Permesta
Pada tahun 1960 Pihak Permesta Menyatakan kesediaanya untuk berunding dengan pemerintah pusat. Perundingan pun dilangsungkan Permesta diwakili oleh Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alex Evert Kawilarang serta pemerintah pusat diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Nicolas Bondan. Dari perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan yaitu bahwa pasukan Permesta akan membantu pihak TNI untuk bersama-sama menghadapi pihak Komunis di Jawa. Pada tahun 1961 Pemerintah Pusat melalui Keppres 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi siapa saja yang terlibat PRRI dan Permesta tetapi bukan untuk itu saja bagi anggota DI/TII baik di Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan juga berhak menerimanya.
Uni Soviet
Pada tahun 1987, Mikhail Gorbachev mencoba memperbaiki dan mereformasi ekonomi melalui program perestroika. Kebijakan itu melonggarkan kendali negara atas perusahaan, tetapi tidak diikuti dengan insentif pasar sehingga terjadi penurunan tajam pada hasil produksi. Perekonomian negara yang sudah terpengaruh akibat berkurangnya nilai ekspor minyak pada tahun 1980-an mulai kolaps. Akan tetapi, hampir sebagian besar properti masih dimiliki pemerintah setelah bubarnya Uni Soviet.[12][16] Sejak berakhirnya Perang Dunia II hingga pembubarannya, perekonomian Uni Soviet merupakan yang terbesar kedua di dunia berdasarkan PDB (PPP),[20] meski jika dilihat berdasarkan PDB per kapitanya, Uni Soviet masih berada di bawah negara-negara Barat.[21]