Israel upayakan pengesahan permukiman ilegal Yahudi
Parlemen Israel memberikan persetujuan awal bagi undang-undang kontroversial yang akan mengesahkan ribuan permukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat yang diduduki.
Permukiman Amona tak lagi masuk dalam RUU itu, namun 4000 rumah di kawasan lain diupayakan untuk disahkan. Penyokong utama RUU itu, Menteri Pendidikan Naftali Bennett, menyebutnya sebagai awal dari pencaplokan yang akan dilakukan Israel di sebagian besar wilayah Palestina. Berbagai kelompok di Israel, tentu juga di Palestina, mengutuknya sebagai perampasan tanah. RUU itu perlu melewati tiga pembahasan di Knesset, parlemen Israel, sebelum menjadi UU. Jika RUU ini disahkan, sekitar 4.000 rumah yang dibangun tanpa izin akan disahkan. Permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur adalah hal yang ilegal menurut hukum internasional. Versi lain dari RUU ini juga sempat lolos ke tahap ini namun tak berlanjut karena para politikus bersengketa tentang nasib Amona, sebuah kawasan permukiman di Tepi Barat. Klausul yang menyebut nama Amona kemudian dihapuskan, yang berarti kawasan permukiman Yahudi di Amona tak akan dilegalisasi, dan dijadwalkan dikosongkan pada 25 Desember.