Sugondo Djojopuspito
Sugondo Djojopuspito [2][3] lahir di Tuban, 22 Februari 1905 bapaknya bernama Kromosardjono adalah seorang Penghulu dan Mantri Juru Tulis Desa di kota Tuban, Jawa Timur. Ketika Soegondo masih kecil, ibunda Soegondo sakit-sakitan dan meninggal dunia, kemudian Bapak Kromosardjono kawin lagi dan pindah ke Brebes Jawa Tengah menjabat sebagai lurah di sana. Selanjutnya Soegondo dan adiknya (Soenarjati) diangkat anak oleh pamannya yang bernama Bapak Hadisewojo (seorang collecteur wilayah Blora, dan tidak punya anak, dan juga mengangkat Sudarjati dari anak saudara sepupu Keluarga Ny. Brotoamidjojo, serta Sumijati dari anak saudara sepupu Keluarga S. Soekadji, sehingga Bapak Hadisewojo mempunyai 4 anak angkat yang saling ikatan saudara sepupu).[4] Pamannya ini yang menyekolahkan Soegondo dari HIS di Tuban hingga RH di Batavia, termasuk adik-adiknya. Peranan Bapak Hadisewojo sangat besar dalam membimbing Soegondo sejak dari HIS di Tuban, menitipkan mondok di Cokroaminoto Surabaya, menitipkan mondok di Ki Hadjar Dewantara Yogyakarta, dan hingga mengarahkan masuk ke RH Batavia.
Daerah Istimewa Yogyakarta
[2] Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut Zelfbestuurlandschappen/Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan, dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik yang terakhir Kasultanan tercantum dalam Staatsblaad 1942 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577. Eksistensi kedua kerajaan tersebut telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, baik pada masa penjajahan Belanda, Inggris, maupun Jepang. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan tersebut telah siap menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya (susunan asli), wilayah, dan penduduknya.