Penimbunan pangan, harapan atas ketegasan penerapan kebijakan
Dengan semakin mendekatnya Hari Raya Idulfitri, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Rabu (06/06), menegaskan akan menindak tegas para penimbun bahan pangan, yang harganya biasanya meroket pada masa puasa dan Idulfitri.
Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia menegaskan penyimpanan stok ditempuh untuk memenuhi permintaan namun bukan untuk menyetir harga. Dan ratusan orang, menurut Kapolri, sudah dijadikan tersangka karena diduga terlibat mafia pangan di saat bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri. Tetapi sebagian pedagang menegaskan bahwa penyediaan stok yang mereka tempuh sebenarnya bukan merupakan aksi penimbunan pangan. Para pedagang pasar, misalnya, melakukan penyimpanan sebagai stok untuk memenuhi permintaan yang meningkat namun bukan untuk menyetir harga. "Kalau di kami bukan menimbun, menyediakan stok. Kalau kami di pasar, melihat suasana Lebaran itu harga barang naik, maka sebelum harga naik atau ketika masih normal kami sudah mulai mempersiapkan stok," kata Hasan Basri, Ketua Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, kepada Nuraki Aziz yang melaporkan untuk BBC Indonesia. Hasan Basri menambahkan amat kecil kemungkinan jika penimbunan barang dilakukan oleh pedagang eceran kecil karena modalnya yang terbatas. Namun kalangan distributor atau pedagang menengah atas -yang memiliki dana besar dan gudang berukuran ratusan atau ribuan meter persegi- mungkin saja melakukan penimbunan bahan pangan. Pemerintah juga diharapkan bisa meredam harga dan bukan hanya menindak para penimbun pangan. Ketika konsumen tak punya pilihan Penimbunan biasanya dilakukan jauh sebelum hari-hari besar, seperti Idulfitri dan Ramadan, dengan stok yang disimpan di gudang sambil menunggu tingginya permintaan pedagang kecil dan masyarakat sehingga harganya bisa diatur pula. Para penimbun biasanya menyimpan barang di awal Ramadan dan akan mendapatkan keuntungan besar sejalan dengan semakin mendekatnya Idulfitri. Mereka baru menjualnya saat permintaan begitu tinggi menjelang Idulfitri, ketika masyarakat sudah tidak terlalu memperhatikan harga atau tetap membeli dengan harga yang sangat tinggi karena kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Sementara itu Kementerian Perdagangan menyangkal terjadi penimbunan bahan pangan dengan menyebutkan bahwa data yang diangkat Kapolri adalah kasus lama. Biasanya harga kebutuhan pokok meningkat pada masa akhir Ramadan dan menjelang Idulfitri. "Ini kasus sudah lama (terkait pernyataan Kapolri tentang ratusan tersangka penimbun) dan Kemendag mendukung langkah tersebut," jelas Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono. "Sampai saat ini, untuk skala besar, dalam arti kata penimbunan, ya kita belum ada indikasi seperti itu. Selama ini, selama bulan puasa penuh, hampir seluruh staf-staf kita mencermati setiap pelosok, setiap pasar, setiap gudang sehingga kita pastikan kalau ada penimbunan pasti kita dapati dan pasti kita berikan sanksi," tambah Veri. Pengawasan kurang? Kementrian Perdagangan mengaku sudah melakukan berbagai hal untuk mengatasi dan mencegah penimbunan barang bahan kebutuhan pokok, antara lain lewat pemeriksaan gudang dan pencabutan izin. "Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Bapak Menteri Perdagangan bersikap tegas bagi penimbun barang, khususnya bahan pangan, dengan dilakukan pencabutan izinnya. Kita cabut izin perusahaannya, kita blokir surat persetujuan impornya sehingga mereka tidak dapat lagi melakukan importasi," tegas Veri Anggrijono. Pedagang eceran kecil tidak akan mampu untuk melakukan penimbunan bahan pangan. Salah satu kasus yang pernah ditangani Kemendag bekerja sama dengan Polri adalah melakukan penyelidikan dan penetapan tersangka terkait impor bibit bawang yang ternyata dijual sebagai barang konsumsi. Bagaimanapun -terlepas dari ditemukannya tersangka penimbunan pangan- pemerintah diharapkan harus bisa meredam harga pada masa-masa hari libur besar, seperti diungkapkan pengamat ekonomi dari Institute of Development and Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdulah. "Saya kira untuk saat ini sudah cukup. Sudah berada dalam jalur yang benar. Terbukti ada tersangka, berarti memang kerja mereka sudah efektif. Meskipun demikian harga-harga masih tetap di atas HET untuk yang beras. Jadi saya bilang ini kinerja kurang optimal," kata Rusli. Saat ini Harga Eceran Tertinggi (HET) beras misalnya adalah Rp 9.450 per kilogram sementara harga bahan kebutuhan pokok diharapkan dapat turun menjadi Rp 8.950 per kilogram. Sedangkan bagi Hasan Basri, pemerintah perlu menentukan rentang harga bahan pangan pokok serta mengawasi penerapannya di lapangan. "Pemerintah bisa melakukan tindakan tegas kepada pihak-pihak dan kalau perlu menentukan harga tertinggi dan terendah, seperti yang pernah dilakukan kepada para pedagang beras." "Tetapi pemerintah sepertinya hanya kebijakan, kebijakannya pas dilempar ke publik lalu tidak dikawal itu kebijakan," kata Ketua Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia itu, yang juga merupakan anggota Dewan Penasehat Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang.