Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pertama kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusasn Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional.
Dewan Presidium Nasional
Gagasan DPN ini sama sekali berbeda dengan SLORC ("State committee for the establishment of Law and Order")-nya Jenderal Saw Maung yang dibentuk pada 18 September 1988 di Burma yang membatalkan kemenangan Aung San Suu Kyi dalam pemilu 1990. Berbeda juga dengan konsep Dewan Nasional di Indonesia yang pernah dibentuk Presiden Soekarno berdasar Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1957 hingga Dewan ini kemudian berakhir ketika dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Gagasan DPN yang muncul pasca jatuhnya Soeharto ini merujuk pada prinsip hukum "salus populi suprema lex" (keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi), di mana pada saat itu terjadi kekacauan politik maka kelompok-kelompok masyarakat pro perubahan harus menyatukan diri dalam sebuah Dewan Presidium Nasional untuk memimpin perubahan menyeluruh di Indonesia.