Republik Rakyat Tiongkok
Republik Rakyat Tiongkok (simplified Chinese:中华人民共和国; traditional Chinese:中華人民共和國; pinyin:Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó; Pe̍h-ōe-jī:Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok, disingkat RRT, China atau Tiongkok; literal: Republik Rakyat Tionghoa) adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribukota di Beijing[1] Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar 1,35 milyar jiwa) dan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ke-4 terbesar di dunia.[2] Negara ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, dan sejak saat itu dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok (PKT).[3] Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.
Kontroversi dana kampanye Amerika Serikat 1996
Selama ini, hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok sering memanas karena dipimpin oleh presiden dari Partai Republik. Sejak demonstrasi aktivis mahasiswa di Lapangan Tiannamen, Tiongkok, pada tahun 1989, yang menewaskan 7.000 aktivis mahasiswa, Amerika Serikat menjatuhkan hukuman kepada Tiongkok berupa sanksi dagang dan politik. Namun, sejak Clinton menjabat sebagai presiden pada 1993, AS memperbaiki hubungan internasionalnya dengan Tiongkok melalui pencabutan sanksi tersebut. Tidak mengherankan, apabila setelah lebih dari 215 tahun, baru kali ini AS mampu membuka hubungan dengan Tiongkok. Bahkan, kemenangan Partai Demokrat di pemilu 1993 dengan mengusung Clinton dan Al Gore, tidak terlepas dari intervensi Tiongkok melalui para pengusaha "kelas paus dan hiu", baik pengusaha asli Tiongkok itu sendiri maupun pengusaha keturunan Tionghoa di luar Tiongkok, termasuk James Riady.