Datasets:

afrizalha

/

wikipedia-Only-Indo-Articles-About-Indo

like 0

4131

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Malang

Kabupaten Malang

Kabupaten Malang (; Osob Kiwalan: netapubaK ngalaM) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Kepanjen, yang sebelumnya berada di Kota Malang. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Malang mempunyai koordinat 112o17' sampai 112o57' Bujur Timur dan 7o44' sampai 8o26' Lintang Selatan. Kabupaten Malang juga merupakan kabupaten terluas keempat di Pulau Jawa setelah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Malang tahun 2021, penduduk kabupaten Malang berjumlah 2.654.448 jiwa (2020), dengan kepadatan 752 jiwa/km2. Kota Malang merupakan enklave dari kabupaten ini. Kabupaten ini memiliki Penekslave yaitu wilayah yang terpisah dengan wilayah utamanya yaitu di kawasan Malang Barat, yang terdiri atas Kecamatan Pujon, Ngantang dan Kasembon. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Jombang; Kabupaten Mojokerto; dan Kabupaten Pasuruan; di utara, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kota Batu, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur. Bersama dengan Kota Batu dan Kota Malang, Kabupaten Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang). Geografi Batas wilayah Kabupaten Malang terletak pada 112 035`10090`` sampai 112``57`00`` Bujur Timur 7044`55011`` sampai 8026`35045`` Lintang Selatan. Kabupaten Malang berbatasan dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan; dan Kota Batu di sebelah utara, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang di sebelah timur, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di sebelah barat, serta Samudra Hindia di sebelah selatan. Kota Malang menjadi enklave di tengah-tengah kabupaten ini. Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan kawasan dataran tinggi dan pegunungan yang berhawa sejuk. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang kedua di pulau Jawa dan terpanjang di Jawa Timur. Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri berada di cekungan antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit. Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak ditanami tebu dan hortikultura, seperti salak dan semangka. Selain perkebunan teh, Kabupaten Malang juga berpotensi untuk perkebunanan kopi dan kakao (daerah pegunungan Kecamatan Tirtoyudo). Hutan jati banyak terdapat di bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan kapur. Sejarah Pada awalnya Kerajaan Singasari berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri dan dipimpin oleh Akuwu Tumapel, Tunggul Ametung yang beristrikan Ken Dedes. Pusat pemerintahan Singasari saat itu berada di Tumapel. Baru setelah muncul Ken Arok yang kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Saat jatuh ke tangan Singasari, status Kediri menjadi kadipaten. Sementara Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi (1222–1227). Kerajaan ini mengalami jatuh bangun. Semasa kejayaan Kesultanan Mataram, kerajaan-kerajaan yang ada di Malang jatuh ke tangan Mataram, seperti halnya Kerajaan Majapahit. Sementara pemerintahan pun berpindah ke Demak disertai masuknya agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Malang saat itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo Tohjiwo dan hanya berstatus kadipaten. Pada masa-masa keruntuhan itu, menurut Folklore, muncul pahlawan legendaris Raden Panji Pulongjiwo. Ia tertangkap prajurit Mataram di Desa Panggungrejo yang kini disebut Kepanjen (Kepanji-an). Hancurnya kota Malang saat itu dikenal sebagai Malang Kutho Bedhah. Bukti-bukti lain yang hingga sekarang merupakan saksi bisu adalah nama-nama desa seperti Kanjeron, Balandit, Turen, Polowijen, Ketindan, Ngantang dan Mandaraka. Peninggalan sejarah berupa candi-candi merupakan bukti konkret seperti : Candi Kidal di Desa Kidal kecamatan Tumpang yang dikenal sebagai tempat penyimpanan jenazah Anusapati. Candi Singhasari di kecamatan Singosari sebagai penyimpanan abu jenazah Kertanegara. Candi Jago / Jajaghu di kecamatan Tumpang merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Wisnuwardhana. Pada zaman VOC, Malang merupakan tempat strategis sebagai basis perlawanan seperti halnya perlawanan Trunojoyo (1674–1680) terhadap Mataram yang dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di Ngantang. Setelah Trunojoyo, Malang kembali menjadi basis perlawanan terhadap VOC pada tahun 1768. Penguasa Malang saat itu yaitu Adipati Malayakusuma mempertahankan Malang dari serbuan VOC bersama pangeran asal Mataram bernama Prabujaka. Setelah berperang cukup lama, Malang akhirnya jatuh ke tangan VOC. Malayakusuma dan Prabujaka kemudian berhasil ditangkap. Prabujaka dibuang ke luar Jawa sementara Malayakusuma berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di Pegunungan Tengger. Awal abad ke-19 ketika pemerintahan Hindia-Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal, Malang seperti halnya daerah-daerah lainnya, dipimpin oleh seorang bupati. Bupati Malang I adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16. Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan. Bukti-bukti yang lain, seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad ke-9 dalam bentuk Kerajaan Singasari dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Kanjuruhan seperti yang tertulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jum`at Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 November 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. Sejak tahun 1984 di Pendopo Kabupaten Malang ditampilkan upacara Kerajaan Kanjuruhan, lengkap berpakaian adat zaman itu, sedangkan para hadirin dianjurkan berpakaian khas daerah Malang sebagaimana ditetapkan. Maskot Habitat jenis fauna burung Cucak Ijo ditengarai berasal dari kawasan Malang Selatan, walaupun di beberapa daerah lain juga terdapat burung sejenis. Didasari dengan latar belakang Chloropsis sonnerati dan disusul kemudian dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang tanggal 8 Februari 1996 bernomor 522.4/429.024/1995 tentang pelestarian flora dan fauna, burung Cucak Ijo dimunculkan sebagai identitas fauna Kabupaten Malang. Hal ini lalu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang, nomor 180/170/SK/429.013/1997, tentang Penetapan Maskot / Identitas Flora dan FaunaKabupaten Daerah Tingkat II Malang, tertanggal 26 April 1997. Dalam Surat Keputusan Bupati itu, Apel Manalagi (Malus sylvestris Mill) ditetapkan sebagai maskot flora, sedangkan Burung Cucak Ijo sebagai maskot fauna. Maksud penetapan maskot flora dan fauna tersebut sebagai upaya pengenalan sekaligus pelestarian yang didasari keunikan suatu jenis satwa dan tumbuhan tertentu yang terdapat di Kabupaten Malang serta merupakan ciri khas daerah. Penetapan maskot tersebut berperan pula sebagai sarana meningkatkan promosi kepariwisataan, penelitian dan pendidikan. Upaya pelestarian Burung Cucak Ijo ini dilakukan antara lain dengan cara pembangunan penangkaran terbesar yang sedang dibangun di Desa Jeru, Kecamatan Tumpang di atas lahan seluas 9,5 hektare yang untuk burung cucak ijo disediakan lahan seluas 0,5 hektare, dan lahan yang lain digunakan untuk pembudidayaan dan pelestarian flora dan fauna yang lain. Pemerintahan Secara administrasi, pemerintahan Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati yang membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi desa dan kelurahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa dan seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten, sedangkan kepala desa dipilih oleh setiap warga desa setiap periode tertentu dan memiliki sebuah pemerintahan desa yang mandiri. Sejak 2005, bupati Malang dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pilkada, setelah sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD kabupaten. Bupati dan Wakil Bupati Malang saat ini adalah Sanusi dan Didik Gatot Subroto yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Daftar Bupati dan Wakil Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kepanjen. Pusat pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang hingga tahun 2008. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang dan sejak tahun 2001 menjadi daerah otonom setelah ditetapkan menjadi kota. Terdapat beberapa kawasan kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang antara lain Kecamatan Lawang, Turen, dan Kepanjen. Lambang Daerah Lambang Kabupaten Malang berarti: Merah putih = Perisai Segi Lima Merah = Tulisan Kabupaten Malang Kuning emas = Garis tepi atap kubah Hijau = Warna dasar kubah Hijau= Gunung Berapi Putih = Asap Putih dan hitam = Keris Putih = Buku terbuka Biru tua = Laut Putih = Gelombang laut (jumlah 19) Kuning emas = Butir padi (jumlah 45) Putih = Bunga kapas (jumlah 8) Hijau = Daun kapas (jumlah 17) Kuning emas = Bintang bersudut lima Putih dan hitam = Pita terbentang dengan sesanti Satata Gama Kartaraharja Kuning emas = Rantai (jumlah 7) Jiwa nasional bangsa Indonesia yang suci dan berani, di mana segala usaha ditujukan untuk kepentingan nasional berlandaskan falsafah Pancasila dilukiskan dengan persegi lima dengan garis tepi tebal berwarna MERAH PUTIH. KUBAH dengan garis tepi atapnya berwarna kuning emas dan warna dasar hijau mencerminkan papan atau tempat bernaung bagi kehidupan rohani dan jasmani diruang lingkup Daerah Kabupaten Malang yang subur makmur. Bintang bersudut lima berwarna kuning emas, mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Falsafah Pancasila yang Luhur dan Agung. Untaian padi berwarna kuning emas, daun kapas berwarna hijau serta bunga kapaas berwarna putih mencerminkan tujuan masyarakat adil dan makmur. Daun kapas berjumlah 17, bunga kapas berjumlah 8, gelombang laut berjumlah 45 mencerminkan semangat perjuangan Proklamasi 17 Agustus 1945. Rantai berwarna kuning emas mencerminkan persatuan dan keadilan, gunung berapi berwarna hijau mencerminkan potensi alam daerah Kabupaten Malang, dan asap berwarna putih mencerminkan semangat yang tak pernah kunjung padam. Laut mencerminkan kekayaan alam yang ada di daerah Kabupaten Malang sedangkan warna biru tua mencerminkan cita-cita yang abadi dan tak pernah padam. Keris yang berwarna hitam dan putih mencerminkan jiwa kepahlawanan dan Kemegahan sejarah daerah Kabupaten Malang. Buku terbuka berwarna putih mencerminkan tujuan meningkatkan kecerdasan rakyat untuk kemajuan. Sesanti Satata Gama Karta Raharja mencerminkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual disertai dasar kesucian yang langgeng (abadi). Pendidikan Terdapat Sekolah/Lembaga Pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Malang yang terkenal dengan julukan "Kota Pendidikan" ini. Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang (UM) Universitas Brawijaya (UB) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Universitas Islam Malang Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Universitas Merdeka Malang (UNMER) Universitas Ma Chung Institut Teknologi Nasional Universitas Widyagama Malang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Politeknik Negeri Malang Universitas Kanjuruhan Malang Universitas Raden Rahmat (UNIRA) Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Universitas Wishnuwardhana Universitas Gajayana Malang Akademi Pariwisata Dan Perhotelan (APARTEL) Ganesha Malang Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kertanegara Lowokwaru Malang Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen Akademi Analis Farmasi dan Makanan Putra Indonesia Malang Akfar Putra Indonesia Malang Universitas Terbuka Daerah Malang  IAI Al-Qolam Malang Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Kepanjen SMA Negeri 1 Bantur SMA Negeri 1 Sumberpucung SMA Negeri 1 Pagak SMA Negeri 1 Singosari SMA Negeri 1 Bululawang SMA Negeri 1 Gondanglegi SMA Negeri 1 Turen SMA Negeri 1 Dampit SMA Negeri 1 Ngantang SMA Negeri 1 Sumbermanjing Wetan SMA Negeri 1 Tumpang SMA Negeri 1 Lawang SMK Negeri 1 Turen SMK Negeri 2 Turen SMK Negeri 1 Singosari SMK Negeri 2 Singosari MAN 1 Malang SMA Dharma Wanita 2 bakalan Ekonomi Agrobisnis Sumber perekonomian utama masyarakat di kabupaten Malang adalah dari sektor agrobisnis yang meliputi pertanian, perkebunan dan peternakan. Hasil pertanian & perkebunan meliputi: Sayur mayur: tomat, kubis, wortel, sawi, kol, buncis, kacang panjang, mentimun, kentang, dll Padi Tebu Tanaman hias Kayu-kayuan: Sengon, Jabon Hasil peternakan meliputi: Daging & telur ayam kampung (Ayam Buras) Daging & telur ayam ras Susu sapi perah Daging & susu kambing ettawa Daging kelinci Industri Industri di Kabupaten Malang banyak bergerak dibidang pengolahan dan perdagangan hasil bumi meliputi: Industri gula rafinasi Industri teh Industri makanan olahan (keripik buah, keripik kentang, aneka camilan, dll) Industri pemotongan & pengolahan kayu Industri pengolahan susu Industri pengolahan daging ayam kampung Transportasi Bus Transportasi darat menggunakan bus antarkota di Kabupaten Malang umumnya terkonsentrasi pada tiga terminal bus Kota Malang seperti Terminal Arjosari, Terminal Landungsari dan Terminal Hamid Rusdi (Gadang). Sedangkan moda transportasi antar kecamatan di Kawasan Malang Raya menggunakan bus mini, angkutan pedesaan ataupun MPU bison terkonsentrasi pada beberapa sub terminal yang tersebar di Dampit, Batu, Gondanglegi, Karangploso, Lawang, Madyopuro, Mulyorejo, Singosari, Kepanjen, Tumpang, Turen dan Wonosari. Kereta api Malang terletak di jalur kereta api lintas selatan dan tengah (–) serta lintas timur Jawa (–). Terdapat 6 stasiun di wilayah Kabupaten Malang (Lawang, Singosari, Pakisaji, Kepanjen, Ngebruk, dan Sumberpucung). Lintasan kereta api di wilayah Kabupaten Malang termasuk unik karena melewati dua buah terowongan di daerah Bendungan Sutami, Karangkates. Kabupaten Malang juga memiliki stasiun kereta api nonaktif seperti Stasiun Gondanglegi dan Stasiun Dampit Pesawat Bandara Abdul Rachman Saleh yang terletak di Kecamatan Pakis melayani penerbangan sipil dengan jurusan Malang–Jakarta (Sriwijaya Air, Garuda Indonesia, Citilink, Batavia Air) serta Malang–Denpasar (Wings Air), dengan adanya empat maskapai penerbangan tersebut Bandara Abdul Rachman Saleh total melakukan penerbangan sebanyak tujuh kali per hari. Pariwisata Kabupaten Malang dikenal sebagai daerah tujuan wisata utama Jawa Timur. Berikut ini adalah beberapa tempat wisata menarik di Kabupaten Malang. Wisata gunung Gunung Kawi, terletak di wilayah Kecamatan Wonosari. Terkenal sebagai tempat wisata spiritual. Gunung Arjuno-Welirang, sering dipakai untuk pendakian dengan rute Junggo, Cangar, Singosari, Lawang, Purwosari, atau Pandaan. Bromo lewat Desa Tumpang (Kecamatan Tumpang), Desa Gubuk Klakah–Kecamatan Poncokusumo. Gunung Semeru lewat desa Ngadas kecamatan Poncokusumo Gunung Anjasmoro lewat Kecamatan Pujon Wisata Payung Batu, kota Batu Bukit Buduk Asu, Lewat Desa Ketindan, Lawang Wisata air Waduk Selorejo, terletak di Kecamatan Ngantang (di tepi jalan raya Malang-Kediri) Kasembon Rafting, merupakan objek wisata bagi pencinta olahraga arung jeram, terletak di Kasembon (70 km barat kota Malang). Waduk Ir. Sutami/Bendungan Sutami, terletak di Kecamatan Sumberpucung. Bendungan Lahor, terletak di sebelah barat Bendungan Ir.Sutami (Sumberpucung,kab.Malang) Taman Ria Sengkaling, terletak di tepi jalan raya Malang-Batu, terdapat kolam renang dan taman bermain. Wendit Water Park, terletak di jalan raya Mangliawan Pakis. Sebuah tempat wisata yang baru saja di renovasi. Objek wisata ini terkenal dengan sumber airnya dan kera-nya. Pemandian Umbulan,merupakan pemandian bernuansa pegunungan terletak di Kecamatan Dampit tepatnya di Desa Ubalan 2 Km dari pusat kota. Pemandian Dewi Sri, terletak di Kecamatan Pujon, menyajikan wisata pemandian air pegunungan. Wisata ini berada di dekat Pasar Pujon sebagai sentra pemasaran buah dan sayur mayur (Terminal Agrobisnis Mantung). Pemandian Ken Dedes, terletak di Kecamatan Singosari Wisata Air Krabyakan, terletak di Desa Sumberngepoh, Kecamatan Lawang Sumber Nyolo, terletak di Kecamatan Singosari Boonpring , terletak di Kecamatan Turen Sumber Maron dan sumber taman, terletak di Kecamatan Pagelaran Sumber Jenon , terletak di Kecamatan Tajinan Sumber Sirah , terletak di Kecamatan Gondanglegi Pemandian Gentong Emas , terletak di Kecamatan Wajak Pemandian Sumber Ringin, terletak di Kecamatan Tumpang Lembah Tumpang , terletak di Kecamatan Tumpang Water Boom 88, terletak di Kecamatan Bululawang. Wisata air terjun Air terjun Coban Rondo, terletak di Kecamatan Pujon. Air terjun Parang Teja di Desa Gading Kulon kecamatan Dau Air terjun Coban Pelangi, terletak di Kecamatan Poncokusumo. Air terjun Coban Jahe, terletak di Kecamatan Jabung. Air terjun Coban Glothak, terletak di Kecamatan Wagir. Air terjun Coban Sumber Pitu, terletak di Kecamatan Tumpang. Air terjun Bayu Anjlok, terletak di Pantai Lenggoksono . Air terjun Coban Sewu, terletak di kecamatan Ampelgading. Air terjun Coban supit urang Di Lawang Wisata sejarah Candi Singosari dan arca Dwarapala, terletak di Kecamatan Singosari, Candi Jago (Jayaghu) di Kecamatan Tumpang, merupakan makam Ranggawuni Candi Badut terletak di kecamatan Dau Candi Badut oleh Purbatjaraka dikaitkan dengan sebuah prasasti yang di temukan di kelurahan Merjosari, yaitu prasasti Dinoyo. Prasasti berbahasa sanskerta dan berhuruf Jawa kuno itu berangka tahun Candrasangkala: nayana vayu ras yang mengandung arti angka tahun saka 682 atau 760 Masehi. isi prasasti yang menceritakan raja Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan. Candi Kidal di kecamatan Tumpang, merupakan makam Anusapati, perlu diketahui di mana semua candi di kabupaten Malang sebagian besar adalah peninggalan sejarah kerajaan Singhasari, kecuali beberapa situs purbakala di sekitar wilayah Dau, Wagir dan Turen merupakan peninggalan kerajaan Kanjuruhan. Candi Songgoriti terletak di kecamatan Batu. Candi Sumberawan terletak di kecamatan Singosari Para ahli purbakala memperkirakan Candi Sumberawan dulunya bernama Kasurangganan, sebuah nama yang terkenal dalam kitab Negarakertagama. Tempat tersebut telah dikunjungi Hayam Wuruk pada tahun 1359 masehi, sewaktu ia mengadakan perjalanan keliling. Dari bentuk-bentuk yang tertulis pada bagian batur dan dagoba (stupanya) dapat diperkirakan bahwa bangunan Candi Sumberawan didirikan sekitar abad 14 sampai 15 masehi yaitu pada periode Majapahit Wisata pantai Donomulyo: Modangan (70 km dari pusat kota Malang), Ngliyep (62 km), Jonggring Saloko (69 km), Kondang Bandung, Kondang Iwak, Bantol, Nglurung, Ngebros Gedangan: Bajul Mati (58 km), Wonogoro (55 km), Nganteb, Gua Cina Bantur: Balekambang (57 km), Kondang Merak (59 km), Kipas Sumbermanjing Wetan: Tamban (68 km), Rawa Indah, Tambak Asri (60 km), Sendangbiru (Segoro Anakan) (69 km), Tirtoyudo: Sipelot, Lenggoksono, Tanger (70 km) Ampelgading: Licin (64 km) Wisata agro Kebun Teh PTPN Wonosari di Desa Ketindan kecamatan Lawang, terdapat agrowisata serta cottage,kolam pemandian dan transportasi wisata yang dapat disewa jika ingin berlibur. Wisata petik jeruk, di desa Selorejo kecamatan Dau PWEC (Petungsewu Wildlife Ecosystem Conservation) di desa Petungsewu Dau Wisata durian, disepanjang jalan raya Ngantang–Kasembon tepatnya di desa Pait. Wisata petik buah naga di Gondanglegi. Wisata petik strawberry di Desa Pandesari, Pujon. Wisata religi Masjid Tiban, di Sananrejo, Turen, Kabupaten Malang. Feng Shui Asri Abadi di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang GKJW Peniwen, di Desa Peniwen. Desa Peniwen termasuk 41 Desa Kristen yang ada di Jawa Timur, Kampung Kristen di Jawa Timur inilah yang dikenal dengan sentra Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), yaitu gereja beraliran Kristen Protestan yang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. GKJW Sitiarjo, di Desa Sitiarjo. Pesarehan Gunung Kawi, di Gunung Kawi. Makam Mbah Jago Pati, di Desa Tangkilsari. Kuliner khas Masakan Kabupaten Malang mempunyai beberapa masakan khas, di antaranya: Bakso Duro Kepanjen Soto Daging Pak Amir Tunjungtirto Bakso malang Bakso Bakar Cwie mie Malang Rawon Kaldu Kambing Kacang Hijau Soto kambing Tunggulwulung Nasi pecel Sop dengkul Sayur asem Buah Apel Kare kikil Tahu campur Tahu Lontong Telor Sate Bunul Sate Landak wendit Onde-onde Lawang Makanan ringan Kabupaten Malang mempunyai beberapa makanan ringan yang khas, di antaranya: Tahu Petis Bakpau Telo Arbanat Mendol Tahu sukun Orem-orem Onde-onde Lawang Sempol Cilok Minuman Kabupaten Malang mempunyai beberapa minuman khas, di antaranya: Angsle Ronde Es Gandul Oleh-oleh Kabupaten Malang mempunyai beberapa oleh-oleh khas, di antaranya: Kripik buah (kripik apel, nangka, dll.) Kripik Tempe Sanan Olahraga Sepak bola Arema FC, klub sepak bola yang berlaga di Liga 1 Indonesia Persekam Metro FC, klub milik pemerintah Kabupaten Malang ini pada musim 2009–2010 menjuarai Divisi Satu Liga Indonesia dan pada musim 2011 akan berlaga di Divisi Utama Liga Indonesia Kedua klub ini bermarkas di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Tokoh Terkenal Berikut ini adalah daftar nama-nama orang kelahiran dan/atau pernah tumbuh berkembang di Malang, yang berkarya besar sehingga membawa nama harum bagi Kabupaten Malang dan Indonesia. K.H Masjkur, Menteri Agama Indonesia Ke-6 dan Pahlawan Nasional K.H Hasyim Muzadi, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2015-2017 dan Mantan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU K.H Nachrowi Tohir, Ketua Umum Tanfidziyah PBNU Ke-4 K.H Tolchah Hasan, Menteri Agama Indonesia Ke-18 Soebandrio, Menteri Luar Negeri Indonesia Ke-10 Hadi Tjahjanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Soewoto Sukendar, KSAU Ke-5 Widjojo Nitisastro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Ke-2 Roesmin Noerjadin, Menteri Perhubungan Indonesia, Ke-26 Oetomo, KSAU Ke-9 Rudini, Menteri Dalam Negeri Indonesia Ke-19 Sudomo, Ketua Dewan Pertimbangan Agung Ke-9 Topan, Pelawak Srimulat Leysus, Pelawak Srimulat K.H Tolchah Mansoer, Pendiri IPNU M.Sanusi, Bupati Malang 2018-2024 Didik Gatot Subroto, Wakil Bupati Malang 2021-2024 Sujud Pribadi, Bupati Malang 2002-2010 Moch.Ibnu Rubiyanto, Bupati Malang 2000-2002 Hamid Roesdi, Pahlawan Nasional Nurbuat, Pelawak Srimulat Tarzan, Pelawak Faida, Bupati Jember 2016-2021 Haryanti Sutrisno, Bupati Kediri 2010-2021 Lucky Acub Zaenal, Pendiri Arema Football Club Punjul Santoso, Wakil Wali kota Batu 2012-2022 Aji Santoso, Legenda Sepak Bola Dwi Cahyono, Budayawan Krisdayanti, Anggota DPR RI dan Penyanyi Yuni Shara, Penyanyi Bayu Skak, Aktor, Komedian dan Youtuber. Ammar Faris Aladetta,Aktor,Kreator Digital Andhika Pratama, Aktor, Pelawak dan Penyanyi. Rizal Djibran, Aktor dan Penyanyi. Widodo Dwi Purwanto, Komandan Korps Marinir TNI AL Ke 24 Sejak 21 Januari 2022 Sampai Sekarang Laksamana Muda TNI ''' Agus Hariadi Panglima Komando Armada III Sejak 16 Januari 2023 Sampai Sekarang Inspektur Jenderal Polisi Nanang Avianto Menjabat Sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Sejak 21 Oktober 2021 Sampai Sekarang Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto Menjabat Sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Sejak 17 Desember 2021 Sampai Sekarang Catatan kaki Referensi Pranala luar Malang Malang Malang Raya

4132

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Nganjuk

Kabupaten Nganjuk

Nganjuk () adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Nganjuk. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri di timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kabupaten Madiun di barat. Pada zaman Kerajaan Medang, Nganjuk dikenal dengan nama Bhumi Anjuk Ladang yaitu Tanah Kemenangan. Nganjuk juga dikenal dengan julukan Kota Angin. Geografi Kabupaten Nganjuk terletak antara 111o5' sampai dengan 112o13' BT dan 7o20' sampai dengan 7o59' LS. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar 122.433 km2 atau setara dengan 122.433 Ha terdiri dari atas: Tanah sawah 43.052 Ha Tanah kering 32.373 Ha Tanah hutan 47.007 Ha Topografi Secara topografi wilayah kabupaten ini terletak di dataran rendah dan pegunungan, Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan sehingga sangat menunjang pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian. Kondisi dan struktur tanah yang produktif ini sekaligus ditunjang adanya sungai Widas yang mengalir sepanjang 69,332 km dan mengairi daerah seluas 3.236 Ha, dan sungai Brantas yang mampu mengairi sawah seluas 12.705 Ha. Kabupaten Nganjuk identik dengan keberadaan Gunung Wilis sebab 2 puncak tertinggi pegunungan Wilis berada di Nganjuk tepatnya Puncak Liman di Desa Ngliman, Sawahan dan Puncak Limas di Desa Bajulan, Loceret. Terdapat 3 Kecamatan yang berada di lereng gunung wilis yakni Loceret, Ngetos dan Sawahan. Menurut Kementerian Pertanian (Kementan), Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu daerah fokus pemerintah untuk menyerap bawang merah dan menjadi stok pemerintah tiap tahunnya. Daerah-daerah di Indonesia yang menjadi fokus penyerapan bawang merah adalah, Nganjuk, Brebes, Bima dan Solok. Sebagai sentra penghasil bawang merah terbesar di Jawa Timur dan salah satu fokus penyerapan bawang merah oleh pemerintah, bukan hal yang mengherankan bila di sebagian besar wilayah Nganjuk terutama Kecamatan Sukomoro ke Barat meliputi Kecamatan Gondang, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Bagor, dan Kecamatan Wilangan banyak dijumpai orang menanam, memanen, menjemur, atau memperjualbelikan bawang merah. Bila mengunjungi Nganjuk atau bermaksud membeli bawang merah, pasar Sukomoro dapat menjadi pilihan utama, selain tentunya dengan berinteraksi langsung dengan petani lokal. Pasar Sukomoro yang terletak di Jalan Surabaya–Madiun, Kecamatan Sukomoro ini dikenal sebagai pasar yang fokus pada transaksi jual-beli bawang merah. Beberapa kecamatan yang menjadi penyuplai stok bawang merah di Pasar Sukomoro diantaranya adalah Kecamatan Rejoso, Kecamatan Gondang, Kecamatan Bagor, dan Kecamatan Wilangan. Iklim Wilayah Kabupaten Nganjuk beriklim tropis basah dan kering (Aw) yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson. Oleh karena iklimnya yang dipengaruhi angin muson, wilayah kabupaten ini mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan yang dipengaruhi oleh angin muson barat–barat laut dan musim kemarau yang dipengaruhi angin muson timur–tenggara. Periode musim kemarau di wilayah Nganjuk biasanya berlangsung pada bulan-bulan Juni–September yang ditandai dengan rata-rata curah hujan di bawah 100 mm per bulannya. Sementara itu, periode musim penghujan di daerah Nganjuk biasanya berlangsung pada bulan-bulan Desember–Maret dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm per bulan. Jumlah curah hujan di wilayah Kabupaten Nganjuk berada pada angka 1400–1900 mm per tahun dengan hari hujan ≥90 hari hujan per tahun. Suhu udara rata-rata di wilayah Nganjuk berada pada angka 21 °C–32 °C. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini pun cukup tinggi yakni berkisar antara 67–84% per tahunnya. Sejarah Nganjuk berdasarkan Prasasti Anjuk Ladang dahulunya bernama Anjuk Ladang yang dalam bahasa Jawa Kuno berarti Tanah Kemenangan. Dibangun pada tahun 859 Caka atau 937 Masehi. Berdasarkan peta Jawa Tengah dan Jawa Timur pada permulaan tahun 1811 yang terdapat dalam buku tulisan Peter Carey yang berjudul: ”Orang Jawa dan masyarakat Cina (1755-1825)”, penerbit Pustaka Azet, Jakarta, 1986; diperoleh gambaran yang agak jelas tentang daerah Nganjuk. Apabila dicermati peta tersebut ternyata daerah Nganjuk terbagi dalam 4 daerah yaitu Berbek, Godean, Nganjuk dan Kertosono merupakan daerah yang dikuasai Belanda dan kasultanan Yogyakarta kecuali Nganjuk yang merupakan mancanegara kasunanan Surakarta. Sejak adanya Perjanjian Sepreh 1830, atau tepatnya tanggal 4 Juli 1830, maka semua kabupaten di Nganjuk (Berbek, Kertosono dan Nganjuk ) tunduk di bawah kekuasaan dan pengawasan Nederlandsch Gouverment. Alur sejarah Kabupaten Nganjuk adalah berangkat dari keberadaan kabupaten Berbek di bawah kepemimpinan Raden Toemenggoeng Sosrokoesoemo 1. Di mana tahun 1880 adalah tahun suatu kejadian yang diperingati yaitu mulainya kedudukan ibu kota Kabupaten Berbek pindah ke Kabupaten Nganjuk. Dalam Statsblad van Nederlansch Indie No.107, dikeluarkan tanggal 4 Juni 1885, memuat SK Gubernur Jendral dari Nederlandsch Indie tanggal 30 Mei 1885 No 4/C tentang batas-batas Ibu kota Toeloeng Ahoeng, Trenggalek, Ngandjoek dan Kertosono, antara lain disebutkan: III tot hoafdplaats Ngandjoek, afdeling Berbek, de navalgende Wijken en kampongs: de Chineeshe Wijk de kampong Mangoendikaran de kampong Pajaman de kampong Kaoeman. Dengan ditetapkannya Kota Nganjuk yang meliputi kampung dan desa tersebut di atas menjadi ibu kota Kabupaten Nganjuk, maka secara resmi pusat pemerintahan Kabupaten Berbek berkedudukan di Nganjuk. Peninggalan Bersejarah Prasasti Kinawe Prasasti anjuk ladang Prasasti Hering Candi Lor Candi Ngetos Monumen Dr. Sutomo Makam Kanjeng Jimat Masjid Yoni Al-Mubarok Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Kependudukan Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kabupaten Nganjuk sebanyak 1.017.030 dengan kurang lebih 36% penduduk tinggal di perkotaan dan sisanya 64% tinggal di pedesaan. Agama Mayoritas penduduk di Kabupaten Nganjuk memeluk agama Islam dan sisanya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tokoh agama Islam dari Nganjuk yang terkenal yaitu Kiai Muzajjad atau dipanggil Mbah Jad. Ia adalah pengasuh Pesantren Tirakat. Kabupaten Nganjuk seperti tak pernah absen melahirkan orang-orang alim di setiap zaman. Etnis dan Bahasa Penduduk Nganjuk pada umumnya adalah etnis Jawa. Namun, terdapat minoritas etnis Tionghoa dan Arab yang cukup signifikan, Khususnya di kecamatan Nganjuk dan kecamatan Kertosono. Etnis Tionghoa, dan Arab umumnya tinggal di kawasan perkotaan, dan bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat Nganjuk. Pada sebagian besar wilayah Nganjuk, masyarakatnya merupakan penutur Dialek Mataraman dan dapat dikatakan bahwa Nganjuk adalah salah satu daerah paling timur yang masyarakatnya adalah penutur dialek Mataraman, namun ada sedikit perbedaan untuk beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, seperti Kecamatan Kertosono, Kecamatan Patianrowo, dan Kecamatan Jatikalen. Beberapa masyarakat di sana biasa menggunakan campuran antara Dialek Mataraman dan Jombang. Dialek ini merupakan dialek Bahasa Jawa yang mendapat pengaruh campuran antara Dialek Mataraman dan Arekan Jombang Pendidikan Terdapat beberapa perguruan tinggi di Nganjuk, antara lain: Negeri Politeknik Negeri Jember Kampus 3 Nganjuk Swasta Institut Teknologi Mojosari (ITM) dan Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin Mojosari (STAIZ) di kompleks pondok pesantren Mojosari, Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk (IAI PD) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nganjuk yang dikelola Yayasan PGRI Nganjuk Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Pomosda Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula Kertosono (STAIM) Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Krempyang (STAIDA) STIKES Satria Bhakti Nganjuk Akademi Kebidanan Wiyata Mitra Husada (AKBID Wimisada) Sekolah Tinggi Teologi Abdi Gusti - sekolah kekristenan di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret Transportasi Nganjuk dilintasi jalur utama Surabaya-Yogyakarta dengan kode Jalan Nasional 15, serta menjadi persimpangan dengan jalur menuju Kediri. Kereta Api Terdapat dua stasiun kereta api utama di Kabupaten Nganjuk, yakni Stasiun Kertosono dan yang terletak di jalur kereta api utama seperti lintas selatan dan tengah Pulau Jawa serta beberapa stasiun kecil seperti Stasiun Baron, Stasiun Sukomoro, Stasiun Bagor dan Stasiun Wilangan yang keseluruhan berada di bawah naungan Kereta Api Daerah Operasi VII Madiun. Stasiun Kertosono merupakan satu-satunya stasiun di kabupaten Nganjuk yang memiliki kereta api lokal yang melintas setiap hari menuju Kota Surabaya maupun sebaliknya. Bus Antar Kota "TERMINAL TIPE A ANJUK LADANG NGANJUK" Terminal Anjuk Ladang Untuk Akses Transportasi Bus, terdapat Terminal Bus Utama yakni Terminal Bus Anjuk Ladang yang terletak di Kecamatan Nganjuk yang dapat diakses sekitar 1 Km dari Alun-Alun Nganjuk, Terminal Anjuk Ladang biasa melayani jalur bus jurusan Surabaya–Ngawi–Solo–Yogyakarta, Ponorogo, maupun tujuan Kediri / Blitar, dan Bojonegoro. Pariwisata Air terjun Sedudo Air terjun Singokromo Air Merambat Roro kuning Goa Margo Tresno Candi Ngetos Candi Lor Taman Wisata Anjuk Ladang Air Terjun Gedangan Air Terjun Sumber Manik Air Terjun Pring Jowo Air Terjun Tirto Panji Sendang Putri Wilis Air Terjun Selo Leter dan Air Terjun Watulumbung The Legend Waterpark Kertosono Bukit Surga di Bareng, Sawahan [Wisata Religi] Masjid Yoni Al-Mubarok, Berbek Kompleks Makam Kanjeng Jimat, Berbek Masjid Kagungan Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Pakuncen, Patianrowo Kompleks makam Tumenggung Kopek di Pakuncen, Patianrowo Makam Raden Tumenggung Sosrodiningrat Bupati Bojonegoro ke 12 di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu Makam Syekh Sulukhi di Wilangan Makam Ki Ageng Ngaliman di Ngliman, Sawahan Kompleks makam Sentono Kocek di Pace Tokoh Terkenal Tokoh-tokoh yang lahir di Nganjuk adalah: Dr. Soetomo, Pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia, pendiri Boedi Oetomo yang merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Harmoko, Menteri Penerangan orde baru Eko Patrio, Politikus, Pelawak, Aktor, Presenter Eva Kusuma Sundari, Anggota DPR Periode 2009-2014 Sri Rahayu, Anggota DPR Periode 2009-2014 Shendy Puspa Irawati, Pemain bulu tangkis wanita dari Indonesia berpasangan dengan Fran Kurniawan Novita Anggraini, juara pertama KDI 5 Abdul Kohar, jurnalis senior, pembedah Editorial Media Indonesia, Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV Eny Sagita, dinobatkan sebagai Duta Anti Narkoba oleh BNN Nganjuk pada 2014 Marsinah Pahlawan Buruh yang di makamkan di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro Asrorun Ni’am Sholeh, ia adalah ulama dan akademisi Indonesia. Ia menjabat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Amir Murtono adalah Jenderal Indonesia selama rezim Orde Baru Suharto yang menjadi terkenal setelah menjabat sebagai Ketua Golkar dari tahun 1973 hingga tahun 1983 Widayat Djiang adalah salah satu dalang wayang kulit Peranakan Tionghoa-Jawa. Komjen.Pol. Purn. Dr. Drs. Arief Sulistyanto, M.Si Mantan Perwira Tinggi Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Dan Keamanan Polri. Kesenian Tradisional Tayub Wayang Timplong Tari Mung Dhe Jaranan Tari Salipuk Kuliner Nasi becek, sejenis gulai kambing yang memiliki rasa khas dengan penambahan irisan daun jeruk nipis. Dumbleg, sejenis dodol yang terbuat dari tepung ketan. Makanan ini hanya ada pada hari-hari tertentu di Pasar Gondang (tiap Pasaran Pon) dan Pasar Rejoso (tiap pasaran kliwon). Produsennya terletak di Dusun Ngemplak, Desa Gondangkulon, Kecamatan Gondang KALANAK Merupakan jajanan khas Desa Gondangkulon selain dumbleg. Cara pembuatan yang masih alami tanpa bahan pengawet dan dibungkus menggunakan pelepah pisang yang dikeringkan sehingga membuat daya tarik tersendiri dari jajanan ini. Kalanak terdiri dari dua varian rasa antara lain Kacang Hijau dan Kacang Kedelai. Onde-onde Njeblos, semacam onde-onde tetapi tidak berisi. Berbentuk seperti bola yang ditaburi wijen. Nasi Pecel: menu nasi dengan sayur (kulup) kangkung, toge, kacang panjang, kembang turi dll disiram dengan kuah sambal kacang dengan ciri khas pedas dan disertai tempe, tahu goreng serta rempeyek yang renyah. Nasi Pecel Tumpang, seperti halnya nasi pecel namun ada menu tambahan berupa sayur (sambal) tumpang, yg terbuat dari tempe "busuk" (tempe difermentasikan) yang dimasak dengan bumbu lain yang rasanya gurih dan pedas. Jika di Kediri khasnya sambal tumpang, dan di Madiun khasnya pecel. Maka di Nganjuk memadupadankan kedua makananan tersebut menjadi Nasi Pecel Tumpang. Kerupuk Upil, adalah kerupuk yang digoreng tanpa minyak tetapi menggunakan pasir. Tepo Mbah Umbruk, seperti lontong bungkusnya dari daun pisang bentuknya kerucut dan agak miring dengan sayur kacang panjang tetapi di ambil isinya atau disebut kacang tolo dan bumbu dan bahan bahan lain. Sampai saat ini pun, Tepo Mbah Umbruk bisa dinikmati. Kerupuk pecel adalah kerupuk bakar pasir / Kerupuk Upil yang dicampur dengan sayuran,yang terdiri dari capar (toge), bayam, bung (rebung), kenikir, mbayung (daun kacang) dan kacang panjang yang kemudian di siram dengan bumbu pecel dan minumnya adalah es rujak. Asem-asem Kambing Daun Kedondong Ngluyu. Sepintas mirip dengan gulai kambing, tapi ada beberapa jenis bumbu yang membedakannya, salah satunya adalah daun kedondong untuk membuat rasa asam, asem-asem khas Ngluyu memang tidak menggunakan buah asam, tetapi memakai daun kedondong. Selain itu, cara memasaknya juga menggunakan kayu bakar. Referensi Pranala luar Situs web resmi Kabupaten Nganjuk Nganjuk Nganjuk

4133

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Ngawi

Kabupaten Ngawi

Ngawi () adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Ngawi atau yang sering disebut Kota Ngawi. Kabupaten Ngawi terletak di ujung barat provinsi Jawa Timur, yang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (keduanya masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun di selatan, serta Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah) di bagian barat. Etimologi Kata Ngawi merupakan turunan kata dalam bahasa Jawa Kuno yaitu awi yang berarti bambu. Kata awi kemudian memperoleh imbuhan Ng yang menandakan bahwa di daerah ini terdapat banyak pohon bambu. Seperti halnya dengan nama-nama di daerah-daerah lain yang banyak sekali nama-nama tempat (desa) yang dikaitkan dengan nama tumbuh-tumbuhan. Seperti Ngawi menunjukkan suatu tempat yang di sekitar pinggir Bengawan Solo dan Bengawan Madiun yang banyak ditumbuhi bambu. Sejarah Masa pemerintahan Kerajaan Majapahit Wilayah Ngawi telah menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit pada tanggal 7 Juli 1358 M ketika Hayam Wuruk memerintah. Informasi ini disebutkan dalam Prasasti Canggu yang berangka tahun 1280 dalam kalender Saka. Status Ngawi pada masa ini adalah daerah otonom yang berbentuk desa dengan tugas utama mengelola penyeberangan di sungai. Hari Jadi Penelusuran Hari jadi Ngawi dimulai dari tahun 1975, dengan dikeluarkannya SK Bupati KDH Tk. II Ngawi Nomor Sek. 13/7/Drh, tanggal 27 Oktober 1975 dan nomor Sek 13/3/Drh, tanggal 21 April 1976. Ketua Panitia Penelitian atau penelusuran yang di ketuai oleh DPRD Kabupaten Dati II Ngawi. Dalam penelitian banyak ditemui kesulitan-kesulitan terutama narasumber atau para tokoh-tokoh masayarakat, namun mereka tetap melakukan penelitian lewat sejarah, peninggalalan purbakala dan dokumen-dokumen kuno. Di dalam kegiatan penelusuran tersebut dengan melalui proses sesuai dengan hasil sebagai berikut: Pada tanggal 31 Agustus 1830, pernah ditetapkan sebagai Hari Jadi Ngawi dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Ngawi tanggal 31 Maret 1978, Nomor Sek. 13/25/DPRD, yaitu berkaitan dengan ditetapkan Ngawi sebagai Order Regentschap oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 30 September 1983, dengan Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Ngawi nomor 188.170/2/1983, ketetapan diatas diralat dengan alasan bahwa tanggal 31 Agustus 1830 sebagai Hari Jadi Ngawi dianggap kurang Nasionalis, pada tanggal dan bulan tersebut justru dianggap memperingati kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Menyadari hal tersebut Pada tanggal 13 Desember 1983 dengan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Ngawi nomor 143 tahun 1983, dibentuk Panitia/Tim Penelusuran dan penulisan Sejarah Ngawi yang diktuai oleh Drs. Bapak Moestofa. Pada tanggal 14 Oktober di sarangan telah melaksanakan simposium membahas Hari Jadi Ngawi oleh Bapak MM.Soekarto K, Atmodjo dan Bapak MM. Soehardjo Hatmosoeprobo dengan hasil symposium tersebut menetapkan: Menerima hasil penelusuran Bapak Soehardjo Hatmosoeprobo tentang Piagam Sultan Hamengku Buwono tanggal 2 Jumadilawal 1756 Aj, selanjutkan menetapkan bahwa pada tanggal 10 November 1828 M, Ngawi ditetapkan sebagai daerah Narawita (pelungguh) Bupati Wedono Monco Negoro Wetan. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari perjalanan Sejarah Ngawi pada zaman kekuasaan Sultan Hamengku Buwono. Menerima hasil penelitian Bapak MM. Soekarto K. Atmodjo tentang Prasasti Canggu tahun 1280 Saka pada masa pemerintahan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk. Selanjutmya menetapkan bahwa pada tanggal 7 Juli 1358 M, Ngawi ditetapkan sebagai Naditirapradesa (daerah penambangan) dan daerah swatantra. Peristiwa tersebut merupakan Hari Jadi Ngawi sepanjang belum diketahui data baru yang lebih tua. Melalui Surat Keputusan nomor: 188.70/34/1986 tanggal 31 Desember 1986 DPRD Kabupaten Dati II Ngawi telah menyetujui tentang penetapan Hari Jadi Ngawi yaitu pada tanggal 7 Juli 1358 M. Dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Ngawi No. 04 Tahun 1987 pada tanggal 14 Januari 1987. Namun Demikian tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut serta menerima masukan yang berkaitan dengan sejarah Ngawi sebagai penyempurnaan di kemudian hari. Wilayah administratif Kabupaten Ngawi merupakan salah satu kabupaten di bagian barat Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Ngawi berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Kabupaten Ngawi memiliki wilayah seluas 1.298,58 km2. Posisi Kabupaten Ngawi Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada titik koordinat 110°11’–111°40’ Bujur Timur dan 7°21’–7°31’ Lintang Selatan. Pada awal pembentukannya, Kabupaten Ngawi terbagi menjadi 17 kecamatan yang terbagi menjadi 213 desa dan 4 kelurahan. Lalu pada tahun 2004, jumlah kecamatan di Kabupaten Ngawi bertambah menjadi 19 kecamatan. Dua kecamatan baru ialah Kecamatan Kasreman adalah pemekaran dari Kecamatan Padas, sedangkan Kecamatan Gerih adalah pemekaran dari Kecamatan Geneng. Batas wilayah Kabupaten Ngawi berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, yaitu: Geografi Wilayah Kabupaten Ngawi terbagi menjadi dataran tinggi dan dataran rendah. Wilayah dataran tinggi berada di kaki Gunung Lawu yang meliputi empat kecamatan yaitu Kecamatan Sine, Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Jogorogo dan Kecamatan Kendal. Bagian lain yang termasuk dataran tinggi ialah kompleks Pegunungan Lawu di barat daya Kabupaten Ngawi. Sementara di bagian utara Kabupaten Ngawi merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng yang terdiri dari perbukitan. Sekitar 40 persen atau sekitar 558,4 km2 berupa lahan sawah. Iklim Iklim di Kabupaten Ngawi adalah iklim tropis. Suhu udara di wilayah Kabupaten Ngawi bervariasi sebagai akibat dari tingkat elevasi tanah, tetapi secara umum suhu udara di wilayah Kabupaten Ngawi berkisar antara 20°–34 °C dengan tingkat kelembapan nisbi berkisar antara 68–85%. Wilayah Kabupaten Ngawi beriklim muson tropis (Am) berdasarkan klasifikasi iklim Koppen. Terdapat dua musim di wilayah ini yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson, yaitu musim kemarau yang dipengaruhi angin muson timur–tenggara yang bersifat kering dan dingin dan musim penghujan yang dipengaruhi oleh angin muson barat daya–barat laut yang bersifat basah dan lembap. Musim kemarau di wilayah Ngawi berlangsung pada periode Mei–Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus. Sedangkan musim penghujan di wilayah ini berlangsung pada periode November–April dengan bulan terbasah adalah Januari dengan jumlah curah hujan bulanan lebih dari 280 mm per bulan. Curah hujan di wilayah Kabupaten Ngawi berkisar antara 1.500–2.000 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90–140 hari hujan per tahun. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Transportasi Kabupaten Ngawi dilintasi jalur utama Surabaya-Yogyakarta, jalur utama Cepu, Bojonegoro-Madiun dan menjadi gerbang utama Jawa Timur jalur tengah dan selatan. Kabupaten Ngawi juga sebagai tempat transit untuk kendaraan yang mengarah ke Bojonegoro (via Padangan) di utara atau ke Madiun/Magetan (via Geneng/Maospati) di selatan. Angkutan Kereta Api Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan (Bandung–Surabaya) dan tengah Jawa (Jakarta–Yogyakarta–Surabaya), namun tidak melewati ibu kota kabupaten. Stasiun kereta api terdapat di Geneng, Ngawi, Kedunggalar, dan Walikukun. Untuk Stasiun Ngawi sendiri tidak terletak di ibukota kabupaten, tetapi letak bangunan fisiknya ada di kecamatan Paron. Berikut adalah layanan kereta api yang berhenti normal sekaligus menaikturunkan para penumpang di Stasiun Ngawi dan Stasiun Walikukun: Lintas selatan Jawa Kereta api – relasi – Kereta api – relasi Kiaracondong– Kereta api – relasi – Lintas tengah Jawa Kereta api – relasi – Kereta api – relasi Pasar Senen– Kereta api – relasi Pasar Senen–Surabaya Gubeng Kereta api – relasi Pasar Senen– Lintas timur Jawa Kereta api – relasi –– Kereta api – relasi –– Kereta api – relasi –Surabaya Gubeng–Ketapang Lintas utara Jawa Kereta api – relasi –– Kereta api – relasi Pasar Senen–Semarang Tawang– Kereta api – relasi Pasar Senen–Semarang Tawang–Malang Angkutan Jalan Raya Kabupaten Ngawi dilalui Jalan Raya Nasional 17 yang menghubungkan Yogyakarta dan Surakarta di barat dengan Caruban dan Surabaya di timur, serta Jalan Raya Nasional 30 yang menghubungkan Bojonegoro di utara dengan Madiun, Magetan dan Maospati di selatan. Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi tersedia untuk tujuan kota-kota besar di Jawa seperti Yogyakarta, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Namun angkutan pedesaan penunjang dari dan menuju kecamatan di daerah barat daya seperti Kecamatan Sine dan Kecamatan Ngrambe menuju Kota Ngawi, terutama dari dan menuju Kecamatan Sine jumlah angkutannya masih terbatas. Jalan Tol Kabupaten Ngawi juga termasuk daerah yang dilintasi Tol Trans Jawa, jalan Tol yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya.Kabupaten Ngawi di Jawa Timur terhubung dengan Kota Surakarta di Jawa Tengah melalui Tol Solo-Ngawi. Panjang jalan tol ini adalah 90 km dan selesai dibangun pada tanggal 29 Maret 2018. Dari Kota Surakarta, jalan tol terhubung ke Kabupaten Boyololali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen hingga ke Kabupaten Ngawi. Perhubungan Kabupaten Ngawi juga ada yang ke wilayah lain di Jawa Timur yaitu Tol Ngawi-Kertosono. Panjang jalan tol ini adalah 87, 02 km dan menghubungkan Kabupaten Ngawi hingga ke Kecamatan Kertosono. Komoditas Jeruk Kabupaten Ngawi mengadakan budidaya jeruk dari dua varietas, yaitu jeruk siam dan jeruk pomelo. Jeruk siam dibudidayakan di 11 kecamatan. Sedangkan jeruk pomelo dibudidayakan di 13 kecamatan. Tiga kecamatan dengan produksi jeruk siam yang terbanyak adalah Kecamatan Kedunggalar, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Jogorogo. Sementara kecamatan dengan produksi jeruk pamelo yang terbanyak adalah Kecamatan Paron, Kecamatan Kedunggalar dan Kecamatan Ngawi. Referensi Pranala luar Portal Kabupaten Ngawi Ngawi Ngawi

4134

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Pacitan

Kabupaten Pacitan

Pacitan () adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Pacitan Kota. Pada zaman Hindia-Belanda, daerah ini disebut Kawedanan Pacitan yang terkenal dengan tujuan wisatanya. Di sini terdapat rumah kelahiran/peninggalan Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Jalur menuju Pacitan dapat ditempuh melalui Ponorogo, Wonogiri dan Trenggalek, yang juga merupakan Jalan Lintas Selatan yang menghubungkan Pacitan hingga Tulungagung dan Blitar. Sejarah Menurut Babad Pacitan dan sebuah babad yang diterbitkan di Poesaka Djawi, pada masa Demak paruh pertama abad ke-16, wilayah Pacitan merupakan bagian dari Ponorogo. Dikisahkan di dalam babad tersebut bahwa orang-orang Pacitan mungkin berasal dari rombongan Bathara Katong yang diberi izin menempati daerah Pacitan. Daerah tersebut pada masa itu merupakan wilayah tak berpenghuni dan ditutupi oleh hutan belantara. Lebih lanjut, dikisahkan bahwa orang-orang pertama yang disebut sebagai pembuka hutan atau pembabat alas bernama Kiai Siti Geseng, Kiai Ampak Boyo, Ménak Sopal, dan Syekh Maulana Maghribi. Geografi Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir selatan Jawa Timur. Lokasinya berada di paling ujung barat daya Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Wonogiri. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah utara, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah barat. Sebagian besar wilayahnya berupa karst, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Sewu. Tanah tersebut kurang cocok untuk pertanian. Pacitan juga dikenal memiliki gua-gua yang indah, diantaranya Gua Gong, Gua Tabuhan (batu dapat dipukul dan berbunyi seperti alat musik gamelan), Gua Kalak (gua pertapaan), dan Gua Luweng Jaran (diduga sebagai kompleks gua terluas di Asia Tenggara). Di daerah pegunungan ini sering kali ditemukan fosil manusia purba dan alat-alat purbakala. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Pariwisata Pacitan dikenal dengan nama Tempat Pariwisata atau Seribu Gua karena kekayaan dan keindahan alam Pacitan. Pariwisata di Pacitan terdiri dari wisata gua, wisata pantai, wisata pegunungan (hiking), wisata sejarah, wisata pemandian alam dan saat ini sedang dalam tahap penyelesaian kawasan olahraga yang nantinya bisa menjadi salah satu alternatif tempat yang bisa dikunjungi di Pacitan. Wisata gua yang terkenal di Pacitan di antaranya Gua Gong yang ternama sebagai gua terindah se-Asia Tenggara, Gua Kalak di mana konon mantan Presiden Soeharto pernah melakukan semadi di gua ini, Gua Tabuhan di mana Ali Basah Sentot Prawirodirjo pernah melakukan semadi di dalam gua ini dan batu di dalam gua ini jika dipukul akan membunyikan suara seperti alat musik gamelan Jawa, dan Gua Luweng Jaran. Pemandian Air Hangat Tirtohusodo berada di Kecamatan Arjosari, sekitar 15 km dari Kota Pacitan ke arah utara, di sini menyuguhkan pesona mandi di bawah kaki Gunung Kelir dengan air panas alami. Fasilitas di pemandian ini pun cukup lengkap seperti villa, toko cenderamata, kantin atau rumah makan, parkir luas Monumen Jenderal Sudirman berada di Kecamatan Nawangan, sekitar 45 km dari Kota Pacitan. Monumen ini berdiri megah di atas gunung dan telah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini masih dapat kita lihat rumah yang digunakan Jenderal Sudirman ketika melakukan perang gerilya. Rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terletak di Lingkungan Blumbang, Kelurahan Ploso berjarak 200 meter dari Terminal Kelas A Kota Pacitan atau sekitar 1 km dari Kota Pacitan. Selain itu, Pacitan juga terkenal akan wisata pantai yang beragam. Pantai dengan pasir putih dan pemandangan batu karang meliputi Pantai Watu Karung, Srau, Pantai Klayar dan Pantai Kasap bisa menjadi pilihannya. Ada juga Pantai Teleng Ria yang mudah diakses karena hanya berjarak sekitar 3 km dari Kota Pacitan. Pantai lain yang bisa dikunjungi seperti Pantai Soge yang terkenal dengan jembatan, Pantai Taman di mana di sana terdapat penangkaran penyu, Pantai Sidomulyo dengan flying fox terpanjang se-Indonesia, Pantai Banyutibo dengan pemandangan air terjun yang langsung menuju ke pantai, dan lain-lain. Berikut daftar wisata pantai di Pacitan. Pantai Pangasan Berada di Kebunagung Ekonomi Kondisi geografis Pacitan yang sebagian besar berbukit tandus menyebabkan daerah ini kurang cocok untuk bercocok tanam padi sehingga ketela pohon atau singkong menjadi alternatif sejak dahulu. Hasil pertanian utama Pacitan adalah padi, singkong, cengkih, kelapa, dan kakao yang baru dibudidayakan beberapa tahun terakhir. Potensi bahan tambang juga cukup besar di kawasan Pacitan. Kerajinan batu akik yang terpusat di kawasan Donorojo, sedikit banyak telah menyumbang nilai penting bagi Pacitan. Industri Di Pacitan telah terdapat beberapa sentra industri yaitu industri rokok milik perusahan rokok Sampoerna, dan perusahan rokok Sukses. Industri lainnya adalah berdirinya pabrik timah di daerah Arjosari, pabrik triplek di Widoro, pabrik woodboard di Arjosari. Selain itu, dibangun juga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya 2 X 315 MW yang berlokasi di Teluk Bawur, Sudimoro yang diresmikan oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Oktober 2013. Pendidikan Perguruan tinggi Ma'had Aly Attarmasi, merupakan lembaga pendidikan yang berbasis pondok yang mengkaji karya-karya ulama klasik yang bersumber dari kitab kuning, bertempat di komplek Lembaga Vokasional Pondok Tremas, berdiri sejak tahun 2008 Akademi Komunitas Negeri Pacitan, perguruan tinggi negeri pertama di Pacitan yang diresmikan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 16 Oktober 2013 STKIP PGRI Pacitan, perguruan tinggi swasta di Pacitan dengan program studi di bidang kependidikan, berdiri secara resmi pada tanggal 22 Juni 1992. Institut Islam Studies Muhammadiyah Pacitan, dahulu bernama STIT Muhammadiyah Pacitan yang berdiri sejak 11 Maret 1989 STAI Nahdlatul Ulama Pacitan, berdiri sejak 01 Maret 2009 STAI Al-Fattah Pacitan, berdiri sejak 27 Januari 2012 Kuliner khas Berikut beberapa kuliner khas Pacitan: Nasi Tiwul Kupat Tahu Putri Gunung Sayur Kalakan Punten Cenil Tahu Tuna Makanan khas Pacitan adalah nasi tiwul, bahkan penganan ini dahulu merupakan makanan pokok pengganti nasi bagi masyarakat Pegunungan Kidul seperti Wonogiri, Wonosari, Pacitan, dan Trenggalek. Nasi tiwul terbuat dari gaplek (umbi dari ketela pohon yang dikeringkan) yang kemudian ditumbuk dan ditanak. Selain itu, makanan Khas dari Pacitan adalah olahan khas dari ikan tuna yang dibuat tahu, nuget, otak-otak, kerupuk, bakso, pangsit, dan berbagai olahan lainnya. Media Televisi terestrial Transportasi Ibu kota Kabupaten Pacitan terletak 101 km sebelah selatan Kota Madiun dan 140 km sebelah selatan Kota Ngawi. Terminal utama adalah Terminal Kelas A Pacitan. Akses jalan timur (dari Ponorogo & Madiun) pada awal tahun 2014 sudah cukup baik dan lebar, sementara akses jalan barat ke arah Jawa Tengah ada 2 pilihan, yaitu melewati jalur selatan dengan rute lebih panjang namun jalan relatif lebar atau melewati rute Sedeng dengan jarak tempuh lebih pendek, tetapi harus melewati tanjakan Sedeng barat (desa Sedeng) yang cukup tajam, sehingga bus besar tidak bisa melewati jalur ini. Namun, saat ini telah dibangun jalur alternatif Lintas Selatan yang melewati wilayah bagian selatan Kabupaten Pacitan ke arah timur, yang menghubungkan Pacitan dengan Kabupaten Trenggalek, melalui jalur Pacitan Kota-Kebonagung-Tulakan–Lorok–Sudimoro–Panggul (wilayah. Kabupaten Trenggalek) serta menghubungkan jalur Yogyakarta–Pracimantoro–Pacitan Rute terjauh dari akses jalur timur adalah ke Surabaya yang dilayani bus besar patas AC, tetapi dalam satu hari ada tiga kali pemberangkatan dari dan ke Pacitan, serta ada beberapa agen travel yang melayani perjalanan dua kali dalam sehari. Rute selanjutnya adalah Ponorogo–Pacitan dilayani bus 3/4, armada tipe ini cukup banyak sehingga dalam sehari lebih dari 5 pemberangkatan bus dari Terminal Kelas A Pacitan. Rute barat (ke Surakarta) dilayani bus AKAP dengan jumlah yang cukup banyak, tetapi hanya beroperasi dari jam 03.00 hingga 18.00. Untuk rute barat yang lewat Sedeng hanya dilayani kendaraan umum tipe kecil seperti colt dan carry dengan pemberhentian terakhir di Kecamatan Punung. Tokoh terkenal Muhammad Mahfudz at-Tarmasi adalah seorang ulama dibidang fikih, ushul fiqh, hadis dan qira'at dan juga pengajar di Masjidil Haram. Susilo Bambang Yudhoyono Mantan Presiden Indonesia (2004-2014) Haryono Suyono Mantan menteri BKKBN. Bambang Dwi Hartono (Mantan Wali kota dan Mantan Wakil Kota Surabaya / Calon Gubernur Jawa Timur Tahun 2013) Sudijono Sastroatmodjo (Mantan Rektor Universitas Negeri Semarang / Calon Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013) Budi Hardjono (Politikus / Mantan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia) Nursuhud (Anggota DPR RI 2009-2014) J.F.X. Hoery (Penulis) Sutarto Alimoeso (Kepala Bulog) Referensi Daftar pustaka Pranala luar Pacitan Pacitan

