Asmara Nababan
Pada 7 juni 1993, Presiden Soeharto membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melalui mantan Jaksa Agung Ali Said SH memilih sejumlah orang untuk diangkat menjadi anggota Komnas HAM, salah satunya Asmara Nababan yang dipilih.[2] Tahun 1994 Asmara Nababan medapat tugas ke Aceh untuk membebaskan 11 anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditahan, kemudian pada 1998 Asmara kembali mendatangi aceh, di sana Asmara dan kawan-kawan mengungkap dan membongkar sebuah kuburan massal yang diyakini sebagai korban selama Aceh menjadi Daerah Operasi Militer (DOM, 1989-1998). Hal tersebut memicu ketegangan antara Komnas HAM denga Pemerintah saat itu.[2]
Ibnu Parna
Dalam Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955, Ibnu Parna terpilih sebagai Anggota Parlemen. Ia adalah kandidat Partai Acoma satu-satunya yang memenangkan kursi. Sekitar periode ini, Ibnu Parna menjabat sebagai sekretaris Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI). Pada tahun 1956 Ibnu Parna mengambil bagian dalam kongres dunia dari International Keempat para Trotskyis. Pada Februari 1959 Ibnu Parna ditangkap karena telah menerbitkan sebuah pamflet yang mengecam kekuasaan Jenderal Nasution, walaupun memiliki kekebalan parlemen sekalipun.