Ormas dilarang melakukan razia selama Ramadan
Kapolri Tito Karnavian melarang ormas melakukan razia atau sweeping selama bulan Ramadan, dan akan menindak tegas ormas yang tetap melakukan penertiban sepihak.
Razia tempat pijat oleh FPI di Mojokerto, Jawa Timur, pada bulan Ramadan 2013. Pengawasan tempat makan dan hiburan hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi yang berwenang sesuai Perda masing-masing daerah. Masih melekat dalam ingatan kisah warung makan Ibu Saeni yang dirazia Satpol PP Kota Serang pada Ramadan tahun lalu. Peristiwa yang sempat membuat kehebohan itu ternyata tidak membuat para pemilik warung takut untuk berjualan di bulan puasa tahun ini. Anita, pemilik warung di wilayah Menteng Jakarta Pusat berkata akan tetap buka selama bulan Ramadan. "Yang Islam tetap puasa, yang Kristen kan gak puasa. Jadi kita sama-sama ngeladenin. Daripada cari makan kemana-mana, sudah buka saja. (Warung) tidak pernah ditutupin (kain), makan di dalam saja," kata Anita yang sudah berjualan selama puluhan tahun. Begitu halnya dengan Lewas, pedagang sate di Menteng berkata akan tetap berjualan, meski akan mulai pukul 3 sore. "Kan masyarakat disini butuh makan juga. Kalau kita tak dagang, repot dia nyari makanan. Lagian kita butuh duit juga buat lebaran," kata Lewas. Selain Satpol PP, yang kerap melakukan razia atau sweeping tempat makan atau tempat hiburan adalah ormas. Dan ormas yang paling sering menggelarnya adalah Front Pembela Islam (FPI). Kapolri Tito Karnavian menegaskan bahwa ormas tidak boleh melakukan razia atau sweeping tempat makan atau tempat hiburan yang kedapatan masih beroperasi selama Ramadan, namun sebagai bagian dari upaya pengawasan, ormas dapat melaporkan ke polisi jika diketahui ada pelanggaran di masyarakat. Polisi pun sudah mensosialisasikan peraturan ini kepada ormas dan akan menindak tegas ormas yang melanggar. "Penegak hukum cuma polisi, masyarakat atau ormas tidak boleh melakukan sweeping. Itu pelanggaran hukum. Akan kita dudukkan nanti perbuatan pidananya. Kalau dia merusak yah kita kenakan pasal pengrusakan. Kalau mengeroyok, yah kita (kenakan) pengeroyokan. Dan lain-lain seperti pasal-pasal yang ada di UU Hukum Pidana kita," terang Humas Polri Kombespol Awi Setiyono. Awi juga meminta agar masyarakat dan pengusaha tempat-tempat hiburan untuk mematuhi Perda mengenai waktu buka dan tutup tempat-tempat hiburan untuk mengantisipasi kegerahan ormas. Puluhan orang yang mengaku anggota Front Pembela Islam, FPI, mendatangi sedikitnya tujuh pusat perbelanjaan di kota Surabaya untuk merazia aksesoris Natal pada Desember 2016 lalu. Ahli kebijakan hukum Agus Pambagio mengatakan Perda yang mengatur jam buka-tutup sepenuhnya otoritas Pemda. Menurutnya Perda semacam itu adalah kebijakan yang populis. "Kebijakan kan tergantung pada keyakinan si eksekutif lalu keinginannya masyarakat seperti apa. Dan itu yang harus diakomodir," kata Agus. "Tapi kalau anda tanya saya pribadi, kebijakan adalah kebijakan. Kalau kita campur dengan urusan agama, buat saya itu urusan pribadi pada Allah." Selama bulan Ramadan banyak tempat makan yang menutup jendela usahanya dengan kain. Ketua Satpol PP DKI Jakarta Jupan Royter berkata Surat Edaran jam buka-tutup tempat hiburan sudah disosialisasikan oleh Dinas Pariwisata DKI Jakarta dan satuannya siap mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut bersama dengan Dinas Pariwisata. Apabila ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi. "Tentunya ada tahapan sesuai Perda Kepariwisataan. Ada tahapannya: surat peringatan ringan, buat berita acara. Sampai kalau memang kedapatan membandel, tentu akan dikenakan sanksi berupa apakah pencabutan ijin, atau apa. Ada ketentuannya," terang Agus. Untuk wilayah Jakarta, Perda menetapkan bahwa klab malam, diskotik, bar dan griya pijat wajib tutup dari satu hari sebelum bulan Ramadan hingga satu hari setelah hari raya Idul Fitri. Bar di hotel serta karaoke hanya dapat beroperasi hingga pukul 01.30 selama bulan Ramadan.