Muhammad bin Tughjul Ikhsyid
Menurut kamus biografi yang dikompilasikan oleh Ibnu Khallikan, Muhammad bin Tughj lahir di Baghdad pada 8 Februari 882, di jalan menuju ke Gerbang Kufah.[1][2] Keluarganya berdarah Turk dari Lembah Farghana di Transoxiana, dan diklaim berdarah ningrat; nama leluhurnya, "Khaqan", adalah sebuah gelar kerajaan Turk.[3][4] Kakek Muhammad, Juff meninggalkan Farghana untuk masuk pelayanan militer dalam pemerintahan Abbasiyyah di Samarra, seperti halnya ayahnya Ibnu Tulun, pendiri dinasti Tuluniyyah.[5][6] Juff dan putranya, ayah Muhammad Tughj, sama-sama melayani Abbasiyyah, namun Tughj masuk pelayanan Tuluniyyah, yang sejak tahun 868 telah menjadi para penguasa otonom Mesir dan Suriah.[5][6] Tughj melayani Tuluniyah sebagai gubernur Tiberias (ibukota distrik Yordania), Aleppo (ibukota distrik Qinnasrin) dan Damaskus (ibukota distrik homonim).[5][6] Ia memainkan peran besar dalam menangkis serangan Qarmatia di Damaskus pada 903; meskipun kalah dalam pertempuran, ia memegang kotanya sendiri melawan suku Qarmatia selama tujuh bulan sampai, dengan kedatangan bala bantuan dari Mesir, suku Qarmatia menarik diri.[7][8] Kemudian, Muhammad bin Tughj menjalani sebagian besar masa mudanya di Syam Tuluniyyah di sisi ayahnya, meraih pengalaman pertamanya dalam administrasi—ia menjabat sebagai sub-gubernur ayahnya di Tiberias—dan perang.[6]
Muhammad bin Tughjul Ikhsyid
Selain itu, pada bulan Oktober, kedua belah pihak mengadakan sebuah perjanjian dalam hal batas-batas proporsal Ikhshidid awal: al-Ikhshid mengetahui kontrol Hamdaniyah atas utara Suriah dan bahkan keputusan untuk mengirim upeti tahunan dalam pertukaran untuk pengakuan seluruh klaim Sayf al-Dawla atas Damaskus. Penguasa Hamdaniyah juga menikahi salah satu putri atau kemenakan al-Ikhshid.[55] Bagi al-Ikhshid, wilayah Aleppo kurang penting ketimbang selatan Suriah dengan Damaskus, yang merupakan gerbang timur Mesir. Karena kawasan tersebut masih berada di bawah kekausaannya, ia lebih mengkehendaki keberadaan negara Hamdaniyah di utara. Penguasa Mesir tersebut menyadari bahwa ia akan sulit mendapatkan dan menguasai utara Suriah dan Silisia, yang secara tradisional lebih terpengaruh oleh Mesopotamia Hulu dan Irak. Dengan meniadakan klaim-klaimnya atas provinsi-provinsi jauh tersebut, tak hanya akan membut Mesir menghabis-habiskan tenaga tentara besar disana, namun emirat Hamdaniyah juga akan memenuhi peran negara penyangga melawan serangan-serangan dari Irak maupun Kekaisaran Bizantium.[56] Meskipun demikian, sepanjang masa pemerintahan al-Ikhshid, dan para penerusnya, hubungan dengan Bizantium sangat bersahabat, karena kurangnya perbatasan umum dan pertikaian umum terhadap Fatimiyah membuat dua negara tersebut tak bertikai.[57] Disamping Sayf al-Dawla berupaya maju lagi ke selatan Suriah tak lama setelah al-Ikhshid wafat, perbatasan disetujui pada 945, dan bahkan memperjelas kedudukan kedua dinasti tersebut, membentuk pembagian batas antara utara Suriah yang dipengaruhi Mesopotamia dan bagian selatan negara tersebut yang dikuasai Mesir sampai Mamluk merebut seluruh kawasan tersebut pada 1260.[54][58]