Permesta
Perdjuangan Semesta atau Perdjuangan Rakjat Semesta disingkat Permesta adalah sebuah gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957 yaitu oleh Letkol Ventje Sumual. Pusat ini berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi. Awalnya masyarakat Makassar mendukung gerakan ini. Perlahan-lahan, masyarakat Makassar mulai memusuhi pihak Permesta. Setahun kemudian, pada 1958 markas besar Permesta dipindahkan ke Manado. Di sini timbul kontak senjata dengan pasukan pemerintah pusat sampai mencapai gencatan senjata. Masyarakat di daerah Manado waktu itu tidak puas dengan keadaan pembangunan mereka. Pada waktu itu masyarakat Manado juga mengetahui bahwa mereka juga berhak atas hak menentukan diri sendiri (self determination) yang sesuai dengan sejumlah persetujuan dekolonisasi. Di antaranya adalah Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville dan Konferensi Meja Bundar yang berisi mengenai prosedur-prosedur dekolonisasi atas bekas wilayah Hindia Timur. Pemerintah pusat Republik Indonesia yang dideklarasikan di Jakarta pada 17 Agustus 1945 kemudian menggunakan operasi-operasi militer untuk menghentikan gerakan-gerakan yang mengarah kepada kemerdekaan.
Barthélemy Boganda
Abel Goumba, wakil perdana menteri dan menteri keuangan yang dideskripsikan Tittley sebagai "cerdas, jujur, dan sangat nasionalistis",[38] tampil sebagai penerus yang semestinya dari Boganda. Namun, sepupu dan orang kepercayaannya, menteri dalam negeri David Dacko, yang lebih mungkin untuk memimpin suatu rezim dengan rasa hormat pada kepentingan asing, didukung oleh komisaris tinggi, Kolonel Roger Barberot, dengan dukungan dari kamar dagang dan Michelle Jourdain.[39] Dengan demikian ia mengesampingkan Goumba dan pada tahun 1962 telah menutup oposisinya, sehingga MESAN menjadi partai tunggal di negara itu.[40] Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Boganda sangat mengingatkan pada upaya-upaya lainnya dari Perancis untuk mempertahankan dominasi ekonomi dengan cara memastikan bahwa pemimpin-pemimpin yang patuh berkuasa di daerah-daerah bekas koloninya.[41] Perancis juga dianggap merampas seorang pemimpin karismatik negara dengan karakter seperti Houphouët-Boigny ataupun Senghor, yang prestisenya saja mungkin sudah cukup untuk mempertahankan kekuasaan sipil, yang berakhir ketika Bokassa menjatuhkan Dacko yang tidak populer itu pada tahun 1966.[42]