Kelapa sawit, ancaman perang dagang RI-Uni Eropa dan enam hal lainnya
Uni Eropa akan menghentikan sama sekali pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati pada 2030, sebuah langkah yang diprotes Indonesia.
Indonesia menilai langkah ini sebagai bentuk diskriminasi, karena bahan untuk biodiesel yang dimiliki UE dianggap tidak kompetitif. Ancaman boikot produk Eropa pun siap dilayangkan Indonesia. Tahun lalu, ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa hampir lima juta ton, dan lebih dari setengahnya digunakan untuk biofuel. Jumlah itu mencapai empat belas persen dari total ekspor sawit. Namun kini, Uni Eropa bakal menyetop penggunaan sawit untuk biodiesel sebagaimana tercantum dokumen Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II). Lalu, Indonesia saat ini menyusun rancangan untuk membawa sikap Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Tetapi bagaimana sebenarnya awal mula perkara ini? Apakah murni persoalan isu lingkungan atau bisnis? Apa dampak yang dirasakan Indonesia apabila UE benar-benar menyetop penggunaan sawit dari Indonesia? Berikut enam hal penting terkait protes Indonesia dan ancaman Uni Eropa untuk menyetop penggunaan sawit dari Indonesia: 1. Sikap Uni Eropa, demi isu lingkungan atau persaingan dagang? Sebanyak 28 negara Uni Eropa sepakat memasukan minyak sawit sebagai kategori tidak berkelanjutan sehingga tidak bisa digunakan untuk biodiesel. Mereka menyoroti masalah deforestasi alias perusakan hutan akibat adanya budidaya sawit yang masif. Peraturan baru itu akan diuji coba selama dua bulan. Jika tidak ada yang berkeberatan, Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) ini akan dipublikasikan dalam jurnal resmi Uni Eropa. Pelarangan akan berlaku total mulai 2030 dan pengurangan dimulai sejak 2024. Penggiat lingkungan Eropa menyebut pembukaan lahan yang terjadi akibat perluasan perkebunan sawit menyebabkan gas rumah kaca tidak tidak dapat dinetralisir. Kampanye melawan sawit digaungkan agar negara-negara berhutan tropis seperti Indonesia dan Malaysia berhenti eksploitasi lahan untuk sawit. 2. Mengapa Indonesia menganggap Uni Eropa diskriminatif? Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menyebut sikap Uni Eropa ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap sawit. Menurutnya apabila sawit digolongkan bahan baku berisiko tinggi terhadap lingkungan, sejumlah bahan baku asal Eropa juga harus berkategori sama. "Yang jelas kita merasakan diskriminasi terhadap produk yang tumbuh di negara mereka, seperti sun flower, rapeseed, 'kok tidak digolongkan high risk," katanya kepada Arin Swandari untuk BBC News Indonesia. Sementara, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Bambang Aria Wisena juga menuding sikap Eropa berlatar persaingan bisnis, lantaran komoditas rapeseed, sangat tidak kompetitif melawan sawit. Ia menambahkan, "Ini kalau kita masuk, diadu dengan mereka mereka tidak bisa menang, lalu mereka membuat studi yang perhitungan koefisiennya sangat tidak jelas dan merugikan sawit." Menurut Sutainable Comodities and Business Manager, WRI Andika Putraditama, sebagian kecil petani dan pengusaha sawit Indonesia memang sudah mulai berbenah dalam penanaman sawit. Mereka mencoba mengelola sawit dengan mengikuti standar yang dikehendaki pasar Eropa dan Amerika Serikat. Namun, prosesnya lambat dan cukup sulit, katanya. Andika menambahkan pemerintah juga sudah mulai turut berbenah dengan menerapkan kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Sayangnya pemerintah belum cukup terbuka untuk melakukan audit industri ini, ujarnya. "Sangat simpel permintaannya, buka data sawit agar ada auditor Independen yang bisa memverifikasi apakah betul industri sawit tidak berkontribusi terhadao degradasi lingkungan, respon pemerintah Indonesia hamper selalu menolak permintaan seperti ini," jelas Andika. Sikap ini menurut Andika sulit menumbuhkan kepercayaan pasar global. 3. Apa dampak yang dirasakan Indonesia jika UE menyetop sawit? Berdasarkan data GAPKI, pada 2018 ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa 4,7juta ton, 60% di antara digunakan untuk biofuel. Jumlah itu mencapai 14% dari total ekpor sawit Indonesia. