Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang
Dalam proses pembentukan oleh para pendiri, munculah gagasan bahwa wadah tersebut haruslah dapat menghimpun seluruh mahasiswa Buddhis di kota Palembang tanpa memandang aliran, majelis, maupun perguruan tinggi. Sejak dari situlah wadah tersebut bersifat independen, dan non-sektarian (netral) dengan pemilihan nama yang dapat mencakup seluruh mahasiswa Buddhis di Palembang maka diberilah nama Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang atau lebih sering disebut KMBP dengan ketua pertama Ir. Sutanto Muliawan M.Eng pada tanggal 27 November 1983. Meskipun telah dicanangkan sejak tahun 1981 namun perealisasian dan persiapan memakan waktu 2 tahun sehingga pada tanggal 19 Juli 1983 dilaksanakan diskusi atau rapat di rumah salah seorang pendiri yaitu Sanjaya mengenai pemantapan KMBP hingga secara resmi dibentuk pada 27 November 1983. Pembentukan dan pelantikan pertama kepengurusan Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang pada saat itu dilaksanakan di Vihara Dharmakirti Palembang, dengan memegang teguh sifat - sifat independen dan netralitas aliran manapun.
Ketuanan Melayu
Lee Kuan Yew terus melancarkan kampanyenya, membentuk Dewan Solidaritas Malaysia (Malaysian Solidarity Council, MSC) yang terdiri dari partai-partai multirasial seperti PAP, Partai Progresif rakyat (People's Progressive Party, PPP) dan Partai Demokrasi Bersatu (United Democratic Party, UDP) pada tahun 1965. Pada pertemuan umum pertama dan terakhir MSC, beberapa pemimpin partai-partai ini menyampaikan pidato mereka yang mendukung konsep Malaysian Malaysi. D.R. Seenivasagam dari PPP menuduh Perikatan menggunakan Pasal 153 Konstitusi untuk "mengintimidasi non-Melayu", manakala Ong Kee Hui dari Partai Rakyat Sarawak Bersatu (Sarawak United People's Party, SUPP) mengatakan bahwa "Kami dapat melihat perilaku intoleransi dan memuncaknya tanda-tanda penolakan atas kesetaraan politik kepada orang-orang non-Melayu. Demi negara kita dan kita sendiri, hal ini harus dihentikan dan kejatuhan ke dalam rasialisme sempit harus diawasi. Kesetaraan politik haruslah diberikan kepada siapapun yang tinggal di sini dan menjadikan negara ini tanah air mereka, tanpa peduli asal usul rasial mereka."[79]