Ia menyebutkan, berdasarkan Peraturan Presiden Perpres nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo BPLS, maka penanganan infrastruktur yang menyangkut perikehidupan masyarakat dan ekonomi nasional seperti jalan, jalan kereta api yang rusak, menjadi beban pemerintah untuk memperbaikinya.
Mulyani said that based on Presidential Decree No. 14/ 2007 on the Sidoarjo Mudflow Handling Agency BPLS, the government was responsible for the repair and rehabilitation of damaged infrastructure which affected the people's life and the national economy such as roads and railway tracks.