Dinasti Qing
Luas wilayah Dinasti Qing pada masa puncaknya pernah mencapai 12 juta kilometer persegi. Pada akhir abad ke-16, Ketsaran Rusia mengadakan ekspansi ke timur. Pada waktu tentara Dinasti Qing menyerbu masuk ke pedalaman, pasukan Ketsaran Rusia dengan menggunakan kesempatan itu menduduki Yaksa dan Nibuchu. Pemerintah Dinasti Qing berkali-kali menuntut agresor Ketsaran Rusia menarik diri dari wilayah Tiongkok. Tahun 1685 dan 1686, Kaisar Kangxi memerintahkan tentara Dinasti Qing dua kali menyerbu pasukan Ketsaran Rusia di Yaksa. Ketentaraan Rusia terpaksa menyetujui mengadakan perundingan untuk menyelesaikan masalah perbatasan sektor timur Tiongkok-Rusia. Tahun 1689, wakil-wakil Tiongkok dan Rusia mengadakan perundingan di Nichersink. Dan secara resmi menandatangani perjanjian perbatasan pertama, yaitu Perjanjian Nibuchu.
Republik Tiongkok (1912–1949)
Republik resmi didirikan pada 1 Januari 1912 setelah Revolusi Xinhai, yang dimulai dengan Pemberontakan Wuchang pada 10 Oktober 1911, menggantikan Dinasti Qing dan mengakhiri lebih dari 2.000 tahun pemerintahan kekaisaran di Tiongkok[1]. Sejak berdiri sampai tahun 1949 pemerintahannya berpusat di Tiongkok daratan. Pemerintah pusat mengalami pasang surut dalam menanggapi warlordisme (1915-1928), Invasi Jepang (1937-1945), dan Perang Saudara Tiongkok (1927-1949), dengan otoritas pusat terkuat terjadi selama Dekade Nanjing (1927-1937), ketika sebagian besar Tiongkok berada di bawah kendali Kuomintang (KMT) dengan bentuk negara otoriter partai tunggal [2] Pada akhir Perang Dunia II pada tahun 1945, Kekaisaran Jepang menyerahkan kekuasaan atas Taiwan dan pulau-pulau sekitarnya kepada Sekutu, dan Taiwan ditempatkan di bawah kontrol administratif Republik Tiongkok. Legitimasi transfer ini diperdebatkan dan merupakan salah satu aspek dari status politik Taiwan (yang juga diperdebatkan).