Majalah Kartini
Awal peluncuran tahun 1972 bernama Majalah madonna , lalu berubah nama menjadi Kartini pada tahun 1974. Pada tahun 1989 Majalah Kartini telah mencapai 230.000 salin per isu. Pada tahun 1991, menjadi majalah yang menempati posisi ke-3 diatas femina, dibawah Gramedia, Tempo dan Jawa Pos Group. Setelah mengalami krisis inflasi pada tahun 1998, pada pada tahun 1999 kartini kembali bangkit dengan kantor kecil dan 20.000 salin.Tak butuh waktu lama pada tahun 2003 Majalah Kartini kembali menjadi market leader dengan 115.000 salin per isunya. Tahun 2005 Majalah Kartini tampil dengan tampilan baru yang lebih fresh dan modern.
Kartini Muljadi
Ia memutuskan berkarier di bidang kehakiman dan diangkat menjadi hakim di Pengadilan Istimewa Jakarta. Dia ditugasi menangani perkara pidana, perdata, dan kepailitan. Pada saat itu, hakim- hakim asal Belanda baru saja mengundurkan diri digantikan hakim orang Indonesia. Beberapa waktu berlalu sang suami, Djojo Muljadi SH, meninggal dunia tepatnya di 1973. Kartini mengundurkan sebagai hakim karena pendapatannya sebagai hakim Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mampu menutupi kebutuhan keluarganya.Berbekal pengalaman, ia memberanikan diri mendaftar ujian negara untuk menempati jabatan notaris. Ia pun diangkat menjadi notaris berkedudukan di Jakarta. Dia juga mulai mengajar kuliah perdata dan hukum acara perdata di berbagai fakultas hukum di Jakarta. Dengan konsistensi dan komitmen yang dimilikinya, pekerjaan sebagai notaris membawanya ke puncak karier. Dia bertransformasi menjadi notaris papan atas, yang menjadi rujukan perusahaan- perusahaan besar pada tahun 1970- an dan 1980- an.Pada tahun 1990, ia memutuskan pensiun dini sebagai notaris, lalu mendirikan kantor pengacara dan konsultan hukum sendiri. Dia mendirikan konsultan hukum bernama Muljadi&Rekan. Berkat kredibilitas yang sangat baik semasa menjadi hakim serta notaris membuat kantor konsultan miliknya tumbuh pesat. Dia tidak hanya melayani perusahaan- perusahaan besar nasional tetapi perusahaan multi- nasional. Ketika krisis ekonomi di 1997/1998, ia aktif memberikan bantuan hukum untuk membangkitkan sektor perbankan yang terpuruk.Dia diangkat menjadi anggota tim yang bertugas memberikan nasihat hukum kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selain itu, ia memberikan pendapat hukum serta rekomendasi kepada instansi pemerintah terkait, memperkrasai Master Settlement dan Maste Refinancing Afreement antara BPPN dan para pemegang saham bank- bank bermasalah.