Hak LGBT di Indonesia
Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa, namun hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh, dan bagi umat Islam di kota Palembang, homoseksualitas adalah ilegal di bawah hukum Syariah Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut.[1] Pentingnya harmoni sosial di Indonesia menyebabkan penekanan kepada kewajiban daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak LGBT tergolong sangat rapuh.[2] Namun, komunitas LGBT di Indonesia perlahan-lahan menjadi terus lebih terlihat dan aktif secara politik.
Perkawinan sejenis di Brasil
Persatuan sejenis telah secara sah diakui sejak 2004. Menyusul sebuah putusan dari Mahkamah Agung Brasil, apa yang disebut "persatuan tetap" atau "stable unions" () telah tersedia bagi pasangan sejenis sejak Mei 2011. Persatuan ini memberikan hak yang hampir sama dengan perkawinan, termasuk adopsi, manfaat kesejahteraan, pensiun, pajak warisan, pajak penghasilan, keamanan sosial, manfaat kesehatan, imigrasi, kepemilikan benda bersama, kunjungan rumah sakit dan penjara, IVF dan surogasi. Keputusan ini merupakan langkah awal dari pengesahan hak perkawinan sejenis ke depannya. Sebelum pengesahan di tingkat negara, negara bagian Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Distrik Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, dan Sergipe, dan juga kota Santa Rita do Sapucaí (MG), telah megizinkan perkawinan sejenis dan beberapa persatuan yang telah diubah menjadi perkawinan penuh oleh hakim negara bagian. Di Rio de Janeiro, pasangan sejenis dapat juga kawin hanya jika hakim daerah tersebut setuju dengan permintaan mereka.