Sinar Harapan
Pada bulan Januari 1972 ktembali Sinar Harapan berurusan dengan Dewan Kehormatan Pers karena pemberitaan tanggal 31 Desember 1971 dengan judul tulisan “Presiden larang menteri-menteri beri fasilitas pada proyek Mini”. Tanggal 2 Januari 1973 Pangkokamtib mencabut sementara Surat Izin Cetak Sinar Harapan berkaitan dengan pemberitaan RAPBN dengan judul “Anggaran ‘73-’74 Rp. 826 milyard”. Pada tanggal 12 Januari 1973 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Terkait dengan peristiwa “Malari” 1974, kembali sejumlah media dibreidel, termasuk Sinar Harapan. Tanggal 20 Januari 1978 pukul 20.21 Sinar Harapan melalui telepon diperintahkan tidak terbit untuk esok harinya oleh Pendam V Jaya. Hal tersebut kemungkinan karena Sinar Harapan dan beberapa media lain memberitakan kegiatan mahasiswa yang dianggap dapat memanaskan situasi politik. Tanggal 4 Februari 1978 Sinar Harapan diperbolehkan terbit kembali. Dan yang paling memukul adalah pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) oleh pemerintah Soeharto pada pada 9 Oktober 1986 akibat Sinar Harapan memuat head line “Pemerintah Akan Cabut 44 SK Tata Niaga Bidang Impor” yang dimuat oleh Sinar Harapan pada 8 Oktober 1986[1]. Breidel ini mengakibatkan 15 tahun lamanya Sinar Harapan dipaksa tidak boleh terbit.
Kompas (surat kabar)
Tanggal 1 Oktober 1965, Larangan terbit pertama, terkait dengan peristiwa G30S/PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965 malam, pemerintah melarang sejumlah koran yang terbit di Jakarta untuk terbit. Larangan tersebut hanya diberlakukan empat hari. Pada tanggal 6 Oktober 1965 larangan tersebut dicabut, Kompas dan sejumlah koran lainnya kembali terbit.[11] Tanggal 21 Januari 1978, Larangan terbit kedua, menyusul pemberitaan pencalonan Soeharto sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Pada tanggal 21 Januari 1978, menyusul pemberitaan pencalonan Soeharto sebagai presiden untuk ketiga kalinya dan demo menentang korupsi yang marak, tujuh harian (Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, Sinar Pagi, dan Pos Sore) dilarang terbit atas perintah Sudomo.[12] Tahun 2006, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bambang Wisudo dan pembatalannya (2008). Pada tanggal 8 Desember 2006, Bambang Wisudo (wartawan) menerima surat pemecatan. Pada tanggal 12 Desember 2008, sekitar dua (2) tahun sesudahnya, diterbitkan surat pencabutan keputusan PHK Kompas terhadap Bambang Wisudo.[13] Tahun 2010, Aburizal Bakrie melaporkan sejumlah media ke Polisi dan Dewan Pers. Sejumlah media masa tersebut dilaporkan karena memberitakan pertemuan Aburizal Bakrie dengan terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan di Bali.[14][15][16][17] Tanggal 11 Januari 2011, gugatan perdata oleh Raymond Teddy terhadap sejumlah media. Raymond Teddy melakukan gugatan perdata terhadap sejumlah media (Kompas, RCTI/Koran Sindo, Republika, Detikcom, Warta Kota, dan Suara Pembaruan) atas penyebutan dirinya sebagai bandar judi.[18]