Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pertama kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusasn Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional.
Frans Hendra Winarta
Selain aktif mengajar ia juga aktif dibidang organisasi baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam lingkup nasional ia telah menjadi anggota Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) sejak tahun 1985 hingga sekarang dan pada tahun 1990-2003 ia menjabat Ketua Hubungan Internasional IKADIN untuk 3 periode. Selain itu ia juga menjadi anggota Dewan Penyantun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sejak tahun 1989-sekarang; Ketua Umum Dewan Pengurus Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), tahun 2000-2003, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas LeIP untuk periode 2003-2006; sebagai Arbiter, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sejak Januari 2001-sekarang, salah satu pendiri International Chamber of Commerce (ICC), Indonesia, 2003, dan ditunjuk sebagai Arbiter dari International Court of Arbitration dari ICC, tahun 2005, Pendiri dan Ketua Umum Dewan Pengurus Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia suatu lembaga research dibidang hukum, 1 Maret 2005.