Asmara Nababan
Pada 7 juni 1993, Presiden Soeharto membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melalui mantan Jaksa Agung Ali Said SH memilih sejumlah orang untuk diangkat menjadi anggota Komnas HAM, salah satunya Asmara Nababan yang dipilih.[2] Tahun 1994 Asmara Nababan medapat tugas ke Aceh untuk membebaskan 11 anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditahan, kemudian pada 1998 Asmara kembali mendatangi aceh, di sana Asmara dan kawan-kawan mengungkap dan membongkar sebuah kuburan massal yang diyakini sebagai korban selama Aceh menjadi Daerah Operasi Militer (DOM, 1989-1998). Hal tersebut memicu ketegangan antara Komnas HAM denga Pemerintah saat itu.[2]
Ahmad Heryawan
Melalui persinggungannya dengan pergerakan tarbiah, ia menunjukan perhatiannya dalam politik. Ia bergabung dengan Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera), terpilih sebagai anggota parlemen DKI Jakarta dua periode sejak 1999. Pemilihan umum Gubernur Jawa Barat 2008 mengantarnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Selaku kepala daerah, ia mendapat sejumlah penghargaan dari negara. Enam tahun kepemimpinan Aher ditandai dengan sedikitnya 150 penghargaan dari pemerintah yang diraih pemerintah provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2015, Jawa Barat di bawah pemerintahan Ahmad Heryawan berhasil meraih penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara untuk yang kelima kalinya.