Proyek lahan gambut satu juta hektar
Proyek lahan gambut satu juta hektar merupakan proyek era Pembangunan Orde Baru yang digagas oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Siswono Yudo Husodo di daerah dominan lahan gambut terutama di Kalimantan Tengah.[1] Proyek tersebut awalnya diluncurkan pada tahun 1995 sebagai bagian dari ambisi pemerintahan Suharto untuk mencapai kembali posisi swasembada beras.[2] Pada 26 Desember 1995 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuan proyek tersebut adalah menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektar lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi.[3] Proyek tersebut dijalankan dengan cara membuat kanal-kanal yang bertujuan membelah kubah gambut.[1]
Sutarmidji
Mengenai pendidikan gratis yang ia canangkan, mulai akan dilaksanakan pada tahun 2019 dari SD sampai SMA. Kemudian tentang pemekaran Provinsi Kapuas Raya, ia perjuangkan mengingat luasnya daerah Kalbar guna mempercepat pembangunan dan pelayanan publik pada masyarakat. Kemudian, ia juga menyebutkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu membuat skat kanal dan sumur pompa untuk memadamkam api di lahan gambut yang dalamnya —menurut Sutarmidji— mencapai 9 meter dan perlu diguyur air banyak. Sebagai pelengkap, Wasekjen PKB Daniel Johan juga mengharapkan kesejahteraan nasib petani dan nelayan, mendukung proyek rintisan untuk hilirisasi untuk petani, yang diharapkan bisa menguasai dan memiliki industri pangan yang kelak bisa memotong jalur distribusi dan meniadakan peran tengkulak. Diharapkan dengan itulah, daya beli, nilai tambah dan pendapatan petani meningkat yang berdampak positif untuk Kalimantan Barat.