Mengapa mayoritas anggota Parlemen Hong Kong penentang China mengundurkan diri?
Pemerintah China mengutuk pengunduran diri massal kelompok oposisi di parlemen Hong Kong. China menyebut langkah itu sebagai lelucon dan tantangan terbuka terhadap pemerintah.
Wu Chi-wai, Hong Kong pro-democracy lawmaker 'announces mass resignations' Sebanyak 15 anggota parlemen Hong Kong, Rabu (11/11), mengundurkan diri untuk bersolidaritas terhadap empat kolega mereka yang dipecat. Keempat anggota kelompok oposisi itu, menurut pemerintah China, mengancam keamanan nasional. Namun sebagian kalangan menilai pencopotan itu merupakan pengekangan hak-hak masyarakat Hong Kong, terutama kebebasan untuk berpendapat. Otoritas China membantah tudingan ini. Langkah China selama ini dianggap melanggar otonomi Hong Kong yang didasarkan pada perjanjian "satu negara dua sistem". Amerika Serikat bahkan menyebut kebijakan China terhadap Hong Kong sebagai sebuah langkah menuju kediktatoran politik berbasis satu partai. Kantor Urusan Hong Kong dan Makau menyatakan pengunduran diri massal itu sebagai tantangan terbuka terhadap otoritas, Undang-Undang Dasar, dan konstitusi Hong Kong. Badan yang menginduk pada pemerintah China itu juga berkata, pengunduran diri massal tersebut menunjukkan "sikap perlawanan keras kepala" terhadap otoritas. "Jika para anggota parlemen berharap bisa memanfaatkan pengunduran diri mereka untuk memprovokasi oposisi radikal dan mendorong campur tangan asing, mereka salah perhitungan," kata seorang juru bicara lembaga tersebut. Apa yang menyebabkan ini? Pada 11 November lalu, ketentuan yang diterbitkan China mengatur bahwa anggota parlemen harus didiskualifikasi jika mendukung kemerdekaan Hong Kong. Pencopotan juga bisa dilakukan jika mereka menolak mengakui kedaulatan China, meminta entitas asing ikut campur dalam urusan Hong Kong atau melakukan hal lain yang mengancam keamanan nasional. Segera setelah pengesahan itu, Hong Kong memberhentikan empat anggota Dewan Legislatif Kota yang selama ini menjadi oposan. Kemudian pada hari Rabu, 15 anggota parlemen pro-demokrasi lainnya mengumumkan bahwa mereka akan mengundurkan diri secara massal dalam solidaritas. Pro-democracy lawmaker Claudio Mo: "They are forcing us to quit" Kamis ini belasan oposan itu absen dari parlemen. Dari 70 kursi di badan legislatif Hong Kong, 21 di antaranya diduduki kelompok oposisi. Setelah pemecatan dan pengunduran diri, kini pihak oposisi itu tersia dua orang. Mengapa empat oposan dicopot? Pejabat Hong Kong menyebut empat legislator yang dicopot itu didiskualifikasi untuk mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya. Pemilu semula dijadwalkan September 2020, tapi ditunda tahun depan. Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, berkata bahwa legislator yang "tidak memenuhi prasyarat" tidak dapat diizinkan untuk terus menjabat di dewan. Alvin Yeung Ngok-kiu, Kwok Ka-ki, Kenneth Leung dan Dennis Kwok. Pejabat Beijing dan Hong Kong belum merinci apa yang sebenarnya dilanggar oleh empat anggota parlemen itu. Dua dari mereka, Dennis Kwok dan Alvin Yeung Ngok-kiu, termasuk di antara penandatangan surat terbuka untuk senator AS. Surat itu menyerukan sanksi terhadap Hong Kong. Sementara satu di antara mereka, yaitu Kenneth Leung, dituduh secara tidak langsung mendukung surat itu. Alasan otoritas China, setelah perjalanan ke AS, Leung menghadiri konferensi pers tentang dorongan sanksi untuk Hong Kong. Aadapun, legislator lainnya yang bernama Kwok Ka-ki, dituding berniat meminta pihak asing menjatuhkan sanksi kepada Hong Kong. Peraturan China yang memungkinkan pencopotan anggota