Jalur ABG
Pada masa Orde Baru dibawah kekuasaan Presiden Soeharto, ada sebuah istilah yang lahir dari proses politik dominasi militer dan birokrasi, atau yang disbeut sebagai "Jalur ABG". Jalur ABG ini dimaksudkan oleh rezim Orde Baru sebagai landasan untuk mengelola pemerintahan dengan tiga unsur utama, yaitu; "A" untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, "B" untuk birokrasi, dan "G" untuk Golongan Karya. Ketiga unsur utama itu berperan penting dalam hal pengambilan keputusan politik, menerapkan kebijakan publik, hingga penempatan jabatan publik seseorang, termasuk presiden. Ketiga unsur politik itu menjadi yang paling dominan dalam pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun, sampai seroang pengamat politik bernama Karl D. Jackson mengatakan Indonesia di masa Orde Baru sebagai Bureucratic Polity atau masyarakat birokratik,[1] yang artinya segala keputusan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat harus mendapatkan persetujuan dari birokrat.[2]
Susunan roda AAR
"A1A-A1A" berarti ada 2 bogie. Setiap bogie memiliki 2 gandar penggerak dan 1 gandar idle dengan gandar idle diapit oleh kedua gandar penggerak. Contoh lokomotif yang menggunakan susunan roda "A1A-A1A" adalah lokomotif BB 200, BB 201, BB 202 dan BB 203. Susunan ini digunakan pada lokomotif-lokomotif tersebut agar dapat melewati jalur rel dengan kekuatan tekanan gandar yang masih rendah, yaitu di bawah 14 ton yang masih menggunakan rel ukuran R25 dan tidak dapat dilalui lokomotif kelas CC yang tekanan gandarnya 14 ton ke atas.