Front Pembebasan Nasional Farabundo Martí
FMLN dinamai seturut dengan nama pemimpin pemberontak Farabundo Martí, yang memimpin kaum buruh dan petani dalam suatu pemberontakan untuk mentransformasi masyarakat El Salvador setelah kehancuran yang disebabkan oleh letusan gunung berapi Izalco pada 1932. Sebagai tanggapannya, rezim militer yang dipimpin oleh Jenderal Maximiliano Hernández Martínez, yang merebut kekuasaan dalam sebuah kudeta pada 1931, melakukan sebuah kampanye kontra-pemberontakan yang efektif namun brutal. Kampanye yang dikenal sebagai "La Matanza" (=pembantaian), menyebabkan tewasnya sekitar 30.000 orang yang dituduh sebagai pendukung pemberontakan. Banyak dari mereka yang tewas ini adalah petani dan anggota berbagai kelompok masyarakat pribumi yang menghuni El Salvador. Banyak warga sipil yang tak bersalah mati dibunuh.
Partai Gerakan Nasionalis
Alparslan Türkeş mendirikan partai ini setelah mengkritik Partai Rakyat Republik (CHP) yang dianggap bergerak terlalu jauh dari prinsip-prinsip nasionalis pendiri mereka Mustafa Kemal Atatürk. Meskipun Türkeş gagal memenangkan pemilu apapun, MHP memenangkan cukup kursi pada pemilihan umum tahun 1973 dan 1977 untuk mengambil bagian dalam dua koalisi pemerintahan sayap kanan yang dipimpin oleh pemimpin Partai Keadilan (AP) Süleyman Demirel. Türkeş menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Turki antara tahun 1975-1977 dalam apa yang disebut sebagai pemerintahan Front Nasionalis Pertama dan sekali lagi menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada 1977 sampai 1978 dalam Front Nasionalis Kedua. Setelah kematian Türkeş, Devlet Bahçeli terpilih sebagai penggantinya. Partai di bawah kepemimpinan Bahçeli memenangkan 18% suara dan meraih 129 kursi dalam pemilihan umum tahun 1999, hasil terbaik yang pernah didapat, berada di peringkat kedua setelah Partai Demokrat Kiri (DSP). Bahçeli kemudian menjadi Wakil Perdana Menteri setelah memasuki koalisi bersama dengan DSP dan Partai Tanah Air (ANAP). Dalam pemilihan umum 2002, MHP jatuh, meraih suara di bawah ambang batas parlemen yakni 10% dan kehilangan semua perwakilan di parlemen setelah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang baru dibentuk menang telak.