Permesta
Pada tahun 1960 Pihak Permesta Menyatakan kesediaanya untuk berunding dengan pemerintah pusat. Perundingan pun dilangsungkan Permesta diwakili oleh Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alex Evert Kawilarang serta pemerintah pusat diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Nicolas Bondan. Dari perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan yaitu bahwa pasukan Permesta akan membantu pihak TNI untuk bersama-sama menghadapi pihak Komunis di Jawa. Pada tahun 1961 Pemerintah Pusat melalui Keppres 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi siapa saja yang terlibat PRRI dan Permesta tetapi bukan untuk itu saja bagi anggota DI/TII baik di Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan juga berhak menerimanya.
Aneka Tambang
Perkembangan pengusahaan pertambangan di Indonesia berlanjut terus dan pada sekitar 1956 hingga 1959, kita semua melihat bahwa sebelum pemberontakan PRRI/Permesta usai ditumpas, Pemerintah RI juga harus menangani akibat-akibat yang terjadi karena adanya nasionalisasi pada sekitar tahun 1957. Nasionalisasi yang terjadi sebagai akibat dari hengkangnya berbagai modal asing dari Barat karena situasi keamanan yang mereka anggap riskan pada waktu itu. Termasuk dalam berbagai perusahaan dan property milik asing yang dinasionalisasi adalah berbagai perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Yakni tambang emas di Cikotok (NV MMZB), tambang bauksit di Bintan (NV NIBEM) serta pengolahan dan pemurnian logam mulia di Jl. Gajah Mada, Jakarta (NV Brakensiek).