Universitas Sriwijaya
Upaya selanjutnya adalah penegerian perguruan tinggi yang sudah ada tersebut. Dengan perjuangan gigih tokoh masyarakat Sumsel ketika itu, antara lain Kolonel Harun Sohar (Panglima selaku Ketua Paperda TT II/ Sriwijaya) dan H.A. Bastari (Gubernur), hambatan yang masih ada untuk berdirinya universitas negeri di Palembang dapat diatasi. Delegasi yang dikirim ke Jakarta bulan Desember 1959 menemui Menteri PPK (Mr. Moh Yamin) berhasil memperoleh jaminan kesediaan pemerintah untuk mengambil alih Perguruan Tinggi Sjakhjakirti menjadi suatu universitas negeri. Dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 135) akhirnya berdirilah Universitas Sriwijaya yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 3 November 1960 dalam upacara penandatanganan piagam pendirian oleh Presiden Soekarno dengan disaksikan oleh Menteri PPK (Mr. Priyono) dan beberapa Duta Besar negara sahabat. Sebagai Presiden Universitas yang pertama diangkat Drg. M. Isa yang diangkat dengan Keputusan Presiden No. 696/M tahun 1960 tanggal 29 Okober 1960.
Universitas Brawijaya
Pada masa kepemimpinan Rektor Prof Eka Afnan Troena (1998-2002) mulai menerima mahasiswa asing dan dimulainya era jaringan serat optik untuk pengembangan teknologi informasi (TI) di kampus dan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bekerja sama dengan Keio University, Jepang, serta memulai program pemberian beasiswa studi lanjut bagi staf administrasi.[6] Pada tahun 2003, berdasarkan SK Rektor nomor 147/SK/2003 dibentuklah dan mulai disosialisasikan pelaksanaan Tim Evaluasi Diri (Persiapan BHMN-UB) untuk Pengembangan Otonomi dan Akuntabilitas Organisasi Universitas Brawijaya. Otonomi adalah salah satu pilar untuk menghasilkan SDM yang berkualitas berdasarkan hasil studi banding ke Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor yang telah berstatus perguruan tinggi BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Universitas Brawijaya mendapat persetujuan Dirjen Dikti untuk menjadi perguruan tinggi otonom pada tanggal 29 November 2007, walaupun pelaksanaannya harus menunggu pengesahan Undang Undang BHP. Sementara menunggu pengesahan UU-BHPMN (Badan Hukum Pendidikan Milik Negara) oleh DPR, untuk itu telah dibentuk tim penyusun proposal BLU (Badan Layanan Umum) yang diketuai oleh Profesor Sutiman B. Sumitro.[6]