Presiden Jokowi didesak segera revisi proyek listrik 35.000 MW
Pemerintah didesak untuk segera merevisi proyek listrik 35.000 megawatt (MW) dengan mengandalkan 57% batu bara dan menghapus pembangkit listrik tenaga batu bara dari proyek tersebut.
Proyek ketenagalistrikan 35.000 MW digarap untuk mengantisipasi krisis listrik namun sejumlah aktivis menghendaki program itu dirombak total. Jika diteruskan, maka proyek ini justru dapat membahayakan keuangan perusahaan listrik negara (PT PLN) dan negara, dengan potensi kerugian mencapai US$16,2 miliar atau sekitar Rp218 triliun. Juru Kampanye Iklim dan Energi, Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika, berpendapat risiko keuangan negara itu antara lain didasarkan pada Surat Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kondisi keuangan PLN yang bocor ke publik beberapa pekan lalu. "Kalau kita dari koalisi organisasi lingkungan pasti akan menegaskan dampak-dampak lingkungannya, dampak polusi, kesehatan, dampak lingkungan, tapi tambah lagi faktor yang lebih kuat lagi, yaitu economic loss (kerugian ekonomi)," ujar Hindun kepada BBC Indonesia. "Dan ini membuktikan bahwa batu bara tidak murah, seperti yang selama ini selalu dijadikan argumentasi utama oleh pemerintah. Dengan kondisi overcapacity yang selama ini terjadi, sudah bukan waktunya lagi kita membangun PLTU-PLTU baru karena dampaknya akan semakin besar lagi, kita akan semakin rugi lagi," imbuhnya. Sementara itu, saat meresmikan PLTU di Serang, Banten pada Kamis (05/10) minggu lalu, Presiden Joko Widodo memberi sinyal untuk menyesuaikan target proyek 35.000 MW dengan pertimbangan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah target dan demi menjaga keuangan PLN. "Dulu hitungan kita kan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, ini tentu saja PLN kalau nanti terlalu over bayar cicilannya juga berat, oleh sebab itu disesuaikan kebutuhannya, dihubungkan oleh pertumbuhan ekonomi yang ada," jelas Jokowi kepada wartawan Risiko keuangan penting untuk disoroti, terutama bagi PLN dan bagi negara yang merupakan penjamin PLN. Sebelumnya telah beredar dokumen Menteri Keuangan bernomor S-781/MK.08/20017 tertanggal 19 September yang menyebut bahwa kinerja keuangan PLN terus menurun seiring dengan membengkaknya kewajiban korporasi membayar pokok bunga pinjaman. Ongkos tersebut tidak sejalan dengan pertumbuhan kas bersih nasional, sehingga PLN menghadapi risiko pailit yang nyata. Implikasinya, hal ini dapat mencederai keuangan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan Menteri ESDM Ignasius Jonan soal kinerja keuangan PLN terus menurun seiring dengan membengkaknya kewajiban korporasi membayar pokok bunga pinjaman. Potensi kerugian US$ 16 miliar Lebih jauh Hindun menjelaskan salah satu ancaman kerugian yang dihadapi PLN adalah akibat komitmen pembayaran yang mengikat PLN di bawah program 35.000 megawatt. Laporan Instite for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), menyebut potensi kerugian PLN akibat pembayaran kapasitas dapat mencapai US$3,16 miliar untuk setiap gigawatt dari kapasitas yang tidak terpakai di sistem pembangkitan Jawa-Bali. "Jadi kalau misalkan semua ini tetap dibangun dan kita selesai sampai 2026, dengan estimasi growth yang ada sekarang. Itu analisa IEEFA mengatakan potential lossnya bisa sampai US$16,2 miliar." Di sisi lain, laporan International Institute for Sustainable Development (IISD) menemukan bahwa subsidi pemerintah terhadap batu bara di tahun 2015 mencapai US$644 miliar. Hal ini mencerminkan beban pada kesehatan fiskal dan keuangan negara. Dampak kesehatan dan lingkungan Selain berpotensi membahayakan keuangan PLN dan negara, PLTU batu bara memiliki dampak kesehatan dan lingkungan yang penting diperhatikan. Berdasar studi yang pernah dilakukan oleh Greenpeace, dampak kesehatan yang diakibatkan oleh PLTU batu bara apabila beroperasi total bisa mencapai sekitar Rp351 triliun setiap tahunnya. