Hukum kemanusiaan internasional
Hukum kemanusiaan internasional, hukum humaniter internasional (HHI), yang sering kali juga disebut sebagai hukum konflik bersenjata (English: international humanitarian law), adalah batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya.[1] HHI menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang yang dilindungi, biasanya berarti orang sipil.
Sejarah hukum Uni Eropa
Perjanjian Amsterdam melangkah lebih jauh dengan meningkatkan rasa hormat terhadap manusia atas hak pada status salah satu prinsip umum yang mendasari Uni Eropa (sekarang Pasal 6(1) dulu Pasal F(1)). perkara pertama Pengadilan memanfaatkan hak asasi manusia adalah perkara "Stauder v Ulm". Secara singkat, ECJ melindungi hak privasi (perkara "National Panasonic (UK) v Commission"), hak atas proses hukum yang sah, hak mendapatkan privasi dalam hubungan antara penasehat hukum dan klien-nya (perkara "Australian Mining and Smelting Europe Ltd v Commission"), serta hak-hak beragama (perkara "Prais v Council"), bahkan menjunjung hak-hak ini di dalam hukum pidana, yaitu suatu area yang pada prinsipnya tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum Komunitas (perkara "R v Kirk"). Konferensi Antarpemerintahan (IGC) di Nice pada Desember 2000 memiliki sejumlah dampak penting di bidang hak asasi manusia di tingkat Uni Eropa. Pada tanggal 7 Desember 2000, Piagam Hak Asasi Uni Eropa diproklamasikan oleh Presiden Parlemen Eropa, Dewan Eropa dan Komisi. Tujuannya adalah mendorong warga Uni Eropa supaya mengidentifikasi dengan menetapkan nilai-nilai umum yang dilindungi dan diakui, serta memperjelas ketentuan TEU Pasal 6(2) yang menghormati hak asasi manusia sebagai prinsip dasar hukum Uni Eropa. Piagam tersebut menetapkan hak-hak sipil dan politik yang berasal dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), tradisi konstitusional umum bagi negara-negara anggota, atas hak warga negara yang tercantum dalam Perjanjian Komunitas, serta hak ekonomi dan sosial yang diilhami oleh Piagam Sosial Majelis Eropa, Piagam Hak Asasi Sosial Uni Eropa, serta legislasi yang berasal dari Komunitas. Komisi meminta Piagam tersebut dimasukkan dalam traktat-traktat Perjanjian pada waktunya, supaya diberikan pengaruh hukum yang wajib, dengan mengubah TEU Pasal 6(2) dalam prosesnya. Perjanjian Amsterdam juga memberikan substansi lebih lanjut pada Perjanjian Uni Eropa (TEU) Pasal 7. Selain itu Perjanjian Amsterdam juga menambahkan bahwa ECJ memiliki yurisdiksi, sesuai dengan TEU Pasal 46, hanya bagi perselisihan mengenai ketentuan prosedural yang berdasarkan TEU Pasal 7, dan bukan untuk putusan atau justifikasi kelayakan setiap keputusan yang diambil berdasarkan ketentuan ini.