Presiden Jokowi menunda, pengamat mengecam
Langkah presiden Joko Widodo yang menunda pengambilan keputusan tentang apakah akan mencabut atau meneruskan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia menuai kecaman.
Presiden Joko Widodo menyatakan sudah berkonsultasi dengan Kompolnas. Para pengamat menganggap itu merupakan langkah keliru yang bisa membawa Jokowi kepada kerumitan baru. Dalam jumpa pers Rabu (14/1) malam, presiden Jokowi mengatakan baru akan mengambil keputusan soal pengajuan nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, sesudah sidang paripurna DPR. Setelah membuka dengan memuji proses pencarian jenazah dan puing-puing AirAsia, presiden memaparkan alasan pencalonan Budi Gunawan. Ditegaskan bahwa ia sudah terlebih dahulu menanyakan soal rekening bermasalah Budi Gunawan, namun mendapat jawaban bahwa Mabes Polri menyatakan rekening Budi Gunawan sudah diperiksa dan dinyatakan tidak bersalah. Jokowi menunjukkan surat klarifikasi Mabes Polri itu kepada wartawan. Namun dalam proses selanjutnya, kata Jokowi, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. "Kita menghormati KPK. Ada proses hukum di sini. Tetapi juga ada proses politik di DPR. Kita juga menghargai Dewan (Perwakilan Rakyat). Oleh sebab itu, sampai saat ini saya masih menunggu Sidang Paripurna. Sesudah selesai baru nanti akan kita putuskan, kebijakan apa yang akan kita ambil." Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti, mengecam langkah Jokowi yang mengulur waktu dan tidak segera mencabut pencalonan Budi Gunawan. "Ini keputusan yang buruk bagi Jokowi sendiri, karena menciptakan ruang politik yang akan jadi sangat rumit bagi dia sendiri. Sebenarnya kalau dia tarik pencalonan (Budi Gunawan) segera, bisa mencegah polemik yang terlalu besar. Karena nanti dinamikanya akan lebih rumit jika DPR sudah mengeluarkan persetujuan resmi (melalui paripurna)" Sebelumnya, Komisi III DPR menanggapi langkah KPK yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, justru dengan menunjukkan dukungan yang demonstratif, dengan langsung mengunjungi kediaman Budi Gunawan, mendampinginya jumpa pers, serta melangsungkan uji kelayakan dan kepatutan. Komisi III dituntaskan dengan keputusan untuk menyetujui pengangkatan Budi Gunawan sebagai kapolri, yang akan disahkan lewat sidang paripurna Kamis 15 Januari. Bunuh diri politik Namun Bivitri Susanti berpendapat Jokowi sebaiknya menarik pencalonan Budi Gunawan sebelum DPR melakukan rapat paripurna karena, tambahnya, akan ada persoalan hukum dan prosedural jika paripurna menyetujui pengangkatan Budi Gunawan dan presiden tidak melantik. Di pihak lain, dalam proses KPK, sekali sudah menjadi tersangka, maka tidak bisa ditarik lagi dengan kemungkinan dan Budi Gunawan menjadi terdakwa di pengadilan. DPR akan menggelar sidang paripurna untuk memastikan pencalonan Kapolri. Senada dengan itu, pengamat politik Airlangga, Pribadi -yang sedang menyelesaikan studi di Perth, Australia- mengatakan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Jokowi dipertaruhkan. "Ini bunuh diri politik Jokowi di hadapan pendukungnya, yang semula meyakini bahwa dia akan membawa agenda perubahan, menerapkan pemerintahan yang bersih," kata Airlangga. Namun dengan mencalonkan Budi Gunawan saja, Jokowi sudah memancing penolakan publik yang begitu besar. Terlebih setelah Budi Gunawan jadi tersangka KPK namun Jokowi tetap tak bersedia menarik pencalonannya segera. Dan, tambah Airlangga, Jokowi belum tentu diuntungkan secara politik. "Karena Jokowi sendiri bukan merupakan suatu agen politik yang kuat secara politik, yang bisa menguasai pertarungan politik di tingkat elit." "Apabila ia meninggalkan dukungan politik massa (dengan tetap melanjutkan pencalonan Budi Gunawan) maka kekuatan politik yang dari dulu menentangnya akan semakin mudah melemahkan Jokowi," kata Airlangga, "karena basis politik utama Jokowi, yakni dukungan rakyat, makin memudar". Sebelumnya, saat uji kepatutan dan kelayakan Budi Gunawan justru menuding KPK "mengganggu" kewibawaan pemerintah dan Polri dengan menetapkannya sebagai tersangka.