Basuki Rahmat
Dengan terjadinya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh para pemimpin Nasionalis Soekarno dan Mohammad Hatta, Basuki, seperti kebanyakan pemuda lain bergabung ke kelompok milisi yang dipersiapkan untuk membentuk tentara Angkatan Darat Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk, dan di bulan yang sama Basuki mendaftar menjadi anggota TKR di kota Ngawi di provinsi asalnya Jawa Timur. Di sana ia ditempatkan di KODAM VII / Brawijaya (kemudian dikenal sebagai Wilayah Militer V / Brawijaya), komando militer bertanggung jawab atas keamanan provinsi Jawa Timur.
Kontroversi yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama
Pada tanggal 16 Mei 2015, Retno Listyarti, Kepala SMA Negeri 3 Jakarta, dicopot dari jabatannya. Namun ia masih diperbolehkan menjalani tugas sebagai guru PNS. Alasan pencopotannya adalah karena meninggalkan SMA yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengawasi saat pelaksaan UN dan memilih sesi wawancara di televisi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan, Anies Baswedan. Retno dianggap melalaikan kewajibannya.. Retno kemudian mengajukan gugatan ke PTUN dan dimenangkan, namun Basuki Tjahaja Purnama berkeras tidak bisa mengembalikan jabatannya sebagai kepala sekolah. Retno kemudian mengajukan pengunduran diri sebagai guru PNS untuk kemudian pindah ke luar jakarta dan menjadi Dosen PNS di Universitas.
Pada bulan November 2014, Basuki mengeluarkan aturan larangan sepeda motor memasuki Jalan Thamrin hingga Medan Merdeka Barat. Sebagai gantinya, warga DKI Jakarta bisa menikmati layanan bus tingkat gratis, dan disediakan lahan parkir di Carrefour Duta Merlin, IRTI Monas serta lapangan parkir gedung Sarinah. Namun kebijakan ini dikecam. Indonesia Traffic Watch memutuskan menggugat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor karena dianggap bertentangan dengan Pasal 133 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan ini juga dianggap mengenyampingkan kepentingan para pengguna sepeda motor, terutama mereka yang menyandang disabilitas. Pasalnya fasilitas dan infrastruktur bagi penyandang disabilitas ini belum memadai.
Basuki mengalami masalah dengan BPK DKI Jakarta setelah BPK menyatakan adanya masalah dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp191 Miliar. Awalnya ada tudingan markup yang langsung dibantah oleh pihak RS Sumber Waras, bahwa NJOP yang menjadi dasar penilaian tersebut berasal dari penilaian pemerintah, bukan tawaran RS Sumber Waras sendiri Basuki balik menuduh BPK memiliki kepentingan terselubung dan tendensius. Ia lalu membuka tawaran Ketua BPK DKI, Efdinal, di masa lalu terkait penawaran penjualan tanah kepada Pemprov DKI Jakarta. Indonesia Corruption Watch kemudian melaporkan Efdinal ke Mahkamah Kehormatan BPK. Efdinal akhirnya Dicopot dan Dipindah menjadi Staf Fungsional di BPK Pusat Laporan BPK kemudian diteruskan ke KPK, yang kemudian ditanggapi KPK, dengan kesepakatan bulat di antara seluruh komisioner, bahwa kasus ini belum cukup bukti untuk berlanjut menjadi kasus korupsi.