Emisi karbon gambut Indonesia yang rusak setara membakar 4.500-7.800 galon bensin
Wilayah Indonesia yang merupakan kawasan tropis menghadapi tantangan dari sumber emisi yang terabaikan, yaitu lahan gambut yang kering.
Kebakaran lahan gambut di Palangkaraya pada 2015 lalu Penyebabnya adalah lahan gambut di Indonesia yang seringkali menjadi target ekspansi untuk lahan perkebunan, terutama kelapa sawit maupun hutan tanaman industri (HTI). Profesor Gusti Anshari dari Departemen Ilmu Tanah pada Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Pontianak, menuturkan, ketika lahan dibuka untuk perkebunan, lahan gambut dikeringkan sehingga melepas karbondioksida (CO2). "Kalau default value-nya misalnya, kebun sawit diperkirakan sampai 40 metrik ton CO2 ekuivalen per hektar per tahun, kalau sudah jadi HTI bisa sampai 70 [metrik ton]," ujar Gusti kepada BBC Indonesia. Kisaran angka emisi karbon tersebut setara dengan membakar 4.500-7.800 galon bensin, berdasarkan perhitungan ekuivalen gas rumah kaca. Angka tersebut didasarkan pada data terbaru Global Forest Watch Climate, dengan fitur analisis emisi karbon yang memungkinkan pengguna melihat seberapa besar CO2 yang dihasilkan dari gambut tropis kering setiap tahunnya dalam area perkebunan dipetakan. Sementara dalam laporan kajian organisasi lingkungan hidup, World Resources Insitute, setiap hektar gambut tropis yang dikeringkan untuk pengembangan perkebunan mengeluarkan rata-rata 55 metrik ton C02 setiap tahun, kurang lebih setara dengan membakar lebih dari 6.000 galon bensin. Berdasar laporan tersebut, lahan gambut dalam keadaan alaminya bukan merupakan lahan yang ideal untuk pertanian. Untuk menyiapkan lahan gambut yang dapat ditanami, pertama lahan tersebut perlu dikeringkan sehingga akar tanaman yang ditanam dapat mengakses oksigen dan tumbuh. Tetapi, proses ini juga membuat mikroba di dalam tanah menggerogoti bahan organik dan melepaskan CO2 dalam prosesnya. Kawasan lahan gambut yang dilindungi di Pelalawan, Riau, pada Juni 2013 lalu, yang malah dibuka dan dibakar pohonnya. Seiring dengan bahan organik yang membusuk, maka gambut menyusut dan membutuhkan pengeringan lebih lanjut untuk mencegah air kembali membanjiri gambut. Siklus surutnya dan pengeringan gambut yang terus berlangsung ini menjadi sumber emisi CO2 yang tidak berhenti dari waktu ke waktu. Pengeringan gambut mempercepat dekomposisi Lebih jauh Gusti menjelaskan pengeringan lahan gambut sudah pasti memacu percepatan dekomposisi gambut -atau bahan organik yang membentuk gambut itu- secara terus menerus. Diakui Gusti, dekomposisi gambut tergantung seberapa tebal lapisan gambut yang teroksidasi secara heterotropik karena aktivitas mikroba. Tanpa pengelolaan air tanah, diperkirakan lahan gambut itu berkurang antara 4 - 6 cm per tahun. "Itu kan besar sekali, karena 1cm gambut saja itu karbon dalam CO2 yang tersimpan bisa 11-18 metrik ton CO2 per hektar. Makanya kalau hilang 1cm saja sudah besar. Tapi memang hilangnya berlahan-lahan, tapi kontiniu." Ia mengungkapkan luas perkebunan kelapa sawit di lahan gambut saat ini sekitar 1,6 juta hektar, sementara luas HTI di lahan gambut sekitar 800.000-900.000 hektar. Kebanyakan lahan gambut di Indonesia berada di pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Sumatra dan Papua "Banyaknya di Sumatra dan Kalimantan. Kalau HTI banyaknya di Sumatra. Maka dari itu, lanjutnya, restorasi gambut diperlukan untuk meningkatkan muka air tanah. Meskipun restorasi diperkirakan akan