Pemerintah Spanyol kembali keluarkan ancaman jika kemerdekaan Catalunya tidak dicabut
Pemerintah pusat Spanyol menegaskan akan mencabut otonomi Catalunya kecuali para pemimpinnya membatalkan pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan pekan lalu.
Batas waktu untuk mencabut pernyataan kemerdekaan Catalunya adalah Kamis (19/10) Pukul 10.00 pagi waktu setempat. Wakil Perdana Menteri Soraya Sáenz de Santamaría mengulangi ancaman itu sehari menjelang berakhirnya batas waktu, Kamis (19/10) pukul 10.00 pagi waktu setempat. Sebelum batas waktu tersebut, Presiden Catalunya, Carles Puigdemont, diminta untuk menegaskan posisi Catalunya dengan mencabut pernyataan kemerdekaan yang pernah dinyatakan. Sementara itu unjuk rasa terus berlangsung menentang penangkapan tokoh separatis Catalunya, Jordi Sánchez dan Jordi Cuixart. Keduanya sedang diselidiki dengan tuduhan penghasutan sebagai tokoh yang berperan penting dalam pelaksanaan referendum kemerdekaan Catalunya pada Minggu 1 Oktober lalu, yang dianggap melanggar hukum oleh pemerintah Madrid. Sejumlah anggota parlemen Spanyol menggelar aksi saat sidang untuk menuntut pembebasan dua tokoh Catalunya. Dalam sidang sekelompok anggota parlemen membawa plakat yang mendesak pembebasan Jordi Sánchez dan Jordi Cuixart, namun mendapat teguran dari ketua parlemen yang mengatakan rapat untuk berdebat akal dan bukan sebagai tempat pertunjukan. Hasil referendum menunjukkan 92% suara mendukung kemerdekaan namun dengan tingkat partisipasi yang rendah sekitar 43%. Setelah referendum tersebut, Carles Puigdemont menandatangani pernyataan kemerdekaan namun kemudian menunda implementasinya dan menyerukan perudingan dengan pemerintah Madrid. Namun seruan dialog tidak ditanggapi oleh Madrid, yang menurut Puigdemont, malah menyampaikan penghinaan, penindasan, dan ketakutan. PM Mariano Rajoy meminta para pemimpin Catalunya lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Sementara Perdana Menteri Mariano Rajoy mendesak pihak berwenang di Catalunya memperlihatkan yang disebutnya sebagai akal sehat. "Yang saya minta adalah Puigdemont bertindak masuk akal... lebih mengutamakan kepentingan rakyat," tegasnya di parlemen, Rabu (18/10). Jika Puigdemont tidak memberi jawaban jelas tentang kemerdekaan Catalunya hingga batas waktu Kamis maka Madrid akan memberlakukan pemerintahan langsung berdasarkan Pasal 155 Konstitusi, yang selama ini belum pernah digunakan. Pemerintahan langsung itu bisa mencakup banyak hal, termasuk pengambilalihan kendali atas keuangan, kepolisian wilayah, dan juga menggelar pemilu dini di Catalunya. Dalam perkembangan terpisah, Spanyol memanggil duta besar Venezuela di Madrid untuk meminta penjelasan atas komentar Presiden Nicola Maduro tentang situasi di Catalunya. Hari Selasa (17/10), Presiden Maduro menuduh Spanyol melakukan penahanan politik setelah menangkap dua pemimpin sipil Catalunya dengan dakwawan penghasutan.