Daerah istimewa
UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan undang-undang pertama yang khusus mengatur Aceh. Undang-undang ini termasuk undang-undang pendek, sebab hanya terdiri dari 13 pasal.
Sultan Mansur Syah
Alauddin Ibrahim Mansur Syah dianggap sebagai sultan paling rajin dan gigih yang memerintah Aceh pada masa-masa penting di abad ketujuh belas. Para panglima uleebalang selama ini relatif bertindak bebas didaerah bawahan sultan. Para raja kecil berkuasa secara otonom di daerah-daerah utama penghasil ladi sepanjang pantai barat. Pada 1850 Alauddin Sulaiman Ali Iskandar Syah yang telah dewasa menuntut hak prerogatif sultan kepadanya. Namun Alauddin Ibrahim Mansur Syah enggan menyerahkan kekuasaannya, penolakan itu mengakibatkan pecah konflik sipil yang parah di Aceh. Para panglima dan ulee balang terlibat penuh dalam fraksi-fraksi yang berselisih, namun dengan kecerdikannya Alauddin Ibrahim Mansur Syah mampu mempertahankan ibukota. Alauddin Sulaiman Ali Iskandar Syah meninggal pada tahun 1857, ia meninggalkan Alauddin Ibrahim Mansur Syah sebagai penguasa tunggal dan aman di atas takhta sampai kematiannya pada tahun 1870[1]. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi meningkat pesat pada masanya. Sejak tahun 1850 perkebunan lada baru dibuka di utara-timur, antara Lhokseumawe dan Tamiang. Untuk mengelola perkebunan yang luas itu kerja migran didatangkan dari wilayah lain di Aceh. Para ulee balang pendukung sultan segera memperoleh keuntungan ekonomi dari program baru itu, mereka mendapatkan lahan dan hak perdagangan dari sultan[2].