Sejarah Singapura
Selepas perang, penduduk setempat dibenarkan menjalankan pemerintahan sendiri tetapi masih belum mencapai kemerdekaan. Seterusnya pada tahun 1963 Singapura telah bergabung dengan Tanah Melayu bersama-sama dengan Sabah dan Sarawak untuk membentuk Malaysia. Tetapi Singapura dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi sebuah republik pada 9 Agustus 1965.
Hukum Singapura
Pada tahun 1823 Raffles mengundangkan "Peraturan" untuk administrasi pulau. Peraturan III 20 januari 1823 mendirikan sebuah pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas "semua deskripsi dari orang-orang beralih di bawah bendera Inggris". Para hakim yang memerintahkan untuk "mengikuti jalannya kehakiman Inggris, sejauh keadaan setempat mengizinkan, menghindari istilah-istilah teknis dan tidak perlu membentuk sebanyak mungkin, dan melaksanakan tugas-tugas kantor mereka dengan kesabaran dan kebijaksanaan, menurut mereka yang terbaik ialah penghakiman dan hati nurani dan prinsip-prinsip keadilan substansial". Peraturan Raffles yang kemungkinan ilegal seperti dia bertindak di luar lingkup kekuasaan hukum dalam membuat mereka – meskipun ia memiliki kekuatan untuk menempatkan pabrik di Singapura di bawah yurisdiksi Bencoolen, dia tidak diberikan kekuasaan untuk menempatkan seluruh pulau di bawah kendali Bencoolen. Dalam hal ini, ia telah membuat Singapura seolah-olah seluruh pulau telah diserahkan ke Inggris ketika Perjanjian dengan Sultan dan Temenggung hanya diizinkan pendirian pabrik industri.[1]