Proyek lahan gambut satu juta hektar
Proyek lahan gambut satu juta hektar merupakan proyek era Pembangunan Orde Baru yang digagas oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Siswono Yudo Husodo di daerah dominan lahan gambut terutama di Kalimantan Tengah.[1] Proyek tersebut awalnya diluncurkan pada tahun 1995 sebagai bagian dari ambisi pemerintahan Suharto untuk mencapai kembali posisi swasembada beras.[2] Pada 26 Desember 1995 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuan proyek tersebut adalah menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektar lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi.[3] Proyek tersebut dijalankan dengan cara membuat kanal-kanal yang bertujuan membelah kubah gambut.[1]
Prakarsa Pengerukan Kedaruratan Jakarta
Pada bulan November 2011 Fauzi Bowo memperkirakan akan ada 3,4 juta ton kubik meter sedimen dan 95.000 kubik meter limbah padat sebagai hasil kerukan dari jalan air dan waduk Untuk pengerukan lumpur, nantinya akan ditiriskan, kemudian dibuang ke kawasan Ancol di pesisir Jakarta Utara menggunakan truk kedap air tertutup menuju tempat pembuangan lumpur Ancol (Ancol Confined Disposal Facility (CDF)). Lumpur ini akan digunakan dalam proyek reklamasi yang sedang berlangsung. Tempat Pembuangan Lumpur Ancol berlokasi di tengah laut di daerah utara Jakarta. Abdul Rahman Rasyid pejabat komunikasi dari Bank Dunia meyakinkan bahwa lokasi Ancol CDF itu tidak akan merusak lingkungan. Fasilitas seluas 120 hektar ini dibangun dengan dinding tanggul dari lapisan bambu, batu, geotekstil, dan pasir. Fasilitas ini diperkirakan dapat menampung 12 juta meter kubik endapan.