Proyek lahan gambut satu juta hektar
Proyek lahan gambut satu juta hektar merupakan proyek era Pembangunan Orde Baru yang digagas oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Siswono Yudo Husodo di daerah dominan lahan gambut terutama di Kalimantan Tengah.[1] Proyek tersebut awalnya diluncurkan pada tahun 1995 sebagai bagian dari ambisi pemerintahan Suharto untuk mencapai kembali posisi swasembada beras.[2] Pada 26 Desember 1995 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuan proyek tersebut adalah menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektar lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi.[3] Proyek tersebut dijalankan dengan cara membuat kanal-kanal yang bertujuan membelah kubah gambut.[1]
Kabupaten Bondowoso
Permasalahan lingkungan dan sosial yang menonjol adalah kerusakan hutan atau luasnya lahan kritis. Berbagai kegiatan masyarakat (dengan kualitas SDM terbatas) dalam memanfaatkan lahan (kehutanan, pertanian dan permukiman) berpengaruh besar pada kerusakan DAS Sampean. Kawasan hutan di Kabupaten Bondowoso berada dalam pengelolaan KPH Bondowoso dengan perincian: hutan lindung 46.784,2 ha; hutan produksi 45.218 ha; dan LDTI 366,32 Ha. Kawasan lindung yang diolah dan di tempati masyarakat mencapai 23,0%. Sebaliknya terdapat pula hutan produksi yang berada di atas tanah milik masyarakat.
Hutan lindung dan hutan produksi yang ada relatif rawan terhadap penjarahan oleh masyarakat. Hal ini karena adanya tekanan penduduk yang besar yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dengan tingkat pendapatan yang rendah, serta sistem kelembagaan yang kurang berjalan efektif. Sehingga masyarakat kurang peduli terhadap kelestarian hutan dan memanfaatkan hutan sebagai lahan mata pencaharian.
Kerusakan lahan yang terjadi di Kabupaten Bondowoso (lahan kritis yang ada) mencapai luas 40.758 Ha, dengan rincian sangat kritis seluas 4.175 Ha, kritis seluas 10.420 Ha, agak kritis seluas 11.417 Ha, dan potensial kritis seluas 9.746 Ha yang pada umumnya adalah lahan masyarakat. Sedangkan lahan perhutani yang kritis mencapai 5.000 Ha. Adanya lahan kritis tersebut cenderung meningkatkan erosi, yang berakibat pada meningkatnya sedimentasi sungai, menurunkan daya tampung sungai, melampaui kapasitas sarana prasarana irigasi yang ada, sehinga timbul kawasan-kawasan rawan luapan air atau kawasan rawan banjir.
Daerah rawan banjir mencakup 33,33% wilayah Kabupaten Bondowoso, khususnya kawasan-kawasan yang berada di sepanjang aliran Sungai Sampean dan Sungai Tlogo, di antaranya Kecamatan Grujugan, Bondowoso, Tenggarang, Wonosari, Klabang, Tapen, Prajekan, Sumberwringin, Pakem, Tegalampel, dan Tlogosari (Peta terlampir).
Setiap tahun terjadi bencana banjir (terbesar tahun 2002) yang melanda wilayah Kabupaten Bondowoso dan Situbondo (daerah bawah DAS Sampean). Dampak seringnya terjadi banjir adalah meningkatnya kerusakan jaringan irigasi, kerusakan prasarana jalan, kerusakan instalasi air bersih dan rusaknya prasarana permukiman dan prasarana umum. Khusus prasarana irigasi, kerusakan jaringan apabila tidak tertangani segera akan menurunkan debit air irigasi dan pada akhirnya terjadi kekeringan lahan pertanian di musim kemarau.