text: [{"text_idx": "#000000", "text": "Prof. Mr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul \u201cInleiding tot de studie van het Nederlandsrecht\u201d menyatakan bahwa \u201cperkataan sumber hukum dipakai dalam arti sejarah, kemasyarakatan, filsafat dan formil\u201d. Secara umum dapat dikatakan bahwa Sumber Hukum Tata Negara terdiri dari: 1) Sumber Hukum Formil yaitu sumber hukum yang dapat diidentifikasi dari bentuknya, dan 2) Sumber Hukum Materil yaitu sumber hukum berupa kaidah yang bersifat pokok/esensi dan menentukan isi atau substansi hukum yang dibuat oleh Pembentuk Hukum (Law Maker)."}, {"text_idx": "#000001", "text": "Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia (way of living of Indonesian nation) yang kemudian berdasarkan konsensus the Founding Parents ditetapkan menjadi FALSAFAH NEGARA dan IDEOLOGI NEGARA, merupakan sumber hukum dalam arti materil yang harus menjadi pedoman rujukan (ALAT PENGUJI), menjiwai dan dijewantahkan/diaplikasikan dalam pembentukan dan keberlakuan seluruh hukum dan peraturan perundang \u2013 undangan yang berlaku di Indonesia."}, {"text_idx": "#000008", "text": "Pada Negara Federasi wewenang pemerintahan federal ditentukan secara rinci, sedangkan kekuasaan/kewenangan sisa (residu power) ada pada negara bagian. Sebaliknya, pada Negara Kesatuan residu power ada pada pemerintah federal."}, {"text_idx": "#000009", "text": "Lecturer, Advocate and Legal Consultant"}]