Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (disingkat BNPB) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam: mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu; serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.
Bulgaria
Sistem hukum Bulgaria mengakui Undang-Undang produk Parlemen sebagai Referensi utama hukum, dan merupakan wujud lazim dari keluarga hukum sipil.[70] Peradilan diawasi oleh Kementerian Keadilan, sementara Pengadilan Administratif Tertinggi dan Pengadilan Kasasi Tertinggi, pengadilan banding tertinggi, berperan pada penerapan undang-undang di pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Dewan Peradilan Tertinggi mengatur sistem dan menunjuk para hakim. Peradilan Bulgaria menjadi satu-satunya yang paling korup dan paling tidak efisien di Eropa.[71][72] Organisasi-organisasi pemberdayaan hukum pada umumnya berkedudukan di bawah Kementerian Dalam Negeri.[73] Kepolisian Nasional Bulgaria bertanggung jawab memerangi kejahatan umum dan menyokong beroperasinya lembaga-lembaga pemberdayaan hukum lainnya, Lembaga Investigasi Nasional dan Kantor Pusat Perang Melawan Kejahatan Terorganisasi. Kepolisian memiliki divisi kriminal dan keuangan dan kantor-kantor nasional dan lokal. Kementerian Dalam Negeri juga mengepalai Kepolisian Perbatasan dan Gendarmerie Nasional, cabang khusus untuk kegiatan anti-terorisme, pengelolaan krisis dan pengendalian kekacauan. Pada 2008, Lembaga Negara untuk Keamanan Nasional, badan khusus untuk kontraintelijen, didirikan bertujuan untuk menghilangkan ancaman keamanan nasional.[74] Kepolisian Bulgaria berkekuatan 27.000 personel.[75]