AS-Cina perang dagang, Indonesia tetap terpengaruh
Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina dipandang tetap akan mempengaruhi ekonomi Indonesia namun skalanya mungkin tak terlalu besar karena pasar yang berbeda dan kecil skalanya.
Seorang pekerja berdiri di pabrik baja di Zouping, provinsi Shandong, Cina timur. Anggota Komisi VI DPR, Hardisoesilo, dari Partai Golkar mengatakan Eropa menjadi pasar yang lebih berpengaruh terkait dengan minyak kelapa sawit, misalnya. "Sampai saat ini dampaknya itu masih kecil sekali. Taruhlah perang dagang yang berkaitan dengan logam. Ekspor kita dan sebagainya masih kecil sekali. "Begitu juga yang berkaitan dengan bahan-bahan kita, CPO dan lain sebagainya, itu juga dalam kaitan dengan perang dagang Amerika Cina ini, pasar kita bukan di situ. Justru kita menghadapi pasar besar kita di Eropa," kata Hardisoesilo dalam wawancara dengan Nuraki Aziz untuk BBC Indonesia. Namun bisa saja Indonesia terkena dampak negatif akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Jika perang berlanjut maka ekonomi Beijing kemungkinan melemah yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi ekspor Indonesia. Komoditi seperti baja dan kelapa sawit Indonesia justru akan menghadapi masalah, kata ketua Asosiasi Bisnis Indonesia di Shanghai (IBAS), Adi Harsono. "Kalau ekonomi, pasar bagi dunia atau Asia dari RRT ini mengecil, tentu saja ekspor komoditas kita seperti batu bara, seperti minyak kelapa sawit dan lain lain itu akan menjadi berkurang. "Kalau barang-barang di Tiongkok sendiri sudah mulai murah, tentu saja dia akan ekspor dengan harga yang lebih murah lagi ke negara-negara Asia Tenggara. Nah tentu saja ini mau tidak mau akan mempengaruhi negara-negara di Asia Tenggara atau di dunia yang membuat industri dalam negeri mereka menjadi tidak bisa lagi ber-compete (bersaing) lagi," Adi menjelaskan. Pada hari Senin (02/04) sudah terjadi penurunan harga bahan baku baja 8% di dalam negeri Cina karena pengusaha di negara tersebut khawatir barangnya tidak terjual akibat kenaikan tarif yang menghambat ekspor ke Amerika Serikat. Cina akhirnya memberlakukan tarif bea masuk hingga 25% terhadap 128 produk impor dari AS, antara lain daging babi dan minuman anggur, sebagai pembalasan atas langkah Presiden AS Donald Trump yang menaikkan bea atas impor baja dan aluminium awal Maret lalu. Cukai impor itu berdampak pada berbagai barang senilai US$3miliar (Rp41 triliun) yang berlaku mulai hari Senin (02/04). Trump berbicara sebelum menandatangani memorandum presiden terkait dengan hal yang disebut "agresi ekonomi" Cina. Gertak sambal? Kebijakan Presiden Trump yang dianggap menyebabkan perang dagang berbahaya bagi dunia ini, dipertanyakan berbagai pihak. Mereka memandang masalah perdagangan seharusnya diselesaikan lewat forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti yang diklaim telah dilakukan Beijing, sebelum membalas kebijakan Trump. Tetapi jika dilihat catatan jejak presiden AS ini dalam berbagai kebijakannya, menurut Adi Harsono, langkah Trump sebenarnya hanyalah 'gertak sambal' pemimpin ke-45 di negara adidaya tersebut. "Saya sendiri berpikir ini tidak akan berlanjut terlalu lama. Mungkin cuma gertak sambal. Satu tahun inilah. Tahun depan sudah mulai normal lagi. Kalau kita lihat kelakuannya selama ini, tadinya gertak sambal ke Kanada, ke Meksiko. Padahal baja dari Amerika ke RRT cuma 10% dari kebutuhan Amerika. Kelakuan dari Presiden Trump ini, apa yang dia katakan hari ini, besok mungkin berubah," Adi Harsono menjelaskan. Wakil rakyat di Komisi VI yang antara lain membidangi perdagangan, Hardisoesilo, juga sependapat bahwa sulit untuk meramalkan kebijakan pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump. "Donald Trump itu bisa saja sekarang hari ini mengatakan perang, besok mengatakan damai kan. Betapa kerasnya dia ngomong sama Korea Utara, sekarang apa yang terjadi kan? Kalau itu masalah besarlah, masalah kemanusiaan. Kalau ini masalah dagang ini juga masalah ... penduduk, sementara Cina termasuk Indonesia dan lain sebagainya," kata politikus Golkar ini. BBC sudah mencoba menghubungi Kementerian Perdagangan untuk mengetahui pandangan pemerintah, tetapi mengaku belum bisa memberikan keterangan pada tahap ini.