Kerusuhan Pilpres 2019: NU dan Muhammadiyah serukan warga tak turun ke jalan: 'Perbanyak tadarus dan ibadah Ramadan'
Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menyerukan warga untuk tidak turun ke jalan dan memberi kesempatan kepada lembaga negara yang berwenang untuk menyelesaikan proses pemilu.
Demonstran bentrok dengan aparat keamanan di depan Gedung Bawaslu di Jakarta. NU dan Muhammadiyah meminta semua pihak menahan diri. Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ahmad Helmy Faishal Zaini, mengatakan pihaknya khawatir aksi-aksi di jalan "dimanfaatkan oleh penumpang-penumpang gelap". "Kami khawatir ada penumpang gelap. Apa yang terjadi pada Rabu dini hari itu, memang sejak awal kami khawatirkan akan terjadi. Kepada warga NU kami serukan, selama Ramadan ini lebih baik kita meriahkan dengan membaca atau tadarus Alquran di masjid-masjid, musala dan rumah," kata Helmy, hari Rabu (22/05). Ia mengacu pada kerusuhan Rabu (25/05) dini hari yang sejauh ini menyebabkan enam orang meninggal dan lebih dari 200 orang luka-luka. "Juga dengan melakukan ibadah-ibadah lain dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan," katanya. "Kami minta semua warga NU untuk tidak terpancing," tambah Helmy. "Kami mencurigai adanya provokasi dari kelompok yang ingin mengadu domba, ada anasir-anasir jahat yang menghendaki Indonesia kacau," katanya. Selain seruan bagi warga NU untuk tidak ikut berdemontrasi menentang hasil pemilu, NU juga meminta semua tokoh nasional untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang memanaskan suasana. Sekjen Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan dirinya dan Ketua umum Haidar Nashir sudah menyampaikan seruan kepada anggota perserikatan untuk tidak turun ke jalan. "Alhamdulillah sebagian besar warga Muhammadiyah mematuhi apa yang kami sampaikan," kata Mu'ti. "Tapi mungkin ada sebagian dari warga kita yang ikut aksi karena mereka itu adalah tim atau pendukung inti dari pasangan 02 Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno. Tapi sebagian besar warga perserikatan memilih untuk tidak turun ke jalan dan mempercayakan proses-proses penyelesaian pemilu kepada lembaga negara yang berwenang," katanya. Diminta menahan diri Baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah mendesak semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan tindak kekerasan. Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan enam orang tewas dalam bentrok antara demonstran dan aparat keamanan. Jatuhnya korban, baik yang meninggal maupun yang luka-luka, sangat disayangkan, kata Mu'ti dan Helmy. "Tidak perlu sebenarnya persoalan suksesi atau seleksi kepemimpinan ini harus ditandai dengan kekerasan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa," kata Mu'ti. "Kalau semua pihak mau menahan diri dan sejak awal memahami bahwa proses-proses politik itu bagian dari mekanisme demokrasi yang biasa dan sangat wajar, tentu kejadian itu tak perlu terjadi," kata Mu'ti. Ia juga mengatakan pihaknya mengimbau dihentikannya semua bentuk kekeasan yang dilakukan pihak mana pun baik oleh aparat keamanan maupun masyarakat. "Sekarang saatnya mengambil pelajaran, tidak terus memaksakan kehendak dan tidak menggunakan kekerasan sebagai pilihan untuk mencapai tujuan," kata Mu'ti. Selain itu, diusulkan pula ada investigasi yang komprehensif untuk mengetahui mengapa siapa aktor kerusuhan, mengapa timbul korban jiwa dan apakah tindakan aparat keamanan sudah sesuai prosedur. Di sisi lain, kata Mu'ti, masyarakat mestinya tidak menggunakan korban meninggal sebagai alasan untuk mengerahkan massa secara besar-besaran karena ini hanya memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan lebih lanjut.