Hak LGBT di Indonesia
Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa, namun hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh, dan bagi umat Islam di kota Palembang, homoseksualitas adalah ilegal di bawah hukum Syariah Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut.[1] Pentingnya harmoni sosial di Indonesia menyebabkan penekanan kepada kewajiban daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak LGBT tergolong sangat rapuh.[2] Namun, komunitas LGBT di Indonesia perlahan-lahan menjadi terus lebih terlihat dan aktif secara politik.
Gereja Denmark
Namun, pada tanggal 15 Juni 2012 Gereja Denmark memutuskan untuk melaksanakan pernikahan sesama jenis dan tidak hanya sekadar memberkati pernikahan tersebut; oleh karena itu, saat ini Denmark mengakui pernikahan sesama jenis. Di awal tahun 2012, Menteri Kesetaraan Gender, Urusan Gerejawi, dan Kerjasama Nordik, Manu Sareen, mengajukan rancangan undang-undang yang menyetujui pernikahan sesama jenis, kemudian disahkan oleh parlemen pada bulan Juni 2012. Liturgi pernikahan telah dikembangkan dan disampaikan kepada parlemen dari kesebelas uskup yang menyetujui pernikahan sesama jenis di gereja. Manu Sareen dan kebanyakan uskup pada awalnya mengusulkan bahwa pernikahan sesama jenis tersebut tidak dinyatakan sebagai 'pasangan', namun 'teman hidup' ("livsfæller", neologisme Denmark), tetapi kemudian menteri mengubah pikirannya mengenai hal tersebut. Dua organisasi konservatif dalam gereja, Misi Batin dan Misi Lutheran, serta salah satu uskup tetap menentang terhadap pernikahan sesama jenis. Hal tersebut bergantung dari keputusan masing-masing imam apakah akan melaksanakan pernikahan sesama jenis tersebut atau menolak. Pernikahan sesama jenis yang pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Juni.