KPU berkeras menerapkan larangan mantan koruptor jadi caleg
Komisi Pemilihan Umum tetap mengesahkan larangan narapidana koruptor menjadi calon anggota legislatif (caleg), baik di DPR maupun tingkat DPRD.
KPU tak mengubah aturan yang membatasi hak koruptor menjadi anggota legislatif, meski ditentang Kementerian Hukum dan HAM. Larangan tersebut sama sekali tidak diubah KPU walau sebelumnya Kementrian Hukum dan HAM sudah meminta agar Peraturan KPU disesuaikan dengan UU yang berlaku di Indonesia. Dan KPU mendorong agar para pihak yang tidak menerima PKPU tersebut mengajukan gugatan ke badan peradilan. "Kanalnya sudah ada di undang-undang, silakan judicial review ke Mahkamah Agung," kata Komisioner KPU, Ilham Saputra, kepada wartawan BBC News Indonesia, Senin (02/07). Ilham menuturkan larangan yang tertuang dalam Peraturan KPU 20/2018 itu secara otomatis berlaku meski Kementerian Hukum dan HAM tidak sepakat atas pembatasan hak politik koruptor. Selama Mahkamah Agung tidak menyatakan larangan bertentangan dengan hukum, maka aturan akan tetap berlaku, "Ini sudah bisa diterapkan, kan kami sudah undangkan, sudah ada nomornya." Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menyebut Kemenkumham hanya bertugas mencatat peraturan perundang-undangan ke dalam lembaran dan berita negara. Kewenangan tersebut, menurut Arief, tidak dapat menghentikan KPU dalam membuat peraturan. Adapun Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, enggan menanggapi larangan yang diterbitkan Sabtu (30'06) pekan lalu itu serta menunggu sikap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. "Sementara saya tidak akan berkomentar," kata Tjahjo di Jakarta, Senin pagi, seperti dikutip kantor berita Antara. Pekan lalu, Yasonna menyebut KPU tidak berwenang membatasi hak politik warga negara, termasuk narapidana kasus korupsi dan larangan itu, tegasnya, otomatis batal setelah disahkan. "Tidak bisa, batal demi hukum," ujarnya. Menkumham Yasonna Laoly menyebut KPU tak berwenang membatasi hak politik warga negara, termasuk koruptor. Yasonna merujuk pasal 240 ayat 1 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang menyebut mantan narapidana yang telah menjalani hukuman lima tahun atau lebih, dapat menjadi caleg, asalkan mengumumkan kasus hukum yang pernah menjeratnya. Usai pilkada serentak 27 Juli lalu, ada juga tersangka kasus dugaan korupsi memenangkan pemilihan bupati Tulungagung, yaitu bupati petahana Syahri Mulyo. Dan Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan sebelum keputusan berkekuatan hukum tetap maka dia akan melantik Syahri, yang kini berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun tak sependapat soal larangan koruptor menjadi caleg. Jokowi menilai para koruptor tetap berhak untuk dipilih sementara Kalla secara tegas mendukung KPU menerbitkan larangan tersebut. Selain koruptor, peraturan KPU juga melarang narapidana kasus narkotik dan kekerasan seksual menjadi anggota legislatif. Larangan itu akan diterapkan pada pendaftaran caleg untuk Pemilu 2019, yang akan berlangsung empat hingga 18 Juli 2018. Dan proses seleksi bakal calon legislatif dilakukan oleh KPU, yang menegaskan akan menerapkan larangan mantan koruptor jadi calon legislatif 201.