Krisis finansial Asia 1997
Krisis ini bermula di Thailand (dikenal dengan nama krisis Tom Yam Gung di Thailand; Thai: วิกฤตต้มยำกุ้ง) seiring jatuhnya nilai mata uang baht setelah pemerintah Thailand terpaksa mengambangkan baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini dapat dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh.[1] Saat krisis ini menyebar, nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara dan Jepang ikut turun,[2] bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh, dan utang swastanya naik drastis.[3]
Sejarah ekonomi Indonesia
Dengan krisis keuangan Asia yang mulai mempengaruhi Indonesia di pertengahan tahun 1997 menjadi krisis ekonomi dan politik. Indonesia adalah respon awal adalah untuk mengapung rupiah, menaikkan suku suku bunga domestik, dan memperketat kebijakan fiskal. Pada oktober 1997 Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang bertujuan untuk stabilisasi ekonomi makro dan penghapusan beberapa negara yang paling merusak kebijakan ekonomi, seperti Program Mobil Nasional dan monopolicengkeh, baik yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Nilai tukar rupiah tetap lemah, namun, dan Presiden Soeharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Pada agustus 1998, Indonesia dan IMF menyepakati sebuah Extended Fund Facility (EFF) di bawah Presiden B. J Habibie yang termasuk signifikan reformasi struktural target. Presiden Abdurrahman Wahid menjabat pada oktober 1999, dan Indonesia dan IMF yang ditandatangani lain EFF pada bulan januari 2000. Program baru ini juga memiliki jangkauan ekonomi, reformasi struktural dan tata kelola target.