Angket 'penyadapan SBY': Partai Demokrat ambil risiko?
Setelah Susilo Bambang Yudhoyono menyebut dirinya menjadi korban penyadapan pada Rabu (01/02) lalu, Partai Demokrat langsung menggalang hak angket untuk menyelidiki tuduhan penyadapan yang dilakukan terhadap ketua umum partai.
Partai Demokrat hendak mengajukan hak angket setelah Susilo Bambang Yudhoyono menyebut dirinya menjadi korban penyadapan pada Rabu (01/02) lalu. Namun menurut beberapa pengamat, langkah Partai Demokrat tersebut tidak praktis dan terlalu dipolitisasi. "Menurut saya ini sebetulnya hanya sebagai bentuk bargaining saja agar ketua umumnya, Pak SBY, tidak diseret-seret," kata Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang. "Tetapi kalau ini serius, katakanlah disetujui, maka ini yang dirugikan adalah tentu saja Pak SBY-nya. Karena pasti dalam hak angket itu nanti akan dibuka semuanya. Kalau memang betul ada percakapan per telepon itu dan ada yang merekamnya, pasti kan semuanya akan terungkap di persidangan angket. Pertanyaannya kemudian, apakah Demokrat dan Pak SBY siap dengan semua itu?" tambah Sebastian. "Dari sisi itu menurut saya, tidak praktis Demokrat mendorong itu." Bagi ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, hak angket seharusnya dilakukan "dalam konteks kebijakan yang luar biasa. Kalau memanggil presiden dalam hak interpelasi ataupun hak angket itu sudah sangat politis." 'Kecil kemungkinan lolos' Hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota serta lebih dari satu fraksi, disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya. "Secara kuantiatas tidak mudah sebetulnya bagi Partai Demokrat untuk mendorong hak angket ini untuk bisa digolkan di DPR oleh karena mayoritas angora parlemen itu adalah bagian dari koalisi pendukung pemerintah. Sementara kita ketahui pemerintah tidak menghendaki ini menjadi berlarut-larut menjadi sebuah isu politik yang bisa berkembang ke mana-mana," kata Sebastian. Partai Demokrat sendiri masih berupaya untuk mengumpulkan suara untuk dapat diajukan ke DPR. "Kalau 25 orang saya kira tidak ada masalah karena itu bisa dari fraksi Partai Demokrat sendiri," kata politikus Partai Demokrat, Roy Soeryo. "Satu fraksi yang kita harapkan adalah fraksi yang mungkin tidak terafiliasi langsung dengan pemerintah ya karena kan sekarang sebagian besar fraksi kan sudah menjadi pendukung pemerintah. Tapi kan kita melihat ada fraksi Gerindra, ada juga fraksi PKS," tambah bekas Menteri Pemuda dan Olahraga ini. Dalam persidangan Ahok pada 10 Januari 2017, Ma'ruf Amin menyangkal ada percakapan langsung dengan SBY namun Ahok mengatakan pihaknya memiliki bukti. Bukti tersebut, menurut SBY, didapat dalam penyadapan terhadap dirinya. Partai pendukung pemerintah PDI-P, pun yakin bahwa kecil kemungkinan hak angket dapat lolos di DPR karena kurang pendukung dan bukti terjadinya penyadapan. "Ada kuorum, dan kuorumnya itu kuorum partai. Kalau partainya 10, hanya tiga (Demokrat, Gerindra, PKS yang mengusung), tujuh tidak mau terus bagaimana?" kata politikus PDI-P, Eva Sundari. "Dari PDI Perjuangan mengingatkan banyak agenda yang lebih penting di DPR, jangan bikin angket yang tidak ada dasarnya. Karena kata 'sadap' itu dari Pak SBY sendiri," tambah Eva. Sebastian juga mengkritik manfaat hak angket bagi kondisi politik saat ini. "Mestinya DPR, termasuk Demokrat, punya tanggung jawab untuk meredam situasi ini agar suasana politik menjelang pilkada tidak panas karena ini akan mengganggu pelaksanaan pilkada serentak di 101 daerah," kata Sebastian. Tujuan hak angket Bivitri menjelaskan bahwa hak angket dulunya digunakan parlemen untuk menjatuhkan presiden. "Dulu, ketika kita bicara konteks parlementer, bisa dijadikan cara untuk menjatuhkan presiden. Sekarang untuk menanyakan presiden berkenaan dengan UU atau kebijakan yang tidak bermanfaat terhadap orang banyak," jelas Bivitri. "Dalam sistem kita yang sekarang, presiden tidak bisa dijatuhkan karena kebijakannya. Sejak amandemen UU 99/2002, sistem presidensial kita semakin kuat sehingga presiden hanya bisa dijatuhkan di Mahkamah Konstitusi apabila ia melakukan pelanggaran hukum. Tapi karena kabijakannya, dia tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan." Kasus-kasus yang menyangkut kebijakan publik yang pernah diajukan hak angket antara lain kenaikan BBM bersubsisi pada 2008 dan kasus Bank Century pada 2009. Pada 2011 sempat diusulkan hak angket kasus mafia pajak namun akhirnya kandas setelah ditolak oleh mayoritas anggota DPR.