Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
Tugu Pahlawan Tak Dikenal
Pada sebuah prasasti di sekitar tugu yang ada saat ini tertera: tugu ini dibangun untuk mengenang perlawanan para pahlawan yang namanya tak bisa dikenali, yang menjadi korban dalam pergolakan yang terjadi pada Juni 1908 dalam menentang diberlakukannya sistem pajak oleh Belanda. Namun, monumen ini sebetulnya dibangun sewaktu pemerintah Soekarno untuk memperingati kemenangan tentara pusat dalam menundukkan PRRI di Minangkabau. PRRI merupakan sebuah gerakan yang menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas. Namun, gerakan ini justru dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh Soekarno sehingga diganjar dengan serangkaian operasi militer (pengerahan pasukan militer sewaktu PRRI ini merupakan yang terbesar yang pernah tercatat di dalam sejarah militer Indonesia). Dengan demikian, menurut sejarawan Suryadi Sunuri, monumen ini tak lain adalah "lambang penaklukan tentara pusat terhadap orang Minang". Keberadaan monumen ini terus dipertahankan sampai sekarang karena militer Indonesia memegang peran kuat di Sumatera Barat setelah PRRI berakhir, "dan tentu saja selama Orde Baru, tidak ada yang berani mencongkel-congkel monumen ini, tempat dilekatkannya lambang supremasi (tentara) pusat di Minangkabau".