Perang Aceh
Perang Aceh–Belanda atau disingkat Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada januari 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlanjut.
Sultan Mansur Syah
Perjanjian tahun 1857 kini menjadi penting ketika ada masalah yang belum terpecahkan tentang perbatasan antara Aceh dan negara kolonial Belanda. Belanda membuat perjanjian dengan Kesultanan Siak pada tahun 1858, perjanjian ini menyimpulkan bahwa kerajaan dari pantai timur sampai Tamiang dianggap berada di bawah pengaruh Siak. Akibatnya beberapa kesultanan melepaskan diri dari klaim Aceh, seperti Tamiang dan Langkat. Menanggapi masalah ini Alauddin Ibrahim Mansur Syah akhirnya kembali bersedia berunding untuk kejelasan status daerah ini. Namun karena respon yang lambat dari Belanda membuat ia mengambil tindakan sendiri pada tahun 1863. Didukung oleh Serdang dan Asahan kapal-kapal Aceh mengintimidasi Deli dan Langkat[7]. Hal ini diikuti oleh sebuah insiden di mana beberapa orang Tiongkok dari Penang dibunuh di Tamiang oleh tentara dari kapal berbendera Aceh. Belanda akhirnya melancarkan sebuah ekspedisi militer pada tahun 1865 untuk memaksa Asahan dan Serdang agar menghukum pelaku pembunuhan di Tamiang dan bendera Aceh kini diturunkan dari Tamiang, dan wilayah itu oleh Belanda ditempatkan dibawah pengaruh Siak. Insiden-insiden yang saling berkaitan itu tidak pernah menjadikan perang antara Aceh dan Belanda meskipun ketegangan itu bertahan untuk waktu yang lama, Alauddin Ibrahim Mansyur Syah justru lebih merasa terganggu dengan masalah-masalah internal negara. Pada tahun 1870 Lhokseumawe dan Peusangan mencoba untuk melepaskan diri dari kepemimpinan sultan. Permasalahan internal ini menimbulkan kekacauan yang cukup berarti membuat para pedagang Eropa dilarang untuk mengunjungi pantai utara yang mengakibatkan menurunnya volume perdagangan dari wilayah itu. Menanggapi kekacauan ini pemerintah kolonial Inggris di selat Malaka akhirnya melakukan intervensi[8].