Traktat Stettin (1630)
Setelah Kapitalisasi Franzburg pada tahun 1627, Kadipaten Pommern diduduki oleh pasukan Ferdinand II, Kaisar Romawi Suci, di bawah komando Albrecht von Wallenstein.[8] Intervensi Swedia dalam Perang Tiga Puluh Tahun dimulai dengan dukungan militer aktif Stralsund,[9] di mana sebuah pelabuhan Hanseatik Pommern yang sejak Pertempuran Stralsund berhasil melawan pendudukan kekaisaran dengan dukungan Denmark dan Swedia.[10] Swedia dan Stralsund menyimpulkan sebuah aliansi yang dijadwalkan selama dua puluh tahun.[11] Kampanye Denmark di Pommern dan bagian lain dari Kekaisaran Romawi Suci berakhir dengan Pertempuran Wolgast pada tahun 1628 dan Perjanjian Lübeck berikutnya pada tahun 1629.[9] Seluruh wilayah Jerman Utara diduduki oleh pasukan kaisar dan Liga Katolik, kecuali Stralsund.[12] Pada tahun 1629, kaisar memprakarsai pengkatolikan kembali wilayah-wilayah Protestan ini dengan menerbitkan Dekrit Restitusi.[13]
Kedaulatan Westfalen
Penganut konsep sistem Westfalen merujuk pada Perdamaian Westfalen yang ditandatangani tahun 1648 yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun. Waktu itu sebagian besar negara Eropa (Kekaisaran Romawi Suci, Spanyol, Perancis, Swedia, dan Republik Belanda) sepakat untuk menghormati prinsip integritas wilayah. Dalam sistem Westfalen, kepentingan nasional dan tujuan negara (serta negara-bangsa) secara luas dianggap melampaui kepentingan dan tujuan warga negara atau penguasa manapun. Negara menjadi agen institusional utama dalam sistem hubungan antarnegara. Perdamaian Westfalen kabarnya berhasil mengakhiri upaya penerapan kewenangan supranasional terhadap negara-negara Eropa. Doktrin "Westfalen" yang menyebutkan negara sebagai agen merdeka dipertegas oleh perkembangan pola pikir nasionalisme pada abad ke-19. Pola pikir nasionalisme menganggap negara yang sah punya kaitannya dengan "bangsa", yaitu sekumpulan masyarakat yang disatukan oleh bahasa dan budaya.