Permesta
Pada tahun 1960 Pihak Permesta Menyatakan kesediaanya untuk berunding dengan pemerintah pusat. Perundingan pun dilangsungkan Permesta diwakili oleh Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alex Evert Kawilarang serta pemerintah pusat diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Nicolas Bondan. Dari perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan yaitu bahwa pasukan Permesta akan membantu pihak TNI untuk bersama-sama menghadapi pihak Komunis di Jawa. Pada tahun 1961 Pemerintah Pusat melalui Keppres 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi siapa saja yang terlibat PRRI dan Permesta tetapi bukan untuk itu saja bagi anggota DI/TII baik di Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan juga berhak menerimanya.
Perkawinan sejenis
Pemerintah Kosta Rika dan Panama mengumumkan bahwa mereka akan sepenuhnya menerapkan putusan PHAMAA. Sebagai tambahan, pada 11 Januari, Presiden Mahkamah Agung Peru dan ketua yudikatif di negara tersebut, Duberlí Rodríguez, menyatakan bahwa Peru harus mematuhi keputusan tersebut. Pada 29 Januari 2018, Menteri Perumahan Carlos Bruce memperkirakan bahwa perkawinan sejenis akan diizinkan di Peru dalam dua tahun, dan beberapa pembuat hukum dan hakim di Mahkamah Agung, salah satunya Indira Huilca, menyatakan bahwa perkawinan sejenis akan segera sah di Peru, entah bagaimana pun. Namun, Pemerintah Peru belum mengeluarkan keputusan resmi tentang masalah ini.