Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pertama kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusasn Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
4 (empat) tahun pasca disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, pada tahun 2008 tepatnya 13 Oktober 2008 merupakan "milestone" bagi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I dalam menegaskan perannya sebagai “"Kawah Candradimuka"” pengemban sumber daya manusia di Mahkamah Agung. Tonggak sejarah dimaksud karena pada tahun yang sama telah diresmikan gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) oleh Bagir Manan yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Agung R.I. Gedung yang dibangun di kawasan Megamendung, Bogor ini berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 5,1 hektar dari 6,5 hektar yang diijinkan oleh Pemda Kabupaten Bogor. Kemudian disusul terbitnya Buku Panduan yang dituang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 140 / KMA / SK/X / 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Buku Panduan Mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Peneltian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Terbitnya Buku Panduan tersebut semakin memperjelas tugas dan fungsi Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung yang direfleksikan dalam visi dan misinya.