Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
Stasiun Produksi Keliling
Stasiun Produksi Keliling (SPK) secara resmi dilepas pada 17 Juli 1982. Peresmian ini dilakukakan oleh Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, bersama Menteri Penerangan, Ali Murtopo, Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film, Sumadi, dan Direktur TVRI, Subrata di halaman Bina Graha. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk melepas keberangkatan mobil-mobil Stasiun Produksi Keliling. Mobil-mobil tersebut akan ditempatkan di provinsi-provinsi yang belum mempunyai studio TVRI. Sebelum dilepas, mobil-mobil SPK ini telah ditinjau peralatan dalamnya oleh, Soeharto.Pada bulan Juli 2000, Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang pendirian Perusahaan Jawatan (Perjan) TVRI. Peraturan Pemerintah ini menyebabkan terjadinya perubahan secara menyeluruh ditubuh TVRI nasional dan Stasiun-stasiun Produksi Keliling (SPK) yang ada di 12 kota. Pada awal tahun 2001, terjadi perubahan struktur organisasi TVRI secara nasional. Status Stasiun Produksi Keliling di hapus. Sebagai penggantinya, nama kota tempat SPK melakukan proses produksi diganti namanya menjadi nama TVRI dan diikuti nama provinsi, seperti TVRI Lampung, TVRI Bandung, TVRI Banjarmasin, dan seterusnya. Namun pada perkembangan selanjutnya, nama-nama kota tersebut diganti lagi menjadi nama provinsi.