Garuda Indonesia
Maskapai penerbangan PT Indonesian Airlines Aviapatria (Indonesian Airlines) didirikan tahun 1999 dan mulai beroperasi Maret 2001. Pada September 1999, ia memperoleh izin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penerbangan berjadwal di 46 rute. Perusahaan ini dimiliki oleh investor perorangan (75%) dan Rudy Setyopurnomo (25%), Presiden Direktur maskapai ini. Indonesian Airlines menghentikan operasinya pada tahun 2003. Setelah itu kantor pusatnya digabungkan dengan Garuda Indonesia.
Garuda Indonesia Penerbangan 152
Joyce Coyle mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik dari Oregon terhadap pemerintah Indonesia cabang operasi Garuda Indonesia Airlines. Coyle menuduh dalam pengaduan bahwa Garuda harus tanggung jawab untuk kematian di bawah Konvensi Warsawa. Dia juga mengklaim bahwa Garuda, yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, bisa dapat dimintai tanggung jawab di bawah dua pengecualian untuk Undang Undang Kekebalan Istimewa Asing. Dia berpendapat bahwa Garuda diberi wewenang untuk beroperasi di Amerika Serikat pada waktu itu, kekebalan secara bebas di bawah aturan Departemen Perhubungan,yang membutuhkan maskapai penerbangan asing untuk membuka diri sesuai di Amerika Serikat sebagai kondisi yang diizinkan untuk terbang ke, dari, atau dalam negara ini. Coyle juga mengklaim bahwa dengan menjual tiket di Amerika Serikat, Garuda dibebaskan kekebalan di bawah "kegiatan komersial" pengecualian FSIA. Hakim Distrik AS Robert E. Jones membantah gerak Garuda untuk memberhentikan, mengadopsi kesimpulan hakim hakim bahwa perjalanan ke Medan adalah "satu kaki dari sebuah perjalanan internasional" dan dengan demikian tunduk pada Konvensi Warsawa dan pengabaian eksplisit kekebalan.