Permesta
Pada tahun 1960 Pihak Permesta Menyatakan kesediaanya untuk berunding dengan pemerintah pusat. Perundingan pun dilangsungkan Permesta diwakili oleh Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alex Evert Kawilarang serta pemerintah pusat diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Nicolas Bondan. Dari perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan yaitu bahwa pasukan Permesta akan membantu pihak TNI untuk bersama-sama menghadapi pihak Komunis di Jawa. Pada tahun 1961 Pemerintah Pusat melalui Keppres 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi siapa saja yang terlibat PRRI dan Permesta tetapi bukan untuk itu saja bagi anggota DI/TII baik di Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan juga berhak menerimanya.
Frits Johannes Tumbelaka
Pada masa pergolakan Permesta di Sulawesi, Tumbelaka berperan penting dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Inisiatifnya diawali pada bulan Oktober tahun 1959, yaitu dengan menghubungi Kolonel Surachman, komandan Divisi Brawidjaja. Tumbelaka selanjutnya secara aktif menghubungi para tokoh Sulawesi Utara yang terlibat pemberontakan tersebut. Pertemuan perundingan diawali 15 Maret 1960 di desa Matungkas, wilayah Tonsea, antara Tumbelaka selaku Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Tengah serta Overste D.J. Somba selaku Panglima KDM-SUT (Permesta), dan berlanjut dengan pertemuan-pertemuan lainnya, hingga akhirnya pada 4 April 1961 terjadi upacara perdamaian di Malenos, Amurang Timur.