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat polusi udara yang berasal dari batu bara tertinggi di Asia. Sebuah studi terbaru gabungan sejumlah periset dari Universitas Harvard menunjukkan polusi dari pembakaran batu bara akan menyebabkan sekitar 24.000 kematian dini pada orang dewasa per tahun di Indonesia. Jumlah itu mayoritas berasal dari stroke dan penyakit iskemik yang merupakan dampak pada tingkat yang lebih rendah dari kanker paru-paru dan tenggorokan. Anak-anak juga termasuk yang berpotensi terpapar polutan batu bara, bahkan mereka lebih rentan terhadap polusi ketimbang orang dewasa. "Di mana-mana PLTU yang beroperasi di mana pun dia berada dia pasti akan menghasilkan polusi udara yang sangat besar dan polusi udara ini nggak bisa bicara polusi udaranya di sini, sudah polusinya di sini, enggak. Sekali dia terelease udara dia akan terbawa sampai berpuluh-puluh kilometer," jelas Hindun. Dwi Sawung, Manajer Kampanye Urban dan Energi Walhi Indonesia, menambahkan dampak lingkungan dari PLTU batu bara tidak hanya polusi saja, tapi juga kondisi lingkungan di pesisir yang turut berdampak pada hilangnya mata pencaharian nelayan. "Kebetulan Walhi mendampingi di beberapa daerah, seperti di Cirebon itu kelihatan bahwa nelayan yang dulu bisa mencari ikan di pinggiran, sekarang sudah nggak bisa cari ikan. Dulu misalnya dapat dua hingga tiga kilogram paling tidak, sekarang dapat satu saja, satu kerang saja , itu sudah beruntung banget," kata dia. Belum lagi, sekitar radius dua sampai tiga kilometer dari pembangkit tersebut, produktivitas tanaman -baik padi maupun hortikultura- menurun produktivitasnya. "Ketika kita bangun pembangkit banyak, mau nggak mau penambang juga banyak, dan itu ada biaya lingkungan juga di sana. Kajian Hungry Coal yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Waterkeeper Alliance mengungkapkan bahwa produksi beras nasional akan turun sebanyak 7,7 juta ton, akibat pengalihan fungsi lahan pertanian produktif menjadi tambang batu bara dan pencemaran air akibat tambang batu bara yang dibuka di dekat lahan pertanian. Hal ini menyebabkan Indonesia harus tergantung pada impor beras enam tahun lebih cepat daripada seharusnya. Program yang berjalan 'dirombak total' Maka dari itu, keduanya mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan revisi proyek 35.000 MW dengan menghapus pembangkit listrik yang berasal dari energi batu bara dari revisi proyek tersebut. Dituturkan Dwi, pihaknya menyambut keputusan presiden untuk memangkas target 35.000 MW namun mengingatkan pula bahwa program yang berjalan harus dirombak total dengan mulai beralih ke energi terbarukan, seperti tenaga surya, air, angin, panas bumi serta biomassa. "PLTU batu bara mengakibatkan dampak nyata terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada akhirnya biaya harus ditanggung masyarakat dan negara," tambahnya. Presiden Joko Widodo di lahan yang dilalap api di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, September 2015 lalu. Sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi sebesar 29% pada 2030. Dengan merombak proyek 35.000 MW, Indonesia membuktikan komitmennya pada dunia dalam Kesepakatan Paris COP 21 dan menjalankan amanat dalam ratifikasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Dalam COP21, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon dan bersama-sama menekan kenaikan suhu Bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Seiring dengan makin terjangkaunya energi terbarukan, sejumlah negara seperti Cina dan India telah menghentikan pembangunan PLTU di negara mereka karena alasan itu.