Turki cabut larangan jilbab di lembaga negara
Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa wanita yang bekerja di lembaga-lembaga negara, tidak lagi dilarang mengenakan jilbab.
Recep Tayyip Erdogan dituding memundurkan aturan-aturan sekuler. Pencabutan larangan pemakaian jilbab di lembaga-lembaga negara berlaku bagi pegawai negeri sipil saja. Hakim, jaksa, polisi dan anggota angkatan bersenjata dikecualikan dari pencabutan kali ini. "Ini adalah saat yang bersejarah, langkah penting," kata PM Erdogan, Senin, 30 September. Namun pihak yang menentang perdana menteri melihat langkah ini sebagai upaya untuk memundurkan aturan-aturan sekuler dan mengedepankan nilai-nilai Islam. Larangan pemakaian jilbab di lembaga-lembaga negara selama ini dianggap sebagai salah satu peraturan yang sangat peka di masyarakat, terutama bagi pendukung konstitusi sekuler dan mereka yang mendukung hak-hak Islam. Pengumuman pencabutan larangan berjilbab disampaikan Erdogan sebagai bagian dari paket reformasi hak asasi manusia yang mencakup konsesi untuk warga Kurdi di Turki. Akhiri konflik Dalam paket reformasi ini, warga minoritas Kurdi akan diperbolehkan menggunakan bahasa Kurdi di lembaga pendidikan swasta. Bahasa-bahasa minoritas lain juga akan diizinkan diajarkan di sekolah swasta. Reformasi telah lama ditunggu guna meningkatkan hak-hak warga Kurdi yang jumlahnya mencapai 20% dari seluruh penduduk Turki. Reformasi dianggap sebagai bagian penting dari upaya mengakhiri konflik selama tiga dekade antara pemerintah dan pemberontak Kurdi. Kelompok pemberontak Kurdi baru-baru ini menunda penarikan pasukan dari Turki karena pemerintah dianggap gagal membuat konsesi politik bagi warga Kurdi. Padahal sebelumnya kelompok pemberontak telah membuat kesepakatan dengan pemerintah untuk menarik pasukan dari wilayah Turki.