4135

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Pamekasan

Kabupaten Pamekasan

Pamekasan (Hanacaraka: ꦥꦩꦼꦏꦱꦤ꧀, Pegon: ڤامۤكاسان, cara pengucapan; [paˈməkːasan]) adalah sebuah wilayah kabupaten di Pulau Madura. Kabupaten ini juga terletak di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Pamekasan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Madura di selatan, Kabupaten Sampang di barat, dan Kabupaten Sumenep di timur. Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten termaju di Pulau Madura dilihat dari segi infrastruktur dan angka kemiskinan yg paling kecil di Pulau Madura. Kabupaten Pamekasan terdiri atas 13 kecamatan, yang dibagi lagi atas 178 desa dan 11 kelurahan. Pusat pemerintahannya ada di Kecamatan Pamekasan. Ada rencana pemindahan ibukota ke kecamatan Waru sebagai pusat pemerintah Kabupaten Pamekasan. Geografi Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di kawasan Madura yang terletak di perlintasan jalur jaringan jalan Sampang-Sumenep. Luas wilayah Kabupaten Pamekasan 79.230 Ha, terdiri dari 13 Kecamatan dan 189 Desa. Secara garis besar wilayah Kabupaten Pamekasan terdiri dari dataran rendah pada bagian selatan dan dataran tinggi di wilayah tengah dan utara dengan kemiringan lahan tidak lebih rendah dari 2%. Secara astronomis Kabupaten Pamekasan berada pada 6°51'–7°31' Lintang Selatan dan 113°19'–113°58' Bujur Timur. Batas Wilayah Topografi Kondisi topografi Kabupaten Pamekasan didasarkan atas ketinggian dan kelerangan, di mana ditinjau dari kondisi topografi ini Kabupaten Pamekasan terletak di ketinggian 0-340 meter di atas permukaan laut. Wilayah tertinggi yaitu Kecamatan Pegantenan yang berada pada ketinggian 312 meter di atas permukaan laut, sedangkan wilayah terendah yaitu Kecamatan Galis berada pada ketinggian 6 meter di atas permukaan laut. Untuk kemiringan wilayah Kabupaten Pamekasan terbagi atas empat karakteristik, yaitu: Kelerangan 0-15 % merupakan daerah datar sampai landai, penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan dengan luas daerah ±59.964 Ha, dengan luasan tersebar adalah di Kecamatan Pademawu yaitu seluas 7.189 Ha Kelerangan 15-25 %, merupakan daerah miring sampai berbukit, penyebarannya meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Pamekasan dengan luas daerah ±14.094 Ha, dengan luasan tersebat adalah di Kecamatan Batumarmar yaitu seluas 5.611 Ha Kelerangan 25-40 %, merupakan daerah berbukit sampai curam, penyebarannya hanya meliputi tujuh kecamatan di Kabupaten Pamekasan dengan luas daerah ± 2.383 Ha, dengan luasan tersebar adalah Kecamatan Kadur seluas 638 Ha Kelerengan 40 %, merupakan daerah sangat curam, penyebarannya hanya pada enam kecamatan di Kabupaten Pamekasan dengan luas daerah ±2.789 Ha dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Kadur seluas 956 Ha. Hidrologi Kabupaten Pamekasan memiliki 21 buah sungai dengan sungai terpanjang yaitu sungai Samadjid. Pola aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Pamekasan merupakan sumber air permukaan mengikuti pola aliran sungai sejajar teranyam, berkelok putus, cagar alam bersifat tetap, sementara, dan berkala. Untuk panjang sungai yang ada tersebut berkisar antara 2–12 km yang terpanjang adalah Sungai Samadjid dan yang terpendek adalah Sungai Bringin dan Sungai Dingin dengan panjang 2 km. Iklim Wilayah Kabupaten Pamekasan memiliki suhu udara antara 21°–34 °C dengan tingkat kelembapan nisbi berkisar antara 72%–84%. Kabupaten Pamekasan beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua musim, yaitu musim hujan yang berlangsung pada periode Desember–April dengan bulan terbasah adalah bulan Januari dan musim kemarau yang berlangsung pada periode Mei–Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus. Curah hujan tahunan di wilayah Pamekasan berkisar antara 1.200–1.700 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 80–120 hari hujan per tahun. Sejarah Kemunculan sejarah pemerintahan lokal Pamekasan, diperkirakan baru diketahui sejak pertengahan abad ke-15 berdasarkan sumber sejarah tentang lahirnya mitos atau legenda Aryo Menak Sunoyo yang mulai merintis pemerintahan lokal di daerah Proppo atau Parupuk. Jauh sebelum munculnya legenda ini, keberadaan Pamekasan tidak banyak dibicarakan. Diperkirakan, Pamekasan merupakan bagian dari pemerintahan Madura di Sumenep yang telah berdiri sejak pengangkatan Arya Wiraraja pada tanggal 13 Oktober 1268 oleh raja Kertanegara. Kabupaten Pamekasan lahir dari proses sejarah yang cukup panjang. Istilah Pamekasan sendiri baru dikenal pada sepertiga abad ke-16, ketika Ronggosukowati mulai memindahkan pusat pemerintahan dari Kraton Labangan Daja ke Kraton Mandilaras. Memang belum cukup bukti tertulis yang menyebutkan proses perpindahan pusat pemerintahan sehingga terjadi perubahan nama wilayah ini. Begitu juga munculnya sejarah pemerintahan di Pamekasan sangat jarang ditemukan bukti-bukti tertulis apalagi prasasti yang menjelaskan tentang kapan dan bagaimana keberadaannya. Jika pemerintahan lokal Pamekasan lahir pada abad ke-15, tidak dapat disangkal bahwa kabupaten ini lahir pada zaman kegelapan Majapahit yaitu pada saat daerah-daerah pesisir di wilayah kekuasaan Majapahit mulai merintis berdirinya pemerintahan sendiri. Berkaitan dengan sejarah kegelapan Majapahit tentu tidak bisa dimungkiri tentang kemiskinan data sejarah karena di Majapahit sendiri telah sibuk dengan upaya mempertahankan bekas wilayah pemerintahannya yang sangat besar, apalagi saat itu sastrawan-sastrawan terkenal setingkat Mpu Prapanca dan Mpu Tantular tidak banyak menghasilkan karya sastra. Sedangkan pada kehidupan masyarakat Madura sendiri, tampaknya lebih berkembang sastra lisan dibandingkan dengan sastra tulis. Graaf (2001) menulis bahwa orang Madura tidak mempunyai sejarah tertulis dalam bahasa sendiri mengenai raja-raja pribumi pada zaman pra-islam. Tulisan-tulisan yang kemudian mulai diperkenalkan sejarah pemerintahan Pamekasan ini pada awalnya lebih banyak ditulis oleh penulis Belanda sehingga banyak menggunakan Bahasa Belanda dan kemudian mulai diterjemahkan atau ditulis kembali oleh sejarawan Madura, seperti Zainal Fatah ataupun Abdurrahman. Memang masih ada bukti-bukti tertulis lainnya yang berkembang di masyarakat, seperti tulisan pada daun lontar atau Layang Madura, namun demikian tulisan pada layang inipun lebih banyak menceritakan sejarah kehidupan para Nabi (Rasul) dan sahabatnya, termasuk juga ajaran-ajaran agama sebagai salah satu sumber pelajaran agama bagi masyarakat luas. Masa pencerahan sejarah lokal Pamekasan mulai terungkap sekitar paruh kedua abad ke-16, ketika pengaruh Mataram mulai masuk di Madura, terlebih lagi ketika Ronggosukowati mulai mereformasi pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Bahkan, raja ini disebut-sebut sebagai raja Pertama di Pamekasan yang secara terang-terangan mulai mengembangkan Agama Islam di kraton dan rakyatnya. Hal ini diperkuat dengan pembuatan jalan Se Jimat, yaitu jalan-jalan di Alun-alun kota Pamekasan dan mendirikan Masjid Jamik Pamekasan. Namun, sampai saat ini masih belum bisa diketemukan adanya inskripsi ataupun prasasti pada beberapa situs peninggalannya untuk menentukan kepastian tanggal dan bulan pada saat pertama kali ia memerintah Pamekasan. Bahkan zaman pemerintahan Ronggosukowati mulai dikenal sejak berkembangnya legenda kyai Joko Piturun, pusaka andalan Ronggosukowati yang diceritakan mampu membunuh Pangeran Lemah Duwur dari Aresbaya melalui peristiwa mimpi. Padahal temuan ini sangat penting karena dianggap memiliki nilai sejarah untuk menentukan Hari Jadi Kota Pamekasan. Terungkapnya sejarah pemerintahan di Pamekasan semakin ada titik terang setelah berhasilnya invansi Mataram ke Madura dan merintis pemerintahan lokal dibawah pengawasan Mataram. Hal ini dikisahkan dalam beberapa karya tulis seperti Babad Mataram dan Sejarah Dalem serta telah adanya beberapa penelitian sejarah oleh Sarjana barat yang lebih banyak dikaitkan dengan perkembangan sosial dan agama, khususnya perkembangan Islam di Pulau Jawa dan Madura, seperti Graaf dan TH. Pigeaud tentang kerajaan Islam pertama di Jawa dan Benda tentang Matahari Terbit dan Bulan Sabit, termasuk juga beberapa karya penelitian lainnya yang menceritakan sejarah Madura. Masa-masa berikutnya yaitu masa-masa yang lebih cerah sebab telah banyak tulisan berupa hasil penelitian yang didasarkan pada tulisan-tulisan sejarah Madura termasuk Pamekasan dari segi pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan agama, mulai dari masuknya pengaruh Mataram khususnya dalam pemerintahan Madura Barat (Bangkalan dan Pamekasan), masa campur tangan pemerintahan Belanda yang sempat menimbulkan pro dan kontra bagi para Penguasa Madura, dan menimbulkan peperangan Pangeran Trunojoyo dan Ke’ Lesap, dan terakhir pada saat terjadinya pemerintahan kolonial Belanda di Madura. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda inilah, tampaknya Pamekasan untuk perkembangan politik nasional tidak menguntungkan, tetapi disisi lain, para penguasa Pamekasan seperti diibaratkan pada pepatah Buppa’, Babu’, Guru, Rato telah banyak dimanfaatkan oleh pemerintahan Kolonial untuk kerentanan politiknya. Hal ini terbukti dengan banyaknya penguasa Madura yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk memadamkan beberapa pemberontakan di Nusantara yang dianggap merugikan pemerintahan kolonial dan penggunaan tenaga kerja Madura untuk kepentingan perkembangan ekonomi Kolonial pada beberapa perusahaan Barat yang ada didaerah Jawa, khususnya Jawa Timur bagian timur (Karisidenan Basuki). Tenaga kerja Madura dimanfaatkan sebagai tenaga buruh pada beberapa perkebunan Belanda. Orang-orang Pamekasan sendiri pada akhirnya banyak hijrah dan menetap di daerah Bondowoso. Walaupun sisi lain, seperti yang ditulis oleh peneliti Belanda masa Hindia Belanda telah menyebabkan terbukanya Madura dengan dunia luar yang menyebabkan orang-orang kecil mengetahui system komersialisasi dan industrialisasi yang sangat bermanfaat untuk gerakan-gerakan politik masa berikutnya dan muncul kesadaran kebangsaan, masa Hindia Belanda telah menorehkan sejarah tentang pedihnya luka akibat penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing. Memberlakukan dan perlindungan terhadap system apanage telah membuat orang-orang kecil di pedesaan tidak bisa menikmati hak-haknya secara bebas. Begitu juga ketika politik etis diberlakukan, rakyat Madura telah diperkenalkan akan pentingnya pendidikan dan industri, tetapi disisi lain, keuntungan politik etis yang dinikmati oleh rakyat Madura termasuk Pamekasan harus ditebus dengan hancurnya ekologi Madura secara berkepanjangan, atau sedikitnya sampai masa pemulihan keadaan yang dipelopori oleh Residen R. Soenarto Hadiwidjojo. Bahwa pencabutan hak apanage yang diberikan kepada para bangsawan dan raja-raja Madura telah mengarah kepada kehancuran prestise pemegangnya yang selama beberapa abad disandangnya. Perkembangan Pamekasan, walaupun tidak terlalu banyak bukti tertulis berupa manuskrip ataupun inskripsi tampaknya memiliki peran yang cukup penting pada pertumbuhan kesadaran kebangsaan yang mulai berkembang di negara kita pada zaman Kebangkitan dan Pergerakan Nasional. Banyak tokoh-tokoh Pamekasan yang kemudian bergabung dengan partai-partai politik nasional yang mulai bangkit seperti Sarikat Islam dan Nahdatul Ulama diakui sebagai tokoh nasional. Kita mengenal Tabrani, sebagai pencetus Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang mulai dihembuskan pada saat terjadinya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926, namun terjadi perselisihan paham dengan tokoh nasional lainnya di kongres tersebut. Pada Kongres Pemuda kedua tahun 1928 antara Tabrani dengan tokoh lainnya seperti Mohammad Yamin sudah tidak lagi bersilang pendapat. Pergaulan tokoh-tokoh Pamekasan pada tingkat nasional baik secara perorangan ataupun melalui partai-partai politik yang bermunculan pada saat itu, ditambah dengan kejadian-kejadian historis sekitar persiapan kemerdekaan yang kemudian disusul dengan tragedi-tragedi pada zaman pendudukan Jepang ternyata mampu mendorong semakin kuatnya kesadaran para tokoh Pamekasan akan pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian bahwa sebagian besar rakyat Madura termasuk Pamekasan tidak bisa menerima terbentuknya negara Madura sebagai salah satu upaya Pemerintahan Kolonial Belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Melihat dari sedikitnya, bahkan hampir tidak ada sama sekali prasasti maupun inskripsi sebagai sumber penulisan ini, maka data-data ataupun fakta yang digunakan untuk menganalisis peristiwa yang terjadi tetap diupayakan menggunakan data-data sekunder berupa buku-buku sejarah ataupun Layang Madura yang diperkirakan memiliki kaitan peristiwa dengan kejadian sejarah yang ada. Selain itu diupayakan menggunakan data primer dari beberapa informan kunci yaitu para sesepuh Pamekasan. Pemerintahan Bupati Bupati Pamekasan saat ini dijabat oleh Baddrut Tamam, didampingi wakil bupati, Fattah Jasin. Sebelumnya, Baddrut berpasangan dengan Raja'e, dan merupakan pemenang pada pemilihan umum bupati Pamekasan tahun 2018. Akan tetapi, Raja'e meninggal dunia pada Desember 2020. Kemudian, Fattah Jasin menjadi wakil bupati selanjutnya, setelah disetujui oleh mayoritas anggota DPRD Pamekasan pada akhir Maret 2022. Pada 30 Mei 2022, Fattah dilantik oleh gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi Kota Surabaya, menjadi wakil bupati Pamekasan. Dewan Perwakilan Kecamatan Pendidikan Selain dikenal Kota Batik dan Gerbang Salam. Kabupaten Pamekasan juga dinobatkan sebagai Kabupaten Pendidikan dikarenakan banyaknya lembaga pendidikan mulai dari Tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Predikat Kabupaten Pamekasan sudah diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moh. Nuh pada akhir tahun 2012 lalu, sejak saat itulah Kabupaten pamekasan secara resmi mendeklarasikan diri menjadi kabupaten Pendidikan. Beberapa perguruan tinggi yang ada di Pamekasan, seperti Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura), Universitas Madura, Universitas Islam Madura Pamekasan, dan lainnya. Jumlah perguruan tinggi di Pamekasan di bawah naungan Kementerian Pendidikan sebanyak 4 perguruan tinggi swasta, sementara dibawah naungan Kementerian Agama, ada 11 perguruan tinggi, 1 negeri dan 10 swasta. Referensi Pranala luar Pamekasan Pamekasan

4136

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota%20Pasuruan

Kota Pasuruan

Pasuruan (, Péghu: ڤاسوروواْن; Alfabét Bhâsa Madhurâ: Phêsoroan) adalah sebuah kota yang berada di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Pasuruan terletak 60 km sebelah tenggara Kota Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur dan 355 km sebelah barat laut Kota Denpasar, Bali. Seluruh wilayah Kota Pasuruan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Sejarah Pasuruan adalah sebuah kota pelabuhan kuno. Pada zaman Kerajaan Airlangga, Pasuruan sudah dikenal dengan sebutan "Paravan". Pada masa lalu, daerah ini merupakan pelabuhan yang ramai, yang dikenal sebagai "Tanjung Tembikar". Letak geografisnya yang strategis menjadikan Pasuruan sebagai pelabuhan transit dan pasar perdagangan antar pulau serta antar negara. Banyak bangsawan dan saudagar kaya yang menetap di Pasuruan untuk melakukan perdagangan. Hal ini membuat kemajemukan bangsa dan suku bangsa di Pasuruan terjalin dengan baik dan damai. Pasuruan dahulu disebut Gembong dan merupakan daerah yang cukup lama dikuasai oleh raja-raja Jawa Timur yang beragama Hindu. Pada dasawarsa pertama abad XVI, yang menjadi raja di Gamda (Pasuruan) adalah Pate Supetak, yang dalam babad Pasuruan disebutkan sebagai pendiri ibu kota Pasuruan. Menurut kronik Jawa tentang penaklukan oleh Sultan Trenggono dari Demak, Pasuruan berhasil ditaklukan pada tahun 1545. Sejak saat itu Pasuruan menjadi kekuatan Islam yang penting di ujung timur Jawa. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi perang dengan kerajaan Blambangan yang masih beragama Hindu-Budha. Pada tahun 1601 ibu kota Blambangan dapat direbut oleh Pasuruan. Pada tahun 1617-1645 yang berkuasa di Pasuruan adalah seorang Tumenggung dari Kapulungan yakni Kiai Gede Kapoeloengan yang bergelar Kiai Gedee Dermoyudho I. Berikutnya Pasuruan mendapat serangan dari Kertosuro sehingga Pasuruan jatuh dan Kiai Gedee Kapoeloengan melarikan diri ke Surabaya hingga meninggal dunia dan dimakamkan di Pemakaman Bibis (Surabaya). Selanjutnya yang menjadi raja adalah putra Kiai Gedee Dermoyudho I yang bergelar Kiai Gedee Dermoyudho II (1645-1657). Pada tahun 1657 Kiai Gedee Dermoyudho II mendapat serangan dari Mas Pekik (Surabaya), sehingga Kiai Gedee Dermoyudho II meninggal dan dimakamkan di Kampung Dermoyudho, Kelurahan Purworejo, Kota Pasuruan. Mas Pekik memerintah dengan gelar Kiai Dermoyudho (III) hingga meninggal dunia pada tahun 1671 dan diganti oleh putranya, Kiai Onggojoyo dari Surabaya (1671-1686). Kiai Onggojoyo kemudian harus menyerahkan kekuasaanya kepada Untung Suropati. Untung Suropati adalah seorang budak belian yang berjuang menentang Belanda, pada saat itu Untung Suropati sedang berada di Mataram setelah berhasil membunuh Kapten Tack. Untuk menghindari kecurigaan Belanda, pada tanggal 8 Februari 1686, Pangeran Nerangkusuma yang telah mendapat restu dari Amangkurat I (Mataram) memerintahkan Untung Suropati berangkat ke Pasuruan untuk menjadi adipati (raja) dengan menguasai daerah Pasuruan dan sekitarnya. Untung Suropati menjadi raja di Pasuruan dengan gelar Raden Adipati Wironegoro. Selama 20 tahun pemerintahan Suropati (1686-1706) dipenuhi dengan pertempuran-pertempuran melawan tentara Kompeni Belanda. Namun demikian dia masih sempat menjalankan pemerintahan dengan baik serta senantiasa membangkitkan semangat juang pada rakyatnya. Pemerintah Belanda terus berusaha menumpas perjuangan Untung Suropati, setelah beberapa kali mengalami kegagalan. Belanda kemudian bekerja sama dengan putra Kiai Onggojoyo yang juga bernama Onggojoyo untuk menyerang Untung Suropati. Mendapat serangan dari Onggojoyo yang dibantu oleh tentara Belanda, Untung Suropati terdesak dan mengalami luka berat hingga meninggal dunia (1706). Belum diketahui secara pasti dimana letak makam Untung Suropati, namun dapat ditemui sebuah petilasan berupa gua tempat persembunyiannya pada saat dikejar oleh tentara Belanda di suatu dukuh bernama Mancilan, Kota Pasuruan. Sepeninggal Untung Suropati kendali kerajaan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Rakhmad yang meneruskan perjuangan sampai ke timur dan akhirnya gugur di medan pertempuran (1707). Onggojoyo yang bergelar Dermoyudho (IV) kemudian menjadi Adipati Pasuruan (1707). Setelah beberapa kali berganti pimpinan pada tahun 1743 Pasuruan dikuasai oleh Raden Ario Wironegoro. Pada saat Raden Ario Wironegoro menjadi Adipati di Pasuruan, yang menjadi patihnya adalah Kiai Ngabai Wongsonegoro. Suatu ketika Belanda berhasil membujuk Patih Kiai Ngabai Wongsonegoro untuk menggulingkan pemerintahan Raden Ario Wironegoro. Raden Ario dapat meloloskan diri dan melarikan diri ke Malang. Sejak saat itu seluruh kekuasaan di Pasuruan dipegang oleh Belanda. Belanda menganggap Pasuruan sebagai kota bandar yang cukup penting sehingga menjadikannya sebagai ibu kota karesidenan dengan wilayah: Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Bangil. Karena jasanya terhadap Belanda, Kiai Ngabai Wongsonegoro diangkat menjadi Bupati Pasuruan dengan gelar Tumenggung Nitinegoro. Kiai Ngabai Wongsonegoro juga diberi hadiah seorang putri dari selir Kanjeng Susuhunan Pakubuono II dari Kertosuro yang bernama Raden Ayu Berie yang merupakan keturunan dari Sunan Ampel, Surabaya. Pada saat dihadiahkan, Raden Ayu Berie dalam keadaan hamil, dia kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Raden Groedo. Saat Kiai Ngabai Wongsonegoro meninggal dunia, Raden Groedo yang masih berusia 11 tahun menggantikan kedudukannya menjadi Bupati Pasuruan dengan gelar Kiai Adipati Nitiadiningrat (Berdasarkan Resolusi tanggal 27 Juli 1751). Adipati Nitiadiningrat menjadi Bupati di Pasuruan selama 48 tahun (hingga 8 November 1799). Adipati Nitiadiningrat (I) dikenal sebagai Bupati yang cakap, teguh pendirian, setia kepada rakyatnya, namun pandai mengambil hati Pemerintah Belanda. Karya besarnya antara lain mendirikan Masjid Agung Al Anwar bersama-sama Kiai Hasan Sanusi (Mbah Slagah). Raden Beji Notokoesoemo menjadi bupati menggantikan ayahnya sesuai Besluit tanggal 28 Februari 1800 dengan gelar Toemenggoeng Nitiadiningrat II. Pada tahun 1809, Toemenggoeng Nitiadiningrat II digantikan oleh putranya yakni Raden Pandjie Brongtokoesoemo dengan gelar Raden Adipati Nitiadiningrat III. Raden Adipati Nitiadiningrat III meninggal pada tanggal 30 Januari 1833 dan dimakamkan di belakang Masjid Al Anwar. Penggantinya adalah Raden Amoen Raden Tumenggung Ario Notokoesoemo dengan gelar Raden Tumenggung Ario Nitiadiningrat IV yang meninggal dunia tanggal 20 Juli 1887. Kiai Nitiadiningrat I sampai Kiai Nitiadiningrat IV lebih dikenal oleh masyarakat Pasuruan dengan sebutan Mbah Surga-Surgi. Pemerintahan Pasuruan sudah ada sejak Kiai Dermoyudho I hingga dibentuknya Residensi Pasuruan pada tanggal 1 Januari 1901. Sedangkan Kotapraja (Gementee) Pasuruan terbentuk berdasarkan Staatblat 1918 No.320 dengan nama Stads Gemeente Van Pasoeroean pada tanggal 20 Juni 1918. Sejak tanggal 14 Agustus 1950 dinyatakan Kotamadya Pasuruan sebagai daerah otonom yang terdiri dari desa dalam 1 kecamatan. Pada tanggal 21 Desember 1982 Kotamadya Pasuruan diperluas menjadi 3 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 15 desa. Pada tanggal 12 Januari 2002 terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002, dengan demikian wilayah Kota Pasuruan terbagi menjadi 34 kelurahan. Berdasarkan UU no.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah terjadi perubahan nama dari kotamadya menjadi kota maka Kotamadya Pasuruan berubah menjadi Kota Pasuruan. Geografi Secara astronomis, Kota Pasuruan terletak pada 112°45′–112°55′ Bujur Timur dan 7°35′–7°45′ Lintang Selatan. Kota ini hanya berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan di sisi barat, selatan, dan timur serta Selat Madura di sisi utara. Topografi Seluruh wilayah Kota Pasuruan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter di atas permukaan laut dan topografinya pun sangat landai dengan kemiringan 0 – 1% dari selatan ke utara. Wilayahnya yang rendah dan menjadi hilir Sungai Gembong menjadikan kota ini sering dilanda banjir di saat musim penghujan tiba.</ref> Iklim Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, wilayah Kota Pasuruan masuk dalam kategori iklim tropis yang cenderung agak kering (Aw). Periode musim kemarau berlangsung sejak awal bulan Mei hingga pertengahan bulan November. Sementara itu, periode musim hujan cenderung lebih singkat yakni dari awal bulan Desember hingga akhir bulan Maret. Curah hujan rata-rata di wilayah ini berkisar antara 1.000–1.400 mm per tahunnya. Suhu udara rata-rata berkisar antara 25°–31 °C per tahunnya. Tingkat kelembapan di daerah ini adalah ≥70%. Transportasi Pasuruan berada di jalur utama Surabaya–Banyuwangi. Kota Pasuruan memiliki luas 76,79 Km2 berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara serta Kabupaten Pasuruan di sebelah timur, selatan, dan barat. Pasuruan dapat ditempuh dari Surabaya menggunakan bus maupun kereta api komuter, dan juga dapat ditempuh dari Malang menggunakan bus dalam waktu 1.3 jam. Kota ini juga dihubungkan dengan kota-kota lain di Pulau Jawa melalui Jalan Tol Trans Jawa yakni Jalan Tol Gempol-Pasuruan. Kota ini juga memiliki stasiun kereta api lintas timur Surabaya-Jember-Banyuwangi. Kereta api yang singgah di Pasuruan adalah: Kereta Api Komuter Surabaya-Pasuruan, Ranggajati (Cirebon-Surabaya Gubeng-Jember), Wijayakusuma (Cilacap-Surabaya Gubeng-Banyuwangi), Logawa (Purwokerto-Surabaya Gubeng-Jember), Sri Tanjung (Yogyakarta-Surabaya Gubeng-Banyuwangi), Tawang Alun (Malang-Banyuwangi), dan Probowangi (Surabaya Gubeng-Banyuwangi). Pemerintahan Daftar Wali Kota Keterangan Dewan Perwakilan Kecamatan Kota Pasuruan meliputi 4 kecamatan dan 34 kelurahan: Kecamatan Gadingrejo (8 kelurahan), kantor: Jalan Ahmad Yani No. 57; telepon: 424079 Kecamatan Purworejo (7 kelurahan), kantor: Jalan P. Sudirman No. 465; telepon: 424041 Kecamatan Bugulkidul (6 kelurahan), kantor: Jalan Ir. H. Juanda; telepon: 421480 Kecamatan Panggungrejo (13 kelurahan), kantor: Jalan Jendral S. Parman No. 1; telepon: 5645260 Demografi Hasil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021, jumlah penduduk Kota Pasuruan bejumlah 210.341 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 5.960 jiwa/km².Penduduk yang mendiami wilayah ini adalah Suku Jawa dan Suku Madura Pendalungan berikut adalah penduduk Kota Pasuruan per Kecamatan tahun 2021: Kecamatan Gadingrejo: 48.735 jiwa Kecamatan Purworejo: 61.925 jiwa Kecamatan Bugul Kidul: 31.853 jiwa Kecamatan Panggungrejo: 67.828 jiwa Kesehatan Tokoh Terkenal Kwee Thiam Tjing Ernest Douwes Dekker Untung Suropati Risdianto KH. Nawawie Sidogiri Habib Ja'far Bin Syaikhon Assegaf KH. Abdul Hamid Dr. R. Soedarsono Aris Budi Prasetyo Habib Taufiq bin Abdul Qadir Assegaff Minarni Soedaryanto Wondoamiseno KH Muhammad Dahlan Hamid Algadri Sakera Charles de Stuers Gerrit Jan Heering Aksel Quintus Bosz Richard MacNeill Anton Pohl Chris Holst Ekonomi Tempat Perbelanjaan Di Kota Pasuruan pusat perbelanjaan terletak di kawasan Jalan Soekarno Hatta hingga Jalan Panglima Sudirman. Pasar Modern Carrefour Hypermarket Pasuruan DELTA Superstore PASIFIC Place SANDANG AYU dept. store PIALA Trade Center Gajah Mada Square Senkuko Market Pasar Tradisional Pasar besar Kota Pasuruan (Jalan Stasiun) Pasar Gading (Jalan Irian Jaya) Pasar Kebonagung (JalanPanglima Sudirman) Pasar Karangketug (Jalan Gatot Subroto) Pariwisata Tempat Wisata Kota Pasuruan memiliki beberapa tempat wisata, yaitu: Pelabuhan , Pusat aktivitas nelayan, juga menjadi lokasi perdagangan hasil laut. Nelayan yang beraktivitas di sini berasal dari sekitar Pasuruan hingga nelayan pulau lain. Taman Kota, Terletak dekat Stadion Untung Suropati, dengan fasilitas utama tempat bermain anak-anak. Seiring dengan pemenuhan kebutuhan teknologi, tambahan fasilitas wifi di Taman Kota menjadi daya tarik untuk tempat ini. Dan di samping tempat ini terdapat perpustakaan kota. Astoria, Waterpark yang ada di kawasan CBD di samping carrefour pasuruan. Bioskop Star Cineplex, Bioskop yang terletak di kompleks pertokoan BCA lama, terdapat dua studio yang selalu memutar film-film Indonesia maupun luar negeri. Kolam Renang Kolam Renang Pondok Surya Kencana (Perumahan Pondok Surya Kencana) Kolam Renang Inna Joyo Tirto (Jalan Patiunus, BugulKidul ) Kolam Renang Milenium ( Perumahan Millenium, Jalan Erlangga ) Taman Taman Lansia (Jalan Ki Hajar Dewantoro) Taman Pekuncen (Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo) Taman Sekargadung / Hutan Kota (Jalan Sekarsono) Taman Hayati (Petahunan) Taman Hijau Karang ketug Taman Kota Pasuruan (Jalan Pahlawan) Alun-Alun Pasuruan Taman Monumen ALRI (Jalan Soekarno Hatta) Taman Sarinah (Jalan Balaikota) 7. Wisata Religi, di kota Pasuruan banyak terdapat makam tokoh agama islam dan pahlawan nasional yang dikunjungi peziarah dari dalam dan luar kota. Makam Pahlawan Nasional Untung Suropati di dusun Mancilan, Kelurahan Pohjentrek Makam KH. Abdul Hamid di komplek masjid jami' Al-Anwar Jalan Kyai Wachid Hasyim Makam Mbah Slagah di samping stadion Untung Suropati Jl, Pahlawan Makam Kyai Sepuh di Jalan Kyai Sepuh Kelurahan Gentong Makam Habib Alwi bin Segaf Assegaf di Jalan Panglima Sudirman Makam Mbah Wali Diran di Bugul Makam Mbah Tamanan di Tamanan Makam Mbah Mas Khotib di Jalan Laksamana RE Martadinata Kelurahan Mayangan (Selatan PT Bosto) Kuliner Khas Di kota Pasuruan terdapat beragam makanan khas seperti bipang Jangkar, roti Matahari, dan keripik singkong. Makanan di kota Pasuruan banyak digemari orang. Makanan khas kota Pasuruan rasanya sangat identik dengan makanan tradisional seperti Nasi Rawon, sate Komo ( berbahan dasar daging sapi ), dan juga kupang Kraton khas kota Pasuruan. Lihat pula Kabupaten Pasuruan Media Massa Saluran Televisi Pasuruan News TV (PT Pasuruan Televisi Metropolitan Indonesia) Saluran 33 UHF (Milik Media: GMA News TV)) Stasiun televisi swasta, seperti: RCTI, SCTV, antv, Indosiar, dll. Dipancarluaskan dari kota Surabaya di daerah Sambikerep. WartaBromo.com (Portal Berita Pasuruan-Probolinggo) Jawa Pos Radar Bromo (Portal Berita Pasuruan-Probolinggo) Tribunnews Pasuruan (Kabupaten Pasuruan) Media Pasuruan.com (Kota-Kabupaten Pasuruan) Referensi Pranala luar Pasuruan Pasuruan

4137

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Pasuruan

Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan (Jawa: Hanacaraka: ꦥꦱꦸꦫꦸꦃꦲꦤ꧀, Pegon: ڤاسوروهن ) adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Bangil. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Probolinggo di bagian Timur, Kabupaten Malang di bagian selatan, Kota Batu di bagian Barat Daya, serta Kabupaten Mojokerto di bagian Barat. Kompleks pegunungan Tengger dengan Gunung Bromo merupakan tempat wisata utama di kabupaten Pasuruan. Wilayah timur Pasuruan termasuk ke dalam wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Kecamatan terluas di kabupaten Pasuruan yakni Kecamatan Lumbang. Geografi Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 112°30'–113°30' Bujur Timur dan 7°30'–8°30' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan sebesar 1.474,015 km². Wilayah daratannya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : Daerah pegunungan dan berbukit, dengan ketinggian antara 180 – 3000 m. Daerah ini membentang di bagian selatan dan barat meliputi Kecamatan Lumbang, Puspo, Tosari, Tutur, Purwodadi, Prigen, dan Gempol. Daerah dataran rendah, dengan ketinggian antara 6 – 91 m. Daerah ini berada di bagian tengah dan merupakan daerah yang subur. Daerah pantai, dengan ketinggian antara 2 – 8 m. Daerah ini membentang di bagian utara meliputi Kecamatan Nguling, Lekok, Rejoso, Kraton, dan Bangil. Bagian utara wilayah Kabupaten Pasuruan merupakan dataran rendah. Bagian barat daya merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno dan Gunung Welirang. Bagian tenggara adalah bagian dari Pegunungan Tengger, dengan puncaknya Gunung Bromo. Kabupaten Pasuruan memiliki wilayah perairan laut dan kawasan pantai yang membentang sepanjang ±48 km mulai dari Kecamatan Nguling hingga Kecamatan Bangil dengan wilayah eksploitasi laut mencapai 112,5 mil laut persegi dan potensi laut lestari/maximum suistainable yield (MSY) sebesar ±27.000 ton per tahun. Kawasan perairan laut di Kabupaten Pasuruan memiliki garis pantai memanjang dari Barat ke Timur menghadap ke Selat Madura dengan luas kawasan pesisir secara administratif (jarak arbiter 2 km dari garis pantai) sekitar 4.917 ha. Batas wilayah Wilayah Kabupaten Pasuruan berbatasan dengan wilayah: Topografi Berdasarkan topografi muka tanah, wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi beberapa klasifikasi wilayah berdasarkan tingkat ketinggian, yaitu: Wilayah pantai dengan ketinggian 0–12,5 mdpl seluas 18.819,04 ha atau 12,77%. Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 12,5–500 mdpl seluas 80.169,44 ha atau 54,39 % dari luas wilayah. Wilayah perbukitan dengan ketinggian 500–1000 mdpl seluas 21.877,17 ha atau 14,84% dari luas wilayah. Wilayah pegunungan dengan ketinggian 1000–2000 mdpl seluas 18.615,08 ha atau 12,63% dari luas wilayah. Wilayah dengan ketinggian >2000 mdpl seluas 7.920,77 ha atau sekitar 5,37% dari luas wilayah. Selain tingkat ketinggian lahan, wilayah Kabupaten Pasuruan pun terbagi menjadi beberapa klasifikasi wilayah berdasarkan tingkat kemiringan lahan. Berikut adalah tingkat kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi dalam tipologi kelerengan sebagai berikut : Kelerengan >1.000 meter Dpl. Pada kelerengan > 1.000 meter Dpl wilayah berada di Kecamatan Tosari, Kecamatan Tutur dan sebagian Kecamatan Prigen (pengunungan Prigen). Kelerengan 501 – 1.000 meter Dpl. Pada kelerengan 501 – 1.000 meter Dpl wilayah berada di Kecamatan Puspo, sebagian Kecamatan Tosari, Kecamatan Tutur, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Pasrepan dan Kecamatan Lumbang. Kelerengan 101 – 500 meter Dpl. Pada kelerengan 101 – 500 meter Dpl wilayah Kabupaten Pasuruan berada di Kecamatan Lumbang. Kelerengan 26 – 100 meter Dpl. Pada kelerengan 26 – 100 meter Dpl wilayah Kabupaten Pasuruan berada di sebagaian Kecamatan Rasepan, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Grati, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Rembang, Kecamatan Beji dan Kecamatan Gempol. Kelerengan 0 – 25 meter Dpl. Pada kelerengan 0 – 25 meter Dpl di wilayah Kabupaten Pasuruan berada di bagian utara tepatnya di wilayah kawasan pesisir yang paling dominan, di antaranya Kecamatan Nguling, Kecamatan Grati, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lekok, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Kraton, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Beji dan Kecamatan Gempol. Hidrologi Terdapat delapan (8) Daerah Pengaliran Sungai (DPS) di wilayah Kabupaten Pasuruan, yaitu: DPS Kali Kambeng yang berada tepat di perbatasan barat Kabupatan Pasuruan, DPS Kali Kedung Larangan, DPS Kali Raci, DPS Kali Welang, DPS Kali Gembong, DPS Kali Petung, DPS Kali Rejoso, DPS Kali Laweyan yang berada tepat di perbatasan timur Kabupaten Pasuruan. Sungai-sungai utama dari masing-masimg daerah pengaliran sungai tersebut di atas mengalir dari hulunya di daerah yang tinggi di sebelah selatan, menerima aliran dari anak-anak sungainya di daerah tengahnya, dan bermuara di selat Madura yang merupakan batas utara Kabupaten Pasuruan, kecuali Kali Kambeng yang bermuara di Kali Porong. Di antara 8 daerah pengaliran sungai utama tersebut, Sungai Welang merupakan sungai catchment area terbesar yaitu 518 km², juga terpanjang yaitu 36 km, dan lebar yaitu 35 m, tetapi debit alirannya masih lebih rendah daripada Sungai Rejoso yang mempunyai catchment area lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh panjang sungai Rejoso yang relatif pendek sehingga time of concentration pendek dan debit aliran besar serta cepat sampai ke hilir. Sungai-sungai utama tersebut merupakan sungai bertipe perenial yaitu sungai yang selalu mempunyai aliran sepanjang tahun, namun perbedaan antara debit terbesar di musim hujan dan debit terkecil di musim kemarau yang sangat besar. Iklim Suhu udara di wilayah Kabupaten Pasuruan bervariasi berdasarkan tingkat ketinggian muka tanah, tetapi suhu udara rata-rata di wilayah ini berkisar antara 20°–34 °C dengan tingkat kelembapan nisbi bervariasi antara 68%–83%. Wilayah Kabupaten Pasuruan beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berlangsung pada periode Mei–November dengan bulan terkering adalah Agustus. Sementara itu, musim penghujan berlangsung selama periode bulan basah Desember–April dengan bulan terbasah adalah Februari yang curah hujan bulanannya lebih dari 270 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Pasuruan berkisar antara 1.000–1.700 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 70–120 hari hujan per tahun. Sejarah Sejarah Kabupaten Pasuruan bermula dari Peradaban Kerajaan Kalingga / "Ho Ling" yang diperintah oleh seorang Ratu bernama Shima, pada tahun 742-755 M. Saat itu, Ibukota kerajaan Kalingga dipindahkan ke Timur oleh raja Kien, Yaitu ke daerah "Wolu Kia Sien" atau jika ditafsirkan yaitu "Pulokerto" yang sekarang merupakan salah satu desa di Kec. Kraton Kabupaten Pasuruan. Setelah masa kejayaan Kalingga berakhir, muncullah Kerajaan Mataram Kuno (Medang) dibawah kekuasaan Dinasti Sanjaya, pada tahun 856 M yang dipimpin oleh Raja Rakai Pikatan. Di antara keturunan Dinasti Sanjaya, yang telah banyak meninggalkan beberapa Prasasti; baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah adalah Raja Pritung. Kemudian pada tahun 929 M, Seorang raja bernama Mpu Sindok, telah menggeser pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Selama memerintah, Mpu Sindok telah mengeluarkan lebih dari 20 Prasasti yang salah satu diantaranya adalah Prasasti Cunggrang yang terletak di Dusun Sukci Desa Bulusari Kec. Gempol Kabupaten Pasuruan. Yang menyebutkan bahwa Mpu Sindok berterima kasih kepada rakyat Cunggrang karena telah menjaga di antara banyaknya Prasasti / Candi yang ada di Gunung Pawitra (sekarang Penanggungan) yang terletak sekitar 2 Km dari Cunggrang (sekarang Bulusari) kemudian memerintahkan agar rakyat Cunggrang yang termasuk rakyat bawang (bawah) untuk menjadi "Sima" atau "Tanah Merdeka". Adapun Unsur – unsur penanggalan Prasasti Cunggrang adalah sebagai berikut: Artinya: Selamat tahun caka yang telah lalu 851 bulan Asuji tanggal 12 bagian bulan terang (hari yang bersikles enam) atunglai, (hari yang bersikles lima) pahing, (hari yang bersikles tujuh) Selasa. Substansi dari Prasasti ini, dikonversikan menjadi Hari Jadi resmi dari Kabupaten Pasuruan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta pada [Jumat Pahing, 18 September 929 M]. Dalam era Kerajaan Majapahit,dari abad ke-12 sampai abad ke-14 Masehi. Nama Pasuruan sebagai tempat hunian Masyarakat dikenal pertama kali dan tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca. Pasuruan dari segi kebahasaan, dapat diurai menjadi "Pasu'an" atau "Pa-suruh-an" yang artinya "Tempat tumbuh Tanaman Suruh" atau "Kumpulan Daun Suruh". Sesudah Kerajaan Majapahit berangsur-surut, Berdirilah Kerajaan Islam yang diantaranya; Kerajaan Demak, Kerajaan Giri Kedaton, Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram. Pada era Pasuruan dalam kekuasaan Kerajaan Giri sekitar abad 14-16, salah satu peninggalan utama adalah daerah Sidogiri. Berdasarkan sejarah setempat, bahwa daerah inilah awal dari Sidogiri meletakkan dasar-dasar dakwah dengan membuka Langgar, Sekolah Agama, serta Pondok Pesantren yang sekarang dikenal sebagai Pondok Pesantren tertua di Indonesia (Pesantren Sidogiri). Pada masa kerajaan Demak abad ke 15, Pasuruan memiliki peranan penting dalam menyebarkan Agama Islam, bahkan Adipati Pasuruan berhasil memperluas kekuasaannya sampai Kediri. Pasuruan dalam masa kerajaan Pajang, tidak lama karena pada tahun 1616 M ketika Sultan Agung bertahta, Kerajaan Mataram berhasil merebut wilayah Pasuruan. Perkembangan selanjutnya, pada saat Amangkurat I memegang kekuasaan, diangkatlah Kyai Darmoyudo menjadi Bupati Pasuruan. Wilayah Pasuruan dibawah kekuasaan Amangkurat I, banyak pergolakan yang ingin memisahkan diri dari Kerajaan Mataram. Bahkan pada saat Untung Suropati berkuasa di Pasuruan, upaya tersebut sangat kuat sehingga Kerajaan Mataram dibantu oleh Kompeni Belanda untuk upaya mengembalikan wilayah Pasuruan masuk kekuasaan Kerajaan Mataram. Pada masa kolonial Belanda, berdasarkan Staatsblad 1900 Nomor 334, Tanggal 1 Januari 1991 dibentuklah Keresidenan Pasuruan yang saat itu wilayahnya berbatasan dengan Madura, Laut Hindia, Keresidenan Kediri, dan Surabaya. Setelah melakukan kajian yang utuh dan menyeluruh terhadap fakta sejarah Kabupaten Pasuruan, maka diperoleh hari kelahiran Kabupaten Pasuruan berdasarkan Prasasti Cunggrang / Sukci yang terletak di Kec. Gempol. Maka, kabupaten Pasuruan lahir pada Hari Jumat Pahing, Tanggal 18 September 929 Masehi. Dan sekarang bergelar sebagai Kabupaten tertua kedua di Jawa Timur, setelah Kota Kediri. Dan atas dasar pertimbangan perjalanan sejarah inilah, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 08 Tahun 2007, tentang Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang menetapkan Tanggal 18 September sebagai Hari Jadi resmi Kabupaten Pasuruan, dan diperingati setiap tahun di wilayah Pasuruan. Kawasan Pasuruan juga merupakan kawasan pertanian dan perdagangan sejak periode klasik Indonesia. Pelabuhan Pasuruan telah melayani perdagangan untuk kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. Pada masa penguasaan oleh VOC (diserahkan dari wilayah Kesultanan Mataram sebagai imbalan bantuan VOC dalam perang Suksesi Jawa) Pasuruan menjadi salah satu penghasil utama komoditas perdagangan hasil pertanian. Hal ini diteruskan pada periode penguasaan oleh Hindia Belanda. Sejarah dan Peninggalan Keresidenan Pasuruan juga membekas di Kabupaten ini. Dengan 2 Kota terbesarnya yaitu Bangil dan Malang pada zaman Hindia-Belanda. Pemerintahan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh bupati H. Dade Angga, SIP. dan wakil bupati Eddy Paripurna (2008-2013, dilantik 9 Juli). Pasangan yang diajukan PDI-P dan 10 partai nonparlemen ini menggantikan Jusbakir Aldjufri dan Muzammil Syafi’i (2003-2008). Sebelumnya, Dade pernah menjadi Bupati Pasuruan pada periode 1998-2003. Sekarang Kab. Pasuruan dipimpin oleh seorang bupati yang bernama H. Irsyad Yusuf (adik Saifullah Yusuf) pada periode (2013-2018) DPRD Pasuruan beranggotakan 49 orang. Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Kabupaten Pasuruan memiliki keanekaragaman penduduk yang sebagian besar adalah suku Jawa Arek sebagai penduduk asli Kabupaten ini dan Suku Madura Pendalungan yang jumlahnya juga signifikan, selain itu bisa juga ditemui suku-suku lain seperti masyarakat keturunan Tionghoa, Arab dan India. Suku Jawa di Pasuruan terutama adalah dari mereka yang berbahasa Jawa dialek Wetanan. Selain Suku Jawa Arekan dan Suku Madura, juga terdapat etnis Jawa Tengger yang hidup di kawasan Pegunungan Tengger terutama di kecamatan Tosari). Persentase dari Agama masyarakat Kabupaten Pasuruan yang dikumpulkan dari data Sensus adalah: (Islam 96,82%. Hindu 1,78%. Kristen 1,14%. Protestan 0,69%. Katolik 0,45%. Buddha 0,18%. Konghucu 0,04%. Kepercayaan 0,04%) Transportasi Pasuruan dilintasi oleh jalur pantura Surabaya-Banyuwangi. Kereta Api Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas timur Pulau Jawa serta menuju Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri dan Kertosono, di Stasiun Bangil terdapat persimpangan jalur tersebut. Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di Stasiun Bangil: Lintas selatan Jawa relasi –– relasi ––Ketapang Lintas tengah Jawa relasi –– relasi –Surabaya Gubeng–Jember Lintas timur Jawa relasi – relasi Surabaya Gubeng/– relasi Surabaya Gubeng–Ketapang relasi –Ketapang Lintas utara Jawa relasi –– relasi –Surabaya Pasarturi– relasi –Surabaya Pasarturi– Lokal dan komuter Commuter Line Penataran dan Tumapel relasi –– Commuter Line Supas relasi Surabaya Kota– Jalan Tol dan Arteri Bagian barat wilayah Kabupaten Pasuruan terdapat jalur utama Surabaya-Malang, serta ruas Jalan Tol Surabaya-Gempol. Gempol merupakan kota persimpangan jalur Surabaya-Malang dengan jalur Surabaya-Banyuwangi serta jalur menuju Mojokerto/Ngawi/Surakarta/Yogyakarta. Industri Kabupaten ini memiliki salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Industri utama di kabupaten ini antara lain Sampoerna di Pandaan, Matsushita (Panasonic), Cheil Jedang Indonesia Rejoso dan PT. Nestle Indonesia di Kejayan. Pariwisata Bagian barat daya dari wilayah kabupaten ini (perbatasan dengan wilayah Kabupaten Mojokerto dan Malang) adalah dataran tinggi yang cukup sejuk, karena terletak di kaki Gunung Arjuna serta Gunung Welirang. dan merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama Jawa Timur. Kawasan tersebut terdapat villa-villa peristirahatan, dan sejumlah perumahan elit. Kawasan pegunungan ini juga sering digunakan sebagai tempat berkemah. Di antara objek wisata andalan Pasuruan adalah Taman Safari Indonesia di Prigen dan Kebun Raya Purwodadi. Sebelah tenggara Pasuruan terdapat Pegunungan Tengger dan Gunung Bromo, salah satu tujuan wisata utama Jawa Timur. Perayaan/Acara Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa acara kegiatan, yaitu: Hari Jadi Kabupaten Pasuruan (HUT Pasuruan) Pasuruan Expo Pasuruan Fashion Carnival (PFC) Pasuruan Fashion on the Street Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Kabupaten Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Kabupaten Pasuruan Cak dan Yuk Kabupaten Pasuruan (Promotor Pariwisata) Acara-acara tersebut merupakan acara resmi yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan wajib diikuti oleh warga masyarakat dalam Kabupaten. Khas dari Pasuruan Masakan Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa masakan khas, yaitu: Tahu Campur khas Bangil Belut Goreng dan Belut Bakar sambel kacang khas Kraton Nasi Punel Bangil Rawon & Sate Komoh Kupang Lontong khas Kraton Rawon Sakinah Rakul Baikan Rawon Nguling Sate kerang Bangil Sate Kelinci Tretes Komplek Ikan Asap Beji Jajanan Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa jajanan khas, yaitu: Bipang beras Lupis Gempol Klepon khas Gempol Tahu Petis Kampoeng Opak Gambir Sumbersuko Gempol Kampung Mangga Alpukat Rembang Oleh-oleh Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa oleh-oleh khas, yaitu: Durian Supeno Ting Ting Jahe Kopi khas Arjuna & Kopi Kapiten Durian khas Ngembal, Tutur (Pegunungan Bromo) Susu Sapi segar khas Tutur Perikanan Asap Beji Kerupuk dan Klepon khas Gempol Bipang beras Nasi Punel Bangil Mangga Avokad / Alpukat Clonal 21 Air Buah Legen (Gunungsari, Beji) Dimsum terenak Pandaan Sate Komoh Lihat pula Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pasuruan Daftar kecamatan dan kelurahan di Indonesia Catatan kaki Referensi Pranala luar Pasuruan Pasuruan

4138

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Ponorogo

Kabupaten Ponorogo

Ponorogo (, ) adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Ponorogo Kota. Kabupaten ini terletak di koordinat 111° 17’–111° 52’ BT dan 7° 49’–8° 20’ LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.371,78 km². Kabupaten ini terletak di bagian barat provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2022, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo adalah 964.253 jiwa. Hari jadi Kabupaten Ponorogo diperingati setiap tanggal 11 Agustus, karena pada tanggal 11 Agustus 1496, Bathara Katong diwisuda/dinobatkan sebagai adipati pertama Kadipaten Ponorogo. Pada tahun 1837, Kadipaten Ponorogo pindah dari Kota Lama ke Kota Tengah menjadi Kabupaten Ponorogo. Semenjak tahun 1944 hingga sekarang Kabupaten Ponorogo sudah berganti kepemimpinan sebanyak 16 kali. Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan Reog atau Bumi Reog karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reog. Ponorogo juga dikenal sebagai Santri karena memiliki banyak pondok pesantren, salah satu yang terkenal adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di Desa Gontor, Kecamatan Mlarak. Setiap tahun pada bulan Suro (Muharram), Kabupaten Ponorogo mengadakan suatu rangkaian acara berupa pesta rakyat yaitu Grebeg Suro. Pada pesta rakyat ini ditampilkan berbagai macam seni dan tradisi, di antaranya Festival Nasional Reog Ponorogo, Pawai Lintas Sejarah dan Kirab Pusaka, dan Larungan Risalah Doa di Telaga Ngebel. Etimologi Ponorogo berasal dari dua kata yaitu pramana dan raga. Pramana berarti daya kekuatan, rahasia hidup, sedangkan raga berarti badan, jasmani. Kedua kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa di balik badan manusia tersimpan suatu rahasia hidup (wadi) berupa olah batin yang mantap dan mapan berkaitan dengan pengendalian sifat-sifat amarah, aluwamah / lawamah, shufiah dan muthmainah. Manusia yang memiliki kemampuan olah batin yang mantap dan mapan akan menempatkan diri di mana pun dan kapan pun berada. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa pana berarti melihat dan raga berarti badan, raga, atau diri. Sehingga arti Panaraga adalah "melihat diri sendiri" atau dalam kata lain disebut "wawas diri". Asal-usul nama Ponorogo bermula dari kesepakatan dalam musyawarah bersama Raden Bathara Katong, Kiai Mirah, Seloaji, dan Jayadipa pada hari Jumat saat bulan purnama, bertempat di tanah lapang dekat sebuah gumuk (wilayah katongan sekarang). Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan Pramana Raga yang akhirnya berubah menjadi Panaraga (Ponorogo). Pendapat lain tentang asal mula nama Ponorogo diutarakan oleh Pigeaud, yang berbunyi: Sejarah Menurut Babad Ponorogo, berdirinya Kabupaten Ponorogo dimulai setelah Raden Katong sampai di wilayah Wengker. Pada saat itu Wengker dipimpin oleh Surya Ngalam yang dikenal sebagai Ki Ageng Kutu. Raden Katong lalu memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman (yaitu di Dusun Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan sekarang). Melalui situasi dan kondisi yang penuh dengan hambatan, tantangan, yang datang silih berganti, Raden Katong, Selo Aji, dan Ki Ageng Mirah beserta pengikutnya terus berupaya mendirikan pemukiman. Tahun 1482–1486 M, untuk mencapai tujuan menegakkan perjuangan dengan menyusun kekuatan, sedikit demi sedikit kesulitan tersebut dapat teratasi, pendekatan kekeluargaan dengan Ki Ageng Kutu dan seluruh pendukungnya ketika itu mulai membuahkan hasil. Dengan persiapan dalam rangka merintis kadipaten didukung semua pihak, Bathoro Katong (Raden Katong) dapat mendirikan Kadipaten Ponorogo pada akhir abad XV, dan ia menjadi adipati yang pertama. Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496, tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala berupa sepasang batu gilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Batara Katong dan juga mengacu pada buku Hand book of Oriental History. Pada batu gilang tersebut tertulis candrasengkala memet berupa gambar manusia yang bersemadi, pohon, burung garuda dan gajah. Candrasengkala ini menunjukkan angka tahun 1418 Saka atau tahun 1496 M. Sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathoro Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo yaitu hari Minggu Pon, tanggal 1 Besar 1418 Saka bertepatan tanggal 11 Agustus 1496 M atau 1 Dzulhijjah 901 H. Selanjutnya melalui seminar Hari Jadi Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 1996 maka penetapan tanggal 11 Agustus sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Ponorogo. Sejak berdirinya Kadipaten Ponorogo di bawah pimpinan Raden Katong, tata pemerintahan menjadi stabil dan pada tahun 1837 Kadipaten Ponorogo pindah dari Kota Lama ke Kota Tengah menjadi Kabupaten Ponorogo hingga sekarang. Geografi Kabupaten Ponorogo terletak di antara 111° 17’–111° 52’ BT dan 7° 49’–8° 20’ LS. Jarak ibu kota Ponorogo dengan ibu kota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km ke arah timur laut dan ke ibu kota negara (Jakarta) kurang lebih 800 km ke arah barat. Batas Administrasi Kabupaten Ponorogo berbatasan dengan wilayah sebagai berikut: Topografi Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 km² dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi 2 subarea, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan area dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4–58 km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah, sedangkan sisanya digunakan untuk ladang pekarangan. Iklim Kabupaten Ponorogo memiliki iklim muson tropis (Am) yang mengalami dua musim sebagai akibat dari pergerakan angin muson, yaitu musim kemarau yang disebabkan oleh angin muson timur–tenggara yang bersifat kering dan dingin dan musim hujan yang disebabkan oleh angin muson barat–barat laut yang bersifat basah dan lembap. Curah hujan paling tinggi terjadi pada periode bulan Desember, Januari, dan Februari dengan curah hujan bulanan lebih dari 200 mm per bulan. Curah hujan terendah terjadi pada periode bulan Juli, Agustus, dan September dengan curah hujan kurang dari 80 mm per bulan. Suhu di Kabupaten Ponorogo sepanjang tahun relatif sama dengan suhu rata-rata 26,4 ℃ dan suhu rata-rata terendah 21,6 ℃, dan curah hujan di wilayah ini berkisar antara 1.400–2.000 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 100–150 hari hujan per tahun. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Ekonomi Kabupaten Ponorogo memiliki fasilitas perdagangan yang cukup lengkap, fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokoan yang tersebar di seluruh wilayah. Pasar-pasar besar Kabupaten Ponorogo antara lain Pasar Legi Songgolangit di Kecamatan Ponorogo, Pasar Wage di Kecamatan Jetis, Pasar Pon di Kecamatan Siman dan pasar-pasar lain yang umumnya buka menurut hari dalam penanggalan Jawa. Di kabupaten ini juga terdapat pasar hewan terbesar di Karesidenan Madiun, yaitu Pasar Hewan Jetis yang buka setiap hari Pahing. Selain menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, keberadaan pasar tersebut juga penting dalam rangka menunjang kegiatan sistem koleksi–distribusi terhadap barang-barang kebutuhan penduduk dan beberapa komoditas pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Ponorogo. Sedangkan fasilitas perdagangan yang berupa pertokoan banyak berkembang di kabupaten ini terutama toko-toko swalayan. Produk domestik regional bruto (PDRB) tertinggi pada tahun 2019 adalah sektor pertanian dengan pendapatan 3,41 triliun dan terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas dengan pendapatan 13,11 miliar. Upah minimum pada tahun 2021 adalah Rp1.938.321. Komoditas Komoditas unggulan Kabupaten Ponorogo yaitu sektor perkebunan dan pertanian. Sektor perkebunan komoditas unggulannya adalah kakao, tebu, kopi, kelapa, cengkih, dan jambu mete. Sektor Pertanian komoditas yang diunggulkan adalah tembakau. Beberapa komoditas pertanian dan perkebunan lainnya adalah padi, ubi kayu, jagung, kacang kedelai, dan kacang tanah. Komoditas sektor perkebunan tahun 2009 menghasilkan tebu 12.985 ton, kelapa 3.915 ton, dan kopi 167 ton. Ketersediaan lahan perkebunan pada tahun 2011 yang sudah digunakan untuk cengkih seluas 2.876 ha, jambu Mete seluas 1.340 ha, kakao seluas 1.723 ha, kelapa seluas 6.108 ha, kopi seluas 580 ha, dan tebu seluas 2.466 ha. Demografi Penduduk Menurut publikasi BPS jumlah penduduk di 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo pada sensus penduduk tahun 2020 adalah 949.320 yang terdiri atas 474.260 laki-laki dan 475.060 perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 99 yang berarti jumlah penduduk laki-laki hampir sama besarnya dengan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan pada sensus penduduk tahun 2010, rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Mlarak yaitu sebesar 128 (setiap 100 perempuan terdapat 128 laki-laki) dan rasio terendah terdapat di Kecamatan Jetis yaitu sebesar 95 (setiap 100 perempuan terdapat 95 laki-laki). Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Ponorogo yaitu sebanyak 3.333 jiwa/km2 dan yang paling rendah adalah Kecamatan Pudak yaitu sebanyak 182 jiwa/km2. Agama Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Ponorogo beragam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk tahun 2010, penganut Islam berjumlah 839.127 jiwa (98,11%), Kristen berjumlah 2.864 jiwa (0,33%), Katolik berjumlah 2.268 jiwa (0,27%), Buddha berjumlah 261 jiwa (0,03%), Hindu berjumlah 82 jiwa (0,01%), Kong Hu Cu berjumlah 14 jiwa (0,002%), agama lainnya berjumlah 25 jiwa (0,003%), tidak terjawab dan tidak ditanyakan berjumlah 10.640 jiwa (1,24%). Jumlah keseluruhan tempat peribadatan di Ponorogo pada tahun 2010 adalah sejumlah 4.233 buah. Masjid berjumlah 1.448 buah, Mushola berjumlah 2.754 buah, Gereja Protestan berjumlah 21 buah, Gereja Katolik berjumlah 8 buah, dan Wihara berjumlah 2 buah. Bahasa Bahasa yang digunakan di Kabupaten Ponorogo adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, dan bahasa Jawa Mataraman sebagai bahasa sehari-hari. Seni budaya Kesenian Ponorogo memiliki banyak sekali kesenian daerah, salah satu yang terkenal adalah Reog. Seni Reog merupakan rangkaian tarian yang terdiri dari tarian pembukaan dan tarian inti. Tarian pembukaan biasanya dibawakan oleh 6–8 pria gagah berani dengan pakaian serba hitam, dengan muka dipoles warna merah. Berikutnya adalah tarian yang dibawakan oleh 6–8 gadis yang menaiki kuda. Tarian pembukaan lainnya jika ada biasanya berupa tarian oleh anak kecil yang membawakan adegan lucu yang disebut Bujang Ganong atau Ganongan. Setelah tarian pembukaan selesai, baru ditampilkan adegan inti yang isinya bergantung kondisi di mana seni reog ditampilkan. Jika berhubungan dengan pernikahan maka yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Untuk hajatan khitanan atau sunatan, biasanya cerita pendekar. Adegan terakhir adalah singa barong, yang mana pelaku memakai topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu burung merak. Namun adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Di sini selalu ada interaksi antara pemain dan dalang (biasanya pemimpin rombongan) dan kadang-kadang dengan penonton. Terkadang seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Selain Reog terdapat juga kesenian dan tradisi lain, yaitu Gajah-gajahan, Onta Ponoragan, Kebo Keboan ponoragan, Kompang, Odrot, Keling, Balon Lebaran, wayang purwa, Jaranan Thek, Gong Gumbeng. Budaya dan adat-istiadat Kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Ponorogo dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Jawa Tengah. Beberapa budaya masyarakat Ponorogo adalah Larung Risalah Doa, Grebeg Suro, dan Kirab Pusaka. Masyarakat Ponorogo memiliki adat-istiadat yang sangat khas yaitu, becekan (suatu kegiatan dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa bahan makanan; beras, gula, dan sejenisnya kepada keluarga, tetangga atau kenalan yang memiliki hajat pernikahan atau khitanan) dan sejarah (silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara pada saat hari raya Idulfitri yang biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih tua). Pariwisata Terdapat beberapa objek wisata di Kabupaten Ponorogo, di antaranya objek wisata budaya, objek wisata industri, objek wisata alam, dan objek wisata religius. Objek wisata budaya Setiap tanggal 1 Muharram (1 Suro), pemerintah Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan Grebeg Suro. Dalam rangkaian perayaan Grebeg Suro ini diadakan Kirab Pusaka yang biasa diselenggarakan sehari sebelum tanggal 1 Muharram. Pusaka peninggalan pemimpin Ponorogo zaman dahulu, saat masih dalam masa Kerajaan Wengker, diarak bersama pawai pelajar dan pejabat pemerintahan di Kabupaten Ponorogo, dari makam Bathara Katong (pendiri Ponorogo) di daerah Pasar Pon sebagai Kota Lama, ke Pendapa Kabupaten. Pada malam harinya, di alun-alun kota, Festival Nasional Reyog Ponorogo memasuki babak final. Esok paginya ada acara Larung Risalah Doa di Telaga Ngebel, di mana nasi tumpeng dan kepala kerbau dilarung bersama doa ke tengah-tengah telaga. Perayaan Grebeg Suro ini menjadi salah satu jadwal kalender wisata Jawa Timur. Objek wisata budaya lainnya, yaitu Taman Rekreasi Singo Pitu, Pentas Wayang Kulit, dan Reyog Bulan Purnama. Objek wisata industri Di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa sentra industri, di antaranya sentra industri seng di Desa Paju, Kecamatan Ponorogo, sentra industri jenang di Desa Josari, Kecamatan Jetis, dan sentra industri kulit di Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo. Objek wisata alam Beberapa objek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Ponorogo yaitu: Telaga Ngebel Telaga Ngebel adalah sebuah danau alami yang terletak di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Ngebel terletak di lereng gunung Wilis. Telaga Ngebel terletak sekitar 30 km dari pusat kota Ponorogo dengan ketinggian 734 meter di atas permukaan laut. Keliling dari Telaga Ngebel sekitar 5 km dan suhu di telaga ini berkisar antara 20–26 ℃. Taman Wisata Ngembag Taman Wisata Ngembag adalah taman wisata yang terletak di Kelurahan Ronowijayan Kecamatan Siman sekitar 3 km di sebelah timur dari pusat kota Ponorogo. Taman ini terdiri dari sumber air yang dilengkapi dengan taman bermain dan kolam renang anak. Sebelumnya Ngembag dikenal sebagai mata air yang tak terawat. Kemudian oleh Pemkab Ponorogo diubah sebagai taman kota yang dilengkapi dengan kolam renang anak dan juga beberapa permainan anak-anak. Air Terjun Pletuk Air Terjun Pletuk atau juga dikenal dengan nama Coban Temu adalah air terjun yang terletak di Dusun Kranggan, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, sebelah tenggara dari pusat kota Ponorogo atau lebih tepatnya sebelah selatan dari Kecamatan Pulung. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 30 meter dan berada di atas ketinggian 450 meter di atas laut. Kawasan ini dikelilingi oleh perbukitan yang menjulang tinggi dan ditumbuhi sejumlah tanaman. Gunung Bayangkaki Gunung Bayangkaki adalah gunung yang tak aktif yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur, tepatnya di Desa Temon, Kecamatan Sawoo. Gunung Bayangkaki memiliki empat puncak, yakni Puncak Ijo (Gunung Ijo), Puncak Tuo (Gunung Tuo), Puncak Tumpak (Puncak Bayangkaki), dan Puncak Gentong (Gunung Gentong). Di balik indahnya alam dan kukuhnya batu-batu besar yang menjulang, Bayangkaki memiliki berbagai keunikan dan masih diselimuti dengan mitos yang terus berkembang dalam masyarakat sampai sekarang. Salah satu mitos yang berkembang dalam masyarakat adalah ketika Puncak Gentong sudah terbakar tanpa sebab berarti musim hujan akan segera tiba. Air Terjun Juruk Klenteng Air terjun Juruk Klenteng atau air terjun Tumpuk adalah air terjun yang terletak di Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Air terjun ini berlokasi di perbatasan Ponorogo dan Trenggalek. Dinamakan air terjun Juruk Klenteng karena tempatnya yang menjuruk ke dalam dan diimpit dua tebing gunung bebatuan. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 45 meter ini. Pada ujung bawah air terjun terdapat kolam yang airnya terlihat hijau yang disebut kedung. Menurut mitos, kedung atau lubuk tersebut adalah tembusan ke laut selatan. Gua Lowo Gua Lowo terletak di Kecamatan Sampung, sekitar 20 km dari pusat kota Ponorogo. Air terjun ini dinamakan Gua Lowo karena dihuni oleh banyak kelelawar. Kelelawar yang hidup di dalam gua ini bebas dan tidak mengganggu masyarakat setempat. Dalam gua ini juga ditemukan situs arkeologi yang memiliki nilai arkeologis tinggi. Lingkungan sekitar gua ini sangat alami dan dikelilingi oleh pepohonan dan batu-batuan. Hutan Wisata Kucur Hutan wisata Kucur atau taman wisata Kucur adalah hutan wisata yang terletak di Kecamatan Badegan, sekitar 20 km ke barat. Ada sumber air (kucur) di tengah hutan jati yang juga berfungsi sebagai taman nasional dan tempat perkemahan. Selain itu, karena lokasinya yang strategis, yang terletak di antara jalan Jawa Timur dan Jawa Tengah, taman wisata Kucur sering menjadi tempat beristirahat oleh siapa saja yang melakukan perjalanan. Air Terjun Toyomerto Air terjun Toyomerto atau dikenal juga dengan sebutan air terjun Selorejo terletak di Dusun Toyomerto, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, sekitar 35 km dari pusat kota. Akses ke air terjun ini medannya cukup sulit, menanjak penuh kelok dengan kanan kiri tebing curam dan membutuhkan kerja eksta untuk menuju ke sana. Namun hal itu dapat membawa pengalaman yang berbeda bagi para petualang. Air terjun ini terdiri dari 2 tingkat air dalam satu aliran yang jatuh dari tebing batu. Masing-masing tingkatan memiliki ketinggian 25 hingga 30 meter. Untuk tingkat pertama dikenal dengan nama Air Terjun Selorejo Atas dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat kedua. Untuk tingkat kedua dikenal dengan nama Air Terjun Selorejo Bawah. Pada Selorejo Atas dindingnya dapat dipanjat. Air Terjun Setapak Air terjun Setapak berada di Desa Banaran, Kecamatan Pulung. Akses ke air terjun Setapak ini cukup sulit karena melewati hutan hujan tropis yang sangat lebat. Air terjun ini berada di sekitar pegunungan Wilis selatan, tepatnya di utara Bukit Wolan. Air terjun ini memiliki ketinggian 13 meter dengan debit air yang cukup banyak dan dingin. Objek wisata religius Di Kabupaten Ponorogo terdapat dua jenis objek wisata religius, yaitu objek wisata ziarah dan objek wisata agama. Tempat ziarah di antaranya adalah Makam Bathara Katong di Desa Setono, Kecamatan Jenangan dan Makam Gondoloyo di Desa Tanjungsari, Kecamatan Jenangan. Dan objek wisata agama di antaranya adalah Mata Air Sendang Waluyo Jati yang merupakan tempat ibadah penganut Katolik, dengan sebuah Patung Maria di Desa Klepu, Kecamatan Sooko dan Masjid Tegalsari yang dibangun sekitar abad ke-18 oleh Kiai Ageng Muhamad Besari, berarsitektur Jawa dengan 36 tiang, serta kitab berusia 400 tahun yang ditulis Ronggo Warsito di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis. Pendidikan Di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa pondok pesantren yang melahirkan tokoh-tokoh nasional, di antaranya Nurcholis Madjid, Hasyim Muzadi, Din Syamsuddin, dan Hidayat Nurwahid. Pesantren yang tercatat di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk tahun 2008 berjumlah 58 pesantren. Selain pesantren, terdapat pula pendidikan formal negeri maupun swasta. Berikut ini adalah data pendidikan formal di Kabupaten Ponorogo dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2011/2012: Perguruan tinggi Akademi Komunitas Negeri Ponorogo (AKNP) Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO) Universitas Merdeka Ponorogo (UNMERPO) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN Ponorogo) Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo (INSURI Ponorogo) Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Akademi Keperawatan (AKPER) Pemkab Ponorogo Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Ponorogo Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Busana Husada Ponorogo Akademi Kebidanan Harapan Mulya Ponorogo Pondok pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Pondok Modern Arrisalah Slahung Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Pondok Pesantren Al-Iman Sumoroto Pondok Pesantren Darun Najah Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawo, Nologaten Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Pondok Pesantren Putra Chasanul Hidayah Bajang Balong Ponorogo Pondok Pesantren Putri Darus Sa'adah Bajang Balong Ponorogo Pondok Pesantren Al-Amin Ronowijayan Ponorogo Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Jarakan Ponorogo Pondok Pesantren Nurul Qur'an Pakunden Ponorogo Sekolah dasar dan menengah SMKN 1 Jenangan Ponorogo SMK PGRI 2 Ponorogo SMK PGRI 1 Ponorogo SMKN 1 Ponorogo SMKN 2 Ponorogo SMAN 1 Ponorogo SMAN 2 Ponorogo SMAN 3 Ponorogo SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo SMA Bakti Ponorogo SMA Immersion Ponorogo MAN 1 Ponorogo MAN 2 Ponorogo MAMNU Ponorogo SMPN 1 Ponorogo SMPN 2 Ponorogo SMPN 3 Ponorogo SMPN 4 Ponorogo SMPN 5 Ponorogo SMPN 6 Ponorogo MTsN 1 Ponorogo MTs Ma'arif 1 Ponorogo SMP Muhammadiyah 1 Ponorogo SMP Muhammadiyah 2 Ponorogo SMP Ma'arif 1 Ponorogo SMP Ma'arif 2 Ponorogo SMPIT Qurrota Ayun Ponorogo SMP Terpadu Ponorogo SMPK Slamet Riyadi Ponorogo SDN 1 Mangkujayan Ponorogo SD Muhammadiyah Ponorogo SD Ma'arif Ponorogo SDN 3 Bangunsari Ponorogo SDIT Qurrota Ayun Ponorogo Transportasi Ibu kota Kabupaten Ponorogo atau Kota Ponorogo terletak 27 km sebelah selatan Kota Madiun, 65 km sebelah selatan Kota Ngawi. Kabupaten ini berada di jalur utama Ngawi–Pacitan. Transportasi yang sekarang banyak digunakan adalah kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Ada sebagian kecil menggunakan sepeda angin (sepeda onthel). Terminal utama Kabupaten Ponorogo adalah Terminal Seloaji yang terletak di sebelah utara Kabupaten Ponorogo yaitu di Kecamatan Babadan. Kendaraan tradisional Masih ada kereta yang ditarik kuda (dokar) yang digunakan sebagai alat transportasi utama. Dokar biasa digunakan di daerah pedesaan, terutama untuk mengangkut pedagang yang hendak menuju pasar-pasar tradisional. Selain itu ada juga dokar yang khusus difungsikan sebagai kereta wisata, yang biasa digunakan untuk mengelilingi Kota Ponorogo. Trayek bus dalam kabupaten Untuk menghubungkan ibu kota kabupaten dengan kecamatan-kecamatan di pinggiran tersedia pula bus mini yang relatif ekonomis. Untuk pelajar misalnya, cukup dikenakan tarif Rp1.000 hingga Rp2.000. Bus mini ini beroperasi mulai setelah subuh hingga menjelang sore. Ada 3 trayek utama bus mini di Ponorogo. Setiap trayek akan memutar melewati Alun-alun Kabupaten Ponorogo–Jalan MT. Haryono–Pabrik Es–Terminal Seloaji–Ngrupit–Pasar Pon–Jeruksing–Terminal Lama–Jenes. 3 trayek tersebut adalah: Terminal Seloaji–Dengok–Jetis–Sambit–Sawoo Terminal Seloaji–Dengok–Balong–ke Slahung / ke Bungkal Terminal Seloaji–Tambak Bayan–Badegan–Purwantoro Angkodes Juga ada angkutan sejenis angkot yaitu Angkodes (angkutan pedesaan) yang merupakan salah satu transportasi umum di Kabupaten Ponorogo untuk daerah-daerah yang tidak dilewati jalur bus seperti Mlarak, Pulung, Sooko, atau Somoroto. Bus antarkota Berpusat di terminal Seloaji, bus antarkota menghubungkan Ponorogo dengan kota-kota di Jawa Timur. Beberapa bus antarkota yang cukup populer di Ponorogo di antaranya: Ponorogo–Surabaya yang dilayani armada bus Restu, Jaya, Mandala, dan beberapa armada bus antarkota lainnya Ponorogo–Trenggalek–Tulungagung–Blitar yang dilayani oleh armada bus Jaya Ponorogo–Ngawi yang dilayani oleh armada bus Cendana Ponorogo–Pacitan yang dilayani oleh armada bus Aneka Kereta api Dahulu ada Jalur kereta api Madiun-Ponorogo-Slahung tetapi sudah tidak berfungsi sejak tahun 1988. Sempat berembus rencana pengaktifan kembali jalur kereta ini yang telah disetujui oleh Wakil Menteri Perhubungan Indonesia E.E. Mangindaan. Namun tentu saja hal ini sulit untuk direalisasikan mengingat sebagian besar jalur kereta yang dulu dipergunakan sekarang telah ditimpa berbagai macam bangunan. Makanan khas Beraneka jenis makanan khas tersedia di Ponorogo. Sate Ponorogo merupakan salah satu jenis sate yang berasal dari daerah Ponorogo. Sate Ponorogo berbeda dengan Sate Madura. Perbedaannya adalah pada cara memotong dagingnya. Dagingnya tidak dipotong menyerupai dadu seperti sate ayam pada umumnya, melainkan disayat tipis panjang menyerupai fillet, sehingga selain lebih empuk, lemak pada dagingnya pun bisa disisihkan. Ukuran sate Ponorogo relatif lebih besar dengan irisan memanjang. Karena ukuran yang memanjang ini, satu tusuk sate Ponorogo biasanya hanya berisi satu atau dua potong daging. Perbedaan berikutnya adalah sate Ponorogo melalui proses perendaman bumbu (dibacem) agar bumbu meresap ke dalam daging. Selain sate, juga terdapat Pecel Ponorogo. Perbedaan Pecel Ponorogo dengan pecel di daerah lainnya adalah bumbu kacangnya kental dan pedas serta mempunyai unsur rasa yang khas dengan aroma yang kuat. Sayur-sayurannya lengkap, taoge yang dipakai bukan berasal dari kacang hijau tetapi dari kedelai. Biasanya dilengkapi dengan petai cina (lamtoro) dan mentimun yang diiris kecil-kecil. Pecel Ponorogo juga dilengkapi dengan rempeyek atau tempe goreng. Cara penyajiannya pun berbeda dengan pecel di daerah lain. Pecel ini disajikan dengan nasi lalu sayur dan disiram sambal, kemudian diberi sayur dan sambal lagi, lalu lalapan kemudian tempe goreng atau rempeyek. Terdapat juga minuman khas dari Ponorogo, yaitu Dawet Jabung. Dawet Jabung mirip dengan es cendol, namun cendol yang dipakai terbuat dari tepung aren dan tanpa bahan pewarna, sehingga warnanya alami. Kuah dawetnya terdiri dari santan kelapa muda yang ditambah dengan gula aren dan sedikit garam. Biasanya ditambahkan tapai ketan dan irisan buah nangka. Dawet ini disajikan dalam mangkuk kecil dan ditambah dengan es batu. Dinamakan Dawet Jabung, karena asal dari dawet ini berasal dari Desa Jabung salah satu desa di Kecamatan Mlarak. Beberapa jajanan khas Ponorogo adalah Jenang Mirah, Gethuk Golan, dan Arak Keling. Dinamakan Jenang Mirah karena pembuat jenang ini adalah Ibu Mirah. Jenang Mirah berasal dari Desa Josari. Merupakan makanan khas Ponorogo yang dibuat dari beras ketan, gula kelapa dan santan buah kelapa, tanpa bahan pengawet. Jenang Mirah termasuk makanan basah karena hanya tahan satu minggu, kecuali dimasukkan ke dalam lemari es. Jenang Mirah sangat mudah ditemui di toko oleh-oleh khas Ponorogo. Selain Jenang Mirah, Juga ada arak keling, yaitu jajanan khas dari Desa Coper. Arak keling terbuat dari pati ketela pohon yang dicampur dengan telur lalu dibentuk seperti angka 8 dan digoreng sampai kering lalu diberi gula pasir yang direbus dahulu sampai kental hingga merata. Selain Jenang Mirah dan Arak Keling, ada pula Serabi Kuah khas Ponorogo, perbedaan serabi ini dengan serabi lain karena dimasak dengan kompor dan wajan dari tanah liat dan rasa serabi yang gurih ditambah dengan kuah santan yang manis, biasanya penjual serabi bisa dijumpai di sekitar Alun-Alun Ponorogo. Catatan Referensi Daftar pustaka Pranala luar Situs Dinas Pariwisata Ponorogo Kanalponorogo.com - Portal Berita Ponorogo Ponorogo Ponorogo

