Pertempuran Okinawa
Pertempuran Okinawa, nama kode Operasi Iceberg,[3] adalah pertempuran di Kepulauan Ryukyu, Okinawa yang dicatat sebagai serangan amfibi terbesar dalam Perang Pasifik, Perang Dunia II.[4][5] Pertempuran berlangsung selama 82 hari, mulai awal April hingga pertengahan Juni 1945. Melalui kampanye panjang strategi loncat pulau, Sekutu sedikit demi sedikit mendekati kepulauan Jepang. Pulau Okinawa adalah satu-satunya pulau besar milik Jepang yang berada 340mi (550km) dari daratan utama Jepang. Okinawa direncanakan sebagai basis operasi udara untuk rencana invasi ke daratan utama Jepang yang diberi kode Operasi Downfall. Empat divisi dari Angkatan Darat ke-10 Amerika Serikat (Divisi 7, Divisi 27, Divisi 77, dan Divisi 96), serta dua Divisi Marinir (Divisi 1 dan Divisi 6) bertempur di darat, sementara Divisi Marinir 2 disiapkan sebagai cadangan amfibi dan tidak pernah didaratkan. Invasi ini didukung oleh angkatan laut, pasukan amfibi, dan angkatan udara taktis.
Pertempuran Laut Karang
Pada 7 Desember 1941, kapal-kapal induk Jepang menyerang Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan tersebut menghancurkan atau melumpuhkan sebagian besar kapal-kapal tempur Armada Pasifik Amerika Serikat, sekaligus mengawali perang terbuka antara kedua negara. Dalam perang ini, pemimpin-pemimpin perang Jepang berusaha melenyapkan ancaman dari armada Amerika, merampas wilayah-wilayah jajahan Sekutu yang kaya sumber alam, dan menguasai pangkalan militer strategis untuk mempertahankan wilayah kekuasaan Jepang yang semakin besar. Pada saat yang hampir bersamaan dengan Pengeboman Pearl Harbor, Jepang menyerang Malaya hingga menyebabkan Britania Raya, Australia, dan Selandia Baru bergabung dengan Amerika Serikat sebagai Sekutu dalam perang melawan Jepang. Sesuai dengan "Perintah Rahasia Nomor Satu" tertanggal 1 November 1941 yang dikeluarkan Armada Gabungan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, tujuan awal Jepang dalam perang adalah "(melumpuhkan) kekuatan Inggris dan Amerika dari Hindia Belanda dan Filipina, (serta) menetapkan kebijakan kemerdekaan ekonomi dan swasembada secara otonom."[7]