Korsel sempat menahan satu kapal karena memindahkan minyak ke kapal ke Korut
Korea Selatan menyatakan sempat menahan dan memeriksa sebuah kapal yang terdaftar di Hong Kong karena memindahkan minyak ke kapal Korea Utara.
Lighthouse Winmore yang berbendera Hong Kong disewa oleh sebuah perusahaan Taiwan saat memindahkan muatan minyak ke kapal Korea Utara. Kapal Lighthouse Winmore -yang disewa oleh sebuah perusahaan Taiwan, Billions Bunker Group Corp- membawa sekitar 14.000 ton produk minyak dari pelabuhan Yeosu di Korea Selatan dan memindahkan sebagian muatannya ke kapal Korea Utara pada 19 Oktober lalu. Seorang pejabat Kementrian Luar Negeri Korea Selatan menjelaskan kapal itu tidak berlayar langsung kembali ke Taiwan namun memindahkan minyak yang dibawanya ke kapal Sam Jong 2 dan tiga kapal milik Korea Utara lainnya di perairan internasional. Diperkirakan sekitar 600 ton muatan minyak dari Lighthouse Winmore dipindahkan ke kapal-kapal Korea Utara itu walau jumlah persisnya tidak diketahui. "Tidak jelas berapa banyak minyak dari kapal itu yang dipindahkan ke Korea Utara, berapa lama dan dalam berapa peristiwa, namun jelas memperlihatkan Korea Utara terlibat dalam pelanggaran sanksi," kata seorang pejabat senior Kemenlu Korsel kepada kantor berita Reuters, Jumat (29/12). Belum ada keterangan resmi dari perusahaan yang menyewa Lighthouse Winmore tersebut maupun dari pemilik kapalnya. Sementara itu Cina pada hari yang sama membantah laporan-laporan yang menyebutkan mereka menjual minyak secara gelap ke Korea Utara, yang dilarang berdasarkan sanksi PBB atas negara yang melakukan serangkaian uji coba rudal dan nuklir itu. Juru bicara Kementrian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengatakan kepada para wartawan di Beijing, Jumat (29/12), bahwa dia mencatat laporan-laporan media terbaru, termasuk yang menuduh Cina mengirim minyak ke Korea Utara pada 19 Oktober lalu. "Cina sudah langsung melakukan penyelidikan. Dalam kenyataannya, kapal yang dipertanyakan itu, sejak Agustus, tidak merapat di salah satu pelabuhan Cina dan tidak ada catatan bahwa kapal itu memasuki atau meninggalkan pelabuhan Cina," jelas Hua. Dia menambahkan tidak mengetahui jika kapal itu merapat di pelabuhan di negara lain, namun laporan-laporan media terkati masalah itu 'tidak sesuai dengan fakta'. Cina, tegasnya lagi, selalu menerapkan resolusi PBB berkaitan dengan Korea Utara, "Kami tidak pernah membiarkan perusahaan atau warga Cina melanggar resolusi." Pemindahan muatan minyak dari Lighthouse Winmore ke empat kapal Korea Utara disebut terjadi di perairan internasional. Sebelumnya Presiden Trump mengatakan "sangat kecewa" dengan Cina terkait laporan yang menyebut negara itu mengizinkan pengiriman minyak melalui kapal ke Korea Utara. Dalam cuitannya, Trump mengatakan Cina telah "tertangkap basah" dan menambahkan tidak akan ada sebuah "solusi pertemanan" terhadap krisis Korea Utara jika ekspor diizinkan ke Pyongyang. Presiden Trump menulis pesan tersebut setelah koran Korea Selatan Chosun Ilbo memberitakan tanker milik Cina secara diam-diam mengirimkan minyak ke kapal Korea Utara yang berada di laut. Pemberitaan yang mengutip pejabat pemerintah Korea Selatan itu menyebutkan bahwa pengiriman dari kapal ke kapal ilegal telah direkam oleh satelit mata-mata AS sekitar 30 kali sejak Oktober lalu. Pemerintah AS tidak mengkonfirmasi laporan tersebut, namun salah satu pejabat departemen yang dikutip kantor berita reuters menduga bahwa transfer minyak seperti itu dapat terjadi. "Transfer dari kapal ke kapal... masih menjadi perhatian sebagai bagian dari aktivitas menghindari sanksi Korut," jelas pejabat tersebut. Cina, yang merupakan mitra dagang Korea Utara, berulang kali mengatakan sepenuhnya mendukung sanksi PBB terhadap Pyongyang. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menolak untuk tunduk pada tekanan internasional Ketika ditanya mengenai transfer minyak dari kapal ke kapal oleh para wartawan, juru bicara kementerian pertahanan Cina Ren Guoqiang mengatakan: "Situasi yang Anda sebutkan itu sama sekali tidak ada." Juru bicara kementerian luar negeri AS Michael Cavey kembali meminta seluruh negara untuk menghentikan hubungan ekonomi dengan Korea Utara. "Kami mendesak Cina untuk mengakhiri hubungan ekonomi dengan Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara), termasuk wisata dan segala persediaan minyak atau produk minyak bumi," kata dia. Dalam perkembangan yang lain pada Kamis lalu, Dewan Keamanan PBB menolak akses pelabuhan bagi empat kapal Korea Utara yang diduga membawa barang-barang yang dilarang, seperti diberitakan kantor berita AFP. Langkah itu memperpanjang daftar kapal yang diblok oleh PBB, yang hingga kini mencapai delapan buah. Korea Utara juga mendapatkan sejumlah sanksi dari AS, PBB dan Uni Eropa. Kebijakan PBB yang terakhir merupakan respon terhadap uji coba rudal balistik oleh Pyongyang pada 28 November lalu, yang menurut AS merupakan yang terbesar. Korea Utara selalu menanggapi sanksi baru itu sebagai sebuah "aksi perang". Trump sebelumnya telah mengancam untuk "secara total menghancurkan" Korea Utara jika melakukan serangan nuklir. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyebutkan persiden A sebagai "bermental gila".