Sementara hukum konstitusional menyangkut struktur tata kelola Uni Eropa, hukum administrasi mengikat lembaga-lembaga Uni Eropa dan negara-negara anggota untuk mengikuti hukum. Baik negara-negara anggota dan Komisi memiliki hak hukum umum atau "kedudukan" (locus standi) untuk mengajukan tuntutan terhadap lembaga-lembaga UE dan negara-negara anggota lainnya atas pelanggaran perjanjian. Dari yayasan UE, Pengadilan Kehakiman juga berpendapat bahwa Perjanjian memperbolehkan warga negara atau perusahaan untuk mengajukan klaim terhadap UE dan lembaga negara anggota atas pelanggaran Perjanjian dan Peraturan, jika mereka ditafsirkan dengan benar sebagai menciptakan hak dan kewajiban. Namun, berdasarkan Arahan, warga negara atau perusahaan mengatakan pada tahun 1986 tidak diizinkan untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak non-negara lainnya. Ini berarti pengadilan negara-negara anggota tidak terikat untuk menerapkan hukum Uni Eropa di mana aturan nasional bertentangan, meskipun pemerintah negara anggota dapat dituntut, jika itu akan membebankan kewajiban pada warga negara atau perusahaan lain. Aturan-aturan tentang "efek langsung" membatasi sejauh mana pengadilan negara anggota terikat untuk mengelola hukum Uni Eropa. Semua tindakan oleh lembaga-lembaga Uni Eropa dapat dikenakan peninjauan yudisial, dan diadili oleh standar proporsionalitas, khususnya di mana prinsip-prinsip umum hukum, atau hak-hak dasar dilibatkan. Obat untuk penggugat di mana telah terjadi pelanggaran hukum sering kali berupa kerusakan moneter, tetapi pengadilan juga dapat meminta kinerja spesifik atau akan memberikan perintah, untuk memastikan undang-undang tersebut seefektif mungkin.
Tindakan apa yang dilakukan oleh lembaga Uni Eropa yang tidak tunduk pada uji materi?
Semua tindakan
Semua tindakan
Tindakan NNO
apa PRI
yang PRR
dilakukan VBP
oleh PPO
lembaga NNO
Uni NNP
Eropa NNP
yang PRR
tidak NEG
tunduk VBI
pada PPO
uji VBT
materi NNO
? PUN