Geografi Jepang
Selain 4 pulau utama, terdapat 3.000 pulau-pulau berukuran lebih kecil, termasuk Okinawa serta pulau-pulau kecil yang berpenghuni atau tidak berpenghuni. Pada tahun 2006, total luas wilayah Jepang adalah 377.923,1km², di antaranya 374.834km² adalah daratan dan 3.091km² perairan. Sekitar 73% wilayah Jepang adalah daerah pegunungan. Total luas wilayah Jepang kira-kira 80% luas Pulau Sumatra, namun lebih besar dari luas wilayah Jerman, Malaysia, Selandia Baru, dan Britania Raya.
Konstitusi Jepang
Konstitusi Jepang, Undang-Undang Negara Jepang atau UU Jepang(Shinjitai: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法,Nihon-Koku Kenpō) adalah dokumen legal pendirian negara Jepang sejak tahun 1947. Konstitusi ini menetapkan pemerintahan berdasarkan sistem parlementer dan menjamin kepastian akan hak-hak dasar warga negara. Berdasarkan ketetapannya, Kaisar Jepang berperan sebagai "simbol Negara dan persatuan rakyat" dan menjalankan peran yang murni seremonial tanpa kedaulatan yang sesungguhnya. Dengan demikian, berbeda dengan raja atau ratu lainnya, Kaisar Jepang secara formal bukanlah kepala negara[1] meskipun ia ditampilkan dan diperlakukan sebaimana layaknya seorang kepala negara. Konstitusi ini, yang disebut juga "Konstitusi Damai(平和憲法,Heiwa-Kenpō)," memiliki karakteristik utama dan terkenal karena tidak memberikan hak untuk memulai perang; yang terdapat pada Pasal 9, dan dalam penjelasan yang lebih ringkas pada ketetapan de jure kedaulatan rakyat yang berhubungan dengan peranan kekaisaran.