Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pertama kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusasn Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional.
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (disingkat Ditama Binbangkum) adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Ditama Binbangkum dipimpin oleh seorang kepala.Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan