Dilarang, acara terkait 1965 di Festival Teater Jakarta
Pembatalan acara oleh aparat terkait Peristiwa 1965 kembali terjadi, kali ini yang mengalaminya adalah Festival Teater Jakarta (FTJ) 2015 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.
Polisi berseragam berbaur bersama pengunjung, 'pemandangan janggal' di Gedung Kesenian. Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Irawan Karseno, mengatakan yang dilarang adalah pembacaan naskah drama dan diskusi Album Keluarga: #50Tahun1965, bagian dari FTJ 2015, yang sedianya berlangsung di Selasa (8/12) pukul 16.00. "Namun kemarin sore (Senin 7/12), datang surat dari Polda Metro Jaya, yang mengatakan bahwa Polda Metro 'tidak menerbitkan izin keramaian' untuk diskusi dan pembacaan naskah itu," kata Irawan Karseno dalam jumpa pers DKJ di lobi Teater Kecil, yang diselenggarakan sebagai pengganti acara yang dilarang. Saat jumpa pers itu, puluhan polisi memenuhi ruangan. Berbaur bersama hadirin, mereka berjaga di barisan belakang ruangan dan di halaman gedung, setelah sebelumnya tampak melakukan berbagai pergerakan di sekeliling gedung teater. Kapolda membantah BBC mencoba menghubungi Polda Metro Jaya, namun tak dijawab. Tetapi Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian, sempat memberikan keterangan kepada waratwan di Mapolda Metro Jaya, Selasa itu. Perupa Dolorasa Sinaga, menyampaikan protesnya terhadap pelarangan mata acara 65 FTJ 2015. Dikutip Vivanews, Tito menyangkal telah melakukan pelarangan. "Kita tidak membubarkan atau melarang. Kita cuma mengimbau karena ada yang kontra, ada yang tidak setuju. Jadi kita mengimbau sebaiknya diskusi itu lebih baik lebih tertutup. Acara itu untuk komunitas sendiri saja, tidak untuk umum," kata Tito seperti dikutip Vivanews. Ia berkilah Polda Metro tidak melarang kegiatan itu karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. "Tapi tentu perlu diperhitungkan juga respons dari pihak lain yang mungkin merasa tidak nyaman menerima itu, jadi dihitung juga sosiologis dan psikologisnya," tambah Tito. Irawan Karseno membantah keterangan Tito, dengan memperlihatkan surat Polda Metro Jaya B/19811/XII/2015/Datro, yang fotokopinya dibagikan kepada media. "Isinya jelas menyebut, 'tidak memberikan izin keramian,' dan itu berarti melarang. Dan lihat polisi berseliweran begini, mau apa kalau tidak ada pelarangan," tegas Irwan pula. Puluhan polisi memenuhi gedung, sebagian di antaranya berjaga di barisan belakang penonton. "Yang lebih tak bisa diterima, keputusan Polda Metro Jaya itu didasarkan pada empat pertimbangan, yang satu pun tak menyangkut materi acara," katanya. Keempat alasan itu adalah, acara itu mendapat protes dari yang mengatasnamakan 'Keluarga Besar Teater Jakarta Peduli FTJ pimpinan sutradara Teater Kanvas, Zak Sorga, saat pembukaan FTJ; adanya rencana unjuk rasa dari kelompok itu jika acara tetap diselenggarakan; adanya kerawanan terjadinya bentrokan antara yang pro dan kontra; dan permintaan pembatalan dari Dnas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Tak mengajak bertemu "Ini adalah bentuk kesewenang-wenangan negara yang tak bisa ditolerir dan dibiarkan," tandas Irawan Karseno. "Alih-alih melindungi kebebasan berekspresi warga, kepolisian justru tunduk pada segelintir orang." Polisi melakukan pelarangan karena ada keberatan dari sekelompok pekerja teater. Ketua Komite teater DKJ, Dewi Noviami menambahkan, kelompok pemrotes itu "tidak pernah mengajak bertemu, untuk membicarakan yang mereka protes". "Kami justru menerima surat permintaan pembatalan dari Kadin Pariwisata dan Budaya DKI, disusul pelarangan dari Polda Metro Jaya." Pembatalan acara terkait Peristiwa 1965 banyak terjadi sepanjang tahun 2015 -yang menandai 50 tahun kejadian yang diperkirakan menelan korban jiwa ratusan ribu hingga satu juta orang yang dianggap terkait kelompok kiri dan kaum komunis serta anggota PKI. Sebelumnya, terjadi pelarangan serupa di Ubud Writers and Readers Festival di Bali, serta pelarangan majalah Lentera di Salatiga.