Proyek lahan gambut satu juta hektar
Proyek lahan gambut satu juta hektar merupakan proyek era Pembangunan Orde Baru yang digagas oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Siswono Yudo Husodo di daerah dominan lahan gambut terutama di Kalimantan Tengah.[1] Proyek tersebut awalnya diluncurkan pada tahun 1995 sebagai bagian dari ambisi pemerintahan Suharto untuk mencapai kembali posisi swasembada beras.[2] Pada 26 Desember 1995 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuan proyek tersebut adalah menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektar lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi.[3] Proyek tersebut dijalankan dengan cara membuat kanal-kanal yang bertujuan membelah kubah gambut.[1]
Dampak sosial dan lingkungan dari minyak sawit
Penelitian Greenpeace lewat Forest Defenders Camp di Riau mendokumentasikan aktivitas produsen minyak sawit besar di Indonesia yang menghancurkan lahan gambut dalam jumlah besar dan melanggar keputusan presiden serta perundangan kehutanan nasional. Minyak sawit yang diproduksi di lahan gambut telah memasuki rantai pasokan produk global. FoE dan Greenpeace memperkirakan bahwa hutan dan lahan gambut yang digantikan oleh kebun sawit melepaskan lebih banyak karbon dioksida daripada karbon dioksida yang dapat dicegah oleh bahan bakar bio.