Jerman
Ibukota kemudian disepakati pindah ke Berlin lagi pada tahun 1994 (berdasarkan Akta Berlin/Bonn). Relokasi pemerintahan baru selesai pada tahun 1999.[24] Bonn sendiri mendapatkan status sebagai Bundesstadt (kota federal) karena menjadi tempat beberapa kementrian.[25] Sejak bersatu, Jerman menjadi lebih aktif dalam keanggotaannya di Uni Eropa dan NATO. Jerman mengirim pasukan perdamaian untuk menjaga stabilitas di Balkan dan mengirim pasukan tentara ke Afganistan sebagai usaha meredam pasukan Taliban.[26] Penurunan pasukan ini menjadi kontroversial karena menurut aturan domestik mereka, Jerman mengirim pasukan hanya untuk peran pertahanan.[27] Pada tahun 2005, Angela Merkel menjadi Kanselir Jerman wanita pertama dengan koalisi besar di pemerintahan.[23]
Jerman
Jerman adalah negara demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir, yang berperan seperti perdana menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Selain Jerman, Austria juga memiliki kanselir. Posisi kanselir diraih secara otomatis oleh kandidat utama partai pemenang pemilihan umum federal. Terdapat enam partai politik utama di Jerman, dengan tiga yang terbesar (dua di antaranya membentuk koalisi permanen), yaitu SPD (demokrat sosial, berhaluan kiri progresif) dan CDU/CSU (kristen demokrat/sosialis yang berhaluan kanan konservatif). Partai-partai lainnya adalah FDP (demokrat liberal), Bündnis 90/Die Grüne (kiri hijau), dan Die Linke (berhaluan kiri, merupakan gabungan dari partai komunis dan pecahan SPD). Jabatan presiden lebih banyak bersifat seremonial, meskipun ia dapat menyetujui atau tidak menyetujui beberapa hal penting.