Jerman
Ibukota kemudian disepakati pindah ke Berlin lagi pada tahun 1994 (berdasarkan Akta Berlin/Bonn). Relokasi pemerintahan baru selesai pada tahun 1999.[24] Bonn sendiri mendapatkan status sebagai Bundesstadt (kota federal) karena menjadi tempat beberapa kementrian.[25] Sejak bersatu, Jerman menjadi lebih aktif dalam keanggotaannya di Uni Eropa dan NATO. Jerman mengirim pasukan perdamaian untuk menjaga stabilitas di Balkan dan mengirim pasukan tentara ke Afganistan sebagai usaha meredam pasukan Taliban.[26] Penurunan pasukan ini menjadi kontroversial karena menurut aturan domestik mereka, Jerman mengirim pasukan hanya untuk peran pertahanan.[27] Pada tahun 2005, Angela Merkel menjadi Kanselir Jerman wanita pertama dengan koalisi besar di pemerintahan.[23]
Undang-Undang Berlin-Bonn
Undang-Undang Berlin-Bonn merupakan "Undang-Undang untuk mengimplementasikan resolusi Bundestag Jerman pada tanggal 20 Juni 1991 di penyelesaian Kesatuan Jerman (Berlin / Bonn Act) "mulai berlaku pada tanggal 26 April 1994. Sejauh menyangkut masa depan Bonn, ketentuan-ketentuan berikut dari Undang-undang tersebut adalah penting: "menjaga pembagian kerja permanen dan adil antara ibukota federal Berlin dan kota federal Bonn "dan" memelihara dan mempromosikan fungsi politik di kota federal Bonn dalam bidang politik berikut: Pendidikan dan sains, budaya, penelitian dan teknologi, telekomunikasi Lingkungan dan kesehatan Pangan, pertanian dan kehutanan Kebijakan pembangunan, institusi nasional dan supranasional Pertahanan. " Selain itu, tindakan tersebut menjamin bahwa "secara keseluruhan, proporsi utama pekerjaan di kementerian federal harus tetap tinggal di kota federal Bonn.