Hak LGBT di Indonesia
Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa, namun hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh, dan bagi umat Islam di kota Palembang, homoseksualitas adalah ilegal di bawah hukum Syariah Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut.[1] Pentingnya harmoni sosial di Indonesia menyebabkan penekanan kepada kewajiban daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak LGBT tergolong sangat rapuh.[2] Namun, komunitas LGBT di Indonesia perlahan-lahan menjadi terus lebih terlihat dan aktif secara politik.
Perkawinan sejenis
Li Yinhe, seorang sosiolog dan seksolog yang cukup terkenalan di dalam komunitas gay di Tiongkok, telah mencoba mengesahkan perkawinan sejenis beberapa kali, termasuk saat Kongres Nasional Rakyat pada 2000 dan 2004 ("Pengesahan Perkawinan Sejenis"《中国同性婚姻合法化》pada 2000 dan "RUU Perkawinan"《中国同性婚姻提案》pada 2004). Menurut hukum Tiongkok, 35 tanda tangan perwakilan dibutuhkan untuk sebuah masalah dibahas di Kongres. Usahanya gagal karena kurangnya dukungan oleh perwakilan. Juru bicara Komite Nasional CPPCC Wu Jianmin kemudian mempertimbangkan usulan Li Yinhel, mengatakan bahwa perkawinan sejenis masih terlalu "jauh ke depan dari waktunya" bagi Tiongkok. Ia berpendapat bahwa perkawinan sejenis tidak diakui bahkan di banyak negara Barat, yang mana dianggap lebih liberal dalam masalah sosial dibandingkan Tiongkok. Pernyataan ini dimengerti sebagai wujud bahwa Pemerintah mungkin menganggap pengakuan perkawinan sejenis dalam jangka panjang, tetapi tidak dalam waktu dekat.