Snowden tuding Obama halangi haknya
Pembocor data intelejen AS Edward Snowden menuding Presiden AS Barack Obama menghilangkan haknya untuk mencari suaka, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh situs resmi lembaga penyebar data rahasia, Wikileaks.
Snowden sampai kini bertahan di bandar udara Sheremetyevo, Moskow. Tudingan Snowden ini merupakan pernyataan pertamanya sejak ia kabur ke Rusia dari Hong Kong pada 23 Juni lalu. Di Rusia, Snowden akhirnya mengajukan permohonan suaka politik untuk menghindari kejaran aparat AS yang memburunya dengan sangkaan spionase. Presiden Obama menurut Snowden telah menekan sejumlah negara yang jadi sasaran permintaan suakanya. "Presiden memerintahkan wakilnya untuk menekan pimpinan sejumlah negara yang sudah jadi lokasi permintaan suaka politik saya agar negara itu menolak," tulis Wikileaks mengutip mantan analis data rahasia ini. "Kebohongan semacam ini dari seorang pemimpin dunia bukan bentuk keadilan, hukuman tambahan luar pengadilan untuk seorang yang mengasingkan diri juga bukan keadilan," tegasnya. Mitra Amerika Dalam pernyataan itu Snowden melukiskan dirinya sebagai "warga tanpa negara", dengan menuding pemerintah AS menghalanginya mendapatkan "hak dasar...mencari suaka". Negara terakhirnya yang menjadi tujuan suaka adalah Rusia, seperti dibenarkan oleh konsul Kementrian Luar Negeri Rusia, Kim Shevchenko. Permintaan itu dilaporkan diajukan oleh Sarah Harrison, seorang warga Inggris yang selama ini jadi anggota tim hukum Wikileaks, yang bertindak sebagai perwakilan Snowden. Namun belum ada respon dari Kremlin soal ini. Presiden Vladimir Putin sebelumnya menyebut Moskow "tidak pernah menyerahkan orang sebelumnya dan tidak berniat melakukannya", terkait permintaan AS agar Rusia menyerahkan Snowden. Ia mengisyaratkan Snowden bisa tetap tinggal di bandara Moskow tempatnya bertahan kini, dengan syarat lajang usia 30 tahun itu berhenti merusak kepentingan "mitra Amerika" Rusia dengan bocoran-bocoran informasinya. Bocoran tersebut antara lain menunjukkan upaya luas pemerintah AS untuk merekam pembicaraan dan pesan rahasia sejumlah negara termasuk mitra AS seperti Uni Eropa. Akibatnya sejumlah negara termasuk Prancis dan Jerman menyatakan protes dan menuntut penjelasan dari kubu AS.