Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pertama kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusasn Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional.
Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
BP4 bersifat Nasional. Pada bulan Januari 1960 dalam pertemuan Pengurus BP4 Tingkat I se-Jawa disepakati bahwa organisasi-organisasi BP4 yang bersifat lokal akan disatukan menjadi BP4 yang bersifat nasional. Kemudian hasil Konperensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25 - 30 Januari 1961 di Cipayung Jakarta diumumkan berdirinya BP4 Pusat (yang bersifat nasional). Dalam Anggaran Dasar baru tersebut ditetapkan bahwa organisasi ini berkedudukan di Jakarta dan bertujuan: (1) Mempertinggi nilai perkawinan. (2) Mencegah perceraian yang sewenang-wenang. (3) Mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera sesuai tuntunan Islam. Pada 17 Oktober 1961 sesuai usul Pengurus BP4 Pusat No.1/BP4/61, keluar Surat Keputusan Menteri Agama No.85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihatan perkawinan dan pengurangan perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk. Dan tanggal 8 Juli 1961, menyusul SK Menteri Agama, hasil musyawarah antara Kepala Jawatan Urusan Agama dengan Pengurus BP4 Jawa Barat dan P-5 Jakarta Raya ditetapkan susunan Pengurus BP4 Pusat yang pertama dengan Ketua H. Siswosoedarmo dan dilantik oleh Menteri Agama K.H.Wahib Wahab tanggal 20 Oktober 1961.