainsy adalah salah satu pemimpin oposisi dan ia tinggal di Paris sejak tahun 2015. Ia menghadapi beberapa tuntutan hukum di Kamboja, yang menurut pengikutnya dipenuhi motivasi politik. Partainya Cambodian National Rescue Party (CNRP) untuk beberapa waktu sempat dipandang sebagai ancaman terbesar terhadap pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen. Partai ini dibubarkan tahun 2017 oleh Mahkamah Agung berdasarkan aduan dari pemerintah bahwa mereka berkomplot dengan pemerintah AS untuk menjatuhkan pemerintah Kamboja. Selama beberapa tahun, banyak pimpinan partai yang lari keluar negeri menghindar dari persekusi politik. Tahun 2017, pimpinan CNRP lain Kem Sokha dipenjara di Phnom Penh dengan tuduhan yang bersifat politis. Setahun kemudian ia dilepaskan dengan jaminan, tapi hingga kini masih berada dalam status tahanan rumah. Sesudah Rainsy mengumumkan niat untuk kembali, pemerintah Kamboja telah menangkap puluhan tokoh oposisi. Kamboja sedang bersiap untuk perayaan kemerdekaan ke-66 akhir pekan ini dan para pemimpin oposisi yang tinggal di luar negeri berniat menggunakan momentum perayaan itu untuk kembali ke sana. Apakah realistis bagi Rainsy untuk kembali? Sulit melihat kemungkinan ia kembali ke Kamboja. Phnom Penh menyatakan mereka akan menangkapnya dan telah meminta seluruh negara tetangga di Asia Tenggara untuk menolaknya masuk. Hun Sen juga mengirim pasukan ke perbatasan Thailand untuk mencegah Rainsy atau tokoh oposisi lainnya masuk lewat darat. Para pengamat juga menyangsikan apakah Rainsy sungguh-sungguh ingin kembali. "Sam Rainsy masih sangat populer di Kamboja," kata Virak Ou, seorang analis politik di Phnom Penh kepada BBC. Dijelaskannya, politik Kamboja terpolarisasi antara Hun Sen dan Sam Rainsy. "Ini bisa jadi cuma akal-akalan untuk mendapat perhatian. Sam Rainsy tak pernah serius ingin kembali ke Kamboja hanya untuk ditangkap." Ou mengatakan tujuan sesungguhnya adalah untuk memprovokasi pemerintah Kamboja "agar bereaksi sedemikian rupa untuk mencegah kompromi antara Kamboja dan Uni Eropa". Saat ini Uni Eropa sedang mempertimbangkan apakah akan memberlakukan sanksi kepada Kamboja sebagai reaksi atas meningkatnya kepemimpinan yang otoriter. "Ini sejalan dengan strategi Rainsy yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir: mencoba untuk meraih campupr tangan internasional," kata Ou. Siapa yang memerintah Kamboja? Selama lebih dari tiga dekade, negeri ini diperintah oleh Perdana Menteri Hun Sen. Ia awalnya mendapat pujian untuk pertumbuhan ekonomi dan perdamaian sesudah kehancuran yang disebabkan oleh rezim Khmer Merah - rezim yang bertanggung jawab terhadap salah satu pembantaian massal terburuk Abad ke-20. Industri garmen Kamboja bakal terpukul seandainya Uni Eropa menerapkan sanksi terhadap Kamboja. Namun ia perlahan dipandang sebagai figur otoriter yang tak mentolerir perubahan politik yang nyata. Ketika partainya, Cambodian People's Party (CPP) kelihatan akan kalah dalam pemilu 2018, pemerintah menuduh partai oposisi merencanakan kudeta dan melarang mereka. Ini membuat Kamboja secara efektif menjadi negara dengan satu partai di bawah CPP. Hun Sen tak memperlihatkan niatan untuk melepaskan kekuasaan. Pemilu diadakan setiap lima tahun - dan Hun Sen bertekad akan tetap berkuasa setidaknya untuk dua periode lagi.