Israel
Tel Aviv adalah kota terbesar kedua dan merupakan pusat keuangan dan teknologi di Israel. Selain itu, kedutaan besar negara lain ada di kota ini. Karena itu, secara umum ibu kota Israel yang lebih dikenal dunia adalah Tel Aviv. Namun Amerika Serikat melalui pernyataan Donald Trump berupaya mengembalikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan kecaman di berbagai belahan dunia. Sidang darurat Majelis Umum PBB, Kamis 21 Desember 2017 mayoritas akhirnya menentang sikap Amerika dengan 128 suara, dengan 35 suara abstain, dan 9 lainnya mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Israel, antara lain Amerika Serikat, Israel, Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Kepulauan Marshall. Ancaman Donald Trump untuk mencabut dana hibah kepada negara-negara yang menentang keputusan Amerika Serikat tidak diindahkan oleh banyak negara. Bahkan sebelumnya OKI sempat mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi darurat untuk menyatukan sikap mengenai ibu kota Yerusalem, yang berakibat kukuhnya keputusan negara-negara Islam di PBB dalam menghadapi klaim Amerika Serikat.[13][14][15]
Hamas
Berdasarkan prinsip-prinsip fundamentalisme Islam yang memperoleh momentum di seluruh dunia Arab pada 1980-an, Hamas didirikan pada tahun 1987 selama Intifadhah Pertama) sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin Mesir. Sheik Ahmed Yassin sebagai pendiri menyatakan pada tahun 1987, dan Piagam Hamas menegaskan pada tahun 1988, bahwa Hamas didirikan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan mendirikan negara Islam di wilayah yang sekarang menjadi Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Namun, pada bulan Juli 2009, Khaled Meshal, kepala biro politik Hamas, mengatakan organisasi itu bersedia bekerja sama dengan "resolusi konflik Arab-Israel yang termasuk negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967", asalkan pengungsi Palestina memegang hak untuk kembali ke Israel dan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara baru. Namun, Mousa Abu Marzook Mohammed, wakil ketua biro politik Hamas, mengatakan pada tahun 2014 bahwa "Hamas tidak akan mengakui Israel", dan menambahkan "ini adalah garis merah yang tidak bisa dilewati".