Basuki Rahmat
Dengan terjadinya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh para pemimpin Nasionalis Soekarno dan Mohammad Hatta, Basuki, seperti kebanyakan pemuda lain bergabung ke kelompok milisi yang dipersiapkan untuk membentuk tentara Angkatan Darat Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk, dan di bulan yang sama Basuki mendaftar menjadi anggota TKR di kota Ngawi di provinsi asalnya Jawa Timur. Di sana ia ditempatkan di KODAM VII / Brawijaya (kemudian dikenal sebagai Wilayah Militer V / Brawijaya), komando militer bertanggung jawab atas keamanan provinsi Jawa Timur.
Basuki Tjahaja Purnama
Selama menjadi Plt Gubernur, ia mewajibkan Gerakan Pungut Sampah Setiap Jumat Pagi, yang meminta 72 ribu PNS DKI di lingkungan Pemprov DKI, anak-anak sekolah di Jakarta, serta pegawai BUMD DKI untuk memungut sampah pada waktu yang ditentukan. Kebijakan ini rencananya bakal tertuang dalam Instruksi Gubernur.[27] Ia juga mengubah sikapnya yang dengan keras menolak pemberian uang kerahiman bagi penyerobot lahan negara yang dulunya diatur dalam SK Gubernur yang telah dicabut, menjadi akan memberikan pemberian uang kerahiman sesuai dengan Perda yang akan diterbitkan. Basuki beralasan pemberian uang kerahiman akan mempermudah proses pemindahan penghuni lahan ilegal ke tempat yang lebih layak.[28] Uang ini diberikan dengan syarat hanya bagi warga yang telah lama menghuni. Besar uang kerahiman ini adalah 25 persen dari NJOP.[29]