Promagistrat
Di Roma kuno sebuah promagistra (Latin: pro magistratu) merupakan bekas konsul atau bekas praetor, di mana imperium (yaitu kekuasaan yang memerintah sebuah tentara) diperpanjang di akhir masa jabatan tahunannya. Mereka disebut prokonsul dan propraetor. Hal ini merupakan suatu inovasi yang diciptakan selama pemerintahan Republik Romawi. Awalnya hal ini dimaksudkan untuk memberi tambahan komandan militer untuk mendukung tentara konsul (di mana dua kepala Republik yang dipilih secara keseluruhan, serta tentaranya) untuk memimpin tentara tambahan. Dengan akuisisi wilayah-wilayah di luar Italia yang dianeksasi sebagai provinsi, prokonsul dan propraetor menjadi gubernur atau administrator suatu provinsi. Promagistrat jenis ketiga yaitu proquaestor.
Gereja Protestan Indonesia di Donggala
Permesta (Perjuangan Semesta) di mulai dengan pembacaan Proklamasi Permesta oleh LetKol. Ventje Sumual pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar.[24] Permesta yang diproklamasikan di Makassar melibatkan banyak petinggi militer yang berasal dari Sulawesi utara dan juga didukung oleh masyarakat Minahasa mulai menyebar ke seluruh pelosok Sulawesi termasuk Sulawesi tengah. Di kemudian hari, Permesta lebih identik dengan masyarakat Minahasa bukan saja yang tinggal di Minahasa tetapi juga di tempat-tempat lain, seperti di Sulawesi tengah pada umumnya dan di daerah Dongggala pada khususnya. Pada bulan Juli 1957 H. N. V. Sumual menyatukan Sulawesi utara tengah yang terpisah dari Sulawesi selatan tenggara dan mengangkat Manoppo sebagai gubernur.[24] Permesta yang dianggap oleh pemerintah sebagai pemberontakan mulai diperangi. Bukan hanya di Minahasa, tetapi juga di Sulawesi Tengah, termasuk di daerah Donggala. Peperangan antara tentara pusat dengan pasukan Permesta ternyata menjadikan gereja menjadi korban. Jemaat-jemaat yang terdapat di daerah Donggala yang adalah daerah pelayanan GMIM diperhadapkan pada situasi yang sulit. Di daerah Parigi misalnya, sebagian orang-orang Kristen (orang-orang Minahasa) dikejar-kejar dan ditangkap oleh tentara pusat sehingga mengakibatkan kehidupan gereja terganggu karena tidak merasa aman. Penyelenggaraan ibadahpun diawasi oleh tentara pusat dan tidak sedikit dari antara anggota jemaat yang ditangkap dan mengalami perlakuan buruk dari tentara pusat karena mereka orang Minahasa. Di Donggala (kerajaan Banawa), Permesta sempat menguasai keadaan, sehingga tentara pusat berupaya menaklukkan mereka dan merebut kembali tempat tersebut. Di Donggala, ternyata Permesta sangat eksis. Karena di tempat ini sendiri dibuka perekrutan dan pelatihan tentara Permesta. Orang-orang yang direkrut ternyata bukan hanya orang-orang Minahasa maupun Sangihe, tetapi banyak juga dari penduduk asli. Permesta juga didukung sepenuhnya oleh Raja Banawa yang kala itu dipimpin oleh Raja Lamarauna. Gereja sendiri kelihatan bersikap terbuka terhadap Permesta walaupun pada hakikatnya tidak menunjukkan dukungan yang nyata. Pada bulan April 1948 Donggala diserang oleh tentara pusat, berlangsunglah peperangan yang dahsyat. Tentara pusat akhirnya mampu menduduki Donggala dengan personil yang cukup banyak. Akibatnya banyak dari penduduk yang ditangkap dan dipenjarakan termasuk Raja Lamarauna sendiri.[25] Selain itu, banyak juga dari antara penduduk terutama orang-orang Minahasa yang dikenakan wajib lapor tanpa alasan yang jelas. Walaupun tidak secara langsung, dampak peperangan antara tentara pusat dengan Permesta juga dirasakan oleh gereja. Ibadah-ibadah menjadi sunyi karena banyak warga jemaat yang enggan menunjukkan diri, takut ditangkap oleh tentara pusat. Hal yang sama juga dialami oleh jemaat yang terdapat di kota Palu, bahkan tentara pusat terus mengejar pasukan Permesta hingga ke daerah pedalaman, seperti di Kulawi.[26]