Kasunanan Surakarta
Kasunanan Surakarta umumnya tidak dianggap sebagai pengganti Kesultanan Mataram, melainkan sebuah kerajaan tersendiri, walaupun rajanya masih keturunan raja Mataram. Setiap raja Kasunanan Surakarta yang bergelar Sunan (demikian pula raja Kasultanan Yogyakarta yang bergelar Sultan) selalu menanda-tangani kontrak politik dengan VOC atau Pemerintah Hindia Belanda.
Kerajaan Amanatun
Adapun istilah penggunaan kata swapraja mulai dikenal sejak mulai berlakunya [[Konstitusi]] [[Republik]] [[Indonesia]] [[Serikat]] [[1949]], sedangkan dalam pasal 18 [[UUD 1945]] [[kerajaan-kerajaan]] ini ditulis dengan "[[Zelfbestuur Landschappen]]".Kutipan penjelasan pasal 18 [[UUD 1945]] sebelum perubahan.Bab 18 ayat 2 Dalam teritori [[negara]] [[Indonesia]] terdapat 250 zelfbesturende landschapen dan [[Volks geemschappen]] ( [[masyarakat]] [[desa]] [[adat]]). Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenannya dianggap mempunyai susunan asli dan oleh karenanya diaanggap sebagai daerah yang bersifat [[istimewa]]. Swapraja adalah daerah pemerintahan asli yang kedudukannya berdasarkan atas [[hukum]] asli.