Krisis Hong Kong: Tatanan dunia baru seperti apa yang tengah diciptakan China?
Krisis di Hong Kong saat ini merupakan ujian diplomatik di tengah kondisi global yang terganggu pandemi Covid-19.
Pemerintah kolonial Inggris menyerahkan Hong Kong ke China pada tahun 1997. Inggris telah membuka diri menerima tiga juta penduduk Hong Kong menjadi warga negara mereka. Di sisi lain China mengancam bakal membalas perbuatan yang mereka anggap gangguan terhadap stabilitas nasional. Lantas apa yang bisa kita ketahui tentang wilayah China dalam tatanan dunia baru? Dan apa pula makna krisis Hong Kong ini bagi Inggris, terutama di tengah upaya mereka menjalankan politik luar negeri yang optimis di bawah semboyan 'Global Britain', usai keluar dari Uni Eropa (Brexit)? Apakah krisis Hong Kong memang tidak terhindarkan? Segalanya mungkin sangat berbeda. 'Pemangku kepentingan yang bertanggung jawab' Selama lebih dari dua dekade, sebagian besar pembuat kebijakan di Barat berharap kebangkitan China akan terungkap secara jelas. Mereka mengklaim China akan menjadi 'pihak yang bertanggung jawab' dalam komunitas internasional. Dengan kata lain, China akan mematuhi perjanjian dan hukum internasional. Alasannya, sebagai bagian dari sistem, seperti negara lainnya, China bakal meraup untung dari kaidah yang berlaku. Para pengunjuk rasa di Hong Kong khawatir mereka akan kehilangan kebebasan mereka. Mungkin di dunia seperti itu, kesepakatan antara pemerintah Inggris dan China tentang masa depan Hong Kong akan bertahan. Tapi keadaan berubah. China bangkit secara cepat dan memiliki pemahaman tunggal. China tumbuh menjadi negara adikuasa militer, setidaknya di wilayahnya sendiri. Wilayahnya di luar China daratan pun terjaga. Amerika Serikat yang memiliki kekuatan militer besar pun akan kesulitan menghadapi China di sana. Namun kebangkitan China terjadi saat fokus negara Barat, khususnya AS, terpecah. Ada perang melawan terorisme di Suriah. Sementara di Eropa, ada gangguan berupa Brexit. AS anjlok Dan kemudian ada pemerintahan Donald Trump di AS yang memiliki kebijakan tidak konsisten terhadap China. Trump tak memiliki keahlian strategis dalam merancang kebijakan luar negeri. Kebangkitan China selama lima tahun terakhir bukan hanya bertepatan dengan pengaruh AS yang relatif menurun di dunia internasional, melainkan penurunan absolut yang mengacaukan peta aliansi AS di Asia, Eropa dan Timur Tengah. Masalah antara negara Barat dan China terus bertambah, dari ketegangan perdagangan, persaingan teknologi, hingga masalah strategis lainnya. Namun tidak ada respons yang melihat itu sebagai bagian dari 'permasalahan China' yang besar, yang membutuhkan perhatian dan reaksi terkoordinasi. China menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih tegas terhadap Hong Kong sejak pandemi Covid-19. Masyarakat global di ambang krisis Covid-19. Ini sebuah drama yang berasal dari China dan yang awalnya menyebabkan beberapa masalah serius bagi negara itu. Namun jelas, otorita di sana bertekad memanfaatkannya. Bukan kebetulan kemudian saat muncul nada nasionalis yang lebih tajam dalam kebijakan China. Itu terlihat dalam ketegangan kontra AS serta Australia, sengketa perbatasan dengan India, dan keputusan membalikkan dari kesepakatan fundamental mereka dengan Inggris atas Hong Kong. Kebijakan 'tegas' terhadap Hong Kong Pandemi Covid-19 memang memberi China kesempatan untuk meningkatkan eskalasi krisis Hong Kong ke puncak. Berapa lama pun pandemi ini berlangsung, salah satu konsekuensinya jelas - arah kebijakan China yang tegas tak mungkin berubah, kecuali muncul tekanan nyata dan bersama. Dan merujuk semua kecaman pada sikap China terhadap kebebasan rakyat Hong Kong, sulit untuk melihat ini terjadi. Tawaran Inggris memberikan perlindungan kepada tiga juta penduduk Hong Kong belum diterima secara baik oleh China. Situasi ini menempatkan pemerintah Inggris dalam kesulitan besar. Di tengah kritik terhadap kebijakannya mengurus pandemi Covid-19, bagi Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, isu Hong Kong adalah ujian besar pertama bagi kebijakan luar negeri baru Inggris. Inggris baru saja mengubah citra politik luar negeri, dengan pendekatan yang bertajuk 'Global Britain'. Tidak ada yang benar-benar tahu apa arti semboyan itu. 