The World Health Organization (WHO) declared COVID-19 as a Pandemic on March 11, 2020. Several countries have already issued several policies to decline the spread of the virus. One of these policies is entry regulation and travel restrictions. This policy aims to prevent the transmission and spread of the virus due to human movement. On the other hand, human rights conventions protect the right to move and enter a country and prohibit discrimination. This paper reviews the perspective of international law concerning entry regulation policy and discusses Indonesia’s domestic policy in dealing with the outbreak. This paper uses the normative juridical method with secondary data. It consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This paper summarizes that state policy regarding entry regulation and travel ban restrictions are allowed under international law. It had already made an impact by reducing the number of Corona outbreaks across national borders. However, this policy may violate human rights if it does not refer to applicable legal provisions and other human rights conventions. This paper suggests that policymakers be aware and careful in using the entry regulation policy. Keywords: Human rights;entry regulation and travel ban restriction;COVID-19 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai Pandemi pada 11 Maret 2020. Sejumlah negara telah membuat berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu kebijakan tersebut adalah regulasi masuk dan pembatasan perjalanan. Kebijakan ini dipandang perlu untuk mencegah penularan dan penyebaran virus secara masif akibat pergerakan manusia. Di sisi lain konvensi hak asasi manusia memberikan perlindungan terhadap hak untuk bergerak dan memasuki suatu negara dan melarang tindakan diskriminasi. Tulisan ini mengkaji perspektif hukum internasional tentang kebijakan masuk dan pembatasan perjalanan serta membahas kebijakan domestik Indonesia dalam menanggulangi wabah Corona. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yaitu bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tulisan ini merangkum bahwa kebijakan negara mengenai pengaturan masuk dan pembatasan larangan bepergian merupakan sesuatu yang dibolehkan menurut hukum internasional. Hal ini berdampak pada pengurangan jumlah wabah Corona lintas batas negara. Meskipun demikian, kebijakan ini mungkin melanggar hak asasi manusia jika tidak mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku seperti konvensi hak asasi manusia. Tulisan ini menyarankan kepada para pembuat kebijakan untuk berhati-hati dalam menggunakan kebijakan entry regulation. Kata Kunci: Hak asasi manusia;pembatasan perjalanan dan masuk;COVID-19
Pembatasan hak untuk bergerak (right to move) melalui larangan masuk dan pembatasan perjalanan selama penyebaran virus COVID-19 menurut hukum internasional dan hukum Indonesia