Hukum kemanusiaan internasional
Hukum kemanusiaan internasional, hukum humaniter internasional (HHI), yang sering kali juga disebut sebagai hukum konflik bersenjata (English: international humanitarian law), adalah batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya.[1] HHI menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang yang dilindungi, biasanya berarti orang sipil.
Monisme dan dualisme dalam hukum internasional
Amerika Serikat memiliki sistem monis-dualis "campuran". Hukum internasional berlaku langsung di pengadilan Amerika Serikat dalam beberapa perkara tetapi tidak pada perkara lainnya. Konstitusi Amerika Serikat, pasal VI, memang mengatakan bahwa perjanjian adalah bagian dari hukum tertinggi negara, seperti yang digambarkan pada kutipan di atas; tetapi, Mahkamah Agungnya dalam perkara "Medellín v. Texas" menyatakan kembali bahwa beberapa perjanjian internasional tidaklah "sah dengan sendirinya." Perjanjian-perjanjian tersebut harus diberlakukan oleh undang-undang sebelum isinya mendapatkan kekuatan hukum di ranah nasional dan sub-nasional. Sama halnya dengan kebiasaan hukum internasional, Mahkamah Agung menyatakan dalam perkara Pacquete Habana (1900), bahwa "hukum internasional merupakan bagian dari hukum kita." Namun, pengadilan tersebut juga mengatakan bahwa kebiasaan hukum internasional akan dikesampingkan jika terdapat undang-undang legislatif, eksekutif, atau yudikatif yang mengatur sebaliknya ...