Kepala daerah pertanyakan usul pembinaan FPI
Kepala daerah mempertanyakan usul Kementerian Dalam Negeri yang meminta adanya kerja sama pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI).
Kepala Daerah ingin agar FPI menghentikan aksi kekerasannya jika ingin dibina. Mereka menilai harus ada sejumlah kejelasan terlebih dahulu terhadap keberadaan organisasi itu sebelum melakukan kerja sama. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi pada hari Kamis (24/10) meminta kepala daerah melakukan kerja sama dan membina ormas yang ada di daerah termasuk dengan FPI. Lontaran ini mengundang sejumlah kritik karena pemerintah dinilai memberi ruang terhadap FPI yang tercatat melakukan aksi kekerasan dalam sejumlah kegiatannya. Gamawan mengatakan meski pernah melakukan sejumlah kesalahan tetapi FPI masih bisa diajak kerja sama dan dibina oleh pemerintah daerah. "Kita melihat kekhususan FPI di bidang agama, dia bisa melakukan pencerahan-pencerahan dengan cara yang baik dan dia bisa melakukan pencegahan-pencegahan terhadap degradasi atau persoalan akhlak yang kurang baik," kata Gamawan di Istana Negara, Jakarta hari Jumat (25/10). "Jadi kita tidak boleh karena melakukan kesalahan dua kali kita musuhi terus." Gamawan mengatakan selama ini pemerintah telah melakukan pembinaan dan pendekatan seperti mendatangi kegiatan yang digelar oleh FPI. Hilangkan aksi kekerasan Namun Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama mengatakan ada kendala administrasi untuk melakukan kerja sama dengan FPI. "Kita cuma bisa kerja sama dengan ormas yang berusia tiga tahun, kan mesti berizin dan punya akte dong," kata Basuki. FPI menurut penjelasan Kementerian Dalam Negeri baru resmi mempunyai izin setahun lalu. Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan dia akan tertarik melakukan kerja sama denga FPI jika ada kesepakatan bahwa ormas itu tidak lagi mewarnai aksinya dengan kekerasan. "Kalau FPI mau dibina ya kita bina tapi kalau kemudian dari aktivitasnya dengan pola-polanya masih seperti itu ya saya secara pribadi tidak tertarik," kata Ganjar kepada BBC Indonesia. "Ketika melepaskan kekerasannya saya suka, karena itu yang meresahkan masyarakat." Dia meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memulai peroses pembicaraan dengan petinggi FPI jika serius ingin melakukan pembinaan terhadap ormas itu. "Dirjen Kesbangpol bisa memulai mengajak FPI untuk berbicara dan membuat suatu kesepakatan baru berupa gerakan penuh damai, dan itu kita sambut dengan gembira." Sebelumnya Anggota FPI tercatat kerap terlibat dalam aksi kekerasan dan bentrok dengan kelompok minoritas seperti dalam kasus penusukan jamaat gereja HKBP di Bekasi, aksi penyerangan Masjid milik jamaah Ahmadiyah, menyita minuman keras yang berujung perusakan toko dan sejumlah kasus lainnya. Kasus terakhir terjadi di Kendal, Jawa Tengah pada bulan Juli lalu saat anggota FPI bentrok dengan warga sekitar dan berujung pada tewasnya satu orang warga.