Keputusan agar pemblokiran Twitter di Turki dicabut
Pengadilan Tata Negara Turki memerintahkan pemblokiran atas Twitter dicabut namun masih ada peluang untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Pemblokiran Twitter dilakukan setelah beredarnya dugaan korupsi yang melibatkan PM Erdogan. Pemblokiran atas situs jejaring sosial itu baru akan dicabut setelah pengadilan di ibukota Ankara menyampaikan keputusan kepada Otorita Telekomunikasi Turki, TIB. Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, menutup akses Twitter Jumat (21/03) pekan lalu setelah dugaan tentang korupsi yang melibatkan dirinya menyebar di media sosial. Langkah Erdogan itu memicu sejumlah protes, termasuk dari Presiden Abdullah Gul, yang menulis pesan di Twitter yang menyebutkan media sosial baru bisa diblokir jika pengadilan memang memutuskan terjadi pelanggaran hak-hak privasi. Namun Menteri Keuangan, Mehmet Simsek, membela keputusan Erdogan dengan menuduh media sosial gagal memenuhi perintah pengadilan. Simsek menggambarkan Twitter sebagai situs yang 'tidak mencerminkan itikad baik' terhadap pemerintahan. Bagaimanapun banyak dari pengguna Twitter di Turki, yang jumlahnya mendapai 10 juta, berhasil menerobos pemblokiran dan tetap bisa mengakses Twitter. Sebelumnya Erdogan juga mengatakan bahwa pemerintahnya bisa malarang YouTube dan Facebook. Larangan terhadap YuoTube juga pernah dilakukan selama dua tahun hingga 2010.