Kisah Islandia menghapus kesenjangan upah berbasis gender
Mengapa banyak negara masih enggan menghapus ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan? Angela Henshall menilik pengalaman Islandia, negara kecil di kawasan Nordik, untuk menemukan jawabannya.
Sekelompok perempuan di Islandia pernah mendorong pemerintah menyetarakan upah bagi mereka dan laki-laki. Desakan itu juga berdampak positif terhadap budaya masyarakat setempat. 'Islandia mengeluarkan larangan bagi pemberi kerja untuk membayar upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki!' Berita yang paling banyak dibicarakan Januari lalu itu memicu kegembiraan kolektif dan dibicarakan secara masif di media sosial. Namun realitanya, banyak negara sudah lebih dulu menyatakan, pemberian upah yang lebih rendah untuk perempuan dibandingkan laki-laki adalah hal ilegal. Dari Rusia hingga Rwanda, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum. Banyak negara, bukan hanya di Skandinavia yang berstatus surga bagi para karyawan, sudah menerapkan peraturan antidiskriminasi semacam itu selama beberapa dekade terakhir. Namun, saat berbicara pada forum di Davos, Swiss, Patricia Milligan, pimpinan global di firma konsultan sumber daya manusia multinasional, Mercer, memaparkan temuan muskil dalam laporan terakhir World Economic Forum (WEF). Kajian itu menunjukkan kemerosotan kesetaraan gender pada akses kesehatan, pendidikan, politik, dan kesempatan kerja, untuk pertama kalinya sejak 2006. Merujuk kalkulasi WEF, ketimpangan yang rata-rata mencapai 32% (meningkat dari 31,7%) masih terus terjadi, didorong kesepadanan gender yang terjun bebas di tempat kerja. Serupa perusahaan besar lainnya, BBC menjadi salah satu bagian dari isu kesetaraan ini. Kebijakan ekstrem terbaru pemerintah Islandia untuk persoalan kesetaraan gender ini adalah memutar aturan hukum sejauh 180 derajat. Yang membuat rencana Islandia ini berbeda dengan negara lain, bahwa tanggung jawab pembuktian mendapatkan upah di bawah standar tidak lagi berada di tangan karyawan--klaim yang kerap menghabiskan waktu panjang di pengadilan. Dari beberapa faktor, Islandia tergolong negara paling adil dalam pemberian upah terhadap laki-laki dan perempuan. Di Islandia, pemberi kerjalah yang harus membuktikan mereka mengupah pegawai laki-laki dan perempuan secara adil. Namun, apakah kebijakan pemerintah Islandia itu benar-benar radikal? Dapatkah cara itu diadopsi negara yang lebih besar dibandingkan Islandia? "Mayoritas negara memiliki aturan hukum soal pengupahan yang berkeadilan. Inggris mengesahkan peraturan itu tahun 1970," kata Daphne Romney, advokat kenamaan Inggris di bidang litigasi kesetaraan upah. Lebih dari itu, kata Romney, terdapat hak yang diberikan Uni Eropa agar pekerja dapat mempersoalkan gaji mereka ke pengadilan atau mediasi. Meski banyak negara mengizinkan pegawai menggugat pemberi kerja, para karyawan butuh waktu bertahun-tahun untuk masuk pengadilan, apalagi mendapatkan kompensasi atas ketimpangan upah itu. "Di Islandia, pemberi kerja yang tidak menanggapi gugatan ketimpangan upah dapat dijerat pidana. Pemerintah Islandia secara efektif membuat persoalan itu seperti pelanggaran atas hak kesehatan dan keamanan," kata Romney. Romney berkata, terdapat sanksi atas ketidakpedulian pemberi kerja yang menyebabkan munculnya perbedaan upah bagi laki-laki dan perempuan. Pertanyaan berikutnya, mengapa kebijakan ini tidak dapat diterapkan di negara lain? Sebuah demonstrasi mendesak pemerintah Inggris membuat kebijakan adil pada pekerja perempuan dan laki-laki pernah berlangsung di Caxton Hall, London, tahun 1954. Profesor Sarah Kaplan, Direktur Institute Gender dan Ekonomi di Universitas Toronto, menyebut peraturan di Kanada sebenarnya mendahului Islandia dalam upaya menihilkan perbedaan upah berbasis gender ini. Kebijakan di Ontario dan Quebec, misalnya, fokus menyamakan upah laki-laki dan perempuan di satu pekerjaan yang sama, melalui legislasi hak asasi manusia. Melalui aturan kesetaraan gaji, kebijakan yang sama juga mengharuskan bayaran selevel untuk setiap beban kerja yang sepadan. Di Ontario, rancangan aturan nomor 148 tentang keadilan di tempat kerja memuat banyak ketentuan baru. Dua di antaranya adalah hak menggugat bagi karyawan yang merasa mendapat ketidakadilan upah dan kemungkinan melarang majikan memaksa pegawai menggunakan sepatu berhak tinggi. "Aturan itu lebih maju daripada cakupan aturan di Islandia yang hanya membereskan persoalan yang telah terjadi," kata Kaplan. "Namun Islandia punya sistem pelaporan dan sanksi yang tidak diterapkan di Kanada," tambahnya. Kaplan mengatakan, beberapa beleid di Kanada mengharuskan audit internal terhadap pembayaran upah yang dilakukan perusahaan. Mayoritas badan hukum di Kanada dilaporkan menaati kewajiban itu. Sejumlah negara bagian Amerika Serikat seperti Massachusetts, bahkan melarang perusahaan menanyakan upah yang diterima pelamar dari tempat kerja sebelumnya. Ketentuan itu tidak dimiliki Islandia maupun Kanada. "Itu adalah kumpulan solusi yang beragam, tidak yang dapat