Kerajaan Kuru
Dalam sastra dan wiracarita India Kuno, Kerajaan Kuru merupakan kerajaan yang diperintah oleh Wangsa Kuru, keturunan Sang Kuru. Tidak diketahui dengan pasti kapan kerajaan ini berdiri, dan hingga sekarang dikenal sebagai legenda dalam wiracarita India, seperti misalnya Mahabharata. Kerajaan Kuru yang lain berada di utara Himalaya, dan disebut Uttara Kuru. Menurut sastra Hindu, Kerajaan Kuru terbentang di antara sungai Saraswati dan sungai Gangga. Salah satu kitab yang dijadikan sumber keberadaan kerajaan Kuru adalah Mahabharata, dan tokoh utama yang diceritakan dalam kitab tersebut merupakan keturunan Kuru. Menurut Mahabharata, pada masa pemerintahan Raja Dretarastra, Kerajaan tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kurujangala dan Kuru asli.
Kesultanan Paser
Keberadaan kerajaan Pasir yang pertama disebutkan di dalam Kakawin Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365, menyatakan Pasir salah satu daerah taklukan Gajah Mada dari Majapahit.[10] Sedangkan menurut Salasilah Kutai, seorang putera dari Maharaja Sakti bin Aji Batara Agung Paduka Nira menjadi raja muda di Pasir. Putera dari raja muda tersebut yang bernama Aji Pangeran Tumenggung Bayabaya kemudian dilantik menjadi Raja Kutai Kartanegara V menggantikan Raja Kutai Kertanegara IV Aji Raja Mandarsyah. Kerajaan Pasir yang disebutkan dalam Nagarakretagama maupun dalam Salasilah Kutai merupakan kerajaan yang sama yang masih dalam pemerintahan Dinasti Kutai Kartanegara. Kerajaan berikutnya yang muncul di Tanah Paser adalah Kerajaan Sadurangas yang kelak mengganti namanya sebagai Kesultanan Pasir Balengkong, yang asal mulanya didirikan seorang panglima dari Kerajaan Kuripan-Daha (Banjar Hindu). Menurut Hikayat Banjar (1663), semenjak masa kekuasaan Maharaja Suryanata, gubernur Majapahit untuk Negara Dipa (= Banjar Hindu), orang besar (penguasa) Pasir sudah menjadi taklukannya. Pasir dalam Hikayat Banjar disebutkan sebagai salah satu tanah yang di atas angin (= negeri di sebelah timur atau utara) yang takluk dan menyerahkan upeti kepada Maharaja Suryanata hingga masa Maharaja Sukarama, selanjutnya sampai masa Sultan Suriansyah.[11] Penguasa/orang besar Paser, Haji Tunggul/Adji Tenggal[12] (Aria Manau/Kakah Ukop) menjadi bawahan Sultan Banjar, Mustainbillah yang berkuasa tahun 1595-1642. Ketika itu keraton Kesultanan Banjar telah dipindahkan dari Pemakuan ke daerah Batang Banyu (antara 1622-1632) karena sebelumnya pada tahun 1612 Keraton Kuin diserang VOC, tatkala itu Marhum Panembahan (= Sultan Mustain Billah) menyuruh Kiai Lurah Cucuk membawa sebuah perahu beserta awak perahu empat puluh orang untuk menjemput Aji Tunggul dengan anak-isteri serta keluarganya. Ketika tiba di keraton Banjar waktu itu berada di daerah Batang Banyu, Aji Ratna puteri Aji Tunggul dinikahkan dengan Dipati Ngganding (adipati Kotawaringin) kemudian memperoleh dua anak, Andin Juluk dan Andin Hayu.[13] Kemudian Andin Juluk menikahi Pangeran Dipati Anta-Kasuma putera Sultan Mustainbillah dengan permaisuri Ratu Agung yaitu yang kelak menjabat adipati/raja Kotawaringin menggantikan Dipati Ngganding. Pasangan Anta-Kasuma dan Andin Juluk ini memperoleh empat anak: Putri Gelang, Raden Tuan, Raden Pamadi dan Raden Nating. Sedangkan Andin Hayu menikahi Pangeran Dipati Tapasena putera Sultan Mustainbillah dari selir orang Jawa, kemudian memperoleh anak Pangeran Aria Wiraraja dan Putri Samut.