Proyek lahan gambut satu juta hektar
Proyek lahan gambut satu juta hektar merupakan proyek era Pembangunan Orde Baru yang digagas oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Siswono Yudo Husodo di daerah dominan lahan gambut terutama di Kalimantan Tengah.[1] Proyek tersebut awalnya diluncurkan pada tahun 1995 sebagai bagian dari ambisi pemerintahan Suharto untuk mencapai kembali posisi swasembada beras.[2] Pada 26 Desember 1995 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuan proyek tersebut adalah menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektar lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi.[3] Proyek tersebut dijalankan dengan cara membuat kanal-kanal yang bertujuan membelah kubah gambut.[1]
Kudeta Guatemala 1954
Judul resmi dari UU reformasi agraria tersebut adalah Dekret 900. Dekret ini menyita semua lahan yang tidak digarap dari lahan yang luasnya lebih dari 673 are (272 ha). Jika lahannya seluas antara 224 are (91 ha) hingga 672 are (272 ha), lahan yang tidak digarap hanya akan disita jika lahan yang digunakan luasnya kurang dari dua pertiga lahan secara keseluruhan. Para pemiliknya diberikan kompensasi dengan surat utang pemerintah dengan nilai yang setara dengan lahan yang disita. Nilai dari lahan itu sendiri diperoleh dari nilai yang dideklarasikan oleh pemiliknya dalam laporan pajak mereka pada tahun 1952. Dari sekitar 350.000 kepemilikan lahan swasta, hanya 1.710 yang terkena dampak penyitaan. Hukum tersebut diberlakukan dengan cepat, yang mengakibatkan penyitaan lahan secara sembarangan. Terdapat juga beberapa kekerasan, yang ditujukan kepada para tuan tanah, serta kepada kaum petani yang memiliki lahan kecil.[50]