Mahasiswa Papua bicara soal rasialisme: 'Ih kalian bau' dan tudingan tukang minum
Sejumlah mahasiswa Papua yang tengah menimba ilmu di Jakarta bercerita mengenai perlakuan rasialisme dan merendahkan yang sering mereka alami.
Salah seorang di antara mereka adalah Tasya Marian. Dari Wamena, sebuah kota yang terletak di pedalaman pegunungan Papua, ia pindah ke Jakarta demi menimba ilmu menjadi seorang pengacara. Tekadnya bulat karena yakin bersekolah di Pulau Jawa akan membantunya lebih fokus mengejar mimpinya. Di Papua, kata Tasya, warga terus dihadapkan dengan berbagai masalah. Perempuan berusia 22 tahun itu kemudian masuk ke sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta Selatan tempat dia menempuh studi pada jurusan hukum pidana. "Dengan itu (saya) bisa menyelesaikan kasus-kasus yang selalu terjadi di Papua," ujar Tasya. Mahasiswa lain, juga dari Wamena, Priska Mulait memutuskan kuliah bisnis di Jakarta demi apa yang ia sebut membangun tanah Papua. Mahasiswa Papua bicara soal rasisme: "Tolong hargai kami sebagai manusia" "Di Papua itu banyak emas, minyak, dan sebagainya. Itu bukan kami orang Papua yang olah. Sa (saya) ingin jika sa sudah selesai dan saya jadi manusia, sa ingin sa sendiri yang mengelolanya," ujar perempuan berusia 20 tahun itu yang menggunakan kata 'Sa' yang berarti 'Saya'. Dari Wamena, sebuah kota yang terletak pedalaman pegunungan Papua, Tasya Marian, hijrah ke Jakarta demi menjadi pengacara. "Ih kalian bau" Namun, Tasya dan Priska mengatakan, apa yang mereka alami di Jakarta tidak diduga sebelumnya. Tasya menceritakan pengalamannya kesulitan mencari kamar kos. Juga dari Wamena, Priska Mulait, memutuskan kuliah bisnis di Jakarta demi membangun tanah Papua. "Ada tulisan kos-kosan, tapi mereka tidak terima saya. Mereka bilang kos-kosannya sudah penuh dan tidak bisa mereka terima orang Papua," kata Tasya. Ia akhirnya tinggal di sebuah kontrakan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, bersama Priska dan sejumlah mahasiswa asal Papua lainnya. Tak sampai di situ, Tasya mengatakan ada sebuah toko di sisi kontrakannya yang enggan melayani mereka dengan baik, meski ada pula toko yang melayani mereka. Mahasiswa Papua di Jakarta bercerita bahwa mereka bersekolah di Jakarta untuk membangun Papua di masa depan. Hal itu terjadi saat mereka hendak memasang kompor gas namun petugas toko itu menolak. "(Mereka bilang) 'Ih (kalian) bau, kami tidak bisa ke sana'. 'Kami tidak bisa injak kalian punya kontrakan'," ujar Tasya meniru ucapan petugas toko. Pada awal perkuliahan, Tasya mengatakan ia juga menyaksikan teman-teman kuliahnya yang menutup hidung ketika mahasiswa Papua lewat. Beberapa mahasiswa non-Papua serta dosen, kata Tasya, pun pernah bertanya langsung kepadanya mengenai hal itu. "Kata dosen, 'Kalian dari Papua suka makan babi mentah ya?' Saya bilang, 'Ibu kalimat itu tidak benar, kami tidak makan mentah tapi kami masak dulu'," ujar Tasya. Priska mengatakan dia sudah membuka diri untuk berteman dengan mahasiswa-mahasiswa non-Papua, tapi menurutnya, hal tersebut tidak terlalu membuahkan hasil. Perlakuan yang mereka alami, membuat mahasiswa Papua cenderung berkumpul dengan mahasiswa Papua lainnya. Mahasiswa Papua di Jakarta menyesalkan stigma-stigma buruk yang masih dipercaya masyarakat. 'Framing tentang mahasiswa Papua salah besar' Iswahyudi -Warga Tangerang Iswahyudi, 19, yang merupakan warga asli Tangerang, menceritakan kenangan manisnya bertetangga dengan pelajar Papua yang mengontrak rumah di samping kediamannya, beberapa tahun lalu. Meski awalnya sempat merasa asing dengan mahasiswa Papua, Iswahyudi mengatakan lambat laun warga dan mahasiswa tersebut dapat berbaur dengan baik. "Kalau ada demo masak, yang (mahasiswa) perempuan ikut. Dulu anak-anak kecil sepantar saya boleh masuk ke dalam kontrakan mereka," ujar Iswahyudi. Massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua Sejawa-Bali melakukan aksi unjukrasa damai di Depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (19/8/2019). Ia menambahkan banyak pula anak-anak yang minta diajarkan mata pelajaran sekolah oleh para mahasiswa di sana. "Ternyata framing Papua oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu salah besar," ujarnya. Iswahyudi yang tengah berkuliah di Malang, Jawa Timur, mengatakan