Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang
Dalam proses pembentukan oleh para pendiri, munculah gagasan bahwa wadah tersebut haruslah dapat menghimpun seluruh mahasiswa Buddhis di kota Palembang tanpa memandang aliran, majelis, maupun perguruan tinggi. Sejak dari situlah wadah tersebut bersifat independen, dan non-sektarian (netral) dengan pemilihan nama yang dapat mencakup seluruh mahasiswa Buddhis di Palembang maka diberilah nama Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang atau lebih sering disebut KMBP dengan ketua pertama Ir. Sutanto Muliawan M.Eng pada tanggal 27 November 1983. Meskipun telah dicanangkan sejak tahun 1981 namun perealisasian dan persiapan memakan waktu 2 tahun sehingga pada tanggal 19 Juli 1983 dilaksanakan diskusi atau rapat di rumah salah seorang pendiri yaitu Sanjaya mengenai pemantapan KMBP hingga secara resmi dibentuk pada 27 November 1983. Pembentukan dan pelantikan pertama kepengurusan Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang pada saat itu dilaksanakan di Vihara Dharmakirti Palembang, dengan memegang teguh sifat - sifat independen dan netralitas aliran manapun.
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma
1. Sebagai Ketua STIA KD Pertama kali dijabat oleh Drs. SOEPARMO ALI yang pada saat itu menjabat juga sebagai Ketua BP-7 Kab.Merauke.(1984-1991)
2. Setelah Soeparmo Ali dipindahtugaskan dari Kota Merauke pada Tahun 1991 jabatan Ketua dijabat oleh DRS. FLORENTINUS JOSEPH RUMLUS yang juga merupakan alumni dari STIA LAN RI Bandung. Pada masa jabatan Drs. F.J. Rumlus ini, STIA KD mengalami kemajuan yang pesat, terutama mengalami kemajuan bagi masyarakat asli papua khususnya suku-suku yang berada di Kabupaten Merauke. Jabatan Ketua ini dijabat hingga yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2005.(1991-2005)
3. Ketua yang berikutnya dijabat oleh Drs. HARY SOEPOMO yang merupakan alumni dari STIA KD Merauke. (2006 - ..)
STIA Karya Dharma Merauke didirikan guna menjawab ketersediaan Sumber Daya Manusia terutama yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil.
Dengan didirikannya perguruan tinggi ini, diharapkan PNS dapat menimba ilmu dengan tidak meninggalkan waktu kerjanya di kantor atau instansi masing-masing dan juga dapat lebih menghemat biaya pendidikan tanpa harus keluar daerah.