Di Jepang, warga Batang kampanye tolak PLTU Batang
Dua orang warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menggelar kampanye di Jepang selama pekan ini untuk menolak pembangunan mega proyek PLTU di Batang, Jawa Tengah.
Proyek PLTU Muara Karang merupakan salah-satu proyek yang tidak diwarnai penolakan masyarakat. Mega proyek PLTU Batang itu senilai US$ 4 miliar dan diklaim dapat mengurangi dampak krisis listrik Indonesia namun ditolak beberapa pihak karena dianggap dapat merusak lingkungan. "Yang diinginkan warga Batang adalah bukan penundaan, tapi pembatalan pembangkit listrik tenaga batu bara ini," kata aktivis Greenpeace, Arif Riyanto, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Selasa (09/09) siang, melalui telepon. Arif Riyanto dan aktivis YLBHI, Wahyu Nandang, mendampingi Roidi dan Tarun, warga Desa Karanggeneng dan Ponowareng, Kabupaten Batang, selama di Jepang atas undangan sejumlah pegiat LSM lingkungan Jepang. Menurut Arif, dua warga Batang -yang mewakili warga dua desa tersebut- menolak pembangunan PLTU Batang karena dianggap merusak lingkungan. Mereka khawatir dampak kerusakan pada pembangunan sejumlah PLTU di berbagai wilayah Indonesia terulang di wilayahnya. "Mereka misalnya melihat hancurnya perikanan di PLTU Cirebon, mereka melihat dampak kesehatan yang luar biasa parah di Cilacap... Mereka tidak ingin ini terjadi di Batang," ungkap Arif. Tetap dilanjutkan Tiba sejak Sabtu (06/09) lalu, dua orang itu berencana menemui otoritas Pemerintah Jepang dan pihak investor pembangunan PLTU Batang. Selain bertatap muka, mereka yang didampingi aktivis YLBHI dan Greenpeace, juga akan menggelar unjuk rasa menolak pembangunan mega proyek Pusat Listrik Tenaga Uap di Batang, Jawa Tengah. Akibat penolakan ini, rencana pembangunan PLTU berbahan batu bara terbesar di Asia Tenggara ini terbengkalai pembangunannya semenjak dua tahun silam. Namun Pemerintah Indonesia menegaskan akan tetap membangun proyek yang melibatkan pemerintah Jepang ini, kata Wakil Menteri energi dan sumber daya mineral, Susilo Siswoutomo. Sejumlah laporan menyebutkan, masih ada 13% lahan yang belum bisa dibebaskan di sekitar lokasi pembangunan PLTU Batang. "Tetap akan dilanjutkan, kalau misalnya pemerintah Batang bisa menyelesaikan pembebasan lahan yang masih terkendala," kata Susilo Siswoutomo kepada BBC Indonesia. Dua pilihan Kementerian ESDM menyatakan, pemerintah tetap akan melanjutkan proyek PLTU di Batang, Jateng. Pertengahan Agustus 2014 lalu, keputusan rapat koordinasi Kementerian Ekonomi menyiapkan dua opsi terkait kendala pembangunan proyek di lahan seluas lebih dari 300 hektar. Pertama, pemerintah tetap akan menyelesaikan secara persuasif terhadap penolakan proyek ini. Kedua, PLN diberi tugas untuk mengkoordinasi persoalan pembebasan lahan. Namun di sisi lain, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan PLTU di tempat lain. "Secara pararel, akan dibangun (PLTU) di tempat lain di Jawa Tengah," ungkap Susilo. Pertengahan Agustus 2014 lalu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, membenarkan pihaknya telah memiliki sejumlah opsi pembangunan PLTU di tempat lain, menyusul aksi penolakan warganya. Ganjar Pranowo tidak menyebutkan di mana lokasi pembangunan PLTU tersebut. Ketergantungan dunia, termasuk Indonesia, terhadap energi batu bara sejak awal menjadi keprihatinan para aktivis lingkungan. Para ahli menyebut batu bara berperan besar pada persoalan pemanasan global yang terjadi saat ini.