Pemberian vaksinasi ulang 'tanpa efek merugikan'
Palam pemberian vaksinasi ulang terhadap anak-anak yang menjadi korban vaksin palsu, menurut Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, tidak akan memberikan efek samping pada kekebalan tubuh anak.
Pemberian vaksinasi ulang sudah dilakukan sejak Senin (18/7) di Jakarta Timur. "Bagi ibu yang ragu, (apakah) anaknya mendapat vaksin palsu atau tidak, bisa tetap diberikan," kata Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 19 Juli. Pernyataan Menteri Kesehatan tersebut juga dikuatkan oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr Aman Bhakti Pulungan, Sp.A(K). "Hari ini juga melakukan (vaksinasi ulang), ada beberapa tim yang turun. Rekomendasinya, bahwa jika ada yang ragu (mendapat vaksin asli atau palsu), kalau toh mau diberikan vaksin ulang, tidak ada efek samping dan tidak ada efek merugikan," jelas Aman. Vaksinasi ulang bertahap Kementerian Kesehatan sudah melakukan vaksinasi ulang secara bertahap, antara lain terhadap 76 anak di Puskemas Ciracas, Jakarta Timur, 19 anak di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, dan 26 anak di RSUD Ciracas, Jakarta Timur. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menegaskan pihaknya akan terus melakukan pendataan anak yang terpapar vaksin palsu dengan pembentukan Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu yang akan melakukan verifikasi anak yang telah terpapar vaksin palsu. "Vaksinasi wajib ulang yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang telah ditunjuk oleh dinas kesehatan setempat setelah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tidak dikenakan biaya," tegas Nila. Menteri juga menegaskan bahwa secara ilmiah, kandungan dalam vaksin palsu yang diperiksa oleh Badan POM tidak menimbulkan efek samping pada kesehatan. Kekosongan vaksin Salah satu yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya vaksin palsu adalah kekosongan atau kekurangan stok di rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Namun hal ini dibantah oleh Menteri Kesehatan. Salah satu yang disebut sebagai penyebab munculnya vaksin palsu adalah kekosongan atau kekurangan stok di rumah sakit, namun ini dibantah Menteri Kesehatan. Menurut Nila, pemerintah mengambil vaksin untuk program imunisasi dasar dari PT Biofarma yang kemudian diperiksa ke BPOM sebelum masuk ke distributor, dan disalurkan ke tingkat provinsi untuk masuk ke Dinas Kesehatan sampai tingkat posyandu. "Vaksin ini cukup dan kualitasnya benar, karena PT Biofarma sudah melakukan ekspor sampai ke 130 negara," ujar Nila. Namun, menurut Nila, rumah sakit swasta bisa memilih untuk mengambil vaksin milik pemerintah dengan tetap memmiliki kebebasan memilih vaksin impor. "Vaksin impor jika diambil dari distribusi yang resmi, vaksin tentu asli. Kalau dari distributor tidak resmi, inilah yang diragukan, dan terbukti (dalam kasus vaksin palsu), isinya tidak tepat, atau tidak sesuai." "Tapi kalau vaksin pemerintah cukup. Buktinya kami tetap bisa memberikan imunisasi wajib dengan vaksin dari PT Biofarma," ujar Nila lagi. Sementara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Bambang Wibowo, menjelaskan kalau vaksin impor kadang-kadang dibutuhkan oleh rumah sakit swasta. "Impor kan biasanya lebih mahal, mungkin ada faktor gengsi juga di situ. Sebenarnya kualitasnya sama, cuma kadang-kadang, ada efek samping, jadi lebih panas, sementara yang impor tidak terlalu panas. Ini yang kadang-kadang disalahartikan," ujar Bambang.