meningkatkan kandungan gas methane dalam lahan gambut, namun diharapkan dekomposisi akan tertahan. "Makanya perlu sekali manajemen ini. Kita harapkan ada manajemen water table (air tanah), akan ada pengurangan emisi," ujarnya. Lahan gambut di Indonesia kebanyakan ditemui di Sumatra, Kalimantan dan Papua dengan tebal kedalamannya bisa mencapai 11 meter sehingga menyebabkan api sulit dipadamkan jika terjadi kebakaran di lahan gambut di saat musim kemarau. Indonesia mengalami kebakaran gambut terparah pada 2015. Sementara itu, Bambang Setiadi, peneliti dan salah satu pendiri Center for International Cooperation in Sustainable Management of Tropical Peatland (CIMTROP) menyebut 2,6 juta hektar lahan terbakar antara bulan Juni-Oktober 2015. Kebakaran meluas di luar kendali lantaran dipicu oleh kekeringan dan diperburuk oleh efek El Niño. Presiden Joko Widodo ketika melakukan inspeksi di lahan gambut yang terbakar di Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada 2015 lalu. Kabut asap yang terjadi sampai menganggu transportasi, perdagangan, pariwisata serta memaksa penutupan sekolah dan mempengaruhi kesehatan manusia maupun berdampak pada kerugian ekonomi lainnya. "Saya baru menghitung angka kebakaran 2015, apa pun yang kita lakukan di gambut, sekali kebakaran kita mengalami kerugian di atas Rp 200 triliun," ujar Bambang. Pada 2016, pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk mempercepat pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan. BRG memasang target restorasi 2,4 juta hektar hingga 2020. Restorasi gambut ini difokuskan di tujuh provinsi, antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatra Selatan, Riau, dan Papua. Akibat kebakaran lahan pada 2015, diperkirakan Indonesia merugi diperkirakan di atas Rp 200 triliun. Untuk merealisasikan program restoriasi ini, BRG bekerja sama dengan dua universitas Jepang, yakni Universitas Kyoto dan Universitas Hokkaido. Guru besar dari Fakultas Agrikultur Universitas Hokkaido, Profesor Mitsuru Osaki menjelaskan salah satu poin kerjasama adalah pengembangan alat deteksi tingkat kelembaban lahan gambut untuk menghindari kebakaran lahan. Dari studi yang masih berlangsung di Palangakaraya, Kalimantan Tengah, Osaki -yang juga ketua dari Japan Peatland Society- mengatakan pihaknya sudah berhasil membuat map yang mengalanisis air tanah di bawah permukaan. "Dengan peta ini, kita bisa memperkirakan di mana area yang berbahaya dan berisiko terjadi kebakaran dan memiliki emisi karbon yang tinggi," katanya. BRG menggelar The 1st Peatland Roundtable bekerja sama dengan Japan Peatland Society dan Internasional Peatland Society pada 1-5 November 2017. Osaki menjelaskan dalam riset ini membangun tiga menara untuk memonitor kelembaban lahan gambut. Di atas menara tersebut, terdapat instrumen yang disebut Eddy Covariance untuk memonitor aliran emisi CO2 melalui alat set Li-COR. Instrumen ini bekerja secara otomatis menangkap gas emisi yang merugikan di udara. Metode ini terbilang lebih maju dibandingkan metode lain seperti Chambers, karena metode chambers bekerja secara manual. Sementara Takashi Hirano dari Universitas Hokkaido menjelaskan bahwa metode Eddy Covariance (EC) terbilang lebih maju dibandingkan dengan metode seperti Chamber, yang bekerja secara manual. "EC ditujukan untuk CO2 flux skala ekosistem, sementara Chamber hanya untuk tanah. Selain itu, metode Chamber mencakup area terbatas, sehingga tidak mendapatkan hasil monitor spasial dari CO2 flux," cetusnya.