Nepotisme di parlemen Inggris: Seperlima anggota mempekerjakan keluarga
Satu dari lima anggota parlemen masih mempekerjakan anggota keluarganya menggunakan uang pajak rakyat meski praktek ini dilarang bagi anggota-anggota baru.
Dalam data terbaru, dari 589 anggota lama, 122 mengaku mempekerjakan sanak saudaranya di parlemen. 61 anggota baru yang mendapatkan kursi mereka dalam pemilihan umum 8 Juni kemarin tidak diperbolehkan melakukan hal serupa. Para pegiat mengatakan harus ada tenggat waktu yang jelas untuk semua anggota parlemen. Mengumumkan larangan ini di bulan Maret, badan pengamat dan pengatur dana parlemen, Ipsa (Independent Parliamentary Standards Authority), mengatakan praktek mempekerjakan keluarga sendiri 'keluar dari garis' tata kerja modern, dan tidak akan diperbolehkan bagi anggota parlemen baru di periode selanjutnya. Larangan ini ditetapkan ketika Perdana Menteri Theresa May mengumumkan dilangsungkannya pemilihan umum yang dipercepat. Namun demikian, anggota parlemen dari periode sebelumnya diperbolehkan melanjutkan perjanjian kerja dengan anggota keluarga (yang bekerja di Parlemen). Persentase anggota keluarga yang dipekerjakan di parlemen: isteri, suami, pasangan, anak, saudara, ibu, bapak. Alexandra Runswick, direktur Unlock Democracy, yang berkampanye untuk reformasi pemilu, mengatakan: "Larangan bagi anggota parlemen baru untuk mempekerjakan anggota keluarga mencerminkan kecemasan publik mengenai nepotisme dan penyalahgunaan uang rakyat. "Sebaiknya diadakan periode transisi, kendati pemilu terdahulu mengharuskan peraturan-peraturan ini diberlakukan tiga tahun lebih cepat dari perkiraan. "Akan tetapi, perlu ditetapkan tenggat waktu yang jelas. Jika anggota-anggota parlemen yang memekerjakan anggota keluarganya dianggap salah secara prinsip maka kapan anggota parlemen tersebut pertama kali terpilih tidak relevan. Walaupun masuk akal untuk memberi perlindungan kepada karyawan, penting untuk kita bergeser ke pada aturan yang berlaku untuk semua anggota parlemen." Ada kemarahan diantara anggota parlemen saat diberlakukannya pembatasan mempekerjaan anggota keluarga menjadi satu orang saja setelah terjadinya skandal anggaran (parlemen) pada tahun 2010. Darren Hughes, kepala eksekutif bertindak Electoral Reform Society, menilai penghapusan praktek tersebut adil. "Dengan tingginya laju pergantian baik anggota parlemen maupun karyawan, jelas bahwa dalam beberapa siklus pemilihan berikutnya (aturan ini) akan berlaku pada kebanyakan staf di Parlemen. "Pemilih harus bisa percaya bahwa demokrasi kita dijalankan secara terbuka dan transparan, maka kita menyambut langkah-langkah reformasi yang diambil para pejabat Parlemen."