Proyek lahan gambut satu juta hektar
Proyek lahan gambut satu juta hektar merupakan proyek era Pembangunan Orde Baru yang digagas oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Siswono Yudo Husodo di daerah dominan lahan gambut terutama di Kalimantan Tengah.[1] Proyek tersebut awalnya diluncurkan pada tahun 1995 sebagai bagian dari ambisi pemerintahan Suharto untuk mencapai kembali posisi swasembada beras.[2] Pada 26 Desember 1995 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuan proyek tersebut adalah menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektar lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi.[3] Proyek tersebut dijalankan dengan cara membuat kanal-kanal yang bertujuan membelah kubah gambut.[1]
Waduk Kedungombo
Pada tahun 1985 pemerintah merencanakan membangun waduk baru di Jawa Tengah untuk PLTA berkekuatan 22,5 Megawatt (MW) dan dapat menampung air untuk kebutuhan 70 Hektare sawah disekitarnya. Pembangunan Waduk Kedungombo ini dibiayai USD 156 juta dari Bank Dunia, USD 25,2 juta dari Bank Exim Jepang, dan APBN, dimulai tahun 1985 sampai dengan tahun 1989. Waduk mulai diairi pada 14 Januari 1989. Cangkupan genangan waduk ini mencapai 6.576 Hektar (Perairan 2.830 Hektar dan Lahan Daratan 3.746 Hektar) dengan menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten, yaitu Sragen, Boyolali, Grobogan. Sebanyak 5.268 keluarga saat itu kehilangan tanahnya akibat pembangunan waduk ini. Waduk ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Soeharto, tanggal 18 Mei 1991. Peristiwa penolakan penggusuran dan pemindahan lokasi permukiman oleh warga karena tanahnya akan dijadikan Waduk Kedungombo karena kecilnya jumlah ganti rugi yang diberikan dikenal dengan Kasus Kedung Ombo