KPUD Jakarta: Ahok tetap bisa ikuti proses Pilkada
Status tersangka yang disandang Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama tidak akan membatalkan pencalonannya sebagai gubernur DKI Jakarta dalam pilkada, demikian panitia penyelenggara pemilu.
Seorang pengunjukrasa dalam demo 4 November membawa poster bergambar Ahok "Status calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama tidak batal, dan dia tetap bisa ikut proses pilkada sampai selesai," kata KPUD DKI Jakarta, Sumarno kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Rabu (16/11) siang. "Jadi, silakan saja Pak Ahok dan Pak Djarot untuk menggelar kampanye dan mendatangi pendukungnya," tambahnya. KPUD, menurutnya, baru bisa membatalkan pencalonan seseorang dalam pilkada, apabila sudah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap alias inkrah. "Kalau statusnya terpidana, karena ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan ada sanksi pembatalan," jelas Sumarno. Dia menjelaskan, hal ini sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencalonan dalam Pilkada. Kekuatan hukum tetap Disebutkan, seorang calon gubernur dan wakil gubernur dapat tetap mencalonkan, asal tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ditanyakan, jika sudah ada putusan pengadilan negeri (PN), apakah itu bisa disebut sudah inkrah, Sumarno mengatakan: "Kalau yang bersangkutan tidak banding, maka putusan PN itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap." Sebaliknya, apabila yang bersangkutan mengajukan upaya banding atas putusan PN tersebut, maka yang bersangkutan belum bisa dikenai sanksi pembatalan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Dia terancam hukuman maksimal lima tahun penjara. Ahok sendiri menyatakan bisa menerima status tersangka, dan menyatakan tetap maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.