Dari segi bentuk hukum, BKD juga menghadapi masalah karena bentuk hukum BPR yang diperbolehkan menurut UU Perbankan adalah perusahaan daerah, koperasi, atau perseroan terbatas.
From legal perspective, BKD also faces problem because the legal shapes of BPR allowed according to Banking Law are regional companies, cooperatives, or limited companies.