Hak LGBT di Indonesia
Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa, namun hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh, dan bagi umat Islam di kota Palembang, homoseksualitas adalah ilegal di bawah hukum Syariah Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut.[1] Pentingnya harmoni sosial di Indonesia menyebabkan penekanan kepada kewajiban daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak LGBT tergolong sangat rapuh.[2] Namun, komunitas LGBT di Indonesia perlahan-lahan menjadi terus lebih terlihat dan aktif secara politik.
Yudhonegoro
Sesuai dengan adat keraton, sebelum menikah GKR Bendoro harus menjalani upacara langkahan. Dikarenakan ia mendahului kakaknya GKR Hayu untuk menikah. Dalam upacara ini, calon penganti wanita memohon izin dari kakaknya untuk mendahului menikah serta menyerahkan "plangkah" berupa setandan "pisang sanggan" disertai seperangkat baju dan perhiasan wanita untuk kakaknya. Upacara langkahan adalah bagian dari tradisi yang biasa dilakukan di beberapa kebudayaan di Indonesia bila seorang adik mendahului kakaknya dalam pernikahan. Sebelum menikah, calon pengantin pria yang berasal dari luar keraton terlebih dahulu diwisuda menjadi "abdi dalem" (pegawai keraton). Calon pengantin pria Achmad Ubaidillah dianugrahi gelar "Kanjeng Pangeran Haryo" dengan nama Yudonegoro. Penganugerahan gelar ini dilangsungkan dalam upacara wisuda yang dilakukan tiga bulan sebelum upacara pernikahan.. Sementara itu, calon istrinya juga telah menerima gelar dan nama baru yang sebelumnya Gusti Raden Ajeng Nurastuti Wijareni menjadi Gusti Kanjeng Ratu Bendoro.