India akan boikot KTT Persemakmuran di Sri Lanka
Perdana Menteri India, Manmohan Singh, akan memboikot pertemuan puncak Persemakmuran di Kolombo terkait buruknya catatan hak asasi Sri Lanka.
Kolombo akan menggelar pertemuan puncak 53 anggota Negara Persemakmuran. Media-media India melaporkan PM Singh sudah mengirimkan surat kepada Presiden Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, bahwa dia akan diwakili oleh menteri luar negeri. Namun dilaporkan tidak disebutkan secara rinci alasan dari pembatalan kedatangan walau diyakini terkait kritik dunia internasional atas hak asasi manusia di Sri Lanka. Pengumuman resmi atas ketidakhadiran perdana menteri India dalam konferensi tingkat tinggi, KTT, tersebut akan diumumkan resmi Senin 11 November. Wartawan BBDC di Delhi, Sanjoy Majumder, melaporkan tekanan semakin kuat agar Manmohan Singh memboikot KTT tersebut, khususnya dari para politisi Tamil di India. Menteri Luar Negeri Sri Lanka, GL Pieris, kepada BBC dalam wawancara Minggu (10/11) menegaskan bahwa keputusan Singh bukan merupakan kekalahan bagi pemerintah mereka. "Kalau dia datang maka dia akan sangat gembira. Keputusan itu diambil karena masalah politik dalam negeri (India) namun tidak akan mempengaruhi keberhasilan program, kami berpendapat itu bukan masalah." Presiden Rajapaksa diminta menggelar penyelidikan independen terkait tuduhan pelanggaran HAM. KTT Persemakmuran -yang terdiri dari 53 negara yang di masa lalu pernah dijajah Inggris- akan digelar di Kolombo pada 15-17 November. Kritik dunia internasional Pemerintah Sri Lanka berulang kami membantah kritik dunia internasional bahwa mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya saat mengalahkan kelompok pemberontak Harimau Tamil. Perdana Menteri Inggris, David Cameron -antara lain- menyatakan pemerintahan Presiden Rajapaksa menghadapi sejumlah pertanyaan serius tentang dugaan pelanggaran pada masa-masa akhir perang melawan Harimau Tamil tahun 2009. Cameron mendesak agar Presiden Rajapaksa untuk melakukan penyelidikan independen atas pemboman tanpa pandang bulu, eksekusi tanpa pengadilan, maupun pemerkosaan atas warga Tamil. Awal 2013, Organisasi hak asasi Human Rights Watch, HRW, mengatakan aparat keamanan Sri Lanka masih terus melakukan pemerkosaan dan penyiksaan atas korban yang dituduh sebagai pendukung Harimau Tamil. Keputusan India ini merupakan boikot kedua atas KTT di ibukota Sri Lanka karena Perdana Menteri, Stephen Harper, lebih dulu sudah menyatakan boikot. Bulan Oktober, Harper mengatakan keputusan untuk memboikot KTT bukan hal yang mudah namun tidak adanya pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia selama perang saudara dan setelah perang saudara 'tidak bisa diterima'. Kanada merupakan negara yang dengan jumlah pendatang warga Tamil asal Sri Lanka terbesar di dunia. Mereka mengungsi dari Sri Lanka selama puluhan tahun perang saudara di negara itu.