[11][14] Perkawinan seorang puteri dari Aria Manau/Kakah Ukop/Aji Tunggul, bernama Sri Sukma Dewi yang bergelar [15]dengan Abu Mansyur Indra Jaya (pimpinan ekspedisi agama Islam dari Giri) yang dikaruniai anak, yaitu:[16] Adjie Patih (Raden Aria Mandalika), memiliki anak bernama Adjie Anum (Raden Kakatang) Putri Adjie Meter, memiliki anak bernama Imam Mustafa dan Putri Ratna Berana Beberapa tahun berlalu setelah pernikahan Aji Ratna binti Aji Tunggul dengan Dipati Ngganding di negeri Banjar, seorang cucu Aji Tunggul[17] yaitu Raden Aria Mandalika (Adjie Patih) putera dari priyayi dari Giri yang menikah dengan puteri dari Aji Tunggul (Aria Manau/Kakah Ukop) datang berkunjung ke Kesultanan Banjar ketika itu keraton telah dipindah dari Batang Banyu ke Martapura, kemudian Raden Aria Mandalika oleh Sultan Mustainbillah dinikahkan dengan cucunya bernama Putri Limbuk/Dayang Limbuk binti Pangeran Dipati Antasari. Dengan adanya perkawinan ini maka Aji Tunggul tidak lagi diharuskan mengantarkan upeti tiap-tiap tahun seperti zaman dahulu kala, karena upeti tersebut sudah diberikan kepada Putri Limbuk/Dayang Limbuk, kecuali hanya jika ada suruhan dari Marhum Panembahan untuk memintanya atau mengambilnya. Dengan demikian, Pasir mendapat pembebasan pembayaran upeti, bahkan kemungkinan Raden Aria Mandalika (Adjie Patih) menjadi raja muda di Pasir sebagai perwakilan Kesultanan Banjar. Pasangan Aria Mandalika (Adjie Patih) dan Putri Limbuk ini memperoleh anak bernama Raden Kakatang (Adjie Anum). Setahun setelah kelahiran Raden Kakatang, Sultan Mustainbillah kemudian mangkat.[11] Dengan demikian maka penguasa Pasir kemungkinan masih termasuk trah Sultan Banjar IV Marhum Panembahan, Raja Kutai Kartanegara II Aji Batara Agung Paduka Nira dan bangsawan dari Giri. 1636, Paser kembali ditaklukan atas bantuan VOC sesuai Perjanjian 4 September 1635, antara Sultan Banjar dengan VOC.[18] 1641, Sultan Mustain Billah menyuruh Kiai Martasura ke Makassar (Tallo-Gowa) untuk menjalin hubungan bilateral kedua negara pada masa I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud, Raja Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa 1638-1654, ia meminjam Pasir kepada Marhum Panembahan sebagai tempat berdagang. Sejak itu Pasir dan wilayah ring terluar tidak lagi mengirim upeti ke Banjar.[19] Peristiwa sebelum adanya Perjanjian Bungaya ini menunjukkan pengakuan Makassar (Tallo-Gowa) mengenai kekuasaan Kesultanan Banjar terhadap daerah di sepanjang tenggara dan timur pulau Kalimantan. Pada masa itu Sultan Makassar terfokus untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di kawasan timur Nusantara. Namun setelah Perjanjian Bungaya (1667), Kesultanan Gowa dilarang berdagang ke timur dan utara Kalimantan. Pada abad ke-18 Raja Bugis-Wajo, La Madukelleng menawan daerah Kutai, Paser, Pagatan dan menyerang Banjarmasin tetapi berhasil dipatahkan. Sebelumnya La Madukelleng menikah dengan Andin Anjang/Andeng Ajeng putri dari Aji Geger bin Aji Anom Singa Maulana (Sultan Aji Muhammad Alamsyah). Ketika Sultan wafat, istri La Maddukelleng dicalonkan menjadi Ratu Paser, Namun sebagian orang-orang Paser menolak pencalonan tersebut dan terjadi pemberontakan di kerajaan. Untuk meredakan keadaan La Maddukelleng bersama Pasukannya menyerang dan menaklukkan Paser. Ia menjadi Raja Pasir tahun 1726–1736. Salah seorang putri La Maddukelleng dengan Andeng Ajeng bernama Aji Putri Agung kemudian menikah dengan Sultan Aji Muhammad Idris (Sultan Kutai XIV). 