Permesta
Pada tahun 1960 Pihak Permesta Menyatakan kesediaanya untuk berunding dengan pemerintah pusat. Perundingan pun dilangsungkan Permesta diwakili oleh Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alex Evert Kawilarang serta pemerintah pusat diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Nicolas Bondan. Dari perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan yaitu bahwa pasukan Permesta akan membantu pihak TNI untuk bersama-sama menghadapi pihak Komunis di Jawa. Pada tahun 1961 Pemerintah Pusat melalui Keppres 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi siapa saja yang terlibat PRRI dan Permesta tetapi bukan untuk itu saja bagi anggota DI/TII baik di Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan juga berhak menerimanya.
Promagistrat
Seperti halnya hakim, para promagistrator bertanggung jawab atas tindakan mereka saat bertugas dan bertanggung jawab atas tuntutan setelah masa jabatan mereka selesai. Namun, penuntutan akan terjadi pasca facto dan terdapat keengganan untuk menghukum anggota elit. Impunitas adalah aturan umum. Sebagai alternatif, para terdakwa bisa pergi ke pengasingan yang dipaksakan di kota lain untuk menghindari hukuman. Pada tahun 171 SM utusan provinsi Hispania Citerior dan Hispania Ulterior mengajukan keluhan tentang pemerasan terhadap tiga mantan propetoetor di dua provinsi tersebut. Mereka diadili. Pengadilan terhadap salah satu dari mereka ditunda dua kali dan pada sesi ketiga dia dibebaskan. Dua kasus lainnya juga ditunda dan dua orang lainnya pergi ke pengasingan di luar wilayah Romawi sebelum persidangan yang baru. Salah satu dakwaan adalah penilaian yang tidak adil atas gandum yang diterima sebagai upeti. Senat tersebut memutuskan bahwa tidak ada pejabat Romawi yang diizinkan untuk menetapkan harga gandum atau memaksa penduduk setempat untuk menjual kuota 5% yang dipungut dengan harga yang dia inginkan. Senat menunjuk para rekuperator untuk menyelidiki pemerasan dan maladministrasi oleh propraetor dan untuk memulihkan kerusakan bagi penggugat provinsi.[10] Pada tahun 149 SM, Calpurnia mendirikan pengadilan pemulihan properti (quaestio de pecunia repetundis) yang dilembagakan untuk menangani kasus-kasus pemerasan.[11] Lex de rebus repetundis yang disahkan oleh Gayus Gracchus pada tahun 133 SM memindahkan hakim pengadilan ini dari tatanan senator (di mana promagistrat ditarik) ke perintah berkuda. Hal ini merupakan sarana utama di mana para provinsial dapat mengadili mantan gubernur. Jika seorang mantan gubernur dinyatakan bersalah, dia harus mengembalikan dua kali nilai dari apa yang telah disalahgunakan dan menghadapi aib. Namun, penganiayaan semacam itu harus dilakukan di Roma dan sangat sulit bagi provinsial untuk bepergian, serta tinggal di sana. Apalagi masih ada kemungkinan terdakwa meninggalkan Roma supaya lolos dari penuntutan. Verres, yang telah menjadi gubernur di Sisilia antara tahun 73 dan 70 SM, dituntut oleh Cicero ketika dia kembali ke Roma karena telah melakukan maladministrasi, kecurangan dan pemerasan. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk dibebaskan, dia melarikan diri ke Marseilles, di mana dia tinggal dengan uang yang disalahgunakan di Sisilia.[12]