Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pertama kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusasn Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional.
Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional
Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional dibentuk oleh Konferensi Kebudayaan di Jakarta tahun 1950 sebagai Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). Sejak kongresnya di Bandung tahun 1951, namanya diubah menjadi BMKN. Kongres selanjutnya diadakan di Solo (1954), dan Bandung (1960). Merupakan sebuah badan non-politik yang disubsidi oleh pemerintah. Badan ini memberi perhatian secara langsung terhadap seni yang kemudian menjadi semacam pengendali budaya, karena sasaran sentralnya perkembangan kebudayaan bangsa yang menyediakan garis-garis pedoman. Anggotanya terdiri dari 120 asosiasi seni di Jawa, Sumatera dan Kalimantan, termasuk Sekolah Taman Siswa, Akademi Seni Rupa Yogyakarta (ASRI) serta yayasan-yayasan daerah. Keanggotaan BMKN secara perseorangan lebih terkonsentrasi di Jakarta. Mereka adalah para intelektual terkemuka, penulis, jurnalis, sastrawan, pelukis, para dokter, ahli hukum serta musisi.