Konoe Fumimaro
Pangeran Konoe berhasil melobi agar dirinya diikutsertakan dalam delegasi Jepang yang dikirim ke Konferensi Perdamaian Paris 1919. Pada tahun 1918, sebelum berangkat ke Versailles, ia menerbitkan sebuah esai berjudul Reject the Anglo-American-Centered Peace (Tolak Perdamaian Inggris-Amerika Sentris). Setelah diterjemahkan oleh wartawan Amerika Thomas Franklin Fairfax Millard, penasihat politik Jepang Saionji Kinmochi menulis bantahan dalam jurnal Millard's Review.[1]
Norodom Sihanouk
Setelah beberapa putaran negosiasi yang dimediasikan oleh Deng dan perdana menteri Singapura Lee Kuan Yew, FUNCINPEC, KPNLF, dan Khmer Merah sepakat untuk membentuk Koalisi Pemerintahan Kamboja Demokratik (KPKD) pada Juni 1982. KPKD dikepalai oleh Sihanouk, dan digunakan sebagai pemerintahan dalam pengasingan. Sebagai ketua KPKD, Sihanouk gagal bernegosiasi, pada lima tahun berikutnya, dengan pemerintah Tiongkok untuk membuat sebuah pemukiman politik untuk mengakhiri pendudukan Vietnam di Kamboja. Pada masa tersebut, Sihanouk melantik dua putranya, Norodom Chakrapong dan Norodom Ranariddh, untuk memimpin ANS. Chakrapong dilantik sebagai deputi ketua staf untuk ANS pada Maret 1985, sementara Ranariddh memegang dua jabatan sekaligus yakni ketua komandan dan ketua staf ANS pada Januari 1986, menggantikan Tam. Pada Desember 1987, Perdana Menteri pemerintahan RRK, Hun Sen, pertama kali bertemu dengan Sihanouk untuk membicarakan akhir Perang Kamboja-Vietnam. Pada bulan Juli, menteri luar negeri Indonesia pada waktu itu, Ali Alatas, mengadakan putaran pembicaraan pertama antara empat faksi Kamboja yang berperang yang terdiri dari FUNCINPEC, Khmer Merah, KPNLF, dan pemerintah RRK terkait masa depan Kamboja. Dua putaran pertemuan berikutnya diadakan di Februari dan Mei 1989; karena seluruh acara tersebut diadakan di Istana Bogor, sekitaran Jakarta, acara tersebut dikenal sebagai Jakarta Informal Meetings (JIM).