Pemerintah diminta selesaikan kasus Munir
Peringatan 8 tahun kematian pejuang HAM Munir Said Thalib di gelar di Jakarta, seperti di depan Istana Presiden Kamis (6/9), yang diikuti oleh para aktivis dan korban pelanggaran HAM.
Aksi Kamisan menuntut agar kasus pembunuhan Munir dituntaskan. Puluhan aktivis dan korban pelanggaran HAM kasus Trisakti dan Semanggi 1998, Tanjung Priok dan peristiwa September 1965 mengikuti aksi yang rutin digelar setiap Kamis, tetapi pada hari ini (6/9) mereka memperingati 8 tahun tewasnya Munir. Munir tewas diatas pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan ke Belanda pada 7 September 2004 lalu, hasil otopsi menemukan racun arsenik dalam tubuh Munir. Beberapa orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Munir dibawa ke pengadilan, tetapi hanya pelaku di lapangan, para aktivis menilai dalang pembunuh Munir justru masih belum diproses secara hukum. Selain aksi untuk menuntut penyelesaian kasus tewasnya Munir, para aktivis HAM juga menyerahkan surat kepada presiden yang diserahkan oleh Istri Almarhum Munir, Suciwati dan Sumarsih, ibu mahasiswa korban Semanggi I, kepada penjaga Istana Merdeka. Surat tersebut berisi tuntutan penyelesaian kasus Munir. Suciwati menyatakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Munir, padahal pernah menjanjikan untuk menuntaskan kasus tersebut pada awal pemerintahannya. "Sejak awal pemerintahan dia (Yudhoyono) bilang kepada kita pada rakyat Indonesia ini adalah test of our history ini adalah sejarah bangsa ini, kalau kasus ini tidak selesai tidak tuntas berarti kita tidak pernah berubah dari sejarah kelam kemarin. Dan hari ini terbukti dia masih memelihara sejarah kelam itu karena dia tidak menuntaskan kasus ini," kata Suciwati. Menurut Suciwati, presiden melakukan pembiaran dengan tidak menuntaskan kasus ini dan mengijinkan aparat hukumnya untuk memberikan remisi kepada salah satu terpidana kasus pembunuhan Munir yaitu Pollycarpus. " Dalam kasus almarhum Cak (Munir) itu ada pembiaran ada Pollycarpus diberi remisi, PK atas muchdi tidak dilakukan padahal ada novum baru yang bisa ditunjukan. Novum itu sudah kita berita kepada kejaksaan agung, sejak dibebaskannya Muchdi , mereka akan melakukan PK jika ada novum. Tetapi sampai saat ini tidak dilakukan," kata Suci. Pollycarpus Budihari Priyanto merupakan mantan pilot Garuda yang dihukum 20 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam pembunuhan Munir. Agustus ini, Pollycarpus mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI Agustus lalu. Selain Polly, mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Mayjen (Purn) Muchdi Pr juga diproses di pengadilan, dan mendapatkan vonis bebas. Konsistensi Munir Para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang hadir antara lain, Sumarsih, ibu dari mahasiswa Bernardinus Realino Norma Irmawan atau Wawan mahasiswa Universitas Atma Jaya yang ditembak aparat dalam peristiwa Semanggi I. Sumarsih didampingi Munir ketika memperjuangkan penyelesaian kasus penembakan mahasiswa Trisaksi, Semangi I dan II ke berbagai lembaga. "Cak Munir memberikan semangat dalam membangkitkan semangat hidup saya pribadi dan keluarga korban yang lain dan juga menyemangati berjuang untuk menegakkan keadilan," kata Sumarsih. "Cak Munir merupakan sosok pejuang HAM yang konsisten dan memberikan semangat kepada para keluarga korban pelanggaran HAM untuk menegakkan keadilan." Sumarsih "Contohnya ketika pansus Trisakti, Semanggi I dan II selesai dan hasilnya tiga fraksi setuju ada pelanggaran HAM berat dan tujuh fraksi menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat, Cak Munir yang menyatakan kalau gitu kita bawa ke pangadilan HAM Adhoc padahal ketika itu UU baru disahkan," jelas Sumarsih. Sumarsih menilai Munir merupakan sosok pejuang HAM yang konsisten dan tidak tergantikan oleh aktivis lainnya. Sementara itu, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bedjo Untung menyatakan Munir merupakan pejuang HAM yang pertama kali mengangkat penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965. "Menjelang kematiannya Munir, menyebutkan kasus 1965 adalah pelanggaran HAM dan harus dituntaskan seperti kasus pelanggaran HAM lainnya," kata Bedjo. Link terkait Topik terkait