'Membuat yang terbaik dari situasi yang buruk' adalah yang dicatat banyak penentang Brexit secara sinis. Sejujurnya, karena pandemi mengambil begitu banyak energi mereka, masih terlalu dini untuk membuat vonis tentang pendekatan 'Global Britain' pada persoalan Hong Kong. Retorika versus kenyataan Akan tetapi, isu China ini sebenarnya menyorot kekuatan dan kelemahan diplomasi Inggris saat ini. Penting untuk menghentikan retorika besar dan melihat kenyataan yang sebenarnya. Hong Kong adalah bagian dari China. Inggris adalah bekas kekuatan kolonial yang tidak memberi dampak apapun bagi pemerintah China. Inggris menghadapi tantangan baru di politik luar negeri pasca-Covid dan pasca-Brexit. China secara luas dianggap telah melanggar perjanjian terkait Hong Kong, terlepas dari klaim demi kebijakan keamanan internal yang tidak menyenangkan. Namun China adalah negara adikuasa dan Inggris jelas tidak menyandang status itu. Jadi bagaimana nasib pemerintahan Boris Johnson? Banyak pengamat menilai Johnson telah mengambil sikap moral saat menawarkan suaka untuk sekitar tiga juta penduduk Hong Kong. Itu adalah angka yang besar dan luar biasa untuk partai asal Johnson, yaitu Partai Konservatif, yang sangat skeptis terhadap isu imigrasi. Fakta bahwa China mungkin tidak akan mengizinkan banyak warga Hong Kong hijrah, atau bahwa banyak yang akan memutuskan menetap, bahkan jika mereka pergi, akan pergi ke negara lainnya, tidak mengubah fakta bahwa Johnson, ketika dihadapkan dengan China, telah berusaha mempertahankan martabat Inggris. Namun diplomasi terdiri dari banyak hal. Banyak kalangan mungkin berkata tawaran Johnson itu terlalu minim. Bagaimanapun, kebijakan yang berlandaskan prinsip adalah satu hal, tapi mencapai target politik luar negeri membutuhkan kerja kolaboratif. Sikap AS Ini tentang mendapatkan kepercayaan dan dukungan sekutu: menyusun posisi dan mengembangkan aksi bersama. Di titik ini, terlepas dari banyak dukungan retoris untuk Inggris di Hong Kong, sedikit yang terjadi tanpa kata-kata. Presiden Trump mengeluarkan berbagai kebijakan dan pernyataan sensitif terhadap China. Amerika menggulirkan kembali beberapa keuntungan perdagangan yang diberikan untuk Hong Kong. Tapi karena tahun ini pemilihan presiden AS bakal bergulir, Trump menilai sikap keras terhadap China sebagai salah satu strategi untuk mempertahankan kedudukan di Gedung Putih. Tetapi "Inggris global" tetap terisolasi secara luar biasa. Mereka agak terpisah dari Eropa karena negosiasi masa depan hubungan dengan Uni Eropa belum tuntas. Dan hubungan luar negeri Inggris yang 'paling mulus' terjalin dengan AS. Dalam persahabatan antara Johnson dan Trump, Inggris sangat membutuhkan kesepakatan perdagangan dengan AS. Inggris akan selalu merasa tidak nyaman memikirkan politik balas budi agar meraih dukungan AS. Pandemi Covid-19 memang menyorot berbagai persoalan yang terlihat jelas. Trump memberi kita pemahaman tambahan tentang arti 'America First' saat membeli sebagian besar obat remdesivir yang diproduksi di AS untuk mengobati penderita virus corona. Uni Eropa berusaha menegosiasikan pasokan obat itu untuk negara-negara anggotanya. Tidak jelas di mana Inggris berdiri dalam masalah ini, walau laporan pers mengutip para pejabat yang mengklaim telah mengamankan pasokan untuk kegentingan dalam negeri. Sikap itu memperlihatkan posisi Inggris saat ini: tidak di Eropa, dan dekat tapi tidak erat dengan AS. Ini juga pengingat yang kuat tentang meningkatnya bobot ekonomi dan teknologi dalam urusan global. Inggris perlu terlibat kembali Selama sebagian besar abad yang lalu, tank atau bom nuklir dianggap sebagai mata uang kekuatan global. Tapi itu adalah penilaian yang dangkal dan mengaburkan fakta. Sepenting apapun senjata militer, alasan AS mendominasi di dunia setelah Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin adalah ekonomi dan basis penelitian mereka yang luar biasa. Dominasi AS atas tatanan dunia diyakini telah berakhir. Sekarang China sudah memiliki atribut ini. Itulah tatanan dunia baru yang harus ditempuh kapal 'Global Britain'. Inggris memiliki banyak atribut. Secara relatif, Inggris tetap merupakan negara yang kaya. Negara itu juga masih mempertahankan kursi di 'direktur politik internasional', yaitu Dewan Keamanan PBB. Namun Inggris harus menemukan cara untuk kembali terlibat dalam isu global dunia pasca-Covid, pasca-Brexit. Di seluruh dunia, terlihat berbagai tanda frustrasi yang tumbuh seiring kebijakan agresif China yang mungkin sekarang seharusnya dijuluki 'China First'. Warisan kolonial telah memberi Inggris peran utama dalam drama Hong Kong yang sedang berlangsung. Sekarang Inggris perlu memainkan perannya untuk membentuk konsensus internasional baru tentang cara berurusan dengan China. Strategi itu, pada saat yang sama juga perlu memberi tekanan balik terhadap China, sambil mencari cara positif untuk terlibat dengan para penguasa China dalam berbagai masalah global yang penting.