Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pandemi ini adalah banyak perusahaan tidak dapat beroperasional sebagaimana mestinya sehingga banyak perusahaan yang mengalami kerugian dan tidak sedikit yang terpaksa menutup perusahaannya yang pada akhirnya berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak di banyak perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak di masa pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan mengutamakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual, dan bahan hukum yang digunakan adalah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh banyak perusahaan memberikan dampak negatif bagi para pekerja. Terlebih dalam Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menegaskan bahwa pengusaha, buruh/pekerja, pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 154 Ayat (1) huruf d menyatakan pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dalam keadaan perusaahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur), pandemi COVID-19 ini dijadikan alasan force majeur perusahaan untuk melakukan PHK secara sepihak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena dampak pandemi COVID-19 berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kata kunci: Tenaga Kerja;Perlindungan Hukum;Pemutusan Hubungan Kerja The COVID-19 pandemic that has hit all countries in the world, including Indonesia, has had a negative impact on Indonesia’s economic growth. The negative impact of this pandemic is that many companies cannot operate properly so that many companies suffer losses and not a few are forced to close their companies which in the end has an impact on umilateral termination of employment in many companies. The purpose of this study is to analyze the legal protection for workers who experience termination of employment unilaterally during this pandemic, in terms of the perspective of the Manpower Act. The research method used in this research is normative legal method by prioritizing a statutory approach, conceptual approach, and the legal materials used are all laws and regulations related to this research, especially the Manpower Act. Terminations of employment by many companies has a negative impact on workers. Moreover, Article 151Paragraph 1 of Law Number 13 Year 2013 concerning Manpower has emphasized that employers, workers. The Government must make every effort to prevent termination of employment, but in Law Number 11 Year 2020 about Job Creation Article 154 Paragraph (1) letter d states that the termination of employment can be carried out in a condition where the company is closed due to force majeure, and this COVID-19 pandemic used as a reason for the company’s force majeure to unilaterally lay off workers. The results of the research are expected to provide legal protection for workers affected by the COVID-19 pandemic in the form of unilateral termination of employment. Keywords: Labor;Legal Protection;Termnation of Employment
Perlindungan hukum pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja di masa pandemi COVID-19