Permesta
Pada tahun 1960 Pihak Permesta Menyatakan kesediaanya untuk berunding dengan pemerintah pusat. Perundingan pun dilangsungkan Permesta diwakili oleh Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alex Evert Kawilarang serta pemerintah pusat diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Nicolas Bondan. Dari perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan yaitu bahwa pasukan Permesta akan membantu pihak TNI untuk bersama-sama menghadapi pihak Komunis di Jawa. Pada tahun 1961 Pemerintah Pusat melalui Keppres 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi siapa saja yang terlibat PRRI dan Permesta tetapi bukan untuk itu saja bagi anggota DI/TII baik di Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan juga berhak menerimanya.
Kesatria Kenisah
Karena Raja Philippe mengancam akan mengambil tindakan militer jika kemauannya tidak dituruti, Paus Klemens akhirnya setuju untuk untuk membubarkan Tarekat Laskar Kenisah dengan mengacu pada skandal publik yang telah ditimbulkan oleh pengakuan-pengakuan para Ahli Kenisah. Dalam Konsili Vienne pada tahun 1312, Sri Paus mengeluarkan serangkaian bula, antara lain "Vox in excelso", yang secara resmi membubarkan Tarekat Laskar Kenisah, dan "Ad providam", yang mengalihkan kepemilikan sebagian besar aset Tarekat Laskar Kenisah kepada Tarekat Balai Penyantunan.