Mengapa calon di Pilkada yang jadi tersangka korupsi didukung pemilih?
Salah satu hal yang menarik pada pilkada serentak 27 Juni lalu adalah adanya tersangka korupsi yang memenangkan pemilihan, seperti di Tulungagung, Jawa Timur.
Seorang pengamat mengatakan susah memahami bagaimana pemilih mendukung calon di Pilkada yang tersangkut kasus korupsi. Di kota yang terletak di provinsi Jawa Timur ini, pemenang pilkada adalah politikus yang juga berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Di Jawa Timur, Tulungagung. Pak Syahri Mulyo itu dulu Sekda dan terkenal sangat merakyat betul, begitu populer dan orangnya baik. Yang ditangkap adalah rekanannya yang mempunyai proyek itu, menyerahkan uang ke Pak Syahri Mulyo. Dan masyarakat melihat ini seolah-olah rekayasa. Mereka tidak terpengaruh kasus KPK itu, tertangkapnya itu," kata Hotman Siahaan, sosiolog dari Universitas Airlangga, Surabaya. Bupati Tulungagung petahana Syahri Mulyo yang juga tahanan KPK terkait dugaan gratifikasi proyek infrastruktur miliaran rupiah, unggul dalam penghitungan suara sementara dengan 60,1% sementara lawannya Margiono mendapatkan 39,9% suara. Bagaimanapun, di kota Malang, berdasarkan penghitungan cepat sebuah lembaga survei, yang meraih suara terbanyak dalam Pilkada 2018, justru bukan tersangka korupsi, yaitu pasangan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko. Pasangan itu disebutkan memperoleh suara lebih dari 40%, mengungguli dua lawannya, yaitu Yaqud Ananda Gudban-Ahmad Wanedi yang memperoleh sekitar 16%, serta pasangan M Anton-Samsul Mahmud mendapat sekitar 30%. Mochammad Anton (atas), calon wali kota Malang dalam Pilkada 2018, dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pembahasan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang pada 2015 lalu. Pada Maret lalu, KPK telah menetapkan Mochammad Anton dan Ya'qud Ananda Gudhan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembahasan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang pada 2015 lalu. Salah-seorang tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi ini adalah Sahrawi, politikus dan anggota DPRD kota Malang, tetapi yang bersangkutan tidak pernah mencalonkan diri dalam Pilkada 2018 di kota Malang, seperti saya laporkan sebelumnya untuk BBC News Indonesia. Bagaimanapun, adanya tersangka korupsi yang menang dalam Pilkada 2018, bukan hanya terjadi di Tulungagung. Sebelumnya, pada Pilkada 2015, kepala daerah NTT yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK juga terpilih. Namun, menurut seorang pengamat, kasus seperti ini kemenangan calon yang diduga terlibat kasus korupsi ini terlalu kecil untuk mewakili potret pilkada secara keseluruhan. Ya'qud Ananda Gudhan (atas), salah-satu calon Wali Kota Malang dalam Pikada 2018, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan korupsi pembahasan APDB Perubahan Pemerintah Kota Malang 2015 lalu. "Secara statistik memang kalau diambil data keseluruhan dibandingkan dengan data jumlah penyelenggaraan pilkada di seluruh Indonesia memang angkanya tidak besar. Tidak lebih dari 10%. Tapi tentu ini membutuhkan perhatian khusus dan memberikan catatan khusus kepada kita, harus ditelusuri apa yang menjadi persoalan," kata Donal Fariz, koordinator divisi korupsi politik Indonesia Corruption Watch (ICW). Pada pilkada 2018 terdapat dua tersangka korupsi KPK yang terpilih dari 171 pesertanya, sementara di tahun 2015 terdapat tiga orang yang terpilih kembali. Selain tersangka korupsi yang menjadi wakil rakyat, ada juga saksi kasus korupsi yang memenangkan pemilihan gubernur. Tetapi ini dipandang sebagai suatu hal yang tidak biasa. "Itu memang fenomena yang, bagian yang bisa dikatakan anomali memang. Saya juga susah memahaminya tetapi mungkin karena banyak faktor, antara lain mungkin saja politik uang, memang secara personal figur yang bersangkutan itu entah itu baik dan lain sebagainya," kata pengamat politik dari LIPI, Syamsudin Harris. Pemilihan gubernur Jawa Tengah, berdasarkan hitung cepat, dimenangkan kembali oleh Ganjar Pranowo, seorang saksi KPK kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara sekitar Rp2,3 trilliun. Sejumlah pihak memandang, meskipun statusnya bisa saja berubah menjadi lebih serius, Ganjar lebih baik daripada saingannya yang tidak begitu dikenal pemilih. Ganjar sendiri dalam beberapa kali kesempatan menegaskan tidak terkait dengan kasus korupsi pengadaan e-KTP. Ganjar Pranowo (kanan), saksi kasus e-KTP, terpilih sebagai gubernur Jawa Tengah. Masyarakat tidak acuh? Dukungan yang tetap diberikan masyarakat kepada orang-orang ini diperkirakan dipengaruhi beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, selain tanggung jawab partai. "Pilihan-pilihan masyarakat sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari konsensus pilihan-pilihan partai politik. Benang merah catatannya juga tidak bisa dilepaskan dari tingkat kecerdasan pemilih juga, pemahaman dan kesadaran politik. Ini juga menjadi alat ukur sebuah daerah apakah masyarakatnya peka, apakah masyarakatnya dianggap cerdas untuk memilih kandidat," kata Donal Fariz. Tetapi bagaimana pandangan pemilih sendiri? Berikut opini beberapa warga Malang, seperti dilaporkan wartawan di Kota Malang, Eko Widianto untuk BBC News Indonesia: KPK menahan anggota DPRD Kota Malang, Sahrawi, pada tanggal 5 April 2018 setelah diperiksa sebagai tersangka korupsi ratusan juta Rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. Undang-undang pemilu tidak cukup kuat untuk menolak calon tersangkut korupsi. Jalan keluar Terpilihnya wakil rakyat tersangkat korupsi atau diduga terkait pelanggaran hukum seperti ini diperkirakan akan meningkatkan kemungkinan penyelewengan. "Implikasinya tentu layanan publik dikorbankan. Sebab bagaimanapun potensi korupsinya tentu pasti tinggi sehingga dana-dana untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan dan prasarana lain sebagainya itu dikorupsi," kata Syamsudin Harris. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pengaruh buruk dari kemenangan koruptor di berbagai badan perwakilan? Salah satunya adalah dengan penerapan peraturan hukum yang lebih tegas. "KPU diminta oleh KPK untuk menyatakan supaya calon-calon yang diajukan ke legislatif atau pilkada itu, kalau dia mantan napi, walaupun sudah bebas, dia pernah terkena kasus korupsi, jangan dicalonkan lagi oleh partai, dilaranglah untuk mendaftarkan diri," kata Hotman Siahaan. "Tapi perdebatan di DPR keras betul. Partai-partai menolak, nggak bisa begitu. Undang-undang pemilu kita untuk pencalonan ini nggak cukup kuat untuk menolak itu," kata Hotman. * Berita ini sudah dikoreksi pada Sabtu, 30 Juni 2018.