Empat hal yang perlu Anda tahu soal penyederhanaan daya listrik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berniat menyederhanakan lima golongan daya listrik rumah tangga bersubsidi yang ada saat ini menjadi tiga kategori saja.
Pemerintah menyebut penyederhanaan golongan tarif listrik telah lebih dulu diterapkan mayoritas negara di Asia Tenggara. Program tersebut masih dalam tataran wacana dan pemerintah berencana membicarakan usulan itu dengan DPR dan sejumlah kelompok masyarakat. Kementerian ESDM tak menampik wacana tersebut memicu pro dan kontra. Sejak pekan lalu, mereka secara bertahap mensosialisasikan rencana itu. "Kami akan mencoba jajak pendapat dalam satu-dua minggu ke depan. PLN akan mengkoordinasikan polling melalui berbagai media," kata Juru Bicara Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, Selasa (14/11). "Jika hasil polling itu meyakinkan dan secara teknis kami juga siap, maka program itu akan segera dilaksanakan," tuturnya menambahkan. Berikut ini empat poin mendasar untuk membantu anda memahami wacana Kementerian ESDM tersebut. Bagaimana kategori tarif listrik yang diwacanakan? Lima dari enam golongan daya listrik rumah tangga tidak mendapat subsidi pemerintah, yaitu 900 volt ampere (VA), 1300 VA, 2200 VA, 3300 serta yang bertegangan 4400 VA hingga 12600 VA. Untuk seluruh golongan yang tak bersubsidi tadi, pemerintah selama ini telah menerapkan tarif serupa. Pengguna daya 1300 VA hingga 6600 VA misalnya, selama ini harus membayar Rp1467,28 kilowatt hour (KWH). Atas alasan kesamaan itu, Kementerian ESDM menganggap penyederhanaan golongan daya listrik bukanlah persoalan yang rumit. "Pelanggan (non-subsidi) sebenarnya sudah membayar besaran tarif yang sama sehingga penggolongan sangat dimungkinkan disederhanakan menjadi satu golongan pelanggan saja," demikian keterangan tertulis Kementerian ESDM. Penggolongan daya listrik baru akan ditujukan untuk kategori rumah tangga. Tiga kategori daya listrik baru untuk pelanggan non-subsidi yang diwacanakan adalah 1300 VA, 5500 VA, dan 13200 VA ke atas (loss stroom). Dadan Kusdiana berkata, daya listrik pelanggan non-subsidi di level 900 VA nantinya akan ditingkatkan ke 1300 VA dan golongan 5500 VA diperuntukan para pelanggan di daya listrik 1300 VA, 2200 VA, 3300 VA, dan 4400 VA. Sementara itu, mereka yang selama ini menggunakan tegangan listrik di atas 5500 VA akan mendapatkan daya baru sebesar 13200 VA ke atas. Mendorong pertumbuhan UMKM? Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Andy Noorsaman Sommeng, menyebut pemerintah berharap penambahan daya listrik gratis dapat linier dengan peningkatan produktivitas masyarakat, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut Andy, masyarakat dapat menggunakan listrik sebagai modal usaha tanpa takut anjlok. "Jangan hanya sebagai untuk nyalain lampu. Kini semakin banyak orang bisa berproduksi, apalagi sekarang internet bisa dari rumah, tadinya hanya bisa masak kue, sekarang bisa sekaligus memasarkan," klaim Andi. Pemerintah mengklaim penambahan daya listrik cuma-cuma akan mendorong pertumbuhan UMKM. Selama ini, pegiat UMKM didorong masuk ke penggolongan daya dasar listrik Bisnis-1 yang disubsidi pemerintah. Daya listrik kategori itu terentang dari 450 VA hingga 5500 VA dengan tarif Rp535 KWH hingga Rp1100 KWH untuk daya 2200 VA sampai 5500 VA. Diklaim bukan cara terselubung tingkatkan tarif listrik Kementerian ESDM berjanji tidak akan menerapkan tarif baru bersamaan dengan penggolongan anyar itu. "Besaran tarif per KWH tidak akan berubah," ujar Dadan. Pada September lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan pemerintah tidak akan meningkatkan tarif listrik, setidaknya hingga akhir Desember 2017. Pemerintah juga mengklaim tidak akan memungut satu rupiah pun dari pelanggan dalam program peningkatan daya listrik tersebut. Pemerintah menargetkan proyek 35 ribu megawatt dapat selesai 2022. Dalam kondisi normal, pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang ingin menambah daya harus membayar biaya penyambungan yang berkisar dari Rp421 ribu hingga Rp4,8 juta. "Semua biaya penggantian MCB (Miniature Circuit Breaker) akan ditanggung oleh PLN, masyarakat tidak menanggung apapun," ujar Dadan. Pembebasan biaya itu, menurut Direktur Utama PLN Sofyan Basir, berkaitan dengan keluhan para pelanggan soal biaya penambahan daya yang dinilai terlalu tinggi. Apa dampak dari penggolongan baru tarif listrik ini? Samsul Hadi dari kelompok Induk UMKM mengatakan, peningkatan daya listrik gratis ini dapat membuat pelaku usaha kecil leluasa dalam berproduksi. Dengan jaminan tidak adanya peningkatan tarif, Samsul menyebut UMKM yang masuk kategori listrik rumah tangga harus bisa memanfaatkan program itu secara cerdas. "Pemakaian listrik bisa lebih leluasa. Pengaruh program ini sebenarnya tidak signifikan karena bukan kenaikan tarif," kata Samsul. Pemerintah menyebut penggolongan daya listrik baru ini akan memperluas akses listrik terhadap masyarakat. Ignasius Jonan menyebut pasokan listrik Indonesia hingga 2025 akan terus bertambah seiring proyek pembangkit listrik 35.000 watt yang ditargetkan selesai 2022. "(Ketersediaan daya listrik) ini kan sudah dihitung, sudah aman," ujarnya kepada pers, Selasa kemarin. Pegiat lingkungan menilai pembangunan pembangkit listrik baru, terutama yang bertenaga batubara, akan merusak ekosistem dan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat lokal. Namun proyek 35.000 watt tersebut tidak terlepas dari sejumlah persoalan yang berpotensi membuat pengerjaannya molor, antara lain pembiayaan, pembebasan lahan, dan lingkungan. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cirebon II, misalnya, sedang dihentikan pasca putusan PTUN Bandung yang membatalkan izin lingkungan proyek tersebut. Menurut data yang dipaparkan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar awal tahun 2017, konsumsi listrik Indonesia baru mencapai seperempat konsumsi listrik negara maju, yaitu 956 KWH per kapita. Menyebut listrik sebagai komponen utama proses produksi di UMKM hingga sektor manufaktur, Archandra berkata, penambahan akses listrik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.