Kesultanan Kacirebonan
Kesultanan Kacirebonan adalah berdiri pada tahun 1808 sebagai hasil perundingan keluarga besar kesultanan Kanoman dikarenakan telah bertahtanya Sultan Anom V Pangeran Raja Abu Soleh Immamudin yang merupakan adik dari Pangeran Raja Kanoman (putera tertua Sultan Anom IV Pangeran Raja Adipati Muhammad Chaerudin), hasil dari perundingan besar menghasilkan bahwa kesultanan Kanoman dibagi menjadi dua, yaitu kesultanan Kanoman dengan sultannya Sultan Anom V Pangeran Raja Abu Soleh Immamudin dan kesultanan Kacirebonan dengan sultannya adalah Pangeran Raja Kanoman yang diberi gelar Sultan Kacirebonan I Sultan Cerbon Kacirebonan Amirul Mukminin. Pada masa awal menjabat Sultan Kacirebonan I tidak memiliki keraton dia hidup sederhana dengan permaisurinya yaitu Ratu Raja Resminingpuri di Taman Sari Gua Sunyaragi dan selalu menolak uang pensiunan yang diberikan oleh Belanda. Baru setelah dia meninggal pada tahun 1814, dikarenakan putranya yang masih kecil yaitu Pangeran Raja Madenda, Ratu Raja Resminingpuri memutuskan untuk membangun keraton Kacirebonan dan menjadi wali sementara bagi puteranya.
Perang Besar Cirebon
Pada tahun 1792, Residen Cirebon J.L. Umbgrove memandang perlu untuk mengurangi jumlah pangeran dan ratu dengan mengubah fungsi mereka menjadi abdi masyarakat.Kejadian tersebut mirip dengan peristiwa surat pengakuan gelar kesultanan oleh Belanda pada masa Sultan Sepuh IV yaitu Amir Sena Muhammad Jaenudin atau yang dikenal sebagai Sultan Jaenudin II yang bertahta dari 1753 - 1773 (menggantikan Sultan Sepuh III Sultan Raja Jaenudin yang bertahta dari tahun 1723 - 1753) dimana para keluarga kesultanan yang tidak diakui lagi gelarnya diharuskan menjadi abdi masyarakat tanpa tunjangan bulanan, karena hanya mereka yang diakui Belanda yang akhirnya mendapatkan tunjangan bulanan, hal tersebut dilakukan oleh Belanda dengan alasan penghematan agar kekayaan Cirebon tidak habis ditangan kesultanan, namun hal itu hanyalah alasan yang dibuat-buat karena pada masa yang sama Belanda bekerjasama dengan para penguasa swasta kaya (kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Cina) untuk menguasai tanah-tanah di Cirebon dan menerapkan pajak tanah ("landrente") yang tinggi pada masyarakat.