berjalan efektif tanpa aturan lainnya." "Tidak ada satupun negara yang menerapkan solusi atas ketimpangan upah berbasis gender itu secara utuh," tutur Kaplan. Richard Reeves, peneliti senior di Institut Brookings yang meneliti kesenjangan upah di beragam industri dan negara, sependapat dengan Kaplan. Meski Islandia hampir menuntaskan pembaruan sistem yang nyaris berhasil mengatasi kesenjangan upah, Reeves mengatakan, tidak bijak menyebut kebijakan itu dapat diterapkan di negara lainnya. Sejumlah calon anggota parlemen di Islandia berdebat soal kesetaraan pengupahan berbasis gender di televisi nasional, Oktober 2017. "Bagaimanapun, ada pelajaran berharga yang dapat dipetik dari Islandia, bahwa kesetaraan gaji tidak dapat muncul dengan sendirinya," ujarnya. Reeves menilai, semakin akuntabel dan transparan sebuah negara, persoalan soal kesenjangan itu dapat makin dihindari. Di Inggris misalnya, kewajiban audit terhadap pembayaran untuk pekerja laki-laki dan perempuan akan mengikis ketimpangan itu. "Menunjukkan rasio ketimpangan itu ke khalayak merupakan langkah vital," tuturnya. Penelitian Reeves menemukan bahwa ketimpangan upah hanya dapat dikurangi melalui perubahan sistem yang mendasar, bukan kebijakan perusahaan semata, tapi perspektif tentang peran laki-laki dan perempuan di tempat kerja dan rumah. "Perempuan terus berupaya menyeimbangkan tanggung jawab domestik dan pekerjaan, hal yang berdampak pada pendapatan dan perkembangan mereka." "Revolusi yang saat ini kita butuhkan adalah perihal maskulinitas, bukan cara bisnis para pemberi kerja," tutur Reeves. Teladan apa yang dapat kita ikuti? Islandia, negara kecil dengan populasi mencapai 336 ribu jiwa, merupakan 'pemain kelas berat' dalam urusan kesetaraan gender. Islandia memiliki ketimpangan berbasis jenis kelamin terkecil di seluruh dunia selama sembilan tahun berturut-turut. Vigdis Finnbogadottir (kiri) berpose bersama perdana menteri Inggris dekade 1980-an, Margaret Thatcher tahun 1982. Finnbogadottir merupakan perempuan yang paling lama menjabat kepala negara di seantero dunia. Berdasarkan data Uni Eropa, Islandia adalah negara terdepan yang mengikutsertakan perempuan ke lapangan pekerjaan, dengan tingkat partisipasi mencapai lebih dari 80%. Indikator itu tidak hanya menempatkan Islandia di atas negara-negara yang sebanding, tapi juga lebih tinggi daripada seluruh negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Sejak 1970, semakin banyak perempuan Islandia terjun ke lapangan pekerjaan dan terus berada di dalamnya pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi itu merupakan efek dari sejumlah kebijakan politik, antara lain hak hukum bagi orang tua untuk kembali ke pekerjaan setelah kelahiran anak mereka. Guru besar studi gender di Universitas Islandia, Thorgerdur Einarsdóttir, menyebut pergerakan perempuan dan tekanan kelompok feminis yang masif berada di balik kemauan politik Islandia tersebut. Negara itu menerapkan beberapa hal radikal di isu gender, antara lain cuti ayah usai kelahiran anak dan kuota per jenis kelamin untuk pekerjaan tertentu. Einarsdóttir yakin, budaya yang berkembang di Islandia juga mempengaruhi capaian positif negara itu di urusan gender. "Di Islandia terdapat warisan sejarah tentang perempuan-perempuan tangguh yang menginspirasi perempuan lainnya," ujarnya, merujuk preisden perempuan pertama di dunia yang memenangkan pemilihan presiden, yaitu Vigdis Finnbogadottir, tahun 1980. Islandia dinobatkan sebagai negara terdepan yang memberikan kesetaraan upah bagi laki-laki dan perempuan. Einarsdóttir menunjuk peristiwa lampau, yaitu Hari Mogok Perempuan tahun 1975, pergerakan ketika setengah pekerja perempuan meliburkan diri. Aksi itu berulang beberapa kali. "Mungkin pergerakan itu sukses karena Islandia adalah negara terkecil, warganya saling berhubungan erat , dan arus informasi bergerak cepat." "Sangat mudah memobilisasi massa di mana sejumlah kelompok perempuan bergabung ke aksi tersebut," ujarnya. Pertanyaan berikutnya, mengapa setiap orang harus peduli pada isu ini? Jawabannya adalah pertimbangan ekonomi memprediksi kesuksesan ini sulit digoyahkan, meski tidak ada perempuan yang yakin pada utopia itu. Lebih banyak perempuan saat ini berkontribusi pada perekonomian global, sebuah modal besar menghadapi resesi internasional. Memberi peluang kerja pada perempuan sebanyak yang diperuntukan bagi laki-laki dapat diibaratkan dengan menambahkan sumbangsih Cina atau Amerika Serikat pada pendapatan domestik bruto perekonomian global. Dalam skenario utuh yang di dalamnya perempuan memainkan peran serupa pekerja laki-laki, dapat menambah US$28 triliun pada GDP tahunan global tahun 2025, menurut perhitungan perusahaan konsultan ekonomi, McKinsey. Jadi, walau kebijakan Islandia soal kesetaraan upah berbasis gender tidak bisa diterapkan setiap negara, setidaknya meneladani langkah negara kecil itu adalah langkah awal yang tepat. Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris diBBC Capital, dengan judulWhat Iceland can teach the world about gender pay gaps.