Attaullah, pemimpin gerakan Arakan yang 'membela Muslim Rohingya'
Attaullah Abu Ammar Jununi, komandan gerakan Tentara Pembebasan Arakan, Harakah al-Yaqin, kelompok yang disebut teroris oleh pemerintah Myanmar dan mengklaim membela Muslim Rohingya yang disebutnya 'tertindas.'
Seorang perempuan Rohingya yang mengungsi ke perbatasan Bangladesh menangis karena ditolak masuk. "Assalamualaikum, saya Attaullah Abu Ammar Jununi, komandan gerakan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), Tentara Pembebasan Arakan," kata Attaulah melalui video dalam akun Twitter kelompok itu yang diterbitkan Senin (28/08). Kelompok ini terlibat bentrokan dengan militer Myanmar di negara bagian Rakhine dalam beberapa hari terakhir dengan korban meninggal lebih dari 100 orang. Bentrokan itu terjadi menyusul serangan yang dinyatakan dilakukan oleh ARSA terhadap 30 kantor polisi dan tentara Jumat (25/08) lalu. Ribuan Muslim Rohingnya dan warga sipil Buddha melarikan diri dari negara bagian Rakhine di Myanmar utara itu. Pemerintah melaporkan paling tidak 104 orang tewas, sebagian besar kelompok militan, dan 12 personil keamanan dan warga sipil. Kekerasan yang terjadi ini menandai meningkatkan konflik sejak Oktober lalu, yang juga dilancarkan oleh kelompok Arakan pimpinan Attaullah. Petugas Palang Merah membantu pengungsi dari kota Maungdaw yang melarikan diri akibat bentrokan pemerintah Myanmar dan kelompok Arakan. Dalam keterangannya melalui video, Attaullah mengatakan mengapa kelompok itu melakukan penyerangan pada bulan Oktober 2016, yang ia sebutkan karena dugaan 'penindasan' dan 'kekejaman' yang dilakukan oleh pemerintah Burma dan rezim militer terhadap Rohingya. "75 tahun telah berlalu dan berbagai kejahatan dilakukan terhadap Rohingnya yang bertahan... karena itulah kami melakukan serangan pada 9 Oktober 2016 untuk menegaskan bahwa bila kekerasan tak dihentikan kami berhak untuk membela," kata Attaullah dalam video yang sempat dilihat BBC Indonesia namun kemudian dihapus dari tautan. Melalui akun Twitternya, kelompok ini juga menyatakan langkah yang mereka lakukan adalah langkah "sah untuk membela rakyat dunia yang dipersekusi dan membebaskan rakyat yang tertindas dari penindas." Menanggapi unggahan video ini, sejumlah pengguna dari Myanmar antara lain menulis, "Rohingya bukan dari Myanmar" dan kelompok ARSA merupakan "teroris dari Bengali." "Tak ada Rohingya di Myanmar...Mereka adalah teroris ekstremis," tulis Thiha Than Win, sementara Kyaw Zaw menyatakan, "ARSA adalah kelompok teroris yang membunuh orang tak berdosa di negara bagian Rakhine." Militer Myanmar membalas serangan Oktober lalu dengan operasi besar yang mengakibatkan sekitar 87.000 pengungsi baru mengalir ke Bangladesh. Para pengungsi saat itu mengangkat berbagai cerita mengguncangkan, mulai dari pembunuhan, pemerkosaan dan desa-desa yang dibakar. Attaullah dibesarkan di Mekah Ribuan pengungsi Rohingya menyelamatkan diri ke perbatasan Bangladesh. PBB menyebutkan langkah tentara Myanmar serupa dengan pembersihan etnis, tuduhan yang disanggah pemerintah Aung San Suu Kyi dan tentara. Kelompok Arakan kembali melakukan serangan Jumat (25/08) lalu dengan korban aparat keamanan Myanmar dan memicu gelombang pengungsian baru. Kelompok ini pada mulanya menyebut diri sebagai Harakah al-Yaqin dan dibentuk setelah kerusuhan pada 2012, Mereka mendapatkan pendukung tambahan setelah serangan pada Oktober 2016. Polisi Myanmar menjaga konvoi PBB yang juga mengungsi dari Rakhine Kelompok International Crisis Group menyebutkan pemimpin Arakan, Attaullah lahir dari orang tua Rohingya di Karachi, Pakistan dan dibesarkan di Mekah, Arab Saudi. Pemerintah Myanmar menyatakan mereka memiliki kaitan dengan militan yang dilatih oleh kelompok Taliban Pakistan dan disebut sebagai organisasi teroris akhir pekan lalu (26/08). Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok ini mengubah nama menjadi Tentara Pembebasan Arakan. Anggota mereka tidak dilengkapi dengan persenjataan layak dan serangan Oktober lalu dilakukan dengan menggunakan pedang dan hanya sejumlah senjata api buatan ataupun curian. Meningkatkan sentimen anti-Muslim Foto-foto dari senjata yang dicuri pekan lalu menunjukkan mereka sebagian besar menggunakan pedang dan ledakan buatan. Namun sejumlah pernyataan menyebutkan serangan mereka dilakukan oleh sekitar 300-500 orang dan menunjukkan anggota ARSA meningkat dalam beberapa bulan ini. Perlakuan terhadap 1,1 juta Muslim Rohingya ini menjadi tantangan terbesar bagi pemimpin nasional Aung San Suu Kyi yang mengecam penyerangan yang dilakukan oleh ARSA. Kedua belah pihak saling menuduh melakukan kekejaman dalam beberapa hari terakhir, namun tuduhan itu sulit dipastikan karena pertempuran terjadi di desa-desa yang sulit diakses. Kantor Aung San Suu Kyi mengunggah foto-foto sebagian korban melalui akun Facebook mereka dan menulis "dua perempuan dan empat anak ini selamat dari serangan dan memberitahu pemerintah." Unggahan foto pengungsi dari kantor Aung San Suu Kyi melalui Facebook. "Teroris bertempur melawan pihak keamanan dengan menggunakan anak-anak di garis depan dan membakar desa-desa kelompok minoritas," demikian pernyataan kantor Aung San Suu Kyi. Namun sejumlah pengungsi yang diwawancara kantor berita bercerita tentang desanya yang dibakar milisi Buddha. "Kami besar bersama mereka. Saya tidak tahu mengapa mereka menjadi tanpa ampun," kata Rahima Khatun kepada AFP. Rahima mengatakan ia bersembunyi di bukit-bukit setelah milisi Buddha membakar rumah-rumah orang Rohingya dan menusuk pria dengan pedang. Pengungsi Rohingya di perbatasan Bangladesh. Pengungsi lain bercerita pernah diminta pergi oleh para suami dan saudara laki mereka yang tetap tinggal untuk melawan tentara dan milisi Buddha. International Crisis Group menyatakan dengan terjadinya bentrokan ini, ARSA mengetahui "mereka memicu pasukan keamanan melakukan operasi militer besar, dan berharap hal ini akan semakin menyingkirkan Rohingya, menggalang dukungan untuk ARSA dan perhatian dunia akan kembali pada pelanggaran militer di negara bagian Rakhine." Para pemimpin ARSA dengan melakukan penyerangan- menurut ICG- juga "meningkatkan sentimen anti-Muslim" di seluruh Myanmar.