Partai Nazi
Dari tahun 1945, Partai Nazi dan negara Nazi tak sanggup lama berpisah. Ketika pasukan Jerman menyerah kepada Sekutu pada bulan Mei 1945 dan negara Jerman berhenti ada, Partai Nazi, meskipun memiliki 8,5 juta anggota nominal dan struktur organisasi di seantero negeri, juga berhenti ada. Anggotanya yang paling fanatik bisa bunuh diri, melarikan diri dari Jerman, maupun ditangkap. Khayalak ramai membakar kartu partainya dan berusaha bercampur ke dalam masyarakat Jerman secepat mungkin. Dari akhir perang, Nazi telah berkurang dibandingkan pada kesetiaan pada seorang Adolf Hitler, dan kematiannya membebaskan kebanyakan anggota Nazi dari sumpahnya dan berharap untuk menjaga partainya tetap bernapas. Dalam Testamen Politiknya, Hitler mengangkat Bormann "Menteri Partai", namun tak mencalonkan pengganti sebagai pimpinan partai - pengakuan bahwa Partai Nazi tanpa Hitler tak memiliki asas keberadaan. Secara resmi Partai Nazi dilarang oleh pemerintah pendudukan Sekutu dan proses denazifikasi meluas dilakukan untuk membersihkan bekas anggota Nazi dari pemerintahan, peradilan, perguruan tinggi, sekolah, dan pers di daerah pendudukan Jerman. Sebenarnya tidak ada perlawanan atau percobaan untuk mengorganisasi gerakan bawah tanah Nazi. Dari masa itu kehidupan politik yang normal tercipta lagi di Jerman Barat pada tahun 1949, Nazi secara efektif lenyap. Di Jerman Timur, pemerintah komunis yang baru membalas dendam atas bekas tokoh Nazi berpangkat tinggi yang bisa mereka temukan, dan kelangsungan jenis gerakan Nazi apapun tak mungkin dipertahankan.
Persoalan Yahudi
Di Jerman Nazi, istilah "Persoalan Yahudi" () mengacu pada artian bahwa eksistensi warga Yahudi di Jerman menghadirkan masalah bagi negara. Pada tahun 1933, dua teoriwan Nazi, Johann von Leers dan Achim Gercke, sama-sama mengusulkan bahwa Persoalan Yahudi dapat diselesaikan secara manusiawi dengan merelokasi warga Yahudi ke Madagaskar atau daerah lain di Afrika atau Amerika Selatan. Kedua teoriwan ini mendiskusikan keuntungan dan kerugian mendukung kaum Zionis Jerman, namun von Leers menegaskan bahwa pembentukan tanah air Yahudi di Palestina Britania akan menciptakan masalah kemanusiaan dan politik di kawasan itu. Setelah berkuasa tahun 1933, Hitler dan pemerintahan Nazi mulai menjalankan serangkaian tindakan radikal untuk memisahkan (segregasi) dan mengusir penduduk Yahudi dari Jerman dan seluruh Eropa. Tahap selanjutnya adalah penindasan warga Yahudi dan pencabutan kewarganegaraan penduduk Yahudi melalui Hukum Nuremberg. Pada Perang Dunia II, aksi yang diterapkan berubah menjadi penahanan di kamp konsentrasi dan berakhir dengan pemusnahan sistematis kaum Yahudi (Holocaust) yang dilaksanakan sebagai Solusi Akhir bagi Persoalan Yahudi.