Tunisia
Tunisia (Arabic: تونس‎, romanized:Tūnis Tūnis; Berber languages: ⵜⵓⵏⴻⵙ; French: Tunisie), dengan nama resmi Republik Tunisia (Arabic: الجمهورية التونسية‎ al-Jumhūrīya at-Tūnisīya; Berber languages: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⴻⵙ; French: République Tunisienne) adalah negara paling utara di Afrika, dengan luas 165.000 kilometer persegi (64.000 mil persegi). Ras ben Sakka, adalah titik paling utara benua Afrika terletak di negara ini. Wilayahnya berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, Libya di tenggara, dan Laut Mediterania di utara dan timur. Populasi Tunisia diperkirakan hanya di bawah 10,8 juta pada tahun 2013. Nama Tunisia berasal dari ibukotanya, Tunis, yang terletak di pantai timur laut Tunisia. Secara geografis, Tunisia terletak di ujung timur Pegunungan Atlas dan bagian utara dari gurun Sahara. Dengan garis pantai sepanjang 1300&bsp;km yang menghadap Laut Mediterania. 40 % tanahnya merupakan bagian dari gurun Sahara dan sisanya merupakan tanah subur. Tunisia adalah satu-satunya negara demokrasi di Dunia Arab. Ia memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi. Ia memiliki perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa dan merupakan anggota dari La Francophonie, Uni untuk Mediterania, Uni Arab Maghrib, Liga Arab, OKI, Arab Free Trade, Komunitas Sahel-Sahara Serikat, Uni Afrika, Gerakan Non-Blok, dan Kelompok G-77.
Majelis Konstituante Tunisia
Majelis Konstituante Tunisia, atau Majelis Konstituante Nasional, adalah badan yang bertugas merumuskan konstitusi baru bagi Tunisia setelah penggulingan Presiden Zine El Abidine Ben Ali dan rezim Partai Demokrat Konstitusional. Dibentuk setelah pemilihan umum yang diselenggarakan pada 23 Oktober 2011, majelis ini beranggotakan 217 pakar hukum yang mewakili Tunisia, baik yang tinggal di dalam ataupun di luar Tunisia. Anggota mayoritas berasal dari partai Islam moderat Enhanda. Majelis ini menggelar pertemuan pertama tanggal 22 November 2011. 65 anggota oposisi mengundurkan diri dari keanggotaan majelis pada tanggal 28 Juli 2013. Meskipun demikian, para oposisi kembali mengikuti pertemuan, namun menolak untuk memberi suara atau mengikuti rapat komite. Anggota Ettakatol, partai pemerintah yang berkuasa, juga mengundurkan diri dari majelis.