Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pertama kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusasn Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional.
Badan Pendidikan Kristen Penabur
Perkembangan BPK Djabar yang mulai berdiri di provinsi-provinsi lain dan juga cita-cita untuk menabur benih pendidikan Kristen ke daerah lain membuat Pengurus BPK Djabar memutuskan perubahan nama BPK Djabar menjadi BPK PENABUR pada tahun 1989 melalui akta nomor 121 yang dikeluarkan oleh Notaris Wiryomartani, S.H. dan lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 Mei 1989 nomor 36 disusul dengan pengesahan nama BPK PENABUR dalam Persidangan Majelis Sinode ke-46 GKI Jawa Barat tanggal 1 Juli 1989.[1]