Jalur ABG
Pada masa Orde Baru dibawah kekuasaan Presiden Soeharto, ada sebuah istilah yang lahir dari proses politik dominasi militer dan birokrasi, atau yang disbeut sebagai "Jalur ABG". Jalur ABG ini dimaksudkan oleh rezim Orde Baru sebagai landasan untuk mengelola pemerintahan dengan tiga unsur utama, yaitu; "A" untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, "B" untuk birokrasi, dan "G" untuk Golongan Karya. Ketiga unsur utama itu berperan penting dalam hal pengambilan keputusan politik, menerapkan kebijakan publik, hingga penempatan jabatan publik seseorang, termasuk presiden. Ketiga unsur politik itu menjadi yang paling dominan dalam pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun, sampai seroang pengamat politik bernama Karl D. Jackson mengatakan Indonesia di masa Orde Baru sebagai Bureucratic Polity atau masyarakat birokratik,[1] yang artinya segala keputusan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat harus mendapatkan persetujuan dari birokrat.[2]
Gugus pergi
Akan sangat membantu untuk mempertimbangkan konsep kemampuan gugus pergi dalam hal tahap pertama dari reaksi S1/E1 dengan suatu gugus pergi anionik (ionisasi), sambil mengingat bahwa konsep ini dapat digeneralisasi untuk semua reaksi yang melibatkan gugus pergi. Karena gugus pergi memikul muatan negatif yang lebih besar pada keadaan transisi (dan produk) daripada dalam bahan pemula, gugus pergi yang baik harus mampu menstabilkan muatan negatif ini, yaitu dalam bentuk anion yang stabil. Ukuran kestabilan anion yang baik adalah melalui pK pada asam konjugat anion, dan kemampuan gugus pergi memang umumnya mengikuti tren ini, dengan pKH yang rendah dikaitkan dengan kemampuan gugus pergi yang lebih baik.