Pilkada 2018: Isu SARA diprediksi akan kembali panaskan tensi
Pilkada serentak 2018 yang akan digelar Juni mendatang tampaknya masih dibayang-bayangi dengan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) pada Pilkada DKi Jakarta pada 2017 lalu.
Berbagai ormas Islam berunjuk rasa menentang gubernur petahana DKI Jakarta pada Pilkada 2017, Basuki Tjahaja Purnama, yang terjerat kasus penodaan agama. Dibuinya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akibat kasus penistaan agama demi menjegalnya terpilih kembali sebagai gubernur DKI Jakarta dan munculnya larangan untuk tidak mendoakan pendukungnya, tampaknya menjadi cerminan buasnya isu SARA dalam Pilkada Jakarta itu. Dan ada perkiraan bahwa isu SARA kembali akan memanaskan tensi Pilkada 2018. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini memandang sentimen SARA masih mengancam kelangsungan Pilkada 2018 dan juga Pemilu maupun Pilpres 2019 karena, antara lain, persaingan ketat para partai politik. "Di dalam kompetisi yang sangat sengit, di mana pertarungan itu begitu luar biasa untuk memenangkan pilkada, akan selalu ada pihak-pihak atau oknum yang menggunakan cara ilegal tapi dianggap efektif untuk memenangkan pilkada." "Jadi kalau ditanya apakah politik SARA akan digunakan lagi di 2018? Kemungkinan itu selalu ada dan sangat mungkin," ujar Titi kepada BBC Indonesia, Selasa (10/01). Kemungkinan maraknya kembali isu SARA agaknya juga menjadi kekhawatiran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang langsung wanti-wanti agar para calon tidak menggunakannya dalam kampanye pilkada 2018, melainkan adu program. "Marilah kepala daerah adu program adu konsep adu gagasan untuk kesejahteraan, kemaslahatan masyarakat daerah. Jangan kampanye fitnah, kampanye berujar kebencian, apalagi SARA," ujar Tjahjo Kumolo kepada wartawan. Salah satu wilayah yang diperkirakan akan menghadapi tensi SARA yang memanas adalah Provinsi Jawa Barat berdasarkan karakter pemilihnya, jelas pengamat politik dari Universitas Padjajaran Firman Manan. "Karakter pemilih Jawa Barat itu, salah satu karakter pemilih adalah pemilih yang religius, bahkan perkembangan terakhir juga muncul kekuatan Islam yang konservatif," ujar Firman. Ilustrasi. Sebagian masyarakat Indonesia dinilai masih memilih pemimpin berdasarkan isu primordial seperti agama atau suku. Pemanasan pilpres 2019 Banyak yang melihat Pilkada 2018 sebagai pemanasan menuju Pemilu dan Pilpres 2019 karena tiga provinsi yang meggelar pilkada tahun ini -Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur- memiliki jumlah penduduk besar. Jadi siapa pun yang menguasai ketiga wilayah itu diperkirakan akan bisa memuluskan langkah untuk pemilihan tahun depan. Maka dari itu Pilkada 2018 menjadi sangat menentukan, jelas Titi Anggraini dari Perludem, mengingat eksistensi dan kekuatan kompetisi partai akan diuji secara langsung. "Jadi 2018 itu istilahnya menjadi pemanasan, semacam batu uji. Menjadi medium untuk menguji kekuatan partai dan kekuatan mesin partai dalam memenangkan pemilu. Jadi kalau dia bisa menang di Pilkada akan melahirkan psikologi positif bagai partai dan pemilih lantaran jarak yang sangat berdekatan antara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019." Pilkada 2018 akan menjadi pemilihan kepala daerah terakhir sebelum pemilihan presiden dan anggota legislatif tahun 2019. Titi Anggraini menambahkan bahwa memenangkan pilkada, bagi partai, tampaknya dianggap sebagai awal kemenangan 2019. "Jadi psikologi politik itu yang ingin ia bentuk bahwa pemenangan di 2018 berkaitan dengan pemenangan di 2019. Itu yang ingin dia bangun. Makanya kemudian mereka akan all out di 2018. Memenangkan 2018 akan dilekati perspektif mereka bahwa sudah sebagian dari memenangkan 2019." Lalu, wilayah mana saja yang rawan politik SARA? "Sebenarnya masing-masing daerah punya potensinya, hanya saja isunya apa, skalanya seberapa luas, itu yang berbeda. Karena biasanya isu SARA akan digunakan kalau masing-masing calon merupakan antitesis satu sama lain, dari sisi agama dan suku, misalnya," jelas Titi. "Daerah-daerah yang punya sejarah atau