Sekolah pintar
Generasi tua menolak dengan alasan tidak paham/sulit/tidak mau belajar, belum semua sekolah difasilitasi koneksi internet atau belum terbiasa dengan sistem e-learning dan e-assessment adalah contoh tantangan dalam membangun konsep sekolah pintar ini. Menurut Marwan & Sweeney, berhasil tidaknya integrasi teknologi pendidikan dalam kegiatan belajar - mengajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu perencanaan strategis, rasa memiliki, sumberdaya yang ada dan pengembangan profesional [3]. Beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam menyikapi penggunaan teknologi yaitu keterbukaan terhadap teknologi, sikap guru, pengetahuan dan ketrampilan, dan waktu dan beban kerja guru. Jika salah satu faktor ini tidak mendukung atau tidak berjalan dengan baik maka berpotensi menghambat integrasi pembelajaran. (Abubakar et al., 2008; Marwan & Sweeney,2010). Selain itu, berhasil atau tidaknya implementasi penggunaan teknologi di sekolah juga berhubungan dengan perencanaan strategis, rasa memiliki, sumberdaya yang ada dan pengembangan profesional. Sebagai contoh, program ‘‘Smart School’‘ di Malaysia perlu waktu untuk diimplementasikan sehubungan dengan proses sosialisasi di kalangan birokrasi dan perencanaan strategis departemen yang bersangkutan (Bajunid, 2008 ). Karakteristik lain yang menentukan suksesnya program Smart School di Malaysia adalah faktor kepala sekolah yang berkualitas (Puteh dan Vicziany, 2004) Kendala utama dalam aplikasi sekolah pintar di Indonesia terletak pada pembangunan dan penyediaan infrastruktur internet. Istilah Digital divide merujuk pada satu istilah yang menggambarkan adanya kesenjangan penggunaan teknologi internet antara si kaya dan si miskin, antara kulit putih dan kaum minoritas (Straubhaar et al, Media Now, 2012:12). Istilah ini juga menciptakan jurang kelas baru – yang terjadi pada masyarakat kelas bawah, yang tidak dapat menikmati akses dan layanan internet. Di seluruh dunia, digital divide dapat dilihat di negara berkembang. Penduduk pedesaan, kelompok minoritas dan kelompok penduduk yang memiliki pendapatan rendah adalah mereka yang paling minim mendapat exposure teknologi ini [4]. Daya jangkauan telepon seluler di Indonesia mencapai 90% dari teritori Indonesia pada tahun 2010 (Jakarta Globe, 6 Januari 2012). Pasar yang potensial ini bisa menjadi jembatan atau penghubung yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan digital. Digital divide di Indonesia dapat dilihat dari terkonsentrasinya penggunaan teknologi berbasis internet di pulau Jawa, terutama di kota-kota besar. Daerah tertinggal atau pulau-pulau yang jauh, sayangnya, belum mendapatkan akses internet. Berdasarkan data 2007, penduduk Indonesia yang memiliki akses internet hanya 2% dari jumlah populasi. Bandingkan misalnya dengan Singapura, yang berada di kisaran 76%.
SMA Negeri 11 Jakarta
SMA Negeri 11 Jakarta pada awalnya adalah sekolah yang berlokasi di Bulungan Jakarta Selatan. Sekitar tahun 1981, SMA 9 dan SMA 11 di Jalan Bulungan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kerap kali terjadi tawuran antar sekolah. Pemerintah Daerah DKI Jakarta mungkin cukup pusing dengan ulah murid-murid kedua SMA ini, maka diputuskanlah untuk menggabungkan kedua SMA yang murid-muridnya kerap tawuran di jalanan itu menjadi sebuah SMA Negeri, yang dikenal dengan SMA Negeri 70.
Saat ini SMAN 9 ditempatkan di Jl. SD Inpres RT 013 RW 04 Kebon Pala
Makasar Jakarta Timur DKI Jakarta(dekat Bandara Halim), dan SMAN 11
berada di Jl. P. Komarudin I, Kompleks Pendidikan, Pulo Gebang, Jakarta
Timur di mana sekolah ini sebelumnya bernama SMA Baru Pulo Gebang yang
berdiri pada 29 Januari 1997
OSIS/MPK di SMA Negeri 11 Jakarta sudah ada sejak tahun 2001. Setiap tahun, diadakan regenerasi untuk pengurus OSIS/MPK selanjutnya. Hingga tahun 2016, sudah ada 15 masa jabatan, yang kini dipegang oleh Agrasetra Lambara Adyaksa periode 2015 -2016.