ini kan akun fraksi di dpr , sebaiknya di rilis juga misal alasan penolakan atau persetujuannya itu kenapa , atau misal menolak/menerima dengan catatan itu catatannya seperti apa . jadi publik mendapat informasi utuh . kayak uu tpks contohnya . aslinya kan pks bukan menolak secara utuh tapi tidak sepakat di pasal2 tertentu atau harus ditambahkan bab2 tertentu . akan menarik dan sebagai pembelajaran publik jika kami juga bisa belajar produk perundangannya mana ayat yang ditolak atau diusulkan .