Proyek lahan gambut satu juta hektar
Proyek lahan gambut satu juta hektar merupakan proyek era Pembangunan Orde Baru yang digagas oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Siswono Yudo Husodo di daerah dominan lahan gambut terutama di Kalimantan Tengah.[1] Proyek tersebut awalnya diluncurkan pada tahun 1995 sebagai bagian dari ambisi pemerintahan Suharto untuk mencapai kembali posisi swasembada beras.[2] Pada 26 Desember 1995 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuan proyek tersebut adalah menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektar lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi.[3] Proyek tersebut dijalankan dengan cara membuat kanal-kanal yang bertujuan membelah kubah gambut.[1]
Zumi Zola
Selama menjadi Bupati, dirinya tidak saja pandai memimpin, berbagai Kreasi dan gebrakan prestasi selama menjabat sebagai Bupati yang paling menonjol diantara prestasi-prestasi lain. Sukses menyelesaikan 23 kasus sengketa lahan pada tahun pertama kepemimpinannya. Atas keberhasilan itu, Mendagri mendaulat Pemkab Tanjung Jabung Timur menjadi pembicara utama dihadapan seluruh gubernur, bupati, walikota se Indonesia terkait konsep penyelesaian sengketa lahan. Bahkan, Zumi Zola Zulkifli berhasil membuat gebrakan besar, dengan menyegel sumur pengeboran minyak milik PT. Petrochina Jabung Ltd yang tidak dilengkapi izin dari Pemkab Tanjung Jabung Timur. Langkahnya itu mendapat apresiasi positif dari Kementerian Dalam Negeri. Terobosan besar dengan membuat konsep jitu dalam upaya membuka keterisolasian daerah dengan kondisi anggaran daerah yang minim dengan program satu eksavator satu kecamatan, malahan upaya ini pun telah berhasil menghemat anggaran daerah, hingga Rp.15 Milliar pertahunnya. Dirinya juga merupakan satu-satunya dari Bupati di Provinsi Jambi yang membuat kebijakan pro rakyat, dengan mengimplementasikannya dengan menekan belanja pegawai di APBD hingga tak lebih dari 40 persen dan 60 persen porsi lainnya diperuntukan bagi pembangunan dan masyarakatnya. Keberhasilan yang dilakukannya itu dan melakukan pembenahan, perbaikan, dan penyempurnaan atas penyelenggaraan tata kelola keuangan, hingga mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dua tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia[6].