Kasus korupsi e-KTP
Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung keruigan sebesar Rp 2,314 triliun[7]. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi, beberapa di antaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR. Mereka adalah Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana dan Setya Novanto[8][9]. Miryam S. Haryani sebenarnya juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun statusnya adalah bukan sebagai tersangka korupsi, melainkan sebagai pembuat keterangan palsu saat sidang keempat atas nama Sugiharto dan Irman dilaksanakan[10]. Penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus ini pertama kali dilakukan pada 22 April 2014 atas nama Sugiharto sementara sidang perdana atas tersangka pada kasus ini digelar pada 9 Maret 2017. Tercatat ada puluhan sidang yang berjalan setelah itu untuk para tersangka KPK.[11][12]
Johan Budi
Johan Budi Sapto Pribowo atau lebih dikenal dengan nama Johan Budi () adalah juru bicara dan wartawan berkembangsaan Indonesia. Saat ini Johan Budi menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi. Tahun 2015 ia menjadi Pelaksana tugas (Plt.) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015 untuk menggantikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang diberhentikan sementara karena statusnya sebagai tersangka. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK, Juru Bicara KPK dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Ia bekerja di KPK sejak lembaga KPK dibentuk, sebelumnya ia adalah seorang wartawan.