Asmara Nababan
Pada 7 juni 1993, Presiden Soeharto membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melalui mantan Jaksa Agung Ali Said SH memilih sejumlah orang untuk diangkat menjadi anggota Komnas HAM, salah satunya Asmara Nababan yang dipilih.[2] Tahun 1994 Asmara Nababan medapat tugas ke Aceh untuk membebaskan 11 anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditahan, kemudian pada 1998 Asmara kembali mendatangi aceh, di sana Asmara dan kawan-kawan mengungkap dan membongkar sebuah kuburan massal yang diyakini sebagai korban selama Aceh menjadi Daerah Operasi Militer (DOM, 1989-1998). Hal tersebut memicu ketegangan antara Komnas HAM denga Pemerintah saat itu.[2]
Lim Bak Meng
Pada 1951 ia menjadi anggota KMK Kalbar. Tahun 1952 ia mendirikan Partai Katolik Komisariat Kalbar dan memegang jabatan Ketua I. Partai ini kemudian menjadi salah satu yang paling diperhitungkan di Kalbar saat itu. Kemudian, pada 20 Mei 1958 dia menjadi anggota Dewan Pleno Front Nasional Pembebasan Irian Barat di daerah Kalimantan Barat. Dia juga tercatat sebagai pendiri klinik “Kharitas Bhakti”, yang sekarang dikenal sebagai RS Kharitas Bhakti di Pontianak.
Pada tanggal 6 November 1958, ia dilantik oleh Mendagri sewaktu itu, Sanusi Hardjadinata sebagai anggota DPRD Kalbar bersama kesebelas kawannya yang lain dari PPD. Tahun 1959, ia disumpah menjadi angora Dewan Daerah Swatantra Tingkat I Kalbar. Pada tahun ini pula, ia menjadi Pembina Lembaga Kesatuan Bangsa.