Hak LGBT di Indonesia
Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa, namun hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh, dan bagi umat Islam di kota Palembang, homoseksualitas adalah ilegal di bawah hukum Syariah Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut.[1] Pentingnya harmoni sosial di Indonesia menyebabkan penekanan kepada kewajiban daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak LGBT tergolong sangat rapuh.[2] Namun, komunitas LGBT di Indonesia perlahan-lahan menjadi terus lebih terlihat dan aktif secara politik.
Hubungan di luar nikah
Hubungan di luar nikah adalah sebuah kegiatan seksual yang diterapkan oleh orang sebelum mereka menikah. Pada masa lalu, hubungan di luar nikah dianggap masalah moral yang menjadi tabu di beberapa budaya dan dianggap dosa oleh sejumlah agama, namun sejak sekitar 1960an, ini menjadi makin banyak diterima. Khususnya di negara-negara Barat. Sebuah kajian Pew tahun 2014 tentang moralitas global menemukan bahwa hubungan di luar nikah dianggap tak diterima di "negara-negara mayoritas Muslim", seperti Malaysia, Indonesia, Yordanua, Pakistan dan Mesir, masing-masing menyatakan lebih dari 90% tidak setuju, sementara orang-orang di negara-negara Eropa Barat kebanyakan menerimanya, dengan Spanyol, Jerman dan Perancis menyatakan ketidaksetujuan sebanyak kurang dari 10%. Dalam agama Kristen, Gereja Katolik Roma menyebut hubungan di luar nikah sebagai dosa yang harus diampuni melalui pengampunan.