Traktat Stettin (1630)
Setelah Kapitalisasi Franzburg pada tahun 1627, Kadipaten Pommern diduduki oleh pasukan Ferdinand II, Kaisar Romawi Suci, di bawah komando Albrecht von Wallenstein.[8] Intervensi Swedia dalam Perang Tiga Puluh Tahun dimulai dengan dukungan militer aktif Stralsund,[9] di mana sebuah pelabuhan Hanseatik Pommern yang sejak Pertempuran Stralsund berhasil melawan pendudukan kekaisaran dengan dukungan Denmark dan Swedia.[10] Swedia dan Stralsund menyimpulkan sebuah aliansi yang dijadwalkan selama dua puluh tahun.[11] Kampanye Denmark di Pommern dan bagian lain dari Kekaisaran Romawi Suci berakhir dengan Pertempuran Wolgast pada tahun 1628 dan Perjanjian Lübeck berikutnya pada tahun 1629.[9] Seluruh wilayah Jerman Utara diduduki oleh pasukan kaisar dan Liga Katolik, kecuali Stralsund.[12] Pada tahun 1629, kaisar memprakarsai pengkatolikan kembali wilayah-wilayah Protestan ini dengan menerbitkan Dekrit Restitusi.[13]
Blok Poros
Dalam masa Republik Weimar, pemerintah Jerman tidak menghormati Perjanjian Versailles karena menganggap telah dipaksa untuk mentandatanganinya, dan berbagai tokoh pemerintahannya pada waktu itu menolak perbatasan Jerman hasil perjanjian Versailles. Jenderal Hans von Seeckt (kepala "Reichswehr" 1920-1926) mendukung aliansi Jerman-Uni Soviet untuk menginvasi dan membagi Polandia antara keduanya dan mengembalikan perbatasan Jerman-Rusia tahun 1914. Gustav Streseman sebagai Menteri Luar Negeri Jerman tahun 1925 menyatakan bahwa pengambilalihan wilayah yang hilang ke Polandia dan Danzig dalam Perjanjian Versailles adalah masalah penting kebijakan luar negeri Jerman Memorandum Menteri "Reichswehr" 1926 menyatakan niat untuk mencari cara pengambilalihan kembali wilayah Jerman yang hilang ke tangan Polandia sebagai prioritas pertama, dilanjutkan dengan pengembalian wilayah Saar, aneksasi Austria, dan re-milterisasi Rhineland.