Proyek lahan gambut satu juta hektar
Proyek lahan gambut satu juta hektar merupakan proyek era Pembangunan Orde Baru yang digagas oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Siswono Yudo Husodo di daerah dominan lahan gambut terutama di Kalimantan Tengah.[1] Proyek tersebut awalnya diluncurkan pada tahun 1995 sebagai bagian dari ambisi pemerintahan Suharto untuk mencapai kembali posisi swasembada beras.[2] Pada 26 Desember 1995 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuan proyek tersebut adalah menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektar lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi.[3] Proyek tersebut dijalankan dengan cara membuat kanal-kanal yang bertujuan membelah kubah gambut.[1]
Hasan Basri Agus
Atas dorongan dan desakan dari pemerintah daerah dan masyarakat, mulai tahun 2015, PT SAS akhirnya bersedia membangun jalan khusus untuk pembangunan jalan khusus dari Sarolangun melalui Muaro Jambi dan dari Muaro jambi ke Kota Jambi. Dan, jalan khusus dimaksud melewati 4 kecamatan, 12 desa, dengan lebar 30 Km. Selama ini, jalan umum sering rusak karena dilalui oleh kendaraan bertonase besar, terutama dari pertambangan batubara, sehingga diharapkan pembangunan jalan ini bisa mengurangi beban di jalan umum, sekaligus membuka akses baru yang nantinya bisa dikembangkan menjadi jalan tol ataupun kereta api. pembangunan jalan khusus ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2016, dan awal tahun 2017 sudah bisa dioperasionalkan.
Pekan Promosi Indonesia Jambi Emas Expo adalah ajang Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka memperkuat dan memperluas percepatan pengembangan sektor Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Ajang ini sangat efektif dan mendapat sambutan yang positif dari berbagai pihak dan masyarakat luas.
Pada 14 Oktober 2014, Provinsi Jambi ditunjuk Kementerian Pertanian menjadi salah satu daerah percontohan ("pilot project") pengembangan pertanian modern program pemerintah pusat yang akan digulirkan pada tahun 2015 mendatang. Pada program ini, pemerintah pusat membiayai dari teknologi hingga peralatan pertanian, sementara Provinsi Jambi harus menyediakan hamparan sawah yang luasnya 100 hektar untuk pengembangan program yang bertujuan meningkatkan kedaulatan pangan nasional ini. Beberapa daerah yang dinilai HBA cocok untuk program tersebut, yaitu, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Akan tetapi, Provinsi Jambi masih akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum menentukan lokasinya.