Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pertama kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusasn Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional.
Birokrasi di Indonesia
Selanjutnya pada tahun 1968 kembali dibentuk "Panitia Koordinasi Efisiensi Aparatur Ekonomi Negara dan Aparatur Pemerintah" yang disebut pula sebagai "Proyek 13" disusul dengan "Keppres Nomor 16 Tahun 1968" yang kemudian disempurnakan dengan "Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1968", "Proyek 13" ini kemudian berganti nama menjadi "Sektor Penyempurnaan dan Penertiban Administrasi Negara" yang lebih dikenal dengan nama "Sektor P' dengan anggota terdiri dari "Lembaga Administrasi Negara" (LAN), "Badan Administrasi Kepegawaian Negara" (BAKN), "Badan Perencanaan Pembangunan Nasional" (Bappenas), Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, serta Departemen Transmigrasi dan Koperasi. yang diketuai oleh Awaloeddin Djamin yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dengan tugas agar dapat menyempurnakan administrasi pemerintahan.