Hukum kemanusiaan internasional
Hukum kemanusiaan internasional, hukum humaniter internasional (HHI), yang sering kali juga disebut sebagai hukum konflik bersenjata (English: international humanitarian law), adalah batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya.[1] HHI menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang yang dilindungi, biasanya berarti orang sipil.
Teori hukum internasional
Teori hukum internasional terdiri dari beragam pendekatan teori dan metodologi untuk menjelaskan dan menganalisis isi, pembentukan, dan keefektifan hukum dan lembaga internasional umum serta memberi saran perbaikan. Sejumlah pendekatan berfokus pada kepatuhan: mengapa negara mematuhi norma internasional meski tidak ada penguasa koersif yang menjamin kepatuhan. Pendekatan lainnya berfokus pada pembentukan aturan internasional: mengapa negara dengan sukarela mengadopsi norma hukum internasional yang membatasi kebebasan bertindaknya meski tidak ada badan legislatif global. Perspektif lain berorientasi pada kebijakan; perspektif ini menjelaskan kerangka kerja teori dan instrumen untuk mengkritik aturan yang ada dan memberi saran perbaikan. Sebagian pendekatan yang ada didasarkan pada teori hukum domestik, sejumlah pendekatan bersifat interdisipliner, dan pendekatan lainnya dikembangkan secara khususuntuk menganalisis hukum internasional.