DPRD Solo 'relakan' Jokowi demi Jakarta
DPRD Tingkat II Kota Solo membantah akan mengganjal jalan Gubernur DKI Jakarta terpilih versi hitung cepat Joko Widodo, untuk meninggalkan jabatannya selaku Walikota Solo yang mestinya masih harus diemban hingga 2015.
Jokowi didukung sekitar 43% suara warga Jakarta menurut hitung cepat hasil Pilkada. Pernyataan ini muncul setelah beredarnya sejumlah pemberitaan yang menyebut pelantikan Jokowi -nama populer Joko Widodo-bisa gagal jika tidak direstui oleh DPRD Solo yang semula mengangkatnya. "Memang dulu fraksi kami termasuk yang nggondheli Pak Jokowi karena masyarakat Solo kan masih sangat membutuhkan kehadiran beliau, tetapi sekarang ya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi," kata Umar Hasyim dari Fraksi PAN kepada Wartawan BBC, Dewi Safitri. Secara resmi DPR masih harus menunggu keputusan KPUD DKI tentang siapa pemenang Pilgub Jakarta, namun sesungguhnya kalangan DPRD di Solo menurutnya telah sepakat melepas Jokowi melalui sidang paripurna. "Kita tinggal tunggu hasil penghitungan suara resmi saja, tanggal 29 (September, hari Sabtu besok)," tambah Umar. 'Legowo' Menurut UU 23/2004, seorang kepala daerah bisa diganti arena beberapa sebab seperti meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh DPR. DPRD lah yang harus menulis surat kepada Menteri dalam Negeri perihal penghentian jabatan tersebut dan mengusulkan penggantinya. "Saya kira nanti yang bersangkutan akan menggunakan mekanisme mundur atas permintaan sendiri," kata Muhammad Rodhi dari Fraksi PKS. "Memang dulu fraksi kami termasuk yang nggondheli Pak Jokowi karena masyarakat Solo kan masih sangat membutuhkan kehadiran beliau, tetapi sekarang ya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi" Umar Hasyim PKS, bersama sejumlah partai besar lain seperti Demokrat dan Golkar adalah pengusung Cagub Fauzi Bowo dalam Pilgub di Jakarta. Sempat muncul isu kekalahan Fauzi di Jakarta akan diikuti dengan garis partai untuk menolak permintaan mundur Jokowi sebagai Walikota Solo sebelum menempati posisi barunya di Jakarta. "Tapi kelihatannya pemikiran kita di Solo dan Jakarta agak lain, karena disini kita legowo sudah," tambah Rodhi. Proses pelepasan jabatan Walikota Solo sendiri harus berjalan segera untuk menghindarkan kekosongan jabatan Gubernur Jakarta. Masa jabatan Gubernur Fauzi Bowo sudah akan berakhir pada tanggal 7 Oktober mendatang. Sebelum memenangkan posisi nomor satu dalam birokrasi ibukota ini, Jokowi juga meraup dukungan mayoritas warga Solo hingga dua kali terpilih sebagai walikota kota budaya itu. Menjelang Pilkada Jakarta lalu sekelompok orang yang menyebut diri Tim Pembela Masyarakat Surakarta (TPMS) mengajukan gugatan kelas (class action) mengajukan gugatan senilai Rp343 miliar karena menganggap Jokowi menyalahi janjinya memegang jabatan hingga akhir masa tugas tahun 2015. Link terkait Topik terkait