Asmara Nababan
Pada 7 juni 1993, Presiden Soeharto membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melalui mantan Jaksa Agung Ali Said SH memilih sejumlah orang untuk diangkat menjadi anggota Komnas HAM, salah satunya Asmara Nababan yang dipilih.[2] Tahun 1994 Asmara Nababan medapat tugas ke Aceh untuk membebaskan 11 anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditahan, kemudian pada 1998 Asmara kembali mendatangi aceh, di sana Asmara dan kawan-kawan mengungkap dan membongkar sebuah kuburan massal yang diyakini sebagai korban selama Aceh menjadi Daerah Operasi Militer (DOM, 1989-1998). Hal tersebut memicu ketegangan antara Komnas HAM denga Pemerintah saat itu.[2]
Vincentius Bata da Costa
Polemik tentang masuknya HAM di dalam KUHAP secara gigih diperjuangkan Da Costa dari F-PDI dan berhasil menunda atau menggagalkan pengesahan RUU KUHAP pada tahun 1980. Penundaan itu menjadi berkah karena melalui penundaan tersebut perjuangan memasukan HAM dalam KUHAP berhasil diusulkan oleh Da Costa dan rekan-rekan dari F-PDI. Usulan tersebut baru dibahas kembali pada 1981 dan disahkan pada tahun yang sama sehingga Indonesia pertama kali memiliki KUHAP tingkat Nasional.