Kongres Partai Buruh Korea ke-6
Kongres ke-6 diikuti oleh 3.062 delegasi dengan hak suara dan 158 tanpa hak suara; meningkat sebanyak 1.349 delegasi penuh dan 137 delegasi tanpa hak suara dari Kongres ke-5.[3] Peningkatan tersebut menunjukkan berkembangnya jumlah keanggotaan.[3] Kongres ke-6 mengundang delegasi asing dengan jumlah yang signifikan: 177 delegasi dari 118 negara.[3] Walau partai komunis dan buruh pada umumnya mengundang partai dari negara lain untuk menghadiri kongres, namun PBK memilih untuk tidak mengundang delegasi asing pada kongres ke-1, ke-2 dan ke-5.[3] Salah satu partai yang diundang pada kongres ini adalah Partai Komunis Tiongkok dan Partai Komunis Uni Soviet.[3] PBK juga mengundang sejumlah partai non-komunis dan organisasi lainnya.[3] Laporan resmi menyatakan 155 organisasi asing dari 105 negara turut serta dalam kongres, dan 22 delegasi lainnya tidak diketahui.[4] Untuk alasan yang tidak jelas, tidak ada delegasi asing yang berbicara di kongres.[4]
Partai Sosialis Indonesia
PSI mengadakan kongres partai pertamanya di Bandung pada tanggal 12-17 Februari 1952. Hanya tiga bulan sebelum pemilihan umum, PSI menggelar kongres kedua di Jakarta, tepatnya pada bulan Juni 1955. Kongres yang di kemudian hari disebut Syahrir dalam sebuah artikel sebagai ajang tamasya dan pesta bagi para peserta. Dalam kongres pertama pada tahun 1952 tersebut, PSI hanya memiliki 3.049 anggota tetap dan 14.480 calon anggota. Ketika kongres kedua pada Juni 1955, anggota PSI bertambah menjadi 50.000 orang.
Pada tahun 1950-an, PSI melalui salah seorang anggotanya, Soemitro Djojohadikusumo, memberi penekanan pada program pembangunan daerah, industri kecil, dan koperasi. Akan tetapi, karena Soemitro mendukung PRRI, PSI dianggap turut serta melawan pemerintah. Menurut Rosihan Anwar, awal mulanya saat itu muncul isu Soemitro melakukan korupsi, ketika duduk sebagai menteri pada kabinet Burhanuddin Harahap; Soemitro memberikan dana kepada PSI dalam pemilihan umum. Lawan politik PSI, seperti PNI dan terutama PKI (melalui korannya; Harian Rakjat dan Bintang Timur) terus memberitakan kasus dugaan korupsi tersebut. Soemitro sempat diperiksa dua kali (pertama pada tanggal 26 Maret 1957; kedua tanggal 6-7 Mei 1957) oleh Corps Polisi Militer (CPM), dan hasilnya tidak ada dasar dan alasan untuk menahan dirinya. Selain itu, Soemitro sebenarnya akan dipanggil lagi untuk diperiksa ketiga kalinya pada 8 Mei 1957, namun ia tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan karena menurut Nasution, pemanggilan terakhir ini baginya berarti akan ditahan.