Traktat Stettin (1630)
Setelah Kapitalisasi Franzburg pada tahun 1627, Kadipaten Pommern diduduki oleh pasukan Ferdinand II, Kaisar Romawi Suci, di bawah komando Albrecht von Wallenstein.[8] Intervensi Swedia dalam Perang Tiga Puluh Tahun dimulai dengan dukungan militer aktif Stralsund,[9] di mana sebuah pelabuhan Hanseatik Pommern yang sejak Pertempuran Stralsund berhasil melawan pendudukan kekaisaran dengan dukungan Denmark dan Swedia.[10] Swedia dan Stralsund menyimpulkan sebuah aliansi yang dijadwalkan selama dua puluh tahun.[11] Kampanye Denmark di Pommern dan bagian lain dari Kekaisaran Romawi Suci berakhir dengan Pertempuran Wolgast pada tahun 1628 dan Perjanjian Lübeck berikutnya pada tahun 1629.[9] Seluruh wilayah Jerman Utara diduduki oleh pasukan kaisar dan Liga Katolik, kecuali Stralsund.[12] Pada tahun 1629, kaisar memprakarsai pengkatolikan kembali wilayah-wilayah Protestan ini dengan menerbitkan Dekrit Restitusi.[13]
Perang Tiga Puluh Tahun
Kekaisaran Romawi Suci adalah sebuah konfederasi yang berkisar 1.000 negara otonom atau semi otonomi di Jerman. Negara-negara ini membentang dari dari Habsburg Austria hingga Hamburg, Lübeck, dan kota-kota kekaisaran bebas lainnya di utara, serta wilayah-wilayah yang lebih kecil yang berada tidak lebih dari beberapa kilometer persegi, yang dijalankan oleh para uskup. Negara bagian Swabia di wilayah Jerman barat daya, misalnya, terbagi menjadi 68 penguasa sekuler, 40 negara gerejawi dan 32 kota kekaisaran bebas. Faktor geografis mempersulit kehidupan politik negara-negara Jerman. Oberpfalz yang terbentang antara Bohemia dan Bavaria menganut ajaran Lutheran, sedangkan Rheinland-Pfalz sebagian besar menganut ajaran Kalvinis. Sejak tahun 1356, ketika hukum konstitusional Kekaisaran Romawi Suci telah didirikan, tujuh elektor (4 elektor panglima dan 3 uskup agung) memilih setiap kaisar Romawi Suci yang baru. Dewan Imperial memutuskan hal-hal penting bagi kekaisaran. Kekaisaran Romawi Suci, yang pernah menjadi kekuatan paling kuat di Eropa, telah dilemahkan akibat peperangannya dengan kepausan di abad ke-13. Namun, beberapa negara kekaisaran menawarkan keseimbangan antara keinginan atas sosok berwibawa yang bisa menjaga hukum dan ketertiban, serta kemerdekaan politik mereka yang terus berlanjut.