Benchmark tersebut, jelasnya, dibuat atas pengamatan Ditjen Pajak yang dilakukan atas pembayaran PPh dan situasi industri minyak sawit pada periode 2005 hingga saat ini sehingga masih mungkin dilakukan koreksi jika terjadi kesalahan pembayaran pajak.
He said the benchmark his office had set was based upon observation of income tax payments and of situation of the CPO industry from 2005 until now so that correction would be made in case of a shortage.