Kode etik jurnalistik
Kode Etik Jurnalistik yang lahir pada 14 Maret 2006, oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/ III/2006 tanggal 24 Maret 2006, misalnya, sedikitnya mengandung empat asas, yaitu:[4]
Surat kabar daring
Empat fungsi utama media massa, yakni pengawasan lingkungan, korelasi sosial, sosialisasi, dan hiburan menuntut keluasan ruang kebebasan berekspresi. Sebelum reformasi
bergulir kebebasan ini terpasung sedemikian rupa hingga fungsi pengawasan lingkungan yang juga mencakup pengawasan terhadap pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Media yang dianggap membahayakan pemerintah dapat saja dibredel. Hal ini tidak sejalan dengan Indonesia yang menganut asasdemokrasi, di mana media seharusnya menjadi tonggak keempat setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan yang menopang keseimbangan jalan sebuah Negara.