4140

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Probolinggo

Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo (Madura: Prabâlingghâ, Pèghu: ڤراباْليڠڬاْ) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Kraksaan Kota. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Kabupaten ini dikelilingi oleh pegunungan Tengger, Gunung Semeru, dan Gunung Argopuro. Kabupaten Probolinggo mempunyai semboyan "Prasadja Ngesti Wibawa". Makna semboyan: Prasadja berarti: bersahaja, blaka, jujur, bares, dengan terus terang, Ngesti berarti: menginginkan, menciptakan, mempunyai tujuan, Wibawa berarti: mukti, luhur, mulia. "Prasadja Ngesti Wibawa" berarti: Dengan rasa tulus ikhlas (bersahaja, jujur, bares) menuju kemuliaan. Geografi Kabupaten Probolinggo adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Timur. Berada pada posisi 112°50'–113°30' Bujur Timur (BT) dan 7°40'–8°10' Lintang Selatan (LS) dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau + 1696,17 Km2 (1,07% dari luas daratan dan lautan dari Provinsi Jawa Timur. Dengan Rincian Sebagai berikut: Pemukiman: 147,74 Km2 Persawahan: 373,13 Km2 Tegal: 513,80 Km2 Perkebunan: 32,81 Km2 Hutan: 426,46 Km2 Tambak / kolam: 13,99 Km2 Pulau Gili Ketapang: 0,6 Km2 Lain lain: 188,24 Km2 Dilihat dari geografisnya, Kabupaten Probolinggo terletak di lereng pegunungan yang membujur dari Barat ke Timur, yaitu gunung Semeru, Argopuro, Lemongan, dan pegunungan Bromo-Tengger. Selain itu, terdapat gunung lainnya seperti Gunung Bromo, Widodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro Lawang, Malang dan Batujajar. Dilihat dari ketinggian berada pada 0-2500 m di atas permukaan laut dengan temperatur rata rata 27–30 derajat Celcius Batas wilayah Di tengah-tengah Kabupaten Probolinggo terdapat kota otonom, Kota Probolinggo. Topografi Secara topografi Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda. Bentuk permukaan daratan diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu: Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0-100 M di atas permukaan air laut, daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai dari Barat ke arah Timur kemudian membujur ke Selatan. Daerah perbukitan dengan ketinggian 100-1.000 M di atas permukaan air laut, daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang kaki Gunung Semeru dan Pegunungan Tengger serta pada bagian Utara sisi bagian Timur sekitar Gunung Lamongan. Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 M dari permukaan air laut, daerah ini terletak di sebelah barat daya yaitu sekitar Pegunungan Tengger dan disebelah Tenggara yaitu di sekitar Pegunungan Argopuro. Untuk wilayah pegunungan terdiri dari Gunung Bromo, Widodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro Lawang, Malang, Batujajar dan Argopuro. Sedangkan jumlah sungai yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo antara lain terdiri dari Sungai Pekalen, Pancarglagas, Krasak, Kertosuko, Rondoningo, Pendil, Gending, Banyubiru, Ronggojalu, Kedunggaleng dan Patalan. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 Km, sedangkan sungai terpendek adalah Afour Bujel dengan panjang hanya 2 Km saja. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun. Iklim Suhu udara di wilayah Kabupaten Probolinggo bervariasi berdasarkan tingkat ketinggian muka lahan, semakin tinggi suatu muka lahan semakin rendah pula rata-rata suhu udaranya, tetapi pada umumnya suhu udara di wilayah Kabupaten Probolinggo berkisar antara 18°–34 °C dengan tingkat kelembapan nisbi bervariasi antara 71%–83%. Kabupaten Probolinggo beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di kabupaten ini biasanya berlangsung pada periode Mei–Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus. Sedangkan, musim hujan berlangsung pada periode November–April dengan bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulanannya lebih dari 260 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Probolinggo berkisar antara 1.100–1.700 mm per tahun dengan jumlah hari hujan bervariasi antara 80–120 hari hujan per tahun. Sejarah Kabupaten Probolinggo Zaman Kerajaan Majapahit Jejak sejarah Kabupaten Probolinggo dapat dimulai dengan mempelajari Buku Negarakertagama. Empu Prapanca, Sang Pujangga Majapahit, dalam Pupuh XXXIV Negarakertagama menuliskan kalimat seperti ini: Arddälawas/nŗpati tansah añanti mäsa, Solahnireŋ sakuwukuww atikaŋ linoyan, Ryyankätmirän hawan i lohgaway iŋ sumandiŋ, Boraŋ, baŋör, baŗmi tüt / hnu ńüny ańulwan. Very long was the Prince yhere, all the time awaiting the month, All his doings in all the different manors, those were what he was absorbed in, At his departure he was taking his way trough Loh Gaway, trough Sumanding Borang, Banger, Baremi following the previous route westward. Agak lama berhenti seraya beristirahat, mengunjungi para penduduk segenap desa, kemudian menuju Sungai gawe, Sumanding, Borang, Banger, Baremi lurus ke barat. Pada Hari Kamis Pahing tanggal 4 September 1359, Prabu Hayam Wuruk memerintahkan rakyat Banger agar memperluas Banger dengan membuka hutan yang ada di sekitarnya yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Banger selanjutnya mengalami perkembangan pesat seiring perkembangan zaman. Hal ini ternyata menarik perhatian dari Bre Wirabumi (Minakjinggo), Raja Blambangan yang berkuasa. Hingga pada akhirnya Banger dapat dikuasai oleh Bre Wirabumi. Bahkan Banger pernah menjadi kancah perang saudara antara Bre Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramardhana (Majapahit) yang dikenal dengan “Perang Paregreg”. Zaman Kerajaan Mataram Pada Tahun 1742, Ibukota Kartasura dikuasai pemberontak. Susuhunan Paku Buwono II, Raja Mataram pada saat itu, berada dalam pengasingan. Pada Ttahun 1743 dengan bantuan VOC, Ibukota Kartasura berhasil direbut kembali dari tangan pemberontak. Sebuah perjanjian sangat berat dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II sebagai imbalan atas bantuan VOC. Akhirnya, VOC mendapatkan hak penguasaan atas Ccirebon, Priangan dan separuh bagian timur Madura, serta seluruh Pantai Utara Jawa, termasuk Banger. Pada tanggal 18 April 1746, Kyai Djojolelono dilantik menjadi Bupati Banger pertama bergelar Tumenggung. Di kemudian hari, momentum inilah yang menjadi dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Probolinggo. Bupati Djojolelono tercatat berkuasa selama 22 tahun, yang kemudian digantikan Kyai Djojonegoro sebagai Bupati Banger kedua pada Tahun 1768. Pada masa Bupati Djojonegoro inilah, tepatnya pada Tahun 1770 nama Banger diganti menjadi Probolinggo yang berarti sinar yang terang atau cahaya yang memancar. Sebelum mengganti nama Banger menjadi Probolinggo, Kyai Djojonegoro menggelar do'a bersama. Tasyakuran kembul bujono, makan bersama rakyat, sehingga nama Probolinggo Insya Allah abadi sampai akhir nanti. Setelah itu, kehidupan masyarakat Probolinggo berjalan sesuai perkembangan zamannya. Zaman Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Reformasi secara besar-besaran yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda, khususnya di wilayah Jawa Timur, dilaksanakan pada tahun 1928. Sesuai dengan keputusan resmi pemerintah Hindia Belanda, dengan Staatsblad 1925 No. 622, tentang Organisasi Administrasi (bestuursorganisatie). Dengan merujuk staatsblad itu, pada tanggal 25 Mei 1928, pemerintah mengeluarkan Staatsblad 1928 No. 145, tentang Reformasi Administrasi Pemerintahan di Jawa Timur (Bestuurshervorming. Oost Java), yang berlaku sejak 1 Juli 1928. Isi pokok dari Staatsblad ini, adalah pembagian atau pemecahan wilayah karesidenan dan kabupaten di Jawa Timur, serta tindakan-tindakan terkait lainnya, antara lain : - Kabupaten Probolinggo dibagi menjadi 3 kabupaten, terdiri dari : 1. Kabupaten Probolinggo, yang terdiri dari distrik Probolinggo, Tongas, Dringu dan Tengger. 2. Kabupaten Kraksaan, yang meliputi distrik Kraksaan, Paiton, Gending dan Gading. 3. Kabupaten Lumajang, meliputi distrik Lumajang, Ranulamongan, Tempeh dan Kandangan; Dari pembagian Kabupaten Probolinggo, maka kemudian lahirlah 2 kabupaten dan 2 bupati baru, yang belum pernah dibentuk sebelumnya, berlaku secara resmi 1 Januari 1929. Bupati Kraksaan yang pertama, Raden Tumenggung Djojodiprodjo, diangkat 1 Juli 1928. Bupati Lumajang yang pertama, Raden Tumenggung Kartoadiredjo, diangkat 1 Juli 1928. Penghapusan atau pembubaran Kabupaten Kraksaan, secara resmi dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1934, sesuai dengan Staatsblad 1934 No. 708, tentang pembubaran kabupaten (regentschap) Kraksaan dan penggabungan lagi dengan kabupaten Probolinggo (Opheffing van het regentschap Kraksaan en de voeging van het gebied daarvan bij het regentschap Probolinggo). Pembubaran ini berlaku secara resmi sejak 1 Januari 1935. Zaman Kemerdekaan Republik Indonesia Setelah indonesia merdeka, pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur. Dasar regulasi ini mengesahkan berdirinya Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Kota Probolinggo. Pada Tahun 1950, Walikota Gatot, memimpin Kota Probolinggo, sedangkat Bupati M. Subandhi Hadinoto, memimpin Kabupaten Probolinggo. Sungguhpun demikian Pendopo dan pusat pemerintahan Kabupaten Probolinggo tetap berada di wilayah teritorial Kota Probolinggo. Etimologi Ketika seluruh Wilayah Nusantara dapat dipersatukan di bawah kekuasaan Majapahit tahun 1357 M (tahun 1279 Saka), Maha Patih Gajah Mada telah dapat mewujudkan ikhrarnya dalam Sumpah Palapa. Menyambut keberhasilan ini, Sang Maha Raja Prabu Hayam Wuruk berkenan berpesiar keliling negara. Perjalanan muhibah ini terlaksana pada tahun 1359 (tahun 1281 Saka). Menyertai perjalanan bersejarah ini, Empu Prapanca seorang pujangga ahli sastra melukiskan dengan kata-kata, Sang Baginda Prabu Hayam Wuruk merasa suka cita dan kagum,menyaksikan panorama alam yang sangat mempesona di kawasan yang disinggahi ini. Masyarakatnya ramah,tempat peribadatannya anggun dan tenang,memberikan ketentraman dan kedamaian serta mengesankan. Penyambutannya meriah aneka suguhan disajikan, membuat Baginda bersantap dengan lahap. Taman dan darma pasogatan yang elok permai menyebabkan Sang Prabu terlena dalam kesenangan dan menjadi kerasan. Ketika rombongan tamu agung ini hendak melanjutkan perjalanan, Sang Prabu diliputi rasa sedih karena enggan untuk berpisah. Saat perpisahan diliputi rasa dukacita, bercampur bangga. Karena Sang Prabu Maha Raja junjungannya berkenan mengunjungi dan singgah berlama-lama di tempat ini. Sejak itu warga disini menandai tempat ini dengan sebutan "Prabu Linggih". Artinya tempat persinggahan Sang Prabu sebagai "Tamu Agung". Sebutan Prabu Linggih selanjutnya mengalami proses perubahan ucap hingga kemudian berubah menjadi "Probo Linggo". Maka sebutan itu kini menjadi Probolinggo. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Tata ruang Dalam pelaksanaan pembangunan, berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah perlu diupayakan sistem pengelolaan penyelenggaraan pembangunan yang efisien dan efektif, dalam rangka pengembangan wilayah. Salah satu yang dapat dijadikan pegangan dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah mencapai keseimbangan laju pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah, pemerataan hasil pembangunan serta kelestarian lingkungan hidup. Kebijakan perwilayahan pembangunan di Kabupaten Probolinggo dibagi menjadi 2 (dua) Hierarkhi pusat pelayanan yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, adalah sebagai berikut: Hierarki I Kabupaten Probolinggo adalah Kota Kraksaan, yang merupakan pusat Wilayah Pembangunan I. Adapun wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pembangunan ini adalah Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Krejengan dan Kecamatan Besuk. Fungsi pengembangan utama sebagai pemerintahan, perkotaan, pendidikan, perikanan dan jasa. Hierarki II adalah kota-kota lainnya yang menjadi pusat Wilayah Pembangunan II sampai Wilayah Pembangunan VI Kabupaten Probolinggo, yaitu: Kota Paiton, yang merupakan yang Wilayah Pembangunan II. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pengembangan ini adalah Kecamatan Paiton, Kecamatan Kotaanyar dan Kecamatan Pakuniran. Fungsi pengembangan utama sebagai kawasan industri, sumber energi dan perikanan. Kota Gading, yang merupakan yang Wilayah Pembangunan III. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pengembangan ini adalah Kecamatan Gading, Kecamatan Krucil dan Kecamatan Tiris. Fungsi pengembangan utama sebagai pusat pengembangan agropolitan, agrowisata dan kawasan lindung. Kota Leces, yang merupakan yang Wilayah Pembangunan IV. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pembangunan ini adalah Kecamatan Leces, Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Maron, Kecamatan Banyuanyar dan Kecamatan Tegalsiwalan. Fungsi pengembangan utama sebagai penyangga perkotaan, industri dan perikanan. Kota Wonomerto, yang merupakan yang Wilayah Pembangunan V. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pembangunan ini adalah Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Bantaran, Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Sumber. Fungsi pengembangan utama sebagai pusat pengembangan kawasan pertambangan, perikanan dan pariwisata. Kota Tongas, yang merupakan yang Wilayah Pembangunan VI. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam wilayah pembangunan ini adalah Kecamatan Lumbang, Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Tongas. Fungsi pengembangan utama sebagai kawasan agropolitan, pariwisata dan industri. Pemekaran Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka perkembangan di Probolinggo semakin cepat dan pesat, dimana Kota Probolinggo telah mampu berdiri sebagai Kota Madya dengan Ibu Kota Probolinggo, sedangkan Kabupaten Probolinggo yang semula ikon ibu kotanya adalah Probolinggo, kini harus bergeser dengan membentuk ibu kota sendiri yakni Kraksaan sebagai ibu kota kabupatennya. Secara astronomis Kabupaten Probolinggo berada pada posisi 7′ 40′ sampai 8′ 10′ lintang selatan dan 111′ 50′ sampai 113′ 30′ bujur timur yang terbentang dari daerah barat keselatan mulai Kecamatan Tongas sampai Kecamatan Lumbang dan sebelah timur mulai Kecamatan Paiton hingga Kecamatan Tiris serta Kecamatan Krucil diposisi arah tenggara yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Situbondo dan Jember, sedangkan wilayah kota madya terletak di bagian tengah sebelah utara. Luas wilayah Kabupaten Probolinggo (daerah pedesaan/rural area) 1.397,50 km2 dan luas wilayah Kota Madya Probolinggo (daerah perkotaan/urban area) 56,67 km2. Dengan bentang alam yang cukup luas ini, maka tidak salah apabila Kraksaan dipilih sebagai tempat Ibu Kota Kabupaten Probolinggo, sehingga terpisah dengan Ibu Kota Kota Madya Probolinggo. Sebenarnya antara kabupaten dan kota madya berada pada jenjang yang sama. Perbedaan status daerah kabupaten dan kota dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada kondisi masyarakat atau kawasan setempat. Daerah kabupaten dimaksudkan bagi masyarakat atau kawasan pedesaan (rural area) dan daerah kota dimaksudkan bagi masyarakat atau kawasan perkotaan atau urban area (Muluk, 2005:140). Dengan adanya penekanan yang berpola pada perbedaan kawasan tersebut, maka dengan dipilihnya Kraksaan sebagai Ibu Kota Kabupaten Probolinggo secara psikologis, akan memberikan dampak positif bagi seluruh warga masyarakat kabupaten, karena ibu kota merupakan lambang kebanggaan tentang keberadaan suatu wilayah, dan sekaligus sebagai cermin bagi keberhasilan suatu pemerintahan. Dipilihnya Kraksaan sebagai Ibu Kota Kabupaten Probolinggo ini tentunya secara internal beradasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, sedangkan secara eksternal untuk perubahan nama ibu kota dan pemindahan ibu kota daerah ditetapkan dengan perturan pemerintah, maka dengan demikian apabila kedua faktor internal dan eksternal tersebut disatukan, Kraksaan akan lebih mampu dan berdiri sebagai sosok Ibu Kota Kabupaten Probolinggo yang baru dan sekaligus akan memberi harapan baru bagi warga Kota Kraksaan khususnya dan warga masyarakat Kabupaten Probolinggo pada umumnya dalam upayanya ikut membangun bangsa dan negara. Pariwisata Kabupaten Probolinggo juga memiliki tempat wisata yang banyak diminati Wisatawan baik dari Dalam negeri maupun luar negeri. Berikut adalah nama-nama tempat wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo: Gunung Bromo Banyak yang beranggapan bahwa kawasan wisata Gunung Bromo sepenuhnya termasuk dalam wilayah administrasi kabupaten Malang. Padahal Gunung Bromo notabanenya masuk dalam wilayah administrasi kabupaten Probolinggo dan sebelah Barat Daya termasuk dalam wilayah kabupaten Pasuruan. Dalam mitologi suku Tengger yang mendiami wilayah Bromo, tepatnya di Desa Ngadisari, Dsn. Cemorolawang, kecamatan Sukapura, kabupaten Probolinggo, terdapat sebuah upacara adat bernama upacara kasada (Yadnya Kasada). Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar tanggal 14 atau 15 di bulan Kasodo (kesepuluh) menurut penanggalan Jawa. Gunung Argopuro Gunung Argopuro memiliki beberapa puncak, salah satunya adalah puncak Rengganis. Selain memiliki daya tarik khas puncak gunung, di Rengganis juga terdapat situs peninggalan zaman purbakala berupa teras berundak yang terdiri dari 3 komplek area dengan 5 bekas bangunan di dalamanya. Reruntuhan bersejarah itu dipercaya sebagai bekas reruntuhan kerajaan Dewi Rengganis. Pulau Gili Ketapang Pulau Gili Ketapang adalah pulau di Selat Madura, jaraknya delapan kilometer dari bibir pantai Probolinggo, dan dihuni oleh mayoritas Suku Madura. Pulau Gili Ketapang mempunyai luas 68 hektar, dan bisa diakses melalui Pelabuhan Tanjung Tembaga. Konon dulu Pulau Gili Ketapang menyatu dengan Pulau Jawa, dan baru memisah setelah terjadi letusan Gunung Semeru yang dahsyat. Gili artinya mengalir, Ketapang adalah nama tempat tersebut.Di Gili Ketapang kita bisa snorkeling,melihat terumbu karang yang masih jernih dan pemandangan alam laut lainnya yang masih perawan. Hamparan pasir putih yang luas nan cantik membuat banyak pengunjung merasa kagum ketika berkunjung. Selain itu, pemandangan gunung yang sangat indah menambah sensai romantis ketika berkunjung ke tempat tersebut. Ranu Segaran Ranu Segaran atau Danau Segaran terletak di Desa Segaran, Kecamatan Tiris. Ranu Segaran dapat ditemput dari pusat Probolinggo selama tiga puluh menit perjalanan. Jangan cemas, sepanjang perjalanan anda disuguhi pemandangan berupa pepohonan dan rangkaian pegunungan. Anda bisa sejenak singgah di Air Panas dalam perjalanan ke Danau Segaran.Ranu Segaran muncul akibat aktivitas vulkanik alias gunung berapi. Airnya masih bening, alam sekitaranya masih perawan. Pemandangannya syahdu melenakan hati. Perlu hati-hati biar anda tidak tertidur sampai malam di tempat asri ini. Candi Jabung Candi Jabung adalah Candi Hindu peninggalan kerajaan Majapahit. Meski hanya dari bata merah, candi Jabung terbukti mampu bertahan selama ratusan tahun. Menurut keagamaan, Agama Budha dalam kitab Nagarakertagama Candi Jabung di sebutkan dengan nama Bajrajinaparamitapura. Dalam kitab Nagarakertagama candi Jabung dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk pada lawatannya keliling Jawa Timur pada tahun 1359 Masehi. Pada kitab Pararaton disebut Sajabung yaitu tempat pemakaman Bhre Gundal salah seorang keluarga raja. Air Panas Desa Tiris Air Panas Desa Tiris masih termasuk kompleks Ranu Segaran, tinggal melangkah 200 meter. Wisata Air Panas Desa Tiris masih alami, hanya ada tembok pemisah yang sangat sederhana. Belum ada sentuhan manusia yang lebih heboh. Air Panas Desa Tiris bisa kita nikmati dari dekat, dan kita bisa merasakan kehangatannya. Ada air sungai yang jernih di sampingnya, dangkal sekali, cuma selutut, hingga tapak kaki kita kelihatan. Sekitar sungai adalah pepohonan yang rimbun. Dan di seberangnya adalah pemandangan alam yang asri dan bagus. Air terjun Madakaripura Air terjun Madakaripura terletak di Desa Negororejo, Kecamatan Lumbang. Air terjun Madakaripura masih termasuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Air terjun Madakaripura berbentuk ceruk yang dikelilingi perbukitan yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya, tiga di antaranya mengucur deras dan membentuk air terjun lagi.Madakaripura bisa dicapai dari Probolinggo, bisa dari Malang. Kalau dari Probolinggo kita bisa ikut bus ke arah Tongas. Bilang saja mau ke air terju Madakaripura pada pak kondektur atau sopir. Anda akan berhenti di pertigaan Tongas. Lalu naik angkot. Jangan lupa nawar biar murah. Arung Jeram Sungai Pekalen Sungai Pekalen hanya sejauh 25 kilometer dari Probolinggo. Sungai Pekalen punya pemandangan yang indah, meski terdapat belokan yang bertebing dan juram,serta batu-batu berukuran besar. Sungai Pekalen ini mengalir di tiga kecamatan, yaitu Maron, Tiris dan kecamatan Gading. Demografi Jumlah penduduk Probolinggo berdasarkan perhitungan BPS pada tahun 2008 sebanyak 1.092.036 terdiri atas 523.652 laki laki dan 568.384 perempuan. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1.01%. Adapun tingkat kepadatan penduduk rata rata 644 Jiwa/Km2 dengan tingkat kepadatan tertinggi terjadi di Kecamatan Sumberasih. Dan tingkat kepadatan terendah terjadi di Kecamatan Sumber. Penduduk kabupaten Probolinggo mayoritas adalah suku Madura selain itu Suku Jawa yang merupakan penduduk asli wilayah ini dapat ditemui di beberapa wilayah di bagian barat. Suku Madura di kabupaten Probolinggo bahkan lebih banyak presentase jumlahnya dibandingkan di kabupaten Jember. Bahasa daerah Madura dan Jawa juga mudah dijumpai di setiap wilayah, sehingga sangat umum masyarakat Probolinggo menguasai kedua bahasa daerah ini dengan baik. Kedua bahasa ini juga saling mempengaruhi sehingga memunculkan beberapa kosakata khas Probolinggo. Hal serupa juga berlaku di daerah Jember, yang terkenal sebagai Pusat Budaya Pendalungan. Selain itu, juga terdapat Suku Tengger yang dipercaya merupakan sub-suku Jawa . Bahasa mereka sehari-hari adalah bahasa Jawa Tengger. Suku Tengger menghuni wilayah sekitar gunung Bromo-Semeru. Mayoritas penduduknya beragama Islam 92,82%, Hindu 3,60%, Kristen 3,01%(Protestan 1,51%, dan Katolik 1,50%), Buddha 0,50%, Konghucu 0,04%, dan Kepercayaan 0,03%. Adapun Persentase mata pencaharian penduduk Kabupaten Probolinggo Sebagai berikut: Persentase Mata Pencaharian Penduduk Kab.Probolinggo Wilayah Kabupaten Probolinggo adalah daerah pantai yang sangat asri seperti Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Pajarakan, Kraksaan, Paiton dan terdapat Wisata Pantai Pasir Putih dengan Panorama Ikan dan Trumbu Karang. Sedangkan daerah pegunungan berpotensi untuk pengembangan sektor perkebunan dengan berbagai komoditinya. Ekonomi Kabupaten Probolinggo mempunyai banyak objek wisata, di antaranya Gunung Bromo, air terjun Madakaripura, Pulau Giliketapang dengan taman lautnya, Pantai Bukit Bentar, Ranu Segaran, dan Sumber Air Panas yang terletak di Desa Tiris serta Candi Jabung yang mencerminkan kejayaan masa lalu. Selain itu Kabupaten Probolinggo memiliki bermacam-macam seni budaya khas, di antaranya Kerapan Sapi, Kuda Kencak, Tari Glipang dan Tari Slempang, Tari Pangore dan Seni Budaya masyarakat Tengger. Selain objek wisata dan keseniannya Kabupaten Probolinggo juga menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran serta hasil perkebunan lainnya. Sumber Daya Alam Kabupaten Probolinggo memiliki sumber daya alam berupa tembakau, mangga, anggur, semangka, gula, pohon jati, udang, pasir, emas, tembaga, mangan, bijih besi, belerang/sulfur, dan ikan laut. Transportasi Transportasi di Kabupaten Probolinggo masih minim. Dulu, terdapat sebuah stasiun besar di Kraksaan yang bernama Stasiun Kraksaan, namun sejak tahun 1960, Stasiun tersebut ditutup. Bus Kebanyakan bus yang berada di Kabupaten Probolinggo melayani jurusan Situbondo, Jember, Banyuwangi, Malang, Surabaya, maupun Denpasar Angkutan Daerah Angkutan daerah di Kabupaten Probolinggo biasa dipanggil "kol". Angkutan ini biasanya berangkat dari Paiton menuju Kota Probolinggo, namun ada angkutan yang berangkat dari Situbondo Kuliner Sebagai salah satu kabupaten. Probolinggo tentunya memiliki makanan khas seperti Nasi glepungan, Sirup pokak, keripik kentang, dan laini lain. Nasi Glepungan Nasi Glepungan. Namanya cukup aneh, tetapi rasanya sangat lezat sekali. Nasi Glepungan biasanya terdiri dari ikan asin, lalapan, sambal pedas, nasi glepungan (sari-sari jagung), sayur kelor, tempe dan tahu penyet. Sirup Pokak Keistimewaan dari sirup Pokak tanpa bahan pengawet, bahan seperti untuk membuat pokak itu alami, mudah untuk didapat, di pasar juga ada, di swalayan juga bisa. Tapi tidak bisa tahan lama, karena buatnya tidak pakai pengawet. Lamanya hanya bertahan 1 minggu. Khasiat sirup okak adalah dapat menghangatkan badan, meredakan sakit tenggorokan, juga dapat diminum dengan es. Keripik Kentang Selain makanan tradisional, Probolinggo juga banyak bergerak pada makanan kecil atau camilan khas Probolinggo. Salah satunya adalah keripiki Kentang, yang terbuat dari kentang segar dengan hasil yang renyah. Mangga Probolinggo Hampir semua orang mengenal mangga Probolinggo, rasanya manis dan segar. Saat musim mangga bulan Mei-Oktober, mangga Probolinggo akan membanjiri pasar hingga ke kota-kota besar seperti Jakarta. Di luar Probolinggo harganya agak sedikit mahal ini karena ongkos kirim dibebankan pada pembeli, sedangkan di Probolinggo sendiri harganya murah sehingga banyak yang membawanya sebagai oleh-oleh. Terdapat 12 kecamatan sebagai sentra mangga antara lain di Kecamatan Tongas, Pakuniran, Gading, Maron, Banyuanyar, Besuk, Wonomerto, Paiton, Leces, Kota Anyar, Tegal Silwan dan Krejengan. Varietas mangga yang dikembangkan antara lain Arumanis dan Manalagi. Mangga Probolinggo terutama varietas Arumanis sangat populer dan sudah dipasarkan di dalam negeri maupun di pasar internasional seperti Singapura. Selain mangga, di Probolinggo juga terdapat buah unggulan dan khas yaitu anggur. Di daerah tertentu, buah anggur juga tumbuh subur di pekarangan rumah penduduk. Salah satu daerah yang terkenal dengan kualitas anggur terbaik yanitu Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Buah anggur bahkan sudah diproduksi dalam bentuk jus anggur dari berbagai jenis yang berbeda, antara lain jenis Probolinggo Super, Prabu Bestari, Belgie dan Caroline Black Rose. Kota Probolinggo juga berhasil mengembangkan anggur dengan baik, khususnya jenis Prabu Bestari yang saat ini dikembangkan secara besar-besaran di Probolinggo. Prabu Bestari sendiri merupakan varietas hasil pengembangan dari jenis anggur Probolinggo Super. Bentuknya sedikit lebih besar dari Probolinggo Super, sementara cita rasanya lebih enak dan lebih manis. Kepiting Olok Olok, adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Probolinggo untuk menyebut kepiting muda yang terdapar di pantai. Kepiting muda ini diolah dan diberi campuran udang dan bumbu. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam cangkang kepiting yang berukuran besar. Cangkang dari kepiting muda ini masih lembut sehingga rasanya gurih. Probolinggo memang terkenal dengan kekayaan olahan lautnya, selain kepiting ada pula hidangan lain berbahan kerang simping. Kerang simping atau scallop ini sangat mudah ditemui di daerah pantai. Biasanya kerang simping ini memiliki cangkang yang lebar dan datar, umumnya disajikan sebagai hidangan pembangkit selera, yaitu sup simping. Kerang simping disajikan bersama wortel, kacang polong dan jagung manis sehingga menghasilkan cita rasa asin dan gurih. Menu unik lainnya yaitu gongseng ikan jenggelek. Cara memasaknya cukup sederhana, dengan bahan antara lain ikan jenggelek yang dipotong-potong, bawang putih, bawang bombay, lengkuas, cabe rawit, cabe besar merah, cabe besar hijau dan bumbu penyedap. Ketan Kratok Makanan lain yang dapat dijumpai di Probolinggo adalah Oncer, dan ternyata Oncer ini masih banyak dijumpai di daerah Kecamatan Bantaran karena sebagian masyarakatnya masih mengkonsumsi Oncer. Makanan Oncer atau yang kerap disebut dengan sorghum atau jagung cantel. Sebagai lauknya yang khas yaitu mortes yang biasa disebut remis. Untuk Oncer, bisa juga diolah menjadi berbagai bahan makanan dan minuman. Untuk makanan pokok Oncer ini dijadikan nasi non beras dan rasanya juga tidak kalah dengan beras. Bisa pula diolah menjadi kudapan tape, selanjutnya dijadikan madu mongso,lupis dan mentuk. Untuk mimunan bisa dibuat menjadi dawet oncer dan cao oncer. Anggur Prabu Bestari Selain dikenal sebagai Kota Angin dan Kota Mangga, Probolinggo juga dikenal sebagai Kota Anggur. Sekitar dekade 80-an, budidaya anggur ini sempat booming di Probolinggo. Di sepanjang jalan Mastrip Desa Wonoasih, merupakan sentra anggur terbesar di Probolinggo. Ribuan pohon anggur terbentang sejauh mata memandang. Di kiri kanan jalan, buah anggur itu terjuntai mempesona di antara bambu-bambu yang menopangnya. Anggur-anggur itu menggoda siapa saja yang memandangnya, untuk segera memetik dan mencicipinya. Kualitas anggur Probolinggo sendiri tidak perlu diragukan lagi. Bentuknya segar, warnanya cerah, manis rasanya dan harum aromanya. Soto Kraksaan Banyak ditemukan di Kecamatan Kraksaan. Ibu kota Kabupaten Probolinggo. Soto Kraksaan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki soto lain. yaitu kuahnya diberi santan tetapi tidak terlalu kental. Meski diklaim soto khas Probolinggo tetapi tempatnya di Kota Kraksaan atau kurang lebih 27 Km dari Probolinggo. Letak persisnya di sebelah masjid Krasaan Ar-Raudlah dan dekat alun alun kota Kraksaan. Kebudayaan Ada bermacam-macam Kebudayaan yang dimiliki oleh Kota kecil yang satu ini, contohnya Tari Glipang, Ludruk, Petik Laut, Perahu Hias, dll. Tari Glipang Tari Glipang lahir di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo ini sudah lama dikenal masyarakat. Tari Glipang Berasal dari kebiasan masyarakat. Kebiasaan yang sudah turun temurun tersebut akhirnya menjadi tradisi. Pak Parmo yang merupakan cucu dari pencipta Tari Glipang ini mengatakan bahwa “Glipang” bukanlah nama yang sebenarnya dari tarian tersebut. Awalnya nama tari tersebut adalah “Gholiban” berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan. Ludruk Ludruk merupakan suatu bentuk pementasan drama kehidupan yang disajikan dengan pendekatan kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Ludruk tumbuh dan berkembang hamper disemua daerah di Jawa Timur bagian Timur termasuk di daerah Probolinggo. Tampilan ludruk khas Probolonggo memiliki perbedaan dengan ludruk-ludruk lainnya, yakni pada bahasa yang dipakai Ludruk Probolinggo menggunakan bahasa Jawa Ngoko yang di campur dengan bahasa Madura Pesisiran, baik dalam bentuk kidungan maupun dialog para pemainnya. Petik Laut Petik Laut merupakan lomba balap perahu yang di adakan pada tanggal 15 bulan Sya’ban (15 hari sebelum puasa). Tradisi ini berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk menyambut hadirnya bulan puasa. Media Massa Radio Stasiun Radio di Probolinggo Televisi Galeri Lihat pula Kota Probolinggo Kabupaten Purbalingga Kabupaten Kraksaan Bupati Kraksaan Catatan kaki Referensi Pranala luar Probolinggo Probolinggo

4141

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Sampang

Kabupaten Sampang

Sampang (Hanacaraka: ꦱꦩ꧀ꦥꦁ, Pegon: سامڤاڠ, cara pengucapan; [sam.paŋ]) adalah sebuah wilayah kabupaten yang ada di Pulau Madura. Kabupaten ini terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Sampang. Sejarah Sejarah kuno Sampang hanya dikenal dari beberapa prasasti dengan Sangkala Chandra. Dalam tradisi Jawa, adalah suatu representasi visual yang berbunyi hukum empat kata yang masing-masing menghasilkan angka. Ini memberikan makna tanggal secara penanggalan Saka. Candra Sangkala pertama ditemukan di situs Sumur Daksan di desa Dalpenang, membaca angka 757 Saka atau 835 Masehi itu menandakan adanya komunitas kaum Budha yang dipimpin oleh Resi (guru spiritual). Candra Sangkala kedua ditemukan di situs Bujuk Nandi, di desa Kamoning Kabupaten Sampang, yang terbaca sebagai Saka 1301 atau 1379 M. Situs itu menyebutkan adanya sebuah komunitas yang dipimpin oleh seorang Resi bernama Durga Shiva Mahesasura Mardhini. The Nandi banteng adalah vahana atau kendaraan Dewa Shiwa. Candra Sangkala ketiga ditemukan di situs Pangeran Bangsacara di desa Polagan, menandakan tahun 1383, ketika pembangunan sebuah kuil Buddha dengan ber-relief yang menceritakan kisah seorang pangeran bernama Bangsacara dan berisi pesan moral dan ajaran agama. Kita dapat menyimpulkan keberadaan masyarakat Shaivite dan Buddha di kabupaten Sampang antara tahun 1379 dan 1383. Candra Sangkala keempat ditemukan di situs Pangeran Santomerto yang menunjukkan tanggal kematian pangeran Santomerto, paman Praseno sesuai dengan tahun 1574. Candra Sangkala kelima yang terukir di sayap kiri dari portal utama makam ibu Praseno di Madegan. Ini melambangkan naga melalui kepala ke ekor dengan panah. Ini melambangkan tahun 1546 Saka atau 1624 M. Ini adalah tahun dimana Praseno diangkat oleh Sultan Agung dengan gelar Pangeran Cakraningrat I. Berangkat dari temuan prasasti dan situs itulah, akhirnya Pemkab Sampang menggelar Seminar Penentuan Hari Jadi Kabupaten Sampang. Yang diundang sebagai pembicara antara lain, peneliti sejarah dari Fakultas Sastra Jurusan Arkeologi Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta. Kesimpulan seminar, situs Sumur Daksan, Buju’ Nandi, Bangsacara, dan Pangeran Santo Merto dinyatakan tidak bisa dijadikan sebagai referensi. Alasannya, tidak ada bukti atau referensi kepustakaan otentik yang mendukung. Khusus prasasti Pangeran Santo Merto, sebenarnya disertai bukti tulisan ahli sejarah asal Belanda, H. J. De Graff. Tapi, tulisan tersebut dinyatakan tidak representatif dijadikan dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Sampang. Setelah melalui adu argumentasi dan pengkajian ilmiah secara mendalam, akhirnya situs Makam Rato Ebuh yang ditetapkan sebagai acuan untuk menentukan Hari Jadi Kabupaten Sampang. Babad Sampang Pada masa kerajaan Majapahit di Sampang ditempatkan seorang Kamituwo yang pangkatnya hanya sebagai patih. Pada masa itu, dapat dikatakan sudah terdapat kepatihan yang berdiri sendiri. Setelah Majapahit mulai mengalami kemunduran, di Sampang berkuasa Ario Lembu Peteng atau terkenal dengan sebutan Bondan Kejawan atau Ki Ageng Tarub II atau Prabu Brawijaya VI, Putera ke-14 dari Raja Majapahit Prabu Bhre Kertabhumi atau Prabu Brawijaya V atau Raden Alit dengan selirnya yaitu Puteri Champa yang bernama Ratu Dworo Wati atau Puteri Wandan Kuning. Lembu Peteng akhirnya pergi memondok di Masjid Ampel dan meninggal di sana. Pengganti Kamituwo di Sampang adalah putera yang tertua yakni Ario Menger yang keratonnya tetap di Madekan. Menger berputera 3 orang laki-laki ialah: Ario Langgar, Ario Pratikel (ia bertempat tinggal di Pulau Gili Mandangin atau Pulau Kambing) dan Ario Panengah yang bergelar Pulang Jiwo bertempat tinggal di Karangantang. Ario Pratikel mempunyai anak perempuan yang bernama Nyai Ageng Budo yang menikah dengan Ario Pojok yang merupakan putera dari Ario Kudut, Ario Kudut sendiri merupakan putera dari Ario Timbul. Ario Timbul merupakan putera dari hasil pernikahan antara Menak Senojo dengan Nyai Peri Tunjung Biru Bulan atau yang bergelar Puteri Tunjung Biru Sari. Pernikahan antara Nyai Ageng Budo dengan Ario Pojok membuahkan keturunan yang bernama Kyai Demang (Demangan adalah tempat kelahirannya). Geografi Kabupaten Sampang secara administrasi terletak dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara 113o 08'–113o39' Bujur Timur dan 6o05'–7o 13' Lintang Selatan. Kabupaten Sampang terletak ± 100 Km dari Surabaya, dapat dengan melalui Jembatan Suramadu kira-kira 1,5 jam atau dengan perjalanan laut kurang lebih 45 menit dilanjutkan dengan perjalanan darat ± 2 jam. Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 1.233,30 km². Proporsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 Desa. Kecamatan Banyuates dengan luas 141,03 Km2 atau 11,44 % yang merupakan Kecamatan terluas, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Pangarengan dengan luas hanya 42,7 Km2 (3,46 %). Batas Wilayah Iklim Wilayah Kabupaten Sampang beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau di wilayah Sampang berlangsung pada periode Mei–Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus yang curah hujan bulanannya kurang dari 20 mm per bulan. Sementara itu, musim penghujan di wilayah Sampang berlangsung pada periode November–April dengan bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulanannya lebih dari 240 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Sampang berkisar antara 1.200–1.700 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar pada 80–120 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah ini pun berkisar antara 21°–33 °C dengan tingkat kelembapan relatif sebesar ±77%. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Kabupaten Sampang mempunyai 1 buah pulau berpenghuni yang terletak di sebelah selatan Kecamatan Sampang. Nama pulau tersebut adalah Pulau Mandangin, luas Pulau Mandangin sebesar 1,650 km2. Akses transportasi ke Pulau Mandangin adalah dengan menggunakan transportasi air dalam hal ini adalah perahu motor yang berada di Pelabuhan Tanglok. Perjalanan dari Pelabuhan Tanglok menuju Pulau Mandangin ini membutuhkan waktu 30 menit. Masakan khas kota ini adalah kaldu. Selain itu makanan khasnya adalah nasi jagung. Pulau Penduduk Jumlah penduduk berdasarkan BPS Kabupaten Sampang pada tahun 2005 sejumlah 794.914 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan BPS Kabupaten Sampang pada tahun 2008 sejumlah 870.365 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan BPS Kabupaten Sampang pada tahun 2009 sejumlah 864.798 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan BPS Kabupaten Sampang pada tahun 2010 sejumlah 876.950 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan BPS Kabupaten Sampang pada tahun 2021 sejumlah 902.514 jiwa. Pariwisata Tempat Wisata Pulau Mandangin Pantai Camplong Kuburan Madegan Waduk Klampis Desa Kramat kecamatan Kedungdung Air terjun Toroan Rimba monyet–Nepa Raden segoro Reruntuhan Pababaran Pemandian Sumber Otok Wisata Alam Gua Lebar Wisata Arsip Masyarakat Sampang (WAMAS) Monumen Sampang Situs Pababaran Trunojoyo Situs Ratoh Ebuh Sumur Daksan Situs Makam Pangeran Santo Merto Situs Makam Bangsacara dan Ragapatmi Situs Makam Sayyid Ustman Bin Ali Bin Abdillah Al-Habsyi == tidak ada orang yang mengetahui secara pasti. Konon diyakini oleh masyarakatnya bahwa tradisi ini telah berlangsung ratusan tahun lamanya, bahkan ada yang meyakini telah berlangsung dua abad lamanya. Dua orang tokoh sakti yang namanya selalu disebut-sebut ialah Buju' Toban dan Buju' Bung Kenek. Berasal dari manakah dua orang tokoh yang dimitoskan sakti tersebut, juga tidak di ketahui secara pasti. Masyarakat mayakini kedua tokoh sakti tersebut berasal dan Banjar (wilayah Kalimantan), yakni tokoh pelarian perang pada tempo dulu yang akhimya menetap di desa tersebut (desa Banjar) Kecamatan Kedungdung. Kedua tokoh tersebut dikenal ahli membuat senjata sakti, dengan bahan baku tanah Iiat (lempung) Karena kesaktiannya, dan mantra-mantra yang dimilikinya maka senjata atau tersebut menjadi amat kuat, dapat digunakan untuk berburu binatang buas dan dapat pula untuk melindungi warga masyarakat bila ada musuh atau gangguan binatang buas. Bentuk senjata (pusaka) tradisional itu amat beragam, misalnya berbentuk tombak, clurit, pedang, linggis dan pisau bermata dua. Jumlah senjata tradisional itu semula sebanyak 50, tetapi yang tersisa pada tangan anak cucu kedua tokoh tersebut hanya 24 senjata. Ke manakah raibnya yang lain (26 senjata)? Tampaknya warga masyarakat tidak ada yang mengetahuinya. Senjata tersebut merupakan warisan budaya dan warisan keluarga anak cucu kedua tokoh tersebut. Berdasarkan wasiat lisan leluhurnya, senjata tradisional tersebut tidak diperkenankan untuk dipindah-tangankan (dijual atau dimiliki orang lain yang bukan keturunannya). Sampai sekarang ini, senjata tersebut tetap disimpan di belakang Masjid Banjar. Upacara gumbak dilaksanakan bersamaan dengan upacara bersih desa, setahun sekali. Pada masa tertentu, misalnya kemarau panjang, upacara ini dapat dilaksanakan sambil melaksanakan Shalat Istisqa'. Tujuan upacara tersebut untuk mengucapkan syukur kepada Allah SWT, dan memohon agar desa tersebut diberi kesuburan tanah, kemakmuran dan ketentraman. Tempat upacara secara rutin telah ditetapkan yaitu di Buju' Tenggina, tanah Galis atau tanah paokalan (tanah tempat pertarungan pendekar). Pendekar yang memenangkan pertarungan di Paokalan dinyatakan sebagai patriot pembela/penjaga keamanan desa di Buju' Toban, Buju' Bundaya dan Buju' Banjar. (Bahasa Madura okol = pertarungan bela diri / semacam olahraga bela diri). Perlengkapan Upacara Tumpeng lengkap (dengan ubarampe/perlengkapan tertentu) Senjata pusaka gumbak yang berjumlah 24 macam. Kambing hitam berkaki putih (upacara korban). Alat pemukul untuk pertarungan bela diri (Okolan) atau alas pertarungan di antara dua tokoh/satria. Seperangkat gamelan (pengiring upacara). Umbul-umbul (pads mass sekarang ditambah pengeras suara). Dupa / kemenyan. Air Bunga. Pelaksanaan upacara di atas dipimpin oleh tokoh masyarakat / pemuka agama. Biasanya sebelum upacara diadakan pembacaan Khatmil Qur'an / Khatam Al Qur'an, dalam rangkaian memohon ampunan dan ridho dari Yang Maha Kuasa Allah SWT. Penyelenggaraan Upacara (Tata Urut Upacara) Tahap Awal, Acara Gundeggan Pada tahap awal adalah kegiatan mengundang segenap tokoh masyarakat, warga desa dan tokoh ulama untuk mengadakan persiapan upacara. Musyawarah ini diadakan di tanah Galis (tempat paokolan). Persiapan pemberangkatan dlikuti oleh sejumlah remaja putri desa, warga masyarakat dan tokoh ulama dari masing-masing pedukuhan. Tahap Rerembagan Pada tahap rerembagan adalah tahap musyawarah yang secara rutin diadakan di tanah Galis. Masalah yang mereka bahas meliputi persiapan upacara. Perlengkapan upacara, tujuan untuk melestarikan tradisi Radat Gumbak. Tahap Korbanan. Korbanan adalah acara penyembelihan kambing hitam mulus yang berkaki putih. Tempat pengorbanan kambing di tanah Galis (sesudah musyawarah). Daging kambing korban dibagi-bagikan ke segenap warga desa, selanjutnya daging ditanam di depan rumah (halaman rumah). Difungsikan sebagai penolak bala'. Selanjutnya demi kemakmuran, warga desa mengisi kas/keuangan desa. Tahap Okolan / Pertarungan Tokoh. Kegiatan bela diri atau Okolan ini untuk menetapkan satria / tokoh pembela keamanan desa. Tokoh bela diri (okolan) ini sering menjadl "gandrungan" atau idola remaja putri desa. Okolan diakhiri dengan pengalungan ketupat bagi tokoh yang telah dikalahkan. Tahap Tafakkuran dan Taqarruban. Upacara sakral diikuti oleh seluruh warga, dipimpin oleh tokoh ulama yakni melaksanakan dzikir dan do'a-do'a. Dalam upacara ini situasi amat hening, khidmat dan khusuk agar memperoleh limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta warga desa Banjar memperoleh ampunan atas dosa-dosanya. Seusai do'a, tumpeng dibagi-bagikan kepada segenap warga yang menghadiri upacara Rokat–Gumbak. Upacara Bacemman. Bacemman adalah penyucian (pensucian) dan pembersian senjata tradisional (pusaka) yang berjumlah 24 macam. Masing-masing senjata dicuci, diasapi dengan kemenyan/dupa, dan dibawa berkeliling di tempat upacara sambil meliuk-liukkan badan, dengan iringan "Tabbuwan Calo' (tabuhan mulut/ lisan)" kemudian dilanjutkan dengan "tarian kenca". Pada waktu itu para ulama dipersilahkan meninggalkan tempat upacara. Terbangan''' Sebagai upacara tahap akhir acara hiburan, dengan musik rebana yang lebih populer dengan sebutan musik rebana yang lebih populer dengan sebutan "terbangan", atau tarian "Hadrah Jidhor". Seusai dari tanah Galis menuju ke tempat penyimpanan pusaka (rumah di belakang masjid Banjar).. Sumber: kikanarahman.blogspot.com Perusahaan Migas Santos Sampang Pty.Ltd Singapore Petroleum Company Limited (SPC) - Keppel Corporation - PetroChina Group Cue Sampang Pty Ltd PT Petrogas Oyong Jatim PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) BUMD Sampang PT Sampang Sarana Shorebase (PT SSS), PT Geliat Sampang Mandiri (PT GSM), PT Sampang Mandiri Perkasa (PT SMP), PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (PT BPRS BASS) Ladang Minyak dan Gas Bumi di Sampang Sumur Gas Oyong I Utilitas Panjang Jalan Total: 50.74 km Fasilitas Tokoh Terkenal Sampang Pangeran Trunojoyo Halim Perdana Kusuma Mohammad Noer Mahfud MD Referensi Pranala luar Sampang Sampang

4142

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo (Jawa: Sidaharja) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Sidoarjo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Bersama dengan Gresik, Sidoarjo merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila. Penduduk kabupaten ini berjumlah 2.033.764 jiwa pada tahun 2021. Sejarah Sidoarjo dulu dikenal sebagai pusat Kerajaan Janggala. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, Sidoarjo merupakan bagian dari Kota Surabaya. Nama daerahnya pada masa itu ialah Sidokare. Daerah Sidokare dipimpin oleh seorang patih bernama R. Ng. Djojohardjo, bertempat tinggal di kampung Pucang Anom yang dibantu oleh seorang wedana yaitu Bagus Ranuwiryo yang berdiam di kampung Pangabahan. Pada 1859, berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Sidokare dipimpin R. Notopuro (kemudian bergelar R.T.P. Tjokronegoro) yang berasal dari Kasepuhan. Ia adalah putra dari R.A.P. Tjokronegoro, Bupati Surabaya. Pada tanggal 28 Mei 1859, nama Kabupaten Sidokare yang memiliki konotasi kurang bagus diubah namanya menjadi Kabupaten Sidoarjo. Setelah R. Notopuro wafat tahun 1862, maka kakak almarhum pada tahun 1863 diangkat sebagai bupati, yaitu Bupati R.T.A.A. Tjokronegoro II yang merupakan pindahan dari Lamongan. Pada tahun 1883 Bupati Tjokronegoro pensiun, sebagai gantinya diangkat R.P. Sumodiredjo pindahan dari Tulungagung tetapi hanya 3 bulan saja menjabat sebagai Bupati karena wafat pada tahun itu juga, dan R.A.A.T. Tjondronegoro I diangkat sebagai gantinya. Pada masa Pedudukan Jepang (8 Maret 1942–15 Agustus 1945), daerah delta Sungai Brantas termasuk Sidoarjo juga berada di bawah kekuasaan Pemerintahan Militer Jepang (yaitu oleh Kaigun, tentara Laut Jepang). Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Permulaan bulan Maret 1946, Belanda mulai aktif dalam usaha-usahanya untuk menduduki kembali daerah ini. Ketika Belanda menduduki Gedangan, pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahan Sidoarjo ke Porong. Daerah Dungus (Kecamatan Sukodono) menjadi daerah rebutan dengan Belanda. Tanggal 24 Desember 1946, Belanda mulai menyerang kota Sidoarjo dengan serangan dari jurusan Tulangan. Sidoarjo jatuh ke tangan Belanda hari itu juga. Pusat pemerintahan Sidoarjo lalu dipindahkan lagi ke daerah Jombang. Pemerintahan pendudukan Belanda (dikenal dengan nama Recomba) berusaha membentuk kembali pemerintahan seperti pada masa kolonial dulu. Pada November 1948, dibentuklah Negara Jawa Timur salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Sidoarjo berada di bawah pemerintahan Recomba hingga tahun 1949. Pada 27 Desember 1949, sebagai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar, Belanda menyerahkan kembali Negara Jawa Timur kepada Republik Indonesia Serikat, sehingga daerah delta Brantas dengan sendirinya menjadi daerah Republik Indonesia. Geografi Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112°5’ dan 112°9’ Bujur Timur dan antara 7°3’ dan 7°5’ Lintang Selatan. Batas Wilayah Topografi Dataran Delta dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter, ketinggian 0-3 meter dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah pertambakan yang berada di wilayah bagian timur. Wilayah bagian tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan. Meliputi 40,81 %. Wilayah Bagian Barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian. Meliputi 29,20% Hidrogeologi Daerah air tanah, payau, dan air asin mencapai luas 16.312.69 Ha. Kedalaman air tanah rata-rata 0–5 m dari permukaan tanah. Hidrologi Kabupaten Sidoarjo terletak di antara dua aliran sungai yaitu Kali Mas dan Kali Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di Kabupaten Malang. Klimatologi Wilayah Sidoarjo beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Juni sampai Bulan Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus dan musim hujan pada bulan Desember sampai bulan April dengan bulan terbasah adalah Januari. Curah hujan tahunan di wilayah Sidoarjo berkisar antara 1.300–1.700 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 80–120 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah ini bervariasi antara 21°–34 °C dengan tingkat kelembapan nisbi ±76%. Struktur Tanah Alluvial kelabu seluas 6.236,37 Ha Assosiasi Alluvial kelabu dan Alluvial Coklat seluas 4.970,23 Ha Alluvial Hidromart seluas 29.346,95 Ha Gromosal kelabu Tua Seluas 870,70 Ha Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Ekonomi Perikanan, industri, dan jasa merupakan sektor perekonomian utama Sidoarjo. Selat Madura di sebelah Timur merupakan daerah penghasil perikanan, di antaranya ikan, udang, dan kepiting. Logo Kabupaten menunjukkan bahwa udang dan bandeng merupakan komoditas perikanan yang utama kota ini. Sidoarjo dikenal pula dengan sebutan "Kota Petis". Sektor industri di Sidoarjo berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis Jawa Timur (Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Tanjung Perak maupun Bandara Juanda, memiliki sumber daya manusia yang produktif serta kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo. Berikut beberapa industri di Sidoarjo: PT Insera Sena (Polygon) Maspion Group Integra Group PT Avia Avian Tbk. (Avian) PT Interbat Sektor industri kecil juga berkembang cukup baik, di antaranya sentra industri kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di Wedoro–Waru dan Tebel–Gedangan, sentra industri kerupuk di Telasih–Tulangan. Transportasi Bandara Internasional Juanda dan Terminal Bus Purabaya yang dianggap sebagai milik Pemerintah Kota Surabaya, berada di wilayah kabupaten ini. Terminal Purabaya merupakan gerbang utama Surabaya dari arah selatan, dan salah satu terminal bus terbesar di Asia Tenggara. Kereta api Komuter Surabaya Kota-Sidoarjo-Pasuruan menghubungkan kawasan Sidoarjo dengan Surabaya. Sidoarjo memiliki sistem transportasi massal BRT (Bus Rapid Transit) yaitu Trans Jatim. Sistem ini menggunakan shelter tetapi tanpa jalur khusus seperti halnya Transjakarta. Rute bus Trans Jatim adalah Terminal Porong-Terminal Purabaya-Terminal Bunder. Stasiun Kabupaten Sidoarjo memiliki sebelas stasiun yang masih beroperasi, diantaranya: Stasiun Boharan Stasiun Gedangan Stasiun Kedinding Stasiun Krian Stasiun Porong Stasiun Sepanjang Stasiun Sidoarjo Stasiun Tanggulangin Stasiun Tarik Stasiun Tulangan Stasiun Waru Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga memiliki enam stasiun yang berhenti beroperasi, yaitu: Stasiun Banjarkemantren Stasiun Buduran Stasiun Kumendung Stasiun Pagerwojo Stasiun Prambon Stasiun Sawotratap Kuliner Khas Kupang lontong Sate kerang Otak otak bandeng Ote-Ote Khas Porong Lontong Balap Kerupuk udang Bandeng asap Bandeng presto Kothok Asem Petis Klepon Pariwisata Beberapa tempat wisata di Sidoarjo, yakni: Monumen Jayandaru Wisata Lumpur Lapindo, Porong Stadion Gelora Delta Sidoarjo Delta Fishing Wisata Sungai Karanggayam Wisata Bahari Tlocor Pulau Sarinah Makam KH. Ali Mas'ud, Pagerwojo Makam Dewi Sekardadu, Buduran Masjid Agung Sidoarjo Masjid Jami' Al Abror Sidoarjo Pura Jala Siddhi Amertha Tempat Ibadah Tri Dharma Tjong Hok Kiong Gereja Pantekosta Elohim Kampung Batik Jetis Museum Mpu Tantular Candi Dermo Candi Mendalem Candi Pari Candi Sumur Candi Tawangalun Kawasan Pemancingan Kalanganyar, Cemandi Kampung Krupuk Desa Kedungrejo, Jabon Sentra tas dan koper Tanggulangin Taman Dwarakerta, Porong Taman Apkasi, Porong Taman Abhirama, Pagerwojo Taman Tanjung Puri, Sidoarjo Referensi Pranala luar Kabupaten di Jawa Timur Kabupaten di Indonesia

