Daftar suku di Tiongkok
Daftar ini merupakan daftar suku di Tiongkok dan merupakan daftar resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah di Beijing. Menurut daftar ini ada 56 suku resmi yang diakui di dalam lingkup Republik Rakyat Tiongkok. Lima di antaranya digolongkan sebagai suku mayoritas dalam hal jumlah, sisanya adalah suku minoritas yang terkonsentrasi di pedalaman Tiongkok. Di dalam daftar ini termasuk pula daftar suku di Tibet dan Taiwan yang menurut pemerintahan di Beijing adalah wilayah sah Republik Rakyat Tiongkok.
Kerusuhan Ürümqi Juli 2009
Pada permulaan abad ke-19, 40 tahun sebagai penaklukan kembali Qing, terdapat sekitar 155.000 Han dan Tionghoa Hui di utara Xinjiang dan sempat lebih dari dua kali lipat dari jumlah Uighur di selatan Xinjiang. Sebuah sensus Xinjiang di bawah kekuasaan Qing pada awal abad ke-19 menyatakan bahwa pembagian etnis pada populasi terdiri dari 30% Han dan 60% Turkic, sementara secara tajam berubah menjadi 6% Han dan 75% Uighur dalam sensus 1953, namun keadaan sama pada demografi era Qing kembali terjadi pada tahun 2000 dimana Han meliputi 40,57% dan Uighur meliputi 45,21%. Profesor Stanley W. Toops menyatakan bahwa kadaan demografi saat ini mirip dengan awal periode Qing di Xinjiang. Di utara Xinjiang, Qing membawa kolonis-kolonis Han, Hui, Uighur, Xibe, dan Kazakh setelah mereka menumpas Mongol Zunghar Oirat di wilayah tersebut, dimana sepertiga populasi Xinjiang meliputi Hui dan Han di bagian utara, sementara sekitar dua per tiga Uighur di Cekungan Tarim, selatan Xinjiang.
Meskipun kebijakan minoritas RRT saat ini, yang berdasarkan pada aksi-aksi afirmatif, menganggap identitas etnis Uighur berbeda dari penduduk Han, beberapa cendekiawan menyatakan bahwa Beijing secara tak resmi menerapkan model satu budaya dan satu bahasa yang berdasarkan pada penduduk mayoritas. Otoritas juga menunda segala aktivitas yang dianggap menimbulkan perpecahan negara. Kebijakan tersebut, selain untuk perbedaan budaya berjangka panjang, terkadang mengakibatkan "gerakan" antara warga negara Uighur dan Han. Di satu sisi, sebagai akibat dari imigrasi Han dan kebijakan pemerintah, kebebasan beragama dan gerakan Uighur menjadi terbatasi, sementara sebagian besar Uighur menganggap bahwa pemerintah telah sengaja merendahkan budaya tradisional dan sejarah mereka. Di sisi lain, beberapa warga Han memandang Uighur menikmati hak-hak istimewa, seperti diijinkan untuk masuk universitas-universitas dan dikecualikan dari kebijakan satu anak, dan sebagai "tempat berlabuhnya aspirasi-aspirasi separatis".