Namun dalam pernyataan Tahun Baru, Senin, pemimpin Pasukan Baru Guillaume Soro menjelaskan setiap pembicaraan harus mengikuti proses yang ditetapkan oleh Resolusi 1721 Dewan Keamanan (DK) PBB, yang disahkan November dan menyerahkan banyak wewenang penyatuan kembali dan penyelenggarakan pemilihan umum yang tertunda.
But in a New Year's statement on Monday, New Forces leader Guillaume Soro made clear any talks would have to follow the process laid out by U.N. Security Council resolution 1721, adopted in November, which hands broad control of reunification and organising delayed elections to an interim prime minister.