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menyebut di pasar bursa berjangka sikap Uni Eropa telah turut menyeret turun harga sawit. "Ada kecenderungan harga sawit turun, walaupun implementasi mulai 2024, sudah banyak pelaku usaha turunan dari sawit untuk mengurangi produksi," katanya. Menurut Bhima importir sawit di UE yang mulai mencari pengganti sawait dengan sun flower oil dan rapeseed oil. "Artinya sebelum 2024 mereka akan mengurangi permintaan sawit," katanya. GAPKI sendiri, menurut Bambang Aria Wisena, lebih menyoroti tudingan diskriminasi Uni Eropa. Senada dengan GAPKI, pemerintah Indonesia seperti disampaikan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan khawatir akan merembet pada sawit lain di luar biofuel. "Ini karena terjadi negative impression terhadap produk sawit," katanya. Sementara Andika Putraditama mengatakan apabila Uni Eropa menutup total akan berdampak pada petani dan perusahaan sawit yang telah berupaya membenahi pengelolaan sawitnya dengan menerapkan ISPO. Penutupan akan menyebabkan mereka kehilangan insentif setelah berupaya bertransformasi mengelola secara benar. "Struktur insentif menjadi komponen penting untuk industri sawit bertransformasi di negara seperti Indonesia. Ketika pasar tertutup total, dampaknya agak tidak baik bagi perusahaan yang sudah berbenah diri baik secara sosial maupun lingkungan," katanya. 4. Sejauh mana keseriusan Indonesia memprotes UE? Indonesia tengah membuat draft untuk membawa sikap Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan menegaskan langkah ini lanjutan perlawanan Indonesia setelah langkah diplomasi, tampaknya tidak membuahkan hasil. "Untuk mempersiapkan berperkara sedang memperlajari lebih dalam, mana pasal-pasal yang kita perkarakan," kata Oke. Hal serupa juga tengah dilakukan GAPKI. Bambang Aria menyebut pihaknya sepenuhnya mendukung langkah pemerintah ke WTO dan siap berkolaborasi. "Kita akan menyiapkan penelitian yang bisa dibawa ke Eropa, bahwa sawit tidak seburuk yang mereka sebut," katanya. Sementara, Ekonom indef Bima Yudhistira mengingatkan membawa ke WTO akan memakan waktu antara empat sampai lima tahun." Itu pun kalau menang." Dalam kurun waktu empat sampai lima tahun tersebut, UE sudah mulai mengurangi penggunaan sawit. Artinya dampak langsungnya sudah mulai terjadi, tambahnya. Bima juga menyayangkan Indonesia yang terlambat bersikap. Malaysia bergerak sejak 2015 termasuk melobi Eropa dengan menekankan mereka menanam dengan cara lebih ramah lingkungan. "Maksud saya jangan sampai di ujungnya nanti bukan sawit secara general, tapi sawit dari Indonesia (yang dilarang masuk)," tambah Bima. 5. Apakah ancaman boikot produk Uni Eropa bakal efektif? Pemerintah mengancam akan memboikot produk Uni Eropa jika Parlemen Eropa menyetujui rancangan larangan penggunaan swait untuk biodiesel. "Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa. Dalam hidup ini harus punya pilihan. Kami tidak mau didikte. Kami harus tegas," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Rabu (20/3). Senada dengan Luhut, Menteri Koordinator Perekonomian juga setuju dengan boikot. "Memangnya kenapa? Kalau Uni Eropa bertindak sepihak, masak kita enggak bisa lakukan sepihak," katanya Tetapi ekonom Indef, Bima Yudhistira mengatakan, melayangkan tindakan balasan atau retataliasi dagang memang akan lebih efektif. Ia menyarankan yang bisa dilakukan adalah menaikkan bea masuk atau menerapkan kebijakan non tarif terhadap sejumlah produk Eropa, seperti otomotif, wine, minyak, keju dan lain-lain. Langkah ini akan menunjukan Indonesia tidak main-main, katanya. "Ini kalau berhasil dan kongkrit dilakukan akan membuat mereka berpikir dua kali untuk melakukan hambatan dari ekspor sawit. Tapi selama ini kebanyakan hanya gertak," papar Bima. 6. Apa tanggapan Uni Eropa atas ancaman Indonesia? Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend menyebut pertemuan dengan delegasi Indonesia di WTO akan lebih baik ketimbang perseteruan berlarut-larut. "Saya kira kalau ada ketidaksepakatan dalam perdagangan, ini harus diuji di WTO dan ini adalah jalan terbaik dan kita percaya sengketa bisa diselesaikan dengan cara yang tepat," katanya pada para wartawan usai konferensi pers di kantor Kemenlu RI, Jakarta, Rabu (20/03). Menanggapi rencana boikot Indonesia, dia mengingatkan bahwa WNI yang bekerja di perusahaan Eropa sebanyak satu juta orang lebih. Jika kondisi terus memanas akan menimbulkan situasi yang tidak baik, ujarnya. "Kalau Indonesia sampai memboikot produk UE ini akan menjadi lose-lose dan kita maunya ada win-win," lanjutnya. Ia membantah Uni Eropa berniat memproteksi produk setempat melalui pengesahan RED II. Dia mengklaim Uni Eropa mendukung perdagangan yang berbasis peraturan internasional dan WTO.