Kasus FPI latihan bela negara 'akibat ketidakjelasan konsep'
Ketidakjelasan konsep dan tujuan bela negara mengakibatkan kemunculan kasus pelatihan bela negara untuk anggota Front Pembela Islam (FPI) di Lebak, Provinsi Banten, yang difasilitasi oleh Komandan Distrik Militer setempat, kata aktivis HAM.
FPI mengunggah aktivitas latihan bela negara di Lebak, Provinsi Banten, melalui akun Instagramnya. Pimpinan LSM Imparsial, Al Araf, mengatakan, tujuan, program, maksud dan prasyarat tentang siapa yang berhak ikut dalam bela negara belum jelas, karena sejauh ini Undang-undang (UU) Bela Negara belum terealisasi. "Jika bela negara dilakukan tanpa konsep yang jelas, maka ruang-ruang potensi terjadinya upaya paramiliter untuk tujuan-tujuan tertentu menjadi sangat dimungkinkan dan akhirnya menimbulkan kontroversi seperti yang terjadi di Banten," kata Al Araf kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Senin (09/01) siang. Sejauh ini yang menjadi patokan Kementerian Pertahanan dalam mencetuskan program bela negara adalah UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan, tetapi menurut Al Araf itu tidaklah cukup. Program bela negara telah dimulai sejak pertengahan Oktober 2015 oleh Kementerian Pertahanan, walaupun muncul kritikan dari pegiat HAM dan sejumlah politisi di DPR karena konsepnya dianggap belum jelas. Ketika itu antara lain muncul usulan agar program ini diserahkan tanggungjawabnya kepada Kementerian Pendidikan dan bukan Kemenhan, karena konsep bela negara lebih banyak bersentuhan dengan aspek kognitif. "Kalau aspek kognitif, maka instrumen paling efektif untuk membangunnya adalah Kementerian Pendidikan, bukan Kemenhan," kata Al Araf. Kritikan lainnya adalah konsep bela negara yang diluncurkan Kemenhan dianggap identik dengan wajib militer. Walaupun telah dibantah oleh Kemenhan, tuduhan itu muncul kembali, setelah terungkapnya pelatihan bela negara yang melibatkan FPI dengan difasilitasi oleh Kodim di Lebak, Provinsi Banten. Dan setelah menimbulkan gelombang kritik di media sosial, pimpinan TNI melalui Panglima Kodam Siliwangi, Mayjen Muhammad Herindra, memutuskan untuk mencopot Letkol Ubaidillah dari posisinya sebagai Komandan Distrik Militer 06/03 Lebak, Provinsi Banten. Senin (09/01) pagi, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI M Herindra mengatakan Ubaidillah dicopot dari jabatannya karena melanggar standar operasional prosedur (SOP) di internal TNI terkait pelatihan bela negara yang melibatkan FPI. "Pelaksanaan bela negara tersebut tidak melalui SOP yang seharusnya dilakukan, sehingga saya mengambil langkah Dandim saya copot," kata Herindra kepada wartawan di Serang. "Dia tidak izin dengan saya, maka saya mengatakan pelanggaran serius. Maka saya ambil keputusan bersalah dan saya copot jabatannya dan besok (Selasa, 10 Januari) ada pejabat baru," jelas Herindraa Foto-foto di Instagram FPI Diduga difasilitasi oleh Kodim Militer atau Kodim 06/03 Lebak, pelatihan bela negara yang melibatkan 120 orang anggota FPI, mendapat reaksi keras dari masyarakat, setelah FPI mengunggah kegiatan itu di akun Instagram mereka, Sabtu (07/01). Dalam akun Instagramnya, FPI menyebut "TNI dan FPI menggelar PPBN (Pelatihan Pendahuluan Bela Negara) serta tanam 10.000 pohon di Lebak Banten." Ada tiga foto yang memperlihatkan seorang anggota TNI menyematkan sesuatu di pundak kiri salah-seorang anggota FPI yang mengenakan seragam warna putih. Dua foto lainnya memperlihatkan dua anggota FPI tengah merayap dan menaiki tali. Sejauh ini belum ada tanggapan resmi pimpinan pusat FPI, FPI Lebak atau FPI Provinsi Banten. "Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang anti kemajemukan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara," kata pimpinan LSM Setara, Hendardi. Pada Minggu (08/01), Komando Daerah Militer III Siliwangi, melalui keterangan tertulis kepada media, membenarkan bahwa kegiatan itu melibatkan TNI, tetapi pesertanya bukan hanya FPI. Menurut Kepala penerangan Kodam III Siliwangi, Kolonel Arh M Desy Arianto, kegiatan itu dilakukan untuk menanamkan disiplin lewat kegiatan baris-berbaris, outbound dan mengajarkan wawasan kebangsaan. Pernyataan ini justru menimbulkan reaksi keras dari masyarakat melalui media sosial, terutama para pegiat HAM, diantaranya pimpinan LSM Setara, Hendardi. "Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang antikemajemukan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara," tulisnya dalam pesan tertulis kepada BBC Indonesia, Minggu (08/01). 'Salahi prosedur' Belakangan, Desy Arianto menjelaskan bahwa pelatihan bela negara itu menyalahi prosedur. Dia menyatakan, kegiatan tersebut seharusnya mendapatkan persetujuan terlebih dulu secara hirarkis melalui Komandan Resor Militer dan Komandan Daerah Militer. Pertengahan Oktober 2015 lalu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan akan mewajibkan warga Indonesia untuk ikut program bela negara. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin menolak anggapan bahwa bela negara sama dengan wajib militer. Seorang pejabat di Kemenhan menyatakan dasar hukum program bela negara adalah UUD 1945 Pasal 27 dan UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan. Para pegiat HAM mengkritik program bela negara ini identik dengan wajib militer, tetapi dalam wawancara dengan BBC Indonesia, Oktober 2015, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin membantahnya. "Kurikulum pelatihan bela negara tidak ada materi militernya sama sekali, yang ada baris berbaris," kata Hartind, saat itu. "Inti dari kurikulum ialah lima nilai dasar, yakni cinta Tanah Air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, serat memiliki kemampuan awal dalam bela negara baik fisik maupun nonfisik," jelasnya.