Kasus korupsi e-KTP
Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung keruigan sebesar Rp 2,314 triliun[7]. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi, beberapa di antaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR. Mereka adalah Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana dan Setya Novanto[8][9]. Miryam S. Haryani sebenarnya juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun statusnya adalah bukan sebagai tersangka korupsi, melainkan sebagai pembuat keterangan palsu saat sidang keempat atas nama Sugiharto dan Irman dilaksanakan[10]. Penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus ini pertama kali dilakukan pada 22 April 2014 atas nama Sugiharto sementara sidang perdana atas tersangka pada kasus ini digelar pada 9 Maret 2017. Tercatat ada puluhan sidang yang berjalan setelah itu untuk para tersangka KPK.[11][12]
Kasus korupsi pengadaan Al-Quran
Tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Al-Quran tidak hanya Dzulkarnaen dan Dendy Prasetya saja, melainkan juga berasal dari orang dalam, yakni pejabat Kementerian Agama itu sendiri. Pada 9 Januari 2013 KPK menetapkan tersangka baru, yakni Ahmad Jauhari yang saat itu menjabat sebagai Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama. Penetapan Jauhari sebagai tersangka dilakukan berdasarkan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.