Protektorat
Menurut hukum internasional, protektorat adalah negara atau wilayah yang dikontrol, bukan dimiliki, oleh negara lain yang lebih kuat. Sebuah protektorat biasanya berstatus otonomi dan berwenang mengurus masalah dalam negeri. Pemimpin pribumi biasanya diperbolehkan untuk memegang jabatan kepala negara, alupun hanya sebatas nominal saja. Negara pengontrol mengurus hubungan luar negeri dan pertahanan protektoratnya, seperti yang tertulis dalam perjanjian. Singkat kata, protektorat merupakan salah satu jenis wilayah dependensi.
Perusahaan militer swasta
Konvensi Jenewa Ketiga (GCIII) tahun 1949 tidak menyatakan perbedaan antara kontraktor pertahanan dan perusahaan militer swasta, konvensi tersebut hanya mendefinisikan kategori "kontraktor persediaan". Bila seorang kontraktor persediaan dilengkapi kartu identitas lengkap dari angkatan bersenjata yang mempekerjakannya, mereka harus diperlakukan sebagai tahanan perang kalau tertangkap (GCIII Artikel 4.1.4). Namun, apabila seorang kontraktor melakukan pertempuran, kontraktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tentara bayaran, berdasarkan "Protocol I Additional to the Geneva Conventions" 1997 (Protokol I) Artikel 47.c. Kontraktor yang tertangkap sebagai tentara bayaran akan kehilangan haknya atas status tahanan perang. Protokol I tidak ditanda tangani oleh Amerika Serikat, salah satu alasannya adalah bahwa protokol ini tidak akan berlaku untuk "pejuang kemerdekaan".