Berapa banyak suara hilang dalam 'kecurangan' di Pilkada Jakarta?
Sejumlah laporan dugaan kecurangan Pilkada Jakarta ramai diunggah di media sosial terutama oleh pendukung Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Tapi seberapa menentukan pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap hasil akhir?
Sebuah video live di Facebook yang diunggah Alvin Herlia, misalnya, menunjukan adanya masalah di sebuah TPS di Kelapa Gading. "Kemarin banyak warga yang datang tanpa formulir C6 tapi membawa E-KTP namun tidak dapat mencoblos," katanya pada BBC Indonesia. Ketika itu, menurut Alvin, surat suara masih banyak tetapi tidak dibolehkan karena surat pernyataan yang tersedia di TPS hanya sedikit. Menurut aturan, warga yang tidak terdaftar dalam DPT masih bisa memilih dengan membawa E-KTP ke TPS pada pukul 12.00-13.00 siang. Para pemilih ini kemudian diminta menandatangani surat pernyataan (yang disediakan di TPS) yang menyatakan hanya satu kali menggunakan hak pilih. "Sekitar 100 orang tidak bisa memlih," kata Alvin. "Warga marah kemarin, karena surat suara sebenarnya masih banyak. Dulu-dulu belum pernah seperti ini, baik pilpres maupun pileg." Sementara itu, unggahan-unggahan lain di media sosial, yang belum bisa diverifikasi, menunjukan adanya dugaan pelanggaran yang diklaim merugikan baik tim Anies-Sandi maupun Ahok-Djarot. Misalnya terkait habisnya surat suara hingga pemalsuan formulir C6. 'Kecurangan-kecurangan' itu dipandang oleh Satu suara sangat berharga bagi tim pemenangan Ahok-Djarot dan tim Anies-Sandi yang dengan cepat mengklaim unggul dalam exit poll kemarin, membuat jagoan mereka gagal menang satu putaran. Tapi seberapa banyak sebenarnya suara yang hilang? Tim Anies-Sandi mengatakan potensi hilangnya suara mereka bisa mencapai ribuan. "Laporan dari beberapa, ada yang sampai 200, 300, ada beberapa puluh. Kalau direkap dari 13.000-an TPS jumlahnya bisa ribuan," kata Yupen Hadi, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Keamanan Tim Pemenangan Anies-Sandi. Dia yakin "kalau saja kantong-kantong (dukungan Anies-Sandi) 'tidak jebol,' mestinya kita menang satu putaran." Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Wibi Andrino dari kubu Ahok-Djarot tidak bisa menyebut jumlah pasti laporan, tetapi jumlah laporan terbanyak mereka terima dari daerah Jakarta Selatan, seperti Tebet, Senayan, dan Pasar Minggu. "Orang yang tidak bisa mencoblos karena merasa dihalang-halangi, (misalnya) karena kertas suara habis. Kemudian ketentuan awal untuk membawa KTP saja jika tidak terdaftar di DPT, ternyata sampai sana, disuruh bawa KK, ketika sudah bawa KK, disuruh mengantri sampai jam satu, akhirnya tidak diteruskan." "Saksi kita juga dihalang-halangi, diminta buka baju kotak-kotak, sementara yang saksi pakai baju hitam dan pakai baju putih tidak apa-apa." Sejumlah pihak menyebut faktor ketidaksigapan KPU menjadi faktor. Bawaslu DKI Jakarta mengatakan mereka sudah menerima berbagai keluhan itu. Tapi berdasarkan laporan-laporan awal (yang masih harus ditelaah oleh Bawaslu) jumlahnya sekitar ratusan. "Memang kemarin itu banyak, ratusan warga tidak bisa melakukan hak pilihnya karena surat suara habis dan juga faktor ketidaktahuan petugas TPS dalam proses pemilihan suara," kata Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Muhammad Jufri. "Masih dalam proses pencatatan, bagi yang tidak memilih dilaporkan dulu. Ini kan baru informasi, belum jelas siapa orangnya. Kalau (kami) melakukan penindakan harus jelas dulu, siapa orangnya, kenapa tidak bisa memilih."