Pengumuman hasil Pilpres 22 Mei dibayangi rencana aksi massa dan ancaman serangan teror
Rencana demonstrasi dan ancaman serangan teror membayang-bayangi pengumuman hasil penghitungan suara Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang.
Polisi bersiaga saat aksi unjukrasa Forum Umat Islam Jawa Timur di depan gedung Bawaslu Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/05/2019). Polisi memperkirakan lebih dari 1.000 orang akan turun ke jalanan di Kota Jakarta untuk mengadakan protes. Polisi juga telah menangkap tersangka teroris di sejumlah daerah yang disebut berencana memanfaatkan momen pengumuman hasil Pemilu 2019 untuk melancarkan serangan. Mendengar kabar tersebut, sejumlah warga Jakarta mengungkapkan kekhawatiran akan keamanan pada tanggal 22 Mei. Faiza, yang bekerja di kawasan Jakarta Selatan, mengatakan akan menghindari rute yang melewati kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU. "Agak cemas juga, karena kalau melihat di media sosial itu kayaknya persiapannya ini (gencar) banget di tanggal 21-22," ujarnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadwalkan akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara tingkat nasional pada 22 Mei. Kekhawatiran terutama dirasakan oleh beberapa warga dari kelompok minoritas. Tari, perempuan etnik Tionghoa beragama Katolik, mengaku dibuat cemas oleh kabar adanya people power atau gerakan rakyat dari para pendukung Prabowo-Sandiaga. Pasalnya, ia menganggap kandidat nomor urut dua tersebut didukung oleh kelompok garis keras. Ia takut akan ada kerusuhan seperti tahun 1998. "Saya sebagai minoritas merasa terancam, kalau misalnya nanti ada huru-hara. Karena pasti yang jadi target utamanya itu kami-kami ini," ungkapnya kepada BBC News Indonesia. Salwa, yang bekerja di dekat Bundaran HI, juga mengaku "agak ngeri" karena tempat kerjanya terletak di tengah kota. Namun ia percaya sepenuhnya kepada polisi untuk menjaga keamanan. Siapa yang akan berdemonstrasi? Rencana untuk berdemonstrasi salah satunya dicetuskan oleh Persaudaraan Alumni 212. Ansufri Idrus Sambo, mantan ketua Presidium Alumni 212, mengharapkan ada minimal 100.000 massa yang turun ke jalanan. Demonstrasi tersebut, kata pria yang akrab dipanggil Ustaz Sambo itu, akan diisi dengan kegiatan berzikir dan bermunajat (doa bersama). "Zikir, munajat, ... Supaya dikasih negeri yang aman, tidak rusuh, pemimpinnya taubat, pemimpinnya tidak berbuat zalim, menghindar dari curang, jangan ngotot dua periode dengan cara yang enggak bener," tutur Sambo kepada BBC News Indonesia. Sambo menerangkan, aksi akan dimulai pada Selasa (21/05) sehabis salat zuhur di depan gedung KPU-RI di Jalan Imam Bonjol sampai ke Jalan Cokroaminoto; dan di Jalan MH Thamrin sampai Sarinah, depan gedung Bawaslu. Kubu Prabowo telah menyatakan menolak hasil pemilihan presiden yang menurut mereka penuh dengan kecurangan, klaim yang dapat dibawa ke MK. Sambo mengatakan, pihaknya sudah mengatur supaya tidak terjadi tindakan anarkis. Ia mengklaim bahwa dalam aksi-aksi massa sebelumnya yang mengatasnamakan umat Islam, tidak pernah ada yang berbuat anarkis. "Siapa yang bikin anarkis ya kita tangkap. Berarti dia ingin merusak acara ini ... akan kita tangkap, kita proses, berarti ini penyusup. Karena kita sudah buktikan lima kali gerakan, kita tidak pernah ada yang berbuat anarkis," ujarnya. Ketika ditanya apa yang akan dilakukan jika nanti hasil penghitungan suara tidak sesuai yang diharapkan, Sambo menjawab: "Terserah rakyat dan tergantung izin Allah." Sebelumnya, sejumlah sosok dan relawan pendukung Prabowo-Sandiaga mendeklarasikan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) di Jakarta. Nama gerakan tersebut menggantikan istilah people power yang selama ini kerap digaungkan oleh para pendukung capres nomor urut dua itu. Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Titiek Soeharto, yang hadir dalam acara deklarasi tersebut, mengatakan pihaknya akan menggelar demonstrasi damai selama tiga hari yaitu pada tanggal 20-22 Mei. Tujuannya, kata Titiek, menuntut penyelenggara Pemilu mendiskualifikasi paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf yang dianggap telah melakukan kecurangan dalam Pilpres. Para petinggi Badan Pemenangan Nasional, termasuk cawapres Sandiaga Uno, mengimbau agar demonstrasi pada tanggal 22 Mei berjalan damai dan tidak anarkis. Namun juru bicara BPN Andre Rosiade mengatakan bahwa pihaknya tidak menggerakkan massa untuk berdemonstrasi, meski telah menyatakan menolak hasil pemilu. "Mungkin saja akan ada aksi damai dari masyarakat, dari rakyat, di KPU. Itu kan bagian dari ekspresi masyarakat untuk menyampaikan kekecewaan ataupun masukannya ke KPU. Itu haknya masyarakat." "Kalau BPN sendiri fokus ke menjaga rekapitulasi nasional yang berjalan di KPU. Yang kedua, fokus kami urus urusan yang ada di Bawaslu. Besok kami bersidang di Bawaslu dan kami juga akan menambah laporan kami di Bawaslu," Andre menjelaskan kepada BBC News Indonesia. Meski BPN telah menolak hasil pemilu, Andre menegaskan, penolakan itu dilakukan secara konstitusional. Caranya, pihak BPN datang ke rekapitulasi nasional di KPU-RI, menyampaikan keberatan, dan menandatangani formulir penolakan. Bagaimanapun, Andre mengimbau agar para pendukung Prabowo yang akan berunjuk rasa pada 22 Mei mendatang supaya tidak bertindak anarkis. "Tetap kondusif, tetap damai, jangan anarkis. Ikuti aturan dan konstitusi yang berlaku," ujarnya. Apa yang akan dilakukan polisi? Juru bicara Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengatakan telah menerima surat pemberitahuan aksi unjuk rasa dari enam kelompok. Dari pemberitahuan tersebut, polisi memperkirakan pada tanggal 22 Mei akan ada sedikitnya 1.000 pengunjuk rasa di jalanan kota Jakarta. Namun, tambah Argo, polisi tidak menutup kemungkinan akan adanya "massa cair" yang datang ke Jakarta dari luar daerah. "Walaupun di setiap Polda sudah kita lakukan pencegahan di sana, preventif, untuk tidak ikut ke Jakarta. Itu pasti ada yang datang," kata Argo kepada BBC News Indonesia. Sejak Sabtu (19/05), polisi telah melakukan penyisiran di pelabuhan dan stasiun kereta api di sejumlah daerah terhadap masyarakat yang akan berangkat ke Jakarta. Polisi mengecek barang bawaan masyarakat untuk senjata tajam dan bahan peledak. Dan di Surabaya, Jawa Timur, polisi menangkap penggagas "tur jihad" ke Jakarta. Ajakan tur yang sempat menyebar melalui WhatsApp itu menawarkan paket tur selama lima hari dengan berbagai pilihan transportasi dan ongkos. Muhammad Roni dan Feni Lestari berdalih tur tersebut hanya untuk tamasya. Namun juru bicara Polda Jatim Frans Barung Mangera mengatakan ajakan tur ini sempat meresahkan publik karena para peserta tur diduga akan bergabung dengan demonstrasi pada 22 Mei di Jakarta. "Itu kan hanya postingan yang mereka posting... tapi karena media mainstream sudah (mengangkat) jadi kita lakukan penangkapan yang bersangkutan karena sudah menjadi keresahan dalam masyarakat," kata Frans kepada BBC News Indonesia lewat sambungan telepon. Polisi dan TNI di sejumlah daerah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang menuju ke Jakarta untuk mengantisipasi pergerakan massa menjelang pengumuman hasil Pemilu, 22 Mei mendatang. Sementara itu di Jakarta, juru bicara Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengatakan sekitar 45.000 personel polisi dan TNI telah disiapkan untuk mengamankan tempat-tempat seperti obyek vital, pusat perekonomian, KPU, dan Bawaslu. Langkah pengamanan itu, kata Argo, selain bertujuan menjaga ketertiban, juga untuk mencegah serangan teroris. Namun Argo mengatakan polisi belum mengetahui secara pasti jumlah massa yang akan turun ke jalan pada tanggal 22 Mei. "Masih kita data itu. Kita data terus, kita update berapa kira-kira nanti (jumlah massa)," kata Argo lewat sambungan telepon kepada BBC News Indonesia. Secara terpisah Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Dedi Prasetyo, mengatakan bahwa satgas antiteror Densus 88 telah menangkap lima jaringan teroris yang berafiliasi dengan ISIS selama bulan Mei. Empat dari lima jaringan tersebut adalah bagian dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD), yang dibekuk polisi di Lampung, Bekasi, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sedangkan satu lagi, yang baru-baru ini ditangkap di Bogor, adalah kelompok Firqoh Abu Hamzah. Dari serangkaian penangkapan tersebut, polisi telah menyita barang bukti berupa 11 bom, ungkap Dedi kepada BBC News Indonesia lewat pesan singkat. Bagaimanapun, KPU mengatakan akan tetap mengumumkan hasil Pemilu 2019 dan Pilpres pada 22 Mei mendatang. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa KPU menyerahkan urusan keamanan sepenuhnya kepada kepolisian dan TNI. "Keamanan kami serahkan kepada pihak keamanan dan Allah SWT bagi keselamatan kami," ujarnya, seperti beritakan sejumlah media.