Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang
Dalam proses pembentukan oleh para pendiri, munculah gagasan bahwa wadah tersebut haruslah dapat menghimpun seluruh mahasiswa Buddhis di kota Palembang tanpa memandang aliran, majelis, maupun perguruan tinggi. Sejak dari situlah wadah tersebut bersifat independen, dan non-sektarian (netral) dengan pemilihan nama yang dapat mencakup seluruh mahasiswa Buddhis di Palembang maka diberilah nama Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang atau lebih sering disebut KMBP dengan ketua pertama Ir. Sutanto Muliawan M.Eng pada tanggal 27 November 1983. Meskipun telah dicanangkan sejak tahun 1981 namun perealisasian dan persiapan memakan waktu 2 tahun sehingga pada tanggal 19 Juli 1983 dilaksanakan diskusi atau rapat di rumah salah seorang pendiri yaitu Sanjaya mengenai pemantapan KMBP hingga secara resmi dibentuk pada 27 November 1983. Pembentukan dan pelantikan pertama kepengurusan Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang pada saat itu dilaksanakan di Vihara Dharmakirti Palembang, dengan memegang teguh sifat - sifat independen dan netralitas aliran manapun.
Elang Kusnandar
Pada awal reformasi di era pemerintahan B.J. Habibie, muncul wacana untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial, dengan membentuk provinsi - provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk wilayah yang potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran melalui pemekaran wilayah provinsi. Atas dasar itu, pemerintah membentuk provinsi Maluku Utara (dengan Ibukota sementara di Kota Ternate)yang dikukuhkan dengan undang - undang Nomor 46 tahun 1999 tentang pemekaran provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Seiring dengan pemekaran provinsi hingga terbentuk provinsi Maluku Utara, karier politik Elang Kusnandar Prijadikusuma terus meningkat. Ia dipercaya menjadi sekretaris DPW Partai Keadilan Maluku Utara dan pada tahun 2001 Kusnandar di percaya untuk memimpin DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Maluku Utara. Pada pemilu legislatif 2004 terpilih sebagai anggota DPRD provinsi Maluku Utara untuk masa 2004-2009. Pada tahun - tahun itu Kusnandar banyak berkutat dengan kegiatan di legislatif. Bersama partainya, Kusnandar banyak mewarnai kebijakan di tingkat provinsi yang mencoba bangkit dari keterpurukan akibat konflik SARA yang pernah melanda daerah itu. Amanah yang diberikan Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Maluku Utara kepadanya, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai Ketua DPW PKS, diemban Kusnandar dengan baik. Karena kepercayaan kader - kader PKS kepadanya tersebut, Kusnandar terpilih sebagai ketua MPW PKS Maluku Utara tahun 2004-2009.