Asmara Nababan
Pada 7 juni 1993, Presiden Soeharto membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melalui mantan Jaksa Agung Ali Said SH memilih sejumlah orang untuk diangkat menjadi anggota Komnas HAM, salah satunya Asmara Nababan yang dipilih.[2] Tahun 1994 Asmara Nababan medapat tugas ke Aceh untuk membebaskan 11 anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditahan, kemudian pada 1998 Asmara kembali mendatangi aceh, di sana Asmara dan kawan-kawan mengungkap dan membongkar sebuah kuburan massal yang diyakini sebagai korban selama Aceh menjadi Daerah Operasi Militer (DOM, 1989-1998). Hal tersebut memicu ketegangan antara Komnas HAM denga Pemerintah saat itu.[2]
Universitas Sriwijaya
Adib Ubaidillah (Direktur Niaga PT Bukit Asam (Persero)) A. Patra M. Zen (Aktivis YLBHI) Ahmad Irfan (Direktur Utama Bank Bjb) Ahmad S. Natabaya [3] (Mantan Hakim Konstitusi) Ahmad Yulianto Nurmansyah (Praktisi Nasional Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Advokat dan Managing Partner pada Kantor Hukum Nurmansyah & Muzdalifah IP Advocates) [4] Agung Firman Sampurna (Auditoriat Keuangan Negara I ((Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)) Alimarwan Hanan [5] (Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia periode 2001-2004) Amzulian Rifai (Ketua Ombudsman Republik Indonesia) Antasari Azhar (Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)) Armando Mahler (Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia (PTFI), periode 2006-2012) Askolani (Komisaris Bank Mandiri)