Hak LGBT di Indonesia
Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa, namun hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh, dan bagi umat Islam di kota Palembang, homoseksualitas adalah ilegal di bawah hukum Syariah Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut.[1] Pentingnya harmoni sosial di Indonesia menyebabkan penekanan kepada kewajiban daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak LGBT tergolong sangat rapuh.[2] Namun, komunitas LGBT di Indonesia perlahan-lahan menjadi terus lebih terlihat dan aktif secara politik.
Perkawinan sejenis
Denmark menjadi negara pertama yang mengakui hubungan pasangan sejenis secara sah, dengan membentuk "kemitraan terdaftar" pada 1989. Hal ini memberikan hubungan sejenis "hak-hak serupa dengan heteroseksual yang kawin, tetapi tidak hak untuk mengadopsi atau memperoleh perwalian bersama seorang anak". Pada 2001, Belanda menjadi negara pertama yang mengizinkan perkawinan sejenis. Sejak itu perkawinan sejenis mulai diperbolehkan dan diakui oleh Belgia (2003), Spanyol (2005), Kanada (2005), Afrika Selatan (2006), Norwegia (2009), Swedia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2010), Denmark (2012), Brasil (2013), Perancis (2013), Uruguay (2013), Selandia Baru (2013), Luksemburg (2015), Amerika Serikat (2015), Irlandia (2015), Kolombia (2016), Finlandia (2017), Malta (2017), Jerman (2017), dan Australia (2017). Di Meksiko, perkawinan sejenis dilakukan di beberapa negara bagian dan diakui di seluruh ke-31 negara bagian. Di Nepal dan Taiwan, pengakuannya telah diamanatkan secara yudisial tetapi masih belum dilegislasi. Lebih jauh lagi, sebagian besar yurisdiksi Britania Raya juga telah melegalkan perkawinan sejenis, dengan pertama Inggris dan Wales pada Maret 2014, diikuti oleh Skotlandia pada Desember pada tahun yang sama. Akan tetapi, perkawinan sejenis belum diakui di Irlandia Utara.