Daftar ibu kota provinsi di Indonesia
Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik[1] yang memiliki 34 ibu kota provinsi. Meskipun frasa ibu kota menggunakan kata kota, pada kenyataannya, tidak semua ibu kota provinsi di Indonesia berupa kota. Hal ini terjadi pada ibu kota negara, Jakarta,[2] yang menjadi ibu kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)[3] dan juga merupakan Provinsi DKI Jakarta itu sendiri. Selain itu, ibu kota provinsi yang bukan merupakan kota terdapat pula di beberapa provinsi lainnya, yaitu Sulawesi Barat dan Papua Barat yang beribukotakan kabupaten,[4][5] Kalimantan Utara yang beribukotakan kecamatan,[6] dan Maluku Utara yang beribukotakan kelurahan.[7]
Pemindahan ibukota Republik Indonesia
"Dengan diam-diam, tanpa bernapas sedikit pun, kami menyusup ke gerbong. Orang-orang NICA menyangka gerbong itu kosong," kata Soekarno menggambarkan ketegangan saat itu. "Seandainya kami ketahuan, seluruh negara dapat dihancurkan dengan satu granat. Dan kami sesungguhnya tidak berhenti berpikir apakah pekerjaan itu akan berlangsung dengan aman. Sudah tentu tidak. Tetapi republik dilahirkan dengan risiko. Setiap gerakan revolusioner menghendaki keberanian."
Maka tanggal 4 Januari 1946 dini hari, kereta api tersebut membawa Bung Karno dan rombongan ke Yogyakarta di malam buta. Semua penumpang diliputi ketegangan. Alhamdulillah rombongan tersebut berhasil mencapai kota Yogyakarta dengan selamat. Pengelolaan dan pengendalian keamanan kota Jakarta selanjutnya diserahkan kepada Panglima Divisi Siliwangi, Letnan Kolonel Daan Jahja, yang merangkap sebagai Gubernur Militer Kota Jakarta.
Setiba di Stasiun Tugu, rombongan dijemput langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Sri Pakualam VIII, Panglima TKR Jenderal Soedirman, para pejabat tinggi negara yang sudah lebih dahulu berada di Yogyakarta dan segenap rakyat kawula Yogyakarta. Mereka berarak-arakan menuju Gedung Agung melewati Jalan Malioboro. Kegiatan roda pemerintahan harus segera berjalan. Hal ini akan lebih mudah dilakukan di Yogyakarta karena tata pemerintahan di Yogyakarta saat itu telah terkoordinasi dan tertata dengan rapi. Hal ini belum tentu bisa dilakukan di daerah lain karena saat itu kondisi di daerah lain belum sebaik dan seaman situasi kota Yogyakarta.