Sinar Harapan
Pada bulan Januari 1972 ktembali Sinar Harapan berurusan dengan Dewan Kehormatan Pers karena pemberitaan tanggal 31 Desember 1971 dengan judul tulisan “Presiden larang menteri-menteri beri fasilitas pada proyek Mini”. Tanggal 2 Januari 1973 Pangkokamtib mencabut sementara Surat Izin Cetak Sinar Harapan berkaitan dengan pemberitaan RAPBN dengan judul “Anggaran ‘73-’74 Rp. 826 milyard”. Pada tanggal 12 Januari 1973 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Terkait dengan peristiwa “Malari” 1974, kembali sejumlah media dibreidel, termasuk Sinar Harapan. Tanggal 20 Januari 1978 pukul 20.21 Sinar Harapan melalui telepon diperintahkan tidak terbit untuk esok harinya oleh Pendam V Jaya. Hal tersebut kemungkinan karena Sinar Harapan dan beberapa media lain memberitakan kegiatan mahasiswa yang dianggap dapat memanaskan situasi politik. Tanggal 4 Februari 1978 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Dan yang paling memukul adalah pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) oleh pemerintah Soeharto pada pada 9 Oktober 1986 akibat Sinar Harapan memuat head line “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor” yang dimuat oleh Sinar Harapan pada 8 Oktober 1986[1]. Breidel ini mengakibatkan 15 tahun lamanya Sinar Harapan dipaksa tidak boleh terbit.
Duta Masyarakat
Pada era 50-an, menjelang pemilu 1955, Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama (PBNU) mendirikan sebuah surat kabar bernama Duta Masyarakat. Segera setelahnya, surat kabar ini menjadi besar dan menjadi salah satu media cetak yang diperhitungkan di tanah air. Tak heran jika kemudian lahir banyak jurnalis handal, seperti HM Mahbub Djunaidy, HM Said Budairy, dan HM Zain Badjeber. Namun, seiring pergantian rezim, Duta Masyarakat harus tutup.
Hingga akhirnya, di era reformasi tahun 1998, Duta Masyarakat kembali lahir. Kali ini, dengan mengambil lokasi penerbitan di Jawa Timur, Duta Masyarakat diterbitkan dengan sasaran pembaca dari kalangan nahdliyin. Namun dalam perkembangannya, koran ini tidak hanya dibaca oleh kalangan nahdliyin tetapi juga banyak kalangan lainnya yang turut membaca pemberitaan di harian umum tersebut.
Dengan visi menyuarakan hati nurani rakyat, Duta Masyarakat yang kembali hadir untuk memberikan bekal informasi bagi para pembaca. Kali ini, diharapkan mampu menjembatani informasi-informasi yang ada dengan khalayak pembaca. Hal itu dirasakan perlu, mengingat eksistensi koran pada saat itu yang lebih banyak memberikan informasi saja ketimbang nilai di dalamnya. Dengan alasan itulah Harian Umum Duta Masyarakat hadir untuk memberikan berita yang lebih mengacu pada nilai daripada sekadar informasi. Di tengah keberadaan zaman yang semakin terpuruk, Duta Masyarakat diharapkan bisa untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.
Banyak tokoh nasional yang berada dalam jajaran pengurus Duta Masyarakat. Di antaranya berada di jajaran penasehat yaitu: Dr. KH. MA Sahal Mahfudz (Rais Aam Syuriyah PB NU), KH. Mustofa Bisri (Mantan Rais Syuriyah PB NU/Budayawan/Penyair), dan H. Saifullah Yusuf (Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal/Ketua Umum PP GP Ansor/mantan Sekjen DPP PKB). Sebagai pemimpin umum adalah Drs. H. Choirul Anam (Mantan Wartawan MBM Tempo/Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB/Mantan Ketua PW GP Ansor Jatim), pemimpin redaksi: H. Abdullah Zaim (Mantan Wartawan Fakta), redaktur pelaksana: H. Mokhammad Kaiyis (Mantan Wartawan Amanah, Panji Masyarakat), serta didukung awak redaksi yang telah kenyang dengan pengalaman jurnalistik. Sebut saja nama Gatot Susanto (Mantan Redaktur Pelaksana Harian Sore Surabaya Post) yang kini turut menggawangi Duta Masyarakat.