Pembubaran HTI: akhir gerakan anti-Pancasila atau justru mencoreng demokrasi?
Pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap bertentangan dengan dasar negara ditanggapi beragam oleh pengguna media sosial.
Para aktivis HTI berunjuk rasa di depan kedutaan Prancis, Jakarta, 20 Januari 2015, membela serangan terhadap kantor majalah kartun Charlie Hebdo di Paris yang memuat karikatur Nabi Muhammad, yang menewaskan 12 orang. Selagi sebagian pengguna menyerukan dukungan lewat berbagai seruan 'NKRI harga mati' dan 'bubarkan ormas radikal', sebagian lagi mempertanyakan apakah tindakan ini efektif atau malah menjadikan pemerintah menjadi seperti anti demokrasi. Menko Polhukam Wiranto dalam konferensi pers mengatakan, "pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di seluruh Indonesia." Aksi Hari Perempuan Sedunia tahun 2013 di Surabaya: HTI mengutuk demokrasi. Sejumlah alasan pembubaran tersebut antara lain karena kegiatan HTI terindikasi kuat "bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas," katanya. 'Sekalian FPI Pak...' "Ini sinyal kuat agar jangan takut dengan ancaman kaum radikal. Hukum kita masih dalam jalur yang benar dan tidak bisa dibajak intimidasi demo apapun," kata Eddy Hindarto Handoko melalui Facebook. Beberapa orang juga mendukung pemerintah untuk membubarkan sejumlah organisasi Islam lain yang juga dianggap tidak sejalan dengan dasar negara. "FPI juga Pak... bubarkan segera... bikin resah rakyat NKRI Pak, berpolitik tapi agama Islam yang dijual-jual," kata pengguna Facebook Muhamad Imron. Lainnya mengatakan, "Yes!!! Lanjutkan ke ormas-ormas radikal lainnya yang anti NKRI!" Organisasi Islam terbesar NU dalam kicauannya tegas mendukung pembubaran HTI. Langkah yang anti demokrasi? Namun sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan keefektivitas langkah ini. Teguh Tw melalui Facebook mengatakan, "membubarkan itu tidak menyelesaikan masalah, karena mereka bisa ganti nama, yang penting adalah adanya program deradikalisasi dan penguatan pendidikan kewarganegaraan bagi siswa di Indonesia." Gerakan yang mendukung sistem pemerintahan Islam khilafah menguat di kampus-kampus pascareformasi yang antara lain dilakukan oleh ormas Hizbut Thahrir Indonesia, HTI, yang berniat mendirikan negara Islam. "Membubarkan HTI tidak menyelesaikan masalah bukannya? Hanya karena dibubarkan, bukan berarti pengikutnya hilang," kata satu pengguna Twitter @ruliharahap. Lainnya berdebat soal demokrasi, mempertanyakan apakah dalam iklim demokrasi, pemerintah bisa semaunya membubarkan organisasi Islam. "Saya bukan pendukung HTI, bukan juga penggila demokrasi, Pancasila maupun UUD. Saya berprinsip tiap orang bebas berkumpul dan berpendapat," kaya Bagus Nur Muhammad‏ melalui @bagusnurm74 di Twitter. "Dalam sistem demokrasi, yang anti demokrasi juga dijamin kebebasannya. Jadi aku tak setuju dengan pembubaran HTI itu," kata yang lainnya. Namun Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Amerika, Akhmad Sahal menulis, "HTI men-thoghut-kan demokrasi dan konstitusi RI. Tapi pas dibubarin berlindung di balik demokrasi dan konstitusi, yang mereka kafir-kafirkan."