Banyak negara bimbang menggunakan instrumen hukum mana yang tepat agar dapat menanggulangi krisis akibat pandemi COVID-19. Ada yang memilih menetapkan keadaan darurat berdasar konstitusi menggunakan UU yang berlaku tentang kebencanaan atau krisis kesehatan dan melakukan legislasi baru. Penetapan keadaan darurat memungkinkan negara melakukan penyimpangan keberlakuan hukum bahkan menangguhkan HAM sementara waktu. Oleh karenanya, penetapan status darurat berpotensi disalahgunakan dan berakibat pada tereduksinya jaminan perlindungan HAM. Tulisan ini menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia dalam memilih instrumen hukum untuk menanggulangi Pandemi COVID-19 satu sisi dan disisi lain bagaimana pemerintah tetap menjamin perlindungan HAM. Hasilnya, meskipun Pasal 12 UUD 1945 menyediakan ketentuan keadaan darurat konstitusional Indonesia memilih menggunakan Kedaruratan Kesehatan dalam UU 6 Tahun 2018 dan Darurat Bencana Non Alam dalam UU 24 Tahun 2007. Dua status darurat tersebut tidak sama sekali melibatkan Pasal 12 UUD 1945 sebagai dasar pembentukannya. Sehingga, keadaan darurat dimaksud bukanlah state of emergency sebagaimana dimaksud dalam kajian hukum tata negara darurat atau hanya bersifat de facto bukan de jure. Selain itu, dua status darurat tersebut tidak memuat berbagai syarat yang sudah diamanatkan ICCPR. Oleh karenanya, perlindungan HAM harus tetap dipenuhi. Meskipun ada pembatasan, hal tersebut tentunya tidak berlaku bagi hak yang bersifat mendasar apalagi terhadap kelompok non derogable rights. Kata Kunci: COVID-19;keadaan darurat;hukum tata negara darurat;hak asasi manusia Many countries are confused about which legal instrument is right to overcome the COVID-19 pandemic crisis. Any country chooses to declare a state of emergency based on the constitution, use laws that apply to disasters or health crisis, and implement new legislation. The stipulation of a state of emergency allows the state to deviate from the rule of law and governments have introduced measures to legally justify limits on human rights. Therefore, the determination of the emergency status may be misused and result in human rights protection declines. This paper explains the Indonesian government’s policy in choosing legal instruments to overcome the COVID-19 pandemic and on the other hand how the government continues to guarantee the protection of human rights. As a result, although Article 12 of the 1945 Constitution stipulates the provision of an emergency, Indonesia chooses to use Health Emergency in Law 6 of 2018 and Non-Natural Disaster Emergency in Law 24 of 2007. The two emergency statuses do not involve Article 12 of the 1945 Constitution as the basis of its formation. The state of emergency is determined as an emergency as referred to in the study of the state of emergency or de facto not de jure. In addition, the two emergency statuses do not contain various requirements that have been mandated by the ICCPR. Therefore, the protection of human rights must always be fulfilled. Even if there are, this certainly does not apply to rights that are based only on non-derogable rights groups. Keywords: COVID-19;state of emergency;emergency constitutional law;human rights.
Pandemi COVID-19: Perspektif hukum tata negara darurat dan perlindungan HAM