'Dapil Neraka' dan isu terkait caleg Fadli Zon dan Ferdinand Hutahaean
Sejumlah daerah pemilihan (dapil) memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat di pemilu 2019 dan sejumlah tokoh, pesohor dan politisi bersaing di dapil tersebut.
Para pendukung capres Prabowo, yang juga dikenal sebagai ketua umum Gerindra, menggelar aksi di Jakarta sehari setelah mencoblosan. Nama-nama tersebut termasuk politisi Gerindra Fadli Zon dan caleg dari Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, yang maju menjadi anggota DPR dari dapil Jawa Barat V, salah satu yang disebut pengamat "dapil neraka." Fadli Zon dan Ferdinand banyak dibicarakan melalui media media sosial setelah muncul cuitan seorang pengguna yang menyebut keduanya tak lolos. Namun Yunarto Wijaya, direktur eksekutif lembaga survei Charta Politika - satu dari 40 lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum, KPU dan berhak mengeluarkan hasil quick count Pemilu 2019- meminta semua pihak untuk mengacu ke realitas di lapangan. Melalui cuitan di Twitter, Yunarto mengatakan Fadli termasuk caleg yang paling populer di daerah pemilihannya. "Ayo objektif melihat realita, terlepas tidak sesuai dengan keinginan kita...," kata Yunarto menanggapi cuitan pengguna itu. Fadli maju kembali menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat V, yang meliputi Kabupaten Bogor. Dari dapil ini, untuk bisa lolos menjadi anggota DPR, seorang calon harus mendapatkan 232.641 suara. Dapil lain dengan persaingan ketat adalah Jawa Barat VI yang meliputi Bekasi dan Depok. Di sini, seorang caleg harus mendapatkan setidaknya 299.895 suara untuk bisa terpilih menjadi anggota DPR pusat. Di dapil Jawa Barat V, selain Fadli dan Ferdinand, bertarung pula putra ketua umum Golkar, Ravindra Airlangga, Max Sopacua (Demokrat), Adrian Napitupulu (PDI-P), Sahrul Gunawan (Nasdem), Tommy Kurniawan (PKB), Primus Yustisio (PAN), TB Soenmandjaja (politisi senior PKS), hingga pendatang baru seperti Faldo Maldini (PAN). Ketatnya persaingan untuk meraih suara di dapil-dapil seperti inilah yang kemudian memunculkan istilah "dapil neraka", istilah yang mungkin dipinjam dari "group of death" persaingan negara-negara adidaya sepak bola di Piala Dunia. "Dengan jumlah penduduk yang banyak di dapil, sehingga persaingannya menjadi sangat ketat. Apalagi sistem pemilunya menggunakan sistem proporsional terbuka," kata Hurriyah, pengamat politik Universitas Indonesia. "Ini mendorong caleg harus mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, sehingga persaingan di antara caleg-caleg di dapil-dapil tertentu digambarkan sebagai 'dapil neraka' karena kerasnya persaingan di dapil-dapil tersebut," jelas Hurriyah. Para pemilih di Bogor, Jawa Barat, mengecek nama-nama caleg di Pemilu 2019. Persaingan di Bogor termasuk yang paling ketat. 'Makin berat karena pilpres' Di Jawa Barat, rata-rata seorang caleg harus meraih setidaknya 200.000 suara untuk bisa terpilih sebagai anggota DPR. Di dapil Jawa Timur VII yang mencakup Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi, mantan juru bicara KPK yang sekarang menjabat sebagai jubir presiden, Johan Budi, yang maju melalui PDI-P bersaing dengan politikus Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), putra kedua mantan Presiden SBY. Budiman Sudjatmiko (PDI-P) dan putri kedua umum Partai Perindo, Jessica Herliani Tanoesoedibjo, juga memperebutkan kursi di dapil ini. Di dapil Jakarta II, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri, wakil ketua MPR dan politikus senior PKS, Hidayat Nur Wahid bersaing dengan Biem Benjamin (Gerindra), Masinton Pasaribu (PDI-P), Okky Asokawati (Nasdem), Eggi Sudjana (PAN), politikus dan istri ketua umum Perindo, Liliana Tanaja, serta pendatang baru Tsamara Amany (PSI). Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengakui persaingan para caleg di sejumlah dapil sangat ketat. Pelaksanaan pileg yang berbarengan dengan pemilihan presiden, membuat tugas para caleg bertambah berat. "Kompetisinya sangat berlebihan atau overkill ya. Pileg dibayangi-bayangi oleh pilpres yang membuat caleg habis-habisan. Tapi di sisi lain perhatian publik terhadap pileg tidak sebesar atensi ke pilpres," ujar Titi. Bagaimana caleg menyiasati persaingan yang sangat ketat? Rahayu Saraswati dari Gerindra mengatakan dirinya lebih mengutamakan pendekatan pribadi. "Sosialisasi secara pribadi dengan berkeliling, bertemu langsung dengan masyarakat sebanyak-banyaknya. Hanya dengan pendekatan personal seperti ini kita bisa memastikan bahwa masyarakat mengenal kita secara individu," kata Rahayu. Rahayu terjun di dapil Jakarta III yang mencakup Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Di sini ia antara lain bersaing dengan politikus Partai Bulan Bintang dan mantan menteri Yusril Ihza Mahendra, Abraham Lunggana yang lebih dikenal dengan Haji Lulung (politisi yang pindah dari PPP ke PAN), ketua umum PSI Grace Natalie, dan politikus senior PDI-P seperti Charles Honoris dan Effendi Simbolon (PDIP). Kiat gaet dukungan di dapil Caleg menerapkan strategi untuk meraih suara, di antaranya dengan membangun hubungan yang baik dengan konstituen. Ledia Hanifa, politisi PKS yang terjun di dapil Jawa Barat I (Kota Cimahi dan Kota Bandung), bersaing antara lain dengan setidaknya 10 artis, yang membuat dapil ini disebut sebagai "perang bintang". Mereka yang terjun di dapil ini di antaranya adalah aktor Nico Siahaan (PDI-P), pemain sinetron Kirana Larasati (PDI-P), Nurul Arifin (Golkar), penyanyi Citra Scholastika (Nasdem), aktor dan presenter Farhan (Nasdem), vokalis band Nidji, Giring Ganesha (PSI), dan mantan atlet Ricky Soebagdja (Demokrat). Ledia memilih untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan masyarakat sebagai cara untuk meraih dukungan. Ia mengatakan dirinya sudah mengunjungi sekitar 2.500 rukun warga (RW) di Bandung dan Cimahi. "Pada prinsipnya memberikan edukasi kepada masyarakat, mengadvokasi keperluan masyarakat dan membangun hubungan dengan masyarakat," kata Ledia. Ia juga menerapkan strategi khusus bagi pemilih pemula. Diperlukan jaringan yang kuat dan popularitas untuk bisa meraih suara. Jika dua modal ini tak dimiliki, caleg kemudian mengandalkan "kekuatan uang", kata Hurriyah. "Mereka tidak banyak berkampanye, mereka tidak membangun konstituen, tapi ya sudah tebar uang saja saat pemilu dengan harapan uang itu bisa membeli suara pemilih," kata Hurriyah. Direktur Perludem, Titi Anggraini, setuju dengan kekhawatiran sejumlah pihak bahwa persaingan yang ketat di antara para caleg menyuburkan politik uang. Ia menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap politisi dan anggota DPR dari Golkar, Bowo Sidik Pangarso, dengan barang bukti 400.000 amplop berisi uang pecahan Rp20.000 dan Rp50.000 sebagai "fenomena gunung es". KPK menduga amplop-amplop disiapkan untuk para pemilih menjelang pencoblosan, yang biasa disebut sebagai "serangan fajar". Titi mengatakan persaingan yang ketat, dalam skenario normal, akan didekati dengan kerja-kerja ideologis, yang sejalan dengan platform partai. "Tapi kalau pragmatisme yang lebih dominan, yang terjadi adalah kompetisi yang tidak sehat, yang ilegal, misalnya dengan politik uang, atau berusaha mengubah hasil pemilu," kata Titi. "Yang rawan adalah, caleg tak hanya menyuap pemilih tapi juga menyuap penyelenggara pemilu," katanya. Kader organik 'tersingkir' Pengamat politik Hurriyah mengatakan diperlukan jaringan yang kuat dan popularitas untuk bisa meraih suara. Ia mengatakan dampak lain dari ketatnya persaingan adalah partai merekrut dan menjual nama-nama tenar yang sebenarnya bukan kader organik demi memaksimalkan perolehan suara. "Akibatnya, kader-kader yang telah lama mengabdi dan bekerja untuk partai tak punya posisi tawar yang kuat. Mereka yang sebenarnya penjaga ideologi partai tersingkir, kalah oleh caleg-caleg instan yang lebih populer dan punya modal uang yang lebih besar," jelas Titi. Ia mengatakan sudah saatnya dilakukan evaluasi atas sistem dan manajemen pemilu di Indonesia. "Pemilu serentak dengan lima kertas suara tak bisa lagi dipertahankan. Ini terlalu berat bagi caleg, bagi pemilih dan bagi penyelenggara. Beban yang menurut saya agak kurang manusiawi," katanya. Perludem mengusulkan pemilu dibagi dua: pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Pemilu serentak nasional memilih presiden-wakil presiden, anggota DPR dan DPD dengan tiga kertas suara. "Dua setengah tahun kemudian digelar pemilu serentak tingkat daerah, isu-isu lokal, dengan memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan kepala daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota," kata Titi.