Pernyataan maaf pekerja seks tidak akan diubah
Jepang menegaskan tidak akan mengubah pernyataan maaf atas para perempuan asing yang dipaksa jadi pekerja seks untuk tentara Jepang pada masa Perang Dunia II.
Isu pekerja seks Jepang pada PD II merupakan hal yang sensitif di Asia Timur dan Tenggara. Walau tidak mengubah pernyataan maaf resmi tahun 1993 lalu, Jepang akan meneruskan pengkajian atas penelitian yang menjadi dasar dari pemintaan maaf tersebut. Sejumlah negara Asia Timur dan Tenggara menyampaikan protes keras ketika Jepang baru-baru ini mengumumkan akan melihat kembali bukti-bukti yang mendorong penyataan maaf yang dikenal dengan Pernyataan Kono. "Pemerintah tidak berkeinginan untuk mengkaji pernyataan Kono," tegas Ketua Sekretaris Kabinet, Yoshihide Suga, kepada para wartawan di Tokyo, Senin 10 Maret. Para ahli sejarah yakin puluhan ribu perempuan -antara lain berasal dari Korea Selatan, Cina, dan Indonesia- dipaksa untuk menjadi pelayan seks tentara Jepang. Namun sebuah tim rencananya akan memverifikasi wawancara dengan para perempuan yang mengaku sebagai budak seks tersebut. Isu ini amat sensitif di kalangan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara sementara pihak-pihak nasionalis Jepang berupaya memperkecil makna dari tindakan tersebut. Akhir Januari tahun ini, Katsuto Mommi yang menjabat kepala lembaga penyiaran nasional Jepang, NHK, mengatakan bahwa sistem bordil militer Jepang merupakan hal biasa di negara yang berperang. Sebelumnya pada Mei 2013, Walikota Osaka, Toru Hashimoto, menyebutkan sistem yang memaksa perempuan penghibur pada masa Perang Dunia II diperlukan.