Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (disingkat BNPB) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam: mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu; serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.
Komisi Hukum Nasional
Komisi Hukum Nasional dibubarkan pada tanggal 4 Desember 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014. Tugas dan fungsi Komisi Hukum Nasional dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Sementara untuk pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan pengelolaan dokumen juga dialihkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.