Jalur ABG
Pada masa Orde Baru dibawah kekuasaan Presiden Soeharto, ada sebuah istilah yang lahir dari proses politik dominasi militer dan birokrasi, atau yang disbeut sebagai "Jalur ABG". Jalur ABG ini dimaksudkan oleh rezim Orde Baru sebagai landasan untuk mengelola pemerintahan dengan tiga unsur utama, yaitu; "A" untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, "B" untuk birokrasi, dan "G" untuk Golongan Karya. Ketiga unsur utama itu berperan penting dalam hal pengambilan keputusan politik, menerapkan kebijakan publik, hingga penempatan jabatan publik seseorang, termasuk presiden. Ketiga unsur politik itu menjadi yang paling dominan dalam pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun, sampai seroang pengamat politik bernama Karl D. Jackson mengatakan Indonesia di masa Orde Baru sebagai Bureucratic Polity atau masyarakat birokratik,[1] yang artinya segala keputusan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat harus mendapatkan persetujuan dari birokrat.[2]
Jalur ABG
Pada rentang waktu 1980 - 1990 peran militer mulai berkurang, hal ini karena adanya proses demokratisasi yang terjadi di seluruh dunia, banyak rezim militer sayap kanan yang mulai berjatuhan seperti di Spanyol, Argentina, Chile, Portugal, dan masih banyak lagi, selain itu komunisme yang menjadi lawan dari militerisme juga mengalami kebangkrutan di banyak negara yang dahulu menjadi pusatnya, seperti Uni Soviet, hal ini juga berdampak pada rezim Orde Baru yang kemudian tumbang pada 1998 melalui sebuah proses Reformasi yang sekaligus juga memberikan pengaruh dan perkembangan terhadap demokrasi di Indonesia.