Abad Pertengahan
Penurunan jumlah penduduk, kontraurbanisasi, invasi, dan perpindahan suku-suku bangsa, yang berlangsung sejak Akhir Abad Kuno, masih berlanjut pada Awal Abad Pertengahan. Perpindahan-perpindahan penduduk berskala besar pada Zaman Migrasi juga mencakup perpindahan suku-suku bangsa Jermanik yang mendirikan kerajaan-kerajaan baru di bekas wilayah Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ke-7, Afrika Utara dan Timur Tengah—bekas wilayah Kekaisaran Bizantin—dikuasai oleh Khilafah Bani Umayyah, sebuah kekaisaran Islam, setelah ditaklukkan oleh para pengganti Muhammad. Meskipun pada Awal Abad Pertengahan telah terjadi perubahan-perubahan mendasar pada tatanan kemasyarakatan dan politik, pengaruh Abad Kuno belum benar-benar hilang. Kekaisaran Bizantin yang masih cukup besar tetap sintas di kawasan timur Eropa. Kitab undang-undang Kekaisaran Bizantin, Corpus Iuris Civilis atau "Kitab Undang-Undang Yustinianus", ditemukan kembali di Italia Utara pada 1070, dan di kemudian hari mengundang decak kagum dari berbagai kalangan sepanjang Abad Pertengahan. Sebagian besar dari kerajaan-kerajaan yang berdiri di kawasan barat Eropa melembagakan segelintir pranata Romawi yang tersisa. Biara-biara didirikan seiring gencarnya usaha mengkristenkan kaum penganut kepercayaan leluhur di Eropa. Orang Franka di bawah pimpinan raja-raja wangsa Karoling, mendirikan Kekaisaran Karoling pada penghujung abad ke-8 dan permulaan abad ke-9. Meskipun berjaya menguasai sebagian besar daratan Eropa Barat, Kekaisaran Karoling pada akhirnya terpuruk akibat perang-perang saudara di dalam negeri dan invasi-invasi dari luar negeri, yakni serangan orang Viking dari arah utara, serangan orang Magyar dari arah timur, dan serangan orang Sarasen dari arah selatan.
Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen
Pada 23 Mei, Storting mengesahkan Undang-Undang Konsulat yang mendirikan sebuah layanan konsuler terpisah. Raja Oscar menolak penyerahannya; pada 27 Mei, kabinet Norwegia mengundurkan diri, namun raja tak mengakui langkah tersebut. Pada 7 Juni, Storting secara unilateral mengumumkan bahwa persatuan dengan Swedia ditiadakan. Dalam keadaan tegang, pemerintah Swedia menyepakati permintaan Norwegia agar pembubaran harus dilakukan pada sebuah referendum dari masyarakat Norwegia. Hal ini diadakan pada 13 Agustus 1905 dan menghasilkan suara lebih untuk pemisahan, dimana pada titik tersebut, Raja Oscar mencairkan lagi mahkota Norwegia meskipun tetap berada di tahta Swedia. Sebuah referendum kedua, yang diadakan apda bulan November, menentukan bahwa negara independen baru tersebut haruslah menjadi monarki ketimbang republik. Dalam antisipasi ini, pemerintahan Michelsen telah menentukan kelayakan dari berbagai pangeran sebagai kandidat untuk tahta Norwegia. Dihadapkan dengan penolakan Raja Oscar untuk membolehkan siapapun dari Wangsa Bernadotte-nya sendiri untuk menerima mahkota tersebut, pilihan yang disukai adalah Pangeran Charles dari Denmark. Pada Juli 1905, Michelsen mengirim Nansen ke Copenhagen atas sebuah misi rahasia untuk mengantar Charles untuk menerima tahta Norwegia. Nansen berhasil; tak alam setelah referendum kedua, Charles diproklamasikan menjadi raja, mengambil nama Haakon VII. Ia dan istrinya, putri kerajaan Inggris Maud, dimahkotai di Katedral Nidaros, Trondheim pada 22 Juni 1906.