Sinar Harapan
Pada bulan Januari 1972 ktembali Sinar Harapan berurusan dengan Dewan Kehormatan Pers karena pemberitaan tanggal 31 Desember 1971 dengan judul tulisan “Presiden larang menteri-menteri beri fasilitas pada proyek Mini”. Tanggal 2 Januari 1973 Pangkokamtib mencabut sementara Surat Izin Cetak Sinar Harapan berkaitan dengan pemberitaan RAPBN dengan judul “Anggaran ‘73-’74 Rp. 826 milyard”. Pada tanggal 12 Januari 1973 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Terkait dengan peristiwa “Malari” 1974, kembali sejumlah media dibreidel, termasuk Sinar Harapan. Tanggal 20 Januari 1978 pukul 20.21 Sinar Harapan melalui telepon diperintahkan tidak terbit untuk esok harinya oleh Pendam V Jaya. Hal tersebut kemungkinan karena Sinar Harapan dan beberapa media lain memberitakan kegiatan mahasiswa yang dianggap dapat memanaskan situasi politik. Tanggal 4 Februari 1978 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Dan yang paling memukul adalah pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) oleh pemerintah Soeharto pada pada 9 Oktober 1986 akibat Sinar Harapan memuat head line “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor” yang dimuat oleh Sinar Harapan pada 8 Oktober 1986[1]. Breidel ini mengakibatkan 15 tahun lamanya Sinar Harapan dipaksa tidak boleh terbit.
Budaya Sarawak
Pemerintah Sarawak sangat meyakini pengaruhnya pada media.[45][note 5] Contoh-contoh surat kabar yang berbasis di Sarawak adalah Sin Chew Daily,[61] See Hua Daily News, Borneo Post, dan Utusan Borneo.[62] Pada 1990an, surat-surat kabar besar secara negatif menggambarkan blokade-blokade kayu di Satawak sebagai penghalang pertumbuhan dan pengembangan negara bagian tersebut.[45][note 6] Sarawak Tribune dicekal pada 2006 karena menerbitkan karikatur Nabi Muhammad.[63] Harian tersebut berganti nama menjadi New Sarawak Tribune pada 2010.[64] Pada 2010, Clare Rewcastle Brown, saudari ipar mantan perdana menteri Inggris Gordon Brown, membuat situs web Sarawak Report dan sebuah stasiun radio arus pendek yang berbasis di London bernama Radio Free Sarawak untuk menyediakan berita alternatif dan dipandang bebas dari pengaruh pemerintah Sarawak.[65]