4143

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Situbondo

Kabupaten Situbondo

Situbondo adalah sebuah wilayah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota Situbondo berada di kecamatan adalah Situbondo. Kabupaten ini terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda dan dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha tambak udang dan perikanan. Dengan letaknya yang strategis, di tengah jalur transportasi darat Jawa-Bali, kegiatan perekonomian di kabupaten ini termasuk yang paling aktif di Jawa Timur, karena para sopir angkutan barang selalu singgah dan beristirahat di tempat-tempat yang ada di wilayah ini, terutama di wilayah wisata seperti Taman Nasional Baluran dan Pantai Pasir Putih. Situbondo mempunyai pelabuhan penumpang dan niaga bernama Pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan di pulau Jawa yang dibangun oleh Daendels pada era kolonial Belanda. Mayoritas Penduduk di wilayah ini merupakan Suku Madura, dan selebihnya merupakan pendatang dari berbagai wilayah di Jawa Timur dan provinsi lain di Indonesia dan biasanya para pendatang tersebut bekerja sebagai pegawai pemerintah dan/atau wirausaha. Etimologi Terdapat 2 pendapat yang mengatakan tentang asal nama Situbondo: Dari nama seorang pangeran asal Madura yang bernama Aryo Gajah Situbondo, yang makamnya ditemukan di wilayah kota. Berasal dari kata siti bondo, yang berarti tanah yang mengikat, untuk menegaskan bahwa daerah ini menarik setiap pendatang yang tiba untuk menetap di Situbondo. Sejarah Konon, Situbondo pada zaman dahulu merupakan suatu situ atau danau besar. Pada zaman kejayaan kerajaan-kerajaan Jawa, Situbondo merupakan bagian dari konflik-konflik perebutan wilayah dan kekuasaan kerajaan Majapahit dengan kerajaan Blambangan, dan di daerah inilah diyakini perang Paregreg sebagai bagian dari kehancuran Majapahit terjadi. Penduduk Situbondo berasal dari beragam suku, mayoritas berasal dari suku Madura. Pada tahun 1950 sampai 1970-an, kehidupan perekonomian kebanyakan ditunjang oleh industri gula dengan adanya 6 perkebunan dan pabrik gula di sekelilingnya, yaitu di Asembagus, Panji, Olean, Wringin Anom, Demas, dan Prajekan. Dengan surutnya industri gula pada tahun 1980 dan 1990-an, kegiatan perekonomian bergeser ke arah usaha perikanan. Usaha pembibitan dan pembesaran udang menjadi tumpuan masyarakat. Mangga manalagi, gadung, dan arumanis dari Situbondo sangat terkenal dan banyak dicari oleh penggemar buah. Sampai saat ini potensi ekonomi dari perkebunan mangga tersebut masih ditangani secara industri rumah tangga, belum dalam skala industri perkebunan. Beberapa potensi kekayaan alam lainnya masih "menganggur". Ditengarai kandungan minyak bumi di Kabupaten Situbondo (sekitar Olean) cukup melimpah. Masyarakat Situbondo menunggu investor untuk datang dan mengeksplorasi kekayaan alam yang sampai sekarang "masih tersembunyi". Masyarakat Jawa Timur banyak mengenal Situbondo dari pantai Pasir Putih, suatu tempat rekreasi pantai yang berjarak kurang lebih 23 km di sebelah barat Situbondo. Pasir Putih terkenal dengan pantainya yang landai dan berpasir putih. pada tahun 1960 hingga 1970-an masih banyak habitat laut yang bisa ditemukan dipantai ini. Kuda laut dan batu karang cantik berwarna warni banyak dijual di akuarium penjual ikan hias setempat, tetapi kini makhluk tersebut tidak dapat ditemui lagi. Perubahan nama Pada mulanya nama Kabupaten Situbondo adalah Kabupaten Panarukan dengan ibu kotanya yaitu Situbondo. Ini terlihat pada penamaan Jalan Raya Pos Anyer‐Panarukan dan Pelabuhan Panarukan sebagai ujung timurnya yang ditetapkan oleh Herman Willem Daendels ketika memerintah pada masa Hindia Belanda. Daendels sendiri menjabat sebagai Gubernur Hindia Belanda pada tahun 1808–1811 M. Pembangunan jalan dilakukan dengan kerja paksa di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Karena itu, Jalan Raya Pos juga dikenal dengan nama "Jalan Daendels". Nama Kabupaten Panarukan baru diubah menjadi Kabupaten Situbondo pada masa pemerintahan Achmad Tahir sebagai Bupati Panarukan pada tahun 1972. Ibu kota Kabupaten Situbondo ditetapkan di Kecamatan Situbondo berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah. Kediaman Bupati Situbondo pada masa lalu belumlah berada di lingkungan Pendopo Kabupaten, tetapi masih menempati rumah pribadinya. Pada masa Pemerintahan Bupati Raden Aryo Poestoko Pranowo (± th 1900–1924), dia memperbaiki Pendopo Kabupaten sekaligus membangun Kediaman Bupati dan Paviliun Ajudan Bupati hingga sekarang ini, kemudian pada masa Pemerintahan Bupati Drs. H. Moh. Diaaman, Pemerintah Kabupaten Situbondo memperbaiki kembali Pendopo Kabupaten (± th 2002). Perekonomian Pertumbuhan perekonomian merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi mempunyai arti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan pada akhirnya menimbulkan kemakmuran masyarakat makin meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Situbondo memiliki potensi perekonomian yang baik terutama di bidang perikanan, pertanian, dan perkebunan. Kabupaten Situbondo memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar meliputi pembenihan, budidaya air payau, budidaya laut, dan air tawar, penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan. Potensi daerah di bidang perikanan ditunjukkan dengan berdirinya hilirisasi produk udang di bawah naungan PT Panca Mitra Multiperdana, Tbk yang mengekspor udang hasil nelayan Situbondo ke Amerika Serikat, Jepang, Eropa dan berbagai negara lain di dunia. Geografi Kabupaten Situbondo mempunyai luas 1.638,50 km² atau 163.850 Ha serta mempunyai bentuk memanjang dari barat ke timur kurang lebih 150 km di pantai utara wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Ibukota Situbondo terletak di Kecamatan Situbondo. Dari keseluruhan kecamatan yang ada, 13 diantaranya merupakan kecamatan wilayah pesisir. Kecamatan dengan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Sumbermalang dengan ketinggian 100-1.223 mdpl, dan kecamatan yang memiliki luas terbesar dipegang oleh Kecamatan Banyuputih dengan luas 481,67 kilometer persegi. Kondisi iklim pada tahun 2019 terhitung curah hujan tertinggi pada bulan desember sebanyak 3.549 mili/meter dan hari hujan paling sering ada di bulan Januari dengan total 16 hari. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Situbondo terletak di posisi antara 7°35'–7°44' Lintang Selatan dan 113°30'–114°42' Bujur Timur. Pada mulanya nama Kabupaten Situbondo adalah Kabupaten Panarukan dengan ibukota Situbondo, sehingga pada masa pemerintahan Belanda oleh Gubernur Jendral Daendels (± tahun 1808-1811) yang membangun jalan dengan kerja paksa sepanjang pantai utara pulau Jawa dikenal dengan sebutan "Jalan Anyer - Panarukan" atau lebih dikenal dengan "Jalan Daendels", kemudian seiring waktu berjalan barulah pada masa Pemerintahan Bupati Achmad Tahir (± tahun 1972) diubah menjadi Kabupaten Situbondo dengan ibukota Situbondo berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah. Batas wilayah Batas-batas wilayah Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut: Topografi Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 – 1.250 m di atas permukaan laut. Wilayah dengan rata-rata ketinggian ada pada wilayah selatan barat seperti Kecamatan Jatibanteng dan Sumbermalang. Sementara itu, di wilayah utara terdapat Kecamatan Bungatan yang wilayah tertingginya pada ketinggian 1250 mdpl. Keadaan tanah di wilayah kabupaten ini menurut teksturnya, pada umumnya tergolong sedang 96,26 %, tergolong halus 2,75 %, dan tergolong kasar 0,99 %. Drainase tanah tergolong tidak tergenang 99,42 %, kadang-kadang tergenang 0,05 % dan selalu tergenang 0,53 %. Jenis tanah daerah ini berjenis antara lain alluvial, Regosol, Gleysol, Renzine, Grumosol, Mediteran, Latosol, dan Andosol. Ditinjau dari pola penggunaan tanahnya, diketahui penggunaan tanah terbesar adalah untuk hutan yaitu seluas 73.407,5 Ha (44,80%), berikutnya adalah untuk sawah yaitu seluas 30.365,95 Ha (18,53%), diikuti dengan pertanian tanah kering seluas 27.962,13 Ha (17,07). Secara umum Kabupaten Situbondo merupakan dataran rendah, dengan ketinggian 0-1.250 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 0º-45º, dan memiliki tanah kering yang tererosi seluas 42.804 Ha (26,12%). Sebagian luas tanah di Kabupaten Situbondo mempunyai drainase yang baik yaitu seluas 1.629,03 Km² (99,42%) tidak pernah tergenang, sedang sisanya seluas 0,78 km² (0,05%) kadang-kadang tergenang dan seluas 8,69 km² (0,53%) selalu tergenang. Ditinjau dari potensi dan kondisi wilayahnya, Kabupaten Situbondo dapat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu: wilayah utara yang merupakan pantai dan laut yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi perikanan, baik budi daya maupun penangkapan ikan; wilayah tengah yang bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk pertanian;dan wilayah selatan yang bertopografi miring yang mempunyai potensi untuk tanaman perkebunan dan kehutanan. Iklim Kabupaten Situbondo beriklim tropis basah dan kering (Aw) yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Situbondo biasanya berlangsung pada periode Mei–November dengan puncaknya yakni periode Juli–September. Musim penghujan di wilayah Situbondo normalnya berlangsung pada periode bulan-bulan basah, yakni Desember–Maret dan pada saat musim penghujan, rata-rata curah hujan biasanya di atas 150 mm Air per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Situbondo berada angka 900–1300 mm per tahun dengan jumlah hari hujan kurang dari 120 hari hujan per tahun. Rata-rata suhu udara di wilayah Kabupaten Situbondo bervariasi yakni antara 21 °C–33 °C. Tingkat kelembapan nisbi wilayah ini adalah ±78%. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Pembagian administratif Transportasi Kabupaten Situbondo merupakan daerah dengan arus utama berasal dari Jalur Pantura Pulau Jawa dari Surabaya–Banyuwangi dan jalur Tengah Malang-Banyuwangi. Banyak sekali moda transportasi yang menggunakan jalur ini untuk menyalurkan logistik dari Jawa ke Bali dan Nusa Tenggara. Biasanya, moda transportasi tersebut bertujuan untuk menggunakan Pelabuhan Jangkar dan juga Pelabuhan Ketapang guna mengirimkan barang dan arus pekerja dari Jawa ke Pulau Bali. Alat transportasi lain yang biasa digunakan oleh penduduk Situbondo antara lain dengan menggunakan moda transportasi MPU dari Situbondo Kota menuju Kecamatan Besuki, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember. Ada pula moda penumpang bus umum seperti PO. AKAS, dan PO. Ladju yang melayani trayek/rute perjalanan dari Kota Situbondo menuju Surabaya dan/atau menuju Banyuwangi dengan transit di Kota Probolinggo. Situbondo memiliki dua terminal bus utama untuk melayani penumpang bus antarkota, yakni: Terminal Situbondo di Kecamatan Panji yang melayani perjalanan bus antarkota antarprovinsi Terminal Besuki di Kecamatan Besuki yang melayani penumpang bus antarkota yang ingin berpindah tujuan ke Kabupaten Bondowoso Kabupaten Situbondo dulunya juga merupakan salah satu daerah yang dilewati oleh jalur kereta api yg non-aktif dari Stasiun Kalisat ke Stasiun Panarukan. Pemerintah berencana mengaktifkan kembali jalur KA tersebut dikarenakan dianggap salah satu alternatif transportasi untukm menuju Kota Surabaya atau kota-kota lain di Jawa. Yang nonaktif stasiun stasiun yg utuh yg nonaktif Dari tahun 2004. Berikut adalah Stasiun-Stasiun yg non-aktif adalah: Halte Kalibagor Stasiun Situbondo Halte Tribungan Stasiun Panarukan Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan saat ini sedang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang dilakukan dengan cara memperluas dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Ini dikarenakan masih adanya penduduk yang tidak tamat sekolah, putus sekolah dan bahkan tidak sekolah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Situbondo berupaya agar tingkat pendidikan masyarakat meningkat. Mulai dari pemenuhan sarana dan parasarana pendidikan formal hingga penyelenggaraan pendidikan luar sekolah salah satunya dengan Pemberantasan Buta Aksara (PBA) dengan cara yaitu: (1) menurunnya tingkat kematian ibu dan anak; (2) meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak sampai tamat tingkat Sekolah Dasar; (3) meningkatnya keberhasilan program keluarga berencana; (4) meningkatnya gizi masyarakat; (5) meningkatnya penghasilan masyarakat; (6) meningkatnya usia harapan hidup masyarakat; (7) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan; (8) meningkatnya indeks demokrasi Indonesia. Fasilitas pendidikan dasar tersebar di semua kecamatan. Sedangkan untuk pendidikan setingkat SMA sederajat terdapat di hampir semua kecamatan di Kabupaten Situbondo. Untuk pendidikan tinggi berada di Kecamatan Situbondo yaitu Universitas Abdurrachman Saleh (UNARS), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Situbondo dan di kecamatan Banyuputih berdiri Universitas Ibrahimy yang dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. SMP Berikut beberapa sekolah menengah pertama negeri yang ada di Kabupaten Situbondo SMP Negeri 1 Situbondo SMP Negeri 2 Situbondo SMP Negeri 3 Situbondo SMP Negeri 4 Situbondo SMP Negeri 5 Situbondo SMP Negeri 6 Situbondo SMP Negeri 1 Besuki SMP Negeri 3 Besuki SMP Negeri 1 Asembagus SMP Negeri 2 Asembagus SMP Negeri 3 Asembagus SMP Negeri 4 Asembagus Satu Atap SMP Negeri 1 Panji SMP Negeri 2 Panji SMP Negeri 3 Panji SMP Negeri 4 Panji SMP Negeri 5 Panji SMP Negeri 1 Panarukan SMP Negeri 2 Panarukan SMP Negeri 3 Panarukan SMP Negeri 4 Panarukan Satu Atap SMP Negeri 1 Mangaran SMP Negeri 2 Mangaran SMP Negeri 1 Banyuglugur SMP Negeri 2 Banyuglugur SMP Negeri Satu Atap Kalianget SMP Negeri 1 Suboh SMP Negeri 2 Suboh SMP Negeri 3 Suboh Satu Atap SMP Negeri 4 Suboh Satu Atap SMP Negeri 1 Mlandingan SMP Negeri 2 Mlandingan SMP Negeri 3 Mlandingan Satu Atap SMP Negeri 4 Mlandingan Satu Atap SMP Negeri 1 Bungatan SMP Negeri 2 Bungatan Satu Atap SMP Negeri 1 Kendit SMP Negeri 2 Kendit SMP Negeri Satu Atap Tambakukir SMP Negeri 1 Kapongan SMP Negeri Satu Atap Kandang SMP Negeri 1 Arjasa SMP Negeri 2 Arjasa SMP Negeri 3 Arjasa SMP Negeri 4 Arjasa Satu Atap SMP Negeri 5 Arjasa Satu Atap SMP Negeri 1 Jangkar SMP Negeri 2 Jangkar SMP Negeri 1 Banyuputih SMP Negeri 2 Banyuputih SMP Negeri 3 Banyuputih SMP Negeri 1 Jatibanteng SMP Negeri 1 Sumbermalang SMP Negeri 2 Sumbermalang Satu Atap SMP Negeri 3 Sumbermalang Satu Atap SMA dan SMK Berikut beberapa sekolah menengah atas negeri yang ada di Kabupaten Situbondo SMA Negeri 1 Situbondo SMA Negeri 2 Situbondo SMA Negeri 1 Panji SMA Negeri 1 Kapongan SMA Negeri 1 Asembagus SMA Negeri 1 Suboh SMA Negeri 1 Besuki SMA Negeri 1 Panarukan SMA Negeri 1 Banyuputih Berikut beberapa sekolah menengah kejuruan negeri yang ada di Kabupaten Situbondo SMK Negeri 1 Situbondo SMK Negeri 2 Situbondo SMK Negeri 1 Panji SMK Negeri 1 Banyuputih SMK Negeri 1 Suboh SMK Negeri 1 Kendit Kesehatan Upaya penyehatan manusia dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat dapat dilakukan dengan cara menggerakkan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, keluarga yang sadar gizi serta menjadikan seluruh desa menjadi desa siaga. Program SEHATI (Situbondo Sehat Gratis) merupakan salah satu program prioritas Bupati Situbondo yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan gratis berbasis KTP elektronik bagi masyarakat miskin situbondo agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart di Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit yang bekerja sama. Sasaran Program SEHATI berdasarkan Peraturan Bupati No.20 Tahun 2021 adalah sebagai berikut: Penduduk miskin yang memiliki KTP-el Kabupaten Situbondo yang terdata atau yang tidak terdata dalam database DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) serta tidak mempunyai Jaminan Pelayanan Kesehatan apapun atau dalam proses integrasi ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan yang memiliki kartu non aktif yang tidak terdata dalam DTKS tetapi merupakan penduduk miskin Neonatus yang membutuhkan tindakan/rujukan setelah berumur 28 hari dan ibu nifas lebih dari 42 hari dari keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Santri dan anak-anak penghuni Panti Asuhan yang berada di Kabupaten Situbondo dan merupakan penduduk Kabupaten Situbondo. Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui dinas terkait telah melakukan beberapa upaya, antara lain revitalisasi RSU, Puskesmas, Polindes, Posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja masing-masing sarana kesehatan tersebut dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan. Di Kabupaten Bondowoso sendiri saat ini telah terdapat sebuah Rumah Sakit Umum dr. Abdoer Rahem dengan tipe C. Juga terdapat sebuah Rumah Sakit Elizabeth milik PT. IHC (BUMN), Rumah Sakit Swasta RS Mitra Sehat,dan RS Mata Situbondo. Puskesmas tersebar di seluruh kecamatan. Olahraga Olahraga di Situbondo telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat berbagai jenis olahraga yang dikembangkan di Situbondo, di antaranya adalah sepak bola, bulu tangkis, voli, tenis meja, atletik, dan lain-lain. Perkembangan olahraga di Situbondo tidak lepas dari peran pemerintah daerah dan penggiat olahraga setempat yang terus berupaya untuk memajukan olahraga di kota ini. Beberapa program pengembangan olahraga yang telah dilakukan di Situbondo antara lain adalah pembangunan sarana dan prasarana olahraga seperti stadion, lapangan olahraga, dan pusat pelatihan, serta penyelenggaraan berbagai turnamen olahraga yang diikuti oleh atlet-atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, Situbondo sedang mengembangkan salah satu cabang olahraga, yaitu Petanque. Petanque adalah olahraga yang berasal dari Prancis, yang dimainkan di atas lapangan kecil dengan menggunakan bola metal kecil yang disebut "boule". Petanque sering dijuluki sebagai "bocce" atau "bocce ball" di beberapa negara di luar Prancis. Pada Porprov VII Jatim, Situbondo berhasil meraih medali emas pada cabang olahraga ini. Budaya dan pariwisata Motto Pariwisata Situbondo adalah "East Side of Paradise". Banyak potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Situbondo, yaitu: Wisata Alam Wisata Alam Taman Nasional Baluran Gunung Baluran Savana Bekol Pantai Bama Pantai Bilik Forever Green Forest Gua Jepang Waduk Bajulmati Wisata Alam Bahari Pantai Pasir Putih Pantai Berigheen Pantai Pathek Pantai Banongan Pantai Bama Pantai Lempuyang Pantai Tangsi Pantai Tampora Pantai Keperan Pantai Bilik Pantai Pasir Putih Kampung Kerapu Klatakan Bendungan Curah Cottok Pemandian Taman Air Terjun Telempong Arung Jeram Samir Indah Cikasur Savana Sumbermalang Plaza Rengganis Sumbermalang Pelabuhan Panarukan Pelabuhan Kalbut Pelabuhan Jangkar Pelabuhan Besuki Wisata alam pegunungan Puncak Rengganis Desa Baderan Gunung Pattok Padang Savana Sekasor (merujuk pada penamaan daerah ini oleh penduduk Sumbermalang), Lereng Argopuro. Lainnya Kampung Blekok Wisata Sejarah PG Demaas ( Besuki ) PG Wringin Anom ( Panarukan ) PG Olean ( Situbondo ) PG Pandjie ( Panji ) PG Asembagoes ( Asembagus ) Gua Jepang DAM Sluice Stasiun Kereta Api Rumah Resident Besuki Rumah Dalem Tengah Rumah Bupati Besuki Situs Selobanteng Situs Batu Lantai situs prasejarah Sumbermalang Wisata Religi Pondok Pesantren Besar PP Salafiyah Syafi'iyah (KHR. Azaim Ibrahimy, S.Sy) PP Walisongo (KHR. Muhammad Kholil As'ad) PP Sumber Bunga (KH. Syainuri Sufyan) PP Ad Dhiyaul Musthafawiy, Olean (Habib Haidarah Al Hinduan) PP Nurul Huda, Peleyan (Habib Musthofa Al Djufri) PP Nurul Huda, Paowan (KH. Mursyid Romli) PP Nurul Iman (Seletreng Kapongan) (KH. Faruq Amir) PP Nurul Islam (Seletreng Kapongan) (KH. Ubbad Yamin) PP Syech Maulana Ishaq (Pecaron) Pengasuh Kyai Ainur Rofiq PP Darul Mubtadi'in (Bletok) Kyai Mas Basid PP Sabilal Muhtadin (Bungatan) (KH. Mas Faqih Aly) PP Nurul Wafa (Demung) Makam dan Petilasan Makam Pengasuh PP. Salafiyah Syafi'iyah (Sukorejo) Pasarean Syech Maulana Ishaq (Pecaron) Pasarean Agung Saifudin Makam Raden Tjondrokusumo Petilasan Syekh Maulana Ishaq Makam Ke Pate Alos (Besuki) Situs Makam Tegal Mas Wisata Religi Klenteng Poo Tong Biaw Besuki Gereja Kesenian Menurut Dina Rahmawati, ada beberapa kesenian khas dari Kabupaten Situbondo. Tari Landhung Mengutip sebuah penelitian dari Journal of Language, Litrature and Arts, Tari Landhung diciptakan atas perintah Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto. Para seniman pun bersatu untuk menciptakan Tari Landhung. Ada 3 tingkatan Tari Landhung yakni Landhung Cengker, Landhung Anom dan Tari Landhung. Landhung berarti memanjang yang menggambarkan panjangnya garis pantai Kabupaten Situbondo. Selain itu, Tari Landhung juga menggambarkan mata pencaharian masyarakat Kabupaten Situbondo sebagai nelayan, petani, dan masyarakat Pendalungan. Keket Keket berasal dari bahasa Madura yang berarti bentuk perkelahian. Dikutip dari buku Tetangghun: Realitas, Pengalaman dan Ekspresi Seni di Situbondo yang disusun oleh Dewan Kesenian Situbondo, tradisi Keket biasanya ditampilkan di tempat terbuka seperti lapangan. Tradisi Keket diselenggarakan sebagai wujud syukur atas hasil panen masyarakat yang melimpah. Sama dengan Sumo di Jepang, Keket menggunakan kekuatan tubuh untuk menjatuhkan lawan, yaitu dengan melingkarkan lengan ke bagian tubuh lawan dan berusaha menekan lawan sampai jatuh. Tari Remo Trisnowati Sama seperti namanya, Tari Remo Trisnawati diciptakan oleh seniman perempuan asal Situbondo bernama Trisnawati. Tari Remo Trisnawati merupakan bentuk aktualisasi pengalaman panggung Trisnawati yang diakumulasikan ke dalam berbagai gerakan tarian. Tari Remo Trisnawati mulai populer pada tahun 1981 melalui komunitas Ludruk. Dikutip dari sebuah studi dalam Jurnal jantra, gerakan Tari Remo Trisnawati cenderung patah-patah, agak kuat, lincah, serta ada sentuhan Tandhak Madura. Pa'beng Pa'beng merupakan alat musik yang berasal dari Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Pa'beng terbuat dari bambu yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian mirip kenong, kendang dan gong. Pa'beng biasa digunakan sebagai penghibur untuk mengusir kesepian saat menjaga tanaman di kebun, serta dijadikan sebagai musik pemanggil hujan. Setiap tahun ketika musim kemarau, masyarakat Pendalungan akan mengadakan ritual upacara adat menggunakan alat musik Pa'beng dan nyanyian tertentu. Topeng Kerte Dalam sebuah penelitian dari Jurnal Seni Rupa, Topeng Kerte di Kabupaten Situbondo diciptakan oleh Kertesuwignyo pada tahun 1953. Sejumlah figur dalam Topeng Kerte terbagi dalam 5 karakter utama dengan menyesuaikan lakon cerita Mahabharata, yaitu Topeng Alos, Topeng Kasaran, Topeng Ksatria, Topeng Potre, dan Topeng Punakawan. Ada 3 sifat tokoh-tokoh Topeng Kerte, yakni Amarah, Supiah, dan Mutmainah. Amarah terdiri dari tokoh Dursosono, Duryodono, dan Betoro Kolo. Supiah yang berarti kesuburan terdiri dari tokoh Srikandi, Sumbodro, Potre dan Rato. Sementara Mutmainah yang berarti kebahagian terdiri dari tokoh Seno, Nakulo, Sadewo, dan Adipati Karna. Referensi Pranala luar Situbondo Situbondo

4144

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Sumenep

Kabupaten Sumenep

Sumenep (Hanacaraka: ꦱꦸꦩꦼꦤꦼꦥ꧀, Pegon: سومۤنۤڤ, Braille: ⠎⠥⠍⠑⠝⠑⠏, transkripsi fonetik; [suˈmǝnːǝp̚]) adalah salah satu kabupaten di ujung timur Pulau Madura dan masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Kota Sumenep. Menurut sensus penduduk 2022, kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.093 km² dengan jumlah populasi mencapai 1.135.903 jiwa. Kabupaten ini tercatat sebagai kabupaten penghasil minyak dan gas bumi di Madura. Saat ini tercatat, setidaknya ada 8 perusahaan minyak yang melakukan eksploitasi dan 2 perusahaan yang masih melakukan eksplorasi. Daerah ini juga termasuk kedalam 50 daerah terkaya di Indonesia menurut majalah Warta Ekonomi tahun 2012 dengan urutan ke-31 dengan indeks total 36. Asal Usul Nama Sumenep Nama Sumenep setidak-tidaknya mulai dikenal sejak akhir era Kerajaan Singasari. Sebelumnya, wilayah Sumenep dikenal sebagai Madura Wetan atau Madura Timur. Menurut ahli bahasa, nama Sumenep diduga berasal dari Bahasa Kawi yakni "Sungeneb", yang terdiri dari dua kata yaitu "Sung" dan "Eneb".Kata Sung berarti relung, cekungan atau lembah. Sedangkan Eneb berarti "bekas endapan yang tenang". Jika diartikan secara keseluruhan, kata Sungeneb sendiri memiliki pengertian berupa "Lembah yang Tenang". Sekalipun belum pernah ditemukan prasasti yang menyebutkan kata Sungeneb, namun kata tersebut banyak ditulis didalam naskah-naskah kuno yang ditulis pada era Majapahit, seperti Serat Pararaton, Kidung Harsawijaya, dan Kidung Panji Wijayakrama. Salahsatunya seperti yang dituliskan dalam serat pararaton : “Hanata Wongira, babatangira buyuting Nangka, Aran Banyak Wide, Sinungan Pasenggahan Arya Wiraraja, Arupa tan kandel denira, dinohaksen, kinun adipati ring Sungeneb, anger ing Madura wetan”. Yang artinya: Adalah seorang hambanya, keturunan orang ketua di Nangka, bernama Banyak Wide, diberi sebutan Arya Wiraraja, rupa-rupanya tidak dipercaya, dijauhkan disuruh menjadi adipati di Sumenep. Bertempat tinggal di wilayah Madura Timur. Kondisi Geografis Luas Wilayah Luas Wilayah Kabupaten Sumenep adalah 2.093,457573 km², terdiri dari pemukiman seluas 179,324696 km², areal hutan seluas 423,958 km², rumput tanah kosong seluas 14,680877 km², perkebunan/tegalan/semak belukar/ladang seluas 1.130,190914 km², kolam/ pertambakan/air payau/danau/waduk/rawa seluas 59,07 km², dan lain-lainnya seluas 63,413086 km². Untuk luas lautan Kabupaten Sumenep yang potensial dengan keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanannya seluas +50.000 km². Batas Wilayah Kabupaten Sumenep yang berada di ujung timur Pulau Madura merupakan wilayah yang unik karena terdiri wilayah daratan dengan pulau yang tersebar berjumlah 126 pulau (berdasarkan hasil sinkronisasi Luas Wilayah Kabupaten Sumenep) yang terletak di antara 113°32'54"-116°16'48" Bujur Timur dan di antara 4°55'-7°24' Lintang Selatan. Jumlah pulau berpenghuni di Kabupaten Sumenep hanya 48 pulau atau 38%, sedangkan pulau yang tidak berpenghuni sebanyak 78 pulau atau 62%. Pulau Karamian di Kecamatan Masalembu adalah pulau terluar di bagian utara yang berdekatan dengan Kalimantan Selatan dan jarak tempuhnya + 151 Mil Laut dari Pelabuhan Kalianget, sedangkan Pulau Sakala adalah pulau terluar di bagian timur yang berdekatan dengan Pulau Sulawesi dan jarak tempuhnya dari Pelabuhan Kalianget + 165 Mil Laut.Pulau yang paling utara adalah Pulau Karamian dalam gugusan Kepulauan Masalembu dan pulau yang paling timur adalah Pulau Sakala. Perbatasan dengan daerah sekitarnya: Sebelah Selatan: Selat Madura dan Laut Bali Sebelah Utara: Laut Jawa dan Provinsi Kalimantan Selatan Sebelah Barat: Kabupaten Pamekasan Sebelah Timur: Laut Jawa dan Laut Flores Iklim Kabupaten Sumenep termasuk dalam kategori daerah beriklim tropis basah dan kering (Aw). Seperti daerah lain di Indonesia, musim hujan di Sumenep dimulai bulan Desember hingga Maret, dan musim kemarau bulan Mei hingga Oktober. Rata-rata curah hujan di Sumenep adalah ±1.394 mm. Berdasarkan data tahun 2011 Temperatur Suhu udara di Sumenep tertinggi terjadi di bulan September–November (32,7 °C). Suhu udara relatif konsisten sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata 30 derajat Celsius. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi di bulan Januari. Rata-rata penyinaran matahari terlama di bulan Agustus dan terendah di bulan Februari. Sedangkan Kecepatan angin di bulan Juli merupakan yang tertinggi dan terendah di bulan Maret. Sejarah Jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Pulau Madura, perjalanan sejarah Sumenep dapat dikatakan cukup panjang. Dalam berbagai sumber tertulis, wilayah Sumenep mulai dikenal sejak akhir keruntuhan kerajaan Singasari. Dikisahkan dalam Nagarakertagama, Arya Wiraraja, Mpu Reganata dan Mpu Wirakreti disingkirkan dan diturunkan jabatannya karena berpeda pandangan dengan sang Raja. Mereka menyatakan ketidaksetujuanya terkait gagasan Kertanegara untuk menjalankan ekspedisi Pamalayu. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada tahun 1911 caka / 1269 masehi , bertepatan dengan dikeluarkannya Prasasti Sarwwadharmma . Kala itu sebelum disingkirkan sebagai Adipati Madura Timur, yang dalam serat pararaton disebut Sungeneb, Arya Wiraraja merupakan seorang pejabat senior kepercayaan Wisnuwardhana. Posisinya saat itu sebagai Rakyan Demung. Meskipun tak lagi menetap dan tinggal dipusat kekuasaan Kertanegara, Arya Wiraraja masih dianggap sebagai tokoh berpengaruh karena ia merupakan pejabat senior yang dituakan. Pejabat-pejabat lain yang masih setia kepadanya masih tetap menjalin komunikasi. Mereka datang meminta saran dan pendapat dari sang Adipati. Seperti yang dilakukan oleh Jayakatwang, bupati gelanggelang yang kemudian berhasil meruntuhkan kekuasaan Kertanegara dan Raden Wijaya yang berhasil kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit. Peristiwa-peristiwa tersebut tak lepas dari kelihaian Wiraraja dalam memainkan kondisi politik selama pemerintahan Kertanegara. Pasca runtuhnya Singasari, wilayah Sumenep tetap berada dibawah kekuasaan Majapahit. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya temuan benda arkeologi seperti patirtaan dan arca gaya Majapahit, yang tersebar di beberapa daerah di Sumenep, sebagaimana yang dicatat oleh Commissie in Nederlandsch Indie voor Oudheidkundige Onderzoek op Java en Madoera pada tahun 1906-1907. Sayangnya tak ada ada sumber naskah dan prasasti sezaman yang ditemukan, sehingga tak ada satupun yang bisa menceritakan keadaan Sumenep pasca Arya Wiraraja pindah ke Lamajang hingga akhir keruntuhan Majapahit. DIBAWAH PENGARUH MATARAM ISLAM Prof. Aminudin Kasdi dalam buku perlawanan penguasa Madura atas hegemoni Jawa menerangkan jika sebelum jatuh ketangan Mataram, Sumenep dan beberapa kerajaan kecil lainnya berada dalam wilayah kekuasaan Demak dan kemudian Giri. Kala itu, kerajaan Sumenep menjalin hubungan baik dengan daerah-daerah di pesisir utara Jawa, baik dalam hal perdagangan dan ikatan keluarga. Lebih-lebih pada akhir abad ke-16 saat hampir seluruh Penduduk Madura memeluk agama islam, hubungan penguasa Madura dengan penguasa Jawa terutama giri semakin erat. Meski demikian, pada masa itu sama sekali tak ada campur tangan dari penguasa-penguasa Jawa. Hingga kemudian pada paruh pertama Abad ke-17 muncul kekuatan baru di Jawa bagian tengah, yakni Mataram Islam. Dibawah kuasa Sultan Agung, Kerajaan Mataram melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah timur Jawa, termasuk Pulau Madura. Sejarawan Belanda, H.J. de Graaf dalam bukunya, Kerajaan-kerajaan di Madura ditaklukkan oleh Mataram pada tahun 1624 meski mendapat perlawanan besar dari penduduk Kerajaan Pamekasan dan Sumenep. Raden Prasena keturunan Raja Madura Barat yang selamat, ketika dewasa kemudian diangkat sebagai penguasa seluruh Madura dengan gelar Pangeran Cakraningrat. Segala urusan terkait pemerintahan di seluruh wilayah Madura dibebankan kepadanya. Kebijakan tersebut sontak membuat ketidakpuasan bagi keluarga bangsawan di Madura Timur. Selama puluhan tahun para penguasa di dua wilayah ini selalu terlibat konflik. Awal abad ke-18 menjadi awal sejarah terpenting bagi para penguasa di Madura timur. Usaha untuk melepaskan diri dari hegemoni Jawa dan kekuasaan Cakraningrat akhirnya terwujud. Atas bantuan VOC, wilayah Pamekasan dan Sumenep dilepaskan dari dominasi kekuasaan Jawa melalui sebuah perjanjian yang dilakukan oleh VOC dan Susuhunan Mataram pada tahun 1705. DIBAWAH KUASA PEMERINTAH HINDIA–BELANDA Sejak Sumenep secara resmi berada dalam wilayah kekuasaan VOC, para penguasa yang biasa disebut regent diwajibkan untuk mengadakan kontrak-kontrak politik dengan pejabat VOC yang bermarkas di Semarang ataupun Batavia. Regent yang menjabat diwajibkan untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhan VOC tanpa terkecuali, baik dalam bentuk barang ataupun tenaga. Selama kontrak dibuat, regent tetap diberi kuasa layaknya raja-raja Jawa. Kompeni tak pernah ikut campur urusan pemerintahan internal kerajaan. Meski demikian gerak-gerik kekuasaan para Pangeran tetap dibatasi, termasuk dalam hal kenaikan takhta dan juga gelar. Tahun 1883 merupakan awal titik awal sejarah baru bagi Sumenep. Sejak saat itu, Kerajaan Sumenep resmi dihapuskan, sebagaimana yang tertuang dalam staatblaad no. 242 tahun 1883. Sejak masa itu, Regent bukan lagi kepala Negara dan kepala Pemerintahan, melainkan sebagai pegawai pemerintah Kolonial. Ia diangkat, digaji dan diberhentikan sebagaimana bupati Jawa pada umumnya. Abad ke 20 dapat dikatakan sebagai babak baru bagi Sumenep. Industri Garam yang dipusatkan di Kalianget menjadi satu-satunya pusat industri garam terbesar di Hindia-Belanda. Ladang garam dan Pabrik dibangun di timur kota Sumenep oleh Pemerintah Kolonial. Tak mengherankan jika hampir sebagian besar penduduk di wilayah pesisir selatan banyak menggantungkan hidupnya kedalam industri tersebut. Sedangkan penduduk di daerah utara Sumenep lebih banyak menggantungkan hidupnya pada perdagangan, transporter dan nelayan dan sebagian kecil menggantungkan hidupnya dari pertanian. Penduduk Pulau lebih banyak merantau ke daerah oost-hook atau tapal kuda. DIBAWAH BENDERA JEPANG Tak jauh beda dengan daerah lainnya di Indonesia, Sumenep juga pernah berada dalam kuasa pemerintah meliter Jepang. Bupati atau kenco dijabat oleh R.A.A Samadikoen Prawoto Adikoesoemo. Dalam sebuah makalah yang berjudul Perjuangan Rakyat Sumenep yang disusun oleh LVRI pada tahun 1980, selama pendudukan Jepang, hampir sebagian besar penduduk Sumenep mengalami kekurangan pangan dan penderitaan karena perang. Saat itu penduduk Sumenep banyak diwajibkan menanam pohon jarak dan umbi-umbian. Industri garam berhenti total karena meletusnya perang dunia II. Dimasa pendudukan Jepang, di Sumenep terdapat beberapa sekolah pribumi yang dapat ditempuh selama tiga tahun yang dikenal dengan istilah Shoto Kokumin Gakko. Selain itu terdapat juga Sekolah Pelayaran guna memperkuat angakatan laut Jepang. Beberapa pulau di timur Sumenep juga dibangun pangkalan udara darurat . Selama pendudukan Jepang, perairan Sumenep cukup mendapat perhatian karena merupakan salah satu pintu masuk menuju selat Madura. Penderitaan rakyat Sumenep berangsur-angsur pulih menjelang revolusi kemerdekaan Indonesia, terlebih saat dibubarkannya Negara Madura pada tahun 1950. Pemerintahan KABUPATEN Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura, provinsi Jawa Timur. Sebelum tergabung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sumenep diperintah oleh Adipati (Rato atau Raja dalam konteks masyarakat lokal Madura) di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di Pulau Jawa diantaranya Kerajaan Singasari, Majapahit, Demak, Giri, dan Mataram Islam. Tahun 1705 resmi berada dibawah naungan VOC berdasarkan perjanjian yang dilakukan Susuhunan Mataram dan VOC di Kartasura. Sejak VOC dinyatakan bangkrut pada tahun 1799, Sumenep berada dalam wilayah administrasi pemerintahan Hindia-Belanda. Selama periode ini, corak pemerintahan tradisional tetap dipertahankan, hingga kemudian pada tahun 1883 pemerintahan Kerajaan Sumenep dihapuskan. Sejak saat itu, Bupati bukan lagi sebagai kepala negara, melainkan pejabat kolonial. Daftar Bupati Kabupaten Sumenep Daftar Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Daftar Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Sumenep KECAMATAN Julukan Sumenep memiliki julukan "Somekar" atau "Sumekar" yang dalam bahasa Madura berarti osok mekar atau tunas muda yang mulai mekar. Julukan ini merupakan kiasan dari perjalanan Tumenggung Kanduruwan, putra Raden Patah yang telah mensiarkan islam di Sumenep sejak abad ke-16. Sejak tahun 2014 Sumenep memiliki city branding dengan nama "Sumenep Soul of Madura" yang berarti Jiwanya Madura. Branding ini diharapkan bisa menjadi cerminan Pulau Madura baik kebudayaan, religi dan keadaan alamnya. Masyarakat umum juga lumrah menyebut Sumenep dengan beberapa nama lain, seperti Bumi Sumekar, Kota Keris, Kota Garam, dsb. Di samping itu ada beberapa pulau di Sumenep juga memili julukannya tersendiri, misalnya Kepulauan Kapajang untuk gabungan dari nama Pulau Kangean, Pulau Paleat, dan Pulau Sepanjang. Di pulau-pulau tersebut dapat ditemukan taman-taman laut indah layaknya taman nasional Bunaken. Pulau Kangean juga lebih dikenal dengan sebutan Pulau Cukir, karena di wilayah inilah fauna khas Sumenep berupa ayam bekisar banyak dikembangkan. Unggas cantik ini merupakan maskot Sumenep dan juga Jawa Timur. Demografi Kependudukan Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Pendudukan tahun 2010, Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep sementara adalah 1.041.915 jiwa, yang terdiri atas 495.099 jiwa laki-laki dan 546.816 jiwa perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk kabupaten Sumenep masih bertumpu di Kecamatan Kota Sumenep yaitu sebanyak 70.794 jiwa (6.75 %), diikuti Kecamatan Pragaan 65.031 jiwa (5.90 %) dan Kecamatan Arjasa sebanyak 59.701 jiwa (5,73%). Sedangkan Batuan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit. Dengan luas wilayah Kabupaten Sumenep sekitar 2.093,47 km² yang didiami oleh 1.0491.915 jiwa, maka rata2 tingkat kepadatan penduduk Kab Sumenep adalah sebanyak 498 jiwa/km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kec Kota Sumenep yakni 2.543 jiwa/km², dan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kec batuan yakni 446 jiwa/km2. Sex ratio penduduk Kabupaten Sumenep berdsarkan SP 2010 adalah sebesar 90,54 yang artinya jumlah penduduk laki2 adalah 9,46 % lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumenep selama 10 tahun terakhir, yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 0,55%. Laju pertumbuhan penduduk Kec Sapeken adalah yang tertinggi dibandingkan kec lain di kab sumenep yakni sebesar 1,60%, dan yang terendah adalah kec Talango sebesar -0,36%. Jumlah Rumah Tangga berdasarkan hasil SP 2010 adalah 315.412 RT. Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga dari hasil SP2010 rata-rata sebanyak 3,30 orang. Rata-rata anggota RT di setiap kecamatan berkisar antara 2,48 orang-3,86 orang. Dalam 10 tahun terakhir Garis Kemiskinan Kabupaten Sumenep terus mengalami kenaikan. Pada akhir Maret 2022, Sumenep tertinggi kedua di Pulau Madura setelah Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan data BPS, Garis Kemiskinan Sumenep kini tengah mengalami kenaikan, yakni pada periode Maret 2021 Rp 400.960 per kapita per bulan menjadi Rp 427.882 pada Maret 2022. Kenaikan garis kemiskinan pada Maret 2022 ini lebih besar dibandingkan kenaikan Garis Kemiskinan tahun sebelumnya, yakni pada Maret 2020-Maret 2021 Garis Kemiskinan naik sebesar 4,83 persen, yaitu dari Rp382.491 menjadi Rp400.960. Bahkan Garis Kemiskinan Sumenep merupakan yang tertinggi kedua di Madura dari empat kabupaten. Berikut rinciannya secara berurutan, Garis Kemiskinan Bangkalan Rp 458.754, Sumenep Rp 427.882, Sampang Rp 411.661 dan terkecil Kabupaten Pamekasan Rp 392.345. Agama Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Sumenep beragam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk tahun 2010, penganut Islam berjumlah 1.033.854 jiwa (98,11%), Kristen berjumlah 685 jiwa (0,33%), Katolik berjumlah 478 jiwa (0,27%), Buddha berjumlah 118 jiwa (0,03%), Hindu berjumlah 8 jiwa (0,01%), Kong Hu Cu berjumlah 5 jiwa (0,002%). Bahasa Bahasa yang digunakan di Kabupaten Sumenep adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, dan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Selain itu beberapa daerah di Pulau Sapeken dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Bajo, bahasa Mandar, bahasa Makasar dan beberapa bahasa daerah yang berasal dari Sulawesi. Untuk Pulau Kangean bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura dialek Kangean. Pendidikan Bidang Pendidikan di Sumenep telah berkembang sejak zaman Penjajahan Hindia Belanda, di wilayah ini pernah berdiri sekolah HIS (Hollandsch-Inlandsche School) tahun 1901an yang terletak di daerah Pajagalan. Selain itu Pada tanggal 31 Agustus 1931 di daerah ini juga pernah berdiri sekolah setara HIS yakni HIS Partikelir (PHIS) Sumekar Pangabru yang terletak di daerah Karembangan tak jauh dari sekolah HIS milik pemerintah Hindia Belanda. PHIS didirikan oleh Meneer Muhammad Saleh Werdisastro, putra dari budayawan dan sejarawan Madura, R. Musaid Werdisastro penulis "babad Songenep". Saat ini, di Sumenep tercatat ada 70 Sekolah Menengah Atas baik Negeri Maupun Swasta dan Madrasah Aliyah serta 2 sekolah Menengah kejuruan. Selain pendidikan umum tsb, Pendidikan Pesantren juga hampir terdapat diseluruh penjuru Sumenep, beberapa pondok pesantren besar yang terkenal antara lain, PP. Annuqayyah Guluk-Guluk, PP. Al-Amien Prenduan, PP. Mathaliul Anwar Sumenep, PP Al-Karimiyah, PP At-Taufiqiyah Aengbaja Raja, dsb. Daftar Perguruan Tinggi di Sumenep: Universitas Wiraraja Universitas KH. Bahaudin Mudhary Madura Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk STKIP PGRI Sumenep STIT Al Karimiyyah Beraji AKNS (Akademi Komunitas Negeri Sumenep) STIQNIS (Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam) Karangcempaka Bluto Sumenep STIDAR (Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudlatul Iman) Gadu Barat Ganding Kesehatan Infrastruktur pelayanan kesehatan di Sumenep semuanya di layani di pusat-pusat kesehatan masyarakat yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, di wilayah ini tercatat ada 30 Puskesmas yang tersebar di 27 Kecamatan dibantu oleh puskesmas pembantu sebanyak 71 unit, Poskesdes (Pos Kesehatan desa) sebanyak 231 unit dan Polindes lebih dari 200 unit. Sarana Kesehatan yang lain adalah tersedianya Rumah Sakit di Sumenep sebanyak 5 unit, 1 di antaranya masih dalam tahap pembangunan. Rumah Sakit yang tersebar di Sumenep terdiri dari rumah sakit untuk umum dan rumah sakit bersalin. Pada tahun 2011 lalu untuk memberikan pelayanan lebih bagi warga Pulau Arjasa dan sekitarnya, Dinkes Sumenep menaikkan Status Puskesmas Arjasa menjadi Rumah Sakit tipe D. Daftar Rumah Sakit di Sumenep: RSUD dr. Moh. Anwar RSI Garam Medical Center (RS Mardi Waluyo) Kalianget RSI Al-amin, Prenduan (tahap pembangunan) RS Bersalin Esto Ebhu RS Bersalin Sumekar Ekonomi Sumber Daya Alam Sumber Daya Mineral: di kabupaten Sumenep cukup bervariatif. terdiri dari jenis bahan galian golongan C antara lain: pospat, batu gamping, calsit/batu bintang, gipsum, pasir kuarsa, dolomite, batu lempung, dan kaolin. Sumber Daya Energi: Kabupaten Sumenep selain memiliki potensi kekayaan alam berupa bahan galian golongan C, juga memiliki bahan tambang strategis berupa golongan A yang terletak di Pulau Pagerungan Besar, Pulau Sepanjang Kecamatan Sapeken, Perairan Pulau Giligenting. Berdasarkan perjalanan waktu selain di tiga pulau tersebut masih ada beberapa tempat yang terindikasi mengandung gas dan minyak bumi. Di antaranya sekitar Pulau Masalembu, Perairan Kalianget, Perairan Pulau Raas dan Blok Kangean. Setidaknya ada 10 perusahaan operator Migas yang mengelola beberapa blok migas di wilayah ini. Sumber Daya Air: Berdasarkan aspek geomorfologi, sumber daya air di Kabupaten Sumenep terbagi di 4 (empat) satuan wilayah: a). Daerah Dataran b). Daerah Perbukitan Bergelombang Halus c). Daerah Perbukitan Bergelombang Kasar d). Daerah Perbukitan yang Terpisah Pertanian Komoditi Pangan Berdasarkan data Tahun 2010 luas lahan sawah di Kabupaten Sumenep 23.852 Ha, terbagi menjadi 13.388 Ha (56,13 %) lahan sawah tadah hujan, 5.385 Ha (22,57 %) lahan berpengairan teknis, 1.959 Ha lahan semi teknis, 1.071 Ha lahan sederhana dan 2.049 Ha lahan memakai irigasi desa. Penggunaan lahan khususnya lahan bukan sawah meliputi pekarangan, tegal, perkebunan, ladang, huma, padang rumput, lahan sementara tidak diusahakan, hutan rakyat, hutan negara, rawa-rawa, tambak, kolam, dll. Tanaman pangan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu komoditas beras (padi sawah dan padi gogo) dan komoditas palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ketela pohon dan ketela rambat). Komoditas Hortikultura Komoditas sayur mayur yang diusahakan oleh masyarakat petani di Kabupaten Sumenep pada Tahun 2008 berdasarkan data dari BPS (Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep) terbanyak adalah bawang merah dengan jumlah produksi 18.117,1 Kw mengalami penurunan jumlah produksi sebesar 64.42 % dari tahun sebelumnya. Lombok pada tahun 2008 merupakan komoditas terbanyak, pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 89.28 % dari tahu sebelumnya. Sedangkan perubahan jumlah produksi komoditas sayur mayur yang lain seperti: kacang panjang, mentimun, terong, kangkung, bayam dan tomat tidak terlalu signifikan. Untuk komoditas buah-buahan jumlah produksinya cukup bervariatif. Buah mangga dengan jumlah produksi 652.401 Kw merupakan komoditas buah tertinggi baik dari segi jumlah produksinya yaitu sebesar Rp. 127.218.195.000,-. Untuk komoditas buah lain seperti: pisang, pepaya, jeruk, jambu biji, rambutan, sawo, blimbing, salak dan avokad sangat beravariatif. Komoditas Perkebunan dan Kehutanan Berdasarkan data statistik Tahun 2010 (Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sumenep dan Perum Perhutani KPH Madura di Pamekasan), hasil produksi komoditas perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Sumenep sangat bervariatif. Untuk produksi tanaman perkebunan rakyat, jumlah produksi tertinggi adalah kelapa yaitu 35.068,66 ton dengan luas lahan 50.059,06 Ha. Sedangkan untuk produksi tembakau sebagai komoditas primadona bagi petani Kabupaten Sumenep pada khususnya secara kuantitas mengalami penurunan sebesar 39,10 % dari tahun sebelumnya. Tanaman tembakau sebagai komoditas favorit dikenal sebagai daun emas yang dapat mengubah perilaku dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani tembakau. Luas lahan tembakau pada tahun 2010 10.377,94 Ha, dengan jumlah produksi sebanyak 2,917.62 Ton. Perikanan Berdasarkan estimasi produksi, potensi sumber daya ikan di perairan laut Kabupaten Sumenep mampu menghasilkan per tahun sebesar 22.000 ton per tahun. Sedangkan menurut estimasi potensi sumber lestari dihitung 60 % dari jumlah potensi yang ada atau 137.400 ton per tahun. Perkembangan produksi perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani nelayan melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha yang berorientasi pada agrobisnis. Produksi perikanan yang dicapai kabupaten Sumenep pada tahun 2009 untuk perikanan laut mencapai 44.900,2 ton per tahun atau 32,68 % dari potensi lestari (mengalami peningkatan sebesar 10.09 % dari tahun sebelumya) dengan nilai produksi Rp. 169.553.210.000,-. Peternakan Populasi ternak besar di Kabupaten Sumenep terbesar dan spesifik adalah ternak sapi. Terbukti pada tahun 2011 populasi sapi sekitar 357.067 ekor, yang masih dikelola secara tradisional (ternak kerja, penghasil pupuk kandang, kegemaran dan tabungan) sebagai sub komponen usaha tani. Keunggulan sapi madura khususnya sapi Sumenep dengan daerah-daerah lain di Pulau Madura jenisnya adalah sama yaitu: Tahan terhadap penyakit spesifik, mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap kondisi alam yang kurang baik. Mempunyai respons yang baik terhadap perbaikan pakan melalui peningkatan protein maupun energi pakan yang ditujukan dengan pertimbangan bobot badan optimal. Mempunyai tipe sapi potong dan kualitas daging yang baik. Saat ini, Sumenep merupakan wilayah sentra pengembangan Sapi Nasional di Pulau Madura, Jawa Timur. Sejak zaman Belanda, Madura merupakan sentra sapi nasional. Bahkan Pulau Sapudi di Sumenep, menurut buku Peduli Peternakan Rakyat karya Sofyan Sudrajat, merupakan kawasan sapi terpadat di dunia. Populasi ternak kedua yang banyak dipelihara oleh masyarakat Sumenep khususnya masyarakat kepulauan di Kecamatan Arjasa dan Sapeken adalah ternak kerbau. Di daratan hanya terdapat di Kecamatan Kalianget. Jumlah ternak kerbau adalah 6.926 ekor. Populasi ternak ketiga adalah ternak kuda yang berjumlah 3.357 ekor. Populasi ternak kecil yang banyak dipelihara di Kabupaten Sumenep adalah kambing berjumlah 113.224 ekor dan domba berjumlah 25.123 ekor. Sedangkan ternak unggas tercatat ayam ras berjumlah 235.584 ekor; ayam kampung 741.131 ekor dan itik 42.417 ekor. Transportasi Karena letak geografis Kabupaten Sumenep yang terletak di ujung timur Madura dan letaknya yang begitu strategis (dekat dengan Pulau Bali) maka untuk menuju wilayah Kebupaten Sumenep disediakan beberapa fasilitas untuk menunjang lancarnya moda transportasi, antara lain: Terminal Bus Arya Wiraraja–merupakan terminal bus tipe A terbesar di Sumenep melayani seluruh penumpang dari luar daerah Sumenep. Pelabuhan Kalianget–Merupakan sarana transportasi laut yang melayani penumpang dari daratan Sumenep ke wilayah Kepulauan maupun sebaliknya, selain itu juga pelabuhan kalianget melayani jalur transportasi laut Kalianget–Jangkar, Situbondo. Bandar Udara Trunojoyo Sumenep–Merupakan Bandara yang berdiri pada tahun 1970-an, yang saat ini dalam tahap pengembangan, dan direncanakan pula bahwa pada tahun 2012 mendatang Bandara ini akan beroprasi untuk penerbangan komersial. Fasilitas Listrik Untuk menunjang kebutuhan kelistrikan di Sumenep, Travo Listrik yang di kelola oleh PLN PJU Sumenep saat ini sebesar 150 kV dengan Kapasitas 60 MVA. Untuk mengurangi perimintaan daerah-daerah yang belum teraliri Listrik PLN, Pemerintah daerah juga memberikan bantuan berupa pembangkit Listrik Tenaga Surya bagi daerah pesisir dan kepulauan Sumenep. Telekomunikasi Saat ini akses telekomukasi yang dikelola oleh PT Telkom Sumenep untuk memberikan layanan kepada masyarakat Sumenep, jaringan telkom saat ini berkapasitas 3.633 SST. Kantor Pos Untuk menunjang kebutuhan pengriman barang atau paket di Sumenep telah berdiri Kantor Pos Indonesia yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan, Jumlah Kantor Pos di Sumenep saat ini telah berjumlah 16 unit, baik di daratan maupun di beberapa daerah kepulauan Sumenep. Bank dan ATM Industri perbakan di Kabupaten Sumenep sebagian besar beroprasi di Jalan Trunojoyo Sumenep, di jalan utama inilah bank-bank nasional dan daerah membuka kantornya. Bank yang ada di wilayah ini antara lain: BNI BCA BRI Bank btpn Bank Mandiri Bank Syariah Mandiri Bank Sinarmas Bank Danamon Syariah Bank Jatim Bank BPR Jawa Timur Bank UMKM Jatim BPRS Bhakti Sumekar Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu potensi unggulan di Kabupaten Sumenep. Ada beberapa jenis potensi wisata, yang dapat dikelompokkan menjadi: Wisata Sejarah, Budaya dan Arsitektur Museum Keraton Sumenep adalah museum yang dikelola oleh pemerintah daerah Sumenep yang di dalamnya menyimpan berbagai koleksi benda-benda cagar budaya peninggalan keluarga Karaton Sumenep dan beberapa peninggalan masa kerajaan hindu budha seperti arca Wisnu dan Lingga yang ditemukan di Kecamatan Dungkek. Di dalam museum terdapat juga beberapa koleksi pusaka peninggalan Bangsawan Sumenep seperti guci keramik dari Cina dan Kareta My Lord pemberian Kerajaan Inggris kepada Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I atas jasanya yang telah banyak membantu Thomas Stamford Raffles salah seorang Gubenur Inggris dalam penelitian yang dilakukannya di Indonesia. Keraton Sumenep adalah peninggalan pusaka Sumenep yang dibangun oleh Raja/Adipati Sumenep XXXI, Panembahan Sumolo Asirudin Pakunataningrat dan diperluas oleh keturunannya yaitu Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I. Karaton Sumenep sendiri letaknya tepat berada di depan Museum Karaton Sumenep, Masjid Jamik Sumenep adalah bangunan yang mempunyai arsitektur yang khas, memadukan berbagai kebudayaan menjadi bentuk yang unik dan megah, dibangun oleh Panembahan Somala Asirudin Pakunataningrat yang memerintah pada tahun 1762-1811 M dengan arsitek berkebangsaan tionghoa "law pia ngho" Kota Tua Kalianget letaknya di sebelah timur kota Sumenep, di sini para pengunjung bisa melihat peninggalan-peninggalan Pabrik garam, Arsitektur Kolonial dan beberapa daerah pertahanan yang dibangun Oleh Pemerintahan Kolonial saat menjajah wilayah Sumenep, Rumah Adat Tradisional Madura Tanean Lanjhang, bisa ditemui di beberapa daerah menuju pantai lombang maupun menuju pantai slopeng, Benteng VOC Kalimo'ok di Kalianget. Wisata Religi/Ziarah Asta Karang Sabu merupakan kompleks pemakaman keluarga Raja / Adipati Sumenep yang memerintah pada abad 15 yaitu Pangeran Ario kanduruan, Pangeran Lor dan Pangeran Wetan. di daerah karang sabu inilah dia memimpin pemerintah Sumenep pada saat itu. Kompleks pemakaman Asta Tinggi Sumenep adalah kompleks pemakaman Raja-Raja Sumenep yang dibangun pada tahun 1644 M. terletak di daerah dataran Tinggi Kebon Agung Sumenep. Asta Yusuf merupakan salah satu makam penyebar agama Islam di Pulau Talango, makam tersebut ditemukan oleh Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat ketika betolak menuju Bali pada tahun 1212 hijriah (1791), Asta Katandur merupakan salah satu makam penyebar agama Islam di Sumenep, Pangeran Katandur yang juga salah satu tokoh yang ahli dalam bidang pertanian dan menurut berbagai sumber, Pangeran Katandur juga merupakan pencipta tradisi kerapan sapi, Makam Pangeran Panembahan Joharsari yang merupakan salah satu Adipati Sumenep V yang pertama kali memeluk Agama Ifslam di Bluto, Wisata Alam Pantai Lombang adalah pantai dengan hamparan pasir putih dan gugusan tanaman cemara udang yang tumbuh di areal tepi dan sekitar pantai. Suasananya sangat teduh dan indah sekali. Pantai Lombang adalah satu-satunya pantai di Indonesia yang ditumbuhi pohon cemara udang, Pantai Slopeng adalah pantai dengan hamparan gunung pasir putih yang mengelilingi sisi pantai sepanjang hampir 6 km. Kawasan pantai ini sangat cocok untuk mancing ria karena areal lautnya kaya akan beragam jenis ikan, termasuk jenis ikan tongkol, Pantai Ponjug di Pulau Talango, Pantai Badur di Kecamatan Batu Putih, Taman Air Kiermata di Kecamatan Saronggi, Gua Jeruk Asta Tinggi Sumenep, Gua Kuning di Kecamatan Kangean, Gua Payudan di Kecamatan Guluk-Guluk, Wisata Bahari/Laut Kepulauan Kangean dan sekitarnya merupakan gugusan kepulauan Kabupaten Sumenep yang letaknya berada di wilayah ujung timur Pulau Madura. Mempunyai banyak pantai yang eksotik, Wisata Taman Laut Mamburit Pulau Arjasa Wisata Taman Laut Gililabak Pulau Talango Pantai Pasir Putih dan Terumbu Karang Pulau Saor (Kecamatan Sapeken) Pantai pasir putih, taman mangrove/ bakau dan wisata taman laut takat Pulau Pajangan (kecamatan nonggunong) Wisata Konservasi Ayam bekisar, ayam bekisar adalah ayam khas Sumenep yang banyak dibudidayakan untuk peliharaan di Pulau Kangean. Kijang, merupakan hewan penghuni hutan di daerah Arjasa. Jenis hewan ini termasuk hewan yang dilindungi. Cemara Udang, merupakan satu jenis spesies cemara yang hanya ada di Kabupaten Sumenep dan di Pesisir Pantai Negeri China. Pohon cemara ini banyak dibudidayakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Batang-Batang dan Kecamatan Dungkek, tak jauh dari lokai wisata Pantai Lombang. Taman laut takat pajangan merupakan taman bawah laut pulau pajangan yang terletak di sebelah utara pantai pulau pajangan. terumbu karangnya yang luas dan jenis terumbu karangnya yang sangat banyak hampir menyerupai taman nasional bunaken di manado Wisata Minat Khusus Tirta Sumekar Indah merupakan salah satu kompleks pemandian kolam renang yang ada di Sumenep, letaknya berada di kecamatan Batuan, sebelah barat kota Sumenep. Letaknya yang strategis, dikelilingi Perkebunan Pohon Jati dan Jambu Mente serta tak jauh dari wisata kompleks pemakaman Asta Tinggi membuat pemandian ini banyak di kunjungi warga saat akhir pekan dan liburan sekolah, Water Park Sumekar, merupakan wisata air yang terletak tak jauh di belakang lokasi Wisata kompleks Asta Tinggi, kondisi bangunannya yang terletak dilerang bukit Kasengan sangat menambah suasana alami di kawasan ini, Alun-Alun Sumenep sekarang menjadi taman Adipura, setiap harinya khususnya pada malam hari dibangian utara Alun-Alun Sumenep ini terdapat pasar malam dengan menyajikan berbagai macam kuliner dan accesories yang bisa dinikmati dengan harga yang murah. Wisata kesehatan di Pulau Giliyang Kecamatan Dungkek merupakan daerah di kabupaten Sumenep yang mempunyai kandungan O2/oksigen sebesar 21,5% atau 215.000 ppm. Selain terkenal karena kemurnian oksigennya, pulau Giliyang juga memiliki wisata Gua "Celeng" Gua ini terletak di Desa Banraas, sekitar 3 km dari tepi pantai Gili Iyang. Untuk bisa sampai di gua ini, para wisatawan harus berjalan turun melalui bebatuan kecil yang akan dipandu oleh guide. Gua ini ditemukan sekitar tahun 2014 oleh warga sekitar. Sebelum bernama Gua Mahakarya, gua ini bernama Gua Celeng dikarenakan gue ini dihuni dan dijadikan tempat persembunyian oleh babi hutan. Namun seiring berjalannya waktu, celeng (babi hutan) mulai meninggalkan gua ini. Keindahan batu stalaktit dan stalagmit yang ada di gua ini bisa memukau para wisatawan karena bisa melihat dinding gua yang berkelap-kelip terkena cahaya. Gua ini memiliki luas sekitar 800 m2 dan terbagi menjadi tujuh ruangan yang bisa dinikmati. Penerangan di gua ini benar-benar murni dari cahaya matahari, sehingga hal ini menjadi keunikan tersendiri untuk digunakan sebagai spot foto. Dengan beberapa bebatuan stalaktit dan stalagmit yang masih aktif serta menghasilkan bebatuan baru, di dalam gua juga terdapat bebatuan bersinar karena pada gua ini mengandung butiran-butiran kecil yang jika terkena cahaya maka akan memancarkan kilau yang indah. Wisata berikutnya yang berada di pulau Giliyang adalah wisata Batu Canggah Batu Canggah terletak di Dusun Baniteng Desa Bancamara. Perjalanan untuk mencapai Batu Canggah sendiri tidaklah mudah, para wisatawan harus berjalan kaki terlebih dahulu sekitar 30 menit dari tempat odong-odong biasanya diparkir. Melewati hijaunya sawah milik penduduk, pemandangan akan terasa nikmat. Selama perjalanan menuju lokasi, wisatawan tidak akan pernah bosan untuk melihat keadaan alam masyarakat sekitar yang benar-benar masih terjaga kealamiannya. Saat tiba di gapura bertuliskan Batu Canggah, pengunjung masih harus menuruni anak tangga yang cukup ekstrem, jika lalai sedikit saja maka tidak dapat dipungkiri bisa terjatuh ke bawah dan disambut dengan batu-batuan karang. Setelah menapaki anak tangga terakhir, maka akan terlihat lekukan karang berukuran besar yang akan memanjakan mata, yang berdiri kokoh, tegak, nan eksotis. Di sepanjang jalan sudah tersedia pagar bambu untuk memudahkan para wisatawan berjalan untuk mengantisipasi terpeleset atau bahkan terjatuh. Saat di Batu Canggah, wisatawan tidak hanya dimanjakan dengan pesona batuan karang yang eksotis ini, namun juga akan disambut dengan hamparan laut luas yang siap membuat mata takjub. Kota tua Kalianget merupakan wisata kota tua bekas peninggalan masa kolonial Belanda, hingga saat ini masih bisa dinikmati berupa bekas pabrik, bekas bioskop, bekas kolam renang dan bekas gereja tua. Nambakor merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Saronggi, desa ini merupakan penghasil garam dan penghasil ikan budidaya tambak. Hotel Sebagai daerah destinasi utama wisata Pulau Madura, di Sumenep, hotel-hotel mulai dibangun. menurut data PHRI Jawa Timur Hotel di Sumenep berjumlah 13 unit. Secara keseluruhan lokasinya berpusat di Kota Sumenep dan Kalianget. Berikut Daftar Hotel di Sumenep Hotel Wijaya I Hotel Wijaya II Safari Jaya Hotel Garuda Hotel Sumekar Hotel Hotel Utami Sumekar Hotel Suramadu Mitraland Hotel Hotel Family Nur C-1 Hotel Apel Hotel Dreamland Hotel Musdalifah Hotel and Resort Media Televisi Kebudayaan Seni Tari Tari Moang Sangkal Tari Codi' Somekkar Tari Gambu Seni Musik Musik Saronen Musik Tong-tong Seni Kriya Batik Tulis Sumenep, sentra batik tulis di Sumenep terdapat di desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto, Keris, sentra pembuatan senjata keris di Sumenep terdapat di desa Aeng tong tong dan desa desa Palongan Kecamatan Bluto, Sentra Ukiran Sumenep Madura terdapat di desa Karduluk, Sentra pembuatan Perahu Madura terdapat di desa Slopeng dan Pulau Sapudi, Sentra Pembuatan Topeng Madura Budaya Mamaca Mamapar gigi Kalenengan Karaton Tandha' Tan-pangantanan Ojhung Topeng dhalang Lodrok Sape Sono' Karapan Sapi Upacara Adat Nyadar Upacara Adat Penganten Ngekak Sangger Kuliner Khas Rujak Cingur Sumenep Rujak Selingkuh Kaldu Kokot Kalsot (kaldu soto) Lontong Campor Apen Parsanga Soto Madura Sate Madura Man reman Macho Pattola Mento Nasi Romi Nasi Jagung Kuah Maronggi (daun kelor) Kripik Singkong Jubada Rengginang Lorjuk Pokak Saripah Event Wisata Semalam di Karaton Prosesi Pelantikan Arya Wiraraja Karapan Sapi Tellasan Topak Maskot Fauna Identitas Kabupaten Sumenep adalah Ayam bekisar yang berasal dari Pulau Kangean. Fauna ini tak hanya menjadi identitas daerah Sumenep namun juga menjadi identitas Provinsi Jawa Timur. Selain mempunyai fauna khas, Sumenep juga mempunyai flora khas yaitu Pohon Cemara Udang yang tumbuh subur di lokasi wisata Pantai Lombang. Saat ini pohon cemara udang termasuk salah satu flora yang dilindungi oleh UU dan Perda Kab. Sumenep Musisi dan Hiburan Dalam dunia Hiburan dan musisi tanah air ternyata tak sedikit juga kalangan artis dari Sumenep, Madura. di antaranya ada Pelawak kocak, presenter sekaligus aktor Ferrasta Soebardi atau lebih dikenal dengan nama Pepeng . disamping itu ada juga artis cilik yaitu Randy Martin salah satu tokoh pemeran si Pitung di sinetron Pitung The Master dan Sayef Muhammad Billah yang memerankan tokoh Arif dalam film layar lebar Semesta Mendukung. selain aktor-aktor tersebut juga ada musisi dangdut, Imam S Arifin dan Yus Yunus. Tokoh Terkenal Arya Wiraraja, Otak pendiri kerajaan Majapahit. Halim Perdanakusuma, Pahlawan Nasional Indonesia. Muhammad Saleh Werdisastro, Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Yogyakarta yang pertama dan Wali kota Surakarta tahun 1951-1958. M.A. Rachman, Mantan Jaksa Agung RI Kabinet Gotong Royong. Prof. Abdul Hadi WM, Guru Besar Filsafat Univ. Paramadina, Budayawan. Prof. Mien Achmad Rifai, M.Sc.,Ph.D., Ahli Botani Indonesia. D. Zawawi Imron, Sastrawan/Penyair Nasional. DR. A. Latif Wiyata, Dosen Fisip UNEJ dan kepala lembaga Pusat Kajian Madura UNEJ. Edhi Setiawan, SH, Budayawan Madura. MH Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI 2019 - 2024 Achsanul Qasasi, Presiden Madura United FC Imam S Arifin, Penyanyi Dangdut Nyai Hj Dewi Khalifah, Wabup Sumenep/Ketua PC Muslimat NU Olahraga Olahraga unggulan yang sedang diminati oleh masyarakat Sumenep saat ini adalah cabang olahraga bola volly. Saat ini di Sumenep tercatat ada 442 klub, terdiri dari 328 klub putera dan 114 klub puteri, sehingga pada tahun 2005 lalu masuk dalam catatan MURI sebagai klub bola voli terbanyak se-Indonesia. Selain olahraga bola voli, olahraga tradisional balbudih juga sering dimainkan oleh pemuda-pemuda di lapangan kecamatan. Olahraga tradisional ini hampir berkembang diseluruh masyarakat pedesaan di Sumenep. Olahraga ini dimainkan secara beregu. Selain dua olahraga di atas, olahraga futsal, sepak bola, bulu tangkis, tenis, bela diri juga diminati oleh masyarakat Sumenep. Klub sepak bola dari kabupaten ini adalah Perssu Sumenep FC. Referensi Daftar pustaka Huub de Jonge.1989.Madura dalam empat zaman: pedagang, perkembangan ekonomi, dan Islam: suatu studi antropologi ekonomi. PT Gramedia. Werdisastra (raden.).1996.Babad Sumenep.Universitas Michigan: Garoeda Buana Indah. Hélène Bouvier. 2002. Lèbur: seni musik dan pertunjukan dalam masyarakat Madura. Yayasan Obor Indonesia. ISBN 979-461-420-3, 9789794614204 Zulkarnaen, Iskandar. 2003. Sejarah Sumenep. Sumenep: Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Sumenep. Abdurrahchman, Drs.1971.Sejarah Madura Selajang Pandang. Sumenep. Justine Vaisutis. 2007.Indonesia. Lonely Planet. ISBN 1-74104-435-9 Soebrata Sastro, Raden.1920.Perjalanan dari Soengenep ka Batawi. Balai Pustaka. Sejarah Perjuangan Rakyat Sumenep 1945-1950 Pranala luar Sumenep Sumenep

