Kepercayaan masyarakat tertinggi di era Jokowi, pemerintah 'jangan terlalu percaya diri'
Pemerintah Indonesia diminta tidak terlalu percaya diri terhadap survei sebuah lembaga internasional yang menempatkan Indonesia berada di peringkat pertama untuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi (atas) tahun 2016 sebesar 80 persen, melesat dibanding tahun 2007 yang hanya mencapai 28 persen. Seorang pengamat mengatakan, walaupun survei itu dapat mendongkrak kenaikan investasi di Indonesia, pemerintah harus tetap menyelesaikan pekerjaan rumah yang terpenting, yaitu untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Laporan terbaru Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, mencatat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia pada 2016 sebesar 80 persen, melesat dibanding tahun 2007 yang hanya 28 persen. Dalam laporan yang dirilis 13 Juli lalu, OECD merangkum berbagai indikator pencapaian sektor pubik dari negara-negara yang tergabung dalam OECD serta beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Enam peringkat teratas negara-negara tersebut adalah Indonesia, Swiss, India, Luksemburg, Norwegia dan Kanada. Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, pencapaian ini menjadi berita bagus bagi pemerintah Indonesia, paling tidak dalam hal ekonomi, menjadi iming-iming untuk meyakinkan investor menggelontorkan investasinya di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hasil survei itu mengindikasikan bahwa pemerintah "telah bekerja dengan baik". "Mereka (investor) akan semakin confident bahwa stabilitas politik, keamanan di Indonesia akan membaik karena tingkat kepercayaan terhadap pemerintah tinggi," ujar Enny kepada wartawan BBC Indonesia, Ayomi Amindoni, Kamis (20/07). Kendati begitu ia mengingatkan pemerintah untuk tidak cepat puas dan terlalu percaya diri dengan pencapaian ini sehingga lupa menyelesaikan pekerjaan rumah yang terpenting, yaitu untuk mengejar pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. "Ini satu realitas juga yang perlu kita pahami karena goal akhir yang diharapkan masyarakat dari pemerintah maupun kinerja ekonomi kita adalah peningkatan kesejahetaraan masyarakat," cetusnya. Melampaui negara maju Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hasil survei itu mengindikasikan bahwa pemerintah "telah bekerja dengan baik". "Kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan kuat dengan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan negara mereka. Saat pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi lebih banyak masyarakat percaya pemerintah," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/07). Salah satu bab dalam laporan itu mengangkat tema pencapaian program kerja pemerintah yang ditunjukkan oleh indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. "Kepercayaan terhadap pemerintah adalah pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah," kata Sri Mulyani. "Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dipengaruhi oleh apakah masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko dan memberikan pelayanan publik secara efektif," jelasnya. Tingkat kepercayaan ini merupakan angka tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju tergabung dalam OECD maupun negara-negara berkembang non-OECD Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Jerman hanya 55 persen, Inggris 31 persen, Amerika Serikat hanya 30 persen, Prancis 28 persen, ungkap survei tersebut. Disebutkan pula, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Presiden Jokowi melampaui tingkat kepercayaan masyarakat India kepada Perdana Menteri Narendra Modi, yang hanya sebesar 73 persen, Afrika Selatan 48 persen dan Brasil 26 persen. Menurut Sri Mulyani, ini merupakan pertanda bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik yang diikuti oleh apresiasi masyarakat indonesia yang menaruh kepercayaan terhadap pemerintahnya. "Kepercayaan terhadap pemerintah adalah pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah," kata Sri Mulyani. Mekanisme survei OECD OECD menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Gallup World Poll (GWP). GWP mengukur tingkat kepercayaan dengan mengambil sampel 1000 responden di negara tersebut dan memberi pertanyaan tunggal apakah responden tersebut memiliki kepercayaan terhadap pemerintahnya atau tidak. Pemerintah untuk tidak cepat puas dengan pencapaian ini sehingga lupa menyelesaikan pekerjaan rumah yang terpenting, yaitu untuk mengejar pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Pengamat ekonomi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menegaskan meski parameter dalam survei yang dibuat oleh OECD tersebut tidak terlalu jelas, jika dilihat dari survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia setiap bulan memang menujukkan tren perbaikan. "Jadi index kepercayaan, baik konsumen dan bisnis, mengalami kenaikan. Cuma kenaikan ini memang terus menerus ada. Artinya, tingkat kepercayaan konsumen dan bisnis dari dulu-dulu, jadi bukan sesuatu yang baru. Kendati begitu, Survei Konsumen Bank Indonesia pada bulan Juni mengindikasikan bahwa tingkat keyakinan konsumen tetap dalam level optimis, meskipun melemah dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2017 yang tetap tinggi sebesar 122,4 atau turun 3,5 poin dari Mei 2017. Hasil survei mengindikasikan bahwa penghasilan saat ini membaik didorong oleh penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) dan meningkatnya pendapatan usaha. Namun persepsi konsumen terhadap terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, baik pada saat ini maupun dalam 6 bulan mendatang menyebabkan IKK pada bulan ini mengalami penurunan. Indikator Ekonomi Stagnan Lebih jauh, Enny menjelaskan, jika mengacu pada pencapaian ekonomi, indikator-indikator ekonomi justru menunjukkan kondisi yang relatif stagnan. Misalnya, kebanyakan investasi yang mengalir ke Indonesia selama ini justru investasi portofolio, sementara pertumbuhan penanaman modal asing, atau foreign direct investment (FDI) masih sangat minim. Belum lagi destinasi dari investasi itu kebanyakan ke sektor-sektor industri primer dan tersier. Padahal, pemerintah menghendaki agar investasi masuk ke sektor industri manufaktur padat karya yang merupakan industri sekunder. Hasilnya, penciptaan tenaga kerja juga masih minim. "Kebanyakan yang masuk justru di dua sektor itu, seperti sektor sumber daya alam dan di sektor jasa. Sementara di industri sekunder, seperti industri padat karya masih minus," tutur Enny. Seorang pengamat mengatakan, jika mengacu pada pencapaian ekonomi, indikator-indikator ekonomi justru menunjukkan kondisi yang relatif stagnan. Apalagi, indikator ekonomi pada bulan Juni lalu justru menunjukkan kinerja negatif. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah terjadi dimana ada momentum hari raya Idul Fitri justru pertumbuhan di sektor perdagangan kita minus. "Artinya, terjadi penurunan daya beli masyarakat yang luar biasa," kata dia. Di samping itu, percepatan pembangunan infrastruktur dan percepatan stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah, bahkan hingga keluar 15 paket kebijakan stimulus ekonomi belum mampu menunjukkan reformasi sektor riil yang signifikan. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir juga mencatat angka kemiskinan malah naik, sementara gini ratio -atau tingkat ketimpangan pendapatan- berada di posisi yang stagnan. "Ini yang menurut saya harus benar-benar jujur mengevalusi berbagai macam situasi, antara penilaian investment grade, kita punya pertumbuhan ekonomi nomor 3 diantara negara-negara G-20, tapi kita tidak bisa menafikkan bahwa indikator ekonomi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan ekonomi," jelas Enny.