Hak LGBT di Indonesia
Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa, namun hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh, dan bagi umat Islam di kota Palembang, homoseksualitas adalah ilegal di bawah hukum Syariah Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut.[1] Pentingnya harmoni sosial di Indonesia menyebabkan penekanan kepada kewajiban daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak LGBT tergolong sangat rapuh.[2] Namun, komunitas LGBT di Indonesia perlahan-lahan menjadi terus lebih terlihat dan aktif secara politik.
Hak LGBT di Italia
Hubungan seks sesama jenis telah dilegalkan semenjak tahun 1890. Meskipun undang-undang kesatuan sipil yang diberlakukan pada Mei 2016 telah memberikan kepada pasangan sesama jenis berbagai hak yang serupa dengan pasangan heteroseksual yang telah menikah, pasangan sesama jenis masih belum memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan pasangan lawan jenis. Kaum transgender diperbolehkan mengubah gender mereka secara hukum semenjak tahun 1982. Walaupun diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dalam pekerjaan telah dilarang semenjak tahun 2003, hukum anti diskriminasi berdasarkan orientasi seksual hanya terbatas pada bidang tersebut. Pendapat publik mengenai homoseksualitas sendiri cenderung liberal, dan hasil survei pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar warga Italia mendukung pernikahan sesama jenis.