4145

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota%20Surabaya

Kota Surabaya

Surabaya (Hanacaraka: ꦏꦹꦛꦯꦹꦫꦨꦪ; Pegon Jawa: كوڟا سورابايا, tr. Kutha Surabaya, . Hanzi: 泗水. ) adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Timur sekaligus kota terbesar di provinsi tersebut. Surabaya juga merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Kota Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta, atau 435 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Letak kota ini berada di pantai utara Pulau Jawa bagian timur yang berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Surabaya memiliki luas sekitar ±335,28 km², dan 2.972.801 jiwa penduduk pada tahun 2022. Daerah megalopolitan Surabaya yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya dan wilayah Gerbangkertosusila dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni Bandar Udara Internasional Juanda yang berada 20 km di sebelah selatan kota, serta dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung. Surabaya dikenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena Pertempuran 10 November 1945, yaitu sejarah perjuangan Arek-Arek Suroboyo (Pemuda-pemuda Surabaya) dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai pada masanya. Menurut Bappenas, Kota Surabaya adalah salah satu dari empat kota pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Makassar. Sejarah Etimologi Kata Surabaya (bahasa Sanskerta: Śūrabhaya) sering diartikan secara filosofis sebagai lambang perjuangan antara darat dan air. Selain itu, dari kata Surabaya juga muncul mitos pertempuran antara ikan sura (ikan hiu) dan baya (buaya), yang menimbulkan dugaan bahwa terbentuknya nama "Surabaya" muncul setelah terjadinya pertempuran tersebut. Asal-usul Surabaya Bukti sejarah menunjukkan bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, seperti yang tercantum dalam prasasti Trowulan I, berangka 1358 M. Dalam prasasti tersebut terungkap bahwa Surabaya (Śūrabhaya) masih berupa desa di tepi sungai Brantas dan juga sebagai salah satu tempat penyeberangan penting sepanjang daerah aliran sungai Brantas. Surabaya juga tercantum dalam pujasastra Kakawin Nagarakretagama yang ditulis oleh Empu Prapañca yang bercerita tentang perjalanan pesiar Raja Hayam Wuruk pada tahun 1365 M dalam pupuh XVII (bait ke-5, baris terakhir). Walaupun bukti tertulis tertua mencantumkan nama Surabaya berangka tahun 1358 M (Prasasti Trowulan) dan 1365 M (Nagarakretagama), para ahli menduga bahwa wilayah Surabaya sudah ada sebelum tahun-tahun tersebut. Menurut pendapat budayawan Surabaya berkebangsaan Jerman Von Faber, wilayah Surabaya didirikan tahun 1275 M oleh Raja Kertanegara sebagai tempat permukiman baru bagi para prajuritnya yang berhasil menumpas pemberontakan Kemuruhan pada tahun 1270 M. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa Surabaya dahulu merupakan sebuah daerah yang bernama Ujung Galuh (Jung-Ya-Lu menurut catatan china). Versi lain menyebutkan, Surabaya berasal dari cerita tentang perkelahian hidup-mati antara Adipati Jayengrono dan Sawunggaling. Konon, setelah mengalahkan pasukan Kekaisaran Mongol utusan Kubilai Khan atau yang dikenal dengan pasukan Tartar, Raden Wijaya mendirikan sebuah keraton di daerah Ujung Galuh dan menempatkan Adipati Jayengrono untuk memimpin daerah itu. Lama-lama karena menguasai ilmu buaya, Jayengrono semakin kuat dan mandiri sehingga mengancam kedaulatan Kerajaan Majapahit. Untuk menaklukkan Jayengrono, maka diutuslah Sawunggaling yang menguasai ilmu sura. Adu kesaktian dilakukan di pinggir Kali Mas, di wilayah Peneleh. Perkelahian itu berlangsung selama tujuh hari tujuh malam dan berakhir dengan tragis, karena keduanya meninggal setelah kehilangan tenaga. Nama Śūrabhaya sendiri dikukuhkan sebagai nama resmi pada abad ke-14 oleh penguasa Ujung Galuh, Arya Lêmbu Sora. Era prakolonial Wilayah Surabaya dahulu merupakan gerbang utama untuk memasuki ibu kota Kerajaan Majapahit dari arah lautan, yakni di muara Kali Mas. Bahkan hari jadi kota Surabaya ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Mei 1293. Hari itu sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya terhadap serangan pasukan Mongol. Pasukan Mongol yang datang dari laut digambarkan sebagai SURA (ikan hiu / berani) dan pasukan Raden Wijaya yang datang dari darat digambarkan sebagai BAYA (buaya / bahaya), jadi secara harfiah diartikan berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai hari jadi Surabaya. Pada abad ke-15, Islam mulai menyebar dengan pesat di daerah Surabaya. Salah satu anggota Wali Sanga, Sunan Ampel, mendirikan masjid dan pesantren di wilayah Ampel. Tahun 1530, Surabaya menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Menyusul runtuhnya Demak, Surabaya menjadi sasaran penaklukan Kesultanan Mataram, diserbu Senapati tahun 1598, diserang besar-besaran oleh Panembahan Seda ing Krapyak tahun 1610, dan diserang Sultan Agung tahun 1614. Pemblokan aliran Sungai Brantas oleh Sultan Agung akhirnya memaksa Surabaya menyerah. Suatu tulisan VOC tahun 1620 menggambarkan, Surabaya sebagai wilayah yang kaya dan berkuasa. Panjang lingkarannya sekitar 5 mijlen Belanda (sekitar 37 km), dikelilingi kanal dan diperkuat meriam. Tahun tersebut, untuk melawan Mataram, tentaranya sebesar 30.000 prajurit. Tahun 1675, Raden Trunajaya dari Madura merebut Surabaya, namun akhirnya didepak VOC pada tahun 1677. Dalam perjanjian antara Pakubuwono II dan VOC pada tanggal 11 November 1743, Surabaya diserahkan penguasaannya kepada VOC. Gedung pusat pemerintahan Keresidenan Surabaya berada di mulut sebelah barat Jembatan Merah. Jembatan inilah yang membatasi permukiman orang Eropa (Europeesche Wijk) waktu itu, yang ada di sebelah barat jembatan dengan tempat permukiman orang Tionghoa; Melayu; Arab; dan sebagainya (Vremde Oosterlingen), yang ada di sebelah timur jembatan tersebut. Hingga tahun 1900-an, pusat kota Surabaya hanya berkisar di sekitar Jembatan Merah saja. Era kolonial Pada masa Hindia Belanda, Surabaya berstatus sebagai ibu kota Keresidenan Surabaya, yang wilayahnya juga mencakup daerah yang kini wilayah Kabupaten Gresik; Sidoarjo; Mojokerto; dan Jombang. Pada tahun 1905, Surabaya mendapat status kotamadya (gemeente). Pada tahun 1926, Surabaya ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur. Sejak saat itu Surabaya berkembang menjadi kota modern terbesar kedua di Hindia Belanda setelah Batavia. Sebelum tahun 1900, pusat kota Surabaya hanya berkisar di sekitar Jembatan Merah saja. Pada tahun 1910, fasilitas pelabuhan modern dibangun di Surabaya, yang kini dikenal dengan nama Pelabuhan Tanjung Perak. Sampai tahun 1920-an, tumbuh permukiman baru seperti daerah Darmo; Gubeng; Sawahan; dan Ketabang. Tanggal 3 Februari 1942, Jepang menjatuhkan bom di Surabaya. Pada bulan Maret 1942, Jepang berhasil merebut Surabaya. Surabaya kemudian menjadi sasaran serangan udara tentara Sekutu pada tanggal 17 Mei 1944. Era kemerdekaan Pertempuran mempertahankan Surabaya Setelah Perang Dunia II usai, pada 25 Oktober 1945, 6.000 pasukan Inggris-India yaitu Brigade 49, Divisi 23 yang dipimpin Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Sothern Mallaby mendarat di Surabaya dengan perintah utama melucuti tentara Jepang, tentara dan milisi Indonesia. Mereka juga bertugas mengurus bekas tawanan perang dan memulangkan tentara Jepang. Pasukan Jepang menyerahkan semua senjata mereka, tetapi milisi dan lebih dari 20.000 pasukan Indonesia menolak. 26 Oktober 1945, tercapai persetujuan antara Ario Soerjo, Gubernur Jawa Timur dengan Brigjen Aubertin Mallaby bahwa pasukan Indonesia dan milisi tidak harus menyerahkan senjata mereka. Sayangnya terjadi salah pengertian antara pasukan Inggris di Surabaya dengan markas tentara Inggris di Jakarta yang dipimpin Letnan Jenderal Philip Christison. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pukul 11.00, pesawat Dakota Angkatan Udara Inggris dari Jakarta menjatuhkan selebaran di Surabaya yang memerintahkan semua tentara Indonesia dan milisi untuk menyerahkan senjata. Para pimpinan tentara dan milisi Indonesia menjadi marah ketika membaca selebaran ini dan menganggap Brigjen Mallaby tidak menepati perjanjian yang ditanda tangani satu hari sebelumnya. Pada 28 Oktober 1945, pasukan Indonesia dan milisi menggempur pasukan Inggris di Surabaya. Untuk menghindari kekalahan di Surabaya, Brigjen Mallaby meminta agar Presiden RI Soekarno dan panglima pasukan Inggris Divisi 23, Mayor Jenderal Douglas Cyril Hawthorn untuk pergi ke Surabaya dan mengusahakan perdamaian. 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno; Wakil Presiden Mohammad Hatta; dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin bersama Mayjen Hawthorn pergi ke Surabaya untuk berunding. Pada siang hari, 30 Oktober 1945, dicapai persetujuan yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Panglima Divisi 23 Mayjen Hawthorn. Isi perjanjian tersebut adalah diadakan perhentian tembak menembak dan pasukan Inggris akan ditarik mundur dari Surabaya secepatnya. Mayjen Hawthorn dan para pimpinan RI tersebut meninggalkan Surabaya dan kembali ke Jakarta. Pada sore hari, 30 Oktober 1945, Brigjen Mallaby berkeliling ke berbagai pos pasukan Inggris di Surabaya untuk memberitahukan soal persetujuan tersebut. Saat mendekati pos pasukan Inggris di gedung Internatio, dekat Jembatan Merah, mobil Brigjen Mallaby dikepung oleh milisi yang sebelumnya telah mengepung gedung Internatio. Karena mengira komandannya akan diserang oleh milisi, pasukan Inggris kompi D yang dipimpin Mayor Venu K. Gopal melepaskan tembakan ke atas untuk membubarkan para milisi. Para milisi mengira mereka diserang / ditembaki tentara Inggris dari dalam gedung Internatio dan balas menembak. Seorang perwira Inggris, Kapten R.C. Smith melemparkan granat ke arah milisi Indonesia, tetapi meleset dan jatuh tepat di mobil Brigjen Mallaby. Granat meledak dan mobil terbakar. Akibatnya Brigjen Mallaby dan sopirnya tewas. Laporan awal yang diberikan pasukan Inggris di Surabaya ke markas besar pasukan Inggris di Jakarta menyebutkan Brigjen Mallaby tewas ditembak oleh milisi Indonesia. Letjen Philip Christison marah besar mendengar kabar kematian Brigjen Mallaby tersebut dan mengerahkan 24.000 pasukan tambahan untuk menguasai Surabaya. 9 November 1945, Inggris menyebarkan ultimatum agar semua senjata tentara Indonesia dan milisi segera diserahkan ke tentara Inggris, tetapi ultimatum ini tidak diindahkan. 10 November 1945, Inggris mulai membom Surabaya dan perang sengit berlangsung terus menerus selama 10 hari. Dua pesawat Inggris ditembak jatuh pasukan RI dan salah seorang penumpang, Brigadir Jenderal Robert Guy Loder-Symonds terluka parah dan meninggal keesokan harinya. 20 November 1945, Inggris berhasil menguasai Surabaya dengan korban ribuan orang prajurit tewas. Lebih dari 20.000 tentara Indonesia, milisi dan penduduk Surabaya tewas. Seluruh kota Surabaya hancur lebur. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah yang dialami pasukan Inggris pada dekade 1940-an. Pertempuran ini menunjukkan kesungguhan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah. Karena sengitnya pertempuran dan besarnya korban jiwa, setelah pertempuran ini, jumlah pasukan Inggris di Indonesia mulai dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh pasukan Belanda. Pertempuran pada tanggal 10 November 1945 tersebut hingga saat ini dikenang dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Era pascakemerdekaan Kota yang jalan utamanya dahulu hampir berbentuk seperti pita dari jembatan Wonokromo di sebelah Selatan menuju ke Jembatan Merah di sebelah Utara sepanjang kurang lebih 13 km tersebut, di akhir tahun 1980-an mulai berubah total. Pertambahan penduduk dan urbanisasi yang pesat, memaksa Surabaya untuk berkembang ke arah Timur dan Barat seperti yang ada sekarang. Bertambahnya kendaraan bermotor, tumbuhnya industri baru serta menjamurnya perumahan yang dikerjakan oleh perusahaan realestat yang menempati pinggiran kota mengakibatkan tidak saja terjadi kemacetan di tengah kota tetapi juga tidak jarang terjadi pula di pinggiran kota. Surabaya telah berkembang jauh dari kota yang relatif kecil dan kumuh di akhir abad ke-19, menjadi kota metropolitan di akhir abad ke-20 dan pada kurun abad ke-21 menjadi salah satu metropolitan dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Kota yang pada kurun abad ke-20 dan awal abad ke-21 dipandang panas dan kumuh ini juga berhasil berubah menjadi salah satu kota metropolitan yang paling tertata di Indonesia dengan kualitas udara terbersih. Geografi Surabaya secara geografis berada pada 07°09'00" – 07°21'00" Lintang Selatan dan 112°36'- 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Surabaya meliputi daratan dengan luas 326,81 km² dan lautan seluas 190,39 km². Batas wilayah Kota Surabaya berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu: Geologi Kondisi geologi Kota Surabaya terdiri dari Daratan Alluvium; Formasi Kabuh; Pucangan; Lidah; Madura; dan Sonde. Sedangkan untuk wilayah perairan, Surabaya tidak berada pada jalur sesar aktif ataupun berhadapan langsung dengan samudra, sehingga relatif aman dari bencana alam endogen. Berdasarkan kondisi geologi dan wilayah perairannya, Surabaya dikategorikan ke dalam kawasan yang relatif aman terhadap bencana gempa bumi maupun tanah amblesan sehingga pembangunan infrastruktur tidak memerlukan rekayasa geoteknik yang dapat menelan biaya besar. Topografi Kota Surabaya terletak di pesisir utara provinsi Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah selatan, serta Kabupaten Gresik di sebelah barat. Sebagian besar wilayah Surabaya merupakan dataran rendah yaitu 80,72% dengan ketinggian antara -0,5 – 5m SHVP atau 3 – 8 m di atas permukaan laut, sedangkan sisanya merupakan daerah perbukitan yang terletak di wilayah Surabaya Barat (12,77%) dan Surabaya Selatan (6,52%). Di wilayah Surabaya Selatan terdapat 2 bukit landai yaitu di daerah Lidah dan Gayungan yang ketinggiannya antara 25 – 50 m di atas permukaan laut dan di wilayah Surabaya Barat memiliki kontur tanah perbukitan yang bergelombang. Struktur tanah di Surabaya terdiri dari tanah aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, dan di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi. Di Surabaya terdapat muara Kali Mas, yakni satu dari dua pecahan Sungai Brantas. Kali Mas adalah salah satu dari tiga sungai utama yang membelah sebagian wilayah Surabaya bersama dengan Kali Surabaya dan Kali Wonokromo. Areal sawah dan tegalan terdapat di kawasan barat dan selatan kota, sedangkan areal tambak berada di kawasan pesisir timur dan utara. Iklim Surabaya memiliki iklim tropis seperti kota besar di Indonesia pada umumnya. Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, Kota Surabaya termasuk dalam kategori iklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua musim dalam setahun yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan di Surabaya rata-rata 165,3 mm. Curah hujan tertinggi di atas 200 mm terjadi pada kurun Januari hingga Maret dan November hingga Desember. Suhu udara rata-rata di Surabaya berkisar antara 23,6 °C hingga 33,8 °C. Pemerintahan Dasar hukum bagi kota Surabaya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Surabaya berstatus sebagai kota yang menjadi bagian dari provinsi Jawa Timur. Wilayah Surabaya kemudian dibagi lagi menjadi 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Kepala Daerah Surabaya dipimpin oleh seorang wali kota dan didampingi oleh seorang wakil wali kota. Wali Kota Surabaya saat ini adalah Eri Cahyadi, yang menjabat sejak 26 Februari 2021. Ia didampingi oleh Wakil Wali Kota Armuji. Dewan Perwakilan Pembagian administratif Pertahanan dan keamanan Surabaya merupakan markas besar dari Kodam V/Brawijaya yang merupakan komando kewilayahan pertahanan dari TNI Angkatan Darat di wilayah Provinsi Jawa Timur. Wilayah satuan teritorial Kodam V/Brawijaya di wilayah Surabaya adalah Korem 084/Bhaskara Jaya yang terbagi atas beberapa Kodim, yaitu Surabaya Utara ; Surabaya Timur ; Surabaya Selatan ; Sidoarjo ; Gresik ; Bangkalan ; Sampang; Pamekasan dan Sumenep. Seluruh Kodim tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa Koramil yang berada di tingkat kecamatan. Kota Surabaya juga merupakan markas besar dari Komando Armada II yang berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Komando Armada II TNI Angkatan Laut membawahi wilayah laut Indonesia bagian tengah. Bumi Marinir terdapat di wilayah Kecamatan Karang Pilang, Surabaya. Kawasan TNI AU terdapat di Lanud Muljono Surabaya. Markas besar Polda Jawa Timur juga terdapat di Surabaya. Wilayah hukum Polda Jawa Timur yang ada di wilayah kota Surabaya adalah satu kepolisian resor kota besar, yaitu Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya) yang membawahi 23 kepolisian sektor kota, serta satu kepolisian resor yang terdiri dari unsur Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak, yaitu Kepolisian Resor Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan Tanjung Perak (Polres KP3 Tanjung Perak) yang membawahi 5 kepolisian sektor yakni Polsek Asemrowo ; Polsek Kenjeran ; Polsek Krembangan ; Polsek Pabean Cantian ; dan Polsek Semampir. Demografi Menurut data dari Badan Pusat Statistik, penduduk kota Surabaya pada tahun 2018 berjumlah 3.094.732 jiwa. Dengan wilayah seluas 326,81 km², maka kepadatan penduduk Kota Surabaya adalah sebesar 8.393 jiwa per km². Agama Mayoritas penduduk Surabaya menganut agama Islam sebanyak 85,50% (2.701.588 jiwa) sesuai data Badan Pusat Statistik Surabaya tahun 2019. Surabaya merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam yang paling awal di tanah Jawa dan merupakan basis warga Nahdlatul 'Ulama yang beraliran tradisional. Masjid Ampel didirikan pada abad ke-15 oleh Sunan Ampel, salah satu Walisongo. Di Surabaya juga berdiri Masjid Al-Akbar yang merupakan masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal, Jakarta dan Masjid Cheng Ho yang terletak di daerah Ketabang yang memiliki arsitektur layaknya kelenteng. Agama lain yang dianut sebagian penduduk adalah Kristen sebanyak 404.261 jiwa (12,80%) dimana Protestan berjumlah 280.862 jiwa (8,89%) dan Katolik sebanyak 123.399 jiwa (3,91%). Penganutnya kebanyakan berasal dari etnis Tionghoa, Batak, etnis Indonesia Timur dan minoritas suku Jawa setempat. Di Surabaya ini juga berdiri Gereja Bethany yang merupakan salah satu gereja terbesar di Indonesia. Untuk agama katolik, Surabaya merupakan rumah dari Keuskupan Surabaya, berpusat di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, yang dipimpin oleh Mgr. Vincentius Sutikno Wisaksono. Agama lain yang dianut masyarakat Surabaya yaitu Buddha (1,42%) dan Konghucu (0,02%) yang dianut etnis Tionghoa; serta Hindu (0,25%) yang dianut suku Tengger, Bali, dan India. Suku bangsa Suku bangsa asli yang menjadi mayoritas di Surabaya adalah suku Jawa sebanyak 83,68%. Kota Surabaya juga menjadi tempat tinggal warga Madura sebanyak 7,50%, kemudian Tionghoa sebanyak 7,25%, suku lain termasuk Arab dan lainnya sebanyak 1,57%. Suku Madura di Surabaya sebagian besar merupakan perantau yang berasal dari Pulau Madura dan wilayah Tapal Kuda. Orang Tionghoa di Surabaya merupakan perantau yang berasal dari Tiongkok yang datang ke Surabaya pada kurun abad ke-13 hingga ke-20. Permukiman pertama orang-orang Tionghoa di Surabaya berada di sepanjang Kali Mas. Sedangkan suku Arab di Surabaya umumnya merupakan warga keturunan Arab yang bertempat tinggal atau menetap di Surabaya. Beberapa di antaranya membuat komunitas yang terkonsentrasi di kawasan Masjid Ampel, Surabaya. Suku bangsa lain yang ada di Surabaya meliputi suku India; Bali; Batak; Sunda; Banjar; Bugis; Minang; Manado; Dayak; Toraja; Ambon; Bawean; Aceh; Melayu; Betawi; serta warga asing. Sebagai salah satu kota tujuan pendidikan, Surabaya juga menjadi tempat tinggal pelajar / mahasiswa dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, bahkan di antara mereka juga membentuk wadah komunitas tersendiri. Sebagai salah satu pusat perdagangan regional, banyak warga asing (ekspatriat) yang tinggal di Surabaya, terutama di daerah Surabaya Barat. Bahasa Surabaya memiliki dialek khas Bahasa Jawa yang dikenal dengan boso Suroboyoan (bahasa ke-Surabaya-an). Dialek ini dituturkan di daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten dan Kota Mojokerto, serta sebagian Jombang dan Lamongan, dan memiliki pengaruh yang sangat besar di hampir semua wilayah Provinsi Jawa Timur. Dialek ini dikenal egaliter, blak-blakan, dan masyarakat Surabaya dikenal cukup fanatik dan bangga terhadap bahasanya. Namun sebagian besar penduduk Surabaya masih menjunjung tinggi adat istiadat Jawa, termasuk penggunaan bahasa Jawa halus untuk menghormati orang yang lebih tua atau orang yang baru dikenalnya. Tetapi sebagai dampak peradaban yang maju dan banyaknya pendatang yang datang ke Surabaya, secara tidak langsung telah mencampuradukkan bahasa asli Surabaya, ngoko, dan bahasa Madura, sehingga diperkirakan banyak kosakata asli bahasa Surabaya yang sudah punah. Beberapa contoh adalah njegog:belok, ndherok:berhenti, gog:paman, maklik:bibi. Bahasa yang dituturkan penduduk Madura di Surabaya pada umumnya terjadi pencampuran antara bahasa Madura dan Jawa di dalam komunikasi sehari-hari, sedangkan bahasa yang dituturkan warga keturunan Tionghoa di Surabaya memiliki dialek khas yang merupakan pencampuran antara bahasa Indonesia, Jawa, Hokkien, Khek, dan Mandarin yang dikenal dengan dialek Tionghoa Surabaya. Namun terlepas dari itu, seluruh penduduk Surabaya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional di dalam acara, kegiatan, maupun komunikasi formal. Perekonomian Letak Kota Surabaya yang sangat strategis berada hampir di tengah wilayah Indonesia dan tepat di selatan Asia menjadikannya sebagai salah satu hub penting bagi kegiatan perdagangan di Asia Tenggara. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan ekonomi, keuangan, dan bisnis di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagai salah satu pusat perdagangan, Surabaya tidak hanya menjadi pusat perdagangan bagi wilayah Jawa Timur, namun juga memfasilitasi wilayah-wilayah di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan bagian tengah dan timur. Surabaya dan kawasan sekitarnya merupakan kawasan yang paling pesat pembangunan ekonominya di Jawa Timur dan salah satu yang paling maju di Indonesia. Selain itu, Surabaya juga merupakan salah satu kota terpenting dalam menopang perekonomian Indonesia. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Surabaya adalah pusat perdagangan yang mengalami perkembangan pesat. Industri-industri utamanya antara lain galangan kapal, alat-alat berat, pengolahan makanan dan agrikultur, elektronik, perabotan rumah tangga, serta kerajinan tangan. Banyak perusahaan multinasional besar yang berkantor pusat di Surabaya, seperti PT Sampoerna Tbk; Wismilak; Maspion; Wings Group; Unilever Indonesia; Pakuwon Group; Jawa Pos Group; dan PT PAL Indonesia. Surabaya juga merupakan kota pelabuhan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Pelabuhan terpenting di Surabaya adalah Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan pelabuhan perdagangan, peti kemas, dan penumpang terbesar kedua di Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Di Surabaya juga terdapat Terminal Pelabuhan Teluk Lamong yang merupakan terminal pelabuhan penyangga utama Pelabuhan Tanjung Perak. Terminal Pelabuhan Teluk Lamong ini menjadi green port pertama di Indonesia serta merupakan salah satu terminal pelabuhan tercanggih di dunia di mana seluruh sistem operasinya otomatis dan menggunakan komputer. Kawasan Pusat Bisnis Dalam kurun waktu 2 dekade, Surabaya dan kota-kota satelit di sekitarnya telah mempunyai andil finansial yang vital di Indonesia dikarenakan sektor perdagangan, industri, dan jasanya yang terus berkembang. Hal ini kemudian menyebabkan daya beli masyarakat meningkat dan indeks kepercayaan konsumen yang berkembang pesat. Hal ini tentunya menarik minat investor untuk ikut andil dalam perubahan wajah kota, sehingga mendorong munculnya "Kawasan Bisnis Terpadu" / Central Business District (CBD) sebagai pusat-pusat kegiatan bisnis di Surabaya. Kawasan bangunan tinggi (highrise building) berada di sekitar Jalan Tunjungan, Basuki Rachmat, Darmo, Mayjend Sungkono, H.R. Muhammad, dan Ahmad Yani, sedangkan kawasan industri di Surabaya di antaranya adalah Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Karang Pilang dan Margomulyo. Berikut ini adalah beberapa kawasan CBD yang termasuk ke dalam kawasan emas di kota Surabaya: Kawasan Pusat Bisnis Surabaya Pusat Kawasan ini terletak di sekitar Jalan Basuki Rachmat, Jalan Embong Malang, dan Jalan Bubutan. Kawasan ini telah berkembang sebagai pusat bisnis di wilayah Jawa Timur sejak 3 dekade lalu dan menjadi salah satu jantung utama kegiatan bisnis dan perdagangan di Surabaya. Beberapa ciri khas bangunan yang ada di kawasan ini di antaranya adalah Wisma BRI Surabaya, Hotel Bumi Surabaya, Wisma Intiland Surabaya, Pakuwon Tower, The Peak Residence, Sheraton Hotel, dan lain sebagainya. Kawasan Pusat Bisnis Surabaya Barat Kawasan ini terletak di sekitar Jalan Adityawarman, Jalan Mayjend Sungkono, Jalan H.R. Muhammad, dan Jalan Mayjend Jono Soewojo. Kawasan ini berkembang sebagai pusat bisnis baru di Surabaya sejak tahun 1990-an. Dahulu, kawasan ini dikenal sebagai salah satu kawasan mati yang tidak berkembang di wilayah Surabaya. Namun, saat ini telah berkembang sebagai salah satu kawasan pusat bisnis dan perdagangan yang paling pesat perkembangannya di wilayah Jawa Timur, dengan berdirinya highrise building dan perumahan-perumahan elite yang tertata rapi di kawasan ini. Beberapa ciri khas bangunan yang ada di kawasan ini di antaranya adalah Adhiwangsa Apartment, Waterplace Residence, Puri Matahari, Beverly Park Apartment, The Via & The Vue Apartment, Ciputra World Hotel, La Riz Mansion, Orchard & Tanglin Apartment, Puncak Permai Apartment, dan lain sebagainya. Pariwisata Surabaya memiliki beragam destinasi wisata yang menarik. Kebanyakan destinasi wisata di kota ini erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam di tanah Jawa, serta perjuangan nasional Indonesia. Selain itu, Surabaya juga memiliki wisata yang menarik, di antaranya adalah Ekowisata Mangrove Wonorejo, Pantai Kenjeran, Mangrove Gunung Anyar, Alun-Alun Bawah Tanah, Hutan Bambu Keputih, Taman Flora, Taman Bungkul, KBS(Surabaya Zoo), Monkasel, Benteng Kedung Cowek, Surabaya North Quay, Tugu Pahlawan dan Wisata Perahu Kalimas. Surabaya juga dikenal sebagai kota tempat singgahnya wisatawan mancanegara yang akan berwisata di wilayah Malang Raya, Gunung Bromo, maupun Gunung Ijen. Akomodasi Sarana akomodasi di Surabaya terdapat beragam mulai hotel berbintang, apartemen, hingga losmen yang tersebar di seluruh penjuru kota. Salah satunya adalah Hotel Majapahit yang merupakan salah satu hotel bersejarah di Indonesia di mana terjadi peristiwa Insiden Bendera. Ritel Di Surabaya terdapat banyak pusat perbelanjaan mulai dari pusat perbelanjaan modern (mal), pusat grosir, hingga pasar modern dan tradisional. Surabaya memiliki tiga pusat perbelanjaan modern terbesar di Jawa Timur (dua diantaranya terbesar di Indonesia), yakni Pakuwon Mall yang terletak di Surabaya Barat, Tunjungan Plaza yang terletak di Surabaya Pusat dan Galaxy Mall yang terletak di Surabaya Timur. Arsitektur kota Arsitektur di Surabaya adalah percampuran antara pengaruh kolonial, Asia, Jawa, modern, dan post-modern. Di Surabaya masih banyak dijumpai bangunan peninggalan era kolonial yang masih berdiri kokoh hingga saat ini, seperti Hotel Majapahit (d/h Hotel Oranje) dan Kantor Pos Besar Surabaya. Sebagai sebuah kota yang relatif tua di Indonesia dan Asia Tenggara, kebanyakan bangunan masa kolonial di Surabaya dibangun sekitar kurun abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Bangunan-bangunan ini menunjukan gaya Belanda / Eropa pada abad pertengahan. Contoh dari bangunan era kolonial yang cukup dikenal di Surabaya yaitu De Simpangsche Sociёteit atau yang biasa disebut dengan "Gedung Balai Pemuda" yang dibangun pada tahun 1907 dengan corak arsitektur Eklektik, yaitu dengan menggabungkan arsitektur neoklasik, arsitektur gotik, dan arsitektur renaisans yang didesain oleh arsitek berwarga negara Belanda Westmaes dan difungsikan sebagai gedung rekreasi penduduk ekspatriat Belanda di Surabaya. Sebelum Perang Dunia Kedua, di sekitar pusat kota lama Surabaya terdapat banyak bangunan-bangunan rumah toko, yang kebanyakan bertingkat dua. Rumah-rumah toko ini terinspirasi dari tradisi Eropa dan Tionghoa Peranakan. Walaupun sebagian telah dibongkar untuk pembangunan baru, masih banyak bangunan-bangunan lama yang dipertahankan sebagai cagar budaya dan ikon kota, yakni di sekitar wilayah Jalan Kembang Jepun, Jalan Karet, Jalan Gula, Jalan Slompretan, dan Jalan Rajawali. Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, pusat perkembangan arsitektur kota Surabaya hanya terpusat di wilayah Jembatan Merah, dan sekitarnya, namun perkembangan globalisasi yang pesat, telah menjadikan perkembangan arsitektur telah merata di seluruh penjuru kota. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, bangunan bergaya modern dan post-modern semakin bermunculan di Surabaya. Seiring dengan perkembangan ekonomi, bangunan-bangunan seperti ini terus berkembang di Surabaya hingga sekarang. Pada era 2010-an, Surabaya telah menjadi wilayah bagi bangunan-bangunan tinggi di wilayah Jawa Timur, seperti The Peak Residence dan One Icon Residence (200 meter). Pendidikan Surabaya merupakan salah satu kota tujuan pendidikan di Indonesia. Ribuan siswa maupun mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia mengenyam pendidikan di kota ini. Di kota Surabaya terdapat berbagai macam tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini yaitu kelompok bermain, hingga pendidikan tinggi yaitu akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, hingga universitas. Beberapa universitas, politeknik dan institut negeri ternama yang ada di Surabaya adalah Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Terbuka (UT), Universitas Veteran Pembangunan Nasional (UPN), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Politeknik Penerbangan Surabaya, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Di Surabaya juga terdapat beberapa perguruan tinggi swasta, di antaranya adalah Universitas Surabaya (UBAYA), Universitas Kristen Petra (UKP), Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna (STAI Taruna) Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma (UWK), Universitas Narotama (UNNAR) Surabaya, Universitas Ciputra (UC), Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Universitas Bhayangkara (UBHARA) Surabaya, Universitas Putra Bangsa (UPB), Universitas Wijaya Putra (UWP), Universitas Katolik Widya Mandala (UKWM), Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG), Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim (STAIL) Surabaya, dan perguruan tinggi lainnya. Sementara untuk tingkat Sekolah Dasar sederajat hingga Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sederajat, jumlah sekolah di kota Surabaya berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 1.465 sekolah. Untuk tingkat SD sederejat terdapat 812 sekolah, tingkat SMP sederajat sebanyak 382 sekolah, tingkat SMA sederajat 165 sekolah, dan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sederajat terdapat 106 sekolah di Surabaya. Banyaknya perguruan tinggi negeri di Surabaya sebanyak 6 perguruan tinggi, dan 70 perguruan tinggi swasta. Kebudayaan Kebudayaan Jawa di Surabaya memiliki ciri khas dibandingkan dengan daerah lainnya, yakni karakteristiknya yang lebih egaliter dan terbuka. Surabaya dikenal memiliki beberapa kesenian khas, yaitu: Ludruk, adalah seni pertunjukan drama yang menceritakan kehidupan rakyat sehari-hari. Tari Remo, adalah tarian selamat datang yang umumnya dipersembahkan untuk tamu istimewa Kidungan, adalah pantun yang dilagukan, dan mengandung unsur humor Selain kesenian di atas, budaya panggilan arek atau rek (panggilan khas Surabaya) juga menjadi ciri khas yang unik. Di samping itu, di Surabaya juga dikenal panggilan khas lainnya, yakni Cak untuk laki-laki dan Ning untuk perempuan. Sebagai upaya untuk melestarikan budaya, setiap satu tahun sekali diadakan pemilihan Cak & Ning Surabaya. Cak & Ning Surabaya dan para finalis terpilih merupakan duta wisata dan ikon generasi muda kota Surabaya. Setiap setahun sekali diadakan Festival Cak Durasim (FCD), yakni sebuah festival seni untuk melestarikan budaya Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Festival Cak Durasim ini biasanya diadakan di Gedung Cak Durasim, Surabaya. Selain itu ada juga Festival Seni Surabaya (FSS) yang mengangkat segala macam bentuk kesenian misalnya teater, tari, musik, seminar sastra, pameran lukisan. Pengisi acara biasanya selain dari kelompok seni di Surabaya juga berasal dari luar Surabaya. Diramaikan pula pemutaran film layar tancap, pameran kaos oblong dan lain sebagainya. Festival Seni Surabaya ini diadakan setiap satu tahun sekali di bulan Juni dan biasanya bertempat di Balai Pemuda. Selain kebudayaan Jawa, sebagai kota yang mengalami perkembangan pesat, di Surabaya juga terjadi pencampuran beragam kebudayaan dari Madura, Islam, Arab, Tionghoa, dan lain sebagainya. Kesehatan Di Surabaya, terdapat rumah sakit yang dikelola berbagai pihak baik pemerintah daerah, hingga swasta. Beberapa rumah sakit di Surabaya bahkan mendapat sertifikat ISO. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) juga tersebar di seluruh Surabaya. Di beberapa titik kota Surabaya juga terdapat beberapa klinik pengobatan herbal dan tradisional untuk pengobatan dengan bahan-bahan alami. Berikut beberapa rumah sakit ternama yang ada di Surabaya: Rumah Sakit Adi Husada Kapasari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Rumah Sakit Bedah Surabaya Rumah Sakit Bhayangkara Rumah Sakit Darmo Rumah Sakit Dr. Soetomo Rumah Sakit Gotong Royong Rumah Sakit Graha Amerta Rumah Sakit Husada Utama Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Medika Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendangsari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendangsari MERR Rumah Sakit Ibu dan Anak Lombok 22 Rumah Sakit Ibu dan Anak Lombok 22 Lontar Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri Surabaya Rumah Sakit Islam Surabaya Rumah Sakit Jiwa Menur Rumah Sakit Katolik St. Vincentius A Paulo (RKZ Surabaya) Rumah Sakit Mata Undaan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Rumah Sakit Mitra Keluarga Satelit Rumah Sakit National Hospital Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Rumah Sakit PHC Rumah Sakit Premier Surabaya Rumah Sakit Royal Rumah Sakit Siloam Surabaya Rumah Sakit Universitas Airlangga Rumah Sakit Wijaya Rumah Sakit William Booth Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Olahraga Di Surabaya terdapat beberapa klub olahraga, di antaranya adalah: Persebaya Surabaya (sepak bola / Liga 1) Surabaya Samator (bola voli) Polygon Sweet Nice (PSN) (balap sepeda) Wismilak Cycling Team (balap sepeda) Cahaya Lestari Surabaya (CLS) (bola basket) Suryanaga (bulu tangkis) Surya Baja (bulu tangkis) Forkabaya (bola voli & bulu tangkis) SC Eagle (renang) dan lain-lain Cabang olahraga yang berkembang pesat di Surabaya di antaranya adalah sepak bola, basket, bulu tangkis, tennis, voli, renang, dan lain sebagainya. Surabaya memiliki tiga stadion besar yaitu Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) yang berkapasitas 55.000 penonton dan merupakan salah satu stadion terbesar di Indonesia, Stadion Gelora 10 November atau yang lebih dikenal dengan Stadion Tambaksari yang berkapasitas 35.000 penonton, serta Gelora Pantjasila (EYD: Pancasila) yang berkapasitas 5.000 penonton. Even olahraga yang pernah diselenggarakan di Surabaya antara lain adalah PON VII, PON XV, ASEAN University Games 2004 dan ASEAN School Games 2012. Transportasi Darat Surabaya merupakan pusat transportasi darat di bagian timur pulau Jawa, yakni pertemuan dari sejumlah jalan raya yang menghubungkan Surabaya dengan kota-kota lainnya. Surabaya terhubung dengan beberapa jalan nasional, yaitu Rute 1 dengan rute Merak-Banyuwangi dan Rute 17 dengan rute Yogyakarta-Surabaya. Surabaya juga dihubungkan dengan beberapa jalan provinsi yang menghubungkan Surabaya dengan kota-kota lainnya di Jawa Timur. Jalan tol yang terhubung dengan Surabaya adalah ruas Surabaya-Gresik yang menghubungkan Surabaya dengan Gresik serta kota-kota di pantai utara Jawa, Surabaya-Mojokerto yang menghubungkan Surabaya dengan wilayah Jawa Timur bagian barat, Surabaya-Gempol yang menghubungkan Surabaya dengan wilayah Jawa Timur bagian selatan, serta Waru-Bandara Juanda yang menghubungkan Surabaya dengan Bandara Internasional Juanda. Ruas Surabaya-Gempol terhubung dengan ruas Gempol-Pandaan. Ruas Gempol-Pandaan terhubung dengan ruas Gempol-Pasuruan yang menghubungkan Surabaya dengan kawasan Tapal Kuda di Provinsi Jawa Timur dan ruas Pandaan-Malang yang menghubungkan Surabaya dengan Malang, kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur serta wilayah Provinsi Jawa Timur bagian selatan. Untuk menghubungkan Surabaya dengan Pulau Madura, terdapat Jembatan Suramadu yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Bus Di Surabaya ini dilayani oleh bus kota sebagai sarana pilihan bagi warga Surabaya maupun sekitarnya untuk beraktivitas sehari-hari. Surabaya memiliki sejumlah terminal dalam kota, antara lain Terminal Joyoboyo, Terminal Bratang, Halte Jembatan Merah, Halte Ujung Baru, dan lain sebagainya. Terminal-terminal tersebut menjadi titik pertemuan antara bus kota dengan moda transportasi dalam kota lainnya. Sejak 7 April 2018, pemkot Surabaya meluncurkan sistem bus kota yang diberi nama Suroboyo Bus yang melayani titik-titik penting di seluruh wilayah kota. Sistem pembayaran Suroboyo Bus terbilang unik karena menggunakan sampah plastik dan menjadikan Surabaya sebagai kota kedua di dunia yang menerapkan sistem transportasi massal setelah kereta bawah tanah Beijing pada tahun 2014. Suroboyo Bus juga memiliki sejumlah halte kecil yang tersebar di seluruh penjuru kota. Pada tanggal 5 September 2018, di Surabaya beroperasi layanan bus tingkat yang melayani titik-titik vital di kota Surabaya. Sama seperti Suroboyo Bus, bus tingkat Surabaya juga menggunakan sampah plastik sebagai metode pembayaran. Di Surabaya akan direncanakan pembangunan sistem angkutan massal cepat (AMC) atau mass rapid transit (MRT). Bentuk AMC yang direncanakan adalah sistem kereta api ringan atau light rail transit (LRT) yang juga menghubungkan Surabaya dengan kota-kota satelit di wilayah Gerbangkertosusila. Pengadaan AMC tersebut bertujuan agar Kota Surabaya terbebas dari kemacetan lalu lintas. Pengembangan sistem AMC ini merupakan kerjasama antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan perusahaan swasta. Di samping itu, Pemerintah Kota Surabaya juga mencanangkan program penerapan sistem ERP (Electronic Road Pricing) yaitu sistem jalan berbayar agar pengendara kendaraan pribadi khususnya beralih ke sistem AMC yang telah disediakan. Kereta api Kota Surabaya dihubungkan dengan sejumlah kota-kota di Pulau Jawa melalui jalur kereta api. Kota Surabaya memiliki 4 stasiun besar: , , dan . Selain itu ada pula stasiun di Kota Surabaya yakni Stasiun Tandes, Stasiun Kandangan, Stasiun Benowo, Halte Ngagel, Halte Margorejo, Halte Jemursari, dan Halte Kertomenanggal. Kota Surabaya memiliki dua depo lokomotif/kereta, yaitu Depo Sidotopo (SDT) yang merupakan depo lokomotif/kereta api utama, dan menjadi depo terbesar di Pulau Jawa, serta ada pula sub-depo lokomotif Surabaya Pasar Turi (SBI) yang juga menjadi depo kereta api. Stasiun Surabaya Gubeng adalah stasiun kereta api terbesar di Provinsi Jawa Timur sekaligus menjadi stasiun induk dari pengelolaan Daerah Operasi VIII Surabaya, yang juga meliputi wilayah Mojokerto, Sidoarjo, Malang, Pasuruan (sebagian), Blitar (sebagian), Gresik, Lamongan, Bojonegoro. Terdapat total sebanyak kurang lebih 30 layanan kereta api yang melintasi Kota Surabaya dari berbagai kota di Pulau Jawa dan rute kereta api terbagi menjadi empat jenis lintas yaitu: Lintas selatan: Surabaya–Surakarta–Yogyakarta–Tasikmalaya–Bandung Lintas tengah: Surabaya–Surakarta–Yogyakarta–Purwokerto–Jakarta Lintas timur: Surabaya–Malang Surabaya–Jember–Banyuwangi Lintas utara: Surabaya–Semarang–Cirebon–Jakarta Untuk kereta api lintas selatan, tengah, dan timur Jawa lebih dominan dilayani di Stasiun Surabaya Gubeng (khusus KA antarkota) serta Stasiun Surabaya Kota (khusus KA lokal dan komuter Commuter Line serta KA ), sedangkan kereta api lintas utara Jawa lebih dominan dilayani di Stasiun Surabaya Pasarturi. Transportasi umum dalam kota Angkutan dalam kota lainnya di Surabaya dilayani oleh taksi, angkutan kota (lebih dikenal dengan sebutan bemo), angguna (seperti taksi namun tanpa AC, dan memiliki bentuk khas), ojek, becak, becak motor, serta beberapa jasa sewa mobil yang banyak tersedia di kota ini sebagai pilihan lain dalam berkeliling ke seluruh penjuru kota. Feeder Pada tanggal 2 Maret 2023, Wali kota Eri Cahyadi meresmikan transportasi umum feeder yang diberi nama "Wira Wiri Suroboyo" sebagai pengganti angkutan kota yang relatif lebih aman karena dilengkapi kamera pengawas CCTV, lebih bersih dan nyaman serta dilengkapi pendingin udara AC. Angkutan feeder ini dilayani oleh armada kendaraan Toyota Hiace yang beroperasi pukul 05:30-21:30 WIB dengan layanan 5 rute pertama yang ada di dalam kota dan berikut rute yang tersedia: • FD01 (Terminal Benowo–Tunjungan) • FD02 (Park and Ride Mayjend Sungkono–Embong Ungu) • FD03 (Terminal Intermoda Joyoboyo–Kedung Asem) • FD04 (Penjaringan Sari–Gunung Anyar) • FD05 (Puspa Raya–HR. Muhammad) Para sopir dan helper yang ada di feeder ini merupakan sopir angkutan kota yang diberdayakan oleh pemerintah kota sebagai langkah mensejahterakan ekonomi mereka imbas kurangnya minat masyarakat untuk menaiki angkutan kota konvensional lagi. Transportasi umum ini menerapkan pembayaran non-tunai (berupa uang elektronik maupun e-toll) dengan harga Rp 5000,00 untuk penumpang umum dan Rp 2500,00 untuk pelajar yang dapat menjangkau wilayah pemukiman dan jalanan sempit serta terintegrasi dengan sistem moda transportasi yang ada di dalam kota. Rencana ke depannya, jaringan rute feeder ini akan ditambah lagi dan akan menjangkau ke wilayah penyangga Gresik dan Sidoarjo melalui persetujuan kerjasama antar daerah. Laut Pelabuhan Tanjung Perak melayani penumpang dengan jalur kapal feri Surabaya-Banjarmasin, Surabaya-Sampit dan Surabaya-Makassar. Tanjung Perak memiliki pelabuhan penumpang modern yang dilengkapi dengan 2 buah garbarata untuk kapal. Tanjung Perak menjadi pelabuhan pertama di Indonesia yang menyediakan fasilitas ini. Pelabuhan Tanjung Perak juga memiliki dermaga yang dapat melayani kapal pesiar baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura, selain melalui Jembatan Suramadu, juga dapat melalui Pelabuhan Ujung yang terletak di sebelah Pelabuhan Tanjung Perak dengan jalur kapal feri Ujung-Kamal. Udara Bandar Udara Internasional Juanda adalah sebuah bandar udara internasional yang terletak di Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Bandara ini terletak 15 km sebelah selatan pusat kota yang melayani arus penerbangan untuk wilayah Surabaya serta Gerbangkertosusila dan sekitarnya. Secara administratif maupun fisik, Bandara Internasional Juanda memang tidak terletak dalam wilayah Kota Surabaya, namun terletak di wilayah Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Bandara ini merupakan satu-satunya akses bagi warga Kota Surabaya untuk menggunakan transportasi udara, banyak di antara penumpang yang naik turun di bandara ini menuju daerah Kota Surabaya. Miskonsepsi terjadi pula pada beberapa bandara yang melayani kota-kota besar di Indonesia yang lain, seperti Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang dan Bandara Kualanamu di Deli Serdang. Akan tetapi oleh otoritas penerbangan internasional (IATA dan ICAO), bandara-bandara seperti ini tetap diakui sebagai bandar udara yang melayani arus mobilitas penerbangan kota besar dan wilayah metropolitan yang berada dalam jangkauannya. Bandara Internasional Juanda dikelola oleh PT Angkasa Pura I. Pembangunan terminal baru Bandara Juanda seluas 51.500 m² dimulai sekitar tahun 2005 menggantikan terminal lama yang hanya seluas 28.088 m² dan telah digunakan sejak 1964. Terminal baru memiliki 11 airbridge atau garbarata. Terminal ini sudah dioperasikan mulai dari tanggal 7 November 2006, walaupun baru diresmikan pada tanggal 15 November 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terminal ini terdiri dari tiga lantai. Kini gedung terminal ini disebut dengan Terminal 1 pasca beroperasinya terminal 2 pada 2014. Bekas terminal lama bandara Juanda yang telah dibongkar digunakan untuk pembangunan terminal 2 Bandara Juanda seluas 49.500 m² yang dimulai sejak 2011 hingga dioperasikan pada tahun 2014. Total Bandara Juanda terdiri atas dua terminal. Terminal 1 digunakan untuk penerbangan dalam negeri, sedangkan terminal 2 digunakan untuk penerbangan luar negeri serta seluruh layanan penerbangan maskapai Garuda Indonesia. Terminal 1 memiliki 11 garbarata, sedangkan terminal 2 memiliki 6 garbarata, sehingga total garbarata di Bandara Juanda berjumlah 17 buah. Terminal 1 dapat menampung sekitar 7 juta penumpang, sedangkan Terminal 2 menampung sekitar 6,5 juta penumpang, sehingga kapasitas Bandara Juanda saat ini dapat menampung sekitar 14 juta penumpang. Dalam waktu dekat juga akan dimulai pembangunan terminal 3 Bandara Juanda dan landasan pacu baru untuk mengurai kepadatan yang sering terjadi di bandara ini. Kebanyakan penerbangan di Bandara Juanda sudah menggunakan airbridge / garbarata, tetapi tetap ada yang masih menggunakan tangga, terutama bagi pesawat-pesawat domestik dan charter. Bus DAMRI disediakan oleh pemerintah setempat untuk mengantarkan penumpang ke Terminal Purabaya dengan biaya Rp 15.000,-. Pada bulan November 2006, bertepatan dengan pembukaan Terminal 1, sistem transportasi tersebut mulai beroperasi. Infrastruktur Hingga tahun 2009, pertumbuhan panjang jalan di Surabaya hanya sekitar 0,01% per tahun. Hal ini tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang mencapai sekitar 7–8% setiap tahunnya. Kemacetan yang terjadi di Surabaya dipicu oleh pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Untuk mengurangi kemacetan tersebut, pemerintah kota telah membangun banyak ruas jalan baru, di antaranya pembangunan jalur lambat (frontage road) jalan Ahmad Yani yang terbagi atas sisi timur dan barat masing-masing sepanjang 4 km. Jalur lambat ini direncanakan akan tembus hingga kawasan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Selain itu pemerintah kota telah menyelesaikan pembangunan Jalan Lingkar Dalam Timur (Middle East Ring Road / MERR), yaitu jalan lingkar sepanjang 10,98 km antara daerah Kenjeran hingga Tambak Sumur yang menghubungkan antara Jembatan Suramadu dan Bandara Internasional Juanda; serta Jembatan Suroboyo yang melintang di atas laut sepanjang 780 meter yang kini menjadi ikon wisata di kawasan Pantai Kenjeran. Pemerintah kota juga mengintensifkan pembangunan gorong-gorong (box culvert) yang masif di Surabaya untuk mengurangi kemacetan sekaligus mengantisipasi banjir. Pemerintah kota Surabaya juga tengah mengerjakan pembangunan dua jalan lingkar baru, yakni Jalan Lingkar Luar Timur (Outer East Ring Road / OERR) sepanjang 17 km antara daerah Kenjeran hingga Gunung Anyar yang juga menghubungkan antara Jembatan Suramadu dan Bandara Internasional Juanda dan Jalan Lingkar Luar Barat (West Outer Ring Road / WORR) sepanjang 26,1 km antara daerah Romokalisari hingga Lakarsantri yang menghubungkan kawasan selatan Surabaya dengan Terminal Pelabuhan Teluk Lamong. Selain membangun jalan lingkar, pemerintah kota telah menyelesaikan pembangunan jalan bawah tanah (underpass) di jalan Mayjen Sungkono, serta merencanakan pembangunan underpass dan jalan layang (flyover) di jalan Ahmad Yani. Masalah banjir juga menjadi ancaman serius bagi warga kota. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir, pemerintah kota telah membangun banyak rumah pompa yang tersebar di beberapa titik Surabaya di antaranya Mulyorejo dan Jemursari. Selain rumah pompa, pemerintah kota juga membangun banyak taman yang digunakan sebagai sumber resapan air sekaligus area berinteraksi warga, serta melakukan pembersihan dan perawatan sungai-sungai besar di Surabaya secara intensif. Untuk mengakomodir kebutuhan pejalan kaki dan wisatawan, pemerintah kota Surabaya membangun jalur sepeda di banyak jalan protokol di Surabaya, serta jalur pedestrian yang hampir merata di seluruh wilayah Surabaya. Media Kuliner Masakan Surabaya memiliki sejumlah masakan khas, di antaranya: Lontong Balap Tahu Tek Krengsengan Tempe Penyet Lontong Mi Kupang Lontong Rawon Tahu Campur Sop Kikil Sup buntut Kari Kambing Bakwan Surabaya Nasi Sayur Nasi Goreng Jawa Bakso Salad Surabaya memiliki sejumlah salad tradisional khas, di antaranya: Pecel Semanggi Rujak Cingur Urap Gado-gado Pecel Jajanan Surabaya memiliki sejumlah jajanan khas, di antaranya: Roti Perut Ayam Getas (ketan putih / hitam yang digoreng lalu diberi taburan gula bubuk) Leker Kue Lapis Surabaya Bikang (Carabika) Jongkong Onde-onde Surabaya Lupis Almond Crispy Cheese Cakue Roti Goreng Minuman Surabaya memiliki sejumlah minuman khas, di antaranya: Angsle Ronde Tahwa STMJ (Susu Telur Madu Jahe) Kota kembar Kota-kota yang menjadi mitra kerjasama (kota kembar) dari kota Surabaya adalah: Lihat pula Untuk satuan teritorial diatasnya, lihat: Provinsi Jawa Timur Indonesia Untuk status sama (ibu kota) wilayah diatasnya Kota Surabaya, lihat: DKI Jakarta/Nusantara Untuk kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Jawa Timur, lihat: Daftar kabupaten dan kota di Jawa Timur Referensi Pustaka tambahan JGA Parrot; "Who Killed Brigadier Mallaby"; 1976; Indonesia Magazine, July 1976 hal. 91; Cornell University. Pranala luar BPS Kota Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Kota madya

