Sinar Harapan
Pada bulan Januari 1972 ktembali Sinar Harapan berurusan dengan Dewan Kehormatan Pers karena pemberitaan tanggal 31 Desember 1971 dengan judul tulisan “Presiden larang menteri-menteri beri fasilitas pada proyek Mini”. Tanggal 2 Januari 1973 Pangkokamtib mencabut sementara Surat Izin Cetak Sinar Harapan berkaitan dengan pemberitaan RAPBN dengan judul “Anggaran ‘73-’74 Rp. 826 milyard”. Pada tanggal 12 Januari 1973 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Terkait dengan peristiwa “Malari” 1974, kembali sejumlah media dibreidel, termasuk Sinar Harapan. Tanggal 20 Januari 1978 pukul 20.21 Sinar Harapan melalui telepon diperintahkan tidak terbit untuk esok harinya oleh Pendam V Jaya. Hal tersebut kemungkinan karena Sinar Harapan dan beberapa media lain memberitakan kegiatan mahasiswa yang dianggap dapat memanaskan situasi politik. Tanggal 4 Februari 1978 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Dan yang paling memukul adalah pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) oleh pemerintah Soeharto pada pada 9 Oktober 1986 akibat Sinar Harapan memuat head line “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor” yang dimuat oleh Sinar Harapan pada 8 Oktober 1986[1]. Breidel ini mengakibatkan 15 tahun lamanya Sinar Harapan dipaksa tidak boleh terbit.
Sin Po
Salah satu surat kabar terkemuka milik seorang Tionghoa di Indonesia yang bersimpati kepada Tiongkok. Mula-mula terbit sebagai mingguan pada tanggal 1 Oktober 1910 dan kemudian diubah menjadi harian sejak tanggal 1 April 1912. Sin Po edisi bahasa Indonesia, tempat Tan Tek Ho bekerja setelah mendapat pendidikan di Kay Lam Hak Tong dan kembali ke Jawa. Kemudian Tan menerbitkan majalah sendiri. Surat kabar yang terbit di Jakarta ini, mula-mula dipimpin oleh Lauw Giok Lan, yang menjadi pemimpin redaksi. Pada waktu yang sama ia juga memimpin surat kabar Perniagaan. Sejak tahun 1925 sampai tahun 1947, pemimpin redaksi Sin Po dijabat oleh Kwee Kek Beng, wartawan terkemuka yang meninggal di Jakarta pada bulan Mei 1979. Sesudah diproklamasikan Republik Tiongkok pada tahun 1912, Sin Po menyuarakan nasionalisme Daratan Tiongkok. Selama 20 tahun surat kabar ini mencerminkan haluan politik sebagian masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda pada masa penjajahan Belanda. Surat kabar ini berpendirian bahwa masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda harus mempertahankan kewarganegaraan asalnya dan menolak ikut serta dalam percaturan politik kolonial Belanda.