Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang
Dalam proses pembentukan oleh para pendiri, munculah gagasan bahwa wadah tersebut haruslah dapat menghimpun seluruh mahasiswa Buddhis di kota Palembang tanpa memandang aliran, majelis, maupun perguruan tinggi. Sejak dari situlah wadah tersebut bersifat independen, dan non-sektarian (netral) dengan pemilihan nama yang dapat mencakup seluruh mahasiswa Buddhis di Palembang maka diberilah nama Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang atau lebih sering disebut KMBP dengan ketua pertama Ir. Sutanto Muliawan M.Eng pada tanggal 27 November 1983. Meskipun telah dicanangkan sejak tahun 1981 namun perealisasian dan persiapan memakan waktu 2 tahun sehingga pada tanggal 19 Juli 1983 dilaksanakan diskusi atau rapat di rumah salah seorang pendiri yaitu Sanjaya mengenai pemantapan KMBP hingga secara resmi dibentuk pada 27 November 1983. Pembentukan dan pelantikan pertama kepengurusan Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang pada saat itu dilaksanakan di Vihara Dharmakirti Palembang, dengan memegang teguh sifat - sifat independen dan netralitas aliran manapun.
Ketuanan Melayu
Pada awal tahun 1950-an, Onn Ja'afar mengajukan wacana untuk membuka keanggotaan UMNO bagi seluruh warga Malaya dan menggantikan namanya menjadi Organisasi Nasional Malaya Bersatu (Pertubuhan Kebangsaan Penduduk Tanah Melayu Bersatu). Wacana ini akan mengikis identitas UMNO sebagai partai yang memperjuangkan ketuanan Melayu. Namun hal ini tidak mendapatkan dukungan anggota dalam partai UMNO sendiri. Onn Ja'afar kemudian mengundurkan diri pada tahun 1951 dan mendirikan Partai Kemerdekaan Malaya (Independence of Malaya Party, IMP). Ia digantikan oleh Tunku Abdul Rahman yang bersikeras akan kedaulatan Melayu. Dengan mengungkit kurangnya kesetiaan warga non-Melayu terhadap Malaya, ia menuntut warga non-Melayu untuk mengklarifikasikan kesetiaan mereka terlebih dahulu sebelum diberikan kewarganegaaan, dan selanjutnya dalam bukunya Political Awakening menyatakan bahwa "Kepada siapapun yang mencintai dan merasa berhutang kesetiaan kepada negara ini, kami akan menyambutnya sebagai penduduk Malaya. Mereka haruslah benar-benar penduduk Malaya, dan mereka akan memiliki hak dan keistimewaan yang sama dengan kaum Melayu."[36] Tidak lama setelah itu pada tahun 1952, ia tampaknya mengkontradiksi dirinya sendiri, dengan bersikeras agar kaum Melayu melindungi posisi khusus mereka: "Malaya adalah untuk kaum Melayu dan tidak seharusnya diperintah oleh gabungan berbagai bangsa."[37]