Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang
Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang (KMBP)[3] dibentuk berdasarkan pemikiran bahwa pada kondisi saat itu mahasiswa Buddhis di kota Palembang sangat terkotak-kotak melalui majelis, aliran, atau perguruan tinggi masing-masing sehingga terbentuklah keinginan untuk membentuk suatu wadah yang dapat mempersatukan mahasiswa-mahasiwa Buddhis di kota palembang agar dapat terjalin komunikasi yang baik. Gagasan bahwa perlunya dibentuk suatu wadah tunggal pemersatu mahasiswa buddhis adalah pada tahun 1981, muncul dari sekelompok mahasiswa buddhis seperti Ir. Sutanto Muliawan, Hambardi, Huta, Himawan, dan beberapa mahasiswa lainnya. Pada mulanya gagasan tersebut tidaklah terlalu dianggap penting, namun seiring berjalannya waktu semakin banyak pihak yang setuju serta mendukung pembentukan wadah ini.
Taman Nasional Kayan Mentarang
Bentuk kolaboratif diwujudkan kedalam sebuah wadah organisasi yang disebut sebagai Dewan Penentu Kebijakan (DPK) TNKM. Keanggotaan DPK TNKM terdiri dari: Bupati Malinau (Ketua merangkap anggota), Bupati Nunukan (Wakil Ketua merangkap anggota), Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA) TNKM (Wakil Ketua merangkap anggota), Ketua Bappeda Kabupaten Malinau (Sekretaris I merangkap anggota), Ketua Bappeda Kabupaten Nunukan (Sekretaris II merangkap anggota), Kepala BKSDA Kalimantan Timur (Bendahara merangkap anggota), dan para anggota lainnya terdiri dari Perwakilan FoMMA (4 orang), Ketua Bappeda Kalimantan Timur, Direktur Konservasi Kawasan PHKA, serta Kepala Sub Direktorat Kawasan Pelestarian Alam PHKA.