Pemberian fasilitas perpajakan itu dilakukan melalui pemberlakukan Peraturan Pemerintah PP Nomor 7 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 12 tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan PPN.
The decision to lift the PPN was based on Government Regulation No.7/2007 on the third round of amendment to Government Regulation No. 12/2001 on import/delivery of certain taxable and strategic goods but are exempted from PPN.