Asmara Nababan
Pada 7 juni 1993, Presiden Soeharto membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melalui mantan Jaksa Agung Ali Said SH memilih sejumlah orang untuk diangkat menjadi anggota Komnas HAM, salah satunya Asmara Nababan yang dipilih.[2] Tahun 1994 Asmara Nababan medapat tugas ke Aceh untuk membebaskan 11 anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditahan, kemudian pada 1998 Asmara kembali mendatangi aceh, di sana Asmara dan kawan-kawan mengungkap dan membongkar sebuah kuburan massal yang diyakini sebagai korban selama Aceh menjadi Daerah Operasi Militer (DOM, 1989-1998). Hal tersebut memicu ketegangan antara Komnas HAM denga Pemerintah saat itu.[2]
Rakutta Sembiring Brahmana
Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946, Rakutta Sembiring Brahmana kemudian dipercaya sebagai pemimpin di wilayah Sumatara bagian Utara, yaitu sebagai Bupati di Kabupaten Karo. Pada tahun 1954 hingga 1960 dirinya kemudian dipindah tugaskan ke daerah Asahan. Di Asahan Rakutta menjabat sebagai Bupati Asahan dan Wali Kota Tanjung Balai dan pernah menjadi Anggota Konstituante RI dan Recidence Biro Urusan Antara Daerah Prov. Sumatra Utara. Kemudian pada tahun 1960-1964 dia kembali dipercaya sebagai Wali kota Pematang Siantar menggantkan Djamaluddin Tambunan.