Algemeene Middelbare School
Untuk memberikan akses yang lebih baik kepada kaum pribumi, akhirnya dibuatlah sebuah jalur pendidikan menengah yang baru di Hindia Belanda. Pada tahun 1916 Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menerima usul dari sebuah komisi tentang pendidikan Algemeene Middelbareschool (AMS). Pada jalur pendidikan menengah ini ditempuh selama enam tahun dalam dua bagian. Bagian bawahnya disebut Meer Uitgebreid Lager Onderwijs MULO afdeeling der AMS – pendidikan menengah umum bagian pendidikan dasar yang diperluas, kemudian bagian kedua/atas disebut Voorbereidend Hooger Onderwijs afdeeling der Algemeene Middelbare School (VHO AMS) – pendidikan menengah umum bagian persiapan pendidikan tinggi.[1] Tamatan afdeeling VHO ini dapat diterima berdasarkan peraturan di perguruan tinggi di Negeri Belanda.[2]:2
Rechtshoogeschool te Batavia
Pendidikan hukum secara formal mulai dikenal masyarakat Indonesia pada tahun 1909 dengan dibukanya "Rechtsschool" (Sekolah Hukum) oleh Gubernur Jenderal J. B. van Heutsz dan dioperasikan dengan memberlakukan "Reglement voor de Opleiding voor Inlandsche Rechtskundigen" (Reglemen untuk Sekolah Pendidikan Ahli Hukum Pribumi), diundangkan dalam Stb.No. 93/1909. "Rechtsschool" bukanlah perguruan tinggi, melainkan setingkat Sekolah Menengah Kejuruan, lebih tepatnya penggabungan SMP 3 tahun + SMK 3 tahun. Atas dasar "Ethische Politiek" dan perkembangan ekonomi Belanda yang memaksa pemerintah Belanda membuka wilayah jajahannya untuk penanaman modal swasta, pembentukan "Rechtsschool" itu dimaksudkan untuk mendidik orang-orang Indonesia agar dapat menjadi hakim "Landraad" yang merupakan pengadilan sehari-hari (tingkat pertama) bagi golongan pribumi dan yang disamakan. Jadi, tujuan pendidikannya adalah untuk menghasilkan teknisi atau ahli hukum (terdidik). Namun makna atau tujuan politik pendirian "Rechtsschool" pada dasarnya adalah demi kepentingan Belanda sendiri yang memerlukan terpeliharanya ketertiban dan keamanan "(rust en orde)" di wilayah jajahannya untuk melancarkan penanaman modal dan mengembangkan industri.