Israel
Tel Aviv adalah kota terbesar kedua dan merupakan pusat keuangan dan teknologi di Israel. Selain itu, kedutaan besar negara lain ada di kota ini. Karena itu, secara umum ibu kota Israel yang lebih dikenal dunia adalah Tel Aviv. Namun Amerika Serikat melalui pernyataan Donald Trump berupaya mengembalikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan kecaman di berbagai belahan dunia. Sidang darurat Majelis Umum PBB, Kamis 21 Desember 2017 mayoritas akhirnya menentang sikap Amerika dengan 128 suara, dengan 35 suara abstain, dan 9 lainnya mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Israel, antara lain Amerika Serikat, Israel, Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Kepulauan Marshall. Ancaman Donald Trump untuk mencabut dana hibah kepada negara-negara yang menentang keputusan Amerika Serikat tidak diindahkan oleh banyak negara. Bahkan sebelumnya OKI sempat mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi darurat untuk menyatukan sikap mengenai ibu kota Yerusalem, yang berakibat kukuhnya keputusan negara-negara Islam di PBB dalam menghadapi klaim Amerika Serikat.[13][14][15]
Palestine 194
Palestine 194 adalah sebuah nama yang diberikan kepada sebuah kampanye diplomatik oleh Otoritas Nasional Palestina untuk meraih keanggotaan di PBB bagi Negara Palestina. Nama kampanye tersebut adalah rujukan bahwa Palestina menjadi anggota PBB ke-194. Kampanye tersebut merupakan bagiand ari sebuah strategi untuk meraih pengakuan internasional Negara Palestina berdasarkan pada batas-batas sebelum Perang Enam Hari, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Inisiatif tersebut berkembang selama dua tahun dalam negosiasi dengan israel yang disusul dengan penolakan terhadap pembekuan kegiatan-kegiatan pemukiman-nya di Tepi Barat. Kampanye tersebut dikabarkan di media awalnya pada akhir 2009, dan meraih ketenaran pada Sesi ke-66 dari Majelis Umum pada September 2011. Presiden Mahmoud Abbas mengajukan permintaan tersebut kepada Sekjen Ban Ki-moon pada 23 September 2011; Dewan Keamanan menyepakatinya. Pada September 2012, Otoritas Palestina mengumumkan sebuah resolusi yang memberikan status negara pengamat non-anggota kepada Palestina, yang disahkan oleh Majelis Umum pada 29 November 2012.