parlemen diterbitkan di tengah kegeraman kubu pro-Beijing di Hong Kong terhadap oposisi yang mereka tuduh menunda dan menghentikan proses legislasi. Siapakah empat anggota oposisi yang dicopot dari dewan legislatif? Alvin Yeung Pemimpin Partai Sipil yang pro-demokrasi. Dia juga berprofesi sebagai advokat. Yeung diberitakan mencabut kewarganegaraan Kanada agar bisa mencalonkan diri sebagai anggota dewan di Hong Kong. Yeung pertama kali menjadi legislator tahun 2016. Dennis Kwok Selain advokat, Kwok adalah salah satu pendiri Partai Sipil. Dia pernah menjadi wakil ketua Komite Dewan Legislatif Hong Kong. Kini Kwok dituduh melumpuhkan dewan dengan taktik menunda pengambilan keputusan. China menyebut perbuatannya sebagai sesuatu yang merusak. Kenneth Leung Konsultan pajak senior dan anggota kelompok parlementer pro-demokrasi, Professionals Guild. Dia duduk di Dewan Legislatif sejak 2012. Kwok Ka-ki Anggota Partai Sipil, yang merupakan ahli urologi, telah menjabat sebagai anggota dewan legislatif yang mewakili konstituensi dari kalangan medis sejak 2004. Apa makna pengunduran diri ini bagi Hong Kong? Situasi ini menunjukkan semakin luasnya pengaruh China di Hong Kong untuk mendorong kesetiaan dari pejabat publik di berbagai tingkat kekuasaan. Para pengamat menilai, tanpa legislator pro-demokrasi, kelompok oposisi tidak akan efektif. Dewan legislatif pun akan menjadi sekedar pemberi stampel pada kebijakan China. Awal bulan ini, otoritas keamanan Hong Kongmenangkap beberapa legislator pro-demokrasi bentrok dalam sebuah forum dewan Mei lalu. Pemimpin Hong Kong dipilih oleh komite pro-Beijing dan hanya setengah dari kursi legislatifyang dipilih secara langsung. Sebagai wilayah Administratif Khusus sejak diserahkan Inggris tahun 1997, Hong Kong memiliki sistem hukumnya sendiri. Mereka memiliki banyak partai politik dan warganya memiliki sejumlah hak sipil seperti kebebasan berkumpul dan berbicara hingga tahun 2047. Gelombang protes yang kerap disertai kekerasan rutin terjadi di Hong Kong sebelum pemberlakuan UU Keamanan Nasional oleh China. Namun undang-undang keamanan baru untuk Hong Kong mengkriminalisasi gerakan pemisahan diri, subversi dan kolusi dengan entitas asing. China menyebut undang-undang itu akan mengembalikan stabilitas Hong Kong, tapi peraturan tersebut dikritik karena membatasi kebebasan berbicara dan berunjuk rasa Apa reaksi dunia internasional? AS mengancam akan memberlakukan sanksi lanjutan terhadap China yang mereka anggap bertanggung jawab menghapus kebebasan Hong Kong. "Satu negara, dua sistem' sekarang hanyalah tameng untuk melanggengkan kediktatoran sistem satu partai yang dijalankan Partai Komunis China di Hong Kong," kata penasihat keamanan nasional AS, Robert O'Brien. Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, menyebut peraturan baru China akan "melecehkan, melumpuhkan dan mendiskualifikasi oposisi demokratis yang menodai reputasi internasional China sekaligus merusak stabilitas jangka panjang Hong Kong." Dewan legislatif Hong Kong dikhawatirkan akan menjadi sekedar pemberi cap stempel atas kebijakan pemerintah China. Australia dan Jerman, yang saat ini memegang kepemimpinan bergilir Uni Eropa juga, mengutuk pemecatan empat legislator Hong Kong itu. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, Rabu (11/11), menyebutdiskualifikasi keempatnya "rasional, masuk akal dan sejalan dengan konstitusi dan hukum". "Ini adalah persyaratan yang diperlukan untuk mematuhi dan meningkatkan 'satu negara, dua sistem', menerapkan Hukum Dasar Hong Kong, serta Hukum Keamanan Nasional Hong Kong," ujarnya pada konferensi pers di Beijing.tu.