Buntut kudeta yang gagal, Turki kembali pecat 18.000 tentara, polisi, guru dan PNS
Pemerintah Turki telah memecat lebih dari 18.000 anggota tentara, polisi, akademisi, serta pegawai negeri, menjelang dua tahun peristiwa percobaan kudeta yang gagal pada 2016 silam.
Langkah pembersihan yang diumumkan pada hari Minggu (08/07) ini merupakan yang terbaru setelah upaya kudeta militer yang gagal dua tahun silam. Keputusan ini menyusul kemenangan Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilihan presiden bulan lalu dan menjelang pengambilan sumpah dirinya sebagai presiden pada hari Senin (09/07) esok. Langkah pembersihan yang diumumkan pada hari Minggu (08/07) ini merupakan yang terbaru setelah upaya kudeta militer yang gagal dua tahun silam. Laporan-laporan yang dilansir media Turki menyebutkan kebijakan ini merupakan gelombang pemecatan yang terakhir. Keterangan resmi pemerintah Turki menyebutkan 18.632 orang telah dipecat, termasuk 8.998 anggota polisi serta 6.152 personil militer. Keterangan resmi pemerintah Turki menyebutkan 18.632 orang telah dipecat, termasuk 8.998 anggota polisi serta 6.152 personil militer, seperti dilaporkan Kantor berita AFP. Dan menurut Kantor berita Reuters, ada 199 akademisi yang dipecat dari berbagai universitas di seluruh negara itu. Sejauh ini otoritas Turki telah memecat sekitar 160.000 pegawai negeri sipil semenjak upaya kudeta militer yang gagal, demikian menurut Kantor HAM Amerika Serikat pada Maret silam. Di antara mereka ada yang ditahan, dan ada lebih dari 50.000 sudah diadili dan saat ini mendekam di penjara. Kepolisian Turki menggiring orang-orang yang dituduh sebagai pendukung Fethullah Gulen di Kayseri, 26 April 2017 lalu. Seperti dilaporkan Reuters, tindakan Turki yang disebut sebagai upaya pemberangusan terhadap kelompok opoisisi ini telah mengundang kritikan dari negara-negara Barat. Mereka menuduh Presiden Tayyip Erdogan menggunakan peristiwa kudeta militer yang gagal itu sebagai dalih untuk memberangus kelompok oposisi. Dalam berbagai kesempatan, Erdogan menyatakan tindakan itu diambil untuk mengurangi ancaman terhadap keamanan nasional.