Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang
Dalam proses pembentukan oleh para pendiri, munculah gagasan bahwa wadah tersebut haruslah dapat menghimpun seluruh mahasiswa Buddhis di kota Palembang tanpa memandang aliran, majelis, maupun perguruan tinggi. Sejak dari situlah wadah tersebut bersifat independen, dan non-sektarian (netral) dengan pemilihan nama yang dapat mencakup seluruh mahasiswa Buddhis di Palembang maka diberilah nama Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang atau lebih sering disebut KMBP dengan ketua pertama Ir. Sutanto Muliawan M.Eng pada tanggal 27 November 1983. Meskipun telah dicanangkan sejak tahun 1981 namun perealisasian dan persiapan memakan waktu 2 tahun sehingga pada tanggal 19 Juli 1983 dilaksanakan diskusi atau rapat di rumah salah seorang pendiri yaitu Sanjaya mengenai pemantapan KMBP hingga secara resmi dibentuk pada 27 November 1983. Pembentukan dan pelantikan pertama kepengurusan Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang pada saat itu dilaksanakan di Vihara Dharmakirti Palembang, dengan memegang teguh sifat - sifat independen dan netralitas aliran manapun.
Kongres Partai Buruh Korea ke-6
Kongres ke-6 menjadi saksi bergesernnya generasi dalam tubuh PBK, karena Kim Il-sung ingin memperkuat posisi Kim Jong-il.[6] 248 anggota Komite Sentral dilantik dengan rincian 145 anggota penuh dan 103 calon anggota.[6] Jumlah ini meningkat dari Komite Sentral ke-5, yang berjumlah 172 anggota.[6] Hal ini menunjukkan berkembangnya jumlah anggota partai, karena satu anggota Komite Sentral mewakili 10.000 anggota partai.[6] Dari 248 anggota, "139 anggota (60 anggota penuh dan 79 calon anggota)" merupakan anggota baru Komite Sentral.[6] Namun, dibandingkan dengan Komite Sentral sebelumnya, persentase pergantian anggota relatif rendah (41,4%, dibandingkan dengan 72.2% pada Kongres ke-5).[7] Hanya dua anggota yang telah berada di Komite Sentral sejak Komite Sentral ke-1: Kim Il-sung dan Kim Il.[6] Penyebab banyaknya anggota Komite Sentral yang diganti karena adanya konflik internal partai.[8] Dari hasil amendemen aturan partai, Komite Politik berubah nama menjadi nama aslinya (Politbiro), dan mendirikan Presidium dalam Politbiro untuk lebih memusatkan kekuasaan elit.[8]