Kode etik jurnalistik
Kode Etik Jurnalistik yang lahir pada 14 Maret 2006, oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/ III/2006 tanggal 24 Maret 2006, misalnya, sedikitnya mengandung empat asas, yaitu:[4]
Indy Rahmawati
Indy sempat menjadi pemberitaan hangat ketika Mabes Polri mengadukan Indy dan tvOne ke Dewan Pers atas dugaan merekayasa narasumber dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi. Pada dialog itu, tampil Andrys Ronaldi, seseorang yang diyakini Polisi sebagai makelar kasus palsu. Menurut Andrys, dirinya diminta oleh Indy untuk berpura – pura menjadi makelar kasus dalam wawancara tersebut, dengan wajahnya ditutupi topeng, dan namanya ditulis sebagai Roni yang dinyatakan sebagai nama samaran. Ia mengaku diberikan uang 1,5 juta Rupiah sebagai hasilnya, namun menurut Indi, uang tersebut hanyalah sebagai pengganti ongkos transport ke Wisma Nusantara, hasil negoisasi dengan Andrys, di mana biasanya narasumber hanya diberikan 500 ribu Rupiah, untuk semua kalangan. Oleh karena itu, Indy dinilai telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sesuai Pasal 57 jo. Pasal 35, dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda maksimal 10 miliar Rupiah.