Bank Dunia
Pengoperasian Bank Dunia dijaga melalui pembayaran sebagaimana diatur oleh negara-negara anggota. Aktivitas Bank Dunia saat ini difokuskan dalam bidang seperti pendidikan, pertanian dan industri. Bank Dunia memberi pinjaman dengan tarif preferensial kepada negara-negara anggota yang sedang dalam kesusahan. Sebagai balasannya, pihak Bank juga meminta bahwa langkah-langkah ekonomi perlu ditempuh agar misalnya, tindak korupsi dapat dibatasi atau demokrasi dikembangkan.
Globalisasi
Para penentang integrasi pasar modal atas dasar hak asasi manusia merasa terganggu oleh berbagai pelanggaran yang dirasa diotaki oleh lembaga-lembaga global dan internasional yang katanya mempromosikan neoliberalisme tanpa mematuhi standar etik. Ini bisa disebut "kapitalisme korporat", yaitu organisasi-organisasi berorientasi uang seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, dan perusahaan multinasional yang populer dan kompetitif seperti Nike dan lain-lain. Target yang paling lazim bagi pengunjuk rasa adalah Bank Dunia (WB), Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan perjanjian perdagangan bebas seperti North American Free Trade Agreement (NAFTA), Free Trade Area of the Americas (FTAA), Multilateral Agreement on Investment (MAI), dan General Agreement on Trade in Services (GATS). Karena ada celah ekonomi antara negara kaya dan miskin, para pendukung gerakan ini mengklaim "perdagangan bebas" tanpa peraturan yang melindungi negara kurang modal hanya akan memperkuat kekuatan negara-negara maju (sering disebut "Utara", berlawanan dengan "Selatan" untuk menyebut dunia berkembang). Beberapa perusahaan Utara yang kuat telah menerapkan kebijakan seperti swastanisasi industri publik dan pengurangan tarif. Aksi ini justru memunculkan banyak pabrik peras (sweatshop) di negara berkembang yang upahnya kecil dan tidak adil dan kondisinya tidak aman bagi kesehatan dan psikologi pekerja. Negara-negara Utara mendapatkan manfaatnya dengan membeli barang yang harganya lebih murah. Sayangnya, produksi barang murah ini merugikan orang-orang miskin dan komunitasnya atau negaranya secara keseluruhan. Saat ini, perdagangan adil telah diberlakukan untuk membangun kembali ekonomi negara-negara dunia ketiga dengan membayar karyawan produsen barang ekspor dengan pantas sesuai kinerjanya.[333]