Hari Anzac
Pada tanggal 30 April tahun 1915, ketika berita pertama mengenai pendaratan tersebut mencapai Selandia Baru, setengah hari libur diumumkan dan kebaktian dadakan diadakan. Di Australia Selatan, Hari Delapan Jam, 13 Oktober 1915 berganti nama menjadi "Anzac Day" dan karnaval diselenggarakan untuk menggalang dana bagi Prajurit yang terluka. Tanggal 25 April secara resmi dinamakan Hari Anzac pada tahun 1916, pada tahun itu ditandai dengan berbagai upacara dan peringatan di Australia dan Selandia Baru, termasuk pawai peringatan di seluruh London yang melibatkan pasukan Australia dan Selandia Baru. Di Selandia Baru ditetapkan sebagai hari libur setengah hari. Buku harian Australia Great War batalion dan brigade perang menunjukkan bahwa pada tahun pertama peringatan ini, termasuk unit di garis depan, melakukan upaya untuk memperingati memori mereka yang terbunuh pada hari pada dua belas bulan sebelumnya. Sebuah format umum ditemukan dalam buku harian perang dengan tentara Australia dan Selandia Baru untuk dimulainya hari dengan misa masal saat fajar, diikuti pertengahan pagi dengan layanan peringatan, dan setelah makan siang diadakan kegiatan olahraga kemudian diteruskan dengan perjudian dengan dana Batalyon. Ini terjadi di Mesir juga. Di London, lebih dari 2.000 pasukan Australia dan Selandia Baru berbaris melalui jalan-jalan kota. Sebuah headline surat kabar London menjuluki mereka "The Knights of Gallipoli". Pawai yang diadakan di seluruh Australia pada tahun 1916, tentara yang terluka dari Gallipoli menghadiri pawai Sydney dalam konvoi mobil, ditemani oleh perawat. Lebih dari 2.000 orang menghadiri layanan di Rotorua. Untuk tahun sisa perang, Anzac Day digunakan sebagai sebuah kesempatan untuk demonstrasi patriotik dan merekrut kampanye, dan pawai melayani anggota AIF diadakan di kebanyakan kota. Dari 1916 dan seterusnya, di Australia dan Selandia Baru, peringatan Anzac diadakan pada atau sekitar 25 April terutama diselenggarakan oleh prajurit kembali dan anak-anak sekolah bekerjasama dengan pemerintah setempat.
Tahun Baru Imlek
Hari Raya khusus etnis Tionghoa yang terdiri dari 4 (empat) hari raya sebagaimana yang dijelaskan di atas hanya berlaku dari periode 18 Juni 1946 sampai dengan 1 Januari 1953. Hari Raya khusus etnis Tionghoa tersebut dihapuskan seluruhnya secara resmi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1953 tentang "Hari-Hari Libur" tertanggal 1 Januari 1953, yang ditanda-tangani oleh Wakil Presiden Republik Indonesia H. Mohammad Hatta (lahir dengan nama Mohammad Athar, populer sebagai Bung Hatta dengan masa jabatan sebagai Wakil Presiden dari tanggal 18 Agustus 1945 - 1 Desember 1956). Catatan: Walaupun menggunakan judul surat "Keputusan Presiden Republik Indonesia", namun keputusan ini tidak ditanda-tangani oleh Presiden Republik Indonesia. Besar Kemungkinan Presiden Soekarno tidak mengetahui isi surat Keputusan Presiden yang diterbitkan oleh Wakil Presiden. Pasal 1 dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1953 tersebut hanya menetapkan Hari Raya Umum (Catatan: Terdiri dari 2 hari raya), Hari Raya Islam (Catatan: Terdiri dari 6 hari raya ditambah 1 hari untuk Id’l Fitri hari kedua) dan Hari Raya Kristen (Catatan: Terdiri dari 5 hari raya) serta 1 (satu) Hari Raya Buruh (yang dirayakan setiap tanggal 1 Mei), sebagai hari libur nasional. Dengan demikian mulai 1 Januari 1953, hari libur umum yang berlaku berjumlah seluruhnya 14 hari libur. Sesuai dengan isi paragraph Penjelasan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1953, paragraph ke-4 menyatakan sebagai berikut: "Hari-hari libur fakultatif ditiadakan. Pada hari-hari Santa Maria (15 Agustus), Natal Kedua (26 Desember), permulaan Ramadhan, Peringatan Angkatan Perang (5 Oktober), Pahlawan (10 November) dan Tahun Baru Imlek, bagi yang berkepentingan diberi kebebasan untuk menjalankan peribadatannya dengan lebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan". Paragraph ke-4 tersebut dengan tegas meniadakan adanya hari libur yang bersifat fakultatif. Bagi Pegawai etnis Tionghoa yang berkepentingan untuk merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek diberi kebebasan untuk menjalankan peribadatannya dengan syarat harus lebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan.