Algemeene Middelbare School
Untuk memberikan akses yang lebih baik kepada kaum pribumi, akhirnya dibuatlah sebuah jalur pendidikan menengah yang baru di Hindia Belanda. Pada tahun 1916 Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menerima usul dari sebuah komisi tentang pendidikan Algemeene Middelbareschool (AMS). Pada jalur pendidikan menengah ini ditempuh selama enam tahun dalam dua bagian. Bagian bawahnya disebut Meer Uitgebreid Lager Onderwijs MULO afdeeling der AMS – pendidikan menengah umum bagian pendidikan dasar yang diperluas, kemudian bagian kedua/atas disebut Voorbereidend Hooger Onderwijs afdeeling der Algemeene Middelbare School (VHO AMS) – pendidikan menengah umum bagian persiapan pendidikan tinggi.[1] Tamatan afdeeling VHO ini dapat diterima berdasarkan peraturan di perguruan tinggi di Negeri Belanda.[2]:2
Politik Etis
Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut.
Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.
Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.
Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan "Poenale Sanctie", yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.