Majelis Kehormatan telusuri Pilkada Gunung Mas
Majelis Kehormatan yang dibentuk Mahkamah Konstitusi setelah penangkapan sang ketua, Akil Mochtar, hanya akan berkonsentrasi tentang dugaan pelanggaran pada perkara sengketa Pilkada yang ditanganinya di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Majelis Kehormatan akan periksa kasus yang ditangani oleh Akil Mochtar. Majelis tidak akan menelusuri perkara-perkara lain yang pernah ditangani Akil sebelumnya. "Majelis Kehormatan akan bertugas melakukan investigasi dan pemeriksaan mendalam terhadap perkara ini dan keterkaitan Pak Akil dengan perkara ini," kata Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva kepada wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho. "Kecuali kalau memang ada laporan (pelanggaran lain) dari masyarakat kita terbuka," tambah Hamdan. Dalam Majelis Kehornatan MK menyertakan seorang hakim konstitusi untuk menggenapi lima posisi yang berasal dari unsur mantan hakim, mantan pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan Komisi Yudisial dan unsur guru besar hukum di perguruan tinggi. "Kita menempatkan Pak Haryono di Majelis Kehormatan." Perkara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap oleh KPK dengan dugaan penyuapan pada Rabu (02/10) di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta. KPK mengatakan penyidik lembaga penegak hukum itu juga menyita uang dalam mata uang dollar Singapura dan AS senilai Rp2-3 miliar di kediamannya. Uang yang disita KPK diduga merupakan suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimatan Tengah. Dalam situs resmi MK, Akil memang antara lain bertugas sebagai hakim Konstitusi ketua dalam perkara sengketa itu. Pegiat anti korupsi menyambut baik pembentukan Majelis Kehormatan Mahkakamah Konstitusi namun meminta lembaga itu juga bersikap terbuka terhadap dugaan keterlibatan hakim lain dalam kasus ini. "Mahkamah Konstitusi harus melakukan bersih-bersih terhadap mekanisme pengawasan internal mereka," kata Pegiat dari ICW Emerson Yuntho. "(Juga) bersih-bersih terhadap keterlibatan orang-orang selain Akil Mochtar karena ini masalah reputasi jadi aspek perbaikan harus dilakukan," tambah Emerson. Ia juga mendesak agar KPK meluaskan penyelidikan bukan hanya satu kasus di Kalimantan Tengah ini. "Saya menduga ini bukan yang pertama." Penangkapan Akil Mochtar mendapat dukungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengucapkan selamat kepada KPK dan menyebut ini merupakan peringatan bagi pejabat tinggi negara lainnya.