Sidang isbat
Sidang isbat Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha diselenggarakan oleh pemerintah sejak tahun 1950 dengan tujuan menetapkan hari pertama Bulan Ramadhan, Syawal, dan tanggal 10 Dzulhijjah. Pada awal penyelenggaraannya, sidang ini hanya sederhana dengan didasarkan fatwa para ulama bahwa negara punya hak untuk menentukan datangnya hari-hari tersebut. Kemudian mulai tahun 1972, Badan Hisab Rukyat (BHR) mulai dibentuk di bawah Kementerian Agama. Di dalamnya terdapat para ahli, ulama dan ahli astronomi, yang tugas intinya memberikan informasi, memberikan data kepada Menteri Agama tentang awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.[3]
Agama di Turki
Konstitusi Republik Turki menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya dan hal ini merupakan salah satu amanat uatama yang mesti dijalankan oleh pemerintah negara Turki. Namun, pada kenyataannya pemerintah Turki terkesan memaksakan beberapa larangan untuk mengekspresikan atau melaksanakan kegiatan praktis keagamaan bagi setiap warga negaranya. Contoh larangan-larangan tersebut adalah aturan yang melarang perempuan menggunakan hijab atau atribut keagamaan lainnya di tempat-tempat umum seperti kantor pemerintahan dan perguruan tinggi.[38] Aturan-aturan ini dibuat dengan alasan bahwa negara Turki menganut paham sekuler sehingga merupakan kewajiban pemerintah untuk menjauhkan urusan negara dan pemerintahan terhadap urusan keagamaan. Meskipun Turki merupakan negara yang berpaham sekuler, tapi konstitusi Republik Turki juga membebaskan setiap warga negaranya untuk memilih kepercayaan, kebebasan beribadah, dan kebebasan menyebarkan informasi keagamaan, Namun, disaat yang sama konstitusi negara yang menyatakan bahwa Turki sebagai negara sekuler juga dapat mebatasi kebebasan-kebebasan beragama tersebut.[39]