Konstitusi Kekaisaran Jerman
Konstitusi tersebut memiliki judul dalam bahasa Jerman yang sama dengan penerusnya, Konstitusi Weimar (juga juga dikenal dengan nama "Konstitusi Reich Jerman"). Konstitusi Weimar ditetapkan pada tahun 1919 pada saat pembentukan Republik Weimar.
Gustav Bauer
Gagasan "Burgfredenspolitik" (harafiah: politik perdamaian istana) yang dijalankan oleh Partai Demokrat Sosial Jerman di akhir Perang Dunia I, membuat petinggi-petingginya memperoleh jabatan politik saat posisi kaisar Jerman terakhir, Pangeran Max von Baden mulai goyah pada tahun 1918. Bauer kemudian ditunjuk sebagai Menteri Tenaga Kerja di kabinet terakhir kekaisaran Jerman pada Oktober 1918. Pada 9 November 1918, Pangeran Max von Baden menyerahkan kekuasaanya kepada Friedrich Ebert yang juga menjabat sebagai ketua dari Partai Demokrat Sosial Jerman. Setelah terpilih secara demokratis sebagai Presiden Jerman, Friedrich Ebert kemudian menunjuk Philipp Scheidemann sebagai kanselir pada 13 Februari 1919. Scheidemann kemudian segera membentuk kabinet pemerintahan baru dan tetap menunjuk Bauer sebagai menteri tenaga kerja. Philipp Scheidemann hanya menjabat sebagai kanselir selama 121 hari dan kemudian mengundurkan diri akibat penolakannya terhadap penandatanganan Perjanjian Versaiilles. Pada bulan Juni 1919, Gustav Bauer ditunjuk sebagai kanselir Jerman menggantikan Philipp Scheidemann. Pada bulan Maret 1920, Bauer bersama kabinetnya terpaksa harus mengundurkan dan membubarkan diri dari pemerintahan akibat tuntutan pemberontak. Pascamenjabat sebagai kanselir, Bauer tetap mendapat jabatan di kabinet pemerintahan selanjutnya sebagai menteri transportasi dan pembendaharaan negara. Kemudian pada pemilihan Reichstag di bulan Juni 1920, Bauer terpilih kembali sebagai anggota parlemen dan menjabat hingga tahun 1928.