Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
RHA Wiriadinata
Pada tahun 1950-an, Wiriadinata yang saat itu berpangkat Kapten (U) mengikuti Sekolah Para Dasar Angkatan II di Lanud Andir, Bandung. Wiriadinata kemudian diangkat menjadi komandan PGT pertama pada tahun1952 sekaligus merangkap sebagai Komandan Lanud Andir. Ia juga pernah menjadi Panglima Gabungan Pendidikan Paratroops (KOGABDIK PARA) di Lanud Margahayu, Bandung. Wiriadinata terlibat langsung dalam penumpasan berbagai gerakan separatis di Indonesia seperti DI/TII di Jawa Barat dan Sul-Sel, RMS di Maluku dan PRRI/PERMESTA di Sumatera dan Kalimantan. Saat operasi 17 Agustus di Padang tahun 1958, Wiriadinata yang saat itu berpangkat Letkol (U) dipercaya menjadi wakil komandan operasi bersama Letkol (L) John Lie sedangkan pimpinan operasi dipegang oleh Kolonel Inf Ahmad Yani. Berdasarkan Surat keputusan Men/Pangau Nomor : III/PERS/MKS/1963 tanggal 22 Mei 1963, maka pada tanggal 9 April 1963 Komodor (U) RA. Wiriadinata dikukuhkan menjadi Panglima KOPPAU dan menjabat selama 1 tahun, kemudian pada tahun 1964 digantikan oleh Komodor (U) Ramli Sumardi. Setelah itu Wiriadinata diberi jabatan sebagai Irjen Mabes AURI dengan pangkat Marsekal Muda (U) hingga tahun 1967. Pada tahun 1966, Presiden Soekarno menunjuk Wiriadinata sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Letjen (KKO) Ali Sadikin. Duet ini kemudian memimpin Jakarta selama dua periode hingga 1977 yang dikenal sebagai “periode emas” DKI Jakarta. Setelah itu Presiden RI kedua Soeharto mengangkat Wiriadinata sebagai Wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) periode 1978-1983.