Kereta Api Indonesia
PT Kereta Api Indonesia (Persero) (disingkat KAI atau PT KAI) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan undang-undang tersebut secara hukum mengakhiri monopoli PT KAI dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia.[1]
Djakarta Lloyd
PT Djakarta Lloyd (Persero) merupakan BUMN yang bergerak dibidang pelayanan angkutan kargo kontainer dan curah berbasis transportasi kapal laut. Perusahaan yang diangkat menjadi BUMN pada tahun 1961 ini pernah menjadi BUMN pengakutan kargo kontainer dan curah yang terbaik pada masanya pada tahun 1970-1980an. Namun itu semua berubah ketika open sea policy diterapkan, yang membuat Djakarta Lloyd kalah saing dalam kemampuan usaha dan kapasitas SDM membuat perusahaan ini hampir bangkrut, setelah berbagai rangkaian aksi penahanan aset oeh debitur dan pengajuan gugatan pailit. Namun, keadaan telah berubah, sejak PN dialokasikan kepada Djakarta Lloyd sebesar Rp350 Miliar dan perombakan direksi oleh Menteri BUMN yang baru, membuat program transformasi yang telah dirancang bersama direksi dan BUMN untuk menstabilkan kondisi keuangan dan kegaitan usaha menjadi pasti pelaksanaannya setelah didapatkannya keuntungan sebesar Rp 18 Miliar pada tahun 2015 yang lalu.