Gerakan Jogja Independent
Prinsip dan agenda kepemimpinan yang dirumuskan oleh Gerakan Joint akan menjadi pedoman dan pegangan bagi mereka untuk menyeleksi calon yang hendak disaring. Selain itu, mereka juga telah membentuk tim konvensi sendiri untuk bertugas menyeleksi nama-nama yang layak untuk dijadikan kandidat calon walikota yang akan diusung oleh Joint. Tim komite konvensi tersebut terdiri dari lima orang yang memiliki latar belakang profesi berbeda-beda, mulai dari Busyro Muqoddas yang merupakan seorang praktisi hukum, Bambang Eka Cahya Widodo yang merupakan akademisi sekaligus ahli pemilu, Herry Zudianto yang merupakan mantan Walikota Yogyakarta, Yustina Neni yang merupakan seorang seniman, serta Suparman Marzuki yang merupakan praktisi hukum sebagaimana Busyro Muqoddas. Tim komite konvensi tersebut kemudian mencari anggota tim lainnya yang dapat bergabung secara sukarela untuk menjadi tim seleksi. Mereka yang bergabung akan bertugas untuk menganalisis karakter kepemimpinan beserta visi dan misi para kandidat. Terbentuklah ke-9 tim seleksi yang seluruhnya juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka adalah Busyro Muqoddas sebagai ketua tim, Suparman Marzuki seorang spesialis di bidang hukum, Zainal Arifin Mochtar seorang spesialis bidang korupsi, Bobi Setiawan seorang spesialis bidang tata ruang dan lingkungan, Budi Wahyuni seornag spesialis bidang perempuan dan kesehatan, Achmad Nurmandi dan Herry Zudianto seorang pakar bidang anggaran publik dan perbaikan birokrasi, ST Sunardi seorang pakar bidang hubungan luar negeri, politik perkotaan, seni dan politik seni, Robby Kusumahara seorang pakar bidang usaha, dan Edi Suadi Hamis seorang pakar bidang ekonomi.[1]
Gerakan Jogja Independent
Beberapa anak muda yang bergabung ke dalam Gerakan Joint sebagai misal adalah teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan alumni Asia Pacific Urban Youth Forum, Yogyakarta Youth Meeting, dan Actual Smile English Club, dan lain-lain. Namun demikian, beberapa anak muda tersebut juga mengalami sedikit kekecewaan mengingat tidak koherennya konsep awal Gerakan Joint dengan impmentasi program yang mereka lakukan. Geraan Joint bertekad menjadi gerakan yang menggalang partisipasi publik secara demokratis. Segala lapisan masyarakat diperkenankan untuk berpartisipasi, baik menjadi calon kandidiat maupun menjadi relawan. Namun demikian, mereka menilai bahwa pemilihan calon Gerakan Joint untuk melaju menjadi calon Walikota dan Walikota Yogyakarta terkesan tidak terlalu Demokrasi. Panitia seleksi tetap memiliki kekuatan dominan untuk menentukan calonnya. Dalam arti kata, keputusan yang mereka ambil tidak sepenuhnya berada di bawah keputusan peserta konvensi.[3]