Menurut Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perusahaan tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak apabila pekerja mematuhi kewajiban yang ditetapkan perjanjian kerja. Namun kenyataannya selama pandemi COVID-19 menurut Manto Jorghi (Kadisnaker Depok) terdapat 397 pekerja di Depok dikenakan PHK dan 1.282 pekerja di Depok harus dirumahkan. Oleh karena itu penulis menemukan permasalahan sebagai berikut: (1) apakah yang menjadi alasan perusahaan untuk melakukan PHK secara sepihak selama pandemi COVID-19?;dan (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK secara sepihak dengan alasan pandemi COVID-19?. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa: (1) alasan perusahaan melakukan PHK secara sepihak selama pandemi COVID-19 adalah keadaan force majeure yang mengakibatkan penurunan omzet penjualan hingga penutupan perusahaan;dan (2) perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak dengan alasan pandemi COVID-19 diharuskan memberikan hak ganti rugi kepada pekerjanya.
Pandemi COVID-19 sebagai alasan perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak