Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
Legiun Veteran Republik Indonesia
Tanggal 22 Desember 1956 - 2 Januari 1957 di Decca Park, Jakarta, dihadiri oleh 2300 Veteran dari seluruh Indonesia, mewakili lebih dari sejuta Veteran yang aktif bertempur di seluruh wilayah Indonesia memperjuangkan Kemerdekaan RI antara tahun 1945-1949. Semua organisasi bekas pejuang bersenjata di seluruh Indonesia yang ikut kongres, sepakat melebur dari dalam satu organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)
Tanggal 2 April 1957 Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 103 tahun 1957 Tentang "Legiun Veteran" yang menetapkan : Terhitung mulai 1 Januari 1957 mengesahkan pembentukan Legiun Veteran Republik Indoesia dan mengakui sebagai satu-satunya badan yang mewakili kaum Veteran dalam hubungan dengan instanasi-instansi Pemerintah dan organisasi-organisasi Veteran Internasional. Selain itu dianugerahkan pula Panji-panji Kehormatan Veteran RI "Karya Dharma", dan ditetapkan Kode Kohormatan Veteran RI "Panca Marga".
Dibentuk Badan Pekerja Pusat (BPP) LVRI periode 1957 - 1959 dipimpin Letkol R. Pirngadi.
Pada bulan Mei 1959 dibentuk Dewan Pleno LVRI, BPP LVRI dipimpin oleh Kol. Sambas Atmadinata.
LVRI menjadi anggota the World Veterans Federation. Tahun 1965 BPP LVRI dipimpin Letjen.TNI Kartakusuma.
Undang-undang Veteran No. 15 tahun 1965 dicabut dan ditetapkan Undang-undang No. 7 tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1967. AD/ART LVRI diusulkan Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Psl. 18 (2) UU 7/67).