Krisis finansial Asia 1997
Krisis ini bermula di Thailand (dikenal dengan nama krisis Tom Yam Gung di Thailand; Thai: วิกฤตต้มยำกุ้ง) seiring jatuhnya nilai mata uang baht setelah pemerintah Thailand terpaksa mengambangkan baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini dapat dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh.[1] Saat krisis ini menyebar, nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara dan Jepang ikut turun,[2] bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh, dan utang swastanya naik drastis.[3]
Kebijakan 15 November 1978
Kebijakan makro ini sendiri diambil oleh salah satu tokoh Mafia Berkeley, Widjojo Nitisastro yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Kepala Bappenas.[4][7] Akibat dari kebijakan ini, nilai 1 US$ yang sebelumnya Rp. 415,00 menjadi Rp. 615,00.[9][10] Sistem Kurs Mengambang Terkendali di Indonesia ditetapkan bersamaan dengan kebijakan devaluasi Rupiah sebesar 33%. Pada sistem ini, nilai tukar Rupiah diambangkan terhadap sekeranjang mata uang (basket currencies) negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Bank Indonesia menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan rentang atau spread tertentu. Maksud dari sistem nilai tukar tersebut adalah bahwa meskipun diarahkan ke sistem nilai tukar mengambang namun tetap masih ada unsur pengendalian.[8]