Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, English: United Nations, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat.[3] Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB)[4]
Imam Edy Mulyono
Sekretaris Jenderal (Sekjen PBB) Ban Ki-moon menunjuk Mayor Jenderal (Mayjen) Imam Edy Mulyono sebagai komandan pasukan PBB di Sahara Barat (Force Commander United Nations Mission for the Referedum in Western Sahara). Penunjukan Mayjen Imam Edy Mulyono didukung penuh dan disambut baik oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, dan Pemerintah Maroko selaku host country MINURSO, sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Desra Percaya, dalam keterangan pers. Penunjukan tersebut tentunya menjadi kebanggaan bagi Indonesia sebagai penyumbang pasukan utama pada berbagai misi perdamaian PBB. Penunjukan ini merefleksikan kepercayaan tinggi PBB atas peran dan kontribusi penting Indonesia. Mayjen TNI Imam Mulyono menggantikan Mayjen Abdul Hafiz (Bangladesh) dan memimpin sekitar 236 personil PBB yang terdiri atas komponen militer dan polisi yang berasal dari setidaknya 33 negara selama tiga tahun (2013-2015). MINURSO merupakan misi Pasukan Perdamaian PBB (United Nations Peace Keeping Operations/UN PKOs) yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 690 (1991), sejalan dengan kesepakatan antara Pemerintah Maroko dan kelompok Frente Popular para la Liberacin de Saguia el-Hamra y de Ro de Oro (Frente POLISARIO), pada tanggal 30 Agustus 1988. MINURSO dimandatkan untuk sejumlah tugas, di antaranya mengawasi gencatan senjata, memverifikasi penurunan jumlah pasukan Maroko di wilayah Sahara Barat serta melakukan dan memastikan terselenggaranya referendum yang bebas dan adil dalam penentuan nasib rakyat di wilayah Sahara Barat.