Suriah: AS restui operasi militer Turki terhadap milisi Kurdi, Trump dituduh 'berkhianat'
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, merestui operasi militer Turki di Suriah terhadap pasukan Kurdi yang selama ini merupakan sekutu utama AS.
Prajurit perempuan Kurdi memegang senjatanya dalam demonstrasi dekat perbatasan Turki. Milisi Kurdi memainkan peranan penting dalam mengalahkan kelompok ISIS, namun Turki menganggap mereka sebagai teroris. AS, yang punya ratusan personel militer dekat perbatasan Turki-Suriah, dilaporkan mulai menarik mundur serdadu-serdadu tersebut. Pasukan pimpinan Kurdi mengecam penarikan mundur itu seraya menuding AS menelantarkan mereka. Kendaraan lapis baja militer Turki mulai dikerahkan ke perbatasan Suriah. Apa yang dikatakan Gedung Putih? "Turki akan segera bergerak maju dengan operasinya yang sudah lama direncanakan ke Suriah utara," sebut pernyataan itu. "Angkatan Bersenjata Amerika Serikat tidak akan lagi mendukung atau terlibat dalam operasi dan pasukan Amerika Serikat, yang telah mengalahkan 'kekhalifahan' wilayah ISIS, tidak lagi berada di area dekat situ." Gedung Putih juga menyatakan bahwa Turki akan memikul semua tanggung jawab atas para milisi ISIS yang ditangkap pasukan Kurdi selama dua tahun terakhir. Puluhan ribu mantan petempur ISIS, bersama istri dan anak mereka, kini ditahan di sejumlah kamp di Suriah yang dikelola pasukan Kurdi. Sedikitnya 100 orang di antara mereka ditengarai merupakan warga Indonesia. "Pemerintah Amerika Serikat telah menekan Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya, mengingat banyak petempur ISIS yang ditangkap berasal dari sana, untuk membawa mereka kembali namun negara-negara itu menolak." "Amerika Serikat tidak akan menahan mereka yang bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun dan biaya besar untuk para pembayar pajak Amerika Serikat." Pernyataan tersebut sama sekali tidak menyinggung keberadaan pasukan Kurdi YPG. Padahal, pada Januari lalu, Presiden Trump mengancam akan "merusak ekonomi Turki" jika negara tersebut menyerang pasukan Kurdi. Gedung Putih mengemukakan pernyataannya menyusul percakapan telepon antara Presiden Donald Trump dan Presiden Turki, President Recep Tayyip Erdogan. Suku Kurdi di bagian timur laut Suriah memprotes rencana Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dlama mendirikan "zona aman" di wilayah tersebut. Sekutu AS dikhianati Analisis Jonathan Marcus, koresponden BBC bidang keamanan Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan AS—Presiden Trump menempuh kebijakan yang ditentang banyak kalangan di Pentagon dan Departemen Luar Negeri AS. Aksinya berisiko merombak aliansi di Suriah. Suku Kurdi mungkin terpaksa mencari perlindungan dari pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Potensi keributan ini mungkin membangkitkan kembali kekuatan ISIS. Kemudian, penarikan mundur pasukan AS dari area perbatasan mungkin mengawali penarikan pasukan AS dari Suriah secara keseluruhan—sesuatu yang sudah lama diinginkan Trump. Langkah ini menandai pengkhianatan Washington terhadap suku Kurdi yang menjadi sekutunya, pengkhianatan yang akan dicatat banyak negara di Timur Tengah. Baik Arab Saudi maupun Israel kian menyadari bahwa retorika Trump jarang sesuai dengan tindakannya. Bulan lalu, Syria Study Group, yang merupakan badan bipartisan bentukan Kongres AS, menyatakan dalam laporan akhirnya bahwa AS masih punya kepentingan keamanan yang signifikan di Suriah dan masih memegang kunci kebijakan yang bisa mempengaruhi beragam kejadian di sana. Namun, jelas itu bukanlah pandangan Trump. Presiden Erdogan menunjukkan peta "zona aman" dalam pidato di hadapan Majelis Umum PBB, bulan lalu. Apa rencana Turki? Kantor kepresidenan Turki mengatakan Presiden Erdogan dan Presiden Trump telah berbincang melalui telepon mengenai rencana Turki untuk mendirikan "zona aman" di bagian timur laur Suriah. Langkah itu dipandang perlu untuk memerangi "teroris" sekaligus menciptakan "kondisi-kondisi yang penting bagi kembalinya pengungsi Suriah ke negara asal mereka". Saat ini Turki menampung lebih dari 3,6 juta warga Suriah yang melarikan diri dari perang sipil sejak 2011 lalu. Turki ingin memindahkan dua juta dari jumlah itu ke zona tersebut. Saat berbincang dengan Trump, Presiden Erdogan juga mengutarakan "kefrustrasiannya atas kegagalan birokrasi keamanan serta militer AS" sehingga kesepakatan yang tercapai pada Agustus lalu mengenai "zona aman" tidak bisa diwujudkan, sebut kantor kepresidenan Turki. Pada Sabtu (05/10), Erdogan memperingatkan bahwa pasukan Turki bisa melancarkan serangan lintas perbatasan pada hari-hari mendatang. Dia tidak memberian rincian mengenai serangan tersebut. Bagaimana reaksi pasukan Kurdi? Pada Senin (06/10), Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi—yang menduduki wilayah ISIS di bagian timur laut Suriah—menyatakan pasukan AS mulai mundur dari kawasan perbatasan. AS disebut gagal "memenuhi tanggung jawab mereka". Juru bicara SDF mengatakan pihaknya "berketetapan hati untuk merebut Suriah timur laut dengan segala daya dan upaya". Dalam cuitan yang terpisah, kelompok itu menuding operasi militer Turki sebagai "mekanisme kematian" yang bisa mengubah area itu menjadi "perang permanen". Kurdish TV di Irak utara melaporkan SDF menyiagakan sejumlah unitnya karena militer Turki telah menggerakkan pasukannya di perbatasan pada Senin (06/10).