Pegiat antikorupsi desak Presiden Jokowi tolak revisi UU KPK dari DPR
Presiden Joko Widodo diminta menegaskan kembali sikapnya untuk menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwacanakan kembali oleh beberapa anggota DPR.
Pegiat antikorupsi menuding wacana revisi UU KPK merupakan upaya untuk melemahkan KPK. Sikap penolakan presiden ini dibutuhkan karena ada indikasi kuat revisi UU KPK yang diwacanakan kembali itu bertujuan untuk melemahkan KPK di tengah pengusutan kasus e-KTP yang diduga melibatkan puluhan anggota DPR, kata pegiat Transparency International Indonesia (TII). "Pernyataan presiden harus diulangi lagi, harus dipertegas, yaitu bahwa selama dia memerintah, tidak akan pernah ada pembahasan tentang UU KPK," kata Sekjen TII, Dadang Trisasongko kepada BBC Indonesia, Selasa (14/03). Penolakan terhadap wacana revisi undang-undang ini mulai disuarakan pegiat antikorupsi menyusul kegiatan sosialisasi draf revisinya oleh Badan Keahlian DPR di sejumlah perguruan tinggi negeri di Jawa dan Sumatera. DPR beberapa kali usul revisi UU KPK, tetapi tidak pernah terwujud karena selalu ditolak oleh Presiden (saat itu) Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Sejak 2010, DPR telah beberapa kali mengusulkan revisi UU KPK, tetapi tidak pernah terwujud karena selalu ditolak oleh Presiden (saat itu) Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo setelah adanya gelombang penolakan oleh masyarakat. Dan awal tahun lalu, Presiden Jokowi kembali meminta DPR menunda pembahasan revisi UU KPK, walaupun penundaan itu tidak berarti rencana revisi UU itu dihapus dari daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pelemahan KPK? Lebih lanjut Dadang Trisasongko mengatakan, wacana revisi UU KPK saat ini tidak terlepas dari upaya DPR untuk melemahkan KPK saat puluhan politisi di DPR terindikasi terlibat dugaan korupsi e-KTP. "Strategi yang kita identifikasi, selama pelemahan KPK itu, satu, melalui kriminalisasi orang-orangnya; kedua, melalui proses legislasi dengan memasukkan agenda-agenda yang mengurangi kewenangan KPK," jelas Dadang. Sekjen TII Dadang Trisasongko mengatakan wacana revisi UU KPK terkait upaya DPR untuk melemahkan KPK ketika anggotanya terindikasi terlibat dugaan korupsi e-KTP. Pola seperti ini, demikian Dadang, hampir selalu terulang setiap KPK mengusut sebuah kasus korupsi berskala besar yang terkait para politikus di DPR. "Tuntutan revisi undang-undang yang melemahkan KPK sudah tiga kali muncul selama tiga tahun terakhir," tandasnya. Karenanya, Dadang mengatakan dirinya sangat berharap kepada presiden untuk mengeluarkan pernyataan tegas dan terbuka untuk menolak kembali revisinya. Apalagi, lanjutnya, semuanya kini tergantung sepenuhnya kepada presiden. "Kalau sejak awal Presiden Jokowi menyatakan tidak ada niat mengubah UU KPK, saya kira akan berhenti prosesnya (revisi UU KPK)," katanya. Dia meminta semua perguruan tinggi yang dilibatkan DPR untuk mensosialiasi revisi UU KPK untuk menolak membahasnya. "Pihak kampus harus menolak diskusi-diskusi itu, karena arahnya sudah jelas untuk melemahkan KPK," kata Dadang. Apa sikap Presiden Jokowi? Kepada BBC Indonesia, staf khusus presiden bidang komunikasi Johan Budi mengatakan, sampai Selasa (14/03) petang, Presiden Joko Widodo belum melakukan pembicaraan resmi dengan DPR perihal wacana revisi UU KPK. Awal 2016, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pembahasan revisi UU KPK, walaupun penundaan itu tidak berarti rencana revisi UU itu dihapus dari daftar prioritas Prolegnas. "Sekarang muncul lagi wacana yang digaungkan beberapa anggota DPR untuk melakukan revisi UU KPK. Sampai detik ini, belum ada pembicaraan resmi dengan presiden," kata Johan Budi. Johan Budi kemudian mengatakan, ketika ada usulan revisi UU KPK pada awal 2016 lalu, presiden meminta revisi undang-undang itu ditunda. "Presiden tahun itu tidak setuju. Tidak menyetujui adanya revisi UU KPK," ungkapnya. Ditanya apakah sikap Presiden Jokowi itu tidak berubah ketika saat ini ada wacana revisi UU tersebut, Johan mengatakan: "Sekarang belum ada pembicaraan. Itu kan baru wacana yang disampaikan satu atau dua anggota DPR." Wakil Ketua DPR dukung revisi Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengatakan dirinya sejak awal mendukung revisi UU KPK, karena KPK -yang disebutnya memiliki kewenangan luas- harus diawasi. "Bagaimana Anda membiarkan lembaga (KPK) tanpa pengawasan, padahal kewenangannya begitu besar," kata Fahri kepada BBC Indonesia, Selasa (14/03) malam. Dia juga mengatakan, KPK selama ini tidak mengenal "asas-asas yang luhur dalam hukum" karena tidak diatur dalam undang-undangnya. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengatakan dirinya sejak awal mendukung revisi UU KPK, karena KPK - yang disebutnya memiliki kewenangan luas - harus diawasi. "Inilah yang menyebabkan semua yang membuat UU KPK ini juga mengusulkan hal yang sama," tandas politikus PKS ini. Namun demikian, apabila Presiden Jokowi tidak setuju untuk merevisinya, pihaknya tidak memasalahkannya. "Tunggu pemerintah saja. Kalau pemerintah mau mengubah, ya kita ubah. Kalau tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa," tegas Fahri. KPK tidak butuhkan revisi Sementara itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menepis tuduhan yang menganggap sosialisasi draf revisi UU KPK oleh Badan Keahlian DPR di sejumlah perguruan tinggi negeri di Jawa dan Sumatera terkait dengan kasus e-KTP. "Tidak ada kaitannya dengan masalah e-KTP. Kalau masalah momentum, itu bisa kapan saja, masalah waktunya bisa kapan saja," kata Agus Hermanto, yang juga politikus Partai Demokrat, kepada wartawan. Komisi Pemberantasan Korupsi, melalui juru bicaranya, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya saat ini tidak membutuhkan revisi UU KPK. Namun dia menjelaskan, apabila DPR ingin merevisi sebuah undang-undang, maka sebaiknya melalui sosialisasi. "Untuk menerima masukan dari rakyat," tegasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi, melalui juru bicaranya, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya saat ini tidak membutuhkan revisi UU KPK. "Jadi, KPK bisa bekerja dengan UU Nomor 20 tahun 2002 dengan segala kewenangannya yang ada," tegas Febri Diansyah kepada wartawan. Dia melanjutkan, "Kami menggunakan kewenangan itu untuk menangani sjeumlah perkara besar, termasuk tentu saja indikasi korupsi e-KTP yang sedang kami proses saat ini."