Kesultanan Buton
Selain bentuk pertahanan tersebut maka oleh pemerintah kesultanan, juga mulai membangun benteng dan kubu–kubu pertahanan dalam rangka melindungi keutuhan masyarakat dan pemerintah dari segala gangguan dan ancaman. Kejayaan masa Kerajaan/Kesultanan Buton (sejak berdiri tahun 1332 dan berakhir tahun 1960) berlangsung ± 600 tahun lamanya telah banyak meninggalkan warisan masa lalu yang sangat gemilang, sampai saat ini masih dapat kita saksikan berupa peninggalan sejarah, budaya dan arkeologi. Wilayah bekas Kesultanan Buton telah berdiri beberapa daerah kabupaten dan kota yaitu: Dengan wacana p yang terdiri dari Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Tengah. Serta tiga daerah yang masuk dalam Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna.
La Ode Ngkadiri
La Ode Ngkadiri Raja Muna ke 12 (1626-1667)
Periode pertama pemerintahannya yakni pada tahun 1643, gelombang ke tiga penyebaran agama islam masuk di Muna di bawah oleh Syarif Muhammad. Pada saat itu perkembangan agama Islam terjadi begitu pesat bahkan mempengaruhi sistem pemerintahan. La Ode Ngkadiri mendapat gelar sangia Kaindea karena dia ditangkap di atas sebuah kapal yang diatasnya terdapat taman. Perundingan antara Raja Muna La Ode Ngkadiri dengan pihak belanda tersebut berkaitan dengan perang yang berkepanjangan antara Kerajaan Muna dan belanda yang dibantu oleh Kesultanan Buton. Dalam perang tersebut baik Belanda maupun sekutunya Buton mengalami kerugian yang sangat besar karena selalu mengalami kekalahan. Untuk itu Belanda meminta Raja Muna untuk melakukan perundingan dengan tujuan menghentikan peperangan yang sudah berlangsung cukup lama tersebut. Perundingan tersebut ternyata hanyalah taktik Belanda untuk menangkap La Ode Ngkadiri dan menggulinngkannya dari kedudukannya sebagai Raja Muna.
La Ode Ngkadiri menjadi raja muna selama dua periode, karena penggulingan di atas kapal oleh belanda tidk diakui oleh Sarano Wuna. Untuk menghindari perlawanan yang lebih besar lagi dari seluruh rakyat Muna, maka pemerintah colonial Belanda mengembalikan jabatannya sebagai raja.