Singapura
Singapura memiliki banyak proyek reklamasi tanah dengan tanah diperoleh dari bukit, dasar laut, dan negara tetangga. Hasilnya, daratan Singapura meluas dari 5,815km2 (2,245.2sqmi) pada 1960-an menjadi 704km2 (271.8sqmi) pada hari ini, dan akan meluas lagi hingga 100km2 (38.6sqmi) pada 2030.[47] Proyek ini kadang mengharuskan beberapa pulau kecil digabungkan melalui reklamasi tanah untuk membentuk pulau-pulau besar dan berguna, contohnya Pulau Jurong.
Pemerintah Singapura
Dari pendirian Singapura modern pada 1819 sampai 1826, Singapura dikepalai oleh dua Residen dalam suksesi. Setelah Singapura dimasukkan dalam Negeri-Negeri Selat pada 1826, wilayah tersebut diperintah oleh seorang Gubernur bersama dengan Dewan Legislatif. Dewan Eksekutif Negeri-Negeri Selat dibentuk pada 1877 untuk menasehati Gubernur namun tidak memiliki kekuasaan eksekutif sepenuhnya. Pada 1955, Dewan Menteri dibentuk, dilantik oleh Gubernur atas rekomendasi Pemimpin Dewan. Perbincangan konstitusional antara para perwakilan Majelis Legislatif dan Pejabat Kolonial berlangsung dari 1956 sampai 1958, dan Singapura meraih pemerintahan dalam negeri penuh-nya sendiri pada 1959. Gubernur digantikan oleh Yang di-Pertuan Negara, yang memiliki kuasa untuk melantik orang pada jabatan Perdana Menteri yang sebagian besar mengkomandoi otoritas Majelis, dan Menteri Kabinet lainnya pada dewan Penasehat Perdana Menteri. Pada pemilihan umum 1959, Partai Aksi Rakyat meraih 43 dari 51 kursi dalam Majelis, dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri Singapura pertama. Cabang eksekutif Pemerintah Singapura masih belum diubah setelah Singapura digabung dengan Malaysia pada 1963, dan kemudian kemerdekaan pada 1965. PAR kembali meraih kuasa dalam setiap pemilihan umum dan kemudian membentuk Kabinet sejak 1959. Pemerintah umumnya dipuji karena handal dalam mengurusi ekonomi negara tersebut dan secara garis besar bebas dari korupsi politik. Di sisi lain, pemerintahan dikritik karena menggunakan taktik pemilihan yang tidak adil dan mencederai kebebasan berpendapat.