Hak LGBT di Indonesia
Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa, namun hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh, dan bagi umat Islam di kota Palembang, homoseksualitas adalah ilegal di bawah hukum Syariah Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut.[1] Pentingnya harmoni sosial di Indonesia menyebabkan penekanan kepada kewajiban daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak LGBT tergolong sangat rapuh.[2] Namun, komunitas LGBT di Indonesia perlahan-lahan menjadi terus lebih terlihat dan aktif secara politik.
Perkawinan sejenis
Perkawinan sejenis disahkan di Jerman pada 1 Oktober 2017. RUU yang mengakui perkawinan dan adopsi bagi pasangan sejenis lolos di Bundestag pada 30 Juni 2017 setelah Kanselir Angela Merkel menyatakan bahwa ia akan mengizinkan parlemen CDU/CSU menggunakan pilihan hati nurani dalam pemungutan suaranya, setelah dibuat wajib untuk koalisi oleh SPD, Hijau, dan FDP. Partai SPD kemudian memaksa pemungutan suara mengenai masalah ini bersama dengan partai-partai oposisi. Beberapa percobaan sebelumnya yang dilakukan oleh partai kecil untuk mengajukan perkawinan sejenis dicegah oleh pemerintahan yang dipimpin oleh CDU/CSU selama beberapa tahun. RUU ini disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier pada 20 Juli dan mulai berlaku 1 Oktober 2017.