Keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat
Keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat (juga disebut Keruntuhan Kekaisaran Romawi atau Keruntuhan Roma) adalah masa ketika Kekaisaran Romawi Barat terpecah menjadi beberapa negara. Pada tahun 117, Kekaisaran Romawi masih berada pada puncak kejayaannya. Namun, semenjak tahun 376, Romawi Barat mulai melemah akibat meletusnya Perang Goth (376–382) dan serangan suku-suku barbar lainnya. Pada tahun 395, setelah berhasil memenangkan dua perang saudara yang memporakporandakan kekaisaran, Kaisar Theodosius I meninggal dunia. Penerusnya membagi kekaisaran menjadi dua, dan keduanya merupakan pemimpin yang tidak cakap. Pada tahun 476, ketika Odoacer berhasil menjatuhkan Kaisar Romawi Barat terakhir Romulus Augustulus, sang kaisar tidak lagi memiliki kekuatan politik, militer ataupun finansial, dan juga tidak dapat mengendalikan wilayah-wilayah Romawi Barat karena sudah direbut oleh suku-suku Barbar. Walaupun pengaruh budaya Kekaisaran Romawi Barat masih dapat dirasakan hingga saat ini, kekaisaran ini tidak pernah dapat bangkit lagi.
Abad Pertengahan
Luas wilayah Kekaisaran Romawi mencapai puncaknya pada abad ke-2 Masehi; dalam dua abad berikutnya, Kekaisaran Romawi lambat laun kehilangan kendali atas daerah-daerah di tapal batas wilayahnya.[18] Permasalahan-permasalahan ekonomi, termasuk inflasi, dan tekanan asing di tapal batas wilayah kekaisaran adalah penyebab timbulnya krisis pada abad ke-3. Selama masa krisis ini, kaisar demi kaisar dinobatkan hanya untuk dimakzulkan dengan segera oleh perampas takhta berikutnya.[19] Belanja militer terus meningkat sepanjang abad ke-3, terutama untuk membiayai perang melawan Kekaisaran Sasani yang kembali berkobar pada pertengahan abad ke-3.[20] Bala tentara dilipatgandakan, dan pasukan berkuda serta satuan-satuan ketentaraan yang lebih kecil mengambil alih fungsi legiun Romawi sebagai satuan taktis utama.[21] Kebutuhan akan pendapatan mengakibatkan kenaikan pajak dan penurunan jumlah curialis, atau golongan tuan-tuan tanah, serta penurunan jumlah tuan-tuan tanah yang bersedia memikul beban selaku pejabat di kota asalnya.[20] Meningkatnya kebutuhan akan tenaga birokrat dalam administrasi pemerintah pusat untuk menangani kebutuhan-kebutuhan tentara mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan dari masyarakat bahwasanya jumlah pemungut pajak di dalam wilayah kekaisaran lebih besar daripada jumlah pembayar pajak.[21]