Hentikan uji coba rudal dan nuklir, kata Cina kepada Korea Utara
Menteri luar negeri Cina telah mengatakan kepada mitranya dari Korea Utara bahwa mereka harus berhenti melakukan uji coba nuklir dan rudal, beberapa jam setelah DK PBB mengesahkan sanksi baru terhadap Pyongyang.
Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho, menghadiri forum diplomat regional Menlu Cina Wang Yi mengatakan bahwa dalam sebuah pertemuan pada hari Minggu di Filipina dia mendesak Menlu Korut Ri Yong-ho untuk mematuhi resolusi PBB. Ia tidak mengungkapkan bagaimana jawaban Ri saat itu. Resolusi hari Sabtu lalu, yang melarang ekspor Korea Utara dan membatasi investasi di negara tersebut telah disahkan dengan keputusan bulat. Wang mengatakan sanksi PBB perlu dijatuhkan, tapi 'bukan tujuan akhir,' dan ia mendesak diadakannya dialog. Ia mengatakan bahwa ia telah meminta Korea Utara untuk tetap tenang, dan tidak memprovokasi masyarakat internasional dengan uji coba rudal lainnya. Dubes Cina juga mendesak AS dan Korea Selatan untuk tidak meningkatkan ketegangan, dengan mengatakan bahwa situasinya berada pada 'titik kritis,' namun juga merupakan sebuah titik yang memungkinkan perundingan dilanjutkan. Utusan AS untuk PBB Nikki Haley sebelumnya mengatakan bahwa Korea Utara menghadapi "sanksi paling berat yang dialami sebuah negara sepanjang satu generasi." Pyongyang menguji dua rudal balistik antar benua pada bulan Juli, dan mengatakan bahwa mereka sekarang memiliki kemampuan untuk menyerang wilayah mana pun di AS. Namun, para ahli meragukan rudal mereka dapat mencapai sasaran dengan tepat. Uji coba tersebut dikutuk oleh Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat, dan mendorong penyusunan sanksi baru PBB tersebut. Apakah sanksi-sanksi baru tersebut? Cina, satu-satunya sekutu internasional Korea Utara dan anggota Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto, memilih untuk mendukung resolusi setelah negosiasi dengan AS yang menurut Haley 'sulit.' Beijing telah sering melindungi Pyongyang dari resolusi berbahaya di masa lalu. Rusia, yang juga dikritik AS karena hubungan ekonominya dengan Korea Utara, juga memberi suara untuk sanksi tersebut. Diplomat teratas termasuk Sekretaris Negara AS Rex Tillerson berkumpul untuk sebuah forum regional di bawah naungan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di ibukota Filipina, Manila. Program nuklir Korea Utara diperkirakan akan menjadi isu utama namun tidak ada rencana untuk pertemuan bilateral antara Tillerson dan perwakilan Korea Utara. Berbicara sebelumnya saat duduk untuk melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung -wha, Tillerson mengatakan bahwa sanksi tersebut adalah "hasil yang baik". 'Mahal untuk rezim itu' Presiden AS Donald Trump mencuit untuk mengatakan bahwa sanksi-sanksi ini akan menimbulkan kerugian (Korea) Utara senilai lebih dari $1 miliar (Rp17 triliun). Ekspor batubara, bijih dan bahan mentah lainnya ke Cina adalah satu dari sedikit sumber pendapatan Korea Utara. Diperkirakan Korea Utara mengekspor sekitar $3 miliar (Rp50 triliun) barang setiap tahun - dan sanksi tersebut dapat memangkas perdagangan itu senilai $1 miliar (Rp17 triliun). Tapi partisipasi Cina akan menjadi kunci dan diplomat-diplomat teratas AS mengatakan bahwa mereka akan terus mengawasi Beijing untuk memastikan kepatuhanpada sanksi tersebut. Awal tahun ini, Cina menghentikan impor batubara untuk meningkatkan tekanan pada Pyongyang. Namun, sanksi-sanksi berulang sejauh ini telah gagal untuk mencegah Korea Utara melanjutkan pembangunan rudalnya. Beijing juga sangat marah dengan pemasangan sistem pertahanan rudal yang didanai AS di Korea Selatan. Korea Utara belum secara resmi menanggapi sanksi baru tersebut. Seorang pejabat senior mengatakan kepada kantor berita Korea Selatan Yonhap: "Kami akan membuat pendirian kami jelas ketika segala sesuatunya ditentukan." Namun surat kabar partai berkuasa Rodong Sinmun sebelumnya mengatakan bahwa sanksi atau aksi sekpihak Washington terkait rudal dan nuklir akan mengarah pada 'lautan api yang tak terbayangkan' yang melanda Amerika Serikat. Uji coba rudal dan nuklir negara yang dikucilkan dunia ini melanggar resolusi PBB dan dikecam oleh tetangga-tetangganya di wilayah tersebut. Namun Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya dapat mengadakan pembicaraan langsung dengan Korea Utara selama KTT ASEAN. Menteri luar negerinya mengatakan bahwa ia bersedia untuk berbicara dengan mitranya dari Pyongyang, jika kesempatan tersebut 'terjadi secara alami.' Secara keseluruhan, 27 negara mengirimkan perwakilan ke Forum Regional ASEAN. 10 negara anggota ASEAN mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang mengatakan bahwa mereka memiliki 'keprihatinan mendalam' atas tindakan Korea Utara, yang "secara serius mengancam perdamaian".