Kode etik jurnalistik
Kode Etik Jurnalistik yang lahir pada 14 Maret 2006, oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/ III/2006 tanggal 24 Maret 2006, misalnya, sedikitnya mengandung empat asas, yaitu:[4]
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
Pengurus Daerah di seluruh Indonesia saat ini terdiri dari 12 DPD, diketuai oleh Seorang Ketua yang dipilih setiap 4 tahun sekali melalui Musyawarah Daerah.
Dewan Penilai (DP) adalah Badan Organisasi yang mengawasi kepatuhan profesi dan praktek penilaian anggota MAPPI terhadap Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia. Untuk pertama kalinya Dewan Penilai terbentuk pada Musyawarah Nasional MAPPI 2001, dan selanjutnya Anggota Dewan Penilai dipilih langsung dalam Musyawarah Nasional MAPPI. Pengurus DP Periode 2016 - 2020 terdiri dari 9 orang, yaitu : Ir. Setiawan, MAPPI (Cert) (Ketua), Ir. Abdullah Fitriantoro, M.Sc., MAPPI (Cert), Ir. Pung Saifullah Zulkarnain,M.Ec. Dev., MAPPI (Cert), Dewi Smaragdina Pramudji, SE., MAPPI (Cert), Ir. Toto Suharto, M.Sc., MAPPI (Cert), Agustinus P.Tamba, SE., MAPPI (Cert), T.Fardly Noeshran, SIP, S.Sos, SH, MH., MAPPI (Cert), Drs. Toha Abidin, Ak., C.A., M.Sc., PMV., MAPPI (Cert), dan Drs. Deden Irawan S, SCV., MAPPI (Cert).