Kongres Partai Buruh Korea ke-6
Kongres ke-6 diikuti oleh 3.062 delegasi dengan hak suara dan 158 tanpa hak suara; meningkat sebanyak 1.349 delegasi penuh dan 137 delegasi tanpa hak suara dari Kongres ke-5.[3] Peningkatan tersebut menunjukkan berkembangnya jumlah keanggotaan.[3] Kongres ke-6 mengundang delegasi asing dengan jumlah yang signifikan: 177 delegasi dari 118 negara.[3] Walau partai komunis dan buruh pada umumnya mengundang partai dari negara lain untuk menghadiri kongres, namun PBK memilih untuk tidak mengundang delegasi asing pada kongres ke-1, ke-2 dan ke-5.[3] Salah satu partai yang diundang pada kongres ini adalah Partai Komunis Tiongkok dan Partai Komunis Uni Soviet.[3] PBK juga mengundang sejumlah partai non-komunis dan organisasi lainnya.[3] Laporan resmi menyatakan 155 organisasi asing dari 105 negara turut serta dalam kongres, dan 22 delegasi lainnya tidak diketahui.[4] Untuk alasan yang tidak jelas, tidak ada delegasi asing yang berbicara di kongres.[4]
Pemilihan umum legislatif Korea Selatan 2016
Tenggat waktu 31 desember 2015 ditetapkan untuk pemekaran untuk mengambil tempat. Meskipun demikian, pada akhir 2015 Majelis Nasional tidak disetujui pemilu yang baru peta. Melihat situasi darurat, Kpu dipaksa untuk memungkinkan kandidat untuk kampanye tanpa menetapkan peta dari konstituen. krisis itu akhirnya dapat diselesaikan pada bulan februari 2016 dengan kesepakatan antara dua partai besar yang memungkinkan pemilu yang baru peta yang akan disahkan oleh Majelis Nasional. Baru mengatur ketentuan menaikkan jumlah kabupaten 246 253, sedangkan penurunan jumlah daftar-terpilih kursi dari 54 ke 47.
Pasca 2013 korea Selatan sabotase plot, lain yang kontroversial putusan Pengadilan Konstitusi ditegakkan pembubaran Partai Progresif Bersatu karena partai dugaan ideologis afinitas untuk Korea Utara. Pembubaran UPP meninggalkan Partai Keadilan sebagai satu-satunya sayap kiri demokrat partai sosialis di Majelis Nasional. The korea Konfederasi Serikat buruh, yang paling berpengaruh demokratis serikat buruh organisasi di Korea yang awalnya mendukung UPP, sekarang didukung Partai Keadilan. Partai Keadilan kandidat dan anggota Majelis yang dianggap memiliki kesamaan pandangan politik sebagai sayap kiri anggota oposisi utama Minjoo Partai, dan banyak suara dari Partai Keadilan bergeser ke Minjoo Partai.