Krisis finansial Asia 1997
Krisis ini bermula di Thailand (dikenal dengan nama krisis Tom Yam Gung di Thailand; Thai: วิกฤตต้มยำกุ้ง) seiring jatuhnya nilai mata uang baht setelah pemerintah Thailand terpaksa mengambangkan baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini dapat dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh.[1] Saat krisis ini menyebar, nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara dan Jepang ikut turun,[2] bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh, dan utang swastanya naik drastis.[3]
Kemunculan kembali Keynesianisme 2008–2009
Sebagai akibat dari krisis keuangan tahun 2007-2010, konsensus pasar bebas mulai menarik komentar negatif bahkan oleh pembentuk opini arus utama dari ekonomi kanan, yang mengarah ke penilaian ulang atau bahkan pembalikan penilaian normatif pada sejumlah topik. Pandangan Keynes menerima perhatian yang besar menjadi stimulus fiskal. Terhadap ortodoksi ekonomi yang berlaku pada saat itu, maka Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn telah menganjurkan untuk stimulus fiskal global pada awal Januari 2008. Gordon Brown membangun dukungan untuk stimulus fiskal di antara para pemimpin global pada bulan September Majelis Umum PBB, setelah itu ia melanjutkan untuk mengamankan perjanjian George Bush pada pertemuan pertama para pemimpin G20. Pada akhir 2008 dan 2009 paket stimulus fiskal secara luas diluncurkan di seluruh dunia, dengan paket di negara-negara G20 rata-rata sekitar 2% dari PDB, dengan rasio pengeluaran publik untuk pemotongan pajak sekitar 2:1. Stimulus di Eropa adalah terutama untuk yang lebih kecil dari negara-negara G20 yang lebih besar. Bidang lain di mana opini telah bergeser kembali ke arah perspektif Keynes meliputi: