Hak LGBT di Indonesia
Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa, namun hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh, dan bagi umat Islam di kota Palembang, homoseksualitas adalah ilegal di bawah hukum Syariah Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia, karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut.[1] Pentingnya harmoni sosial di Indonesia menyebabkan penekanan kepada kewajiban daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak LGBT tergolong sangat rapuh.[2] Namun, komunitas LGBT di Indonesia perlahan-lahan menjadi terus lebih terlihat dan aktif secara politik.
Yudhonegoro
Kemudian calon pengantin pria mengawali rentetan acara pernikahan dengan upacara "nyantri". Dalam upacara ini, pengantin pria dijemput dengan kereta kencana untuk memasuki tembok keraton, dan diperkenalkan dengan tata cara keraton. Selanjutnya kedua pengantin melalui upacara siraman di tempat yang berbeda (kesatrian dan keputren). Upacara ini bermakna membersihkan diri dari kotoran lahir dan batin sebelum memasuki jenjang pernikahan. Pada malam harinya, calon pengantin wanita menjalani upacara "tantingan", yakni GKR Bendoro ditanya ("ditanting") langsung oleh ayahnya akan kesiapannya menikah. Upacara ini dilakukan karena pada keesokan harinya, ayahnya sendiri yang akan menikahkan putrinya dengan pengantin pria tanpa kehadiran pengantin wanita.
Pada keesokan harinya, sesuai dengan adat yang berlaku di keraton, Sri Sultan sendiri yang menikahkan putrinya dengan KPH Yudonegoro dalam upacara ijab kabul yang dilakukan di masjid dalam lingkungan keraton. Akad nikah menggunakan bahasa Jawa yang dilakukan antara ayah pengantin wanita dengan pengantin pria. Setelah resmi menikah, barulah kedua pengantin dipertemukan dalam upacara "panggih" yang dilakukan di bangsal kencana.. Upacara ini dihadiri oleh tamu-tamu undangan penting termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono.. Acara ini juga dihadiri oleh para pejabat tinggi negara serta duta besar perwakilan negara-negara sahabat.. Dalam upacara panggih, dilaksanakan tradisi "pondongan" yang hanya dilakukan di dalam lingkungan keraton. Tradisi pondongan ini hanya dilakukan jika pengantin wanita adalah putri raja. Dalam tradisi ini, pengantin pria "memondong" (mengangkat) istrinya yang dibantu salah seorang paman dari mempelai wanita (GBPH Suryodiningrat). Ini merupakan tradisi sebagai simbol meninggikan posisi seorang istri.