Sejarah Internet Indonesia
Sejarah internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan & gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana Internet Indonesia pada perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan Internet. Sejak 1988, ada pengguna awal Internet di Indonesia yang memanfaatkan dan untuk mengakses internet.
Dubai
Etisalat, penyedia telekomunikasi milik pemerintah, menjalankan monopoli virtual terhadap layanan komunikasi di Dubai sebelum munculnya perusahaan telekomunikasi lain yang lebih kecil seperti Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC — lebih dikenal sebagai Du) tahun 2006. Internet diperkenalkan di UEA (dan sebelumnya Dubai) tahun 1995. Jaringan terbaru didukung oleh bandwidth 6GB, dengan 50.000 port dialup dan 150.000 broadband. Dubai merumahkan dua dari empat pusat data DNS di negara ini (DXBNIC1, DXBNIC2)[85]. Isi internet diawasi di Dubai. Etisalat menggunakan server proxy untuk menyaring isi internet yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diterapkan negara ini, yang menyediakan informasi mengenai memotong proxy, jaringan berkencan, gay dan lesbian, situs yang merujuk pada kepercayaan Baha'i, dan yang berasal dari Israel. Tambahannya, layanan VoIP seperti Skype yang menjadi tantangan monopoli Etisalat dalam perhubungan internasional juga situs sharing multimedia dan jaringan sosial seperti Flickr, Lastfm, Hi5 dan Orkut diblokir.[86][87] Emirates Media and Internet (divisi dari Etisalat) mencatat pada 2002 bahwa, 76% pengguna internet adalah pria. Sekitar 60% pengguna merupakan bangsa Asia, sementara 25% bangsa Arab. Dubai mengeluarkan Undang-Undang Transaksi dan Perdagangan Elektronik tahun 2002 yang mencakup tanda tangan digital dan pendaftaran elektronik. Undang-undang ini melarang Internet Service Provider (ISP) menutup informasi yang terkumpul di perusahaan penyedia layanan. Kode penal juga berisi beberapa pernyataan; tetapi, tidak menyebutkan kejahatan cyber atau penjagaan data.[88]