Aqua (air mineral)
Tirto mendirikan pabrik pertamanya di Pondok Ungu, Bekasi, dan menamai pabrik itu PT Golden Mississippi dengan kapasitas produksi enam juta liter per tahun.[1] Tirto sempat ragu dengan nama PT Golden Mississippi yang meskipun cocok dengan target pasarnya, ekspatriat, namun terdengar asing di telinga orang Indonesia.[2] Sebelum bernama Aqua, dahulu bernama Puritas (nama lain dari Pure Artesian Water), yang berlogo daun semanggi. Tetapi, Eulindra Lim, mengusulkan untuk menggunakan nama Aqua karena cocok terhadap imej air minum dalam botol serta tidak sulit untuk diucapkan. Ia setuju dan mengubah merek produknya dari Puritas menjadi Aqua pada bulan Oktober 1974, karena kata Puritas sulit diucapkan. Dua tahun kemudian, produksi pertama Aqua diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca ukuran 950 ml dengan harga jual Rp. 75, hampir dua kali lipat harga bensin yang ketika itu bernilai Rp.46/liter.[1]
Privatisasi air di Jakarta
Pada tahun 1993, perusahaan air asal Britania Raya, Thames Water International, datang ke Indonesia untuk memperoleh kontrak konsesi Jakarta. Perusahaan ini membuat kesepakatan dengan Sigit Harjojudanto, salah satu putra Presiden Suharto. Meski tidak berpengalaman memasok air, perusahaan milik Sigit, PT Kekar Pola Airindo, mendapat 20 persen saham usaha patungan dengan Thames Water. Perusahaan air Perancis, Lyonnaise des Eaux, sekarang Suez Environnement, sebelumnya sempat beroperasi di Indonesia dan tidak mau ketinggalan. Perusahaan ini pernah bekerja sama dengan Salim Group milik Anthony Salim, kroni Suharto, untuk memproduksi dan mendistribusikan air industri di Serang sejak 1994. Mereka bersama-sama membentuk PT Garuda Dipta Semesta (sekarang Palyja). Karena tidak mau berhadapan dengan Presiden, Salim awalnya berhati-hati. Setelah Lyonnaise des Eaux berhasil memengaruhi pemerintah untuk membagi konsesi Jakarta ke dua perusahaan tanpa tender, Salim setuju. Tahun 1995, pemerintah mengundang Lyonnaise des Eaux dan Thames Water International untuk mulai merundingkan konsesi. Keduanya menerbitkan kajian kelayakan pada tahun 1996. Negosiasi berlangsung selama satu tahun lebih dan cukup rumit. Salah satu isu yang dibahas adalah perusahaan-perusahaan ini ingin dibayar dengan mata uang asing. Permintaan tersebut ditolak oleh Gubernur Jakarta.