Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, English: United Nations, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat.[3] Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB)[4]
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemerintah Republik Federal Yugoslavia, yang didirikan pada 28 April 1992 oleh sisa-sisa republik Yugoslav Montenegro dan Serbia, mengklaim dirinya sendiri sebagai negara penerus sah dari bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia; namun, pada 30 Mei 1992, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 757 diadopsi, yang memberikan sanksi internasional terhadap Republik Federal Yugoslavia karena perannya dalam Peperangan Yugoslavia, dan menyatakan bahwa "klaim dari Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) secara otomatis melanjutkan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa secara umum tak dapat diterima," dan pada 22 September 1992, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/47/1 diadopsi, dimana resolusi tersebut menyatakan bahwa "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) tak bisa secara otomatis meneruskan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa," dan sehingga memutuskan agar "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) harus mengajukan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tak dapat ikut serta dalam pengerjaan Majelis Umum". Republik Federal Yugoslavia menolak penerimaan resolusi tersebut selama beberapa tahun, namun setelah pelengseran Presiden Slobodan Milošević dari jabatannya, negara tersebut mengajukan keanggotaan, dan masuk ke PBB pada 1 November 2000. Pada 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia mengubah nama resminya menjadi Serbia dan Montenegro, setelah adopsi dan penerapan Piagam Konstitusional Serbia dan Montenegro oleh Majelis Republik Federal Yugoslavia.