Pertempuran Laut Karang
Tidak lama setelah perang berlangsung, Staf Umum Angkatan Laut mengeluarkan rekomendasi untuk menginvasi Australia sebagai tindakan pencegahan agar Australia tidak dipakai sebagai pangkalan militer yang mengancam pertahanan garis luar Jepang di Pasifik Selatan. Namun rekomendasi ini ditolak Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang mengemukakan alasan bahwa Jepang tidak memiliki kapasitas kapal dan kekuatan militer yang cukup. Pada saat yang bersamaan, komandan Armada IV Angkatan Laut Jepang Laksamana Madya Shigeyoshi Inoue mengusulkan pendudukan Tulagi yang berada di tenggara Kepulauan Solomon dan Port Moresby di Papua Nugini. Usulannya membuat bagian utara Australia berada dalam jangkauan pesawat-pesawat terbang Jepang yang berpangkalan di darat. Sebagai pimpinan Armada IV yang juga disebut Armada Laut Selatan, Inoue membawahi unit-unit angkatan laut di kawasan Pasifik Selatan. Ia percaya bahwa pendudukan dan penguasaan lokasi-lokasi tersebut akan menjamin keamanan dan pertahanan bagi pangkalan utama Jepang di Rabaul, Britania Baru. Staf Umum Angkatan Laut dan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menerima proposal Inoue dan merencanakan operasi-operasi lanjutan. Dalam operasi lanjutan, lokasi-lokasi yang diusulkan Inoue akan dijadikan pangkalan militer pendukung dalam usaha berikutnya merebut Kaledonia Baru, Fiji, dan Samoa yang bila berhasil akan memutuskan jalur komunikasi dan perbekalan antara Australia dan Amerika Serikat.[9]
Kantaro Suzuki
Sebagai kepala pemerintahan yang dilantik oleh Kaisar Hirohito, yang juga menaruh harapan besar akan kebijakan mengakhiri perang Asia Timur Raya ("Dai Toa Senso") pada Perang Dunia II sekalipun tidak diungkapkan secara langsung, Kantaro Suzuki juga menjabat sebagai pimpinan enam besar dalam dewan peperangan yang juga mencakup Kementerian Peperangan (Jendral Korechika Anami), Kementerian Luar Negeri (Menlu Shinegori Togo), Kementrian Angkatan Laut (Admiral Yonai Mitsumasa), Panglima Angkatan Darat (Jendral Umezu) dan Panglima Angkatan Laut (Admiral Soemu Toyoda). Tugas besar yang diembannya pada saat dia sudah berusia lanjut dan menderita kurang pendengaran (sedikit tuli karena usianya) dalam menghadapi sikap keras kepala Angkatan Darat dan Kementrian Peperangan yang menginginkan perang tetap berjalan terus demi mempertahankan tanah airnya dalam suatu pertempuran yang menentukan ("tennozan") meskipun mengorbankan negara sekalipun secara kenyataan, Jepang saat itu praktis kalah perang dan Angkatan Lautnya bisa dikatakan sudah tidak memiliki armada sama sekali. Kekhawatiran akan timbulnya kudeta seperti halnya Insiden 26 Februari membuat sikapnya berubah-ubah dalam menghadapi tekanan dalam negeri dan Internasional. Karena sikapnya itulah, ketika menerima Proklamasi Potsdam dari pimpinan tiga besar sekutu (Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat), Kantaro Suzuki mengeluarkan kata yang bersifat ambigu, "mokusatsu" (yang berarti mengendapkan/mendiamkan dahulu namun juga memiliki arti barang yang tidak berharga) ketika jumpa pers dalam menyikapi Proklamasi itu. Ketika kata ""mokusatsu"" diterjemahkan oleh seorang Jerman yang ahli bahasa dihadapan Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman dan staf, kata ""mokusatsu"" diterjemahkan sebagai barang yang tidak berharga, yang membuat Presiden Truman berkesimpulan bahwa Jepang tidak berniat menghentikan peperangan dan perlu dihentikan dengan menggunakan bom atom.