Hak LGBT di Indonesia
Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa, namun hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh, dan bagi umat Islam di kota Palembang, homoseksualitas adalah ilegal di bawah hukum Syariah Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut.[1] Pentingnya harmoni sosial di Indonesia menyebabkan penekanan kepada kewajiban daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak LGBT tergolong sangat rapuh.[2] Namun, komunitas LGBT di Indonesia perlahan-lahan menjadi terus lebih terlihat dan aktif secara politik.
Perkawinan sejenis
Pada 25 Juni 2015, menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan larangan perkawinan sejenis, Dinas Catatan Sipil Guerrero mengumumkan bahwa mereka merencanakan upacara perkawinan sejenis bersama pada 10 Juli 2015 dan menandakan harusnya perubahan aturan untuk mengizinkan perkawinan netral-gender, lolos melalui legislatur negara bagian sebelum permulaan resmi. Pendaftar mengumumkan lebih rinci rencana mereka, menyarankan agar cukup memilih kantor pendaftaran saja yang akan ikut serta pada acara perkawinan bersama. Gubernur negara bagian menyuruh pegawai sipil untuk mengakui akta perkawinan sejenis. Pada 10 Juli 2015, 20 pasangan sejenis dinikahkan oleh Gubernur Rogelio Ortega di Acapulco. Pada 13 Januari 2016, kepala Dinas Catatan Sipil Acapulco mengumumkan bahwa segala perkawinan yang berlangsung pada 10 Juli 2015 oleh Gubernur dan istrinya tidak sah karena perkawinan sejenis tidak sah di Guerrero, kecuali apabila pasangan-pasangan tersebut diberikan amparo sebelumnya. Pada 13 Februari 2016, tetapi, Kepala Departemen Catatan Sipil Negara Bagian Guerrero mengumumkan bahwa perkawinan sejenis dapat kawin di yurisdiksi mana pun yang mereka inginkan dan mengkritik Dinas Catatan Sipil Acapulco dan pencatat sipil di seluruh negara bagian yang tidak mengakui pernikahan tersebut. Sejak Maret 2017, setiap munisipalitas di negara bagian Guerrero telah berhenti mengeluarkan akta perkawinan bagi pasangan sejenis.