Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP menemukan adanya penyimpangan pengelolaan keuangan di Provinsi Papua dan diduga telah merugikan negara dan daerah sebesar Rp51,86 miliar.
The Financial and Development Supervisory Agency BPKP found deviations in financial management in Papua province, which might have caused Rp 51.86 billion in losses to the state and the local administration.