Cultuurstelsel
Cultuurstelsel (harfiah: Sistem Kultivasi atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai Sistem Budi Daya) yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.
Sistem Kangchu
Pada akhir 1820-an, imigran Tionghoa juga mulai berpaling ke Johor untuk mendirikan perkebunan gambir dan lada atas dorongan dari Temenggong Abdul Rahman dan penerusnya, Daing Ibrahim. Setelah semakin banyaknya imigran Tionghoa yang mendirikan perkebunan gambir dan lada di Johor pada tahun 1840-an, Temenggong Ibrahim membentuk birokrasi yang beranggotakan para petinggi Melayu untuk mengawasi masalah-masalah administrasi di tubuh Kanchu. Ia mulai mengeluarkan izin resmi, yang dikenal dengan "Surat Sungai" dalam bahasa Melayu. Izin ini memungkinkan para pemimpin Kanchu untuk mendirikan perkebunan di sepanjang tepi sungai. Pada gilirannya, Kangchu diwajibkan untuk membayar pajak yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perkebunan gambir dan lada. "Surat Sungai" ini juga mesti diperbarui dalam jangka waktu tertentu.