dirinya memiliki banyak teman-teman dari Papua yang, katanya, asyik diajak bergaul. "Yang jelas menghargai perbedaan itu penting," pungkasnya. Masih hadapi stigma Mahasiswa lainnya, Albert Mungguar, mengaku masih sering menghadapi stigma dari masyarakat. "Stigmanya mahasiswa Papua itu tukang minum, padahal itu tidak tepat. Stigma itu masih sering dipakai masyarakat Indonesia," ujarnya. Priska Mulait mengatakan mahasiswa Papua juga dicap stigma tukang ribut, hal yang menurutnya tidak tepat. Mahasiswa Papua di Jakarta menuntut pemerintah menghukum setiap pihak yang terlibat dalam tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. "Kami tidak seperti begitu. Tapi, karena beberapa orang (berbuat begitu) sehingga kami kena (stigma) semuanya," kata Priska. Albert menambahkan mahasiswa Papua kerap berurusan dengan pihak aparat keamanan akibat aksi yang mereka lakukan. Ia sendiri pernah ditangkap oleh pihak kepolisian sebanyak tiga kali saat melakukan aksi, meski kemudian dilepaskan. 'Mahasiswa Papua tidak mengganggu' Nia dan Narso-pedagang di sekitar asrama Papua Bandung Nia merasa hubungan dengan mahasiswa Papua saat ini baik-baik saja. Hal itu berbeda dibandingkan masa lalu, di mana pernah terjadi kasus pembunuhan terhadap dua mahasiswa Papua oleh rekan mereka sendiri di tahun 2012. "Baik-baik aja, ramah-ramah aja. Biasa kalau lagi mabuk juga yang sekarang mah gak meresahkan. Ribut juga sesama temannya, tidak mengganggu warga sekitar," ungkap Nia kepada Julia Alazka untuk BBC Indonesia. "Dulu mah meresahkan, katanya nganjuk (ngutang), bayarnya kapan. Sekarang mah pada baik-baik, nggak begitu meresahkan," pungkas Nia. Narso, penjual tanaman hias di depan asrama Papua, mengatakan hal senada. "Hubungan biasa-biasa aja sih, baik-baik aja. Nggak mengganggu, nggak apa," katanya. Ujaran rasialisme menjadi simbol perlawanan Insiden penangkapan yang dilaporkan di Surabaya juga diduga disertai ungkapan bernada rasial kepada 43 mahasiswa Papua di Surabaya telah menjadikan apa yang disebut Albert sebagai simbol perlawanan masyarakat Papua. Setelah insiden di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 2019, aksi warga Papua yang menolak rasialisme menyebar di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat. Unjuk rasa sempat ricuh setelah massa mencoba bergerak ke arah komplek istana Di Manokwari, Sorong, dan Timika, aksi sempat berakhir rusuh dengan pembakaran sejumlah bangunan dan perusakan fasilitas umum. Di Fakfak, aksi juga diikuti dengan pengibaran bendera bintang kejora, peristiwa yang berlanjut dengan bentrokan antar masyarakat. Desi Siep, mahasiswi baru jurusan ilmu keperawatan asal Wamena di Jakarta, mengatakan ujaran rasis tersebut sangat menyakiti hati orang Papua. 'Kami membutuhkan intervensi internasional untuk menyelesaikan diskriminasi rasial yang terjadi'. Perempuan berusia 18 tahun ini mengatakan peristiwa itu membuatnya tidak kerasan tinggal di Jakarta meski baru dua minggu tinggal di ibukota. "Yang jelas marah karena sa sebagai orang Papua.... Kenapa dong bisa bilang kita monyet? Kita semua kan keluar dari rahim ibu," katanya. Menurut Albert Mungguar, permintaan presiden untuk memberi maaf atas kejadian ini, menurut Albert sangat tidak masuk akal. Ia menuntut pemerintah untuk memberi sanksi yang tegas pada semua pihak yang terlibat dalam dugaan aksi diskriminasi pada mahasiswa Papua. "Semua oknum yang terlibat saat pengepungan asrama harus bertanggung jawab atas insiden itu," ujar Albert. "Kami membutuhkan intervensi internasional untuk menyelesaikan diskriminasi rasial yang terjadi." 'Perlu interaksi intens' Hotman Siahaan - Sosiolog Universitas Airlangga Hotman mengatakan tidak semua masyarakat menentang keberadaan mahasiswa Papua. Banyak pula, kata Hotman, mahasiswa Papua yang bergaul akrab dengan masyarakat sekitarnya di perantauan. Prasangka terhadap orang baru yang berbeda memang kerap timbul di benak orang-orang, ujar Hotman. Sosiolog Unair, Hotman Siahaan, mengatakan prasanka buruk bisa hilang jika terjadi interaksi intens antara warga. Namun, Hotman mengatakan, prasangka bisa hilang apabila warga asli dan pendatang baru sama-sama berupaya untuk membangun interaksi yang intens. "Masyarakat lokal harus menerima dan masyarakat Papua harus mampu membangun komunikasi," ujarnya.