Traktat Stettin (1630)
Setelah Kapitalisasi Franzburg pada tahun 1627, Kadipaten Pommern diduduki oleh pasukan Ferdinand II, Kaisar Romawi Suci, di bawah komando Albrecht von Wallenstein.[8] Intervensi Swedia dalam Perang Tiga Puluh Tahun dimulai dengan dukungan militer aktif Stralsund,[9] di mana sebuah pelabuhan Hanseatik Pommern yang sejak Pertempuran Stralsund berhasil melawan pendudukan kekaisaran dengan dukungan Denmark dan Swedia.[10] Swedia dan Stralsund menyimpulkan sebuah aliansi yang dijadwalkan selama dua puluh tahun.[11] Kampanye Denmark di Pommern dan bagian lain dari Kekaisaran Romawi Suci berakhir dengan Pertempuran Wolgast pada tahun 1628 dan Perjanjian Lübeck berikutnya pada tahun 1629.[9] Seluruh wilayah Jerman Utara diduduki oleh pasukan kaisar dan Liga Katolik, kecuali Stralsund.[12] Pada tahun 1629, kaisar memprakarsai pengkatolikan kembali wilayah-wilayah Protestan ini dengan menerbitkan Dekrit Restitusi.[13]
Intervensi Swedia di Perang Tiga Puluh Tahun
Meskipun pertimbangan keamanan tidak diragukan lagi, memotivasi intervensi Swedia di Jerman setidaknya pada awalnya, dapat dilihat dari pengakuan dalam kebijakan Gustavus Adolphus, sebagai propaganda dalam historiografi Swedia. Prinsip-prinsip agama dan kepentingan politik yang lebih sekuler telah menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kasus Swedia. Setelah Elektoran mahkota yang sah, Sigismund Vasa melegitimasi wilayah Swedia yang dipimpin oleh Vasa sebagai sebuah dinasti yang berkuasa. Dalam upaya klaim terakhir, garis wilayah Polandia hanya bisa ditolak dengan mengacu pada agama dan prinsip pengakuan dosa. Bagi Gustavus Adolphus, pembelaan iman Protestan bukan hanya pembenaran yang mudah dilakukan untuk intervensi di Jerman, namun juga terkait erat dengan prinsip-prinsip yang menjadi legitimasi pemerintahannya sendiri dan pemerintahan dinasti-nya. Dalam hal ini, posisi Swedia di awal abad ke-17 mungkin sebanding dengan Inggris setelah tahun 1688 dan di bawah kebijakan luar negeri Hanoveriansz yang diluncurkan untuk mempertahankan pemukiman domestik politik dan agama yang berpotensi kontroversial serta status dalam persaingannya dengan kekuatan lain.