Koalisi Adil Makmur Prabowo: 'Tanpa kontrak politik', Demokrat dan parpol yang ingin keluar dipersilakan pergi
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mempersilakan partai politik dalam koalisi yang tak mau bertahan, termasuk Demokrat untuk keluar karena tidak ada kontrak politik.
Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Dalam koalisi tidak ada kontrak politik. Jadi terserah teman-teman koalisi saja. Kalau koalisi pilpres sampai proses politik selesai dong. Tapi ini sudah ada manuver zig-zag sebelum KPU pleno bahkan demi mendapatkan sesuatu," ujar Andre Rosiade kepada BBC News Indonesia. Andre Rosiade juga meminta partai-partai politik dalam koalisi tidak membuat gaduh di media sosial. Andre mengatakan hal itu menanggapi cuitan di media sosial yang diunggah politisi dari Partai Demokrat, Rachland Nashidik terkait permintaan kepada Prabowo Subianto dan Joko Widodo untuk membubarkan koalisi. Cuitan ini disebut pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Luky Sandra Amalia, sebagai sinyal ingin merapatnya partai politik ini ke Koalisi Indonesia Kerja di bawah Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Luky Sandra Amalia, mengatakan bagi parpol pengusung, pertarungan di Pilpres 2019 telah usai dan kini tengah merancang strategi untuk lima tahun mendatang. "Itu manuver yang wajar, selama belum ada pernyataan resmi dari SBY. Semua orang ingin mencari perhatian dan mendekat ke pemerintahan dan mendapat kursi. Karena mereka berpikir untuk 2024," ujar Lucy Sandra Amalia kepada BBC News Indonesia, Senin (10/06). "Pemilu selesai, masing-masing partai koalisi mulai bermanuver dan sebenarnya PAN juga melakukan hal yang sama. Jadi mau dikatakan seberapa kuat? Ya tidak. Kalau saat ini, ditunggu saja selesai kompetisi pemilu, koalisi juga akan selesai," sambungnya. Luky Sandra juga menyebut cuitan ini merupakan petanda rapuhnya Koalisi Adil Makmur. Hal ini, menurut Luky, telah terlihat dari permintaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung kadernya sebagai cawapres dan pernyataan elit Partai Amanat Nasional, Bara Hasibuan akhir April lalu bahwa koalisi bersama Prabowo-Sandiaga telah selesai. "Jadi kita tak bisa sebut koalisi ini kuat selama orientasinya hanya pada kekuasaan," kata Luky. Tetapi ia mengatakan jalan Demokrat ataupun PAN, bila ingin berbabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf tak akan mudah karena harus berhadapan dengan sembilan partai lain yang mengusung capres nomor urut 01 itu. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019). "Misalnya ada satu partai yang ingin mendekat, nggak bisa diputuskan sendiri. Harus berkomunikasi dengan anggota koalisi yang lain. Mereka harus didengar, karena ikut berkeringat. Kalau ada yang baru dan tiba-tiba diterima akan menimbulkan kegaduhan di koalisi Jokowi...Jadi masih panjang jalannya." Ada perubahan sejak AHY bertemu Jokowi Sementara itu, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, mengatakan parpol itu masih di bawah Koalisi Adilm Makmur dan menunggu keputusan Mahkamah Konsitutsi, dengan sidang pertama pada 14 Juni. "Koalisi itu sudah jelas, kita semua sedang menunggu hasil keputusan MK. Oleh karena itu, biarkan kita semua menghormati dan menaruh penuh hasil yang sedang berlangsung," jelas Imelda kepada BBC News Indonesia. Ia juga menyebut cuitan Wasekjen Rachland Nashidik adalah pendapat pribadi dan bukan sikap resmi partai yang selalu diputuskan melalui Majelis Tinggi Partai. Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono sejauh ini belum menyatakan apapun terkait koalisi. Capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berfoto bersama partai koalisi di podium setelah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. "Dan saya tahu persis ketika SBY dan Prabowo komunikasi salah satu pertanyaannya soal bagaimana mengawasl sidang MK. Prabowo bilang soal MK sedang kami kawal. Karena itu SBY menghormati sekali. Saya kira SBY konsisten hormati sikap Prabowo itu." Pendukung Prabowo-Sandiaga membeli kaos untuk mendukung kampanye di Yogyakarta. Juru bicara BPN, Andre Rosiade mengatakan kendati ia mempersilakan parpol pendukung yang ingin keluar, ia menyatakan koalisi masih diperlukan. "Yang jelas BPN masih membutuhkan koalisi untuk bersama-sama berjuang menggugat ke MK. Tapi kalau Demokrat mau keluar ya hak Demokrat. Kami tak bisa memaksa." "Tentu ya harapannya datang pamitan, keluar pamit baik-baik. Mungkin saja Rachland sudah kebelet mau pindah ke sebelah karena kan mau reshuffle kabinet," sambungnya. Andre mengatakan hubungan partai di dalam koalisi berjalan baik sampai pada pertemuan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogama) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono ke Istana pada 2 Mei silam, dengan apa yang ia sebut tampak ada perubahan. Ia mengatakan sejak pertemuan itu, beberapa elit Demokrat disebutnya "mulai bersayap dan ujungnya merongrong". "Hubungan baik-baik saja, mulai berubah setelah AHY ketemu Jokowi pertama kali di Istana."