Sidang isbat
Sidang isbat Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha diselenggarakan oleh pemerintah sejak tahun 1950 dengan tujuan menetapkan hari pertama Bulan Ramadhan, Syawal, dan tanggal 10 Dzulhijjah. Pada awal penyelenggaraannya, sidang ini hanya sederhana dengan didasarkan fatwa para ulama bahwa negara punya hak untuk menentukan datangnya hari-hari tersebut. Kemudian mulai tahun 1972, Badan Hisab Rukyat (BHR) mulai dibentuk di bawah Kementerian Agama. Di dalamnya terdapat para ahli, ulama dan ahli astronomi, yang tugas intinya memberikan informasi, memberikan data kepada Menteri Agama tentang awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.[3]
Muhammad bin Qasim
Setelah penaklukan, Muhammad bin Qasim bertugas membentuk struktur administratif bagi negara Muslim yang stabil yang menggabungkan tanah asing yang baru ditaklukkan, dihuni oleh non-Muslim. Ia mengadopsi kebijakan damai, meminta penerimaan pemerintahan Muslim oleh penduduk pribumi sebagai imbalan atas tidak adanya campur tangan dalam praktik keagamaan mereka, selama penduduk pribumi membayar pajak dan upeti mereka. Sebagai imbalannya, negara memberikan perlindungan kepada non-Muslim dari serangan dan musuh asing. Dia mendirikan hukum Syariat Islam bagi orang-orang di wilayah tersebut; namun, umat Hindu diizinkan untuk memerintah desa mereka dan menyelesaikan perselisihan mereka sesuai dengan hukum mereka sendiri, dan lembaga hierarkis tradisional, termasuk Kepala Desa ("Rais") dan Kepala Suku ("dihqan") dipertahankan. Seorang perwira Muslim yang disebut "amil" ditempatkan dengan pasukan kavaleri untuk mengelola setiap kota secara turun temurun.