Cultuurstelsel
Cultuurstelsel (harfiah: Sistem Kultivasi atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai Sistem Budi Daya) yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.
Thomas Parr
Setibanya di sana, Parr mengeluhkan kesulitan atas kurangnya tenaga pegawai sipil yang terlatih baik di Benteng Marlborough. Ia mencatat praktik-praktik korupsi, kekerasan, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anak buahnya di Silebar dan Pulau Baai; serta pengabaian pajak lada yang merupakan hak dari Sultan Muko-muko. Thomas Parr lalu melakukan banyak perubahan cara kerja, yang mana kebijakannya tersebut dilaksanakan secara otoriter dan manasuka. Ia mengkhususkan penanaman tanaman pala dan cengkeh untuk Inggris, sedangkan rakyat pribumi diharuskan untuk menanam kopi. Pelaksanaan tanam paksa yang dirasakan kejam menimbulkan ketidakpuasan pada rakyat.