Hukum kemanusiaan internasional
Hukum kemanusiaan internasional, hukum humaniter internasional (HHI), yang sering kali juga disebut sebagai hukum konflik bersenjata (English: international humanitarian law), adalah batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya.[1] HHI menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang yang dilindungi, biasanya berarti orang sipil.
Piagam Hak Asasi Manusia Arab
Piagam Hak Asasi Manusia Arab (Arab Charter on Human Rights, ACHR), yang diadopsi oleh Dewan Liga Arab pada 22 Mei 2004, yang menegaskan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB, Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal, Kovenan Hak Asasi Manusia Internasional, dan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam. Piagam tersebut berisi sejumlah HAM tradisional, yang meliputi hak kebebasan dan keamanan, kesetaraan di bawah hukum, perlindungan dari penyiksaan, hak untuk memiliki properti pribadi, kebebasan untuk beribadah, dan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan damai. Piagam tersebut juga mengatur soal pemilihan Komite Pakar HAM beranggotakan tujuh orang untuk mengurusi laporan dari negara-negara.