Konoe Fumimaro
Pangeran Konoe berhasil melobi agar dirinya diikutsertakan dalam delegasi Jepang yang dikirim ke Konferensi Perdamaian Paris 1919. Pada tahun 1918, sebelum berangkat ke Versailles, ia menerbitkan sebuah esai berjudul Reject the Anglo-American-Centered Peace (Tolak Perdamaian Inggris-Amerika Sentris). Setelah diterjemahkan oleh wartawan Amerika Thomas Franklin Fairfax Millard, penasihat politik Jepang Saionji Kinmochi menulis bantahan dalam jurnal Millard's Review.[1]
Sejarah Poso
Belanda, yang sejak abad ke-17 menancapkan kekuasaan perdagangan dan politik mereka di pulau Sulawesi melalui Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), mengacuhkan wilayah dataran tinggi Sulawesi Tengah karena sulit dicapai dan hanya memiliki sedikit lahan yang produktif. Bagaimanapun, keadaan ini hanya berlangsung selama dua abad. Perluasan wilayah Kerajaan Bone di seputaran Teluk Tomini menarik perhatian pemerintah kolonial. Naiknya aktivitas perdagangan kopra dan hasil hutan oleh pedagang Tionghoa dan Muslim, serta meningkatnya intensitas perdagangan ilegal dan pembajakan adalah faktor lain yang memicu keterlibatan Belanda. Meski pada awalnya pemerintah kolonial mengabaikan laporan-laporan tentang wilayah ini, peristiwa khusus yang lain terjadi, memaksa pemerintah kolonial untuk ikut campur lebih dalam dengan suku-suku di pedalaman Sulawesi Tengah. Pada tahun 1890, sebuah kapal uap Singapura berbendera Inggris muncul di Teluk Tomini, tanpa meminta izin di Gorontalo yang merupakan pusat Asisten Residen Belanda. Kapal bernama Glangy ini berlayar menuju ke Poso dan mengirimkan dua orang penyelidik Australia, yang berhasil menembus pedalaman hingga di daerah pertemuan Sungai Poso dengan Tomasa untuk melakukan riset tentang keberadaan emas. Rumor yang beredar saat itu menyebutkan bahwa Inggris telah menjalin hubungan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan lokal agar dapat bebas dari kontrol Belanda. Untuk mengantisipasi langkah Inggris, pemerintah kolonial menawarkan kontrak politik dengan empat kepala suku dari Pamona: Garoeda, Oele, Boenga Sawa dan Bengka. Meskipun demikian, mereka sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang kontrak ini, tetapi para penafsir membujuk mereka dengan berbagai alasan untuk menyetujui kontrak tersebut.
Pemerintah Hindia Belanda memahami bahwa kontrak tersebut tidak berarti apa-apa dan memutuskan untuk menempatkan seorang kontrolir di Poso untuk mempermudah kontak dengan suku-suku pedalaman Poso dan dengan warga lainnya di sepanjang wilayah pesisir Teluk Tomini. Pada bulan September 1894, Belanda mengangkat kontrolir pertama di Poso, Eduard van Duyvenbode Varkevisser. Keberadaan pemerintahan Belanda di mulut sungai Poso ini masih belum diketahui di wilayah pedalaman Poso pada saat itu. Belanda, yang juga khawatir terhadap pesatnya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, terutama di antara suku Makassar dan Bugis, melihat Suku Pamona yang menganut animisme di Sulawesi Tengah sebagai target yang potensial untuk di-Kristen-kan. Ketertarikan Belanda atas wilayah Sulawesi Tengah baru diwujudkan menjelang akhir abad ke-19 untuk mengamati potensi wilayah yang ada di Sulawesi Tengah, terutama Poso. Setelah berdiskusi dengan Raja Sigi, Belanda memutuskan untuk mendaratkan seorang misionaris muda bernama Albertus Christiaan Kruyt di Mapane pada tahun 1892.