Cultuurstelsel
Cultuurstelsel (harfiah: Sistem Kultivasi atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai Sistem Budi Daya) yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.
Shengnü
Singapura disebut-sebut menjalani periode serupa.[4] Pada 1983, Perdana Menteri Singapura saat itu, Lee Kuan Yew menuai 'Debat Pernikahan Besar' saat ia mendorong pria Singapura untuk memilih wanita berpendidikan tinggi sebagai istri.[42] Ia menyoroti bahwa sejumlah besar wanita lulusan belum menikah.[43] Beberapa bagian dari populasi, termasuk wanita lulusan, dirancang oleh pandangannya.[43] Selain itu, agensi mak comblang Social Development Unit (SDU)[44] dihimpun untuk mempromosikan sosialisasi di kalangan lulusan wanita dan pria.[45] Dalam Graduate Mothers Scheme (Skema Ibu-ibu Lulusan), Lee juga mengenalkan insentif-insentif seperti rebat pajak, penyekolahan, dan prioritas perubahan bagi ibu-ibu lulusan yang memiliki tiga atau empat anak, dalam pemulihan kampanye keluarga berencana 'Stop-at-Two' (Berhenti di Dua [Anak]) yang melampaui kesuksesan pada 1960an dan 1970an. Pada akhir 1990an, tingkat kelahiran jatuh menjadi lambat saat penerus Lee Goh Chok Tong menarik insektif-insektif tersebut kepada seluruh wanita yang berumah tangga, dan memberikan insektif-insiektif lebih, seperti skema 'baby bonus' (bayi tambahan).[45] Lee mereafirmasi posisi kontroversialnya dalam memoir pribadinya, From Third World to First, "beberapa wanita Singapura yang sangat terdidik tak menikah dan memiliki anak."[4]