Kasunanan Surakarta
Berlakunya Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) menyebabkan Surakarta menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta, dengan rajanya Pakubuwana III. Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Kasultanan Yogyakarta, dengan rajanya Sultan Hamengkubuwana I. Keraton dan kota Yogyakarta mulai dibangun pada 1755, dengan pola tata kota yang sama dengan Surakarta yang lebih dulu dibangun. Perjanjian Salatiga 1757 memperkecil wilayah Kasunanan, dengan diberikannya wilayah sebelah utara keraton kepada pihak Pangeran Sambernyawa (Mangkunagara I).
Pakubuwana XIII
Sri Susuhunan Pakubuwana XIII (Bahasa Jawa: "Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwono XIII", Hanacaraka: ꦱꦩ꧀ꦥꦼꦪꦤ꧀ꦢꦊꦩ꧀​ꦆꦁꦏꦁ​ꦱꦶꦤꦸꦲꦸꦤ꧀​ꦏꦔꦁ​ꦱꦸꦱꦸꦲꦸꦤꦤ꧀​ꦥꦏꦸꦧꦸꦮꦺꦴꦤꦺꦴ XIII) , adalah raja Kasunanan Surakarta yang bertahta sejak tahun 2004. Gelar "Pakubuwana XIII" awalnya diklaim oleh dua pihak, setelah meninggalnya Susuhunan Pakubuwana XII tanpa putra mahkota yang jelas karena ia tidak memiliki ratu yang formal (permaisuri), maka dua putra Pakubuwana XII dari ibu yang berbeda saling mengakui tahta ayahnya. Putra yang tertua, KGPH. Hangabehi, oleh keluarga didaulat sebagai penguasa keraton (istana) dan KGPH. Tejowulan menyatakan keluar dari keraton; dua-duanya mengklaim pemangku tahta yang sah, dan masing-masing menyelenggarakan acara pemakaman ayahnya secara terpisah. Akan tetapi, konsensus keluarga telah mengakui bahwa Hangabehi yang diberi gelar Pakubuwana XIII.