latar belakang pertentangan karena faktor etnis, agama, suku, memang menjadi lebih rentan, apalagi kalau kepala daerahnya mempunyai keragaman itu," imbuhnya. Sebanyak 171 pilkada pada 2018 terdiri dari 17 pemilihan gubernur dan 154 pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten serta kota. Isu suku, misalnya, menurutnya Titi sangat mungkin akan dimainkan di Provinsi Sumatra Utara dalam pemilihan gubernur kali ini. "Di Sumatera Utara isu keturunan Jawa, Melayu, serta agama akan menjadi isu karena memang keberagaman di sana itu nyata," Sama halnya seperti di Maluku, benturan SARA dalam pilkada sebelumnya bisa jadi bakal digunakan kembali. Koalisi cair Berbeda dengan peta politik dalam pilkada tahun lalu atau pemilu 2014, peta politik dalam pilkada 2018 cenderung cair karena partai-partai politik yang sebelumnya berseberangan kini malah menjadi mitra koalisi. Di Papua, Gerindra berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk mengusung John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae, padahal keduanya bersaing dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2014 lalu. Hal yang sama terjadi dengan Partai Demokrat yang berkongsi dengan PDI-P. Dalam pilkada serentak 2018, Partai Demokrat dan PDIP sepakat berkoalisi di dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Kalimantan Barat. Sedang di Jawa Tengah, dua partai ini mendukung Ganjar Pranowo-Taj Yasin dan di Kalimantan Barat untuk pasangan calon Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot. Sementara koalisi Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tampak solid dalam pencalonan gubernur di lima provinsi, termasuk di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Apakah ini pertanda partai-partai ini melakukan penjajakan menuju pemilihan presiden 2019? Meski berseberangan di sejumlah pilkada sebelumnya, pimpinan PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto sepakat berkoalisi dalam dua pilgub 2018. 'Prakmatis dan taktis' Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan, menampik anggapan koalisi dengan PDIP disebut sebagai penjajakan menuju pilpres dengan alasan kongsi dengan PDI-P dalam pilkada di sejumlah daerah pemilihan (dapil) semata-mata untuk meraih kemenangan. "Kami tidak punya maksud ke sana. Maksud kami hanya memenangkan pemilihan gubernur. Bahwa nanti dampaknya berkolaborasi secara nasional, itu hal yang berbeda," kata Syarief kepada para wartawan di Gedung DPR, Senin (08/01). Ia pula menegaskan koalisi antara Partai Demokrat dan PDI-P dalam pilkada adalah hal yang biasa lantaran situasi politik di daerah yang sangat cair serta adanya peluang untuk berkoalisi dengan partai mana pun. Sementara itu, Presiden PKS, Sohibul Iman, justru menegaskan koalisinya dengan PAN dan Gerindra dalam lima pilgub -di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara- bisa berlanjut ke Pilpres 2019. Pencoblosan pilkada serentak 2018 akan dilakukan tanggal 27 Juni. "Pilkada 2018 itu adalah stepping stone kepada pemilu 2019, sebagai batu loncatan ke sana. Mudah-mudahan bisa terpelihara sampai 2019, suatu hal yang kami harapkan." Soliditas koalisi dimulai sejak pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, ketika PKS, Gerindra dan PAN sama-sama mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang kini menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Namun, pengamat politik yang juga Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menegaskan peta politik dan koalisi partai dalam pilkada, tidak serta merta menandakan peta politik pilpres tahun depan. " Koalisi partai dalam pilkada, menurut Adit, tak lepas dari pertimbangan pragmatis dan taktis demi perolehan suara. "Misalkan PKS sama Gerindra dari pusat sampai kabupaten kota sama koalisinya ya. Poblemnya adalah perolehan suara mereka nggak sama antara yang di provinsi dan di daerah," kata Adit. "Misalkan Gerindra di pusat dapat lima suara sementara di kabupaten/kota dapat sembilan suara, kan nggak sama, sehingga membentuk koalisinya sangat pragmatis dan taktis bagi partai politik karena dia harus berhitung di provinsi," imbuhnya.