Konstantinopel
Sekurang-kurangnya sejak abad ke-10, kota ini umum disebut Istanbul yang berasal dari kata Yunani Istimbolin, artinya "dalam kota" atau "ke kota". Setelah ditaklukkan oleh kaum Utsmaniyah pada 1453, nama resmi Konstantinopel dipertahankan dalam dokumen-dokumen resmi dan cetakan mata uang logam. Ketika Republik Turki didirikan, pemerintah Turki secara resmi berkeberatan atas penggunaan nama itu, dan meminta agar diganti dengan nama yang lebih umum, yakni Istanbul.[2][3][4] Penggantian nama tersebut diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Pos Turki, sebagai bagian dari reformasi nasional Atatürk.[5][6] Istanbul berasal dari kata Stambol, yakni sebutan untuk Konstantinopel yang digunakan kaum Yunani dan Slavia dalam percakapan sehari-hari (Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Nama-nama Istanbul).
Patriark Ekumenis Konstantinopel
Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pemerintah-pemerintah negara lain sudah lama memprotes syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah Turki atas Patriark Ekumenis tersebut.[6] Sebagai contoh, status ekumenis yang dikenakan padanya dalam Ortodoksi Timur, dan diakui oleh pemerintah Ottoman, kerap menjadi sumber kontroversi di Republik Turki yang, menurut undang-undang kaum minoritas keagamaan, secara resmi mengakui dia hanya sebagai "Patriark Fener" (Fener adalah distrik di Istanbul tempat kantor pusat patriarkat). Penyitaan properti Gereja dan penutupan Sekolah Teologi Ortodoks di Halki juga disinggung oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia. Meskipun demikian, pada tahun 2004, setelah usaha selama 80 tahun, Patriark Bartolomeus berhasil mengganti komposisi keanggotaan Sinode Tetap Para Uskup Metropolitan di Konstantinopel yang berjumlah 12 orang itu sehingga dapat pula mencakup enam orang uskup dari luar Turki. Dia juga menggelar pertemuan seluruh uskup dalam wilayah yurisdiksinya dua kali setahun di Konstantinopel.