Konflik sektarian di Rakhine, tanda-tanda permusuhan 'masih ada'
Dalam perjalanan dari Bandara Sittwe di ibu kota negara bagian Rakhine, Myanmar, ke hotel dengan angkutan umum dengan jarak sekitar 15 menit saja, saya menyaksikan setidaknya tiga masjid.
Tapi mungkin lebih tepat menyebutnya sebagai 'tiga bangunan masjid' atau malah 'tiga bekas masjid' karena entah itu dijaga aparat keamanan agar tidak digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam maupun karena sudah terbakar. Rakhine atau dikenal juga sebagai Arakan -negara bagian Myanmar di bagian utara- telah beberapa kali mengalami kerusuhan antara kelompok Rohingya, yang pada umumnya Muslim dan etnik mayoritas Rakhine yang beragama Buddha. Kerusuhan sektarian skala besar pecah pada 2012, yang menewaskan sekitar 200 orang dari kedua pihak. Puluhan ribu orang Rohingya menyelamatkan diri ke luar Myanmar, termasuk ke Indonesia dan Malaysia. Sebagian lainnya terpaksa masuk ke kamp-kamp khusus bagi mereka di Rakhine. Masjid di persimpangan jalan utama dari Bandara Sittwe ke kota ini ditutup sejak 2012. Permusuhan yang hingga sekarang belum hilang sepenuhnya, yang tercerminkan dengan jelas dari bekas masjid-masjid yang berdekatan, yang saya lihat di salah satu jalan utama tadi. Di masjid pertama, memang masih ada bangunan masjid yang lengkap dengan jendela maupun pintu walau tampak pula tanda-tanda bekas dilalap api. Namun di sana, selalu ada polisi yang berjaga di pos dan mengusir orang-orang yang mengambil foto, apalagi yang ingin bersembahyang. Di lokasi masjid-masjid yang dibakar atau ditutup selalu ada polisi yang berjaga di pos. Tak jauh dari masjid ini, terdapat satu tanah kosong, yang dulunya tempat sebuah masjid yang sekarang sudah hampir rata dengan tanah. Yang tersisa hanyalah bekas pintu gerbangnya. Dan yang ketiga, sebuah masjid kuno yang bangunannya masih kokoh lengkap dengan kubah-kubahnya. Tembok cat putih diselimuti lumut sehingga tampak abu-abu atau kehitaman sementara halamannya ditumbuhi semak belukar dengan tembok tinggi mengelilinginya. Masjid kuno di pusat kota Sittwe ini ditutup setelah kerusuhan sektarian tahun 2012. Pagar tembok, beberapa pohon rindang, dan lapak-lapak pedagang kaki lima seolah 'menyembunyikan' masjid tersebut dari pandangan umum dan memang masjid itu sudah tertutup untuk orang umum. Bahkan untuk sekedar mengambil foto pun harus bersembunyi-sembunyi karena warga sekitar punya selidik dan curiga kepada orang-orang yang mengabadikan bangunan tersebut. 'Cegah amuk massa' Tempat-tempat ibadah bagi umat Islam tersebut tidak boleh difungsikan lagi sejak terjadi kerusuhan sektarian skala besar tahun 2012. Larangan itu ditujukan untuk meredam ketegangan antara etnik mayoritas Rakhine yang beragama Buddha dan kelompok Rohingya yang beragama Islam. Pihak berwenang juga beralasan penutupan masjid dilakukan guna mencegah amuk massa terutama oleh kelompok Buddha ekstrem. Masjid yang boleh digunakan adalah masjid yang berada di lingkungan konsentrasi komunitas Muslim saja, bukan di tempat-tempat yang komunitas Muslimnya hanya sedikit atau di tengah-tengah lingkungan komunitas Buddha. Segregasi dan kecurigaan terhadap kelompok Rohingya -yang dianggap bukan sebagai warga negara namun merupakan pendatang oleh pemerintah Myanmar itu- memang tidak bisa dipungkiri, kata sejarawan pemerintah asal Rakhine, DR. Aye Chan. "Masalah sudah ada selama 70 tahun sejak 1942 setelah evakuasi Inggris dari Rakhine dan sebelum invasi Jepang. Di tengah kevakuman terjadi anarki dan tidak ada penegakan hukum serta ketertiban." "Ketika itu muncul ketegangan antara orang-orang Bengali dan penduduk Rakhine, mereka saling menuduh siapa yang mengawali serangan. Sejak itu ketegangan selalu ada," jelas DR. Aye Chan dalam wawancara dengan BBC Indonesia. DR. Aye Chan telah menulis sejumlah buku yang mengukuhkan bahwa Rohingya bukan asli Rakhine tapi pendatang. Ketegangan tersebut, menurutnya, senantiasa siap meletup menjadi perkara besar yang diperburuk oleh rasa saling curiga dan saling takut antara kedua kelompok. DR. Aye Chan menambahkan bahwa asal usul orang-orang Rohingya -yang sering dipanggil sebagai orang-orang Bengali atau orang Muslim- diyakini dari Bangladesh yang semula dibawa oleh penjajah Inggris untuk bekerja di sektor pertanian. Inilah landasan yang digunakan oleh pihak berwenang selama ini dan oleh etnik-etnik besar seperti Burman dan Rakhine yang pada umumnya beragama Buddha. Namun kelompok Rohingya dan beberapa ahli mengatakan Rohingya adalah asli Rakhine atau Arakan, sebutan yang akrab bagi orang Rohingya. Orang Bengali atau Muslim Dengan alasan sebagai pendatang dan juga karena nama etnik Rohingya tidak tercantum dalam daftar 135 etnik yang diakui pemerintah berdasarkan undang-undang kewarganegaraan tahun 1982, maka Myanmar tidak mau menyebut mereka Rohingya. Warga biasa, politikus, bahkan akademisi Myanmar juga tidak mau menggunakan sebutan Rohingya, cukup orang Bengali atau Muslim. Hingga kini kelompok Rohingya tidak mempunyai status kewarganegaraan dan diperlakukan berbeda dari 135 etnik di Myanmar. Di antara etnik-etnik itu, terdapat delapan etnik utama, antara lain Burman, Rakhine, Kachin, Chin dan Shan. Kuil Buddha tampak terdapat di banyak lingkungan penduduk di Sittwe, Rakhine. Konsekuensinya, orang-orang Rohingya tidak mendapat perlakuan sama dengan rakyat Myanmar pada umumnya. "Saya tidak boleh ke luar dari lingkungan permukiman kami. Kalau ada keperluan, saya harus mengurus izin khusus dan ditanya berbagai pertanyaan. Tanpa izin itu saya tidak bisa keluar dari lingkungan permukiman," ungkap Mohamad Amin, seorang pria Rohingya yang tinggal di sebuah permukiman di pinggiran kota Sittwe. Ditambahkannya, ia dilahirkan di Rakhine dari keluarga yang secara turun temuran hidup di Rakhine. Namun ia tidak pernah memegang kartu identitas penduduk sebagaimana warga negara Myanmar lainnya. Satu-satunya dokumen pengenal diri adalah kartu pengenal yang biasanya diberikan kepada warga negara asing yang tinggal sementara di Myanmar. Mohamad Amin mengambil air untuk wudu di masjid Desa Hla Ma Chay, pinggiran kota Sittwe, Rakhine. Dengan bekal kartu orang-orang Rohingya praktis tidak bisa diakui sebagai warga negara Myanmar. Setelah terjadi beberapa kali gelombang kekerasan, termasuk operasi militer yang dilancarkan menyusul pembunuhan sembilan penjaga perbatasan di Maungdaw, Rakhine, yang dituduhkan dilakukan oleh milisi Rohingya pada Oktober 2016, jumlah komunitas Rohingya di dalam Myanmar sendiri diperkirakan satu juta orang. Sebagian besar tinggal kamp-kamp dan permukiman khusus bagi mereka di Rakhine. Adapun mereka yang mengungsi ke luar negeri diperkirakan mencapai lebih dari satu juta, termasuk di Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Rohingya bukan minoritas? Dengan demikian, menurut anggota parlemen dari Rakhine, U Bha Shein, Rohingya -atau yang dijulukinya sebagau komunitas Muslim atau orang Bengali- di Rakhine dan bahkan di Myanmar tak bisa disebut kelompok minoritas sebab masih banyak kelompok etnik lain yang populasinya tergolong kecil dengan hanya beberapa ratus jiwa saja. "Sebagian kalangan menyebut orang-orang Bengali ini minoritas. Itu anggapan yang sangat salah. Coba lihat jumlah penduduk Bangladesh ketika baru saja merdeka. Sekarang penduduk Bangladesh 200 juta jiwa. "Sekarang terdapat satu juta orang Bengali dari Bangladesh di negara kami dan jumlah itu menakutkan. Peningkatan jumlah penduduk di Bangladesh dan pertambahan penduduk di kalangan orang Bengali di Rakhine terkait." Para ulama dan sebagian pemimpin negara Muslim yang kaya tertarik dengan situasi di Rakhine karena terjadi pertumbuhan penduduk Muslim. Ketertarikan mereka membuat dunia Muslim berusaha campur tangan secara politik atau agama," jelasnya. U Bha Shein juga mengangkat bahwa peningkatan jumlah penduduk di kalangan komunitas Muslim meresahkan umat Buddha di negara bagian Rakhine pada khususnya dan Myanmar pada umumnya sebab negara itu ingin mempertahankan jati dirinya sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha. *** Laporan ini merupakan bagian dari seri khusus pengungsi Rohingya di Bangladesh dan Myanmar. Anda bisa memberikan komentar atas berita ini di Facebook BBC Indonesia.