Proyek lahan gambut satu juta hektar
Proyek lahan gambut satu juta hektar merupakan proyek era Pembangunan Orde Baru yang digagas oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Siswono Yudo Husodo di daerah dominan lahan gambut terutama di Kalimantan Tengah.[1] Proyek tersebut awalnya diluncurkan pada tahun 1995 sebagai bagian dari ambisi pemerintahan Suharto untuk mencapai kembali posisi swasembada beras.[2] Pada 26 Desember 1995 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuan proyek tersebut adalah menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektar lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi.[3] Proyek tersebut dijalankan dengan cara membuat kanal-kanal yang bertujuan membelah kubah gambut.[1]
Muara Angke
Pemerintah DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 bertekad membangun tanggul laut raksasa ("giant sea wall") di sepanjang pesisir Jakarta sebagai bagian dari proyek Jakarta "Coastal Defence Strategy". Proyek tersebut dilaksanakan untuk meminimalisir banjir di Jakarta akibat masuknya air laut dan penurunan tanah ("land subsidence") serta berperan sebagai waduk untuk suplai air baku di Jakarta sehingga penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah dapat diminimalisir. Salah satu wilayah yang terkena imbas dari pelaksanaan proyek "giant sea wall" adalah Muara Angke. Wilayah ini dikenal sebagai kampung nelayan yang berada di kawasan perikanan DKI Jakarta. Di Muara Angke terdapat pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan perumahan nelayan dan kantor pengelola pelabuhan perikanan milik pemerintah DKI Jakarta. Hampir seluruh masyarakat yang tinggal di Muara Angke menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan, baik menjadi nelayan tradisional, Anak Buah Kapal (ABK), maupun nelayan pemilik kapal.