1736, Datanglah Utusan dari Kerajaan Wajo La Dalle Arung Taa, memanggilnya kembali ke Wajo. Dengan kekuatan bersenjata yang baru dibeli dari Inggris, La Madukkeleng bersama Sultan Aji Muhammad Idris dan pasukan (Kerajaan Kutai), pasukan Kerajaan Pagatan, dan beberapa tambahan pasukan kerajaan Johor, berangkat ke Sulawesi untuk bergabung dengan Kerajaan Gowa, Kerajaan Tallo, dan Kerajaan Wajo, untuk menghadapi Kerajaan Bone dan VOC yang bersekutu dengan Ternate, Tidore, Bacan, Butung, Bugis (Bone), Soppeng, Luwu, Turatea, Layo, Bajing, Bima. Sepeninggal La Maddukelleng, selanjutnya kerajaan Paser dipimpin Sultan Sepuh Alamsyah (Sultan Paser II) 1738–1799. 1765, VOC berjanji membantu Sultan Banjar Tamjidullah I yang pro VOC Belanda untuk menaklukan Paser kembali untuk memungut upeti. Paser sudah berada di bawah pengaruh La Madukkeleng yang anti VOC Belanda[18] 1768–1799, Pemerintahan Aji Dipati yang bergelar Sultan Dipati Anom Alamsyah, ia menikahi Ratu Intan I binti Daeng Malewa, Ratu negeri Cantung dan Batulicin.[20] 1787, Paser sebagai salah satu vazal Banjarmasin yang diserahkan Sultan Banjar Sunan Nata Alam kepada VOC dalam Traktat 13 Agustus 1787 setelah Pangeran Nata diakui oleh VOC sebagai Sultan Banjarmasin dan berhasil menangkap ahli waris Kesultanan Banjar yang sah Pangeran Amir bin Sultan Muhammadillah yang telah dibantu Arung Trawe dan bangsawan Bugis-Paser tetapi gagal. Sunan Nata Alam berkuasa atas tanah yang dipinjam dari VOC atau sebagai daerah protektorat VOC.[18] 1797, Kedaulatan atas Paser dan Pulau Laut diserahkan kembali oleh VOC kepada Sultan Banjar Sunan Nata Alam. Belanda kemudian digantikan oleh kolonial Inggris.[18] 1799–1811, Pemerintahan Aji Panji yang bergelar Sultan Sulaiman Alamsyah, ia menganeksasi negeri-negeri Tanah Bumbu yang berada di bawah kekuasaan Raja Gusti Besar binti Pangeran Prabu bin Daeng Malewa. 1817, Paser diserahkan sebagai daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan I pada 1 Januari 1817 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Aernout van Boekholzt. Hal ini terjadi setelah Belanda masuk kembali ke Kalimantan menggantikan Inggris.[18] 1823, Paser menjadi daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan II pada 13 September 1823 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Mr. Tobias.[18] 1826, Pasir ditegaskan kembali menjadi daerah pendudukan Hindia Belanda menurut Perjanjian Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar dengan Hindia Belanda yang ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 1826.[18] 1815–1843, Pemerintahan Sultan Mahmud Han Alamsyah, ia membuat kontrak politik dengan Hindia Belanda. 1849, Berdasarkan Staatsblad van Nederlandisch Indië no. 40 tahun 1849, wilayah Paser termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling menurut Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8.[21] 1880–1897, Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Alamsyah, dialah yang pertama kali berani menentang Belanda sehingga ia dibuang dan mangkat di Banjarmasin[22] 1906-1918, masa perjuangan rakyat Paser melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hingga 1959, Wilayah Paser berstatus kawedanan di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.