Cultuurstelsel
Cultuurstelsel (harfiah: Sistem Kultivasi atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai Sistem Budi Daya) yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.
Manuel L. Quezon
Ketika Pemerintah Persemakmuran didirikan, Presiden Quezon menerapkan Rice Share Tenancy Act of 1933.[7] Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengatur kontrak pembagian-persewaan dengan membentuk standar minimum.[7] UU ini disediakan untuk menjalin hubungan yang lebih baik antara penyewa dan pemilik tanah, berbagi tanaman 50-50, pengaturan bunga sampai 10 % per tahun pertanian, dan perlindungan terhadap pemecatan sewenang-wenang oleh pemilik.[7] Namun, karena salah satu kelemahan utama dari undang-undang ini, tidak ada petisi untuk Rice Share Tenancy Act yang pernah disajikan.[7]