Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan
Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (English: General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT) adalah suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Berdasarkan mukadimahnya, tujuan perjanjian ini adalah "pengurangan substansial atas tarif dan hambatan perdagangan lainnya dan penghapusan preferensi, berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan." Perjanjian ini dinegosiasikan selama Konferensi Perdagangan dan Ketenagakerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan hasil dari kegagalan negosiasi antarbangsa untuk menciptakan Organisasi Perdagangan Internasional (International Trade Organization atau ITO). GATT ditandatangani oleh 23 negara di Jenewa, Swiss, pada tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948. GATT berlaku hingga penandatanganan Perjanjian Putaran Uruguay oleh 123 negara di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 14 April 1994, yang menetapkan berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization atau WTO) pada tanggal 1 Januari 1995.
Hubungan Indonesia dengan Uni Eropa
Perjanjian Kemitraan Sukarela - Penegakkan Hukum Tata Kelola Perdagangan di bidang Kehutanan ("Forest Law Enforcement, Governance and Trade - Voluntary Partnership Agreement /FLEGT- VPA") merupakan perjanjian kerja sama penanggulangan perdagangan kayu ilegal dan tata kelola hutan yang berkesinambungan. Uni Eropa dan Indonesia menandatangani perjanjian ini pada 30 September 2013 dan berlaku sejak 1 Mei 2014. Indonesia meratifikasi FLEGT VPA dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014 dan melalui Parlemen Uni Eropa pada bulan Maret 2014. Kesepakatan ini sendiri diperoleh setelah melalui proses perundingan yang panjang sejak tahun 2007. Setelah hampir 10 tahun melakukan negosiasi, pada 15 November 2016, perjanjian ini sudah bisa terlaksana secara penuh dengan adanya pengakuan terhadap Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang sudah sesuai dengan legalitas standar Uni Eropa. SLVK sendiri merupakan sistem perdagangan kayu dengan mengutamakan perhatian terhadap prinsip legalitas, pelacakan jejak kayu ("traceability") dan keberlanjutan ("sustainability") yang dalam penyusunannya melibatkan banyak pemangku. Pada hari yang sama, kapal pengiriman yang membawa kayu Indonesia yang bersertifikasi dikirim ke Belgia dan Inggris melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara tropis pertama yang mampu mendapat lisensi produk kayu dibawah FLEGT. Dalam hubungan perdagangan produk kayu, Indonesia merupakan eksportir terbesar ke Uni Eropa. Total perdagangan produk kayu antara Indonesia dengan Uni Eropa mencapai € 485 juta pada tahun 2015.