Aksi 9 September 1796
Aksi tersebut telah digambarkan sebagai mengambang oleh sejarawan Britania C. Northcote Parkinson karena tidak ada pihak yang bisa mencapai hasil yang menentukan. Parkinson juga mengkritik tajam terhadap Clark dan Waller, menuduh mereka gagal untuk mempersiapkan pertempuran dengan benar atau melakukan manuver kapal dengan efektif di bawah tembakan.[23] Selama pertempuran, tidak ada pihak yang benar-benar mengejar hasil yang menentukan, keduanya tidak mau mengambil risiko kerusakan yang akan membahayakan misi mereka. Perintah Sercey adalah menyerang jalur perdagangan Britania, bukan untuk melawan kapal perang berat dan berakibat mengalami kerusakan: pertempuran tersebut sangat membatasi kesempatannya untuk menggerogoti pelayaran saudagar Britania di Hindia Timur pada tahun 1796.[16][20] Lucas berupaya menghalangi jalan Sercey melalui Selat Malaka, namun sadar bahwa kapalnya, meski besar dan kuat, kalah dalam jumlah dan persenjataan dalam pertempuran tersebut, terutama mengingat ukuran lini utama Perancis, yang terdiri dari kapal dengan baterai dari meriam panjang 18 pon dan termasuk Forte, salah satu fregat terbesar di laut saat itu.[23] William James menganggap bahwa jika anginnya lebih bersahabat, Lucas mungkin bisa memotong dan menawan setidaknya dua kapal fregat Perancis, namun jika Sercey mencoba aksi satron (naik dan menguasai kapal) terhadap ship of the line, awak kapalnya yang lebih banyak mungkin telah sukses merebut kapal-kapal mereka.[22]
Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi
Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi (Zeven Provinciën) adalah Pemberontakan yang terjadi di atas kapal angkatan laut HNLMS De Zeven Provinciën milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda ("Koninlijke Marine") di lepas pantai Sumatra pada tanggal 5 Februari 1933. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah keputusan untuk menurunkan gaji pegawai pemerintah Hindia Belanda sebesar 17% yang diumumkan pada tanggal 1 Januari 1933. Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu. Namun keputusan tersebut mendapat tantangan hebat dari semua pihak, baik pegawai berkebangsaan Eropa, Indonesia maupun Eurasia yang ada di pemerintahan Hindia Belanda. Pemberontakan di atas kapal Zeven Provincien tersebut di atasi dengan cara pengeboman kapal tersebut oleh pesawat udara angkatan laut Belanda.