Spanyol bantah 'kudeta' wilayah otonom Catalunya
Menteri Luar Negeri Spanyol, Alfonso Dastis, menepis tudingan bahwa upaya pemerintah pusat mengambil alih pemerintahan di Catalunya sama dengan 'kudeta'.
Protes mendukung pemisahan diri dari Spanyol terus berlanjut di Catalunya. Ia mengatakan hal itu setelah Ketua Parlemen Catalunya, Carme Forcadell, menyebut langkah-langkah yang diumumkan oleh pemerintan Spanyol pada hari Sabtu (21/10) merupakan "kudeta de facto". Namun dalam wawancara dengan BBC, Dastis menepis anggapan itu. "Jika ada pihak yang berusaha melakukan kudeta, maka pihak itu adalah pemerintah daerah Catalunya," kata Alfonso Dastis. Ditambahkannya pemerintah Spanyol tidak akan menangkap siapapun, tetapi rakyat Catalunya diharapkan akan mengabaikan perintah dari para pejabat pemerintah daerah, termasuk kepada kepolisian, begitu mereka diberhentikan dari jabatan mereka. "Apa yang kami lakukan adalah mengikuti ketentuan yang ada di dalam Konstitusi," tegas Menteri Luar Negeri Alfonso Dastis Dibawa ke Senat Ia berharap kepolisian Catalunya akan berfungsi normal setelah berada di bawah komando baru. Alfonso Dastis meminta warga Catalunya tidak mengindahkan perintah para pejabat setelah mereka diberhentikan. Pada hari Sabtu, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengumumkan sejumlah langkah terkait dengan pembubaran pemerintahan wilayah otonomi Catalunya, termasuk pemberhentian para pejabat setempat dan penyelenggaraan pemilihan umum. Senat Spanyol direncanakan akan mengesahkan langkah-langkah itu pada hari Jumat mendatang (27/10). Graffiti prokemerdekaan menghiasi pintu di Barcelona. Masalah ini terjadi setelah Catalunya mengadakan referendum kemerdekaan yang diikuti oleh sekitar 43% dari total pemilih. Dari angka itu lebih dari 90% mendukung kemerdekaan Catalunya. Akan tetapi pemerintah pusat sejak awal menyatakan referendum tidak sah dan berjanji akan menempuh segala langkah untuk mencegah pemisahan diri.