Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebagai tindak lanjut Atlantic Charter tersebut, pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional diadakan di San Francisco, dengan dihadiri oleh 50 pemerintah negara, dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Declaration of the United Nations). PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan -Perancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat- dan mayoritas dari 46 negara anggota lainnya.
Weaponisasi keuangan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan keuangan sebagai alat untuk mencapai perubahan politik sejak 1966. Weaponisasi keuangan termaktub dalam Pasal 41 Bab VII Piagam PBB.[10] PBB telah menetapkan 26 sanksi sejak berdiri, 13 di antaranya masih berlaku.[11] Setiap sanksi diatur oleh sebuah dewan pengawas. Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Irak, Iran, Korea Utara, dan Somalia adalah negara-negara yang terdampak oleh sanksi ini.[12] Sanksi PBB bertujuan menyelesaikan konflik secara politis, non-proliferasi nuklir, dan kontra-terorisme. Sanksi-sanksi ini mencakup pemutusan hubungan ekonomi dan komunikasi antarnegara. Keuangan juga dimanfaatkan sebagai insentif untuk mendorong perubahan, contohnya perlindungan spesies terancam punah seperti dugong.[13] Insentif-insentif ini mencakup bantuan dana untuk keperluan khusus di sebuah negara.