Presiden Turki peringatkan Belanda akan tanggung akibat setelah menolak dua menteri Turki
Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan ia akan mengambil langkah setelah pemilihan umum Belanda pada Rabu (15/03) sebagai balasan atas penolakan terhadap dua menterinya.
Erdogan menegaskan Belanda akan membayar atas tindakannya menolak dua menteri Turki. Dua menteri Turki itu semula dijadwalkan akan menggalang dukungan dari kalangan warga Turki yang bermukim di Belanda untuk referendum perluasan wewenang presiden yang dijadwalkan akan digelar pada bulan depan. Pemerintah Belanda berasalan kampanye-kampanye referendum Turki di dalam wilayah Belanda akan memicu ketegangan hanya beberapa hari sebelum Belanda menggelar pemilihan umum. Menteri Urusan Keluarga, Fatma Betul Sayan Kaya, tiba dengan menggunakan jalan darat pada Sabtu (11/03) tetapi dilarang masuk ke Konsulat Turki di Rotterdam dan selanjutkan dikawal ke perbatasan dengan Jerman oleh kepolisian Belanda. Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu berusaha masuk ke Belanda dengan menggunakan jalur udara tetapi dilarang masuk. Menurut Erdogan, tindakan Belanda patut dibalas. "Kami akan mengajari mereka diplomasi internasional." Ketakutan Presiden Recep Tayyip Erdogan bertanya bagaimana Belanda bisa memberikan pembenaran dalam aksinya mengusir Menteri Urusan Keluarga, Fatma Betul Sayan Kaya, ketika ia berusaha memberikan sambutan kepada pada pendukung di luar Konsulat Turki di Rotterdam. Lebih lanjut Erdogan menuding negara-negara Barat mempunyai ketakutan yang sangat berlebihan terhadap Islam dan ia menuntut lembaga-lembaga internasional memberlakukan sanksi terhadap Belanda. Kepolisian Belanda membubarkan demonstrasi di depan Konsulat Turki di Rotterdam. Dikatakannya naziism kembali muncul. "Saya telah mengatakan bahwa sebelumnya saya berpikir naziism sudah berakhir, tetapi saya salah. Naziisme masih hidup di Barat," katanya. Ia menyampaikan terima kasih kepada Prancis karena telah mengizinkan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu untuk berkampanye di negara itu. Dalam kampanye di Prancis, Cavusoglu mengatakan Belanda adalah pusat fasisme. Erdogan berusaha untuk memperkuat wewenangnya sebagai presiden. Terdapat 5,5 juta warga Turki tinggal di luar negeri, termasuk 1,4 juta pemilih yang tinggal di Jerman saja. Oleh karena itu, sejumlah pawai telah direncanakan untuk diadakan di negara-negara yang banyak ditempati warga Turki, termasuk Jerman, Austria dan Belanda. Pernyataan Erdogan diprotes keras oleh Belanda. Perdana Menteri Mark Rutte mengatakan komentar Erdogan tentang naziisme dan fasisme "tidak dapat diterima". Pemerintah Belanda menghadapi tantangan serius dari partai anti-Islam pimpinan Geert Wilders dalam pemilihan umum yang akan digelar Rabu mendatang.