Pengamat: 'Nol besar, penuntasan kasus pembunuhan dan penculikan 1998'
Dua puluh tahun setelah kerusuhan 1998, pemerintah Indonesia dipandang belum bisa menyelesaikan kasus tewasnya ratusan bahkan mungkin ribuan orang dan hilangnya puluhan orang.
Pada 12-13 Mei 1998 terjadi penjarahan massal dan pembakaran di sejumlah tempat di Jakarta. Pemerintah sendiri mengatakan kasus-kasus 1998 terus ditangani oleh lembaga-lembaga terkait. Mereka yang pesimistis dengan komitmen pemerintah menyelesaikan kasus 1998 adalah Suciwati, pegiat hak asasi manusia dan istri pegiat Munir. Ia memandang pemerintah Joko Widodo mencatat prestasi nol besar. "Yang sangat penting penegakan hukum dan HAM, itu hari ini masih compang-camping yah. Dan beberapa hal yang penting, harusnya dalam artian penegakan hukum dan HAM, soal korban-korban yang selama ini ada, itu nol, nol besar, karena tidak ada satupun kasus pelanggaran HAM masa lalu, dimulai 98 itu belum diselesaikan oleh negara," kata Suciwati. Untuk mendorong penyelesaian kasus Suciwati dan sejumlah aktivis HAM ikut serta dalam 'Kamisan', acara protes yang dilakukan di depan Istana Merdeka karena belum tuntasnya berbagai kasus HAM. Pemerintah mengatakan sedang melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak. Tetapi Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui usaha ini masih terkendala barang bukti. "Di KSP itu juga berbicara dengan kawan-kawan di NGO, di Komnas Ham, Komnas Perempuan. Tetapi memang sampai hari ini kami belum sampai pada misalkan bagaimana operasionalisasi untuk mekanismenya itu seperti apa belum. "Karena bukti, karena itu sudah berlangsung lama, karena kita juga berkoordinasi dengan beberapa instansi atau kementerian terkait lainnya, salah satu kendala juga. Tetapi bahwa itu menjadi concern dari presiden, itu tetap kami jalankan. Tetapi memang terkesan lambat terutama memang soal bukti itu," jelas Jaleswari. Sampai sejauh ini sudah dilakukan pembentukan tim pencari fakta, pembicaraan di DPR dan ratifikasi konvensi, tetapi sejumlah pihak memandang selama tokoh-tokoh yang terlibat berada di kekuasan, akan sulit melakukan hal ini. Pihak DPR memandang, bukan hanya mereka yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan dan penculikan ini. "Ini bukan issue yang sederhana. Maka yang dibutuhkan adalah secara keseluruhan itu harus dilibatkan para pihak. Saya bisa berteriak sendiri, tetapi saya tidak bisa mengambil alih semua daya dukung dan daya dorong untuk menyelesaikan kasus ini," kata Akbar Faizal dari Fraksi Partai Nasdem, anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum dan HAM. Berdasarkan data Tim Gabungan Pencari Fakta bentukan pemerintahan Presiden BJ Habibie teridentifikasi ratusan hingga ribuan orang korban kerusuhan 1998 akibat pembakaran rumah, pertokoan dan pusat perbelanjaan. Temuan ini tidak pernah diselidiki lebih jauh oleh pihak pemerintah, sampai sekarang 20 tahun sesudahnya, di bawah pemerintahan Joko Widodo, kata Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia. "Hasil dari Tim Gabungan Pencari Fakta itu tidak pernah ditindak lanjuti oleh pemerintah melalui suatu proses investigasi. Misalnya di Kejaksaan Agung, tidak pernah ada langkah lebih jauh. "Bahkan Komnas Ham di tahun 2000-an sempat melanjutkan penyelidikan secara terpisah. Hingga akhir laporan tersebut diserahkan kepada Jaksa Agung juga tidak mendapatkan respon," Usman melanjutkan. Penyelesaian kasus-kasus ini menjadi salah satu janji kampanye Jokowi saat pemilihan presiden 2014. Pengadilan? Jadi apa yang seharusnya dilakukan negara untuk menuntaskan berbagai kasus pembunuhan dan penculikan 1998? Salah satunya adalah memang lewat proses peradilan. Tetapi jika dilihat dari rekam jejak selama puluhan tahun ini, pegiat Suciwati pesimis pelanggaran HAM ini akan tuntas. "Mereka tidak melakukan untuk yang namanya penegakan hukum. Alih-alih untuk menemukan para orang yang diculik. Dan pengakuan kepada masyarakat itu tidak ada. Banyak sekali bicara di media, tetapi mereka tidak memberikan contoh yang namanya kehormatan itu kepada rakyat Indonesia di pengadilan," kata Suciwati. Munir meninggal pada 7 September 2004 dalam penerbangan dengan pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda. Hasil autopsi menemukan pegiat HAM itu meninggal akibat racun arsenik. Penyelesaian kasus pembunuhan, penculikan dan orang hilang ini diperkirakan akan tetap diwacanakan mengingat pada tahun 2019 Indonesia akan menghadapi pemilihan presiden. DPR memandang semua pihak harus terlibat dalam menuntaskannya. "Tentu saja harus kesepakatan para pihak. Penegakan hukum pada lembaga yang bisa disebut terkait dengan masalah ini. Komnasham, Kejaksaan, tentu saja pada pemerintahan yang ada apabila memang menjadikan ini sebagai prioritas," kata Akbar Faizal dari Nasdem yang merupakan bagian dari koalisi pendukung Jokowi. Di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masalah ini sudah dibawa ke parlemen. DPR mendesak pemerintah segera mencari korban hilang, membentuk pengadilan HAM adhoc, pemberian ganti rugi kepada korban dan keluarga, dan ratifikasi konvensi PBB tentang perlindungan dari penghilangan. Sampai sejauh ini belum ada tindak lanjut dari pihak pemerintah Jokowi terkait usulan DPR tersebut. Pengamat dari Conflict and Peace Research Network, Hermawan Sulistyo pesimis akan diambil langkah konkrit. "Tidak mampu berbuat apa-apa, sama seperti pemerintahannya Mega, pemerintahannya SBY. Semua sama. Karena apa? Yang dihadapi ini tembok-tembok Orde Baru dulu yang masih kokoh, masih kuat. Pelaku-pelakunya masih sama. Malah yang sudah dihukum saja ternyata tidak dihukum. Tentara yang sudah dipecat itu masih dinas pensiun sampai jenderal," kata Hermawan. Sejumlah tokoh yang dipandang terlibat dalam pelanggaran HAM dan masih berpolitik sampai sekarang di antaranya adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Keduanya dalam berbagai kesempatan menegaskan tidak bersalah.