Pansus Angket KPK berakhir, ketua DPR Bambang Soesatyo sampaikan 'salam gigit jari'
Panitia khusus hak angket DPR tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakhiri masa kerjanya dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Ketua Panitia Khusus Angket KPK Agun Gunandjar menyelesaikan tugasnya dengan menghasilkan rekomendasi buat KPK. Ketika menutup sesi laporan hak angket, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan apresiasinya terhadap pansus dan KPK. Dia berharap ke depan KPK dan DPR bisa meningkatkan kerja sama. "Kalau ada yang menginginkan KPK dan DPR berkonfrontasi, saya menyampaikan 'salam gigit jari'," kata Bambang hari Rabu (14/02) dalam sidang paripurna yang dihadiri 282 anggota DPR dari total 560. Dengan rekomendasi yang dihasilkan, lanjut Bambang, ke depannya diharapkan pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif. "Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur," ujarnya. Pansus hak angket terhadap KPK membagi rekomendasi ke dalam empat bagian. Keempat bagian itu antara lain soal kelembagaan, kewenangan, anggaran dan tata kelola sumber daya manusia. "Rekomendasi ini agar ditindaklanjuti oleh KPK serta lembaga penegak hukum lainnya yang terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing," kata Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar di sidang Paripurna DPR. Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebutkan salam gigit jari yang menginginkan KPK dan DPR konflik. Untuk kelembagaan, ada tiga rekomendasi Pansus. Yakni menyempurnakan struktur organisasi, kerja sama dengan lembaga lain seperti BPK, LPSK, PPATK, dan Komnas HAM, serta membentuk lembaga pengawas independen. "Yang beranggotakan unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas guna terciptanya check and balances," kata Agun. Di bidang kewenangan, KPK diminta melibatkan polisi dan kejaksaan, memperhatikan aspek hak asasi manusia, dan membangun sistem pencegahan yang bisa membangun budaya malu agar korupsi tak berulang. Di bidang anggaran, KPK diminta melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, mengoptimalkan anggaran pencegahan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi. Di aspek tata kelola sumber daya manusia (SDM), KPK diminta memperhatikan tiga undang-undang dalam melakukan promosi, mutasi, rotasi dan pemberhentian pegawai. Yakni UU Aparatur Sipil Negara, UU Kepolisian, dan UU Kejaksaan. Pada tahun lalu, KPK berhasil mengembalikan Rp 2,6 triliun potensi kerugian negara dari korupsi. Tanggapan KPK atas rekomendasi pansus hak angket KPK yang sejak awal menolak keberadaan panitia angket merespons rekomendasi yang dihasilkan DPR itu dengan menyatakan tidak setuju dengan beberapa poin dalam rekomendasi. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyampaikan KPK menghormati fungsi pengawasan DPR dalam konteks hubungan kelembagaan. "Tanggung jawab pemberantasan korupsi termasuk indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia merupakan tanggung jawab DPR dan pemerintah juga," kata Laode mengutip sikap KPK yang dibacakan di paripurna DPR. KPK menyebut beberapa temuan hasil panitia angket tak sesuai. KPK, lanjut Laode, juga sangat terbuka dengan evaluasi dan pengawasan, serta mengajak DPR melakukan hal-hal yang lebih substansial dan berdampak luas bagi kebaikan masyarakat. Sejalan dengan itu, KPK juga berharap DPR melakukan evaluasi karena banyak koruptor yang berasal dari lembaga legislatif. Bahkan anggota legislatif menempati urutan ketiga; swasta (184), eselon I-III (175), dan DPRD/DPRD (144). "Kami menyampaikan 13 halaman lampiran ke DPR menguraikan data-data objektif agar DPR dan publik mendapatkan informasi berimbang dan lengkap," kata Laode. Rekomendasi pansus hak angket mendapat apresiasi Rekomendasi Pansus Angket KPK itu mendapat apresiasi terutama karena dinilai sudah memperhatikan keinginan dan kritik masyarakat. Apresiasi antara lain datang dari Partai Demokrat yang tidak mengirim anggota ke pansus. Erma Suryani Ranik dari Fraksi Demokrat menyebut surat balasan KPK menyiratkan keinginan dan komitmen menjalankan beberapa rekomendasi yang dihasilkan. "Perbaikan perlu dilakukan karena memperkuat KPK adalah tujuan (kita) bersama," kata Erma Suryani. KPK banyak didukung publik ketika diserang koruptor. Yang juga tidak mengirim anggota ke pansus -sebagai bentuk ketidaksetujuan- adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Kami sejak awal tidak setuju pansus. Mohon maaf tidak memberi pendapat agar sesuai dengan konsistensi kami," ujar ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini. Sementara itu politikus PPP Arsul Sani mengatakan isi rekomendasi dan laporan panitia angket menunjukkan kebesaran jiwa dan kebersamaan DPR. "Kesepakatan mengakhiri pansus jadi bukti bahwa DPR diwarnai jiwa kenegarawanan, bukan sekedar kepentingan politik," kata Arsul. Penolakan hak angket DPR terhadap KPK disampaikan langsung ke pimpinan pansus hak angket. Bermula dari penangkapan Miriam Panitia khusus hak angket DPR tentang KPK dibentuk Mei 2017. Ketika itu sejumlah politikus dilaporkan kesal dengan pengungkapan dugaan korupsi pengadaan e-KTP, terutama setelah penangkapan politisi Partai Hanura, Miriam S. Haryani. Anggota DPR memaksa KPK secara terbuka memutar rekaman pemeriksaan Miriam. Pasalnya Miriam sempat mengubah kesaksiannya di pengadilan 'karena ditekan anggota Komisi III DPR'. KPK sendiri sejak awal menolak keberadaan panitia angket ini dan tidak pernah hadir selama dipanggil. Bahkan sejumlah pegawai KPK mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi soal kewenangan angket terhadap KPK. Kasus korupsi KTP elektronik antara lain menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto ke pengadilan. Pada 8 Februari lalu, MK memutuskan bahwa KPK merupakan objek dari hak angket DPR. MK dalam putusannya yang diwarnai perbedaan pendapat 5:4 hakim, menyebut KPK merupakan bagian dari eksekutif dan bisa diangket. Namun, kritik dari masyarakat bermunculan, salah satunya seperti yang disampaikan pengajar FISIP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sujito. "KPK itu produk reformasi dan kepentingan KPK adalah membersihkan sistem politik dari praktik korupsi. Nah, DPR selama ini menjadi bagian dari praktik korupsi," kata Arie.