Arab Saudi
Arab Saudi[lower-alpha 1] (/ˌsɔːdiː əˈreɪbiə/(listen), /ˌsaʊ-/(listen)) (Arab: المملكة العربية السعودية), secara resmi di kenal sebagai Kerajaan Arab Saudi atau Kingdom of Saudi Arabia (KSA),[lower-alpha 2] adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arabia. Dengan luas wilayah kira-kira 2,150,000km2 (830,000sqmi), Arab Saudi secara geografis merupakan negara terbesar ke lima di Asia dan kedua terbesar di Dunia Arab setelah Aljazair. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak ke utara, Kuwait ke timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab ke timur, Oman ke tenggara, dan Yaman ke selatan. Negara ini terpisah dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Aqaba. Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia, dan sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir.
Politik Kerajaan Arab Saudi
Undang-undang Dasar menegaskan bahwa raja harus dipilih dari kalangan putra raja pertama, Abdul Aziz Al Saud, dan keturunan pria mereka yang tunduk kepada persetujuan para pemimpin agama (ulama).[8] Pada tahun 2007, sebuah "Dewan Kesetiaan" telah dibentuk, yang terdiri dari putra Raja Abdul Aziz yang masih hidup ditambah putra yang sudah meninggal, untuk menentukan anggota keluarga kerjaan yang akan menjadi pewaris (Putra Mahkota) setelah Putra Muhammad, yang merupakan Putra Mahkota saat ini, dan secara luas dianggap sebagai penguasa de facto negara.[9] Raja menggabungkan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan ketetapan kerajaan menjadi dasar Undang-Undang negara.[10][11] Raja juga merupakan perdana menteri, dan memimpin Dewan Menteri Arab Saudi atau Dewan al-Wuzarā , yang terdiri dari wakil perdana menteri pertama dan kedua (biasanya yang pertama dan kedua dalam antrian tahta berikutnya) dan 23 menteri dengan portofolio dan lima menteri negara.[12] Raja membuat pelantikan dan pemecatan dari Dewan, yang bertanggungjawab untuk hal-hal eksekutif dan administrasi seperti kebijakan luar negeri dan domestik, pertahanan, keuangan, kesehatan, dan pendidikan, yang dikelola melalui berbagai lembaga yang terpisah. Ada juga Dewan Konsultasi yang terdiri dari 150 anggota, yang dilantik oleh Raja, yang bisa mengusulkan undang-undang kepada Raja tetapi tidak memiliki kuasa hukum itu sendiri, termasuk tidak bisa membuat anggaran.[13][14] Anggaran pemerintah itu sendiri tidak sepenuhnya disampaikan kepada khalayak ramai. "Sepenuhnya 40%" ... dilabelkan `sektor lain' (termasuk pertahanan, keamanan, intelijen, investasi langsung dari pendapatan pemerintah di luar negara, dan beberapa yang langsung ke keluarga kerajaan).[15][16]