Masyarakat madani
Masyarakat Madani (dalam bahasa Inggris: civil society) dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya.[1] Kata madani sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya civil atau civilized (beradab).[1] Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society, yang berarti masyarakat yang berperadaban.[1] Untuk pertama kali istilah Masyarakat Madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri Malaysia.[2] Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat.[2] Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. [2]
Madrasah di Singapura
Siswa Madrasah mengambil berbagai mata pelajaran agama Islam di samping mata pelajaran utama dan duduk untuk ujian nasional seperti rekan-rekan mereka. Mereka sering dapat dengan mudah dikenali dengan seragam tradisional Melayu khas mereka, termasuk "songkok" untuk anak laki-laki dan "tudung" untuk anak perempuan, kontras dengan sekolah-sekolah nasional yang melarang tutup kepala keagamaan tersebut. Madrasah sangat mengakar dalam sejarah Singapura, dan sebelum kemerdekaan Singapura, telah menikmati "masa keemasan" untuk menjadi pusat pendidikan Islam di wilayah tersebut dengan menghasilkan dan menarik banyak ulama Islam yang terkemuka. Tetapi pada pergantian abad ke-21, muncul laporan dari standar akademik yang menurun dari madrasah, yang menundukkan madrasah untuk berbagai diskusi pada platform nasional untuk tujuan dan relevansinya dalam masyarakat kontemporer. Ada juga harapan baru dari masyarakat Melayu-Muslim yang madrasah harus menyediakan tidak hanya pendidikan agama, tetapi juga keterampilan akademik seperti matematika, sains dan bahasa Inggris. Madrasah dipaksa untuk beradaptasi dan melaksanakan reformasi menyeluruh, terutama dalam menanggapi kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Wajib Belajar. Saat ini, madrasah sebagian besar telah ditingkatkan dan unggul. Namun, tantangan yang berhubungan dengan pendanaan, kurikulum dan metode pengajaran sebagian besar tetap belum terpecahkan.