Hak LGBT di Indonesia
Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa, namun hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh, dan bagi umat Islam di kota Palembang, homoseksualitas adalah ilegal di bawah hukum Syariah Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut.[1] Pentingnya harmoni sosial di Indonesia menyebabkan penekanan kepada kewajiban daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak LGBT tergolong sangat rapuh.[2] Namun, komunitas LGBT di Indonesia perlahan-lahan menjadi terus lebih terlihat dan aktif secara politik.
Perkawinan sejenis
Hak sipil yang mengampanyekan dukungan terhadap perkawinan tanpa memandang jenis kelamin dimulai pada 1970-an. Pada 1972, "Baker v. Nelson" yang kini telah digulingkan bahwa penolakan Mahkamah Agung AS semakin terlibat. Masalah ini kemudian menjadi menonjol mulai sekitar 1993, ketika Mahkamah Agung Hawaii memutuskan pada "Baehr v. Lewin" bahwa pembatasan perkawinan berdasarkan jenis kelamin adalah inkonstitutional. Putusan ini memicu tindakan federal dan tindakan dari beberapa negara bagian untuk secara tegas membatasi perkawinan atas dasar jenis kelamin untuk mencegah dari diakuinya perkawinan dari pasangan sejenis, dan yang paling menonjol adalah DOMA. Pada 2003, Mahkamah Yudisial Agung memutuskan pada "Goodridge v. Departemen Kesehatan Masyarakat" bahwa adalah inkonstitutional untuk sebuah negara bagian membatasi perkawinan berdasarkan jenis kelamin. Dari 2004 hingga 2015, sebagaimana gelombang opini publik terus meningkatkan dukungan terhadap perkawinan sejenis, berbagai putusan pengadilan negara bagian, pengesahan negara bagian, referendum masyarakat, dan putusan pengadilan federal mengesahkan perkawinan sejenis di 36 negara bagian. Pada 2011, dukungan publik terhadap perkawinan sejenis secara nasional mencapai lebih dari 50% untuk pertama kalinya. Pada 2013, Mahkamah Agung AS mencabut ketentuan utama dari DOMA, menyatakan bahwa bagian dari itu adalah inkonstitutional dan merupakan sebuah pelanggaran terhadap Amendemen Kelima pada "United States v. Windsor". Putusan ini menyebabkan pengakuan federal terhadap perkawinan sejenis, dengan manfaat federal untuk pasangan kawin dihubungkan dengan baik negara bagian tempat tinggalnya maupun negara bagian tempat perkawinan diselenggarakan. Akan tetapi, putusan ini bertujuan pada kewajiban dalam ketentuan DOMA terhadap pemerintah federal yang menolak untuk mengakui perkawinan sejenis yang disetujui negara bagian, membiarkan hukum perkawinan tersebut menjadi urusan masing-masing negara bagian. Mahkamah Agung AS kemudian menyelesaikannya dua tahun kemudian pada 2015, menyatakan, pada "Obergefell v. Hodges", bahwa hak perkawinan pasangan sejenis dengan syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana pasangan berbeda jenis, dengan segala hak dan kewajiban yang mengikutinya, dijamin oleh Konstitusi Amerika Serikat.