Gerakan Jogja Independent
Prinsip dan agenda kepemimpinan yang dirumuskan oleh Gerakan Joint akan menjadi pedoman dan pegangan bagi mereka untuk menyeleksi calon yang hendak disaring. Selain itu, mereka juga telah membentuk tim konvensi sendiri untuk bertugas menyeleksi nama-nama yang layak untuk dijadikan kandidat calon walikota yang akan diusung oleh Joint. Tim komite konvensi tersebut terdiri dari lima orang yang memiliki latar belakang profesi berbeda-beda, mulai dari Busyro Muqoddas yang merupakan seorang praktisi hukum, Bambang Eka Cahya Widodo yang merupakan akademisi sekaligus ahli pemilu, Herry Zudianto yang merupakan mantan Walikota Yogyakarta, Yustina Neni yang merupakan seorang seniman, serta Suparman Marzuki yang merupakan praktisi hukum sebagaimana Busyro Muqoddas. Tim komite konvensi tersebut kemudian mencari anggota tim lainnya yang dapat bergabung secara sukarela untuk menjadi tim seleksi. Mereka yang bergabung akan bertugas untuk menganalisis karakter kepemimpinan beserta visi dan misi para kandidat. Terbentuklah ke-9 tim seleksi yang seluruhnya juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka adalah Busyro Muqoddas sebagai ketua tim, Suparman Marzuki seorang spesialis di bidang hukum, Zainal Arifin Mochtar seorang spesialis bidang korupsi, Bobi Setiawan seorang spesialis bidang tata ruang dan lingkungan, Budi Wahyuni seornag spesialis bidang perempuan dan kesehatan, Achmad Nurmandi dan Herry Zudianto seorang pakar bidang anggaran publik dan perbaikan birokrasi, ST Sunardi seorang pakar bidang hubungan luar negeri, politik perkotaan, seni dan politik seni, Robby Kusumahara seorang pakar bidang usaha, dan Edi Suadi Hamis seorang pakar bidang ekonomi.[1]
Soepeno
Sewaktu Belanda menyerang Indonesia pada 19 Desember 1948 yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II, membuat Ibukota NKRI, Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda. Presiden Soekarno, Perdana Menteri Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat pemerintahan ditangkap. Saat itu Soepeno menjadi Menteri Pemuda dan Pembangunan RI. Setelah Yogyakarta jatuh, Soepeno ikut bergerilya dan pasukan Belanda terus memburunya.[19] Soepeno lolos karena sedang bertugas di luar Yogyakarta, tepatnya di Cepu, Jawa Tengah. Dikisahkan oleh Djoeir Moehamad & Abrar Yusra dalam Memoar Seorang Sosialis (1997: 208), Soepeno saat itu sebenarnya dalam perjalanan pulang ke ibukota dari Cepu. Saat sampai di Prambanan, sisi timur Yogyakarta, ia merasa ada yang tidak beres. Ternyata benar, pusat pemerintahan telah diduduki Belanda. Dari Prambanan, Soepeno mengarahkan mobilnya balik jalan, menuju Tawangmangu, dekat Solo. Di sana, ia akan bergabung dengan para pejabat negara lainnya yang lolos dari penangkapan. Setelah berkoordinasi di Tawangmangu, diputuskan bahwa masing-masing pejabat akan turut bergerilya, berpindah-pindah lokasi, hingga situasi terkendali. Soepeno dan beberapa orang lainnya diarahkan menuju timur, ke suatu tempat di lereng Gunung Wilis di mana Panglima Besar Jenderal Soedirman dan pasukannya bermarkas. Rombongan kecil ini berangkat dengan berjalan kaki dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan, dalam ancaman yang setiap saat bisa saja hadir.[3] Bersama Soesanto Tirtoprodjo, kedua "Menteri Gerilya" itu berkelana di daerah pegunungan Jawa Timur menggerakkan rakyat berjuang terus melawan Belanda. Seorang wanita ikut dalam rombongan mereka, yaitu Nyonya Susilowati Rikerk, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dari Partai Sosialis Indonesia (PSI).[20]