4146

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Trenggalek

Kabupaten Trenggalek

Trenggalek () adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Trenggalek yang berjarak 180 km dari Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, kabupaten ini menempati wilayah seluas 1.261,40 km² yang dihuni oleh 751.079 jiwa. Letaknya di pesisir pantai selatan dan mempunyai batas wilayah sebelah utara dengan Kabupaten Ponorogo; sebelah timur dengan Kabupaten Tulungagung; sebelah selatan dengan Samudra Hindia; serta sebelah barat dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo. Geografi Batas Wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang ada di pesisir pantai selatan dan mempunyai batas wilayah: Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo; Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung; Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; serta Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo. Sejarah Cerita turun-temurun di kalangan masyarakat Trenggalek menyebut bahwa asal nama Trenggalek berasal dari kata teranging galih "benderangnya hati". Namun menurut manuskrip yang dikoleksi oleh Keraton Surakarta, Trenggalek dimaknai sebagai "daerah produksi gaplek". Gaplek merupakan bahan baku makanan tradisional dari wilayah Pegunungan Sewu, terbuat dari singkong. Dalam perkembangannya, penggunaan singkong yang terang warnanya mengisyaratkan istilah terang + gaplek. Salah satu wangsalan yang cukup populer adalah Pohung garing, ayo menyang Trenggalek (pohung garing bermakna gaplek). Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, wilayah Trenggalek berstatus sebagai tanah perdikan (Sima) sejak zaman Mpu Sindok dalam Prasasti Kampak, Airlangga dalam Prasasti Baru, Srengga dari Kediri dalam Prasasti Kamulan, dan Wikramawardhana dalam piagam yang dipahat di Arca Dwarapala Bendungan. Dalam Prasasti Kampak wilayah yang disebutkan adalah Dongko, Munjungan, Panggul, Watulimo, Prigi dan pemerintahannya dipusatkan di wilayah Gandusari. Daerah tersebut juga disebutkan sebagai tempat penghasil gaplek. Dalam Prasasti Baru, daerah desa Baruharjo, Durenan, Trenggalek menjadi Sima karena masyarakatnya bersedia menyediakan penginapan dan membantu Sang Raja kala menyerang wilayah Hasin (Ngasinan di wilayah Desa Kelutan). Dalam Prasasti Kamulan, Srengga memberi status Sima kepada Desa Kamulan), dengan wilayah lereng selatan Gunung Wilis. Jika kesemua wilayah tersebut digabung, hampir seluruh wilayah Trenggalek adalah tanah perdikan. Setelah meletusnya Perang Paregreg, wilayah yang sekarang menjadi Kecamatan Bendungan dan sekitarnya dijadikan perdikan. Salah satu yang menarik dari Kecamatan Bendungan karena adanya Pabrik pengolahan kopi yang beroperasi sekitar tahun 1929. Pabrik kopi tersebut saat ini menjadi tempat wisata yang dikenal sebagai Dilem Wilis. Sedangkan pada saat Islam mulai berkembang di Jawa, wilayah Ponorogo diperintah oleh Batara Katong (1489–1532). Menak Sopal, salah satu abdinya, diperintahkan oleh Batara Katong untuk mengabdi kepada Joko Lengkoro di wilayah Bagong. Joko Lengkoro adalah anak Brawijaya V (Bhre Kertabhumi) dan adik dari Batara Katong. Pada masa pemerintahan Kasunanan Mataram Islam akhir (menjelang Perjanjian Giyanti), Pakubuwana II mengangkat K.R.T. Sumotaruno sebagai Bupati Trenggalek yang pertama. Pascaperjanjian hingga 1830, wilayah Trenggalek digabungkan dengan Pacitan dan Ponorogo dan berstatus sebagai Manca Nagara dari wilayah Kasunanan Surakarta. Pada tahun 1845, Hindia Belanda menetapkan status Trenggalek sebagai daerah otonom. Lalu pada 1885, SK Gubernur Jenderal keluar berkaitan dengan penetapan batas wilayah Trenggalek dan Tulungagung. Hingga 1932, wilayah yang digabung dengan Pacitan dan Ponorogo digabung lagi. Semenjak Poesponegoro wafat tahun 1933, Trenggalek dihapus dan digabung dengan Tulungagung. Per 1950, Trenggalek, Pacitan, dan Ponorogo akhirnya dikembalikan lagi batas-batas wilayahnya hingga sekarang. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Lambang Daerah Sudut Lima Perisai, mengingatkan kita pada kelima unsur-unsur yang tercantum pada Pancasila, maksudnya rakyat Trenggalek menerima Pancasila sebagai Dasar Negara. Warna Dasar Hijau berarti ketentraman, maksudnya rakyat Trenggalek seperti yang dilambangkan ialah berada dalam ketentraman. Selendang Warna Dasar Merah, berhuruf Putih, mengingatkan kita kepada Sang Dwiwarna ialah keberanian yang berdasarkan kepada kesucian untuk mencapai apa yang termaksud dalam semboyan lambang Jwalita Praja Karana (ialah cemerlang karena rakyat) Padi dan Kapas, yang berarti lambang kemakmuran sandang dan pangan maksudnya rakyat Trenggalek bercita-cita untuk tidak kurang sandang pangan. Lingkaran Artinya Kebulatan, Warna merah artinya berani, Rantai artinya persatuan, Warna Putih artinya Suci, Rantai dan Lingkaran maksudnya rakyat Trenggalek cinta kepada persatuan yang bulat/utuh. Warna Merah dan Putih menunjukkan sifat rakyat Trenggalek yang berani karena benar. Padi 17 Butir, Kapas 8 Buah Rantai 45 Buah, mengingatkan kepada hari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kantil Tegak Artinya Bangunan, Warna Hitam artinya kukuh/kuat, Warna Putih artinya cinta, Tonjolan tiga adalah trilogi artinya rakyat Trenggalek tetap berpegang teguh kepada: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Bintang, ialah lambang Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya rakyat Trenggalek mempunyai kepercayaan kuat kepada Agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berwarna kuning emas, berati Kebesaran/Keagungan Tuhan. Ekonomi Komoditi Pertanian : padi, jagung, singkong, kedelai, kacang. Perkebunan: tebu, cengkih, tembakau, durian, salak, manggis, rambutan, duku , Kelapa. Industri: kecap, sirup, tapioka, pengeringan ikan, batik, makanan ringan, terpentin, rokok, sawmill, bahan bangunan, genteng, tahu dll. Transportasi Umum Angkutan kota wilayah Kabupaten Trenggalek dan beberapa rute yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dengan Kabupaten Pacitan Stasiun Kabupaten Trenggalek memiliki 13 stasiun di Jalur kereta api Tulungagung–Tugu yang sudah berhenti beroperasi, diantaranya: Stasiun Duwek Stasiun Sokoanyar Stasiun Bandung (Tulungagung) Stasiun Bandung Pasar Stasiun Bulus Stasiun Kedunglurah Stasiun Ngetal Stasiun Siwalan Stasiun Trenggalek Stasiun Kedungsakal Stasiun Nglongsor Stasiun Winong Stasiun Tugu (Trenggalek) Pariwisata Trenggalek mempunyai banyak tempat peristirahatan dan tempat wisata yang mempunyai keindahan yang masih asli, misalnya gua, pantai, dan pegunungan yang asri. Gua Lowo. Merupakan salah satu gua yang terletak di Desa Watuagung, Kecamatan Watulimo, sekitar 30 km Tenggara kota Trenggalek. Berdasarkan ahli gua, Mr Gilbert Manthovani dan Dr Robert K Kho tahun 1984, Gua Lowo adalah gua alam yang besar di Asia Tenggara dengan panjang 800 meter, sembilan ruang utama dan beberapa ruang kecil. Pantai Prigi. Pusat pariwisata dan perekonomian warga Kecamatan Watulimo. Terdapat tempat pelelangan ikan dan merupakan Pelabuhan Nusantara. Pantai Pasir Putih. Kurang lebih 2 km dari Pantai Prigi. Terkenal karena pasirnya yang putih bersih. Pantai Pelang. Pantai yang terletak di Kecamatan Panggul ini mempunyai keindahan yang luar biasa. Memiliki air terjun dan pulau kecil-kecil yang indah. Larung Sembonyo. Upacara adat pesisir yang selalu menarik perhatian wisatawan asing maupun domestik. Diadakan setahun sekali di Pantai Prigi. Pantai Blado. Terletak di Kecamatan Munjungan, merupakan tempat wisata alami yang berada di arah Selatan dari Kota Trenggalek, Yang terkenal dengan pusatnya tanaman Cengkih dan Durian. Pantai Ngampiran. Lokasi berada di Munjungan dan terkenal dengan air jernih dan pasirnya yang putih bersih. Upacara Dam Bagong. Diadakan setiap tahun sekali dengan mempersembahkan kepala kerbau untuk di larung di Kali Bagong. Candi Brongkah. Merupakan candi yang berisi sejarah asal usul Trenggalek. Alun-alun Kota. Sarana rekreasi keluarga yang selalu ramai dikunjungi warga Trenggalek, terutama pada malam minggu, serta pada hari hari menjelang proklamasi kemerdekaan RI dimana di alun alun kota trenggalek diadakan bazaar dan taman hiburan rakyat yang dapat menghibur anak anak maupun orang dewasa Tari Turangga Yaksa. Merupakan tarian khas Kabupaten Trenggalek. Hutan Kota. Tempat wisata alternatif di Gunung Jaas, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek. Trenggalek Green Park''. Taman bermain dan wisata keluarga di Jalan Brigjend Soetran. Kuliner Khas Alen-Alen Kue Mancho Sale Pisang Tempe Kripik Geti Wijen Lontong Sompil Tempe Kendil / Lodeh Tahu Lontong Ikan Asap Lodho Ayam Kampung Soto Ayam Sego Gegog Pindang Sapi Olahraga Klub/Tim Olahraga Persiga (singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Trenggalek) adalah sebuah klub sepak bola Indonesia yang berbasis di Trenggalek. Persiga Trenggalek saat ini berlaga di Liga 3 Indonesia dan sedang berjuang menuju Liga 2. Persiga Trenggalek juga mempunyai julukan Laskar Gajah Putih, adalah hewan yang ada di cerita Menak Sopal sebagai tokoh ternama di Trenggalek sekaligus untuk nama Stadion Menak Sopal. Oleh karena itu diberi julukan kepada Persiga Trenggalek. GALAK MANIA adalah supporter setia dari Persiga Trenggalek. Referensi Pranala luar Trenggalek Trenggalek

4147

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Tuban

Kabupaten Tuban

Tuban (), adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah kecamatan Tuban. Kabupaten Tuban terletak di Pantai Utara Jawa, yang terdiri dari 20 kecamatan dan beribu kota di kecamatan Tuban. Kabupaten Tuban mempunyai letak yang strategis, yakni di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan dilintasi oleh Jalan Nasional Daendels yang berada di Jalur Pantai Utara. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk kabupaten Tuban sebanyak 1.249.621 jiwa. Kabupaten Tuban berbatasan langsung dengan Rembang di sebelah barat, Lamongan di sebelah timur, dan Bojonegoro di sebelah selatan. Pusat pemerintahan Kabupaten Tuban terletak 100 km sebelah barat laut Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur dan 210 km sebelah timur Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, pada zaman dahulu Tuban dijadikan pelabuhan utama Kerajaan Majapahit dan menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam oleh para Walisongo. Luas wilayah Kabupaten Tuban 1.839 km2, dan wilayah laut seluas 22.608 km2. Letak astronomi Kabupaten Tuban pada koordinat 111° 30'–112° 35 BT dan 6° 40'–7° 18' LS. Panjang wilayah pantai 65 km. Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban bekisar antara 0–500 mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban beriklim kering dengan kondisi bervariasi dari agak kering sampai sangat kering yang berada di 19 kecamatan, sedangkan yang beriklim agak basah berada pada 1 kecamatan. Kabupaten Tuban berada pada jalur pantura dan pada deretan pegunungan Kapur Utara. Pegunungan Kapur Utara di Tuban terbentang dari Kecamatan Jatirogo sampai Kecamatan Widang, dan dari Kecamatan Merakurak sampai Kecamatan Soko. Sedangkan wilayah laut, terbentang antara lima kecamatan, yakni Kecamatan Bancar, Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tuban dan Kecamatan Palang. Kabupaten Tuban berada pada ujung utara dan bagian barat Jawa Timur yang berada langsung di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah atau antara Kabupaten Tuban dan Kabupaten Rembang. Tuban memiliki titik terendah, yakni 0 mdpl yang berada di Jalur Pantura dan titik tertinggi 500 mdpl yang berada di Kecamatan Grabagan. Tuban juga dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari Solo hingga Gresik. Sejarah Kota Tuban memiliki asal usul dalam beberapa versi, pertama disebut sebagai Tuban dari lakuran watu tiban (batu yang jatuh dari langit), yaitu batu pusaka yang dibawa oleh sepasang burung dari Majapahit menuju Demak, dan ketika batu tersebut sampai di atas Kota Tuban, batu tersebut jatuh dan dinamakan Tuban. Saat ini wujud dari batu tersebut (watu tiban) masih ada dan dalam kondisi yang relatif utuh yang sekarang disimpan di Museum Kambang Putih, Tuban. Adapun versi yang kedua berupa lakuran dari metu banyu berarti keluar air, yaitu peristiwa ketika Raden Dandang Wacana (Kyai Gede Papringan) atau Bupati Tuban yang pertama membuka hutan Papringan dan anehnya, ketika pembukaan hutan tersebut keluar air yang sangat deras. Hal ini juga berkaitan dengan adanya sumur tua yang dangkal tetapi airnya melimpah, dan istimewanya sumur tersebut airnya tawar padahal berada di dekat pantai. Ada juga versi ketiga, Tuban berasal dari kata "tuba" atau racun yang artinya sama dengan nama kecamatan di Tuban yaitu Kecamatan Jenu. Masa Pemerintahan Majapahit Pemerintahan Kabupaten Tuban ada sejak tahun 1293 atau sejak pemerintahan Kerajaan Majapahit. Pusat pemerintahannya dulu adalah di Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding dan kota Tuban yang sekarang dulunya adalah Pelabuhan karena dulu Tuban merupakan armada Laut yang sangat kuat. Asal nama Tuban sudah ada sejak pemerintahan Bupati Pertama yakni Raden Dandang Wacana. Namun, pencetusan tanggal hari jadi Tuban berdasarkan peringatan diangkatnya Raden Haryo Ronggolawe pada 12 November 1293. Tuban dulunya adalah tempat yang paling penting dalam masa Kerajaan Majapahit karena berfungsi sebagai pelabuhan dan portal utama, Dan menjadikannya sebagai hari jadi kabupaten tuban hingga saat ini. Masa Kemerdekaan Indonesia Seiring kemajuan zaman, sudah mulai dilupakan oleh masyarakat Indonesia, padahal Tuban mengandung nilai sejarah tinggi dan besar peran serta perjuangan masyarakat Tuban dalam melawan penjajah itu sudah mulai luntur dalam dunia pemerintahan Indonesia saat ini. PT Semen Indonesia (PERSERO) Tbk (sebelumnya bernama semen gresik) yang terkenal besar di Indonesia pada masa sekarang juga beroperasi dan mendirikan pabrik di daerah Tuban sejak awal tahun 1990 an. Selain itu di Tuban juga terdapat beberapa industri skala internasional, terutama dibidang minyak & Gas. Perusahaan yang beroperasi di Tuban antara lain Pertamina Petrochina East Java (di kecamatan Soko) yang menghasilkan minyak mentah, serta PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) & PERTAMINA TTU (di kecamatan Jenu) dan pada tahun 2010 dibangun Pabrik Semen Holcim & Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang dibangun di daerah Jenu. Untuk pendidikan Tuban tidak kalah dengan daerah lain dipulau jawa, sudah sangat sedikit masyarakat Tuban yang buta huruf bahkan tinggal seberapa persennya, untuk pendidikan rata-rata masyarakat sudah mencapai pendidikan SMA. Lulusan-lulusan SMA di Tuban sudah banyak yang melanjutkan studinya ke Universitas negeri dan swasta terkenal seperti ITS, UI, UGM, ITB, UNAIR, UNBRAW, UNDIP, IPB, UMM, UNTAG dll. Geografi Kabupaten Tuban adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang berada di wilayah paling barat provinsi tersebut dengan luas wilayah 183.994,561 Ha. Secara astronomis, Kabupaten Tuban terletak pada koordinat 111°30'–112°35' Bujur Timur dan 6°40'–7°18' Lintang Selatan. Panjang wilayah pantai di Kabupaten Tuban adalah 65 km, membentang dari arah Timur di Kecamatan Palang sampai arah Barat di Kecamatan Bancar, dengan luas wilayah lautan meliputi 22.608 km². Batas wilayah Batas-batas wilayah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut: Topografi Kabupaten Tuban mempunyai topografi perbukitan batu gamping dengan struktur geologi artiklin besar memanjang dari arah barat ke timur. Ketinggian daratan daerah di Kabupaten Tuban berkisar antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Bagian utara dan selatan Kabupaten Tuban berupa dataran rendah dengan ketinggian 0-15 meter di atas permukaan laut yang terdapat di sekitar pantai dan sepanjang sungai Bengawan Solo. Daerah dengan ketinggian di atas 100 meter di atas permukaan laut terdapat di wilayah Kecamatan Montong dan Kecamatan Grabagan. Geologi Kabupaten Tuban mempunyai kondisi geologi yang terbagi menjadi 3, yaitu Mediteran Merah Kuning, Aluvial, dan Gramusol. Pada kabupaten Tuban terdapat kenampakan karst yang ada pada bagian timur yaitu pada daerah Rengel dan Semanding serta pada bagian tengah, yaitu pada kecamatan Montong. Pada daerah Rengel berkembang gua karst yang sangat baik. Bentukan karst di daerah Rengel antara lain Gua Ngerong atau Gua Lawa yang saat ini menjadi objek wisata. Daerah-daerah yang membentuk karst di daerah ini merupakan daerah tangkapan air yang baik dan air-air tersebut akan tersimpan di bawah tanah membentuk suatu jaringan sungai bawah tanah dan muncul menjadi outflow seperti daerah Gua Ngerong, Wudi, Matuk, Bektiharjo dan sekitarnya yang muncul berbagai mata air dengan debit yang besar. Kabupaten Tuban jika dilihat secara geologi termasuk pada cekungan Jawa Timur bagian utara yang memanjang dari arah barat sampai timur yang dimulai dari wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah hingga Kota Surabaya, Jawa Timur. Sebagian besar jenis batuan yang ada di kabupaten ini adalah Miocene Sedimentary Facies, Miocene Limenston Facies, Pleistocene Limenstone Facies, Alluvium, Pleistocene Sedimentary Facies, Piocene Sedimentary Facies. Jenis batuan yang banyak terdapat adalah jenis batuan Miocene lomenstone facies yaitu 27,16% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Tuban. Berdasarkan urutan stratigrafinya, satuan formasi batuan yang dijumpai di wilayah Kabupaten Tuban adalah Anggota Napal, Formasi Kujung, Anggota Batulempung, Formasi Kujung, Batugamping Prupuh, Anggota Formasi Kujung, Anggota Tawun Formasi Tuban, Formasi Tuban, Anggota Ngrayong Formasi Tuban, Formasi Bulu, Formasi Wonocolo, Formasi Ledok, Formasi Mundu, Formasi Paciran, Formasi Lidah, Formasi Kabuh, Kolovial, Endapan Rawa dan Endapan Aluvial. Iklim Wilayah Kabupaten Tuban beriklim tropis dengan tipe iklim tropis basah dan kering (Aw) yang memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Wilayah Tuban yang berada di pesisir pantai mengakibatkan suhu rata-rata yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 22°–33 °C. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini pun cukup tinggi yakni ±76%. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Tuban terjadi dari bulan Mei hingga Oktober dengan bulan terkering yaitu bulan Agustus. Sementara itu, musim hujan umumnya berawal di akhir November dan berakhir di pertengahan April dengan bulan terbasah yaitu bulan Januari yang curah hujan bulanannya lebih dari 240 mm per bulan. Curah hujan per tahun di wilayah Tuban berkisar antara 1100–1500 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90–120 hari hujan per tahun. Pemerintahan Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Julukan Kabupaten Tuban mengangkat tema "Bumi Wali" sebagai slogan utamanya. Slogan ini disematkan kepada Kabupaten Tuban karena Kabupaten Tuban merupakan salah satu tempat berkumpul Wali Sanga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu anggota Wali Sanga yang berasal dari Tuban, yakni putra Adipati Tuban ke-8 Raden Haryo Tumenggung Wilatikta.Selain itu, salah satu anggota Wali Sanga dimakamkan di Tuban, yaiu Sunan Bonang. Terdapat pula beberapa makam wali lain di Kabupaten Tuban seperti makam Ibrahim as-Asmaraqandi, Sunan Bejagung, dan Achmad Kholil. Selain itu, terdapat beberapa julukan Tuban, yaitu: Kota Seribu Goa. Tuban memiliki banyak goa oleh karena faktor geografis Tuban yang berada di rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Kota Koes Plus. Julukan ini tidak perlu diragukan lagi, karena Tuban merupakan kota asal grup musik legendaris Koes Bersaudara yang kemudian menjadi Koes Plus Kota Tuak. Ini merupakan julukan bagi para warga lokal Tuban karena Tuban merupakan habitat bagi pohon siwalan yang dapat memproduksi air nira (legen). Legen yang difermentasi akan menjadi tuak dan mengandung alkohol cukup tinggi. Tuak dipercaya berkhasiat menyembuhkan penyakit kencing batu. Bumi Ronggolawe. Ronggolawe merupakan tokoh legendaris bagi orang Tuban, dikenal karena keberaniannya dalam memberontak penguasa. Ronggolawe merupakan putra dari Raden Arya Wiraraja (Adipati Sumenep) The Mid-East of Java. Istilah Mid-East yang disandang dapat diartikan karena letak geografis Tuban yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ada juga versi yang menyebutkan istilah Mid-East didapat karena Tuban adalah kota yang bernuansa Islami. Ekonomi Pada 2019, Produk Domestik Regional Bruto mencapai Rp 56,5 triliun . Dengan jumlah penduduk sebanyak 1,12 juta jiwa, pendapatan perkapita diperkirakan mencapai Rp 11,27 juta per tahun. Sebagai perbandingan, pendapatan perkapita Jawa Timur adalah Rp 20,7 juta per tahun. Sektor perekonomian utama adalah perdagangan, industri pengolahan dan pertambangan. Perdagangan menyumbang output sebesar Rp3 triliun, sedangkan industri pengolahan dan pertambangan masing-masing sebesar Rp 2,9 triliun dan Rp 1,8 triliun. Pertumbuhan ekonomi pada 2010 mencapai 6,39%, di mana angka pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pertambangan sebesar 11,8%. Kawasan industri Tuban mencapai 50 ribu hektar yang tersebar di 10 kecamatan. Zona 1 di kecamatan Bancar dengan luas 5,802 hektar. Zona 2 34,000 hektar dan Zona 3 9,225 hektar. Usaha rakyat yang cukup berkembang adalah budidaya padi, budidaya sapi potong, budidaya kacang tanah, penangkapan ikan laut, dan penggalian batu kapur. Sentra padi dan kacang terdapat di sepanjang aliran Bengawan Solo. Pada 2010, jumlah ternak sapi diperkirakan mencapai 1.323 ekor dengan sentra sapi di Kecamatan Bancar. Tangkapan ikan diperkirakan mencapai 9.185 ton. Seni Budaya Berikut adalah kebudayaan dan agenda budaya di Tuban: Sandur merupakan pertunjukan rakyat yang digelar di tanah lapang atau di halaman yang bersifat komunal. Penonton duduk di sekeliling pementasan. Tempat pertunjukan, untuk membatasi dengan penonton dipasang tali berbentuk bujur sangkar dengan sisi-sisi sekitar 4 meter, tinggi sekitar 1,5 meter. Masing-masing sisi diberi janur kuning sehingga batas itu lebih jelas. Di tengah-tengah sisi sebelah timur dan barat dipancangkan sebatang bambu menjulang ke atas dengan ketinggian sekitar 15 meter. Dari ujung kedua bambu dihubungkan dengan tali yang cukup besar dan kuat. Di tengah-tengah tali diikatkan tali yang menjulur sampai ke tanah tepat ditengah arena. Pada tali baik yang di sisi maupun di atas bambu diikatkan beberapa kupat dan lepet bagian dari sesaji. Di tengah-tengah atau titik pusat arena ditancapkan gagar mayang (rontek) dengan bendera kertas meliputi empat warna hijau (pengganti warna hitam), kuning, merah dan putih. Lagu Tombo Ati, merupakan lagu ciptaan Sunan Bonang dan menjadi nyanyian dan shalawatan di daerah Tuban pada masa penyebaran Agama Islam. Lagu ini berisikan lima cara untuk menenangkan hati menggunakan metode Islami sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Saat ini lagu Tombo Ati sudah dikenal di seluruh Indonesia dan mancanegara yang dirangkai menjadi berbagai aliran lagu dan bahasa, Peringatan Haul Sunan Bonang yang diselenggarakan setiap malam Jum'at Wage bulan Muharram (Sura), Sedekah Bumi, merupakan serangkaian acara yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang didapat dari hasil pertanian, Pariwisata Wisata alam Goa Akbar, di Gedongombo (Semanding) Goa Putri Asih, di Nguluhan (Montong) Goa Suci, di Leran (Palang) Air Panas Prataan, di Wukiharjo (Parengan) Air Terjun Nglirip, di Mulyoagung, Singgahan Air Terjun Bongok, di Montong Ngerong Rengel, di Rengel Pantai Boom, di Kota Tuban Pemandian Kolam Renang Bektiharjo, di Bektiharjo (Semanding) Sendang Kalangan, Montongsekar Kecamatan Montong Pantai Mangrove, di Jenu Pantai Karang Tlowok, di Palang Pantai Kelapa, di Panyuran (Palang) Pantai Sowan, di Bancar Pantai Pasir Putih Remen, di Remen (Jenu) Sendang Asmoro, di Ngino (Semanding) Tebing Pelangi, di Mahbeser (Merakurak) Wana Wisata Prataan, di Desa Prataan, Kec. Parengan Pemandian Air Hangat Nganget, di Dusun Mojo, Desa Sidorejo, Kecamatan Kenduruan, Tuban Wisata Pelang, Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak, TUBAN Wisata Kedung Sari, Kedungsari, Tuwiri Wetan, Merakurak, Tuban Air Terjun Banyulangse, Desa Boto, Kec. Semanding Kedung Semurup, Ds. Tegalrejo, Kec. Merakurak Silowo Ekowisata, Desa Mandirejo, Kecamatan Merakurak, Tuban Wisata sejarah Masjid Agung Tuban, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban Museum Kambang Putih, di Kecamatan Tuban Wisata religi Makam Sunan Bonang Makam Syeh Maulana Ibrahim Asmaraqandi Makam Sunan Bejagung Lor (Makam Sunan Bejagung Utara) Makam Sunan Bejagung Kidul (Makam Sunan Bejagung Selatan) Makam Syekh Achmad Cholil, Desa Rawasan, Kecamatan Jenu Makam Sunan Gesing, Desa Gesing, Kecamatan Semanding Makam Syekh Subakir, Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu Pondok Pesantren Al-Maghribi (Ponpes Perut Bumi), Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding Makam KH Ali Manshur Shiddiq (Pencipta Sholawat Badar), Desa Maibit, Kecamatan Rengel Makam Raden Gagar Manik (Tundung Musuh), Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang Makam Sunan JogoBelo (Syekh Mahmud Bin Sholeh), Kel. Sukolilo, Kec. Tuban Makam Mbah Shodiqo, Puncak Rengit, Desa Ngrejeng, Kecamatan Grabagan Makam Syech Abul Fadhol bin Abdus Syakur Desa Jatisari, Kecamatan Senori Tempat bersejarah Tuban Terdapat banyak tempat bersejarah di Tuban, seperti Masjid Agung Tuban yang terletak di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban. Dahulu Masjid Agung Tuban digunakan Walisongo untuk menyiarkan agama Islam, Masjid Agung Tuban sudah dilakukan beberapa kali renovasi untuk menambah daya tampung jamaah yang akan melaksanakan ibadah sholat di Masjid ini. Beberapa tempat bersejarah di Kabupaten Tuban lainnya seperti: Monumen Kuda Ronggolawe, Alun-alun Kota Tuban Monumen Adpada Pancasila, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu Patung Letda Sucipto (Bunderan Patung), Kota Tuban Klenteng Kwan Sing Bio, Kelurahan Karangsari, Kota Tuban Tugu Peringatan Kembalinya Kota Tuban dari penjajah (Tugu Caluk Watulumur), Kota Tuban Museum Kambang Putih Stasiun Tuban Kuliner Khas Masakan Masakan khas Tuban, yaitu: Kare Rajungan Becek Menthok Belut Pedas Sate Bebek Asem-asem Ndas Manyung Mangut Pe Jangan Kelor + Nasi Jagung + Petis + Ikan Pindang + Iwak Panggang (Asap) Ikan Asap Pelas Kue Dumbek Wingko Minuman Minuman khas Tuban, yaitu: Legen Tuak/Arak alias Saguer Es Dawet Siwalan Es Degan Angsle Oleh-oleh Oleh-oleh khas Tuban, yaitu: Ampo Keripik Gayam Kecap Laron Keripik Ikan Miniatur Ongkek Batik Gedog Pendidikan Sekolah yang bertaraf internasional di Tuban, antara lain: SMP Negeri 1 Tuban SMP Negeri 3 Tuban SMA Negeri 1 Tuban SMK Negeri 1 Tuban SMP Negeri 5 Tuban serta puluhan SMP dan SMA lain bertaraf nasional. Berbagai event lomba dijuarai oleh pelajar Tuban. Banyak di antaranya adalah sekolah yang berkecimpung dalam dunia Karya Ilmiah Remaja, diantaranya adalah MTsN Tuban, MTs Manbail Futuh, MTs Tarbiyatul Ulum-Pekuwon, SMP Negeri 1 Tuban, SMP Negeri 3 Tuban, SMP Negeri 4 Tuban, SMP Negeri 6 Tuban, SMP Negeri 7 Tuban, SMP Negeri 1 Rengel, SMP Negeri 1 Jenu, SMP Negeri 1 Jatirogo, SMP Negeri 1 Montong, SMP Negeri 1 Singgahan, SMA Negeri 3 Tuban, SMA Negeri 1 Tuban, SMA Negeri 2 Tuban, SMA Negeri 3 Tuban, SMA Negeri 4 Tuban, SMA Negeri 5 Tuban,SMA Tarbiyatul Ulum, MAN TUBAN, MAS Manbail Futuh, SMPS Nurul Anwar, MTs Tarbiyatul Banin Banat. Selain Universitas Sunan Bonang ada institut pendidikan tinggi baru, yaitu Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow), yang pada awalnya dikenal sebagai IKIP PGRI TUBAN di Jalan Manunggal. Jurusan bahasa Inggris dari institut ini telah kerja sama dengan sebuah organisasi sukarela Inggris yang bernama Voluntary Service Overseas sejak tahun 1989. Setelah tiga sukarelawan, organisasi lain, yaitu Volunteers in Asia yang berasal dari Amerika Serikat meneruskan tradisi ini dengan mengekspos mahasisiwa serta dosen yang kurang sempat berlatih bahasa sehari-hari. Mantan Dekan FKIP, Bapak Prof. Dr. Agus Wardhono. Doktor (S-3) dalam bidang Linguistik Inggris di Universitas Negeri Surabaya, ada juga STITMA (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhdum Ibrahim) sementara ini masih satu Prodi yaitu Pendidikan Agama Islam dan dalam proses penambahan Prodi lainya, seperti Ahwal Syahsiyah (Syari'ah/AS), Muamalah (Ekonomi Islam), Pendidikan Guru MI (PGMI) di jl. Manunggal [ utara UNIROW] dan ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama STIKES NU Tuban yang diresmikan oleh Menkes RI dr. Hj. Siti Fadilah Supari pada tahun 2009. Terdapat pula Universitas Terbuka. Infrastruktur Seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tuban boleh dikatakan sangat baik sekali, mungkin terbaik untuk kategori Kabupaten Seluruh Indonesia. Ini dibuktikan dengan pembangunan jalan (pengaspalan) diseluruh wilayah kabupaten, sekarang jalan-jalan di Kabupaten Tuban yang dulu belum diaspal dan masih menggunakan tanah kadam, kini setiap jalan desa, gang-gang sudah halus itu bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Tuban, khususnya yang berasal di daerah pelosok. Kesehatan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tuban tergolong cukup baik, ada 6 rumah sakit besar di kabupaten ini, RSUD dr. Koesma, di Jalan dr. Wahidin SH. RS Medika Mulia, di Jalan Majapahit (Belakang Pasar baru Tuban) RS Nahdlatul Ulama Tuban, di Jalan Letda Sucipto, RS Muhammadiyah, di Jalan P. Diponegoro. RSUD R. ALI MANSYUR, Jalan Raya Tim No.127 Sugihan, Jatirogo, Kab. Tuban RS Graha Husada, Jalan Imam Bonjol Podang, Laju lor, Singgahan, Tuban Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan tiap kecamatan juga ada Puskesmas yang pembangunan dan pelayanannya terus ditingkatkan untuk mengantisipiasi masyarakat yang berada jauh dari perkotaan. Referensi Pranala luar Tuban Tuban

4148

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Tulungagung

Kabupaten Tulungagung

Tulungagung () adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Etimologi Ada dua versi cerita dalam penamaan nama Kabupaten Tulungagung. Versi pertama adalah nama "Tulungagung" dipercaya berasal dari kata "Pitulungan Agung" (Tulang Gunung). Nama ini berasal dari peristiwa saat seorang pemuda dari Gunung Wilis bernama Joko Baru mengeringkan sumber air di Ngrowo (Kabupaten Tulungagung tempo dulu) dengan menyumbat semua sumber air tersebut dengan lidi dari sebuah pohon enau atau aren. Joko Baru dikisahkan sebagai seorang pemuda yang dikutuk menjadi ular oleh ayahnya, orang sekitar kerap menyebutnya dengan Baru Klinthing. Ayahnya mengatakan bahwa untuk kembali menjadi manusia sejati, Joko Baru harus mampu melingkarkan tubuhnya di Gunung Wilis. Namun, malang menimpanya karena tubuhnya hanya kurang sejengkal untuk dapat benar-benar melingkar sempurna. Alhasil Joko Baru menjulurkan lidahnya. Disaat yang bersamaan, ayah Joko Baru memotong lidahnya. Secara ajaib, lidah tersebut berubah menjadi tombak sakti yang hingga saat ini dipercaya sebagai "gaman" atau "senjata sakti". Tombak ini masih disimpan dan dirawat hingga saat ini oleh masyarakat sekitar. Sedangkan, versi kedua nama Tulungagung berasal dua kata, tulung dan agung, tulung artinya sumber yang besar, sedangkan agung artinya besar. Dalam pengartian berbahasa Jawa tersebut, Tulungagung adalah daerah yang memiliki sumber air yang besar. Sebelum dibangunnya Terowongan Neyama di Tulungagung bagian selatan oleh tentara Jepang, di Tulungagung sangat mudah ditemui rawa. Pada masa lalu, karena terlalu banyaknya sumber air di sana, banyak kawasan yang tergenang air, baik di musim kemarau maupun musim hujan. Dugaan yang paling kuat mengenai etimologi nama kabupaten ini adalah versi kedua, penamaan nama ini dimulai ketika ibu kota Tulungagung mulai pindah ke tempat sekarang ini. Sebelumnya ibu kota Tulungagung bertempat di daerah Kalangbret dan diberi nama Kadipaten Ngrowo (Ngrowo juga berarti sumber air). Perpindahan ini terjadi sekitar tahun 1901 Masehi. Geografi Batas Wilayah Batas-batas wilayah Kabupaten Tulungagung secara administratif adalah sebagai berikut: Sebelah utara: Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk Sebelah Selatan: Samudra Hindia Sebelah Timur: Kabupaten Blitar Sebelah Barat: Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo Topografi Secara topografi, Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut (dpl). Bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 m. Di tengah Kota Tulungagung, terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak Kali Brantas dan seolah membagi Kota Tulungagung menjadi dua bagian: utara dan selatan. Kali ini sering disebut dengan Kali Parit Raya dari rangkaian Kali Parit Agung. Iklim Wilayah Kabupaten Tulungagung menurut klasifikasi iklim Koppen beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di wilayah Tulungagung berlangsung pada periode November hingga April dengan bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulanannya lebih dari 270 mm per bulan. Sedangkan, musim kemarau berlangsung pada periode Mei hingga Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus yang curah hujan bulanannya kurang dari 20 mm per bulan. Suhu udara di wilayah Tulungagung bervariasi antara 21°–32 °C. Curah hujan tahunan di wilayah Tulungagung berkisar pada angka 1.400–1.800 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90–120 hari hujan per tahun. Sejarah Pada 1205 Masehi, masyarakat Thani Lawadan di selatan Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala "Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa" yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003. Di Desa Boyolangu, terdapat Candi Gayatri. Candi ini adalah tempat untuk mencandikan Gayatri (Sri Rajapatni), istri keempat Raja Majapahit yang pertama, Raden Wijaya (Kertarajasa Jayawardhana), dan merupakan ibu dari Ratu Majapahit ketiga, Sri Gitarja (Tribhuwanatunggadewi), sekaligus nenek dari Hayam Wuruk (Rajasanegara), raja yang memerintah Kerajaan Majapahit pada masa keemasannya. Nama Boyolangu itu sendiri tercantum dalam Kitab Nagarakertagama yang menyebutkan nama Bayalangu/Bhayalango (bhaya = bahaya, alang = penghalang) sebagai tempat untuk menyucikan dia. Berikut ini adalah kutipan Kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia: Pemerintahan Kabupaten Tulungagung beribu kota di Kecamatan Tulungagung, yang terletak tepat di tengah Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Penduduk Pada akhir 2006 jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 1.002.807 jiwa yang terbagi atas laki-laki 498.533 (49,71%) jiwa dan perempuan 504.274 (50,29%). Kepadatan penduduk terkonsentrasi pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan Boyolangu. Pendidikan Tulungagung mempunyai sarana pendidikan dari TK sampai Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. Beberapa di antara Perguruan tinggi yang ada Di Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah ( UIN SATU TULUNGAGUNG ) Semenjak tahun 2021, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Tulungagung), dulu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN TULUNGAGUNG) Universitas Tulungagung (UNITA) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP PGRI) Tahun 2020 Berubah Nama Menjadi UBHI (Universitas Bhineka PGRI Tulungagung) Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Tulungagung Sekolah Tinggi Agama Islam DIPONEGORO (STAI DIPONEGORO) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KARYA PUTRA BANGSA (STIKES KARTRASA) Beberapa di antara Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) di Tulungagung: SMP/MTs SMP Negeri 1 Tulungagung MTs Muhammadiyah Bandung SMP Negeri 2 Tulungagung SMP Negeri 3 Tulungagung SMP Negeri 4 Tulungagung SMP Negeri 5 Tulungagung SMP Negeri 6 Tulungagung SMP Negeri 1 Boyolangu SMP Negeri 1 Campurdarat SMP Negeri 2 Campurdarat SMP Negeri 1 Sumbergempol SMP Negeri 2 Sumbergempol SMP Negeri 1 Kedungwaru SMP Negeri 2 Kedungwaru SMP Negeri 3 Kedungwaru SMP Negeri 1 Gondang SMP Negeri 2 Gondang SMP Negeri 1 Ngantru SMP Negeri 2 Ngantru SMP Negeri 1 Bandung SMP Negeri 2 Bandung SMP Negeri 3 Bandung SMP Negeri 1 Ngunut SMP Negeri 2 Ngunut SMP Negeri 3 Ngunut SMP Negeri 1 Rejotangan SMP Negeri 2 Rejotangan SMP Negeri 1 Besuki SMP Negeri 2 Besuki SMP Negeri 1 Sendang SMP Negeri 2 Sendang SMP Negeri 1 Pagerwojo SMP Negeri 2 Pagerwojo SMP Negeri 3 Pagerwojo SMP Negeri 4 Pagerwojo SMP Negeri 1 Pucanglaban SMP Negeri 2 Pucanglaban SMP Negeri 1 Karangrejo SMP Negeri 1 Kalidawir SMP Negeri 2 Kalidawir SMP Negeri 3 Kalidawir SMP Negeri 1 Kauman SMP Negeri 2 kauman SMP Negeri 1 Pakel SMP Negeri 2 Pakel SMP Budi Utomo Sumbergempol SMP Tamansiswa Tulungagung SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut SMP Islam Al Khoiriyah Wates Sumbergempol MTsN Al–Huda Bandung Mtsn Al ma'arif MTsN Tulungagung MTsN Tunggangri Kalidawir MTs Aswaja Kalidawir MTsN Ngantru MTsN Bandung MTsN Pulosari MTsN Pucanglaban MTsN Karangrejo MTsN Aryojeding MTs Al–Islam Tulungagung MTs Sunan Kalijaga Boyolangu MTs Darul Falah-Bendil Jati Kulon-Sumbergempol MTs PSM Tanen MTs PSM Mirigambar-Sumbergempol MTs Abdul Qadir Jati-Pandansari-Ngunut SMP Islam Al–Azhar SMP Sunan Ampel Bolu Karangrejo SMP Islam Al–Fattahiyyah Boyolangu SMP Negeri 1 Tanggungunung SMP Katolik Santa Maria SMP Jawaahirul Hikmah (SMP JH) SMA/SMK/MA SMA Negeri 1 Boyolangu SMA Negeri 1 Campurdarat SMA Negeri 1 Gondang SMA Negeri 1 Kauman SMA Negeri 1 Karangrejo SMA Negeri 1 Kedungwaru SMA Negeri 1 Kalidawir SMA Negeri 1 Ngunut SMA Negeri 1 Pakel SMA Negeri 1 Rejotangan (SMARETA) SMA Negeri 1 Tulungagung MAN 1 Tulungagung MAN 2 Tulungagung MAN 3 Tulungagung SMA 45 Bandung Tulungagung MA Al Ma'arif Tulungagung MA Unggulan Bandung Tulungagng SMA Islam Sunun Gunung Jati SMA Katolik Santo Thomas Aquino SMA Jawaahrulhikmah SMK Negeri 1 Boyolangu SMK Negeri 2 Boyolangu SMK Negeri 3 Boyolangu SMK Negeri 1 Bandung SMK Negeri 1 Tulungagung SMK Negeri 2 Tulungagung SMK Negeri 1 Pagerwojo SMK PGRI 1 Tulungagung SMK PGRI 2 Tulungagung SMK PGRI 3 Tulungagung SMK PGRI 4 Tulungagung SMK Muhammadiyah 1 Tulungagung SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung SMK Muhammadiyah 3 Tulungagung SMK BHAKTI Suruhanlor Bandung Tulungagung SMA Sunan Ampel Bolu Karangrejo SMK SORE Tulungagung SMK Veteran 1 Tulungagung MA Muhammadiyah 1 Bandung SMK Negeri 1 Rejotangan SMK Ngunut SMA Islam Al Azhaar Olahraga Tulungagung mempunyai beberapa Sarana Olahraga yang tersebar di sejumlah tempat, baik Indoor maupun Outdoor antara lain: Fasilitas Olahraga Stadion Rejoagung Stadion Beta Stadion Bandung Stadion Pema Stadion Wira Mandala GOR Sembung GOR Lembu Peteng GOR Seragam jaya GOR Putra Lawadhan GOR Menara Eva GOR Mandala Krida GOR Campurdarat Lapangan Tenis Pendopo Tulungagung Lapangan Tenis Ngunut Industri Tulungagung terkenal sebagai salah satu penghasil marmer terbesar di Indonesia, yang bersumber di bagian selatan Tulungagung. Tulungagung juga termasuk salah satu pusat industri marmer di Indonesia, dan terpusat di selatan Tulungagung, terutama di Kecamatan Campurdarat, yang di dalamnya banyak terdapat perajin marmer,sayangnya saat ini marmer kualitas terbaik sudah habis. Aset marmer dari Tulungagung telah menembus pasar internasional. Di daerah yang sama, juga terdapat industri onyx yang mempunyai kualitas mirip marmer. Selain industri marmer, di Tulungagung juga tumbuh dan berkembang berbagai industri kecil dan menengah antara lain memproduksi alat-alat/perkakas rumah tangga, batik, dan konfeksi termasuk bordir. Beberapa batik yang terkenal di Tulungagung diantaranya Batik Tulungagung (sangat minim), Batik Satriomanah, dan sebagainya. Di Kecamatan Ngunut terdapat industri peralatan Tentara seperti tas ransel, sabuk, seragam,tenda dan makanan ringan seperti kacang atom. Di Kecamatan Ngunut juga terdapat industri batu bata dan genteng yang berkualitas. Di kelurahan sembung juga di kenal sebagai pusat industri kerupuk rambak. Sedangkan di bagian pegunungan utara, yakni Kecamatan Sendang terdapat perusahaan air susu sapi perah dan teh. Industri perikanan, dan gula merah juga Tulungagung juga tidak kalah, ini telah dikenal secara nasional. salah satunya Pabrik Gula Modjopanggung di Kecamatan Kauman. Pariwisata Wisata Wisata Alam Terdapat perkebunan Teh Penampihan atau Penampean di kaki pegunungan Wilis tepatnya di Desa Geger, Kecamatan Sendang. Perkebunan teh seluas 2 hektar ini merupakan peninggalan kolonial Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Wisata Pantai Kabupaten Tulungagung diuntungkan dengan letak geografis yang berada di tepi Samudera Hindia, sehingga memiliki banyak pantai yang menarik untuk dikunjungi diantaranya Pantai Popoh, Pantai Sidem, Pantai Brumbun, Pantai Sine, Pantai Molang, Pantai Klatak, Pantai Gerangan, Pantai Sanggar, Pantai Gemah, Pantai Ngalur, Pantai Coro, Pantai Pacar, Pantai Lumbung, Pantai Dlodo, Pantai Pathok Gebang dan Pantai Kedung Tumpang. Wisata Air Di kecamatan Bandung, tepatnnya di desa Sukoharjo terdapat beberapa wisata alam yang menawan, di antaranya "Sumber Ece", yang terletak di dusun Nglempung, Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung.. Selain itu ada Bendungan Wonorejo, sebuah bendungan yang terletak di Kecamatan Pagerwojo. Wisata Goa Kabupaten Tulungagung juga memiliki wisata goa diantaranya Goa Tenggar di Desa Tenggarejo, Kecamatan Tanggung Gunung, Goa Pasir di [[Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol dan Goa Selomangleng di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu.. Wisata Air Terjun Selain objek wisata pantai, Tulungagung juga memiliki objek wisata alam lain, di antaranya Air Terjun Lawean di Kecamatan Sendang dan Air Terjun Alam Kandung di Kecamatan Rejotangan. Wisata Candi Selain itu Tulungagung juga mempunyai Beberapa Bangunan Candi yang tersebar di beberapa tempat, yaitu Candi Dadi yang terletak di Puncak bukit di Desa Sanggrahan Kecamatan Boyolangu, Candi Cungkup (Candi Sanggrahan) yang terletak di Desa Sanggrahan Kecamatan Boyolangu, Candi Gayatri (Boyolangu) yang terletak di Kecamatan Boyolangu, Candi Mirigambar terletak di Kecamatan sumbergempol, Candi Bodho terletak di Kecamatan Kalidawir, Candi Penampihan berada di Lereng Gunung Wilis Kecamatan Sendang. Di selatan Tulungagung tepatnya di Kecamatan Campurdarat sebuah Telaga yang bernama Telaga Buret, telaga ini tak pernah kering walaupun letaknya di Perbukitan kapur selatan yang terkenal kering dan panas saat musim kemarau datang. Arca Joko Budhek, adalah sebentuk batu yang ukurannya besar yang bentuknya seperti seorang pria yang bertapa,arca ini berada di puncakbukit, dan bisa dilihat dari jalan raya karena ukurannya yang besar. Wisata Budaya Tulungagung memiliki beberapa kesenian khas yang bisa dijadikan magnet untuk mengangkat pariwisata Tulungagung, di antaranya: Wayang Kulit Purwo/Ringgit Purwo Jaranan senterewe Reog Kendang Tiban Jedor Kentrung Manten kucing Langen Beksan Tayub Tulungagung Sendra Tari Setyo Budaya Reog Ponorogo Cahaya Budaya Kesenian jaranan dan reog kendang serta wayang kulit bahkan mendapat dukungan yang luas dari mayoritas masyarakat Tulungagung untuk maju dan berkembang.dan disukai masyarakat sekitar bahkan sering ditanggap Wisata Kuliner Tulungagung memiliki jajanan khas, yaitu: Sate dan Gule Kambing, Sate Tulungagung mirip dengan sate lainnya dan tampak sederhana, terdiri dari daging kambing yang ditusuk dalam sujen (tusuk sate) bambu, disajikan dengan bumbu kecap yang diberi merica dan petis, serta ditaburi dengan irisan bawang merah, di beberapa warung ditambah irisan daun jeruk, berbeda dengan tampilan Sate di kabupaten Trenggalek (Sate Bendo) yang dalam penyajiannya ditaburi kecambah sama seperti daerah Nganjuk, tidak seperti sate Madura dan sate Ponorogo dan Kediri, yang bumbu-nya mengandung kacang, Sehingga rasanya memang khas Tulungagung-an, pada dasarnya perbedaan rasa ini dikarenakan proses bakarnya dicelupkan dalam kuah gule dan pemakaian kecap manis tradisional merk kuda khas tulungagung-an. Nasi Lodho Tulungagung, sebenarnya kuliner ini mirip dengan kare ayam, hanya saja ayamnya dipanggang/diasap terlebih dulu dan disajikan bersama nasi/tiwul (tiwul adalah nasi yang terbuat dari gaplek/singkong) dengan pelengkap gudhangan (kudapan) sayur-sayuran, namun dalam perkembangannya lebih banyak yang disajikan (warung kaki lima) serupa dengan kare ayam. Lodho Tulungagung dibedakan dalam 2 genre,yaitu Lodho kuah kental dan encer, kekentalannya berasal dari konsentrasi santan, biasanya rasanya pedas,ayamnya ayam kampung. Sredek, Makanan yang terbuat dari gethuk singkong, kemudian digoreng. Biasa dimakan dengan tempe goreng dan cabe mentah (sebagai lalap), adalah makanan khas Tulungagung selatan. Kemplang, makanan yang terbuat dari ketela yang diparut dikasih bumbu-bumbu dibentuk pipih diatasnya dikasih kacang lotho lalu di goreng itu juga makanan khas tulungagung Emping Melinjo, makanan ini terbuat dari biji belinjo yang dipipihkan dan kemudian dijemur seperti kerupuk. Kerupuk Gadung, kuliner yang untuk saat ini pembuatannya hanya dikuasai oleh sedikit orang (umumnya orang tua) karena pengolahannya harus diperam dulu menggunakan abu untuk menghilangkan kandungan getah gadung agar tidak menyebabkan efek mabuk/pusing ketika dimakan. Soto Ayam Kampung Tulungagung warung soto dengan aroma rempah yang kuat dan kemiri sebagai penguat rasa banyak ditemui disekitaran Kecamatan Kauman dan Kecamatan Gondang Nasi pecel Tulungagung, nasi pecel dengan karakter sambal pecel seperti di daerah Kabupaten Blitar, yang membedakan dengan pecel dari daerah lain seperti Madiun/Ponorogo adalah karakter sambal kacang yang pedas manis (karena penambahan gula jawa/gula aren) serta aroma daun jeruk yang kuat. Sompil, Lontong diiris kemudian disiram dengan sayur lodeh (umumnya lodeh kacang) dan diatasnya ditambahi dengan bubuk kedelai yang gurih-manis. Lopis, makanan seperti lontong biasanya dicampur cenil, kicak atau gethuk dikasih larutan gula merah Cenil Yang dibuat dari singkong yang diolah melalui proses ditumbuk/digiling yang biasanya juga dibuat bersama Kicak, disajikan dengan parutan kelapa muda dan disiram dengan gula jawa/gula aren cair. Kerupuk Rambak Tulungagung, kerupuk yang terbuat dari kulit sapi/kerbau serupa kerupuk jangek di Padang-Sumatera Barat namun dengan karakter yang lebih renyah, sentra industri kerupuk ini ada di seputaran Botoran Panggungrejo kota, Sembung. Gethuk, singkong rebus yang dihaluskan dengan cara ditumbuk bersama gula jawa/ gula aren dan disajikan dengan taburan parutan kelapa diatasnya. Srondeng, parutan kelapa yang digoreng dengan dibumbui sedemikian rupa sampai berwarna merah kecoklatan, kadang-kadang buat campuran dendeng sapi Jenang Syabun, jenang yang diolah dari beras ketan menjadi serupa dodol dengan penggabungan karakter rasa manis dari dua macam gula, gula jawa dan gula pasir,jenang ini mempunyai tektur lembut namun kenyal dan tidak lengket,originalnya jenang initidakmenggunakan pengawet,sehingga jarang dipajang ditoko,jika berminat disarankan datang ke pabriknya di desa Botoran. Jenang Grendol, makanan terbuat dari tepung kanji, biasanya disajikan bersama dengan Jenang Baning yang terbuat dari tepung beras serta Jenang Ketan dari bubur ketan hitam. Secara terpisah Jenang Grendol disajikan dengan kuah santan karena karakter jenang itu sendiri yang sudah manis namun apabila dicampur akan diberikan kuah gula jawa/gula aren yang umum disebut Juruh. Geti, adalah nuget terbuat dari wijen kadang-kadang dicampur kacang yang dimasak dengan gula sehingga memunculkan sensasi rasa yang manis-gurih. Kopi Cethe, ampas kopi yang dijadikan bahan pengoles rokok agar memiliki aroma yang lebih sedap. Punten Pecel, Punten serupa dengan Jadah cuma bedanya kalau Jadah terbuat dari bahan ketan sementara Punten dari bahan beras yang ditanak dengan santan gurih dan kemudian dijelu atau ditumbuk pelan dan umumnya ditambah parutan kelapa muda sehingga tercipta adonan kenyal dan gurih yang biasanya disajikan dengan pecel. Brondong Ketan, di Tulungagung umumnya disebut Bipang, dengan mengolah berondong dari beras ketan yang diolah dengan gula. Capar Tape, atau disebut tape pecel yang terbuat dari tape singkong (umumnya putih) dan disiram sayur pecel bahkan biasanya juga ditambahkan mentimun rebus. Glondhong Juruh,asli Sambitan, terbuat dari kukusan ketela pohon disiram juruh kental atau dibuat dengan memasukkan singkong kedalam ke jadi/wajan besar tempat orang memasak gula jawa/gula tebu sehingga menjadi manis, kadang-kadang disebut juga Cimplung yang mungkin karena dibuat dengan nyemplung/memasukan singkong ke wadah pengolahan gula. Sego Bantingan, nasi bungkus yang dijual secara murah meriah, pelengkapnya sederhana (lauk standar dan sambal/keringan) dan apabila ingin menambahkan sayur atau lauk ada disiapkan secara terpisah. Gembrot, kuliner khas yang terbuat dari beberapa jenis dedaunan yang dicampur dengan parutan kelapa yang telah dibumbui sedemikian rupa kemudian dibungkus dengan daun kelapa dan dikukus, kadang-kadang didalamnya juga ditambahkan sejenis ikan sungai atau udang. Gathot, makanan yang terbuat dari singkong yang direndam air garam kemudian dijemur hingga kering menjadi Gaplek, gaplek yang dicacah/diiris tipis apabila ditanak menjadi Gathot dan disajikan dengan parutan kelapa muda, sementara itu Gaplek yang ditumbuk menjadi Tiwul dan ditanak sebagai pengganti nasi Klethek, klethek merupakan makanan yang terbuat dari singkong yang dalam pengolahannya dicampur dengan bumbu-bumbu lainnya, seperti terasi dan kedelai. Klethek mirip dengan keripik singkong hanya saja dalam pemasakannya klethek digoreng sedikit lebih lama. Kesehatan Rumah Sakit Pemerintah : RSUD dr. ISKAK RSUD dr. KARNENI Campurdarat Rumah Sakit POLRI : RS Bhayangkara Tulungagung Rumah Sakit swasta : RSU Era Medika RSU Madinah RSU Satiti RSU Muhammadiyah RSUI Orpeha RSU Putra Waspada RSIA Fausiyah RSIA Amanda RSIA Cita Sehat Klinik Nita Jaya Husada Klinik DKT Transportasi Transportasi di Kabupaten Tulungagung cukup banyak pilihan mulai dari Bus dan Kereta Api dan agen agen travel lokal di Tulungagung sehingga warga Kota Tulungagung mudah untuk melakukan perjalanan keluar kota.Berikut Transportasi yang ada di Tulungagung: Terminal Gayatri Pelita Indah AC Tarif Biasa via Tol Panjang & Via Arteri: Trenggalek–Kertosono–Surabaya Pelita Indah PATAS via Arteri: Trenggalek–Kertosono–Surabaya Harapan Jaya AC Tarif Biasa: Tulungagung–Kertosono / Pare–Surabaya Harapan Jaya AC Tarif Biasa via Tol Panjang: Tulungagung–Kertosono–Surabaya Harapan Jaya PATAS via Arteri: Tulungagung–Kertosono–Mojokerto–Surabaya Harapan Jaya PATAS via TOL: Tulungagung–Kediri–Surabaya Harapan Jaya Bus Malam: Tulungagung–Ngawi–Semarang–Jakarta–Lampung–Palembang Harapan Jaya Bus Malam: Tulungagung–Ngawi–Bandung Harapan Jaya Bus Malam Patas: Tulungagung–Ngawi–Yogyakarta–Magelang Damri Perintis: Tulungagung–Pagerwojo–Bendungan–Sooko–Pulung–Ponorogo Gunung Harta: Tulungagung–Denpasar Gunung Harta: Tulungagung–Jakarta Restu Mulya: Tulungagung–Denpasar Antar Lintas Sumatra: Tulungagung–Medan Bagong AC Tarif Biasa: Trenggalek–Tulungagung–Blitar–Malang Bagong AC Tarif Biasa via Tol Panjang & via arteri: Tulungagung–Kediri–Surabaya Bagong PATAS via Tol : Tulungagung–Kediri–Surabaya Bagong PATAS : Tulungagung–Blitar–Kesamben–Penarukan–Kendalpayak–Hamid Rusdi–Malang (Arjosari) Setiawan: Trenggalek–Tulungagung–Denpasar MTrans: Ponorogo–Trenggalek–Tulungagung–Blitar–Malang–Denpasar Harapan Baru: Trenggalek–Banyuwangi Arimbi: Tulungagung–Tangerang (Tidak beroperasi) Rosalia Indah: Tulungagung–Jakarta Rosalia Indah: Tulungagung–Lampung Stasiun Tulungagung dan Jalur selatan Jawa : – : – Jalur tengah Jawa dan : – : – : –Malang Jalur utara Jawa : –– : –Semarang Tawang– dan : Pasar Senen–Semarang Tawang–Malang Selain rel aktif Tulungagung juga rel nonaktif ke Tugu Trenggalek Tokoh Terkenal Berikut ini sebagian tokoh terkenal asal Tulungagung: Wahono, mantan Ketua MPR-RI (1992-1997) Brigadir Jenderal Polisi (Purn.) Dra. Rumiyah Kartoredjo, S.Pd. (Kepala Kepolisian Daerah Banten 2008-2010) Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Putut Eko Bayu Seno, S.H. (Inspektur Pengawasan Umum POLRI 2017-2019) Inspektur Jenderal Polisi, Drs. Istiono, M.H., KAKORLANTAS POLRI Ali Masykur Musa, politikus Sri Somantri, pakar hukum tata negara Universitas Padjadjaran Yogi Sugito, rektor Universitas Brawijaya (2006–2010) Inspektur Jenderal Polisi Drs. Mudji Waluyo, SH, MM. (Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan 2012-sekarang) Inten Suweno, Mantan Menteri Peranan Wanita (UPW) Triyogi Yuwono, Guru besar, Rektor (2011-2015) ITS-Surabaya Pangeran Adipati Soejono, politikus Belanda Yongki Ariwibowo, Pesepak bola timnas Indonesia AFF cup 2010 Prof.Dr.H.Suparno, Rektor Universitas Negeri Malang 2007-2014 Ardian Syaf, Komikus DC Comics (2012-sekarang), Marvel Comics (2009), dan Dynamite (2007) Arsyad Yusgiantoro, Pesepak bola Persegres Gresik United, Danone Cup Referensi Pranala luar Tulungagung Tulungagung

