Proyek lahan gambut satu juta hektar
Proyek lahan gambut satu juta hektar merupakan proyek era Pembangunan Orde Baru yang digagas oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Siswono Yudo Husodo di daerah dominan lahan gambut terutama di Kalimantan Tengah.[1] Proyek tersebut awalnya diluncurkan pada tahun 1995 sebagai bagian dari ambisi pemerintahan Suharto untuk mencapai kembali posisi swasembada beras.[2] Pada 26 Desember 1995 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuan proyek tersebut adalah menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektar lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi.[3] Proyek tersebut dijalankan dengan cara membuat kanal-kanal yang bertujuan membelah kubah gambut.[1]
Restorasi Ekosistem Riau
RER merupakan 150.000 hektar hutan gambut yang terletak di pantai Timur Sumatera hingga Barat Daya Singapura. Area hutan gambut ini merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dan merupakan habitat bagi beberapa jenis satwa yang terancam dan hampir punah .
Wilayah hutan gambut ini merupakan area yang sebelumnya mengalami kerusakan dan ancaman dari kegiatan perambahan hutan secara illegal serta kegiatan tebang dan bakar dengan tujuan membuka lahan untuk kegiatan pertanian . Oleh karenanya, banyak kanal yang dibuat untuk keperluan ini dan diabaikan sehingga menyebabkan penurunan tinggi muka air di area rawa gambut dan membuat materi yang terkandung di dalamnya mengering. Hal ini menyebabkan degradasi lahan dan bertambahnya risiko lahan terbakar, kedua hal ini juga menyebabkan bertambahnya konsentrasi karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer.
Kawasan ini menyimpan stok karbon yang sangat tinggi dan memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi . Pemerintah Indonesia mengidentifikasi area ini sebagai area potensial untuk Konsesi Restorasi Ekosistem (yang dikenal sebagai Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu untuk Pemulihan Ekosistem atau IUPHHK-RE ), sebuah pendekatan yang diluncurkan pada tahun 2009 untuk melibatkan pihak swasta dalam melestarikan 1,7 juta hektar hutan.
RER pertama kali memperoleh IUPHHK-RE pada tahun 2013 untuk melestarikan 20.000 hektar lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang kemudian disusul empat izin lainnya pada tahun 2015 sehingga total area menjadi seluas 150.000 hektar. Izin ini berlaku untuk pengelolaan selama 60 tahun.
Komitmen pendanaan sebesar US$100 juta selama 10 tahun diperoleh dari perusahaan pulp dan kertas APRIL Group, RER menerapkan empat pendekatan untuk memulihkan dan mengkonservasi area yang dimilikinya :Populasi area di kawasan sekitar RER mencapai 17.000 orang , banyak dari penduduk yang mengandalkan hutan sebagai mata pencarian. RER berupaya untuk tetap menjaga kegiatan tradisional masyarkat seperti nelayan dan pencari madu. Tidak hanya itu, mereka juga diberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Termasuk melarang penggunaan listrik untuk mencari ikan, melepas bibit ikan untuk memastikan ketersediaan ikan di sungai , serta membantu memasarkan produk lokal .