Sementara Perjanjian dan Peraturan akan memiliki efek langsung (jika jelas, tanpa syarat dan segera), Arahan umumnya tidak memberikan warga negara (sebagai lawan dari negara anggota) berdiri untuk menuntut warga negara lain. Secara teori, ini karena TFEU pasal 288 mengatakan Arahan ditujukan kepada negara-negara anggota dan biasanya "menyerahkan kepada otoritas nasional pilihan bentuk dan metode" untuk diterapkan. Sebagian ini mencerminkan bahwa arahan sering menciptakan standar minimum, membuat negara-negara anggota menerapkan standar yang lebih tinggi. Misalnya, Petunjuk Waktu Kerja mensyaratkan bahwa setiap pekerja memiliki setidaknya 4 minggu libur dibayar setiap tahun, tetapi sebagian besar negara anggota memerlukan lebih dari 28 hari dalam hukum nasional. Namun, pada posisi saat ini yang diadopsi oleh Pengadilan, warga negara harus mengajukan tuntutan berdasarkan hukum nasional yang menerapkan Arahan, tetapi tidak dari Arahan itu sendiri. Arahan tidak memiliki apa yang disebut efek langsung "horisontal" (yaitu antara pihak non-negara). Pandangan ini langsung kontroversial, dan pada awal 1990-an tiga Jenderal Advokat secara persuasif berpendapat bahwa Arahan harus menciptakan hak dan kewajiban bagi semua warga negara. Pengadilan menolak, tetapi ada lima pengecualian besar.
Berapa hari libur berbayar yang direktif oleh Waktu Kerja yang harus dimiliki pekerja setiap tahun?
4 minggu
4 minggu
Berapa ADV
hari NNO
libur NNO
berbayar VBI
yang PRR
direktif VBP
oleh PPO
Waktu NNO
Kerja VBI
yang PRR
harus TAME
dimiliki VBP
pekerja NNO
setiap KUA
tahun NNO
? PUN