Perkembangan surat kabar
Pada tahun 1960, Benjamin Harris mengawali penerbitan surat kabar Amerika yang pertama dengan nama Publick Occurrences Both Forreign and Domestick, yang salah satu kontennya mengangkat tentang dugaan perselingkuhan antara Raja Perancis dengan menantunya [1]. Akibat pemberitaan yang sensitif tersebut, otoritas pemerintahan kolonial akhirnya memberhentikan kegiatan produksi dari surat kabar ini. Surat kabar ini terbit untuk pertama dan terakhir kali pada tanggal 25 September 1960 . Belasan tahun setelah peristiwa ini, James Franklin, menerbitkan lagi sebuah surat kabar dengan tanpa melalui perizinan dari pemerintah. Surat kabar tersebut berjudul New England Courant. Akibatnya, James Franklin kemudian dijebloskan ke penjara oleh otoritas pemerintah lokal pada saat itu. Setelah peristiwa itu, sang adik yakni Benjamin Franklin kemudian pindah ke Philadelphia dan memulai sebuah surat kabar yang bernama Pennsylvania Gazette.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Usaha dan perjuangan para pemuda dalam penyebarluasan berita proklamasi juga dilakukan melalui media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers antara lain B.M. Diah, Sayuti Melik, dan Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api, misalnya dengan slogan Respect Our Constitution, August 17!!! (Hormatilah Konstitusi Kami, 17 Agustus!!!). Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Meskipun menggunakan banyak media dan alat penyebaran, sebelum tahun 2005, pihak Belanda sebagai penjajah Indonesia tak mengakui Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 (de facto) melainkan tahun 1949 tanggal 27 Desember sebagaimana pengakuan PBB (de jure)[8] sebab mereka berpendapat bahwa pada tahun 1945, kekuasaan di Indonesia diserahkan kepada Sekutu, bukan dibebaskan oleh Jepang. Di samping melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut ini para utusan PPKI yang ikut menyebarkan berita proklamasi: