Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (disingkat BNPB) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam: mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu; serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.
Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
Badan Sertifikasi Manajemen Risiko atau disingkat BSMR adalah suatu badan sertifikasi yang berdiri dan diresmikan pertama kalinya pada tanggal 08 Agustus 2005 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) bertugas untuk menyelenggarakan sertifikasi manajemen risiko yang mengacu pada international best practices, menerbitkan sertifikat manajemen risiko, mencabut sertifikat apabila pemegang sertifikat terbukti bersalah melakukan pelanggaran di bidang perbankan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pelanggaran kode etik profesi, serta melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan sertifikasi secara berkala kepada Bank Indonesia. Demi menjaga kualitas sertifikasi manajemen risiko perbankan di Indonesia mengikuti standar kualitas internasional, BSMR bekerjasama dengan Global Association of Risk Professional (GARP) dalam bentuk penyusunan silabus, buku kerja, materi dan soal ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko. GARP adalah sebuah asosiasi profesi manajemen risiko yang memiliki reputasi international sebagai penyelenggara sertifikasi Financial Risk Manager (FRM) yang khususnya ditujukan bagi para pelaku industri jasa keuangan.Ketika terjadi krisis perbankan tahun 1997, kondisi mikro perbankan nasional mengalami kerentanan terhadap gejolak ekonomi yang disebabkan antara lain oleh pengabaian prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional, tingginya risiko kemacetan kredit, kemampuan manajerial bank yang lemah sehingga mengakibatkan penurunan kualitas aktiva produktif serta semakin meningkatnya risiko yang dihadapi bank.
Krisis tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan nasional belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh dan didukung dengan infrastruktur perbankan yang baik untuk dapat mengatasi gejolak internal maupun eksternal.
Sebagai salah satu upaya menyehatkan kembali industri perbankan yang kuat, sehat, dan efisien, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
Untuk menerapkan good corporate governance di sektor perbankan Indonesia dan meningkatkan kualitas manajemen risiko diperlukan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko serta memiliki standar profesi dan kode etik yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka Bank Indonesia kemudian meluncurkan Program Sertifikasi Manajemen Risiko.