4149

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Bantul

Kabupaten Bantul

Bantul (, ) adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kapanewon Bantul. Semboyan pembangunan kabupaten ini adalah Projotamansari, yang merupakan singkatan dari Produktif-Profesional, Ijo royo royo, Tertib, Aman, Sehat, dan Asri. Pada 27 Mei 2006, gempa bumi besar berkekuatan 5,9 skala Richter mengakibatkan kerusakan yang besar terhadap daerah ini dan kematian sedikitnya 3.000 penduduk Bantul. Daerah yang terkena dampak terparah dari gempa tersebut adalah Pundong dan Imogiri. Sejarah Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan, seperti perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambarketawang, upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret, dan perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pionir penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpanginya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa penting yang dicatat dalam sejarah adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda. Saat itu, pasukan Indonesia berada di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman (1948) dan mereka banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden. Komisi tersebut bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik dalam hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif. Pemerintah Hindia Belanda dan sultan Yogyakarta pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal bernama Bantulkarang tersebut di atas. Seorang nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai bupati Bantul. Berdasarkan peristiwa tersebut, tanggal 20 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu, tanggal 20 Juli juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan stadsgemente ordonantie dihapus. Kabupaten memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Akan tetapi, Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia. Pusaka dan Identitas Daerah Tombak Kiai Agnya Murni berasal dari kata agnya berarti perintah atau pemerintahan dan murni adalah suci/bersih. Sehingga dengan tegaknya pusaka itu membawa pesan ditegakkannya nilai kehidupan berperadaban sebagai pilar utama membangun pemerintahan yang bersih. Tombak pusaka Kiai Agnya-murni mengisyaratkan pamoring kawula Gusti. Dalam khazanah Jawa, dikenal istilah budaya berpamor agama. Sehingga dalam dimensi vertikal memiliki makna pasrah diri dan tunduk patuh insan ke haribaan Sang Khalik. Dalam dimensi horizontal mengisyaratkan luluhnya pemimpin dengan rakyat. Tombak pusaka ini diberikan oleh sultan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Peringatan Hari Jadi ke-169 Kabupaten Bantul, Kamis 20 Juli 2007. Tombak ini memiliki dapur Pleret, yang mengisyaratkan Kabupaten Bantul agar mengingat keberadaan Pleret sebagai historic landmark yang menandai titik awal pembaruan pemerintahan Mataram Sultan Agungan yang cikal bakalnya berada di Kerta Wonokromo. Tombak yang memiliki pamor wos wutah wengkon (melimpahnya kemakmuran bagi seluruh rakyat), dapat eksis bila ditegakkan pada landeyan (dasar) kayu walikukun. Landeyan itu simbul keluhuran budaya berbasis ilmu berintikan keteguhan iman. Geografi Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44′ 04″ – 08° 00′ 27″ Lintang Selatan dan 110° 12′ 34″ – 110° 31′ 08″ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten adalah Bantul 508,85 Km2, berarti 15,90% dari luas Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas Wilayah Kabupaten Bantul berbatasan dengan beberapa wilayah berikut: Topografi Topografi sebagai dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari: Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km2 (17,73 % dari seluruh wilayah). Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km2 (41,62 %). Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km2 (40,65%). Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek. Kabupaten Bantul dialiri 6 Sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km2. Yaitu: Sungai Oyo: 35,75 km Sungai Opak: 19,00 km Sungai Code: 7,00 km Sungai Winongo: 18,75 km Sungai Bedog: 9,50 km Sungai Progo: 24,00 km Iklim dan Cuaca Menurut klasifikasi iklim Koppen, wilayah Kabupaten Bantul memiliki iklim muson tropis (Am). Sama seperti kabupaten lain di Indonesia, musim hujan di Bantul dimulai bulan November hingga April dan musim hujan ini dipengaruhi oleh angin muson barat daya–barat yang bersifat lembab dan basah. Sementara itu, musim kemarau yang diakibatkan oleh angin muson tenggara–timur yang bersifat kering dan dingin berlangsung pada bulan Mei hingga Oktober. Curah hujan di Bantul adalah 1942 mm per tahun dengan hari hujan berkisar antara 100–130 hari hujan, dan bulan paling tinggi curah hujannya adalah Januari dan Februari. Suhu udara relatif konsisten sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata berkisar pada 22° hingga 31° derajat Celsius. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kapanewon Penduduk Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, jumlah penduduk kabupaten Bantul sebanyak 954.706 jiwa. Penduduk tersebut dengan wilayah terbanyak ada di Kapanewon Banguntapan berjumlah 113.298 jiwa, dan paling sedikit berada di Kapanewon Srandakan berjumlah 31.082 jiwa. Mayoritas mata pencaharian penduduk di bidang pertanian (25 %), perdagangan (21 %), industri (19 %) dan jasa (17 %). Transportasi Kabupaten Bantul dilintasi oleh Jalan Nasional sebagai jalan arteria primer, di antaranya Jalan Pansela (Dalam Pembangunan) melewati kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek. Jalan Nasional penghubung Kota Yogyakarta melewati Jalan Bantul segmen utara, Jalan Lingkar timur Kota Bantul, Jalan Bakulan, dan Jalan Parangtritis segmen selatan. Dan juga Jalan Nasional penghubung Kota Yogyakarta dan Jakarta di kawasan Jalan Wates segmen Sedayu, serta sebagian segmen Jalan Nasional di ring road Yogyakarta. Untuk jalan provinsi di antaranya Jalan Srandakan, Jalan Bantul segmen selatan, Jalan Parangtritis segmen utara, Jalan Wonosari segmen Banguntapan dan Piyungan, Jalan Imogiri Timur, Jalan Imogiri Barat, dan Jalan Jogja outering road Sedayu–Pandak–Bantul–Imogiri–Jetis–Pleret–Banguntapan. Jalur perkeretaapian di Bantul sudah dibangun sejak zaman kolonial Belanda. Jalur kereta api di Bantul terdiri atas jalur Yogyakarta–Bandung di Kecamatan Sedayu dengan Stasiun Rewulu (hanya digunakan untuk depo BBM), serta jalur rel kereta mati yang direncanakan akan dihidupkan kembali antara Yogyakarta–Bantul–Brosot dengan stasiun di Madukismo, Cepit, Bantul Kota, Palbapang, dan Srandakan, dan juga jalur mati Yogyakarta–Kotagede–Pleret–Pundong. Pada Januari 2021, mulai dibangun sebuah jembatan Jembatan Kretek 2 di wilayah Kecamatan Kretek. Jembatan yang menghubungkan antara Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Tirtohargo di Kecamatan Kretek ini berdiri di atas Sungai Opak. Jembatan ini memiliki panjang keseluruhan 2,6 kilometer dengan panjang jembatan utama sepanjang 554 meter dan lebar 24 meter, dibangun untuk mengkoneksikan Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa yang merupakan bagian dari Jalur Pantai Selatan (Pansela) di Kabupaten Bantul. Jembatan ini rampung pada tahun 2023 dan diresmikan pada 2 Juni 2023 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pariwisata Wisata Pantai Kabupaten Bantul memang terkenal akan wisata pantainya yang indah dan sangat luas, contohnya Pantai Parangtritis, Pantai Parangtritis merupakan objek wisata yang paling terkenal di Kabupaten Bantul. Selain itu terdapat beberapa objek wisata pantai seperti : Pantai Parangendog Pantai Parangtritis Pantai Parangkusumo Pantai Cemara Sewu Pantai Depok Pantai Samas Pantai Pandansimo Pantai Goa Cemara Pantai Kuwaru Pantai Baru Pantai Pandansari Gumuk Pasir Parangkusumo Wisata Alam Objek wisata alam di Kabupaten Bantul memang sangat populer di kalangan wisatawan saat ini, karena wisata alamnya menawarkan keindahan yang jarang ditemui di tempat lain. Wisata alam di Kabupaten Bantul terdiri dari goa, air terjun, hutan pinus, bukit dan lain-lain. Beberapa objek wisata alam diantaranya : Gua Selarong Gua Cerme Curug Pulosari Curug Banyunibo Air Terjun Randusari Air Terjun Tuwondo Air Terjun Kedung Pengilon Air Terjun Kedung Tolok Grojogan Lepo Bukit Bego Gardu Pandang Lemah Rubuh Hutan Pinus Mangunan Hutan Pinus Pengger Hutan Pinus Asri Hutan Pinus Sari Seribu Batu Songgo Langit Kebun Buah Mangunan Puncak Pinus Becici Bukit Lintang Sewu Bukit Pangguk Kediwung Jurang Tembelan Kanigoro Tebing Watu Mabur Tebing Watu Amben Watu Goyang Pintu Langit Dahromo Bukit Bintang Taman Glugut Wisata Religi/Sejarah Selain wisata pantai dan wisata alam, Kabupaten Bantul juga memiliki wisata religi dan sejarah. Wisatawan dapat mengunjungi objek wisata religi, wisata religi yang terkenal di Kabupaten Bantul adalah Pemakaman Imogiri. Selain Pemakaman Imogiri, Kabupaten Bantul juga memiliki beberapa wisata religi/sejarah lain dan beberapa museum diantaranya : Masjid Agung Manunggal Bantul Masjid Kauman Pleret Masjid Pathok Negoro Taqwa Wonokromo Masjid Pathok Negoro Nurul Huda Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus History of Java Museum Museum Gumuk Pasir Museum Padepokan Sumber Karahayon Museum Soeharto Museum Tani Jawa Indonesia Museum Purbakala Pleret Museum Rumah Budaya Tembi Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Museum Wayang Kekayon Desa Wisata Sementara itu, terdapat berbagai desa wisata di Kabupaten Bantul yang umumnya merupakan desa penghasil kerajinan, kerajinan tersebut juga dapat diperoleh di Pasar Seni Gabusan yang berada di Jalan Parangtritis, Sewon, Bantul. Desa-desa wisata tersebut diantaranya : Desa Wisata Kasongan, di Kasihan (penghasil gerabah) Desa Wisata Pundong, di Pundong (penghasil gerabah) Desa Wisata Pucung, di Imogiri (penghasil kerajinan kulit) Desa Wiaata Gendeng, di Kasihan (penghasil kerajinan kulit, terutama wayang) Desa Wisata Krebet, di Pajangan (penghasil kerajinan kayu, termasuk topeng) Desa Wisata Giriloyo, di Imogiri (penghasil batik) Desa Wisata Wijirejo, di Pandak (penghasil batik, salah satu batik terkenal adalah Batik Bantul) Desa Wisata Manding, di Bantul (penghasil kerajinan kulit untuk barang sehari-hari, contohnya tas, jaket, sandal dan sebagainya) Perayaan (Event) Kabupaten Bantul memiliki beberapa event, yaitu: Kirab Budaya HUT RI Kirab Budaya HUT Bantul Lomba Pawai Paskibra HUT RI Lomba Pawai Drumband HUT RI Festival Layang-layang Bantul Kirab Budaya Dlingo Bantul Expo Media Massa Terdapat beberapa stasiun radio di Bantul seperti Radio Persatuan 94.2 FM dan lain-lain Olahraga Stadion Stadion Sultan Agung Stadion Sultan Agung atau yang biasa disebut SSA atau Stadion Pacar, stadion ini terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Stadion Sultan Agung memiliki kapasitas kurang lebih 35.000 penonton. Stadion ini pertama diresmikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tahun 2007. Stadion Sultan Agung merupakan markas dari klub sepak bola Persiba Bantul (berdiri tahun 1967) dan klub amatir Protaba Bantul. Stadion Dwi Windu Stadion Dwi Windu terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta atau tepatnya di sisi selatan Masjid Agung Manunggal Bantul. Stadion ini sering digunakan sebagai tempat untuk menggelar event-event tertentu di Kabupaten Bantul. Stadion Dwi Windu juga sering juga digunakan untuk latihan atau pertandingan sepakbola di Kabupaten Bantul. Kesehatan Puskesmas Kabupaten Bantul memiliki beberapa Puskesmas, diantaranya adalah : Puskesmas Srandakan, di Trimurti, Srandakan Puskesmas Sanden, di Murtigading, Sanden Puskesmas Kretek, di Donotirto, Kretek Puskesmas Pundong, di Srihardono, Pundong Puskesmas Bambanglipuro, di Sidomulyo, Bambanglipuro Puskesmas Pandak 1, di Wijirerjo, Pandak Puskesmas Pandak 2, di Triharjo, Pandak Puskesmas Bantul 1, Palbapang, Bantul Puskesmas Bantul 2, di Bantul, Bantul Puskesmas Jetis 1, di Trimulyo, Jetis Puskesmas Jetis 2, di Patalan, Jetis Puskesmas Imogiri 1, di Karangtalun, Imogiri Puskesmas Imogiri 2, di Sriharjo, Imogiri Puskesmas Dlingo 1, di Terong, Dlingo Puskesmas Dlingo 2, di Dlingo, Dlingo Puskesmas Pleret, di Wonokromo, Pleret Puskesmas Piyungan, di Srimulyo, Piyungan Puskesmas Banguntapan 1, di Baturetno, Banguntapan Puskesmas Banguntapan 2, di Tamanan, Banguntapan Puskesmas Banguntapan 3, di Rejowinangun, Kotagede Puskesmas Sewon 1, di Timbulharjo, Sewon Puskesmas Sewon 2, di Bangunharjo, Sewon Puskesmas Kasihan 1, di Bangunjiwo, Kasihan Puskesmas Kasihan 2, di Tirtonirmolo, Kasihan Puskesmas Pajangan, di Sendangsari, Pajangan Puskesmas Sedayu 1, di Argomulyo, Sedayu Puskesmas Sedayu 2, di Argorejo, Sedayu Rumah sakit RSUD Panembahan Senopati, di Bantul RSPAU Hardjolukito di, Banguntapan RSK Paru Respira di, Bantul RS PKU Muhammadiyah Bantul, di Bantul RSKB Ringroad Selatan, di Sewon RS Griya Mahardika, di Sewon RS Patmasuri di, Sewon RS Rajawali Citra, di Banguntapan RS Permata Husada, di Pleret RS Santa Elisabeth, di Bambanglipuro RS Nur Hidayah, di Jetis RS Rachma Husada, di Jetis RSKIA Umi Khasanah, di Bantul RS Universitas Islam Indonesia, di Pandak Kuliner Khas Kabupaten Bantul memiliki makanan khas, yaitu: Geplak Gudeg Manggar Sate Klathak Miedes (Bakmi Pedes) Bakmi Pentil Bakmi Letheg Tolpit Peyek Undur-Undur Peyek Tumpuk Oseng-oseng Mercon Karangan Wedang Uwuh Seni dan Budaya Kesenian Sholawat Montro Sholawat Montro adalah kesenian religius dari Kabupaten Bantul. Kesenian ini pertama kali ditemukan di Kauman, Pleret dan diciptakan oleh Kanjeng Pangeran Yudhonegoro, atau menantu dari Sultan Hamengkubuwono VIII. Kesenian ini berisi sekelompok penampil dan pengiring musik yang semuanya laki-laki, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dengan cara nembang, diiringi musik tradisional gamelan dan terbangan. Jathilan Diponegaran Jathilan Diponegaran adalah salah satu kesenian tradisional yang menjadi ikon Kabupaten Bantul. Kesenian ini mengisahkan perjuangan Pangeran Diponegoro saat perang. Penarinya terdiri dari seorang pria yang menjadi Pangeran Diponegoro dan beberapa wanita yang membawa keris yang menjadi pasukannya. Reog Wayang Reog Wayang juga merupakan kesenian tradisional khas Kabupaten Bantul. Reog Wayang adalah kesenian tari yang dimainkan oleh beberapa orang yang berkostum dan memerankan tokoh dalam cerita pewayangan. Reog Wayang biasanya dimainkan oleh 20 lebih penari, dengan mengangkat tema kisah-kisah pewayangan. Pek Bung Pek Bung adalah kesenian yang seluruh alat musiknya berasal dari bambu. Nama tersebut berasal dari bambu yang dipukul dan berbunyi "pek", serta ban karet yang dipasang di tembikar (bahasa Jawa: klenthing) dan berbunyi "bung". Motif Batik Batik Ceplok Kembang Kates Batik Ceplok Kembang Kates merupakan motif batik yang identik dengan Kabupaten Bantul. Motif ini menggunakan ide dasar tanaman kates atau pepaya, motif utamanya biji dan bunga, dengan motif tambahan putik, terdapat isen-isen cecek dan sawut. Warna yang diterapkan pada motif ini merah, hijau, dan biru. Makna simbolik Ceplok Kembang Kates sebagai simbol semangat mempertahankan bangsa, negara, dan kesejahteraan masyarakat. Batik Gringsing Batik Grigsing adalah salah satu motif batik khas Kabupaten Bantul. Motif batik Gringsing berupa bulatan-bulatan kecil seperti sisik ikan yang saling bersinggungan. Warna asli batik Gringsing adalah sogan, tetapi sekarang menggunakan warna-warna lain seperti merah, hijau, kuning atau lainnya. Makna simbolik dari motif Gringsing adalah doa atau harapan agar terhindar dari pengaruh buruk dan kehampaan. Julukan Kota Geplak Kabupaten Bantul memiliki kuliner khas dan legendaris yaitu Geplak. Geplak terbuat dari parutan kelapa dan gula pasir atau gula jawa, rasanya yang manis membuat masyarakat dan wisatawan yang berkunjung suka akan makanan ini. Industri Geplak umumnya dapat ditemui di seluruh penjuru Kabupaten Bantul. Geplak juga dapat ditemui di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Bantul dan sering juga dijadikan oleh-oleh jika berkunjung ke Kabupaten Bantul. Kota Gerabah Kabupaten Bantul memiliki daerah tujuan wisata yaitu Kasongan. Kasongan merupakan daerah industri gerabah terbesar di Kabupaten Bantul. Hasil kerajinan dari gerabah yang diproduksi oleh Kasongan pada umumnya berupa guci, pot, hiasan dinding, meja, kursi dan lain-lain. Hasil kerajinan tersebut telah diekspor ke mancanegara seperti Eropa dan Amerika. Biasanya desa ini sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Sahara van Java Kabupaten Bantul memang layak dijuluki sebagai Sahara van Java, karena di Bantul terdapat objek wisata yang cukup terkenal yaitu Gumuk Pasir Parangkusumo. Tak jauh dari Gumuk Pasir Parangkusumo terdapat Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo, kedua pantai ini memiliki pasir berwarna hitam yang mirip seperti gurun pasir, hal ini yang menambah kesan Bantul memang layak dijuluki Sahara van Java. Gumuk Pasir ini sangat istimewa dan langka, karena hanya ada sedikit di dunia. Karena tempatnyanya yang mirip Gurun Sahara di Afrika maka Kabupaten Bantul dijuluki Sahara van Java atau Saharanya Pulau Jawa. Pendidikan Kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan dan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An-Nur terletak di kabupaten ini. Beberapa perguruan tinggi lain juga melakukan pembangunan kampusnya di wilayah Kabupaten Bantul, antara lain Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta. Dan adapula kampus dibawah naungan Kementerian Perindustrian yaitu Politeknik ATK yang terdapat di Jalan Ringroad Selatan untuk Kampus 2 dan di Jalan Ateka untuk Kampus 1. Bahasa Menurut Badan Bahasa, bahasa Jawa dialek Yogya-Solo merupakan bahasa daerah yang dituturkan mayoritas penduduk Kabupaten Bantul. Menurut Statistik Kebahasaan 2019, bahasa ini menjadi satu-satunya bahasa daerah asli Kabupaten Bantul. Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Bantul adalah bahasa Indonesia. Tokoh terkenal Muhammad Rian Ardianto (pebulu tangkis) Pangeran Diponegoro Ronaldo Kwateh Arif Dwi Pangestu (pemanah) Soeharto (mantan Presiden Indonesia) Mohamad Sobary (budayawan dan kolumnis) Lasiyah Soetanto (mantan Menteri Negara Peranan Wanita Indonesia) Aprilia Yuswandari (pebulu tangkis) Yati Pesek Lihat pula Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Referensi Pranala luar Kabupaten Bantul Bantul Bantul

4152

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Sleman

Kabupaten Sleman

Sleman (; ) adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu kotanya adalah kapanewon Sleman. Sleman dikenal sebagai asal buah salak pondoh. Geografi Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten) di utara dan timur, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta di selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di barat. Pusat pemerintahan di Kapanewon Sleman, yang berada di jalur utama antara Yogyakarta–Semarang. Topografi Bagian utara kabupaten ini merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Merapi di perbatasan dengan Jawa Tengah, salah satu gunung berapi aktif yang paling berbahaya di Pulau Jawa. Sedangkan di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur. Di antara sungai-sungai besar yang melintasi kabupaten ini adalah Kali Progo (membatasi Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo), kali Code, kali Kuning, kali Opak dan Kali Tapus. Sejarah Etimologi Terdapat beberapa perbedaan mengenai asal usul nama Sleman: Versi pertama menyebutkan kata Sleman berasal dari kata Saliman, kata Liman sendiri berarti gajah dalam Bahasa Jawa. Nama tersebut muncul setelah ditemukannya sebuah patung gajah beserta dua anaknya yang di tempat yang kini menjadi Lapangan Denggung. Konon gajah itu merupakan tunggangan Sultan Hadiwijaya, penguasa Kesultanan Pajang. Versi lain menyebutkan bahwa kata Saliman sudah lama tercatat di Kakawin Ramayana, yang ditulis pada masa kepemimpinan Sri Maharaja Rakai Pikatan era kerajaan Mataram Kuno. Dalam Kakawin Ramayana, saliman adalah kata yang merujuk pada pohon Randu alas (bombax ceiba). Secara harfiah, arti kata saliman adalah api, namun pada masa tersebut pohon randu alas sering dilambangkan dengan api. Hal itu karena ketika berbunga, daun randu alas akan gugur semua dan digantikan oleh bunga yang berwarna merah seperti api. Sejarah Keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak pada Rijksblad no. 11 Tahun 1916 tanggal 15 Mei 1916 yang membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta dalam 3 Kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman (yang kemudian disebut Sleman), dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Dalam Rijksblad tersebut juga disebutkan bahwa kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik yakni: Distrik Mlati (terdiri 5 onderdistrik dan 46 kalurahan), Distrik Klegoeng (terdiri 6 onderdistrik dan 52 kalurahan), Distrik Joemeneng (terdiri 6 onderdistrik dan 58 kalurahan), Distrik Godean (terdiri 8 onderdistrik dan 55 kalurahan). Sedangkan Dalam peta vorstenlanden yang dirilis oleh pemerintah Hindia Belanda pada sensus penduduk tahun 1930, Kabupaten Sleman ditulis sebagai Kabupaten Kota Yogyakarta dan terbagi dalam tiga kawedanan, yakni Sleman, Mlati dan Kalasan. Berdasarkan Peraturan Daerah no.12 Tahun 1998, tanggal 15 Mei tahun 1916 akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sleman. Menurut Almanak, hari tersebut tepat pada Hari Senin Kliwon, Tanggal 12 Rejeb Tahun Je 1846 Wuku Wayang. Berdasar pada perhitungan tahun Masehi, Hari Jadi Kabupaten Sleman ditandai dengan surya sengkala "Rasa Manunggal Hanggatra Negara" yang memiliki sifat bilangan Rasa=6, Manunggal=1, Hanggatra=9, Negara=1, sehingga terbaca tahun 1916. Sengkalan tersebut, walaupun melambangkan tahun, memiliki makna yang jelas bagi masyarakat Jawa, yakni dengan rasa persatuan membentuk negara. Sedangkan dari perhitungan tahun Jawa diperoleh candra sengkala "Anggana Catur Salira Tunggal". Anggana=6, Catur=4, Salira=8, Tunggal=1. Dengan demikian dari candra sengkala tersebut terbaca tahun 1846. Beberapa tahun kemudian Kabupaten Sleman sempat diturunkan statusnya menjadi distrik di bawah wilayah Kabupaten Yogyakarta. Dan baru pada tanggal 8 April 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan penataan kembali wilayah Kasultanan Yogyakarta melalui Jogjakarta Koorei angka 2 (dua). Penataan ini menempatkan Sleman pada status semula, sebagai wilayah Kabupaten dengan Kanjeng Raden Tumenggung Pringgodiningrat sebagai bupati. Pada masa itu, wilayah Sleman membawahi 17 Kapenewon/Kecamatan (Son) yang terdiri dari 258 Kalurahan (Ku). Ibu kota kabupaten berada di wilayah utara, yang saat ini dikenal sebagai desa Triharjo. Melalui Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah kelurahan, maka 258 kelurahan di Kabupaten Sleman saling menggabungkan diri hingga menjadi 86 kelurahan/desa. Kelurahan/desa tersebut membawahi 1.212 padukuhan. Pusaka dan Identitas Daerah Kabupaten Sleman memiliki tombak "Kyai Turunsih Tangguh Ngayogyakarto", pemberian dari Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Sabtu Kliwon 15 Mei 1999 (Tanggal Jawa, 29 Sapar 1932 Ehe). Penyerahan Pusaka tersebut kepada Bupati Sleman, dikawal 2 bergada prajurit Kraton Yogyakarta yakni Bregada Ketanggung berbendera Cakraswandana dan Bregada Mantrijero berbendera Purnamasidi. Pusaka itu dibawa seorang abdi Keraton Yogyakarta, KRT Pringgohadi Seputra. Tombak Kyai Turunsih memiliki dhapur (pangkal) cekel beluluk Ngayogyakarta dan pamor beras wutah (wos wutah) wengkon. Pamor pusaka itu sesuai kondisi Sleman sebagai gudang berasnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Tombak tersebut memiliki panjang sepanjang kurang lebih 270 cm dan pangkal sepanjang 49 cm. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X, Tombak Kyai Turunsih mengisyaratkan laku ambeg paramarta, dijiwai olah rasa kasih sayang, yang mencakup wilayah se-Kabupaten Sleman sebagaimana sebuah keluarga besar yang harmonis, mulat sarira sesuai hari jadinya 'Anggana Catur Sarira Tunggal' yang terbaca tahun 1846 Jawa. Candra Sengkala tersebut mengemukakan sikap kearifan tradisional di empat penjuru yang manunggal pada jiwa kesatuan, yang menjadi unsur kasepuhannya. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kapanéwon Ekonomi Sleman merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2020, tercatat produk domestik regional bruto (PDRB) lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 45,83 triliun. Perekonomian Sleman mayoritas ditopang melalui sektor pengolahan, yakni mencapai Rp 6,16 triliun (13,4%) dan sektor konstruksi yang mencapai Rp 5,04 triliun (10,99%) dari total PDRB. Pasar tradisional tersebar di seluruh kapanewon di Sleman. Pusat perekonomian Sleman justru bukan berada di Kota Sleman. Kota Sleman difokuskan sebagai wilayah kerja pemerintahan kabupaten. Pusat perekonomian Sleman berada di wilayah yang menjadi kota satelit dari Kota Yogyakarta, seperti Depok, Mlati, Gamping, dan Ngaglik. Sebagian pasar modern yang menggunakan nama "Yogyakarta" juga berada di Sleman, seperti Plaza Ambarrukmo, Hartono Mall Yogyakarta, Jogja City Mall, dan Sleman City Hall. Demografi Pada tahun 2021, jumlah penduduk kabupaten Sleman adalah 1.125.804 jiwa, dengan kepadatan mencapai 2.076,32 per km2 nya. Kapanewon Depok menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling tinggi di Sleman, yakni 131.005 jiwa. Hal tersebut sangat wajar mengingat kapanewon Depok merupakan bagian dari kota satelit Kota Yogyakarta. Sedangkan kapanewon Cangkringan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling rendah di Sleman, yakni 31.131 jiwa. Kabupaten Sleman bersama dengan kota Yogyakarta dan kabupaten Bantul tergabung dalam wilayah penyangga urban bernama Kartamantul, yang merupakan akronim dari Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. wilayah Sleman yang masuk dalam aglomerasi Kartamantul berada di Kapanewon Depok, Mlati, Gamping dan Ngaglik. Dengan luas wilayah 1.114,15 km², wilayah aglomerasi Kartamantul memiliki total jumlah penduduk lebih dari 2.4 juta jiwa. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Keputusan Gubernur No.163/KEP/2017 menyatakan pembentukan sekretariat bersama Kartamantul, dengan tujuan untuk mempermudah sinergi kerjasama antar ketiga wilayah dalam hal sampah, pengolahan limbah, drainase, jalan, transportasi, dan air bersih. Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat kabupaten Sleman dengan persentase 90,48%, dengan jumlah penganut Kristen yang relatif signifikan (Katolik 6,39% dan Protestan 2,35%). Sebagian kecil lagi adalah pemeluk agama Hindu yakni 0,10%, Buddha 0,03% dan agama Lainnya 0,006%, termasuk Konghucu yang memiliki persentase 0,004%. Sleman pernah menjadi basis keagamaan Hindu dan Buddha pada masa Kerajaan Mataram Kuno, hal ini dibuktikan dengan adanya temuan beberapa candi di sekitar Kalasan, Prambanan, Ngemplak dan Berbah. Sleman juga memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di era Mataram Baru, khususnya setelah dibagi ke dalam wilayah Yogyakarta. Beberapa masjid Pathok Negoro milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat berada di Sleman, seperti masjid Pathok Negoro Mlangi di Gamping dan masjid Pathok Negoro Plosokuning di Ngaglik. Transportasi Kabupaten Sleman dilintasi jalur antarprovinsi yang menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah. Ruas jalan lingkar dalam kota Yogyakarta juga melewati kabupaten ini. Hal tersebut membuat banyak angkutan umum, angkutan kota dan angkutan antarkota dari Kota Yogyakarta dan Kota Magelang melewati Sleman. Berikut adalah terminal yang ada di Sleman: Terminal Jombor Terminal Sleman Terminal Condong Catur Trans Jogja Trans Jogja adalah moda transportasi bus rapid transit yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, terkhusus kawasan aglomerasi Kartamantul. Beberapa tempat di Sleman menjadi titik awal keberangkatan bus Trans Jogja, seperti: Shelter Terminal Prambanan yang menjadi titik awal keberangkatan trayek 1A atau Koridor 3 (Prambanan-Malioboro); Shelter Bandara Adisutjipto yang menjadi titik keberangkatan awal trayek 1A Pakem (Adisutjipto-Jangkang-Pakem), (1B (Adisutjipto-Kantor Pos Besar) dan 3A (Adisutjipto-Ngabean-Giwangan); Shelter Terminal Condong Catur yang menjadi titik keberangkatan trayek Koridor 1 (Condongcatur-UGM-Pakem), 2A atau Koridor 2 (Condongcatur-Jombor-Malioboro) dan 2B (Condongcatur-Ngabean-Jombor); Shelter Terminal Jombor yang menjadi titik keberangkatan trayek 5A (Jombor-Babarsari), 5B (Jombor-Kridosono), dan 8 (Jombor-Jogokaryan); Shelter Gamping yang menjadi titik keberangkatan trayek 6A (Gamping-Ngabean-Madukismo), 6B (Gamping-Madukismo-Ngabean), dan 10 (Gamping-SGM). Angkutan kereta api Stasiun Maguwo merupakan satu-satunya stasiun kereta api di Sleman yang masih melayani naik-turun penumpang. Stasiun Maguwo melayani Lintas KRL Yogya-Surakarta. Ada pula Stasiun Patukan yang berada di wilayah barat Sleman, namun hanya melayani persilangan dan persusulan antar kereta api. Dulu juga ada stasiun, namun di nonaktifkan. Berikut adalah stasiun nonaktif: Stasiun Sleman Stasiun Tempel Stasiun Beran Stasiun Medari Stasiun Kutu Halte Kricak Stasiun Kalasan Angkutan udara Kabupaten ini terdapat Bandar Udara Internasional Adisutjipto, namun sejak ada Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Bandara ini jadi Lanud Militer hingga saat ini. Pariwisata Tempat wisata Candi Prambanan Candi Kalasan Candi Ratu Boko Candi Ijo Candi Banyunibo Candi Gebang Candi Barong Candi Sambisari Candi Bubrah Monumen Yogya Kembali Museum Affandi Museum Dapur Tradisional Museum Gunung Merapi Museum Ullen Sentalu Kaliurang Kuliner khas Sleman memiliki banyak makanan dan minuman khas daerah. Jadah tempe adalah makanan khas Sleman yang merupakan gabungan dari dua jenis makanan yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe atau tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Di masyarakat umum, jadah lebih dikenal dengan nama gemblong. Jadah tempe banyak ditemui di daerah Kaliurang. Sedangkan di Sleman bagian barat, terdapat sentra industri keripik belut yang terletak di Kapanewon Godean. Keripik belut mulai dikembangkan oleh masyarakat Godean sejak dekade 1980-an dan berkembang hingga saat ini. Godean juga memiliki sentra kuliner keripik belut yang terletak tak jauh dari pasar Godean. Ayam goreng Kalasan juga menjadi salah satu makanan utama khas sleman. Ayam goreng Kalasan memiliki cita rasa yang berbeda dikarenakan memakai bumbu yang sederhana dengan cara diungkep. Selain itu, kremes atau remahan rennyah yang terbuat dari tepung kanji juga menjadi salah satu daya tarik dari ayam goreng Kalasan. Pusat kuliner ayam goreng Kalasan berada di Dusun Bendan, Kalurahan Tirtomartani, yang terletak di pinggir jalan raya Yogyakarta-Surakarta. Kuliner ini sudah menjadi franchise restoran di Seluruh Indonesia. Flora dan Fauna Salak pondoh Tanaman ini dipilih menjadi flora identitas Kabupaten Sleman karena merupakan jenis tanaman Salak khas di wilayah Sleman dan telah menjadi kebanggaan masyarakat Sleman. Awalnya, Partodiredjo, seorang Jogoboyo desa pada Kapanewon Tempel, pada tahun 1917 menerima kenang-kenangan empat butir biji salak dari seorang warga negara Belanda yang akan kembali ke negerinya karena masa tugasnya telah berakhir. Biji salak yang kemudian ditanam dan dibudidayakannya dengan baik ternyata menghasilkan buah yang manis dan tidak sepat, tidak seperti buah Salak yang selama itu dikenalnya. Pada tahun 1948-an tanaman Salak tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Muhadiwinarto (putra Partodiredjo) warga Sokobinangun, Merdikorejo, Tempel. Karena kelebihannya dalam hal rasa, tanaman salak tersebut cepat berkembang pesat penyebarannya. Burung punglor Di wilayah Sleman, burung yang bersuara merdu ini berhabitat kebun Salak Jawa. Dengan makanan utama cacing tanah dan kumbang (uret). Punglor merupakan predator bagi hama tanaman Salak Jawa. Namun, keberadaannya semakin berkurang seiring berkurangnya habitat kebun Salak Jawa. Masyarakat lebih banyak memilih menanam salak pondoh. Pendidikan Empat dari lima perguruan tinggi negeri Yogyakarta berada di Sleman, yakni Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menariknya, instansi perguruan tinggi tetap menggunakan nama "Yogyakarta" dalam hal surat-menyurat dan tugas akhir, meskipun berada di wilayah Sleman. Pendidikan tinggi Universitas Universitas Mahakarya Asia (Unmaha) Universitas Gajah Mada Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Atma Jaya Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Universitas Islam Indonesia Universitas Sanata Dharma Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Universitas Proklamasi 45 Universitas Kristen Immanuel Universitas Respati Yogyakarta Universitas Teknologi Yogyakarta Universitas AMIKOM Yogyakarta Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta Institut Institut Pertanian STIPER Institut Pertanian Yogyakarta Institut Teknologi Nasional Yogyakarta Sekolah tinggi Sekolah Tinggi Bahasa Asing Lembaga Indonesia-Amerika Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (Akademi Administrasi Notokusumo) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mitra Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata API (Akademi Pariwisata Indonesia) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Yayasan Keluarga Pahlawan Negara) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Sekolah Tinggi MultiMedia "MMTC" Bahasa Menurut Badan Bahasa, bahasa Jawa dialek Jogja-Surakarta merupakan bahasa daerah yang dituturkan mayoritas penduduk Kabupaten Sleman. Menurut Statistik Kebahasaan 2019, bahasa ini menjadi satu-satunya bahasa daerah asli Kabupaten Sleman. Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Sleman adalah bahasa Indonesia. Seni budaya Sleman sebagai salah satu bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya memiliki kebudayaan daerah yang beragam. Beberapa seni, budaya dan tradisi yang berasal dari Sleman antara lain: Tari Badui Tari Peksi Eka Kapti Jathilan Batik Slemanan (Sinom Parijotho) Saparan Merti Dusun Wiwitan Bregada Rakyat Bregada rakyat berbeda dengan prajurit bregada yang ada di dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Bregada rakyat dibentuk oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai wujud rasa cinta mereka kepada bregada keraton. Bregada rakyat juga dapat ditemui di Sleman. Biasanya bregada ini dimiliki oleh paguyuban warga di suatu pedukuhan, dan biasanya akan ditampilkan dalam beberapa acara desa yang bertajuk budaya. Beberapa bregada rakyat dari Sleman, seperti bregada Manunggaling Kawula dari kapanewon Berbah, bregada Pager Bumi dari kapanewon Turi, dan bregada Wira Manggala dari kapanewon Gamping. Bregada-bregada ini juga menjadi daya tarik wisata di Sleman. Olahraga Sleman memiliki fasilitas olahraga berupa dua stadion, satu berada di Maguwoharjo dan satu lagi berada di kota Sleman, yakni Stadion Tridadi. Stadion Maguwoharjo dipersiapkan untuk pergelaran sepak bola nasional maupun internasional. stadion tersebut sama-sama menjadi markas klub sepak bola PSS Sleman. PSS Sleman merupakan klub sepak bola yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1976 semasa periode kepemimpinan Bupati Drs. KRT. Suyoto Projosuyoto. Kini, PSS Sleman merupakan salah satu peserta kompetisi tertinggi dalam pergelaran sepak bola Indonesia, yakni Liga 1 Indonesia. Tokoh terkenal Seto Nurdiantoro, pesepak bola Nasional Mbah Maridjan, Juru Kunci Merapi Mubyarto, ekonom Indonesia Doni Tata Pradita, pembalap Indonesia Muchdi Purwoprandjono, Komandan Jendral Kopassus Wifqi Windarto, pebulu tangkis Nasional Wahidin Soedirohoesodo, Pahlawan Nasional Indonesia M. Arief Budiman, Ilmuwan Sayuti Melik, pengetik Naskah Proklamasi Kemerdekaan RI Eross Candra, musisi, personil Sheila On 7 Akhdiyat Duta Modjo, musisi, personil Sheila On 7 Muhammad Awal Purbani, musisi, personil Seventeen Affandi, Maestro Seni Lukis Indonesia Amien Rais, politikus senior Shani Indira Natio, musisi, personil JKT48 Referensi Lihat pula Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta Pranala luar Sleman Sleman

4153

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota%20Yogyakarta

Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta (, , atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan nama Yogya atau Jogja) adalah ibu kota daerah istimewa sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota ini adalah kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Salah satu kemantren di Yogyakarta, yaitu Kotagede pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram antara kurun tahun 1575–1640. Kini, Yogyakarta menjadi tempat tinggal dua penerus Mataram, yakni Sultan Hamengkubuwana dan Adipati Paku Alam, yang berada di Keraton Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman. Etimologi Nama Yogyakarta terambil dari dua kata, yaitu Ayogya atau Ayodhya yang berarti "kedamaian" (atau tanpa perang, a "tidak", yogya merujuk pada yodya atau yudha, yang berarti "perang"), dan Karta yang berarti "baik". Ayodhya merupakan kota yang bersejarah di India di mana wiracarita Ramayana terjadi. Tapak keraton Yogyakarta sendiri menurut babad (misalnya Babad Giyanti) dan leluri (riwayat oral) telah berupa sebuah dalem yang bernama Dalem Gerjiwati; lalu dinamakan ulang oleh Sunan Pakubuwana II sebagai Dalem Ayogya. Pusaka dan Identitas Daerah Pusaka Daerah Tombak Kyai Wijoyo Mukti Tombak Kyai Wijoyo Mukti merupakan pusaka pemberian Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Tombak ini dibuat tahun 1921 semasa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Senjata yang sering dipergunakan para prajurit ini mempunyai panjang 3 meter. Tombak dengan pamor wos wutah wengkon dengan dhapur kudhuping gambir ini, landeannya sepanjang 2,5 meter terbuat dari kayu walikun, yakni jenis kayu yang sudah lazim digunakan untuk gagang tombak dan sudah teruji kekerasan dan keliatannya. Sebelumnya tombak ini disimpan di bangsal Pracimosono dan sebelum diserahkan terlebih dahulu dijamasi oleh KRT. Hastono Negoro, di dalem Yudonegaran. Pemberian nama Wijoyo Mukti baru dilakukan bebarapa hari menjelang upacara penyerahan ke Pemkot Yogyakarta, pada peringatan hari ulang tahun ke-53 Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 7 Juni 2000. Upacara penyerahan dilakukan di halaman Balaikota dan pusaka ini dikawal khusus oleh prajurit Kraton ”Bregodo Prajurit Mantrijero”. Tombak Kyai Wijoyo Mukti melambangkan kondisi Wijoyo Wijayanti. Artinya, kemenangan sejati pada masa depan, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kesenangan lahir batin karena tercapainya tingkat kesejahteraan yang benar-benar merata. Identitas Daerah Sesuai dengan Keputusan Wali Kotamadya Yogyakarta Nomor 2 tahun 1998, pemerintah kota Yogyakarta menetapkan kelapa gading dan tekukur biasa sebagai flora dan fauna resmi kota Yogyakarta. Penetapan tersebut dilakukan dalam rangka menumbuhkan kebanggaan dan maskot daerah. Kelapa Gading Keberadaan pohon kelapa gading begitu melekat pada kehidupan masyarakat kota Yogyakarta. Kelapa gading dikenal sebagai tanaman raja serta mempunyai nilai filosofis dan budaya yang sangat tinggi, sebagai kelengkapan pada upacara tradisional/religius, mempunyai makna simbolis dan berguna sebagai obat tradisional. Tekukur Burung tekukur (Streptopelia chinensis) adalah jenis burung merpati kecil yang mempunyai paruh, berekor agak panjang, berdarah panas, dan bereproduksi dengan cara bertelur. Burung ini termasuk ke dalam genus streptopelia dari famili Columbidae. Tekukur yang memiliki suara merdu dan tubuh yang indah diyakini mampu memberikan suasana kedamaian bagi yang mendengar. Tekukur juga menjadi kesayangan para pangeran di lingkungan keraton. Sejarah Masa awal Berdirinya kota Yogyakarta tidak lepas dari Perjanjian Giyanti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mossel. Perjanjian tersebut berisi tentang pembagian wilayah Kesultanan Mataram, dimana wilayah Mataram bagian timur masih menjadi milik Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang kala itu dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwana III, dan bagian barat menjadi hak Pangeran Mangkubumi. Wilayah tersebut dibatasi oleh Sungai Opak. Pangeran Mangkubumi pun diakui menjadi Raja pada wilayah tersebut dengan Gelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senopati Ing Ngalaga Abdul Rahman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwana I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama "Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat", sebulan setelah penandatanganan Perjanjian Giyanti. Pangeran Mangkubumi memilih wilayah Hutan Beringin (Pabringan), dimana pada wilayah tersebut terdapat sebuah desa bernama Pacethokan dan Pesanggrahan Gerjiwati (Garjitawati) yang dibuat oleh Susuhunan Pakubuwana II. Pangeran Mangkubumi pun mengubah nama wilayah tersebut menjadi Ayodya. Setelah perubahan nama tersebut, Pangeran Mangkubumi segera memerintahkan kepada rakyat untuk membabat hutan tersebut agar dapat didirikan keraton. Calon keraton baru tersebut terletak di suatu kawasan di antara Kali Winongo dan Kali Code. Lokasi tersebut dinilai strategis dari sisi pertanahan dan keamanan. Sebelum pembangunan keraton selesai, pemerintahan sementara dipusatkan di daerah Gamping, tepatnya di Pesanggrahan Ambarketawang. Pada tanggal 7 Oktober 1756, bangunan keraton selesai dibangun, sekaligus menjadi tanggal pemindahan pusat pemerintahan dari Gamping ke keraton baru, yang kelak bernama Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Peristiwa pemindahan pusat pemerintahan Kesultanan Yogyakarta tersebut diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Yogyakarta, sampai saat ini. Hari jadi tersebut diwujudkan pula dengan surya sengkala Dwi Naga Rasa Tunggal, yang memiliki nilai tahun 1756 Masehi. bermakna tentang kesatuan kegotong-royongan, serta kewibawaan, kesaktian, dan kesucian seorang raja atau pemimpin, dan sebagai tolak bala serta keyakinan akan keselamatan, ketenteraman, dan harapan pencapaian kemakmuran sebuah kerajaan yang dibangun, Sengkalan tersebut juga ditandai dengan adanya sengkalan memet berbentuk relief dua ekor ular naga yang kini masih ada di Regol Gadhung Mlathi Keraton Yogyakarta. Masa Hindia Belanda dan Inggris Ketika pemerintah Belanda datang menguasai Nusantara, wilayah Kesultanan Yogyakarta dijadikan keresidenan dengan ibu kota di Kabupaten Kota Kasultanan, maka dibuat kesepakatan birokrasi antara Belanda dengan Keraton. Dari keputusan tersebut, muncul Residen dan Patih untuk menjembatani birokrasi antara pihak Belanda dengan pihak Keraton. Fungsinya adalah sebagaimana kedutaan besar sekarang. Di antara keduanya, perlu menguasai bahasa Jawa dan Belanda. Danureja I dipilih sebagai Patih pertama untuk tugas di Pemerintahan Hindia-Belanda dan J.M. van Rhijn sebagai Residen pertama untuk Yogyakarta. Posisi Residen disini setara dengan Patih, di mana ia harus mengabdi kepada raja. Residen memiliki loyalitas ganda kepada kompeni dan kepada rajanya, sebagaimana fungsi kerja Patih di Jawa. Residen Yogyakarta bertempat tinggal di Gedung Residen yang terletak di sisi barat Benteng Vredeburg, di mana kini dikenal sebagai Gedung Agung. Kasultanan Yogyakarta diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda (termasuk pula Kabupaten Kasultanan) sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Pemerintahan tersebut diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940. Selain itu, wilayah Kasultanan (yang kemudian terbagi menjadi Kasultanan dan Pakualaman pada tahun 1811) juga dimasukkan ke dalam sebuah wilayah otonomi vorstenlanden oleh Hindia Belanda, Bersama dengan Kasunanan dan Mangkunegaran di Surakarta. Tahun 1811, Inggris menaklukkan Hindia Belanda. Di masa ini terjadi peristiwa Geger Sepoy, di mana pasukan Inggris dibantu dengan pasukan Sepoy dari India dan beberapa pasukan dari Mangkunegaran menyerang Keraton. Hasilnya, Pada tahun 1813, wilayah Yogyakarta kembali terpecah. Kali ini, berdiri sebuah kadipaten bernama Kadipaten Pakualaman yang didirikan oleh Pangeran Notokusumo yang diangkat oleh Inggris. Notokusumo sendiri adalah adik dari Sultan Hamengkubuwana II, dan kemudian bergelar Adipati Paku Alam I. Ia mendapatkan tanah dari Kesultanan meliputi sebuah kemantren di dalam kota Yogyakarta, berada di antara Kali Code dan Kali Manunggal. Di tanah tersebut kemudian didirikan istana Pura Pakualaman (sekarang menjadi wilayah kemantren Pakualaman). Inggris juga mengangkat Tan Jin Sing, kapitan Tionghoa yang berasal dari Kedu, sebagai Bupati Nayaka dalam Kabupaten Kota Yogyakarta dengan gelar KRT. Secodiningrat. Yogyakarta juga menjadi pusat perkembangan kebangkitan nasional. Berlakunya politik etis di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 memunculkan tokoh-tokoh terpelajar yang berpengaruh terhadap pergerakan nasional saat itu. Mereka menjadikan Yogyakarta sebagai basis kegiatan tersebut. Salah satunya dengan diselenggarakannya kongres nasional Boedi Oetomo yang pertama pada tanggal 3-5 Oktober 1908 di gedung sekolah Kweekschool yang terletak di sekitar Jetis (kini menjadi gedung SMA Negeri 11 Yogyakarta). Selain itu, berdiri pula organisasi Muhammadiyah yang dibentuk oleh KH Ahmad Dahlan, penghulu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1912, yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan Islam. Masa Pendudukan Jepang Pendudukan Jepang di Yogyakarta berlangsung sejak tanggal 6 Maret 1942. Mereka menempati gedung-gedung pemerintah yang semula ditempati pemerintah Belanda. Pendudukan tentara Jepang atas Kota Yogyakarta berjalan sangat lancar tanpa ada perlawanan. Pemerintah Jepang memberlakukan UU nomor 1 tahun 1942 bahwa kedudukan pimpinan daerah tetap diakui tetapi berada di bawah pengawasan Kooti Zium Kyoku Tjokan (Gubernur Jepang) yang berkantor di Gedung Tjokan Kantai (Gedung Agung). Pusat kekuatan tentara Jepang ditempatkan di Kotabaru dan di Benteng Vredeburg. Masa Kemerdekaan Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia pada tahun 1946 hingga 1948, dilatarbelakangi oleh situasi keamanan ibu kota Jakarta (saat itu masih disebut Batavia) yang memburuk dengan terjadinya saling serang antara kelompok pro-kemerdekaan dan kelompok pro-Belanda. Alhasil, Presiden Soekarno memberikan perintah rahasia kepada Balai Yasa Manggarai untuk segera menyiapkan rangkaian kereta api demi menyelamatkan para petinggi negara. Pada tanggal 3 Januari 1946 diputuskan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta beberapa menteri/staf dan keluarganya meninggalkan Jakarta dan pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibu kota. Yogyakarta juga menjadi tempat terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949, serangan mempertahankan kemerdekaan yang dipimpin langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat itu. Pada tahun 1947, terbit Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947 pasal I yang menyatakan status Kota Praja Yogyakarta. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tanggal ditetapkannya undang-undang ini diperingati sebagai hari jadi pemerintahan Kota Yogyakarta setiap tahunnya. Untuk melaksanakan otonomi tersebut, pemerintah mengangkat M. Enoch sebagai wali kota pertama. Pada awalnya, wali kota mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Masa setelah Kemerdekaan Di era wali kota Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, Yogyakarta memiliki Badan Pemerintah Harian dan Badan Legislatif yang bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang, di mana badan tersebut dipimpin pula oleh wali kota. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang tersebut mengatur pemisahan tugas Kepala Daerah dan DPRD, serta pembentukan Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian. sebutan Kota Praja Yogyakarta diganti dengan Kotamadya Yogyakarta. Masa kini pada tahun 1999, terbitlah Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, sebutan untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta, sedangkan untuk pemerintahannya disebut denan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Wali kota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya. Geografi Letak Kota Yogyakarta dilalui oleh tiga sungai, yaitu Sungai Winongo, Sungai Gajahwong dan Sungai Code. Sungai Winongo berada di bagian barat Kota Yogyakarta, sedangkan Sungai Gajahwong berada di bagian timur. Sementara Sungai Code berada di tengah Kota Yogyakarta. Keberadaan Sungai Code membelah Kota Yogyakarta menjadi dua bagian. Kota ini terletak pada jarak 600 KM dari Jakarta, 116 KM dari Semarang, dan 65 KM dari Surakarta, pada jalur persimpangan Bandung–Semarang–Surabaya–Pacitan. Kota ini memiliki ketinggian sekitar 112 m dpl. Meski terletak di lembah, kota ini jarang mengalami banjir karena sistem drainase yang tertata rapi yang dibangun oleh pemerintah kolonial, ditambah dengan giatnya penambahan saluran air yang dikerjakan oleh Pemkot Yogyakarta. Tata Ruang Kota Sejak awal berdirinya, Yogyakarta telah memiliki penataan kota yang cukup baik. Arah perkembangan kota didasarkan pada Garis Imajiner Yogyakarta, yang membentang dari arah utara menuju ke selatan, satu garis lurus dengan keraton. Disini dibangun beberapa fasilitas umum seperti pasar, kantor pemerintahan, dan perkampungan abdi dalem yang dibedakan menjadi perkampungan jeron beteng (di dalam benteng baluwarti) dan jaba beteng (di luar benteng baluwarti). Kedatangan Belanda di Yogyakarta turut mewarnai penataan kota. Belanda membangun Benteng Rustenburg di sisi timur laut keraton pada 1767 (kemudian dikenal dengan Benteng Vredeburg), dilanjutkan dengan membangun beberapa fasilitas seperti gedung Nederlandsch-Indische Levensverzekeringen en Lijfrente Maatschappij atau NILLMIJ (kini menjadi gedung Bank BNI), gedung Post, Telegraaf en Telefoonkantoor (kini menjadi Kantor Pos Besar Yogyakarta), gedung De Javasche Bank (kini menjadi gedung Bank Indonesia Yogyakarta), dan Gedung Residen Yogyakarta (kini menjadi Istana Kepresidenan Gedung Agung) di sekitar garis imajiner tersebut. Belanda juga mengatur beberapa pemukiman untuk masyarakat non-pribumi pada masa itu. Etnis Eropa tinggal di wilayah bernama loji kecil dan Bintaran yang terletak di sebelah timur benteng. Etnis Cina tinggal di kampung Ketandan yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono III. Perkampungan Ketandan terletak di sisi utara Pasar Besar (Pasar Beringharjo). Sedangkan etnis Arab tinggal di kampung Sayidan yang terletak di barat Sungai Code, di dekat Gondomanan. Berkembangnya penduduk etnis Eropa di Yogyakarta membuat Belanda kembali membangun kawasan permukiman Eropa atas izin Sri Sultan Hamengkubuwono VII di timur Sungai Code, dekat Gondolayu. Pembangunan dimulai pada tahun 1917 dan selesai pada tahun 1922, di mana wilayah tersebut diberi nama Nieuwe Wijk. Pembangunan kawasan ini mengusung konsep kota taman (garden city) seperti halnya kawasan Menteng di Jakarta. Pada masa sekarang, kawasan tersebut menjadi wilayah dari kelurahan Kotabaru di kemantren Gondokusuman, serta menjadi kawasan cagar budaya. Kini, segala perencanaan penataan ruang kota dituangkan dalam Rencana Strategis yang disusun oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kota. Biasanya rencana-rencana strategis ini disusun untuk tiga bahkan lima tahun. Batas Wilayah Kota Yogyakarta telah terintegrasi dengan sejumlah kawasan di sekitarnya, sehingga batas-batas administrasi sudah tidak terlalu menonjol. Meski begitu, Pemerintah kota Yogyakarta tetap membangun beberapa gapura batas kota dan memasang papan penanda batas wilayah kota Yogyakarta di perbatasan. Terdapat dua gapura kota Yogyakarta, yakni di Jalan Magelang (sisi utara) dan Jalan Adisucipto (sisi timur). Sedangkan di beberapa titik perbatasan dipasang papan penanda bertuliskan "Batas Wilayah Kota Yogyakarta", serta lampu berbentuk wayang dengan tulisan "Jogja Berhati Nyaman". Adapun batas-batas administratif Yogyakarta adalah: Iklim & Cuaca Kota Yogyakarta memiliki iklim yang sama dengan wilayah lain di Indonesia yaitu beriklim tropis, dengan tipe iklim muson tropis (Am). Angin muson timur–tenggara yang bersifat kering dan dingin menyebabkan musim kemarau di wilayah Kota Yogyakarta dan angin muson ini berlangsung pada periode Mei hingga Oktober. Sementara itu, angin muson barat–barat daya yang bersifat lembap dan membawa banyak uap air menyebabkan musim penghujan di wilayah Kota Yogyakarta dan angin muson ini bertiup pada periode November hingga April. Rata-rata curah hujan di wilayah Kota Yogyakarta adalah ±2012 milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 100–150 hari hujan per tahunnya. Tingkat kelembapan rata-rata per tahun di wilayah ini adalah ±77%. Pemerintahan Wali Kota Wali Kota Yogyakarta () adalah pemimpin tertinggi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Wali kota Yogyakarta bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini, wali kota atau kepala daerah yang menjabat di kota Yogyakarta adalah Singgih Raharjo, yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas wali kota Yogyakarta sejak 22 Mei 2023, menggantikan penjabat wali kota sebelumnya, Sumadi. Sedangkan jabatan wakil wali kota dikosongkan hingga Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Dewan Perwakilan Yogyakarta menjadi salah satu kota pertama di Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kotapraja. Pemilihan umum tersebut berlangsung sejak 16 Juli hingga 24 Desember 1951. Kemantren Ekonomi Kota Yogyakarta mengandalkan sektor industri, perdagangan, dan jasa, khususnya dalam bidang pariwisata. Seiring dengan pesatnya perkembangan Kota Yogyakarta, perubahan struktur perekonomian menjadi hal yang alami. Beberapa sektor ekonomi terus meningkat kontribusinya terhadap perekonomian daerah dan sektor-sektor lain terlihat mengalami penurunan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Yogyakarta memiliki beberapa sentra industri menengah, kebanyakan dari mereka memproduksi barang yang masih ada kaitannya dengan kebudayaan Yogyakarta. Seperti industri pembuatan blangkon gaya Yogyakarta di Mantrijeron, industri perak di Kotagede, dan industri batik gaya Yogyakarta di Ngasem. Meski begitu, Yogyakarta juga memiliki sentra industri modern, seperti CV Karya Hidup Sentosa produsen alat-alat pertanian, yang memiliki pabrik di Jalan Magelang, Kelurahan Karangwaru, Kemantren Tegalrejo. Di sektor perdagangan, Yogyakarta memiliki beberapa pasar tradisional yang tersebar di beberapa kemantren, dengan Pasar Beringharjo sebagai pasar terbesar. Beberapa pasar besar lainnya, seperti Pasar Kranggan, Pasar Legi Kotagede, Pasar Sentul, dan Pasar Giwangan. Pasar tradisional di Yogyakarta tidak hanya menjual bahan pokok, melainkan juga menjual beberapa barang bekas atau barang antik. Salah satu pasar barang bekas dan antik di Yogyakarta adalah Pasar Klithikan Pakuncen yang terletak di Kelurahan Pakuncen, Wirobrajan. Selain itu terdapat pula kawasan-kawasan perdagangan di Kawasan Malioboro dan Jalan Urip Sumoharjo. Sedangkan pasar modern yang berdiri di Kota Yogyakarta antara lain Plaza Malioboro, Galeria Mall, Lippo Plaza Jogja, Ramai Mall, Ramayana, Gardena, Toko Progo, dan Mirota Kampus. Pesatnya perkembangan pariwisata membuat kota Yogyakarta memiliki banyak hotel, losmen dan home stay. Peningkatan pembangunan hotel di Yogyakarta mulai berlangsung sejak era 2010-an. Biasanya pembangunan hotel di Yogyakarta berfokus di kawasan-kawasan wisata, seperti Malioboro, Pasar Kembang, dan Prawirotaman. Beberapa hotel yang berada di kota Yogyakarta, antara lain Hotel Tentrem Yogyakarta (bintang 5, Jetis), Hotel Meliá Purosani Yogyakarta (bintang 5, Suryatmajan), Hotel Grand Inna Malioboro (bintang 4, Malioboro), Hotel Phoenix Yogyakarta (bintang 4, Jalan Jenderal Sudirman), KHAS Hotel Tugu Yogyakarta (bintang 3, Jalan Pangeran Diponegoro) dan lain sebagainya. Demografi Kependudukan Jumlah penduduk Kota Yogyakarta, berdasar Sensus Penduduk 2010., berjumlah 388.088 jiwa, dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang hampir setara. Sementara tahun 2021 jumlah penduduk kota ini bertambah menjadi 415.509 jiwa dengan kepadatan 12.784 jiwa/km². Penduduk kota Yogyakarta termasuk dalam 10,18% dari total penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, kota Yogyakarta menjadi kota terpadat ke-6 di Indonesia, dengan luas wilayah terkecil ke-6, dan populasi terbanyak ke-38 dari 93 kota otonom dan 5 kota administratif di Indonesia. Kepadatan penduduk tertinggi di kota Yogyakarta terdapat di Kemantren Ngampilan dengan kepadatan 18.729 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kemantren Umbulharjo dengan kepadatan 8.395 jiwa/km². Kota satelit Yogyakarta memiliki wilayah penyangga urban bernama Kartamantul, yang merupakan akronim dari Yogyakarta, Sleman, dan Bantul dengan wilayah utama berada di Kapanewon Depok, Mlati, Gamping dan Ngaglik di Kabupaten Sleman dan Kapanewon Sewon, Banguntapan dan Kasihan di Kabupaten Bantul. Dengan luas wilayah 1.114,15 km², wilayah metropolitan Yogyakarta memiliki total jumlah penduduk lebih dari 2.4 juta jiwa. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Keputusan Gubernur No.163/KEP/2017 menyatakan pembentukan sekretariat bersama Kartamantul, dengan tujuan untuk mempermudah sinergi kerjasama antar ketiga wilayah dalam hal sampah, pengolahan limbah, drainase, jalan, transportasi, dan air bersih. Agama Islam adalah agama mayoritas yang dianut masyarakat Kota Yogyakarta 83,40%, dengan jumlah penganut Kristen yang relatif signifikan (Katolik 9,89% dan Protestan 6,30%). Sebagian kecil lagi adalah pemeluk agama Buddha yakni 0,28%, Hindu 0,12% dan Konghucu 0,01%. Seperti kebanyakan dari Islam kebanyakan di kota-kota pedalaman Jawa, mayoritas masih mempertahankan tradisi Kejawen yang cukup kuat. Sejak awal berdirinya, Yogyakarta sudah menjadi kota majemuk yang dihuni oleh beberapa etnis dan agama. Tercatat beberapa tempat ibadah yang sudah berdiri sejak dahulu, seperti Masjid Gede Kauman, Masjid Syuhada, Masjid Mataram Kotagede, Gereja HKBP, Gereja Kotabaru, Kelenteng Tjen Ling Kiong, dan Kelenteng Fuk Ling Miau. Yogyakarta juga menjadi tempat lahirnya salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Kauman, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Hingga saat ini, Pengurus Pusat Muhammadiyah masih tetap berkantor pusat di Yogyakarta. Bahasa Menurut Badan Bahasa, bahasa Jawa dialek Jogja-Surakarta merupakan bahasa daerah yang dituturkan mayoritas penduduk Kota Yogyakarta. Menurut Statistik Kebahasaan 2019, bahasa ini menjadi satu-satunya bahasa daerah asli Kota Yogyakarta. Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kota Yogyakarta adalah bahasa Indonesia. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 menetapkan Bahasa Jawa menjadi bahasa resmi Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Kota Yogyakarta. Budaya Kota Yogyakarta menjadi salah satu pusat pelestarian Budaya Jawa, khususnya gaya Yogyakarta. Budaya Jawa gaya Yogyakarta memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan gaya kebudayaan Jawa di daerah lainnya. Hal ini dikarenakan keberadaan Kesultanan Yogyakarta yang memilih untuk mempertahankan budaya Jawa murni yang telah ada sejak masa Kesultanan Mataram pada Perjanjian Jatisari. Tarian Tarian khas Yogyakarta berkembang dari dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman, di mana kedua keraton memiliki beberapa tarian Srimpi dan Bedaya sesuai dengan pakem masing-masing. Salah satu tarian yang dikenal oleh masyarakat adalah tari Beksan Lawung Ageng. Beksan Lawung Ageng adalah salah satu tarian pusaka Keraton Yogyakarta yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, dan biasanya dipentaskan pada ritual kenegaraan. Tarian ini menggambarkan adu ketangkasan prajurit bertombak. Batik Batik gaya Yogyakarta memiliki ciri khas pada warna dasaran atau latar belakang putih atau hitam. Batik Yogyakarta juga dapat dilihat dari seret atau bagian putih di pinggir kain batik . Adapun motif batik yang berkembang di Yogyakarta, seperti motif Parang dan Kawung. Pakaian adat Surjan adalah salah satu pakaian adat Yogyakarta yang dikenakan untuk kegiatan sehari-hari. Masyarakat Yogyakarta biasanya melengkapi pakaian Surjan dengan mengenakan penutup kepala yang disebut Blangkon. Blangkon gaya Yogyakarta memiliki ciri khas berupa mondolan (tonjolan di belakang) yang membulat. Mondolan tersebut pada awalnya adalah rambut masyarakat yang digulung ke dalam, mengingat pada saat itu masyarakat sekitar Keraton Yogyakarta masih memanjangkan rambutnya. Perayaan Perayaan dan upacara adat di kota Yogyakarta biasanya diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman. Beberapa perayaan tersebut antara lain: Sekaten Sekaten adalah pergelaran rangkaian kegiatan tahunan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta. Rangkaian perayaan secara resmi berlangsung dari tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 Mulud penanggalan Jawa (dapat disetarakan dengan Rabiul Awal penanggalan Hijriah). Biasanya pergelaran ini dimeriahkan dengan pasar malam, dan dimainkannya gamelan pusaka (miyos gongso) di halaman Masjid Agung. Hajad Dalem Mubeng Beteng Mubeng Beteng atau Tapa Bisu adalah tradisi yang dilakukan oleh abdi dalem Keraton Yogyakarta dan masyarakat dalam menyambut tahun baru Hijriyah. Tradisi ini dilakukan dalam bentuk jalan kaki bersama mengitari Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta pada malam hari sambil membisu sebagai sarana merefleksikan diri dalam keheningan. Tradisi mubeng beteng diilhami dari tradisi Jawa-Islam yang dimulai ketika Kerajaan Mataram yang saat itu beribukota di Kotagede membangun benteng mengelilingi kerajaan atau keraton yang kemudian selesai pada tanggal 1 Suro 1580 Masehi. Setelah itu para prajurit rutin mengelilingi benteng untuk menjaga dari ancaman musuh. Setelah dibangunnya parit, tugas berkeliling digantikan oleh abdi dalem agar tidak terkesan seperti militer. Para abdi berkeliling dengan membisu sambil membacakan doa-doa dalam hati agar mereka diberi keselamatan. Biasanya tradisi ini diawali pada pukul 20.00 dengan serangkaian acara seperti tahlilan, pembagian makanan berkah, tembangan macapat hingga prosesi mubeng beteng dilakukan tepat pukul 00.00 WIB. Grebeg Grebeg atau Garebeg merupakan tradisi yang rutin diselenggarakan oleh masyarakat Jawa untuk memperingati peristiwa penting. Dalam acara grebeg, biasanya dilakukan pembagian gunungan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Di Yogyakarta, grebeg dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setahun, yakni pada bulan Rabiul Awal (Maulud), Syawal, dan Dzulhijjah (Besar). pembagian gunungan bertempat di tiga titik, seperti Masjid Gedhe Kauman, Kepatihan, dan Pura Pakualaman. Ganti Dwaja Bregada Jaga Upacara ini diselenggarakan oleh Kadipaten Pakualaman, yang menandai pergantian penjaga Pura Pakualaman. Pura Pakualaman memiliki dua bregada yang masing-masing saling bergiliran pada hari sabtu kliwon setiap bulannya. Sebelumnya upacara ini dilakukan tertutup di kalangan intern Pakualaman, namun saat ini Kadipaten Pakualaman membuat upacara tersebut dapat dinikmati oleh kalangan umum dengan tujuan mendekatkan Pura Pakualaman kepada masyarakat. Garis imajiner kota Yogyakarta memiliki garis imajiner khusus yang menghubungkan antara Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan, di mana hubungan antar ketiga tempat tersebut ditandai dengan Tugu Yogyakarta di bagian utara dan Panggung Krapyak di bagian selatan. Garis imajiner ini menjadi ciri khas Kota Yogyakarta dibandingkan wilayah lain, sekaligus menjadi titik awal perkembangan perkotaan Yogyakarta, di mana Keraton membangun beberapa fasilitas fisik di ruas ini seperti Pasar Beringharjo, Alun-alun Utara, Alun-alun Selatan, dan Masjid Gedhe Kauman. Garis imajiner tersebut dirancang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I ketika membangun Keraton di antara Sungai Code dan Sungai Winongo. Garis imajiner memiliki filosofi tentang hubungan manusia kepada Sang Pencipta. Laut Selatan yang merupakan titik terendah dan Gunung Merapi yang lebih tinggi melambangkan sikap manusia yang semakin dekat dengan Sang Pencipta seiring berjalannya waktu. Budaya populer Kota Yogyakarta menjadi inspirasi bagi Ismail Marzuki untuk menciptakan lagu Sepasang Mata Bola pada tahun 1946. Lagu tersebut mencitrakan suasana senja di Stasiun Yogyakarta. Ada pula lagu Yogyakarta, lagu yang diciptakan oleh Katon Bagaskara pada tahun 1990 dalam album Kedua. Lagu tersebut mencitrakan suasana Yogyakarta yang hangat dan ramah. Beberapa film yang mengangkat tema Yogyakarta antara lain Jagad X Code (2009), Sang Pencerah (2010). Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu sektor penting di Kota Yogyakarta. Sejak dahulu, Kota Yogyakarta menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia dan menjadi andalan pariwisata Indonesia, bersama dengan Bali. Pada Januari 2022, tercatat 780.000 wisatawan berkunjung ke Kota Yogyakarta. Wisata sejarah, edukasi dan budaya Posisi Kota Yogyakarta sebagai ibu kota Kesultanan Yogyakarta menjadikan kota ini memiliki banyak tempat bersejarah yang menjadi objek wisata seperti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Taman Sari, Malioboro, Alun-alun Selatan, Situs Warungboto, Pura Pakualaman, Benteng Vredeburg, Kawasan Kotabaru, Keraton Kotagede dan lain sebagainya. Yogyakarta juga memiliki beberapa objek wisata edukasi, seperti Taman Pintar, Museum Sonobudoyo, Museum Biologi, Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman, Museum Perjuangan, dan lain sebagainya. Yogyakarta juga memiliki kebun binatang bernama Kebun Binatang Gembira Loka, yang menjadi sentra wisata edukasi keanekaragaman hayati. Kebun binatang ini memiliki beberapa jenis hewan dan tumbuhan dari berbagai belahan dunia. Kampung wisata Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata juga memberdayakan beberapa kampung wisata di setiap kemantren di wilayah Kota Yogyakarta. Bahkan, tiap kampung wisata memiliki identitas yang berbeda-beda, seperti kampung wisata di Kelurahan Tahunan yang berfokus kepada wisata industri kreatif, kampung wisata Dipowinatan yang berfokus kepada wisata kebudayaan, dan kampung wisata Kauman yang berfokus pada wisata religi dan sejarah. Festival Sebagai kota pariwisata dan kebudayaan, Yogyakarta memiliki banyak pergelaran festival guna menarik wisatawan, sekaligus menjadi agenda rutin setiap tahunnya. Pergelaran yang rutin digelar di Kota Yogyakarta, seperti : Pasar Kangen Pasar Kangen Yogyakarta adalah agenda rutin tahunan yang digelar oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Festival ini diselenggarakan sejak tahun 2007 yang dikemas dengan nuansa klasik tempo dahulu. Jogja Night Carnival Jogja Night Carnival merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober. Biasanya pergelaran ini menyajikan aksi karnaval jalanan yang menampilkan tokoh-tokoh wayang dikombinasikan dengan lakon pewayangan dibalut dalam seni koreografi, busana serta musik kontemporer. Selasa Wagen Pergelaran selasa wagen rutin diselenggarakan setiap hari selasa wage dalam penanggalan Jawa di kawasan Malioboro, di mana kawasan Malioboro dijadikan sebagai kawasan bebas kendaraan bermotor mulai dari jam 06.00 pagi hingga jam 21.00 malam. Selama waktu tersebut, diselenggarakan beberapa pementasan kebudayaan Yogyakarta. Dalam mitos Jawa, selasa wage adalah hari di mana manusia beristirahat dari aktivitas sehari-hari. Selasa wage juga menjadi hari Wiyos Dalem atau hari kelahiran Sultan Hamengkubuwana X, raja Kesultanan Yogyakarta sekaligus gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini. Festival Kesenian Yogyakarta Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Juni atau Juli setiap tahunnya. Festival ini diselenggarakan sejak tahun 1989, dan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk kota Yogyakarta. Di kota Yogyakarta, acara berpusat di Benteng Vredeburg, Jalan Malioboro, Taman Budaya Yogyakarta, Monumen Serangan Umum 1 Maret dan kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Festival Kotagede Festival Kotagede rutin diselenggarakan sejak tahun 1999, dan diadakan untuk pengembangan seni budaya, peningkatan ekonomi masyarakat setempat, dan peningkatan pariwisata yang ada di daerah Kotagede. Festival ini diadakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan melibatkan dua wilayah yang termasuk dalam kawasan cagar budaya Kotagede, yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Wisata ramah pejalan kaki Yogyakarta juga memiliki beberapa kawasan khusus untuk wisata pejalan kaki (pedestrian zona). Penataan kawasan wisata khusus pejalan kaki dimulai di jalan Malioboro pada tahun 2016 hingga 2018, kemudian dilanjutkan dengan penataan kawasan khusus pejalan kaki di sekitar Kotabaru dan Jalan Jenderal Sudirman pada 2019 hingga 2021. Julukan Kota Yogyakarta memiliki beberapa julukan, antara lain : Kota Perjuangan Yogyakarta dijuluki sebagai kota perjuangan, karena beberapa peristiwa perjuangan pergerakan nasional Indonesia terjadi di kota ini, seperti Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Pertempuran Kotabaru. Kota Pelajar Hampir 20% penduduk produktif kota Yogyakarta adalah pelajar, dan terdapat 137 perguruan tinggi. Kota ini juga diwarnai dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kota Gudeg Gudeg adalah makanan khas berbahan nangka muda dari Kota Yogyakarta. Gudeg asli Yogyakarta memiliki citarasa khas berupa rasa manis dan bertekstur kering. Kota Wisata Yogyakarta dijuluki kota wisata karena tingginya angka jumlah wisatawan dari tahun ke tahun, serta memiliki banyak tempat wisata menarik dari sisi sejarah, budaya, dan pendidikan. Kota Murah Meriah Kota Yogyakarta dikenal dengan biaya hidupnya yang murah dibandingkan dengan kota lain di Indonesia. Kota Berhati Nyaman Berhati Nyaman adalah slogan resmi Kota Yogyakarta, yang berasal dari akronim kata BERsih, seHAT, Indah dan NYAMAN. Kota Kedai Kopi Kota Yogyakarta juga terkenal dengan wisata malam angkringan dan kedai kopi, tercatat ribuan kedai kopi ada di kota ini, jumlahnya paling padat se-Indonesia, valuasi nya pun mencapai ratusan milyar per tahun. Kuliner khas Masyarakat Yogyakarta memiliki tradisi pawon anget, yang secara harfiah berarti “dapur hangat”. Filosofi dari tradisi tersebut adalah, kebersamaan di rumah menikmati apa yang ada amat diutamakan. Seorang istri dan ibu tertuntut untuk memasak lebih dari satu menu demi dapat berhimpunnya seluruh anggota keluarga di meja makan. Tradisi ini merupakan perlawanan halus Sultan Hamengkubuwana I terhadap VOC setelah Perjanjian Giyanti. Dari tradisi pawon anget inilah, muncul beberapa kuliner khas Yogyakarta yang ada hingga saat ini. Salah satu kuliner yang sudah akrab di masyarakat umum adalah Gudeg, sajian dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Gudeg biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental (areh), ayam kampung, telur, tempe, tahu dan sambal goreng krecek. Di Kota Yogyakarta, gudeg dapat dijumpai di setiap sudut kota. Salah satu sentra kuliner gudeg di Yogyakarta adalah Jalan Wijilan, yang masih berada di dalam komplek Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ada pula Brongkos, makanan berupa sayur kuah hitam berkat keluak yang berisi daging sapi, kacang beras (tolo), tahu, dan tempe, dan Bakpia, kue yang dibuat dari gulungan tepung panggang dengan berbagai isi. Di Kota Yogyakarta, sentra kuliner bakpia terletak di wilayah pasar Pathuk dan Jalan KS Tubun, Kemantren Ngampilan. Makanan khas Kota Yogyakarta yang lainnya, seperti Nasi kucing (nasi porsi kecil dengan sambal, ikan, dan tempe, lalu dibungkus daun pisang), Sate Kere (sate yang dibuat dari gajih sapi), dan lain sebagainya. Sementara minuman yang berasal dari Yogyakarta antara lain Kopi Joss (kopi hitam yang dicampur dengan arang), Wedang Ronde (minuman yang disajikan dengan bola-bola dari tepung ketan), dan lain sebagainya. Angkringan Angkringan adalah sebuah gerobak dorong untuk menjual berbagai macam makanan dan minuman dengan harga yang sangat terjangkau. Di Kota Yogyakarta, angkringan dapat ditemui dengan mudah. Biasanya pedagang angkringan akan membuka dagangannya pada sore hari, dan tutup menjelang dini hari. Transportasi Kota Yogyakarta sangat strategis karena terletak di berbagai lintas utama yaitu Jalur Lintas Selatan Jawa yang menghubungkan kota Bandung dengan Surabaya dan Jalur Lintas Tengah Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya melalui Purwokerto beserta Yogyakarta dan Semarang melalui Kota Magelang. Karena itu, angkutan di Yogyakarta cukup memadai untuk memudahkan mobilitas antara kota-kota tersebut. Kota ini mudah dicapai oleh transportasi darat dan udara, sedangkan karena lokasinya yang cukup jauh dari laut (27–30 KM) menyebabkan tiadanya transportasi air di kota ini. Transportasi darat Bus kota Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang tidak mengenal istilah angkutan kota (seperti angkot dengan armada minibus). Transportasi darat di dalam Yogyakarta dilayani oleh sejumlah bus kota. Kota Yogyakarta dahulu memiliki sejumlah jalur bus yang dioperasikan oleh koperasi masing-masing (antara lain Aspada, Kobutri, Kopata dan Puskopkar) yang melayani rute-rute tertentu. Saat ini keberadaan bus kota di Yogyakarta semakin terbatas, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa permasalahan dalam operasional bus tersebut. Selain itu, diluncurkannya Trans Jogja yang lebih cepat dan nyaman juga menjadi titik awal dari pembatasan bus-bus tersebut. Trans Jogja Sejak Maret 2008, sistem transportasi bus yang baru, bernama Trans Jogja hadir melayani sebagai transportasi massal yang cepat, aman dan nyaman. Trans Jogja merupakan bus 3/4 yang melayani berbagai kawasan di Kota, Sleman dan sebagian Bantul. Hingga saat ini (Tahun 2017), telah ada 17 (tujuh belas) trayek yang melayani berbagai sarana vital di Yogyakarta, yaitu: Trayek 1B, melayani ruas protokol dan kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan, seperti Stasiun Yogyakarta, Malioboro, Istana Kepresidenan Yogyakarta, Kampus UGM. Trayek 2B, melayani kawasan perkantoran Kotabaru dan Sukonandi. Trayek 3A dan Trayek 3B, melayani kawasan selatan, termasuk juga Kampus UGM dan kawasan sejarah Kotagede. Trayek 4A dan Trayek 4B, melayani kawasan pendidikan, seperti Kampus UGM, UII, APMD, UIN Sunan Kalijaga, dan Stasiun Lempuyangan. Trayek 5A dan Trayek 5B, melayani kawasan Jalan Magelang, Kampus UGM dan kawasan Seturan. Trayek 6A dan Trayek 6B, melayani kawasan barat daya, seperti kampus UMY dan Jalan Parangtritis. Trayek 7, melayani kawasan Jalan Wonosari dan Babarsari. Trayek 8, melayani kawasan barat seperti Gamping dan Ringroad Barat. Trayek 9, melayani kawasan sejarah bagian barat seperti Ngabean dan Pojok Beteng. Trayek 10, melayani kawasan Gamping dan Stasiun Lempuyangan. Trayek 11, melayani kawasan Kampus UGM dan Condongcatur. Trayek 13, melayani kawasan wisata dan sejarah seperti Jalan P Mangkubumi, Malioboro, Stasiun Yogyakarta dan Terminal Ngabean, menuju ke Pusat Kuliner Belut di Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman. Layanan ini hanya beroperasi secara terbatas (limited service) pada jam-jam tertentu. Trayek 14, melayani kawasan timur seperti Bandar Udara Adisutjipto, Kalurahan Maguwoharjo, menuju ke Terminal Pakem di Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman. Trayek 15, melayani kawasan selatan seperti Dongkelan, Pojok Beteng Kulon, Tamansari dan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, menuju ke Terminal Palbapang di Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul. Ada pula tiga jaringan trayek yang dikelola oleh kolaborasi PT Anindya Mitra Internasional dan PT Jogja Tugu Trans bersama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui jaringan Teman Bus, yaitu: Koridor 1 (K1J) atau Trayek 12, melayani kawasan pendidikan seperti UNY dan UGM, menuju ke Terminal Pakem di Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman. Koridor 2 (K2J) atau Trayek 2A, melayani kawasan perkantoran Kotabaru dan Sukonandi. Koridor 3 (K3J) atau Trayek 1A, melayani ruas protokol dan kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan, seperti Stasiun Yogyakarta, Malioboro, Istana Kepresidenan Yogyakarta. Trans Jogja sangat diminati selain karena aman dan nyaman, tarif yang saat ini diterapkan juga terjangkau, yaitu Rp 3.600,- untuk sekali jalan, dengan dua sistem tiket: sekali jalan dan berlangganan. Bagi tiket berlangganan, dikenakan potongan sebesar 50% untuk pelajar dan 15% untuk umum. Taksi Taksi mudah dijumpai di berbagai ruas jalan di Yogyakarta, terutama di ruas protokol dan kawasan pusat ekonomi dan wisata. Ada berbagai perusahaan taksi yang melayani angkutan ini, dari yang berupa sedan hingga minibus. Masa kini, taksi di Yogyakarta terbagi menjadi taksi konvensional dan taksi online. Becak Meski populasinya kian menyusut, becak masih dijadikan alat transportasi andalan di Yogyakarta. Kebanyakan dari mereka dapat ditemui di pusat kota dan kawasan-kawasan wisata. Saat ini mayoritas becak di Yogyakarta merupakan becak bermesin atau biasa disebut dengan "bentor" oleh masyarakat sekitar. Meski begitu masih terdapat pula beberapa becak kayuh khas Yogyakarta. Andong Andong adalah salah satu transportasi tradisional beroda empat yang ditarik oleh kuda. Di masa Sultan Hamengkubuwono VII, andong menjadi kendaraan prestisius di mana hanya kalangan elite dan kerabat keraton saja yang boleh menaiki kendaraan ini. Namun pada masa Sultan Hamengkubuwono VIII, andong mulai digunakan oleh masyarakat umum. Di masa kini, keberadaan andong dapat ditemui di kawasan-kawasan wisata seperti Malioboro, Keraton Yogyakarta, atau Pasar Ngasem. Keunikan andong Yogyakarta adalah sang kusir yang menggunakan pakaian adat jawa. Kereta api Kota Yogyakarta merupakan pusat dari Daerah Operasi VI Yogyakarta, wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menaungi perkeretaapian di Daerah Istimewa Yogyakarta, Solo Raya, dan sebagian Purworejo. Kota Yogyakarta dilewati oleh jalur kereta api Kutoarjo–Purwosari–Solo Balapan/lintas selatan dan tengah Jawa yang menghubungkan antara Bandung dan Surabaya beserta Jakarta dan Surabaya melalui . Jalur kereta api yang melewati kota Yogyakarta telah terelektrifikasi listrik aliran atas sebesar 1.500 V DC, mulai dari Stasiun Yogyakarta hingga Stasiun Palur. Kereta api di kota Yogyakarta melayani berbagai tujuan seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Malang, dan Surabaya. Terdapat sebanyak kurang lebih 33 kereta api antarkota dan aglomerasi yang melintasi Kota Yogyakarta (dengan sebanyak 112 dari total jadwal perjalanan perharinya). Terdapat 2 stasiun besar di Kota Yogyakarta, yaitu Stasiun Yogyakarta (dikenal sebagai Stasiun Tugu) yang melayani kereta api eksekutif dan campuran dan Stasiun Lempuyangan yang melayani sebagian kereta api campuran dan kereta api ekonomi. Tersedia kereta api komuter yang menghubungkan Kutoarjo dengan Yogyakarta, kereta tersebut bernama Commuter Line Prambanan Ekspres dan untuk penghubung Kota Surakarta dengan Yogyakarta tersedia KRL Lin Yogyakarta, Kereta rel listrik yang menggantikan KA Prameks relasi Yogyakarta-Solo Balapan dan dikelola oleh KAI Commuter. Selain itu, tersedia pula KA Bandara YIA, layanan kereta api bagi masyarakat yang ingin bepergian menuju ke Bandar Udara Internasional Yogyakarta, dengan tujuan akhir Stasiun Yogyakarta International Airport. Yogyakarta juga memiliki beberapa jalur kereta api menuju Stasiun Palbapang, Stasiun Pundong dan Stasiun Magelang Kota bersambung ke Stasiun Ambarawa yang sudah dinonaktifan sejak dekade 1970-an. Salah satu peninggalan jalur kereta api nonaktif di kota Yogyakarta yang masih bisa disaksikan hingga saat ini adalah Stasiun Ngabean yang terletak di komplek Taman Parkir Wisata Ngabean. Bus antarkota Bus antarkota tersedia dari dan ke semua kota di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, datang dan berangkat dari Terminal Bus Tipe A Giwangan, yang berada di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, berada di tepi Jalan Lingkar Luar Selatan Yogyakarta, di batas wilayah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul. Transportasi udara Transportasi udara dari dan ke seluruh wilayah DI Yogyakarta sekarang utamanya dilayani oleh Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) terletak di kapanéwon Temon, kabupaten Kulon Progo. Bandara ini merupakan pintu gerbang utama bagi wilayah udara Daerah Istimewa Yogyakarta yang melayani penerbangan domestik maupun internasional menuju Kota Yogyakarta. Sedangkan Bandara Adisucipto yang terletak di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanéwon Depok, Kabupaten Sleman masih difungsikan untuk penerbangan jarak pendek menuju Halim Perdana Kusuma Jakarta, Husein Sastranegara Bandung, dan Juanda Surabaya. Kesehatan Rumah sakit Pendidikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada tahun ajaran 2022/2023 mencatat 109.217 siswa dan 840 sekolah di Yogyakarta, dengan perincian 210 KB, 221 TK dan RA, 165 SD dan MI, 58 SMP dan MTs, 42 SMA dan MA, 30 SMK, 9 SLB, 36 TPA, 18 PKBM, 182 SPS, serta 1 Sanggar Kegiatan Belajar. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, karena hampir 20% penduduk produktifnya adalah pelajar. selain itu, 45 dari 137 perguruan tinggi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di kota ini. Perguruan tinggi yang dimiliki oleh pemerintah adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang secara administratif berada di wilayah Sleman dan Bantul. Beberapa perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Universitas Janabadra, Universitas Teknologi Yogyakarta, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Universitas Widya Mataram, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Sanata Dharma, Universitas Terbuka, Institut Sains & Teknologi AKPRIND, Politeknik LPP Yogyakarta, Akademi Keperawatan Bethesda Yogyakarta dan lainnya. Olahraga Yogyakarta memiliki beberapa fasilitas penunjang dalam bidang keolahragaan. Stadion Kridosono merupakan stadion tertua di kota Yogyakarta yang dibangun pada masa kolonial, bersama dengan Kotabaru. Selain stadion Kridosono, terdapat pula Stadion Mandala Krida yang kini menjadi stadion utama. Stadion ini digunakan untuk menggelar pertandingan sepak bola pada umumnya, serta beberapa acara seperti drag race dan Sholat Ied. Stadion Mandala Krida memiliki fasilitas yang cukup lengkap setelah renovasi besar-besaran pada 2013 hingga 2019, di mana terdapat penambahan sejumlah fasilitas di komplek stadion, antara lain untuk olahraga panjat tebing, bola voli pasir, sepatu roda, tenis lapangan, balap motor, dan panahan. Tak jauh dari stadion Mandala Krida, tepat di bagian tenggara stadion terdapat GOR Among Rogo, gedung olahraga serbaguna yang sering pula digunakan untuk beberapa kejuaraan olahraga basket dan bulu tangkis. Yogyakarta menjadi cikal bakal Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, organisasi keolahragaan yang mengelola sepak bola di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Soeratin Sosrosoegondo pada tanggal 19 April 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia, di sebuah bangunan yang kini menjadi Monumen Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. PSIM Yogyakarta PSIM Yogyakarta didirikan pada 5 September 1929. Nama "Mataram" digunakan karena Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan kesultanan Mataram (keraton Ngayogyakarta Hadiningrat). PSIM menjadikan Stadion Mandala Krida sebagai kandang utama. Saat ini, PSIM bertanding di Liga 2 Indonesia bagian tengah. Tokoh penting Beberapa tokoh penting yang berasal dari kota Yogyakarta, antara lain: Pangeran Diponegoro, Pahlawan Nasional Indonesia yang berjuang dalam Perang Jawa. Hamengkubuwana I, raja Kasultanan Yogyakarta ke-1. Hamengkubuwana IX, raja Kasultanan Yogyakarta ke-9, Wakil Presiden ke-2 Republik Indonesia. Paku Alam VIII, adipati Paku Alam ke-8, Pahlawan Nasional Indonesia. KH Ahmad Dahlan, Penghulu Keraton Yogyakarta, Pahlawan Nasional Indonesia, pendiri organisasi Muhammadiyah. Ki Hadjar Dewantara, Pahlawan Nasional Indonesia, mantan menteri Pendidikan Nasional ke-1 di Indonesia, Pendiri Perguruan Taman Siswa. Soerjopranoto, Pahlawan Nasional Indonesia. Soeratin Sosrosoegondo, Pahlawan Nasional Indonesia, pendiri dan ketua umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang pertama. Radius Prawiro, ekonom Nasional, mantan Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Pembangunan V. Selo Soemardjan, tokoh sosiologi Indonesia. Megawati Soekarnoputri, presiden Republik Indonesia ke-5. Abdul Malik Fadjar, mantan menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Gotong Royong dan mantan menteri Agama pada Kabinet Reformasi Pembangunan. M. Busyro Muqoddas, mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Hanung Bramantyo, sutradara Nasional. Bagong Kussudiardja, seniman Nasional. Butet Kartaredjasa, seniman Nasional. Djaduk Ferianto, seniman Nasional. Seno Nugroho, seniman dan dalang Nasional. Roro Fitria, aktris Nasional. Kota kembar Gangbuk-gu, Seoul, Baalbek, Referensi Pranala luar BPS Yogyakarta (kota) Yogyakarta, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta

