Hukum kemanusiaan internasional
Hukum kemanusiaan internasional, hukum humaniter internasional (HHI), yang sering kali juga disebut sebagai hukum konflik bersenjata (English: international humanitarian law), adalah batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya.[1] HHI menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang yang dilindungi, biasanya berarti orang sipil.
Komisi Eropa untuk Bantuan Kemanusiaan
Sebelumnya, bantuan didasarkan secara default pada Pasal 179 dalam Perjanjian EC (kebijakan pengembangan). Semula kebijakan ini merupakan bagian dari portofolio Komisioner Pengembangan, yang pertama adalah Louis Michel dan berikutnya Karel de Gucht selama Komisi Barroso I. Sejak Perjanjian Lisabon diperkenalkan, untuk pertama kalinya bantuan kemanusiaan menjadi kebijakan tersendiri dalam Perjanjian Uni Eropa.
Seperti dijelaskan dalam pasal 214, operasi UE di bidang bantuan kemanusiaan ditujukan untuk menyediakan bantuan dan dukungan khusus bagi warga di negara pihak ketiga yang menjadi korban bencana alam atau bencana akibat manusia. Pasal 214 juga menegaskan kembali prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan, dengan mengacu pada hukum internasional, dan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, netralitas, serta nondiskriminasi.