Proyek lahan gambut satu juta hektar
Proyek lahan gambut satu juta hektar merupakan proyek era Pembangunan Orde Baru yang digagas oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Siswono Yudo Husodo di daerah dominan lahan gambut terutama di Kalimantan Tengah.[1] Proyek tersebut awalnya diluncurkan pada tahun 1995 sebagai bagian dari ambisi pemerintahan Suharto untuk mencapai kembali posisi swasembada beras.[2] Pada 26 Desember 1995 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuan proyek tersebut adalah menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektar lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi.[3] Proyek tersebut dijalankan dengan cara membuat kanal-kanal yang bertujuan membelah kubah gambut.[1]
Sarawak Land Development Board
Awalnya, perusahaan ini mengambil alih pengelolaan perkebunan karet. Pada tahun 1980, perusahaan ini telah mengembangkan 15.294 hektar kebun sawit dan kakao, termasuk 11.772 hektar di tanah negara kosong dan 3.522 di bekas tanah adat. Tahun 1981, perusahaan ini keluar dari industri karet karena mengalami kesulitan keuangan. Pada pertengahan 1980-an, perkebunan sawit berskala besar dibangun di Bekenu oleh SLDB. Waktu itu, orang-orang yang menolak alih fungsi tanah adat menjadi tanah negara ditangkap. Tahun 1987, manajemen perusahaan diambil alih oleh Sime Darby, perusahaan perkebunan komersial, karena SLDB mengalami kerugian besar.
Pada tahun 2000, SLDB memiliki 35.300 hektar lahan di Sarawak Utara, 50% di antaranya merupakan kebun sawit dan 49% merupakan hutan. Relokasi warga pribumi yang terkena dampak pembangunan perkebunan ditangani oleh SLDB.