Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebagai tindak lanjut Atlantic Charter tersebut, pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional diadakan di San Francisco, dengan dihadiri oleh 50 pemerintah negara, dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Declaration of the United Nations). PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan -Perancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat- dan mayoritas dari 46 negara anggota lainnya.
Jepang dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Jepang terlibat aktif di PBB sebagai prinsip dasar kebijakan luar negerinya. Saat Jepang bergabung dengan PBB pada 1956, negara tersebut sangat antusias dan didukung oleh masyarakat, karena organisasi internasional tersebut dipandang dapat membantu mewujudkan tatanan dunia yang damai. Keanggotaannya disambut oleh beberapa orang Jepang yang memandang PBB sebagai penuntun kebijakan netralitas tanpa senjata untuk negara mereka, selain persetujuan keamanan yang telah disepakati dengan AS pada tahun 1951. Selain itu, dukungan untuk PBB berguna untuk menutupi atau mengurangi kebergantungan penuh Jepang kepada Amerika Serikat dalam hal keamanan. Pemerintah memandang PBB sebagai tempat yang ideal untuk kebijakan luar negerinya yang terbuka ke segala arah dan meminimalisasi risiko.
 - Japan.