TNI ke Organisasi Papua Merdeka: 'Jangan cengeng, baru dapat isu bom, langsung minta bantuan'
Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah menggunakan bom dalam memburu kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Personel kepolisian berangkat menuju Nduga setelah terjadi insiden pembunuhan terhadap pekerja proyek Trans Papua. Kapendam XVII Cendrawasih, Muhammad Aidi, mengatakan pihaknya hanya memakai granat tangan dan pelontar. Dia "berpesan kepada TPNPB-OPM agar tak ciut" menghadapi serangan aparat. "Granat tangan dan pelontar dimiliki seluruh pasukan infanteri. Tapi yang gembor-gembor melawan TNI siapa? Artinya kalau gitu, harusnya dia (TPNPB-OPM) siap melawan seluruh kekuatan TNI," ujar Muhammad Aidi kepada BBC News Indonesia, Jumat (14/12). "Jadi (TPNPB-OPM) jangan cengeng. Baru dapat isu bom, langsung berkoar-koar minta bantuan. Seolah-olah mereka yang teraniaya," sambungnya. Meski menggunakan granat, tapi Aidi mengklaim pihaknya belum memberlakukan operasi tempur melawan TPNPB-OPM. Aparat, kata dia, masih melakukan proses evakuasi terhadap dua pekerja PT Istaka Karya yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dia mengatakan, setiap kali mencoba mengevakuasi, aparat selalu diserang. Dalam catatannya, empat anggota TNI terkena tembakan, satu di antaranya meninggal. Selain itu, satu personel Brimob juga mengalami hal serupa. Pasca insiden pembunuhan pekerja PT Istaka Karya, aparat mendirikan tiga pos gabungan TNI-Polri di Distrik Yigi hingga Mbua. Setiap pos, berisi 30-an personel dari masing-masing kesatuan. "Pos itu sementara dalam rangka evakuasi dan penindakan hukum." Prajurit TNI berdoa sebelum menaiki helikopter dengan tujuan di Wamena, Papua, Rabu (05/12). Aparat gabungan terus berusaha mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga telah menewaskan belasan karyawan PT Istika Karya. Sebelumnya, kelompok TPNPB-OPM menyebut pasukan keamanan Indonesia "menjatuhkan bom menggunakan helikopter di perkampungan warga" Kabupaten Nduga. Disebutkan, "enam orang meninggal terkena tembakan dan masyarakat yang berada di Distrik Mbua, Yigi, dan Dhal, mengungsi ke hutan". "TNI-Polri harus menghentikan operasi militer di Nduga, karena operasi itu mengorbankan masyarakat sipil di wilayah yang dikuasai militer Indonesia," ujar Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, dalam laporannya kepada media yang disertai sejumlah foto korban tembakan granat aparat, Jumat (14/12). Jemaat Gereja Kemah Injil terkena tembakan aparat Pendeta Gereja Kemah Injil, Deserius Adii, menyebut seorang jemaatnya bernama Julianus Tabuni, "meninggal terkena tembakan ketika aparat keamanan" yang mencari kelompok TPN-OPM di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga. Berdasarkan informasi dari jemaatnya di Distrik Mbua, "penembakan terjadi ketika jemaatnya sedang menggelar ibadah di halaman gereja". "Dari laporan yang saya terima kemarin, ada tiga warga yang dapat tembak. Tapi saya hanya kenal Julianus, jemaat kami. Penyebabnya belum tahu, mungkin salah tembak atau apa," tukas Deserius Adii saat dihubungi lewat sambungan telepon kepada BBC News Indonesia. Imbas dari aksi pembunuhan terhadap pekerja PT Istaka Karya dan berlanjut pada pengejaran anggota TPN-OPM, kata Adii, sebagian besar penduduk setempat mengungsi ke hutan. Ia khawatir dengan kondisi mereka. "Saya khawatir soal makanan mereka, sebab kalau mereka ke pos TNI nanti dicurigai keluarga TPN-OPM," imbuhnya. Informasi lain disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey, yang mengatakan "dua warga di Distrik Yigi ditemukan meninggal". Pasukan Brimob dari Timika tiba di Wamena, Selasa (04/12). Pasca penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap karyawan PT Istika Karya saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua, jumlah aparat keamanan ditambah. Namun apa penyebab kematian itu, ia belum bisa memastikan. Berdasarkan laporan anggotanya di lapangan, kemungkinan hal itu berkaitan dengan pengejaran kelompok TPN-OPM oleh aparat. Sebab, kata Fritz, sebagian warga di Distrik Mbua diketahui mengungsi akibat aksi saling tembak antara aparat dan TPN-OPM. "Di Mbua ada penembakan tanggal 4 Desember lalu. Helikopter aparat ditembaki, sehingga beberapa warga pergi dari rumahnya," ujar Fritz Ramandey kepada BBC News Indonesia. Hanya saja kabar tewasnya warga sipil tersebut diklaim oleh Kapendam XVII Cendrawasih, Muhammad Aidi, sebagai ulah kelompok TPN-OPM yang kerap mengajak masyarakat melawan aparat. Kata dia, baik TNI maupun Polri tidak akan sembarangan melukai masyarakat, sebab sesuai arahan target serangan adalah kelompok bersenjata. "Kalau ternyata ada jatuh korban dari sipil, tidak mungkin masyarakat. Pasti kelompok mereka. Karena kami diserang, kami melakukan balas tembakan. Kalau ada yang jatuh korban dan diklaim masyarakat, berarti mereka mengajak masyarakat untuk melakukan penyerangan," ujar Muhammad Aidi. Ia juga menyebut warga di Distrik Yigi dan Mbua, yang sebelumnya mengungsi sudah kembali. Bahkan aktivitas sosial dan ekonomi di dua distrik itu berjalan normal. Seorang aktivis Kemerdekaan Papua bersimpuh saat aksi demonstrasi di Jakarta pada 3 April 2017. "Sekarang aktivitas sosial sudah berjalan lancar. Roda ekonomi juga begitu," jelas Aidi sembari meminta berbagai pihak yang mengetahui adanya warga sipil menjadi korban agar dilaporkan. "Jadi jangan seakan-akan menuduh aparat keamanan. TNI profesional, kita melindungi rakyat," imbuhnya. Komnas HAM minta TNI-Polri tak serampangan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey, mengatakan sudah berkali-kali menyampaikan kepada Kapolda Papua dan Panglima TNI agar tidak mengabaikan keselamatan warga sipil dalam menindak kelompok TPN-OPM. Tapi ia ragu permintaan itu akan dilakukan. Apalagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, bersikeras tidak akan berunding dengan kelompok bersenjata di Papua yang disebutnya sebagai "kelompok kriminal". "Saya tidak akan berdiskusi dengan kriminal. Mereka mau klaim apa tidak akan saya jawab karena pasti gak benar, mereka melakukan suatu propanda, membuat masyarakat resah dan ketakutan. Untuk apa saya jawab! Yang jelas mereka kriminal. Mereka melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan. Ini harus kita lawan!" ujar Wiranto kepada wartawan di Jakarta, pada Selasa (11/12). Wiranto, kata Fritz, dengan latarbelakang mantan panglima TNI, sudah pasti menggunakan pendekatan militer ketimbang kemanusiaan dalam mengambil keputusan. "Kalau saya lihat Wiranto, dia punya perspektif sendiri untuk menyelesaikan tindakan-tindakan ini."