E-PR
Kemunculan E-PR tidak bisa dipisahkan dari perkembangan kehumasan itu sendiri. Mulai dari munculnya humas pertama kali yang dicetuskan oleh Bapak Komunikasi Ive Ledbetter, yang mampu menanggulangi krisis industri batu bara di Amerika hingga konsep PR atau humas modern menyebar dengan cepat ke seluruh Amerika dan akhirnya seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Kode etik jurnalistik
Seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru, dan berganti dengan era Reformasi, paradigma dan tatanan dunia pers pun ikut berubah.[4] Pada tahun 1999, lahir Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang ini membebaskan wartawan dalam memilih organisasinya.[4] Dengan Undang-Undang ini, munculah berbagai organisasi wartawan baru.[4] Akibatnya, dengan berlakunya ketentuan ini maka Kode Etik Jurnalistik pun menjadi banyak.[4] Pada tanggal 6 Agustus 1999, sebanyak 25 organisasi wartawan di Bandung melahirkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), yang disahkan Dewan Pers pada 20 Juni 2000.[4] Kemudian pada 14 Maret 2006, sebanyak 29 organisasi pers membuat Kode Etik Jurnalistik baru, yang disahkan pada 24 Maret 2006.[4]