Perkembangan surat kabar
Pada tahun 1960, Benjamin Harris mengawali penerbitan surat kabar Amerika yang pertama dengan nama Publick Occurrences Both Forreign and Domestick, yang salah satu kontennya mengangkat tentang dugaan perselingkuhan antara Raja Perancis dengan menantunya [1]. Akibat pemberitaan yang sensitif tersebut, otoritas pemerintahan kolonial akhirnya memberhentikan kegiatan produksi dari surat kabar ini. Surat kabar ini terbit untuk pertama dan terakhir kali pada tanggal 25 September 1960 . Belasan tahun setelah peristiwa ini, James Franklin, menerbitkan lagi sebuah surat kabar dengan tanpa melalui perizinan dari pemerintah. Surat kabar tersebut berjudul New England Courant. Akibatnya, James Franklin kemudian dijebloskan ke penjara oleh otoritas pemerintah lokal pada saat itu. Setelah peristiwa itu, sang adik yakni Benjamin Franklin kemudian pindah ke Philadelphia dan memulai sebuah surat kabar yang bernama Pennsylvania Gazette.
Sin Po
Salah satu surat kabar terkemuka milik seorang Tionghoa di Indonesia yang bersimpati kepada Tiongkok. Mula-mula terbit sebagai mingguan pada tanggal 1 Oktober 1910 dan kemudian diubah menjadi harian sejak tanggal 1 April 1912. Sin Po edisi bahasa Indonesia, tempat Tan Tek Ho bekerja setelah mendapat pendidikan di Kay Lam Hak Tong dan kembali ke Jawa. Kemudian Tan menerbitkan majalah sendiri. Surat kabar yang terbit di Jakarta ini, mula-mula dipimpin oleh Lauw Giok Lan, yang menjadi pemimpin redaksi. Pada waktu yang sama ia juga memimpin surat kabar Perniagaan. Sejak tahun 1925 sampai tahun 1947, pemimpin redaksi Sin Po dijabat oleh Kwee Kek Beng, wartawan terkemuka yang meninggal di Jakarta pada bulan Mei 1979. Sesudah diproklamasikan Republik Tiongkok pada tahun 1912, Sin Po menyuarakan nasionalisme Daratan Tiongkok. Selama 20 tahun surat kabar ini mencerminkan haluan politik sebagian masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda pada masa penjajahan Belanda. Surat kabar ini berpendirian bahwa masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda harus mempertahankan kewarganegaraan asalnya dan menolak ikut serta dalam percaturan politik kolonial Belanda.