Kereta Api Indonesia
PT Kereta Api Indonesia (Persero) (disingkat KAI atau PT KAI) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan undang-undang tersebut secara hukum mengakhiri monopoli PT KAI dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia.[1]
Kereta kecepatan tinggi di Tiongkok
Hampir semua jalur rel berkecepatan tinggi dan kendaraan yang berjalan di atas rel dimiliki dan dioperasikan oleh "China Railway Corporation", perusahaan negara yang sebelumnya dikenal sebagai Kementerian Kereta Api, yang telah mengawasi perkembangan pesat struktur KKT dengan dana murah dari program stimulus ekonomi pemerintah Tiongkok. Laju ekspansi kereta berkecepatan tinggi melambat selama periode tahun 2011 setelah pemecatan Menteri Kereta Api Tiongkok Liu Zhijunkarena korupsi dan sebuah kecelakaan fatal kereta kecepatan tinggi dekat Wenzhou, namun kemudian pulih pada waktu berikutnya. Meskipun sistem secara keseluruhan dianggap berhasil, kekuatiran mengenai keamanan KKT, harga tiket yang tinggi, tingkat penumpang yang rendah, keuangan yang berkesinambungan, dan dampak lingkungan dari kereta berkecepatan tinggi terus ada untuk beberapa proyek.