Jalur ABG
Pada masa Orde Baru dibawah kekuasaan Presiden Soeharto, ada sebuah istilah yang lahir dari proses politik dominasi militer dan birokrasi, atau yang disbeut sebagai "Jalur ABG". Jalur ABG ini dimaksudkan oleh rezim Orde Baru sebagai landasan untuk mengelola pemerintahan dengan tiga unsur utama, yaitu; "A" untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, "B" untuk birokrasi, dan "G" untuk Golongan Karya. Ketiga unsur utama itu berperan penting dalam hal pengambilan keputusan politik, menerapkan kebijakan publik, hingga penempatan jabatan publik seseorang, termasuk presiden. Ketiga unsur politik itu menjadi yang paling dominan dalam pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun, sampai seroang pengamat politik bernama Karl D. Jackson mengatakan Indonesia di masa Orde Baru sebagai Bureucratic Polity atau masyarakat birokratik,[1] yang artinya segala keputusan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat harus mendapatkan persetujuan dari birokrat.[2]
Jalur perdagangan
adalah jaringan logistik yang diidentifikasi sebagai rangkaian jalur dan perhentian yang digunakan untuk angkutan kargo komersial. Memungkmencakup jalan arteri jarak jauh, yang selanjutnya dapat terhubung ke jaringan rute transportasi komersial dan non-komersial yang lebih kecil. Di antara jalur-jalur perdagangan, salah satu yang penting adalah Jalur Ambar, yang berfungsi sebagai jaringan yang dapat diandalkan untuk perdagangan jarak jauh. Perdagangan maritim sepanjang Jalur Rempah menjadi menonjol selama Abad Pertengahan, ketika negara-negara menggunakan cara militer untuk menguasai rute yang sangat penting ini. selama Abad Pertengahan, organisasi seperti Liga Hansa ditujukan untuk melindungi kepentingan para pedagang, dan perdagangan menjadi semakin menonjol.