Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pertama kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusasn Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional.
Birokrasi di Indonesia
Pada tanggal 5 Juli 1959, dikeluarkan dekret presiden yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan presiden melalui "Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959" melarang PNS golongan F menjadi anggota dari partai politik selanjutnya pada tahun 1961 dikeluarkannya "Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian" dan dibentuk "Badan Administrasi Kepegawaian Negara" (BAKN) diikuti dengan lembaga baru bernama "Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN)" yang menghasilkan "Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1962" tentang pokok-pokok organisasi aparatur pemerintah negara tingkat tertinggi, dua tahun kemudian dikeluarkan "Keppres Nomor 98 Tahun 1964" dibentuk "Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (KONTRAR)" merupakan kelanjutan dari "Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN)", retooling atau "pembersihan" dalam dua kepanitian terakhir ini lebih bernuansa politis dengan penyingkiran birokrat yang tak sehaluan dengan partai yang sedang memerintah (the ruling party) atau " yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan republik".