Kasunanan Surakarta
Berlakunya Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) menyebabkan Surakarta menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta, dengan rajanya Pakubuwana III. Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Kasultanan Yogyakarta, dengan rajanya Sultan Hamengkubuwana I. Keraton dan kota Yogyakarta mulai dibangun pada 1755, dengan pola tata kota yang sama dengan Surakarta yang lebih dulu dibangun. Perjanjian Salatiga 1757 memperkecil wilayah Kasunanan, dengan diberikannya wilayah sebelah utara keraton kepada pihak Pangeran Sambernyawa (Mangkunagara I).
Pasang Surut Dinasti Mataram
7. Dengan dasar perbedaan di Surakarta dan Yogyakarta selanjutnya dalam bulan Agustus 1945 sampai tanggal 16 Juni 1946 yang namanya "Daerah istimewa Surakarta" sebagai bagian dari Republik Indonesia itu memang pernah ada. Daerah Istimewa ini dipimpin dan diperintah bersama.
Pada Oktober 1945, berdiri gerakan Swapraja/anti monarki/anti feodal di Surakarta yang bertujuan untuk membubarkan Mangkunegaran dan Kasunanan.Motifasi dari gerakan anti monarki di Surakarta ternyata menyimpan tujuan lain dari sekadar pembubaran dua monarki di kota Bengawan itu. Dua monarki hendak dibubarkan karena gerakan anti monarki bertujuan untuk merampas tanah tanah Mangkunegaran dan Kasunanan untuk dibagi bagikan kepada rakyat.
Pada tanggal 16 Juni 1946 Daerah Istimewa Surakarta diganti menjadi daerah Karesidenan. Pergantian ini dilakukan karena status Daerah Istimewa dengan gerakan anti monarki menimbulkan kerusuhan, pencullikan serta pembunuhan. Daerah Surakarta menjadi daerah dalam keadaan bahaya.Status ke dua keraton selanjutnya menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.