Asia Tenggara
Nama untuk kawasan ini pertama kali dipakai pada abad ke-20. Sebelumnya Asia Tenggara dikenal dengan nama India Belakang (jika dibandingkan dengan anak benua India). Subkawasan Asia Tenggara terdiri dari sebelas negara, beberapa di antaranya berada di daratan utama (mainland), yang juga dikenal sebagai Asia Tenggara Daratan (Indochina) dan sebagian lagi seluruhnya merupakan kepulauan (Asia Tenggara Maritim), yang dikenal dengan istilah beragam, seperti Kepulauan Selatan (Nan Yang, Tiongkok, dan Vietnam), Kepulauan Melayu (Malay Archipelago menurut A.R. Wallace), Malayunesia (Logan), Indonesia (Logan, dan Adolf Bastian), Hindia Timur (Oost-Indie, Belanda), Malaysia, Insulinde (oleh orang Hindia Belanda di awal abad ke-20), atau Nusantara (oleh masyarakat Indonesia). Agak menarik bahwa Semenanjung Malaya biasanya dimasukkan dalam wilayah kepulauan meskipun masih tersambung dengan benua Asia.
Malaysia
jmpl|250px|Perjanjian mengenai pendirian negara Malaysia (dokumen)jmpl|160px|Undang-undang tentang Malaysia 1963 Malaysia adalah sebuah negara federal[1] yang terdiri dari tiga belas negeri (negara bagian) dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi.[2][3] Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 30.697.000 jiwa pada tahun 2015. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan — Malaysia Barat dan Malaysia Timur — oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan.[3] Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina.[3] Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika.[3] Kepala negara Malaysia adalah seorang Raja atau seorang Sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali, hanya negeri-negeri (negara bagian) yang diperintah oleh Raja/Sultan saja yang diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk menjadi Raja Malaysia. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong[4]. dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri.[5][6] Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.[7]