Sejarah Tiongkok
Dinasti Qing (清朝, 1644–1911) didirikan menyusul kekalahan Dinasti Ming, dinasti terakhir Han Tiongkok, oleh suku Manchu (滿族，满族) dari sebelah timur laut Tiongkok pada tahun 1644. Dinasti ini merupakan dinasti feodal terakhir yang memerintah Tiongkok. Diperkirakan sekitar 25 juta penduduk tewas dalam periode penaklukan Manchu atas Dinasti Ming (1616-1644).[32] Bangsa Manchu kemudian mengadopsi nilai-nilai Konfusianisme dalam pemerintahan mereka, sebagaimana tradisi yang dilaksanakan oleh pemerintahan dinasti-dinasti Han sebelumnya.
Pemerintahan Republik Tiongkok
Pemerintahan Republik Tiongkok resmi berdiri pada 1912 di Nanking, dengan Sun Yat-sen sebagai Presiden Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok di bawah Konstitusi Sementara Republik Tiongkok. Pemerintahannya berpindah ke Beijing pada tahun yang sama dengan Yuan Shikai sebagai Presiden, dan masih berada di bawah para penerusnya sebagai pemerintahan Tiongkok yang disahkan internasional sampai tahun 1928. Dalam periode Republikan, terdapat serangkaian pemerintahan, yang terkadang bersaing satu sama lain. Pemerintahan Nasionalis, pimpinan Kuomintang (KMT), awalnya dibentuk sebagai pemerintahan militer saingan di bawah naungan Sun Yat-sen di Guangzhou pada 1917. Setelah Sun wafat pada 1925, Chiang Kai-shek memimpin Ekspedisi Utara (1926–1928) untuk menyatukan negara tersebut dan mendirikan ibukota di Nanjing. Pemerintahan tersebut meraih pengakuan diplomatik namun tak mengkontrol seluruh kawasan dinasti Qing. Pemerintahan satu partai dicanangkan berdasarkan pada Tiga Prinsip Rakyat buatan Sun, yang disediakan untuk masa peralihan "pengawasan", namun meraih lebih banyak partai politik, termasuk Partai Komunis Tiongkok dalam sebuah Front Bersatu pada masa Perang Tiongkok-Jepang Kedua (1937-1945). Konstitusi Pengawasan tahun 1931 dihantikan oleh Konstitusi Republik Tiongkok pada 1947.