Hukum kemanusiaan internasional
Hukum kemanusiaan internasional, hukum humaniter internasional (HHI), yang sering kali juga disebut sebagai hukum konflik bersenjata (English: international humanitarian law), adalah batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya.[1] HHI menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang yang dilindungi, biasanya berarti orang sipil.
Hukum pidana internasional
Hukum pidana internasional merupakan bagian dari aturan internasional yang dirancang untuk melarangan kategori kejahatan tertentu. Hukum pidana internasional juda dapat dikatakan sebagai hukum pidana nasional yang memiliki aspek internasional. Hukum pidana internasional pada hakikatnya diberlakukan pada hukum antar bangsa tanpa mengkesampingkan prinsip-prinsip internasional.
Tuntutan internasional perihal kejahatan perang menutut antar bangsa memberlakukan hukum yang mengatur seperangkat aturan tentang larangan-larangan kategori kejahatan tertentu. Hukum pidana internasional diberlakukan karena adanya banyak kejahatan perang yang dikejam oleh negara internasional salah satunya kejahatan genosida pada tahun 1981 terhadap pimpinan Jerman dan Turki yang melakukan pembersihan etnis minoritas Armenia, pembantaian Suku Kurdi di Turki, pembantaian oleh nazi Jerman. Melihat banyaknya pelanggaran-pelanggar berat tersebut membuat antar negara membentuk hukum internasional. Hukum internasional semakin sempurna setelah ditandatanganinya statuta Roma untuk membentuk mahkamah pidana internasional yaitu sebuah pengadilan terhadap tindak kejahatan paling berat seperti agresi genosida yaitu kejatahatan terhadap kemanusiaan serta berbagai bentuk kejahatan perang lainnya yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat.