Konstitusi Kekaisaran Jerman
Konstitusi tersebut memiliki judul dalam bahasa Jerman yang sama dengan penerusnya, Konstitusi Weimar (juga juga dikenal dengan nama "Konstitusi Reich Jerman"). Konstitusi Weimar ditetapkan pada tahun 1919 pada saat pembentukan Republik Weimar.
Konstitusi Jepang
Konstitusi Jepang, Undang-Undang Negara Jepang atau UU Jepang(Shinjitai: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法,Nihon-Koku Kenpō) adalah dokumen legal pendirian negara Jepang sejak tahun 1947. Konstitusi ini menetapkan pemerintahan berdasarkan sistem parlementer dan menjamin kepastian akan hak-hak dasar warga negara. Berdasarkan ketetapannya, Kaisar Jepang berperan sebagai "simbol Negara dan persatuan rakyat" dan menjalankan peran yang murni seremonial tanpa kedaulatan yang sesungguhnya. Dengan demikian, berbeda dengan raja atau ratu lainnya, Kaisar Jepang secara formal bukanlah kepala negara[1] meskipun ia ditampilkan dan diperlakukan sebaimana layaknya seorang kepala negara. Konstitusi ini, yang disebut juga "Konstitusi Damai(平和憲法,Heiwa-Kenpō)," memiliki karakteristik utama dan terkenal karena tidak memberikan hak untuk memulai perang; yang terdapat pada Pasal 9, dan dalam penjelasan yang lebih ringkas pada ketetapan de jure kedaulatan rakyat yang berhubungan dengan peranan kekaisaran.