Proyek lahan gambut satu juta hektar
Proyek lahan gambut satu juta hektar merupakan proyek era Pembangunan Orde Baru yang digagas oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Siswono Yudo Husodo di daerah dominan lahan gambut terutama di Kalimantan Tengah.[1] Proyek tersebut awalnya diluncurkan pada tahun 1995 sebagai bagian dari ambisi pemerintahan Suharto untuk mencapai kembali posisi swasembada beras.[2] Pada 26 Desember 1995 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuan proyek tersebut adalah menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektar lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi.[3] Proyek tersebut dijalankan dengan cara membuat kanal-kanal yang bertujuan membelah kubah gambut.[1]
Che Guevara
Selain memastikan "keadilan revolusioner", hal penting lain yang ingin diwujudkan oleh Guevara adalah reformasi lahan pertanian. Setelah keberhasilan revolusi pada 27 Januari 1959, Guevara menyampaikan salah satu pidatonya yang paling terkenal yang membahas "gagasan-gagasan sosial pasukan pemberontak". Dalam pidato tersebut, ia mengumandangkan bahwa perhatian utama pemerintahan Kuba yang baru adalah "keadilan sosial yang dibawa oleh redistribusi lahan". Beberapa bulan kemudian pada tanggal 17 Mei 1959, Hukum Reformasi Agraria yang dirumuskan oleh Guevara mulai berlaku, sehingga membatasi luas semua lahan pertanian menjadi 1.000 ekar (400 hektare). Kepemilikan lahan yang lebih luas daripada batas ini akan disita oleh pemerintah dan lalu diredistribusikan kepada para petani dalam bentuk lahan seluas 67 ekar (270.000 m) atau dijadikan komune milik negara. Hukum tersebut juga menyatakan bahwa perkebunan gula tak dapat dimiliki oleh orang asing.