Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Keraton Yogyakarta mulai didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I beberapa bulan pasca Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Lokasi keraton ini konon adalah bekas sebuah pesanggarahan[2] yang bernama Garjitawati. Pesanggrahan ini digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah raja-raja Mataram (Kartasura dan Surakarta) yang akan dimakamkan di Imogiri. Versi lain menyebutkan lokasi keraton merupakan sebuah mata air, Umbul Pacethokan, yang ada di tengah hutan Beringan. Sebelum menempati Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono I berdiam di Pesanggrahan Ambar Ketawang yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman[3].
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
1904, Hindia Belanda mengambil alih penguasaan dan pengelolaan atas hutan di wilayah Kesultanan. 1908, 20 Mei, Budi Utomo didirikan oleh Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, seorang pegawai kesehatan. 1912, 18 November, Muhammadiyah didirikan oleh Mas Ketib Amin Haji Ahmad Dahlan, seorang Imam Kerajaan. 1915, APBN Kesultanan Yogyakarta mulai dipisah menjadi dua APBN. 1916, Pengadilan Bale Mangu dihapus oleh Hindia Belanda. 1917, Pengadilan Pradoto dihapus oleh Hindia Belanda. 1918, Perubahan hak atas tanah di wilayah Kesultanan. 1921, Sultan HB VIII bertakhta. Kesultanan Yogyakarta memiliki dua APBN. 1922, Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang kerabat Paku Alaman. 1933, 30 November, Danurejo VIII dilantik menggantikan Danurejo VII. 1940, 18 Maret, Sultan HB IX menandatangani Kontrak Politik terakhir dengan Hindia Belanda. 1942, Maret, Jepang datang. 1 Agustus, Sultan HB IX diangkat menjadi Koo atas Yogyakarta Kooti. 1943, Sultan membentuk Paniradya untuk mengurangi kekuasaan Pepatih Dalem.