Kasus penggerebekan pusat kebugaran: Kaum LGBT makin didiskriminasi?
Apakah tindakan polisi menggerebek, memeriksa sedikitnya 140 orang dan akhirnya menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus dugaan tindakan asusila di sebuah pusat kebugaran di Jakarta Utara, mencerminkan kaum LGBT makin didiskriminasi?
Polres Jakarta Utara telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka yang disebut "membantu tindakan asusila". Pegiat LSM Arus Pelangi, Yuli Rustinawati, meyakini rentetan proses hukum yang diterapkan terhadap kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) dalam dua tahun terakhir, kuat mengindikasikan bahwa mereka makin 'dipinggirkan'. "Dalam dua tahun terakhir, atau satu bulan terakhir, orang-orang yang dicurigai LGBT, tidak mendapatkan perlindungan yang baik," kata Yuli kepada BBC Indonesia, Senin (22/05) siang. Pada akhir April lalu, polisi menggerebek apa yang disebut sebagai tindakan asusila kelompok LGBT di sebuah hotel di Surabaya, dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Di Aceh, dua pria yang ditangkap oleh warga karena dituding melakukan hubungan seks sejenis pada akhir Maret lalu, telah dihukum masing-masing 85 kali cambuk oleh majelis hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, Rabu (17/05) lalu. Rencananya, hukuman cambuk akan digelar Selasa (23/05). Pada akhir April lalu, sebanyak 14 orang ditangkap dan delapan di antaranya menjadi tersangka dalam apa yang disebut polisi sebagai pesta gay di Surabaya. "Sedang ada "penyerangan" terhadap orang-orang LGBT yang ingin mendapatkan haknya, sama seperti warga negara Indonesia lainnya, tetapi pemerintah sangat tidak melindungi," tegas Yuli, kelahiran 1975. Puncaknya, demikian menurut penerima penghargaan Felipa De Sousa 2016 dari lembaga Outright International ini, adalah peristiwa penggerebekan secara "tidak manusiawi" dan "sewenang-wenang" terhadap 141 orang di sebuah pusat kebugaran di Jakarta Utara. Polda Metro Jaya: 'Tidak ada tekanan masyarakat' Tentu saja, anggapan yang dilontarkan Yuli ini ditolak mentah-mentah oleh Polda Metro Jaya. Juru bicaranya Kombes Argo Yuwono mengatakan, tidak benar yang menyebutkan orang-orang itu "dipaksa" oleh polisi untuk telanjang. "Kita masuk (pusat kebugaran), mereka sudah telanjang di situ. Kita menelanjangi bagaimana? Kita yang justru meminta mereka menggunakan baju." Ditanya mengapa polisi menyebarkan foto-foto saat orang-orang yang digerebek itu terlihat berlarian dalam kondisi telanjang bulat, Argo menegaskan bahwa bukan polisi yang melakukan hal itu. Di Aceh, dua pria yang ditangkap oleh warga karena dituding melakukan hubungan seks sejenis pada akhir Maret lalu, telah dijatuhi hukuman masing-masing 85 kali cambuk. "Banyak masyarakat masuk ke situ (pusat kebugaran), (lalu) potret kiri-kanan dan akhirnya menyebarkan ke mana-mana," katanya kepada BBC Indonesia, Senin. Polisi, menurutnya, tidak akan melakukannya karena itu melanggar pidana. Menanggapi pertanyaan apakah tindakan polisi itu terlalu mencampuri privasi orang-orang di dalam pusat kebugaran itu, Argo hanya mengatakan bahwa polisi berpatokan kepada UU pornografi. Dia juga membantah upaya hukum ini karena ada tekanan dari kelompok-kelompok masyarakat. Lagi pula, lanjutnya, penggerebekan itu dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Namun jika tindakan polisi itu dipermasalahkan, Argo mempersilakan melakukan upaya hukum praperadilan. "Kita enggak usah bersilat lidah di media," tandasnya. Mengapa polisi tidak menggerebek dugaan praktik asusila kaum non-LGBT di tempat lain? Tanya BBC. "Silakan dikasih masukan (oleh masyarakat) untuk (kasus serupa) yang lain, kalau ada. Kita tunggu saja," jawabnya pendek. Sepuluh orang tersangka Sampai Senin (22/05) siang, Polres Jakarta Utara telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka yang disebut "membantu tindakan asusila". Mereka dikenai Undang-Undang no 4 tahun 2008 tentang pornografi pasal 30 juncto pasal 4 ayat 2 yaitu membantu asusila. Mereka adalah CD, pemilik pusat kebugaran, dua kasir yaitu N dan D, serta RA petugas keamanan. Enam tersangka lainnya adalah empat penari telanjang SA, BY, R, serta TT. Sedangkan dua tersangka lainnya adalah tamu yang ikut menari striptis, yaitu A dan S. "Kami amankan tersangka ke Polres Jakut," kata Kapolres Jakarta Utara Kombes Dwiyono. Homoseksualitas dan LGBT bukan merupakan hal yang ilegal di Indonesia, dan terdapat tradisi dan budaya LGBT yang hidup dan penuh warna di berbagai pelosok negeri. Adapun sisanya, yaitu sedikitnya 130, untuk sementara dimintai keterangan sebagai saksi, kata polisi. Bagaimanapun, sebelum ada penetapan 10 orang tersangka, kalangan pegiat hak asasi manusia mengecam tindakan kepolisian yang menggerebek 141 orang atas dugaan terlibat apa yang dilaporkan media sebagai 'pesta seks gay' di sebuah pusat kebugaran, Minggu (21/05). Koalisi advokasi untuk tindak Kekerasan terhadap kelompok minoritas identitas dan seksual menilai, kepolisian telah melakukan 'penangkapan sewenang-wenang' dengan menelanjangi para korban. Sesampai di kantor polisi, ujar mereka, sejumlah korban digiring untuk diperiksa tanpa mengenakan pakaian, walau mereka didampingi oleh kuasa hukum. Tuduhan ini telah dibantah oleh Polda Metro Jaya dan menyebut mereka sudah telanjang saat digerebek. 'Kaum LGBT harus makin hati-hati' Sementara, pemerhati masalah sosial sekaligus lembaga riset Intran, Andi Saiful Haq mengatakan, walaupun praktik diskriminasi terhadap kaum LGBT diakuinya masih terus terjadi, kasus penetapan 10 orang tersangka dalam kasus ini tidak bisa menjadi alasan untuk sepenuhnya menyalahkan aparat kepolisian. Alasannya, UU Pornografi masih berlaku dan penetapan 10 orang tersangka itu ada delik hukumnya. "Karena mereka menyebar undangan dan ticketing. Pasti ada konten bersifat ajakan atau bersifat mengundang untuk kegiatan yang privat tersebut," kata Andi Saiful Haq kepada BBC Indonesia, Senin (22/05) petang. Muncul gelombang kebencian terhadap homoseksualitas, dan beberapa pejabat tinggi negara dan pemerintah pun ikut melontarkan pernyataan-pernyataan bernada diskriminatif. Andi Saiful semula khawatir bahwa polisi akan menyatakan 141 pria yang menghadiri acara di pusat kebugaran itu menjadi tersangka dengan dijerat UU Pornografi. Ternyata kekhawatirannya ini tidak terbukti, karena polisi kemudian menyatakan ada 10 tersangka. Dengan demikian, kekhawatiran para pegiat HAM yang menganggap tindakan polisi mencampuri urusan privasi orang-orang dari kelompok LGBT, tidak terbukti. "Secara hukum kepolisian mempunyai alasan untuk menetapkan 10 orang ini sebagai tersangka, dalam arti ini bukan kegiatan pornoaksinya, tapi persoalan konten pornografi yang disebarkan," jelasnya. Tentang tiga kasus hukum yang menimpa kelompok LGBT yang sepertinya bertalian dalam dua bulan terakhir, Saiful mengatakan kemungkinan itu terjadi akibat situasi nasional yang masih memanas setelah berakhirnya Pilkada Jakarta yang sangat diwarnai sentimen agama dan etnik. Sehingga, dia meminta kelompok-kelompok LGBT harus makin memiliki sensitivitas sosial ketika dihadapan situasi politik seperti sekarang. "Ada aspek hukum yang mudah menjerat mereka," katanya, menganalisis. Dia menduga kelompok-kelompok radikal anti-LGBT akan terus melakukan pemantauan sehingga kasus-kasus serupa semakin besar untuk diungkap. "Sehingga teman-teman LGBT seharusnya makin hati-hati," katanya. Saiful memahami sepenuhnya bahwa hak asasi kaum LGBT harus diakomodir, baik dalam hak berkumpul, bertemu dan bahkan untuk melakukan hubungan seksual sesama di ruangan privat.