KTT IMF-Bank Dunia: Jokowi serukan 'sentuhan ringan' di sektor keuangan
Presiden Joko Widodo menyerukan diterapkannya 'sentuhan ringan' dalam mengatur sektor teknologi keuangan, yang diagendakan dalam KTT IMF Bank Dunia di Bali.
Jokowi menyebut 'light touch' dan 'safe harbour' diperlukan karena sektor itu baru berkembang, dan karenanya "tidak usah terburu-buru membuat regulasi, dan lebih baik membiarkan inovasi berkembang terlebih dahulu." Sebelumnya, pertemuan tahunan Bank Dunia - dana Moneter Intrnasional (IMF) menyepakati 'Bali Fintech Agenda' untuk membantu negara-negara di dunia dalam mengatur teknologi keuangan Teknologi keuangan (fintech) adalah fenomena terbaru setelah munculnya internet 25 tahun yang lalu. Teknologi ini membuka akses bagi banyak orang terhadap layanan keuangan - menyimpan, meminjam dan berinvestasi - tanpa harus terdaftar di perbankan. Namun di saat bersamaan, teknologi baru ini menciptakan risiko atas institusi keuangan yang sudah stabil dan kuat. Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Direktur IMF, Christine Lagarde, daat pembukaan KTT IMF-Bank Dunia. Presiden Joko Widodo juga menyebut perlunya 'pelabuhan yang aman' (safe harbour) bagi para inovator dan pengusaha untuk menciptakan alat ekonomi yang baru yang radikal untuk masyarakat. "Sebagian besar eksperimen berujung gagal. Menghukum eksperimen berarti mematahkan eksperimen," kata Presiden Joko Widodo dalam pembukaan panel Bali Fintech Agenda di pertemuan Bank Dunia/IMF di Bali pada Kamis (11/10). "Adalah kontradiktif jika berbicara tentang inovasi namun menghukum kegagalan secara berlebihan," imbuhnya. Namun tak berarti pemerintah tak perlu menetapkan aturan. Hanya saja "meregulasi terlalu ketat menuju sistem tertutup akan mendorong aktivitas ekonomi ke ruang siber yang sulit terpantau." Bali Fintech Agenda Bali Fintech Agenda terdiri atas 12 pokok kebijakan untuk membantu negara-negara untuk mengambil manfaat dari teknologi keuangan serta mengatur resiko gangguan yang muncul. "Ada sekitar 1,7 miliar orang dewasa di dunia yang tidak memiliki akses ke layanan publik," papar Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dalam sebuah pernyataan. "Fintech dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi kepada mereka dan seluruh masyarakat luas. Semua negara berusaha meraup manfaat dan memitigasi risiko yang timbul." Bali Fintech Agenda disepakati Bank Dunia, IMF dan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan keseimbangan kedua hal (manfaat dan risiko) ini, katanya pula. Bali Fintech Agenda adalah adalah pedoman bagi para regulator negara-negara angota Bank Dunia dan IMF untuk memajukan fintech, memastikan ketahanan sektor keuangan, mengantasipasi resiko dan mempromosikan kerjasama internasional. Dua hal penting yang perlu diformulasikan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah perpajakan dan perlindungan data. Indonesia sendiri masih belum memiliki aturan jelas untuk perpajakan fintech - karena terkendala sulitnya menentukan subjek pajak dan menentukan sumber pendapatan apakah dari dalam negeri atau luar negeri. Sejauh ini, sebagian fintech di Indonesia berangkat dari e-commerce, seperti Traveloka (travelokaPay) dan Tokopedia (TokoCash). Ada juga yang berangkat dari startup, seperti GoPay dari Gojek. Sementara perbankan konvensional yang merambah sektor fintech antara lain Bank BTPN, dengan produk Jenius.