Pesawat Kepresidenan Indonesia
Pesawat kepresidenan Indonesia adalah pesawat udara khusus yang digunakan oleh Presiden Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia. Pesawat ini dirancang untuk memenuhi persyaratan demi menunjang pelaksanaan tugas kenegaraan Presiden Indonesia.[1] Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan wilayah yang luas memerlukan pesawat khusus untuk menunjang perjalanan udara presiden ke seluruh wilayah Indonesia maupun internasional.
Sejarah lembaga kepresidenan Indonesia
Presiden dan wakil presiden adalah alat perlengkapan negara [pasal 44]; Presiden dan wakil presiden berkedudukan di tempat kedudukan pemerintah [pasal 46 (1)]; Presiden berkedudukan sebagai Kepala negara [pasal 45 (1)]; Wakil presiden membantu presiden dalam melaksanakan kewajibannya [pasal 45 (2)]; Wakil presiden menggantikan Presiden jika presiden tidak mampu melaksanakan kewajibannya [pasal 48]; Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat dan seluruh pertanggung jawaban berada di tangan kabinet [pasal 83 dan 85]; Presiden dan wakil presiden dilarang: (a). rangkap jabatan dengan jabatan apapun baik di dalam ataupun di luar negara, (b). turut serta atau menjadi penanggung perusahaan yang diadakan negara maupun daerah otonom, (c). dan mempunyai piutang atas tanggungan negara [pasal 55 (1), (2), dan (3)]. Larangan (b) dan (c) tetap berlaku selama tiga tahun setelah presiden meletakkan jabatannya [pasal 55 (4)]; Presiden dan wakil presiden maupun mantan presiden dan mantan wakil presiden diadili oleh Mahkamah Agung atas pelanggaran jabatan atau pelanggaran lainnya yang dilakukan dalam masa jabatannya [pasal 106 (1)]; Hal keuangan Presiden dan wakil presiden diatur dengan UU [pasal 54]; Presiden membentuk kabinet [pasal 50 dan 51]; Presiden menyaksikan pelantikan kabinet [pasal 53]; Presiden dan wakil presiden menerima pemberitahuan kabinet mengenai urusan penting [pasal 52 (2)]; Presiden menyaksikan pelantikan anggota DPR [pasal 63]; Presiden mengesahkan pemilihan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR [pasal 62 (1)]; Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan legislatif [pasal 90 (1), 92, 93, dan 94 (3)]; Presiden berhak membubarkan DPR dan memerintahkan pembentukan DPR baru [pasal 84]; Presiden menyaksikan pelantikan anggota Konstituante, dan mengesahkan pemilihan Ketua dan Wakil-wakil ketua Konstituante [pasal 136]; Presiden bertindak secara administratif/protokoler dalam urusan konstitutif [pasal 140 (2)]; Presiden memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Mahkamah Agung atas permintaan sendiri [pasal 79 (4)]; Presiden memberi grasi, amnesti, dan abolisi dengan pertimbangan Mahkamah Agung [pasal 107]; Presiden memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan atas permintaan sendiri [pasal 81 (4)]; Presiden memberi tanda kehormatan menurut UU [pasal 87]; Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik [pasal 123]; Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian internasional atas kuasa UU [pasal 120]; Presiden memegang kekuasaan militer [pasal 127]; Presiden menyatakan perang dengan persetujuan DPR [pasal 128]; Presiden menyatakan keadaan bahaya [pasal 129 (1)].