KJRI Sydney tingkatkan pengamanan pasca vandalisme
Menjelang rencana eksekusi dua warga Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney Australia terus melanjutkan kerja sama dengan pihak keamanan.
KJRI Sydney dilempar sejumlah balon berisi cairan pada Senin malam menjelang rencana eksekusi warga Australia. Konjen RI Yayan GH Mulyana kepada BBC Indonesia mengatakan kerja sama dilakukan dengan polisi setempat, federal dan unit perlindungan diplomatik. "Pengamanan di sini sangat alamiah. Dalam arti memang itu sudah menjadi sesuatu yang dipraktikkan dengan lazim di sini. Di bawah kepolisian Australia ini juga ada unit yang disebut dengan diplomatic protection. Unit ini yang berperan penting di samping unit-unit lain di kepolisian Australia, baik kepolisian setempat maupun kepolisian federal." Pada hari Senin (02/03) pukul 22.27 malam waktu setempat, di layar CCTV terlihat seorang perempuan melempar 8-10 buah balon kecil berisi cairan berwarna di pintu masuk depan KJRI. Staf KJRI kemudian melaporkan ke polisi yang langsung datang dan memasang garis pengaman polisi. Kepolisian masih menyelidiki rekaman CCTV. Mereka masih belum mengetahui identitas dan motif pelaku. Sebelum kejadian pelemparan ini, sejumlah unjuk rasa damai menentang rencana eksekusi dilakukan di luar kompleks KJRI dengan menggunakan spanduk. Media sosial Pihak KJRI telah melakukan berbagai hal untuk menjelaskan kebijakan hukuman mati di Indonesia terhadap masyarakat Australia lewat berbagai cara, di antaranya melalui media sosial. "Kami banyak menerima informasi-informasi atau perspektif melalui media sosial dan kami juga buat serangkaian pandangan ataupun tanggapan melalui media sosial," kata Konjen RI Yayan GH Mulyana. Presiden Joko Widodo telah menolak grasi yang diajukan 11 terpidana mati, termasuk Sukumaran dan Andrew Chan. Tindakan tegas Indonesia ini mengundang banyak protes dari berbagai pihak, termasuk Australia. Kementerian Luar Negeri menarik pulang duta besar untuk Brasil, Toto Riyanto, setelah Presiden Dilma Rousseff menolak surat kepercayaannya pada bulan Februari.