Proyek lahan gambut satu juta hektar
Proyek lahan gambut satu juta hektar merupakan proyek era Pembangunan Orde Baru yang digagas oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) Siswono Yudo Husodo di daerah dominan lahan gambut terutama di Kalimantan Tengah.[1] Proyek tersebut awalnya diluncurkan pada tahun 1995 sebagai bagian dari ambisi pemerintahan Suharto untuk mencapai kembali posisi swasembada beras.[2] Pada 26 Desember 1995 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuan proyek tersebut adalah menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektar lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi.[3] Proyek tersebut dijalankan dengan cara membuat kanal-kanal yang bertujuan membelah kubah gambut.[1]
Dampak sosial dan lingkungan dari minyak sawit
Kerusakan terhadap lahan gambut (salah satu penyebabnya adalah produksi minyak sawit) diklaim mempercepat kerusakan lingkungan, termasuk empat persen emisi gas rumah kaca global dan delapan persen seluruh emisi global akibat bahan bakar fosil, karena membuka hutan hujan untuk perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar hutan hujan Indonesia dan Malaysia tumbuh di tanah gambut yang menyimpan karbon dalam jumlah besar. Penebangan hutan dan pengeringan gambut untuk perkebunan sawit melepaskan karbon tersebut. Para peneliti mencoba mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka menyarankan apabila luas lahan yang dilindungi cukup dan masih ada cadangan hutan primer yang besar, industri minyak sawit tidak banyak berdampak terhadap kehidupan liar dan keragaman hayati. Organisasi lingkungan seperti Greenpeace, Roundtable on Sustainable Palm Oil, dan Amnesty International juga menyuarakan larangan terhadap perkebunan minyak sawit yang tidak berkelanjutan dan perusahaan-perusahaan yang membeli komoditas ekspornya.