Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri Ketua Dewan Pimpinan Pusat: Bidang Kehormatan Partai: Komaruddin Watubun Bidang Politik dan Keamanan: Puan Maharani Bidang Pemenangan Pemilu: Bambang Dwi Hartono Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Idham Samawi Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Djarot Saiful Hidayat Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan: Trimedya Panjaitan Bidang Perekonomian: Hendrawan Supratikno Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Muhammad Prakosa Bidang Kemaritiman: Rokhmin Dahuri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Andreas Hugo Pariera Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning Bidang Buruh Tani dan Nelayan: Mindo Sianipar Bidang Kesehatan dan Anak: Sri Rahayu Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: I Made Urip Bidang Koperasi dan UMKM: Nusyirwan Soejono Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani Bidang Pemuda dan Olahraga: Sukur Nababan Bidang Keagamaan dan Kepercayaan: Hamka Haq Bidang Ekonomi Kreatif: Muhammad Prananda Prabowo Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto Wakil Bidang Internal: Utut Adianto Wakil Bidang Program Kerakyatan: Eriko Sotarduga Wakil Bidang Program Pemerintahan: Ahmad Basarah Bendahara Umum: Olly Dondokambey Wakil Bidang Internal: Rudianto Tjen Wakil Bidang Program: Juliari Pieter Batubara
Partai Penegak Demokrasi Indonesia
Dalam menghadapi pemilu 2009, PPDI dalam Musyawarah Nasional Luar biasa (Munaslub) PPDI di Kupang, 16-18 Nopember 2007 sempat akan beralih nama kembali menjadi Partai Demokrasi Indonesia. PDI "baru" ini akan menggunakan lambang yang sama dengan PDI lama. Akan tetapi, karena aturan electoral threshold dibatalkan oleh MK, PPDI tetap dapat mengikuti Pemilu 2009 tanpa berganti nama menjadi PDI.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No:686K/Pdt.Sus/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang Amar Putusannya Mengabulkan Permohonan Kasasi Menteri Hukum dan Ham RI dalam perkara Menteri Hukum dan Ham RI (Pemohon Kasasi) melawan Drs. H. Endung Sutrisno, MBA dan Drs. V. Joes Prananto (Termohon Kasasi) dengan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No:756/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel tanggal 1 Agustus 2008. Sehingga Munaslub PPDI di Kupang, 16-18 November 2007 dinyatakan ilegal dan tidak sah.