Antisipasi kemacetan, Singapura akan batasi jumlah mobil
Singapura akan membatasi jumlah kendaraan di jalanan mulai Februari 2018 mendatang.
Otoritas Transportasi Darat (Land Transport Authority, LTA) menyebutkan keterbatasan tanah dan peningkatan transportasi umum sebagai alasan atas pembatasan tersebut. Sebelum langkah pembatasan diterapkan, negara-pulau padat penduduk itu telah memiliki serangkaian kebijakan ketat yang bertujuan membatasi jumlah mobil di jalanan. Konsekuensinya, tingkat kepemilikan mobil jauh lebih rendah di Singapura daripada di negara-negara kaya lainnya. Sistem perizinan Selain rencana pembatasan jumlah mobil, Singapura sudah menerapkan kebijakan yang sengaja menaikkan biaya memiliki mobil demi mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jalan. Hal ini dilakukan dengan membuat sistem yang mewajibkan calon pemilik mobil mengajukan permohonan mempunyai dan menggunakan kendaraan dalam jangka waktu terbatas, yang disebut sebagai Sertifikat Kepemilikan (Certificate of Entitlement, COE). Hasilnya, mobil kelas menengah di Singapura biasanya harganya sekitar empat kali lipat dibanding harga mobil serupa di Amerika Serikat. LTA mengatakan bahwa pembatasan baru itu tidak akan secara signifikan mempengaruhi jumlah COE yang ada, karena kebanyakan COE dipunyai pemilik mobil lama yang memperbarui izin mobil-mobil mereka. Pertumbuhan batasan baru sedikit lebih rendah dari jumlah kuota COE yaitu sebesar 0,25%, yang telah ditetapkan sejak 2015. Ini berlaku untuk mobil pribadi dan sepeda motor, tapi tidak untuk mobil barang dan bus. Dalam angka: Mobil di Singapura Peningkatan transportasi umum Terlepas dari kebijakan pemerintah, hampir ada satu juta kendaraan di jalanan Singapura. Lebih dari 600.000 di antaranya adalah mobil pribadi dan sewaan, termasuk mobil yang digunakan oleh taksi online seperti Uber and Grab. LTA mengatakan ada keterbatasan untuk memperluas jaringan jalan negara kecil tersebut. Jalan mengambil 12% dari total luas lahan negara, persentase yang jauh lebih tinggi daripada banyak negara lain yang ukuran wilayahnya lebih besar. Selain batasan pertumbuhan kendaraan, pemerintah berusaha mengatasi kemacetan dengan berinvestasi besar-besaran di jaringan transportasi umum negara tersebut. Pemerintah telah menambah 41 stasiun kereta baru selama enam tahun terakhir, memperluas jaringan negara sebesar 30%. Singapura menginvestasikan S$20 miliar (Rp200 triliun) di infrastruktur kereta api baru, S$4 milyar (Rp 40 triliun) untuk meningkatkan infrastruktur yang ada, dan S$4 miliar (Rp 40 triliun) untuk subsidi kontrak bus.