Mahkamah perintahkan pembubaran parlemen Mesir
Mahkamah Agung Mesir memutuskan bahwa Majelis Rendah negara itu harus dibubarkan dan harus diadakan pemilihan umum baru.
Pengunjuk rasa melakukan unjuk rasa di depan gedung MA Mesir. Mahkamah Agung dalam keputusannya hari Kamis (14/06) mengatakan prosedur yang digunakan untuk menyelenggarakan pemilihan umum tahun lalu tidak konstitusional sehingga hasilnya tidak sah. Mahkamah memutuskan sepertiga jumlah kursi parlemen yang diisi berdasarkan sistem "penentuan calon dengan suara terbanyak" adalah "tidak sah". Mahkamah Agung menegaskan secara rinci dalam putusannya bahwa pemilihan parlemen tidak konstitusional, dan seluruh komposisi parlemen tidak sah sejak pemilihan," lapor kantor berita resmi Mesir, Mena. Menurut Ketua Mahkamah Agung Mesir Farouk Soltan, keputusan mahkamah itu bersifat mengikat. "Keputusan terkait parlemen meliputi pembubaran Majelis Rendah secara keseluruhan karena undang-undang yang digunakan untuk menyelenggarakan pemilihan bertentangan dengan konstitusi," kata Farouk Soltan kepada kantor berita Reuters. Keputusan ditentang MA mempertimbangkan keabsahan pemilihan parlemen tahun lalu karena sebagian kursi diperebutkan melalui sistem proporsional, sedangkan sebagian lainnya diperebutkan dengan sistem suara terbanyak. Beberapa pihak mengatakan dengan keputusan ini maka kekuasaan beralih dari kalangan sipil kembali ke Dewan Militer yang memegang kekuasaan ketika mantan Presiden Husni Mubarak dilengserkan akibat pergolakan awal tahun lalu. Seorang wartawan BBC di Kairo mengatakan keputusan MA Mesir ini merupakan pukulan berat bagi Ikhwanul Muslimim yang memenangkan mayoritas suara dalam pemilihan. Salah seorang tokoh penting Ikhwanul Muslimim Essam Al-Arian mengatakan Mesir akan masuk ke "terowongan temaram" bila parlemen dibubarkan. Ikhwanul Muslimim juga menyebutkan tak ada satu pihak pun yang berhak membubarkan parlemen. Partai salafi Al-Nur yang mempunyai perwakilan terbanyak kedua di parlemen mengatakan keputusan pengadilan "mengabaikan penuh kemauan bebas para pemilih". Keputusan pembubaran parlemen terjadi sekitar satu pekan sebelum Mesir mengadakan pemilihan presiden putaran kedua.