Hak LGBT di Indonesia
Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa, namun hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh, dan bagi umat Islam di kota Palembang, homoseksualitas adalah ilegal di bawah hukum Syariah Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut.[1] Pentingnya harmoni sosial di Indonesia menyebabkan penekanan kepada kewajiban daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak LGBT tergolong sangat rapuh.[2] Namun, komunitas LGBT di Indonesia perlahan-lahan menjadi terus lebih terlihat dan aktif secara politik.
Globalisasi dan wanita di Tiongkok
Sistem pernikahan Tionghoa tradisional lebih menguntungkan pria daripada wanita. Dampak dari sistem pernikahan ini dapat dilihat dari monogami, hubungan seksual di luar nikah, perceraian, warisan keturunan, dan harta benda melalui pria. Setelah Zaman Musim Semi dan Gugur, tokoh elite pria dapat menikahi wanita untuk dijadikan istri sah maupun simpanan, selir, dan dapat mempekerjakan pelayan. Wanita Tionghoa Kuno menolak hak untuk memilih tunangan mereka. Umumnya, pernikahan Tionghoa tradisional diatur oleh orang tua kedua mempelai untuk menjalin hubungan antara dua keluarga bagi memastikan kelanjutan garis keturunan keluarga. Tujuan utama wanita yang sudah menikah, terlepas dari status sosialnya, harus menghidupi paling tidak satu anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarganya. Karenanya, wanita hanya dihargai karena wanita bisa melahirkan. Terdapat tiga jenis pernikahan yang umum digunakan di Tiongkok Kuno. Jenis pertama, yang berasal dari masyarakat primitif, disebut "pernikahan dengan penangkapan", ketika pengantin pria pergi menuju rumah calon pengantin wanita pada sore hari untuk "menculiknya". Jenis kedua disebut "pernikahan dengan pembelian", ketika seorang wanita dibayar oleh pria yang kemudian dijadikan istri dari pria yang membelinya. Begitu dibeli, wanita tersebut menjadi istri dari pria yang membelinya dan wanita tersebut dapat diperjualbelikan. Jenis ketiga adalah perjodohan, yang dapat ditelusuri ke Zaman Negara Perang. Perjodohan menekankan perlunya kendali orang tua dan biro perjodohan. Mak comblang bertindak sebagai perantara kedua keluarga. Bila tidak ada mak comblang, pernikahan tak dapat dianggap diterima dan dapat dibubarkan. Begitu kedua pengantin menikah, sang istri dapat meninggalkan keluarganya, tinggal bersama keluarga suami, dan taat kepada mertuanya seolah-olah seperti kedua orang tuanya.