4154

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Badung

Kabupaten Badung

Badung () adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Bali, Indonesia. Ibu kota Badung berada di Mangupura, yang sebelumnya ibu kota Badung berada di Kota Denpasar. Daerah Badung meliputi Kuta dan Nusa Dua, objek wisata yang terkenal di Bali. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Badung sebanyak 526.029 jiwa. Kabupaten Badung saat ini dipimpin oleh seorang Bupati yang saat ini dijabat oleh I Nyoman Giri Prasta, dan sebagai Wakil Bupati yaitu I Ketut Suiasa. Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yang meliputi kantor bupati, kantor DPRD, kantor dinas, gedung kesenian dan perpustakaan kini berlokasi di Pusat Pemerintahan (Puspem) Mangupraja Mandala Kabupaten Badung, di Mangupura. Sejarah Kabupaten Badung dulunya bernama Nambangan sebelum diganti oleh I Gusti Ngurah Made Pemecutan pada akhir abad ke-18. Dengan memiliki keris dan cemeti pusaka, Ia dapat menundukkan Kerajaan Mengwi dan Jembrana hingga tahun 1810, sampai ia akhirnya diganti oleh 2 orang raja berikutnya. Kematiannya seolah sudah diatur oleh penerusnya, barangkali saudaranya, Raja Kesiman, yang kemudian memerintah dan mencapai puncaknya tahun 1829-1863. Kerajaan ini dipengaruhi oleh kekuatan dari luar Bali dan menggantungkan harapan kepada Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Belanda diijinkan untuk mendirikan tangsi militer di Kuta pada tahun 1826, sebagai balasan atas kerjasama itu, raja mendapatkan hadiah yang sangat indah. Seorang pedagang berkebangsaan Denmark, bernama Mads Johansen Lange yang datang ke Bali pada usia 18 tahun dan memegang peranan sebagai mediator antara Pemerintah Belanda dan kerajaan Badung menulis bahwa raja Badung mendapat bagian yang cukup menarik. Mulai saat itu, Mads Lange yang lahir tahun 1806, dapat meningkatkan hubungan baik dengan raja-raja di Bali. Pada tahun 1856, Mads Lange sakit dan mohon pensiun serta memutuskan untuk kembali ke Denmark, tetapi sayang dia meninggal pada saat kapal yang akan ditumpangi akan berangkat dan akhirnya dikubur di Kuta. Di samping itu, Kuta juga dikenal sebagai tempat di mana Kapten Cornelis de Houtman dengan beberapa pengikutnya berlabuh pada tahun 1557, ketika 20.000 pasukan Bali kembali dari perjalanan mempertahankan Blambangan dari Kesultanan Mataram. Pada tahun 1904, sebuah kapal China berbendera Belanda bernama "Sri Komala" kandas di pantai Sanur. Pihak pemerintah Belanda menuduh masyarakat setempat melucuti, merusak, dan merampas isi kapal dan menuntut kepada raja atas segala kerusakan itu sebesar 3.000 mata uang perak dan menghukum orang-orang yang merusak kapal. Penolakan raja atas tuduhan dan pembayaran kompensasi itu menyebabkan pemerintah Belanda mempersiapkan expedisi militernya yang ke-6 ke Bali pada tanggal 20 September 1906. Tiga batalyon infantri dan 2 batalyon pasukan artileri segera mendarat dan menyerang Kerajaan Badung. Setelah menyerang Badung, Belanda menyerbu kota Denpasar, hingga mencapai pintu gerbang kota, mereka belum mendapatkan perlawanan yang berarti. Namun tiba-tiba mereka disambut oleh sekelompok orang berpakaian serba putih, siap melakukan "perang puputan" (mati berperang sampai titik darah terakhir). Dipimpin oleh raja, para pendeta, pengawal, sanak saudara, laki-laki perempuan menghiasi diri dengan batu permata dan berpakaian perang keluar menuju tengah-tengah medan pertempuran. Puputan dilakukan sesuai ajaran agama Hindu Bali saat itu bahwa tujuan ksatria adalah mati di medan perang sehingga arwah dapat masuk langsung ke surga. Menyerah dan mati dalam pengasingan adalah hal yang paling memalukan. Raja Badung beserta laskarnya yang dengan gagah berani dan tidak kenal menyerah serta memilih melakukan perang puputan akhirnya gugur demi mempertahankan kedaulatan dan kehormatan rakyat Badung. Beberapa hari kemudian, Belanda pun menyerang Tabanan dan Kesiman. Pada tahun 1908, Kerajaan Klungkung juga melakukan puputan dan dengan jatuhnya kerajaan Klungkung maka Belanda menguasai Bali sepenuhnya. Pada tahun 1914, Belanda mengganti pasukan tentara dengan kepolisian sambil melakukan reorganisasi pemerintahan. Beberapa raja dicabuti hak politiknya, tetapi mereka tetap menjaga nilai kebudayaan dan raja pun masih berpengaruh kuat. Kota Denpasar yang terdiri dari 3 kecamatan merupakan bagian dari Kabupaten Badung, sebelum ditetapkan sebagai Kota Madya pada tanggal 27 Februari 1993. Geografi Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak membujur dari tengah hingga selatan Pulau Bali. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Badung terletak di antara 8°14' hingga 8°50' Lintang Selatan serta 115°5' hingga 115°14' Bujur Timur. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah sebesar 418,52 km² yang terbagi ke dalam enam kecamatan dengan kecamatan terbesarnya yaitu Kecamatan Petang yang luas wilayahnya adalah 115 km² dan kecamatan terkecilnya yaitu Kecamatan Kuta yang luas wilayahnya sebesar 17,52 km². Batas Wilayah Secara administratif, wilayah Kabupaten Badung berbatasan dengan beberapa wilayah kabupaten/kota di Bali, yaitu: Topografi Secara topografis, wilayah Kabupaten Badung memiliki kontur muka daratan yang beragam. Di wilayah selatan, kontur muka daratan yang dominan adalah dataran rendah hingga wilayah pesisir pantai. Sementara itu, wilayah tengah didominasi oleh dataran rendah yang kemudian diikuti kontur muka daratan perbukitan dan pegunungan di wilayah utara. Ketinggian muka daratan di Kabupaten Badung bervariasi antara 0 hingga ±2000 mdpl. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah kecamatan Kuta Selatan, Kuta Utara, dan Kuta berada di ketinggian 0–65 mdpl, wilayah kecamatan Mengwi berada pada ketinggian 0–350 mdpl, wilayah kecamatan Abiansemal berada di ketinggian 75–350 mdpl, dan wilayah kecamatan Petang berada di ketinggian antara 250–2075 mdpl. Iklim Seperti wilayah lain di selatan Indonesia, Kabupaten Badung beriklim tropis yang bertipe iklim monsun (Am) dengan dua perbedaan musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di wilayah Badung terjadi akibat dari hembusan angin monsun baratan yang bersifat basah, lembap, serta banyak membawa uap air penghasil awan hujan dan musim penghujan biasanya terjadi antara bulan November hingga April dengan puncaknya biasa terjadi antara bulan Januari ataupun Februari. Sementara itu, musim kemarau di wilayah Badung berlangsung pada periode Mei hingga Oktober yang disebabkan oleh tiupan angin monsun timuran yang bersifat kering dan dingin. Suhu udara di wilayah Badung bervariasi berdasar ketinggian muka daratannya. Namun, secara umum suhu udara di wilayah Badung berkisar antara 22°–34°C, kecuali untuk wilayah perbukitan dan pegunungan yang suhu reratanya umumnya kurang dari 26°C. Tingkat kelembapan relatif di wilayah Badung biasanya berkisar antara 50%–90%. Pemerintahan Daftar Bupati Bupati Badung adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Bupati Badung bertanggungjawab kepada Gubernur provinsi Bali. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Badung ialah I Nyoman Giri Prasta, dengan wakil bupati I Ketut Suiasa. Jabatan I Nyoman Giri Prasta sebagai bupati Badung saat ini untuk periode kedua sejak 26 Februari 2021. Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Suku bangsa Provinsi Bali merupakan rumah bagi etnis Bali dan Bali Aga, demikian juga di kabupaten ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, sebanyak 425.988 jiwa atau 78,40% dari 543.332 jiwa penduduk kabupaten Badung adalah suku Bali. Penduduk Badung dari suku lainnya, banyak berasal dari suku Jawa, dan sebagian lagi adalah orang Madura, Sasak,Sunda, Tionghoa, Flores, Melayu, Bugis, Batak, dan beberapa suku lainnya. Berikut adalah banyaknya penduduk Kabupaten Badung berdasarkan suku bangsa pada tahun 2010: Agama Agama yang dianut penduduk kabupaten Badung sangat beragam dengan mayoritas beragama Hindu. Orang Bali umumnya beragama Hindu, dan sebagian beragama Islam dan Kristen. Sementara penduduk dari suku Jawa, Melayu, Bugis, Sunda, Sasak umumnya beragama Islam. Sebagian orang Flores, Batak, dan sebagian Tionghoa, beragama Kristen. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri semester 1 tahun 2023, sebanyak 82,57% penduduk kabupaten Badung menganut agama Hindu. Kemudian penduduk yang beragama Islam sebanyak 10,66%. Selebihnya beragama Kristen sebanyak 6,00%, dimana Protestan sebanyak 3,76% dan Katolik sebanyak 2,24%. Penduduk yang beragama Buddha sebanyak 0,76%, Lainnya Konghucu sebanyak 0,01%. Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 6.244 pura , kemudian 16 masjid, 77 mushola, 113 gereja Protestan, 17 gereja Katolik dan 8 vihara. Kesehatan Beberapa rumah sakit di Kabupaten Badung diantaranya adalah: RSUD Kab. Badung Mangusada RS Siloam Bali RS Khusus Bedah BIMC RS Graha Asih RS Kasih Ibu Kedonganan Rumah Sakit Khusus Bedah BIMC RSU Surya Husadha Nusa Dua Pariwisata Di Kabupaten Badung banyak terdapat objek wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara, misalnya: Air terjun Nungnung Atraksi Makotek di Desa Munggu Ayung Rafting Bumi Perkemahan Dukuh, Blahkiuh Bungy Jumping Desa Petang Desa Plaga Desa Kapal Perang Tipat Bantal (Desa Kapal) Pantai Dreamland Pantai Padang-Padang Jembatan Tukad Bangkung (terpanjang di Bali Nusa tenggara dan Tertinggi di Asia Tenggara Pura Penataran Puspem Badung Pantai Seseh Pantai Batu Bolong Pantai Brawa Kawasan Industri Badung (Jalan Bay Pass Sunset Road, Kuta) Kawasan Wisata Malam Oberoi Desa Wisata Baha Garuda Wisnu Kencana (GWK) Geger Sawangan Kawasan Indonesia Tourism Development Corporation Nusa Dua Mandala Wisata Monumen Tragedi Kemanusiaan Bom Bali Panggung Kesenian Kuta Timur Pantai Canggu Pantai Jimbaran Pantai Kedonganan Pantai Kuta, Legian, Seminyak Kawasan Internasional Legian Pantai Labuan Sait Pantai Nyang-Nyang Pantai Suluban Patung Satria Gatot Kaca Penangkaran Penyu Deluang Sari Pura Peti Tenget Pura Pucak Tedung Pura Sadha Pura Taman Ayun Pura Uluwatu Safari Kuda Sangeh Taman Reptil Indonesia Jaya Kota Mangupura Tanah Wuk Tanjung Benoa Waka Tangga Water Boom Park, Kuta, Badung Wisata Agro Pelaga Puja Mandala Nusa Dua Galeri Referensi Pranala luar Situs resmi Profil di bali.go.id Badung Badung

4155

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Bangli

Kabupaten Bangli

Bangli (aksara Bali: ) adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Bali, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Bangli. Kabupaten Bangli adalah satu-satunya kabupaten di provinsi Bali yang tidak memiliki wilayah laut atau berbatasan langsung dengan laut, sehingga Bangli tidak memiliki pantai di tepi laut. Kabupaten Bangli berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah Utara, kabupaten Klungkung dan Karangasem di Timur, dan Kabupaten Klungkung, Gianyar di Selatan serta Badung dan Gianyar di sebelah Barat. Pada tahun 2021, Bangli mempunyai luas sebesar 519,00 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 254.738 jiwa. Objek wisata di daerah ini antara lain adalah danau Batur. Sejarah Menurut Prasasti Pura Kehen yang tersimpan di Pura Kehen, diceritakan bahwa pada abad ke-11 di Desa Bangli berkembang wabah penyakit yang disebut kegeringan yang menyebabkan banyak penduduk meninggal. Penduduk lainnya yang masih hidup dan sehat menjadi ketakutan setengah mati, sehinnga mereka berbondong-bondong meninggalkan desa guna menghindari wabah tersebut. Akibatnya Desa Bangli menjadi kosong karena tidak ada seorangpun yang berani tinggal di sana. Raja Ida Bhatara Guru Sri Adikunti Ketana yang bertahta ketika itu berusaha mengatasi wabah tersebut. Setelah keadaan pulih kembali, sang raja yang bertahta pada tahun Caka 1126, tanggal 10 Tahun Paro Terang, Hari Pasaran Maula, Kliwon, Chandra (senin), Wuku Klurut tepatnya pada tanggal 10 Mei 1204, memerintahkan kepada putra-putrinya yang bernama Dhana Dewi Ketu agar mengajak penduduk kembali ke Desa Bangli guna bersama-sama membangun dan memperbaiki rumahnya masing-masing sekaligus menyelenggarakan upacara/yadnya pada bulan Kasa, Karo, Katiga, Kapat, Kalima, Kalima, Kanem, Kapitu, Kaulu, Kasanga, Kadasa, Yjahstha dan Sadha. Disamping itu, raja juga memerintahkan kepada seluruh penduduk agar menambah keturunan di wilayah Pura Loka Serana di Desa Bangli dan mengijinkan membabat hutan untuk membuat sawah dan saluran air. Untuk itu pada setiap upacara besar penduduk yang ada di Desa Bangli harus melakukan persembahyangan. Pada saat itu juga, tanggal 10 Mei 1204, Raja Idha Bhatara Guru Sri Adikunti Katana mengucapkan pemastu yaitu:“Barang siapa yang tidak tunduk dan melanggar perintah, semoga orang itu disambar petir tanpa hujan atau mendadak jatuh dari titian tanpa sebab, mata buta tanpa catok, setelah mati arwahnya disiksa oleh Yamabala, dilempar dari langit turun jatuh ke dalam api neraka”.Bertitik tolak dari titah-titah Sang Raja yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 1204, maka pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahirnya Kota Bangli. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Suku bangsa Sebagian besar suku penduduk yang ada di Bangli adalah suku Bali, dan Bali Aga. Sementara suku lainnya lebih sedikit, jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di provinsi Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, sebanyak 207.779 jiwa atau 96,48% dari 215.353 jiwa penduduk kabupaten Bangli adalah suku Bali. Kemudian suku Bali Aga sebanyak 2,18%, dan beberapa lainnya seperti suku Jawa, Sasak, Madura, dan beberapa suku lainnya. Berikut adalah banyaknya penduduk kabupaten Bangli berdasarkan suku bangsa pada tahun 2010: Pariwisata Terdapat beberapa objek wisata di kabupaten Bangli, antara lain: Air Panas Penelokan Museum Geopark Batur Kaldera Gunung Batur Bukit Demulih Air Terjun Dusun Kuning Air Terjun Slau Air Terjun Tukad Cepung Danau Batur Desa Penglipuran Desa Purbakala Batukaang Pura Dalem Jawa (Langgar) Pura Kehen Terunyan Krisik Waterfall Galeri Referensi Pranala luar Situs pariwisata resmi Profil di bali.go.id BPS Kabupaten Bangli Tempat Wisata di Bali Daftar Harga Tiket Masuk Objek Wisata di Bangli Cerita Kaki Gatal - Indonesia Travel Blog Bangli Bangli

4156

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Buleleng

Kabupaten Buleleng

Buleleng () adalah salah satu kabupaten di provinsi Bali, Indonesia. Ibu kotanya adalah Singaraja. Buleleng berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Bali di sebelah barat, Kabupaten Karangasem di sebelah timur. Kabupaten Jembrana, Bangli, Tabanan serta Badung di sebelah selatan. Panjang ruas pantai di wilayah Kabupaten Buleleng sekitar 144 km, 19 km-nya melewati kecamatan Tejakula. Selain sebagai penghasil pertanian terbesar di Bali (terkenal dengan produksi salak bali dan jeruk keprok Tejakula), Kabupaten ini juga memiliki objek pariwisata yang banyak seperti pantai Lovina, pura Pulaki, Air Sanih dan tentunya kota Singaraja sendiri. Kota Pendidikan Buleleng merupakan salah satu wilayah di Bali yang terkenal dengan sebutannya yakni Kota Pendidikan. Memasukin tahun 1980-an didirikan Fakultas Keguruan (FKG) yang merupakan salah satu bagian fakultas dari Universitas Udayana. Tahun 1985, berubah menjadi STKIP Singaraja dan melepaskan dari bagian Universitas Udayana. Hal ini menyebabkan redupnya perkembangan kota Singaraja sebagai kota pendidikan. Setelah perjalanan panjang STKIP berubah menjadi IKIP Singaraja dan hingga saat ini dikenal dengan Universitas Pendidikan Ganesha yang terletak di Kota Singaraja. Geografi Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak di antara 8°3'40"–8°23'00" Lintang Selatan dan 114°25'55"–115°27'28" Bujur Timur yang posisinya berada di bagian utara Pulau Bali. Luas Kabupaten Buleleng adalah 1.365,88 km² (24,25% dari Luas Pulau Bali). Kabupaten Buleleng terdiri atas 9 Kecamatan dengan 129 desa, 19 kelurahan, 551 dusun/banjar dan 58 lingkungan. Batas wilayah Batas-batas wilayah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut: Topografi Kabupaten Buleleng yang terletak di Utara Pulau Bali yang topografinya sangat beragam, yaitu terdiri dari dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Buleleng merupakan daerah berbukit dan bergunung membentang di bagian Selatan, sedangkan di bagian Utara, yakni sepanjang pantai merupakan dataran rendah. Kondisi yang khas tersebut menjadikan topografi Kabupaten Buleleng sering disebut Nyegara Gunung. Kondisi topografi Kabupaten Buleleng berdasarkan kemiringan lereng, perbedaan ketinggian dari permukaan laut serta bentang alamnya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan topografi yaitu: Daerah datar dengan tingkat kemiringan 0 – 1,9% seluas 12.264,75 Ha atau 8,98%; Daerah landai dengan tingkat kemiringan 2 – 24,9% seluas 70.226 Ha atau 51,41%; Daerah miring dengan tingkat kemiringan 25 – 39,9% seluas 21.462,75 Ha atau 15,71%; Daerah terjal dengan tingkat kemiringan diatas 40% seluas 32.634,5 Ha atau 23,89%. Berdasarkan letak ketinggian tempat, dikelompokkan menjadi 4 (empat) ketinggian tempat, yaitu: Dataran Rendah (0 – 24.9 m dpl dan 25 – 99.9 m dpl) Dataran Sedang (100 – 499.9 m dpl) Dataran Tinggi (500 – 999.9 m dpl) Dataran Pegunungan (>1000 m dpl) Geologi Secara stratigrafi, pelapisan batuan yang terdapat di Kabupaten Buleleng pada umumnya terdiri dari batuan bereksi, lava, tufa dan lahar yang tersebar hampir di sebagian besar wilayah Kabupaten Buleleng. Terdapat sesar/fault yang diperkirakan terdapat di wilayah Kecamatan Gerokgak, yaitu dua busur besar yang sejajar memanjang ke arah barat dan timur yang berada pada formasi Batuan Gunung Api Pulaki yang terdiri dari bereksi dan lava. Dua buah sesar mendatar yang diperkirakan di wilayah Ujung Barat Pulau Bali (di antaranya formasi Prapat Agung yang dominan ditutupi oleh batuan gamping dengan formasi palasari yang terdiri dari batu pasir, konglomerat dan batuan gamping terumbu). Dua buah sesar lagi yang diperkirakan berada di wilayah Kecamatan Tejakula yaitu terletak di antara formasi batuan tufa dan endapan lahar Buyan, Bratan dan Batur dengan formasi Buyan Bratan dan Batur Purba. Di samping struktur tersebut, di atas masih ditemukan juga struktur pelapisan pada batuan tufa, lava dari kelompok batuan api Buyan Bratan purba. Iklim Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, sebagian besar wilayah Kabupaten Buleleng beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan suhu udara bervariasi berdasarkan ketinggian, yaitu antara 19°–33 °C. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini berkisar antara 82%–75%. Oleh karena beriklim tropis basah dan kering, wilayah Buleleng memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di wilayah Buleleng berlangsung pada periode Mei–Oktober dengan bulan terkering adalah bulan Agustus. Sementara itu, musim penghujan berlangsung pada periode Desember–Maret dengan curah hujan bulanan lebih dari 200 mm per bulan. Di antara musim kemarau dan hujan terdapat musim pancaroba yang biasanya terjadi pada bulan April dan November. Curah hujan tahunan wilayah Buleleng berkisar antara 1.000–2.300 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 80–120 hari hujan per tahun. Pemerintahan Daftar Bupati Bupati Buleleng adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng. Bupati Buleleng bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Bali. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Buleleng ialah Putu Agus Suradnyana, didampingi wakil bupati I Nyoman Sutjidra. Jabatan bupati dan wakil bupati dari pasangan Suradyana dan Sutjidra ini sebagai periode kedua sejak tahun 2012 hingga 2022. Untuk peride kedua, mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Buleleng 2017, dan dilantik pada 22 Agustus 2017. Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Suku bangsa Sebagian besar suku penduduk yang ada di Buleleng adalah suku Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, sebanyak 575.905 jiwa atau 92,27% dari 624.125 jiwa penduduk kabupaten Buleleng adalah suku Bali. Kemudian suku Jawa sebanyak 2,41%, dan beberapa lainnya seperti suku Bali Aga, Madura, Bugis, dan beberapa suku lainnya. Di Singaraja, terdapat kampung Bugis, dimana mayoritas warganya adalah orang Bugis. Berikut adalah banyaknya penduduk kabupaten Buleleng berdasarkan suku bangsa pada tahun 2010: Pariwisata Beberapa tempat pariwisata yang ada di kabupaten Buleleng, diantaranya: Air Sanih Air terjun Gitgit Air terjun Sing Sing Danau Buyan Danau Tamblingan Gedong Kirtya (perpustakaan lontar) Pantai Lovina Jagaraga Pura Beji Sangsit Pura dalem Sangsit Wisata spiritual di Pura Tirta Sudhamala, Pura Taman Alit dan Pura Patirtaan Lingga Pawitra di Desa Adat Banyuasri Desa Sawan (tempat pembuatan alat musik Gamelan). Pura Batu Bolong Pura Meduwe Karang Ponjok Batu Sembiran Danau Buyan dan danau Tamblingan Desa Beratan (tempat produksi perhiasan emas dan perak). Desa Banyuning (terkenal karena kerajinan perangkat tanah liat) Kuburan Belanda Patung ganesha terbesar di asia tenggara Air panas Banjar dan wihara yang ada di desa Banjar Pura Pulaki Pura Melanting Air Terjun Kembar Gitgit Kuburan Jayaprana Pura Celukterima Pulau Menjangan Desa Mayong Desa Bulian Referensi Pranala luar Profil di bali.go.id Buleleng Buleleng

4157

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota%20Denpasar

Kota Denpasar

Denpasar () adalah ibu kota dan sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari provinsi Bali, Indonesia. Denpasar adalah kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia Timur setelah Kota Makassar. Pertumbuhan industri pariwisata di pulau Bali mendorong kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis, dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan tinggi di provinsi Bali. Pemerintah akan mempersiapkan tiga kota yaitu Medan, Denpasar, dan Makassar sebagai kota metropolitan baru. Tata ruang tiga kota itu masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Perpres 45/2011). Etimologi Nama Denpasar berasal dari kata "den" (utara) dan "pasar" sehingga secara keseluruhan bermakna "Utara Pasar". Asal kata ini menunjukkan asal kota sebagai kota pasar, di tempat yang sekarang disebut Pasar Kumbasari (sebelumnya "Peken Payuk"), di bagian utara kota modern. Sejarah Era Kolonial Belanda Denpasar pada mulanya adalah sebuah taman. Taman tersebut tidak seperti taman pada umumnya, karena menjadi taman kesayangan dari Raja Badung saat itu, Kyai Jambe Ksatrya. Pada waktu itu, Kyai Jambe Ksatrya tinggal di Puri Jambe Ksatrya, yang kini menjadi Pasar Satria. Taman ini unik, karena dilengkapi dengan tempat untuk bermain adu ayam (tajen). Hobi Kyai Jambe Ksatrya adalah bermain adu ayam, oleh karena itu tidak jarang sang raja mengundang raja-raja lainnya di Bali untuk bermain adu ayam di taman tersebut. Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kerajaan Badung, sebuah Kerajaan Hindu Majapahit yang berdiri sejak abad ke-18 s.d abad ke-19, sebelum kerajaan tersebut ditundukan oleh Belanda pada tanggal 20 September 1906, dalam sebuah peristiwa heroik yang dikenal dengan Perang Puputan Badung.<ref>{{cite book|last1=Sutaba |first1=Made |authorlink1= Made Sutaba |last2= Kartadarmadja |first2= Soenyata |authorlink2= M. Soenyata Kartadarmadja |authorlink3= I Gusti Bagus Arthanegara |authorlink4=Anak Agung Gede Putra Agung |authorlink5=FX. Soenaryo |date=1983 |title=Sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah Bali |publisher= Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional}}</ref> Era Kemerdekaan Indonesia Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Denpasar menjadi ibu kota dari pemerintah daerah Kabupaten Badung, selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des.52/2/36-136 tanggal 23 Juni 1960, Denpasar juga ditetapkan sebagai ibu kota bagi Provinsi Bali yang semula berkedudukan di Singaraja. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978, Denpasar resmi menjadi ‘’Kota Administratif Denpasar’’, dan seiring dengan kemampuan serta potensi wilayahnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pada tanggal 15 Januari 1992, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992, dan Kota Denpasar ditingkatkan statusnya menjadi ‘’kotamadya’’, yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. Geografi Kota Denpasar berada pada ketinggian 0-75 meter dari permukaan laut, terletak pada posisi 8°35’31” sampai 8°44’49” Lintang Selatan dan 115°00’23” sampai 115°16’27” Bujur Timur. Sementara luas wilayah Kota Denpasar 127,78 km² atau 2,18% dari luas wilayah Provinsi Bali. Dari penggunaan tanahnya, 2.768 Ha merupakan tanah sawah, 10.001 Ha merupakan tanah kering dan sisanya seluas 9 Ha adalah tanah lainnya. Tingkat curah hujan rata-rata sebesar 244 mm per bulan, dengan curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember. Sedangkan suhu udara rata-rata sekitar 29.8 °C dengan rata-rata terendah sekitar 24.3 °C. Sungai Badung merupakan salah satu sungai yang membelah Kota Denpasar, sungai ini bermuara di Teluk Benoa. Pemerintahan Wali Kota Wali kota Denpasar adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Wali kota Denpasar bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Bali. Saat ini, wali kota atau kepala daerah yang menjabat di Kota Denpasar ialah I Gusti Ngurah Jaya Negara, dengan wakil wali kota Kadek Agus Arya Wibawa. Mereka mulai menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota sejak 26 Februari 2021. Dewan Perwakilan Kecamatan Secara administratif pemerintahan kota ini terdiri dari 4 kecamatan, 43 kelurahan dengan 209 dusun. Saat ini pemerintah Kota Denpasar telah mengembangkan berbagai inovasi dalam meningkatkan layanan kepada masyarakatnya, diantaranya mulai membenahi sistem administrasi kependudukannya. Demografi Penduduk Laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar per tahun dalam rentang waktu 2000-2010 adalah sebesar 4 %, dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 4.57 % dibandingkan dengan jumlah penduduk wanitanya. Dalam kaitannya sebagai kota wisata, maka Denpasar juga didukung oleh beberapa kawasan seperti Kuta dan Ubud. Kawasan ini sering disebut sebagai SarBaGiTa atau DenpaSar, Badung, Gianyar dan Tabanan berdasarkan Peraturan Presiden No. 45 tahun 2011. Berikut adalah populasi dari beberapa wilayah tersebut: Suku bangsa Provinsi Bali merupakan rumah bagi etnis Bali dan Bali Aga, demikian juga di kota ini. Sebagai ibu kota provinsi Bali, kota Denpasar dihuni oleh penduduk yang berasal dari beragam suku bangsa dan lebih hete. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, sebanyak 516.708 jiwa atau 65,52% dari 788.589 jiwa penduduk kota Denpasar adalah suku Bali. Penduduk Denpasar dari suku lainnya, banyak berasal dari suku Jawa, dan beberapa lainnya adalah orang Tionghoa, Sasak, Madura, Sunda, Flores, Melayu, Bugis, Batak, dan beberapa suku lainnya. Berikut adalah banyaknya penduduk kota Denpasar berdasarkan suku bangsa pada tahun 2010: Agama Agama yang dianut penduduk kota Denpasar sangat beragam dengan mayoritas beragama Hindu. Orang Bali umumnya beragama Hindu, dan sebagian beragama Islam dan Kristen. Sementara penduduk dari suku Jawa, Melayu, Bugis, Sunda, Sasak umumnya beragama Islam. Sebagian orang Flores, Batak, dan sebagian Tionghoa, beragama Kristen. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan tahun 2023, sebanyak 67,59% penduduk Denpasar menganut agama Hindu, sedangkan agama Islam dianut warga Denpasar sebanyak 22,44%. Kemudian pemeluk agama Kekristenan berjumlah 7,58%, Buddha sebanyak 2,34% dan Konghucu sebanyak 0,05%. Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 941 pura, kemudian 29 masjid, 116 mushola, 183 gereja Protestan, 5 gereja Katolik dan 17 vihara. Ekonomi Pembangunan pariwisata berpengaruh kuat terhadap perubahan struktur dan peningkatan perekonomian di Kota Denpasar. Namun struktur perekonomian Kota Denpasar sedikit berbeda bila dibandingkan dengan struktur perekonomian Provinsi Bali pada umumnya, dengan menempatkan sektor perdagangan, hotel dan restoran mendominasi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Denpasar. Ikut pula mendongkrak ekonomi Kota Denpasar adalah produksi barang kerajinan berupa barang kerajinan untuk cendera mata, seperti ukiran dan patung. Namun industri kerajinan ini tengah mengalami tekanan, selain karena dampak krisis dan persaingan antar daerah, tekanan lain berasal dari persaingan antar negara berkembang Asia lainnya seperti Vietnam, Thailand, India, Malaysia dan Cina. Negara pesaing ini lebih memaksimalkan besarnya skala produksi dengan memanfaatkan teknologi industri, sedangkan di Kota Denpasar industri kerajinan ini masih mempertahankan keterampilan tangan (hand made'') sehingga menjadi kendala pada pemenuhan kuantitas produksinya. Kesehatan Kota Denpasar telah memiliki sarana pelayanan kesehatan yang baik di Provinsi Bali, terdapat 3 rumah sakit milik pemerintah diantaranya RSUP Sanglah Denpasar, RSUD Wangaya dan RSAD Udayana serta 13 buah rumah sakit swasta. Pemerintah Kota Denpasar juga telah membangun 10 buah Puskesmas dan 26 buah puskesmas pembantu, dengan rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah 1,7. Pendidikan Berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di provinsi Bali banyak berada kota Denpasar. Sementara untuk tingkat Sekolah Dasar sederajat hingga Sekolah Menengah Atas sederajat, hingga tahun ajaran 2021/2022, jumlah sekolah di Denpasar sebanyak 399 sekolah. Beberapa perguruan tinggi yang ada di Denpasar diantaranya: Sekolah Tinggi Bahasa Asing Hita Widya Sekolah Tinggi Desain Bali Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Indonesia STMIK Bandung Bali Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Universitas Udayana Universitas Mahasaraswati Universitas Warmadewa Universitas Terbuka Universitas Dwijendra Universitas Hindu Indonesia Universitas Ngurah Rai Universitas Pendidikan Nasional Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Universitas Mahendradatta Institut Seni Indonesia Denpasar IKIP PGRI Bali Politeknik Negeri Bali Politeknik Nasional Denpasar Politeknik Kesehatan Denpasar Akademi Akuntansi Denpasar Akademi Keuangan dan Perbankan Denpasar Akademi Pariwisata Denpasar Pelayanan Umum Air Bersih Untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Denpasar, dilayani oleh PDAM Kota Denpasar, dan sampai tahun 2003 telah dapat melayani 64.82 % penduduknya. Sumber air baku PDAM Kota Denpasar adalah air permukaan dan sumur dalam yang pengolahannya menggunakan Instalasi Pengolahan Air Lengkap (IPAL). Sedangkan sistem pengalirannya menggunakan sistem gravitasi dan pemompaan. Sampah Dalam penanganan masalah sampah, pemerintah Kota Denpasar memanfaatkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan seluas 40 Ha. Dari data tahun 2002, jumlah timbulan sampah Kota Denpasar adalah sebanyak 127.750 m³, sebagian besar adalah sampah domestik yang mencapai 71.14 %. Namun volume sampah yang telah tertangani baru sebanyak 1.904 m³, sehingga banyaknya sampah yang belum terlayani adalah 125.846 m³ atau 98.5 %. Mengatasi hal tersebut pemerintah kota dengan masyarakat menerapkan sistem swakelola guna mengatasi masalah penumpukan sampah di TPA tersebut. Transportasi Pelabuhan Benoa merupakan pintu masuk ke Kota Denpasar melalui jalur laut dan saat ini dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia. Pelabuhan ini berada sekitar 10 km dari pusat kota, dan telah beroperasi sejak dari tahun 1924. Sarana transportasi darat di Kota Denpasar terutama untuk angkutan kota saat ini sudah mulai tidak efektif dan efisien, sampai tahun 2010 hanya 30 % yang masih beroperasi, seiring dengan berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan tersebut, yang diperkirakan hanya sekitar 3 % dari total jumlah penduduknya. Sementara pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi terus meningkat menjadi 11 % per tahunnya, dan tidak sebanding dengan pembangunan jalan baru. Sehingga terjadi kemacetan di Kota Denpasar tidak dapat dihindari. Pada tanggal 18 Agustus 2011 Trans Sarbagita diluncurkan sebagai jawaban atas kemacetan yang terjadi di Kota Denpasar. Sejak Februari 2022, Trans Sarbagita dioperasikan oleh Perum PPD dengan 2 koridor yakni : Koridor 1 Kota–GWK Koridor 2 Kota–Nusa Dua Kini Kota Denpasar memiliki transportasi massal baru yang bernama Trans Metro Dewata yang diluncurkan pada 7 September 2020. Trans Metro Dewata memiliki 105 unit dengan rute layanan di 4 koridor, yakni: Koridor 1 (K1B): Sentral Parkir Kuta Badung–Terminal Pesiapan Tabanan Koridor 2 (K2B): GOR Ngurah Rai–Bandara Ngurah Rai Koridor 3 (K3B): Terminal Ubung–Pantai Matahari Terbit Koridor 4 (K4B): Terminal Ubung–Sentral Parkir Monkey Forest Koridor 5 (K5B): Sentral Parkir Kuta Badung–Terminal Ubung Selain itu Denpasar memiliki Jalan Tol Bali Mandara yang mempunyai 4 jalur dan dibuka untuk kalangan tertentu pada 23 September 2013. Jalan tol ini lalu dibuka untuk umum pada 1 Oktober 2013, menghubungkan Pelabuhan Benoa, Bandara Ngurah Rai dan Nusa Dua. Jalan sepanjang 12.45 km ini juga dibangun dengan jalur khusus untuk motor. Olahraga, Seni, dan Budaya Klub utama sepak bola Perseden Denpasar merupakan klub sepak bola kebanggaan masyarakat Kota Denpasar, dan menjadikan Stadion Ngurah Rai sebagai markas dan tempat pertandingan laga kandang. Sementara seni dan budaya di Kota Denpasar secara garis besar identik dengan seni dan budaya Bali umumnya, walau di sini telah terjadi interaksi perpaduan dengan budaya lain seiring dengan kedatangan para wisatawan dari berbagai kalangan. Namun nilai tradisional yang dijiwai oleh ritual-ritual agama Hindu masih kental mewarnai kota ini. Peranan Adat Bali masih mengakar pada masyarakat Kota Denpasar, Adat Bali yang dimaksud meliputi, nilai, norma dan perilaku dalam masyarakat umumnya pada sistem kekeluargaan patrilineal. Namun seiring zaman beberapa hukum adat yang berlaku mulai dipertentangkan oleh masyarakatnya, terutama dalam masalah gender dan pewarisan. Pariwisata Perkembangan pariwisata dan daya tarik pulau Bali, secara tidak langsung telah mendorong kemajuan pembangunan di Kota Denpasar. Pada tahun 2000, jumlah wisatawan mancanegara yang datang berkunjung mencapai 1.413.513 orang, dan menempatkan jumlah wisatawan terbanyak dari Jepang kemudian disusul dari Australia, Taiwan, Eropa, Inggris, Amerika, Singapura dan Malaysia. Kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Denpasar menitikberatkan pada pariwisata budaya berwawasan lingkungan. Sebagai salah satu sentra pengembangan pariwisata, Kota Denpasar menjadi barometer bagi kemajuan pariwisata di Bali, hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai hotel berbintang sebagai sarana menunjang aktivitas pariwisata tersebut. Pantai Sanur merupakan salah satu kawasan wisata pantai yang ramai dikunjungi. Sementara Lapangan Puputan merupakan kawasan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar sekaligus berfungsi sebagai "paru-paru kota". Destinasi wisata Denpasar memiliki beberapa tempat wisata yang memiliki unsur sejarah dan rekreasi diantaranya adalah: Museum Bali–tempat ini awalnya adalah tempat berdiamnya keluarga kerajaan Lapangan Renon–pusat aktivitas keluarga dan juga terdapat Monumen Bajra Sandhi yaitu monumen perjuangan rakyat Bali Taman Puputan–tempat pentas seni Pasar Kreneng Simpang Dewa Ruci atau Simpang Siur–terdapat Mal Simpang Siur atau Discovery Mall Puri Santrian Pantai Sanur Ekowisata hutan mangrove atau bakau Taman Budaya Desa Budaya Kertalangu Pasar Burung Satria Pantai Sindu Pura Agung Jagatnatha Pura Sakenan Wisata kuliner Denpasar juga terkenal dengan wisata kulinernya. Beberapa tempat yang sangat dikenal baik oleh turis lokal maupun mancanegara adalah: Nasi Ayam Kedewatan–Jalan Tukad Badung, Denpasar Nasi Ikan Mak Beng–dekat Hotel Radisson Nasi Campur–Pantai Segara, Sanur Babi Guling Chandra–Jalan Teuku Umar (non-halal) Warung Wardana–Jalan Merdeka, Denpasar Bebek Goreng HT–Jalan Merdeka, Denpasar Sate Plecing–Jalan Yudhistira, Denpasar (non-halal) Depot Kepiting Super–Jalan Bypass Ngurah Rai Resto Bali Nikmat–Jalan Raya Kuta deket Alfa Warung Batan Waru–sebelah Discovery Mall Warung Made–Kuta Ikan Bakar–Jimbaran Nyoman Cafe–Jimbaran Menega Cafe–Four Seasons Jimbaran Jebak (Jejak Bali Kuliner)–Jalan Teuku Umar, Denpasar Beberapa oleh-oleh Bali yang terkenal diantaranya adalah dodol bali, brem, kacang rahayu, pie susu, kacang disco, salak bali, kacang kapri, kerupuk ceker ayam, pia legong dan kopi bali. Beberapa tempat khusus yang menjual oleh-oleh diantaranya adalah: Toko Krisna Toko Erlangga Pasar Kumbasari Konsulat jenderal Kota Kembar - Veracruz, Veracruz, Meksiko - Gran Canaria, Spanyol - Miami, Florida, Amerika Serikat Phuket, Provinsi Phuket, Thailand Haikou, Provinsi Hainan, Republik Rakyat China Referensi Pranala luar Situs web resmi Kota Denpasar Tempat wisata di Bali Daftar tarif objek wisata di Denpasar, Bali Denpasar, Kota Denpasar Denpasar Bali

4158

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Gianyar

Kabupaten Gianyar

Gianyar () adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Bali, Indonesia. Ibu kota Gianyar berada di kecamatan Gianyar. Kabupaten ini merupakan pusat budaya ukiran di Bali. Gianyar berbatasan dengan Kota Denpasar di Barat Daya, Kabupaten Badung di Barat, Kabupaten Bangli di Utara dan Kabupaten Klungkung di Timur. Penduduk Gianyar berjumlah 523.972 jiwa pada tahun 2022. Sejarah Kabupaten Gianyar Sejarah Kabupaten Gianyar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 tahun 2004 tanggal 2 April 2004 tentang Hari jadi Kabupaten Gianyar. Sejarah 2,5 abad lebih, tepatnya 252 tahun yang lalu, 19 April 1771, ketika Gianyar dipilih menjadi nama sebuah keraton, Puri Agung yaitu Istana Raja (Anak Agung) oleh Ida Dewa Manggis Sakti maka sebuah kerajaan yang berdaulat dan otonom telah lahir serta ikut pentas dalam percaturan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Bali. Sesungguhnya berfungsinya sebuah keraton, yaitu Puri Agung Gianyar yang telah ditentukan oleh syarat sekala niskala yang jatuh pada tanggal 19 April 1771 adalah tonggak sejarah yang telah dibangun oleh raja (Ida Anak Agung) Gianyar I, Ida Dewata Manggis Sakti memberikan syarat kepada kita bahwa proses menjadi dan ada itu bisa ditarik ke belakang (masa sebelumnya) atau ditarik ke depan (masa sesudahnya). Masa kerajaan Berdasarkan bukti arkeologis di wilayah Gianyar, diperkirakan bahwa munculnya pemukiman manusia di Gianyar terjadi sudah sejak 2.000 tahun yang lalu dengan ditemukannya situs perkakas (artefak) berupa batu, logam perunggu berupa nekara (Bulan Pejeng), relief-relief yang menggambarkan kehidupan candi-candi atau goa-goa di tebing-tebing sungai (tukad) Pakerisan. Setelah bukti-bukti tertulis ditemukan berupa prasasti di atas batu atau logam terindetifikasi situs pusat-pusat kerajaan dari dinasti Warmadewa di Keraton Singamandawa, Bedahulu. Setelah ekspedisi Gajah Mada (Majapahit) dapat menguasai Pulau Bali maka di bekas pusat markas laskarnya didirikan sebuah Keraton Samprangan sebagai pusat pemerintahan kerajaan yang dipegang oleh Lima Raja Bali, yaitu: Raja Adipati Ida Dalem Krena Kepakisan (1350-1380), sebagai cikal bakal dari dinasti Kresna Kepakisan, kemudian Keraton Samprangan mampu bertahan selama lebih kurang tiga abad. Ida Dalem Ketut Ngulesir (1380-1460) Ida Dalem Waturenggong (1460-1550) Ida Dalem Sagening (1580-1625) Ida Dalem Dimade (1625-1651). Dua Raja Bali yang terakhir yaitu Ida Dalem Segening dan Ida Dalem Dimade telah menurunkan cikal bakal penguasa di daerah-daerah. Ida Dewa Manggis Kuning (1600-an) penguasa di Desa Beng adalah cikal bakal Dinasti Manggis yang muncul setelah generasi II membangun Kerajaan Payangan (1735-1843). Salah seorang putra raja Klungkung Ida Dewa Agung Jambe yang bernama Ida Dewa Agung Anom muncul sebagai cikal bakal dinasti raja-raja di Sukawati (1711-1771) termasuk Peliatan dan Ubud. Pada periode yang sama, yaitu periode Gelgel muncul pula penguasa-penguasa daerah lainnya, yaitu I Gusti Ngurah Jelantik menguasai Blahbatuh dan kemudian I Gusti Agung Maruti menguasai daerah Keramas yang keduanya adalah keturunan Arya Kepakisan. Masa kolonialisme Dinamika pergumulan antara elit tradisional dari generasi ke generasi telah berproses pada momentum tertentu, salah seorang di antaranya sebagai pembangunan kota keraton atau kota kerajaan pusat pemerintahan kerajaan yang disebut Gianyar. Pembangunan Kota kerajaan yang berdaulat dan memiliki otonomi penuh adalah Ida dewa Manggis Sakti, generasi IV dari Ida Dewa Manggis Kuning. Sejak berdirinya Puri Agung Gianyar 19 April 1771 sekaligus ibu kota Pusat Pemerintah Kerajaan Gianyar adalah tonggak sejarah. Sejak itu dan selama periode sesudahnya Kerajaan Gianyar yang berdaulat, ikut mengisi lembaran sejarah kerajaan-kerajaan di Bali yang terdiri atas sembilan kerajaan di Klungkung, Karangasem, Buleleng, Mengwi, Bangli, Payangan, Badung, Tabanan dan Gianyar. Namun sampai akhir abat ke-19, setelah runtuhnya Payangan dan Mengwi di satu pihak dan munculnya Jembrana dilain pihak maka Negara): Klungkung, Karangasem, Bangli dan Gianyar (ENI, 1917). Masa awal kemerdekaan Ketika Belanda telah menguasai seluruh Pulau Bali, ke-8 bekas kerajaan tetap diakui keberadaannya oleh Pemerintah Guberneurmen namun sebagai bagian wilayah Hindia Belanda yang dikepalai oleh seorang raja (Selfbestuurder) di daerah swaprajanya masing-masing. Selama masa revolusi, ketika daerah Bali termasuk dalam wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) otonomi daerah kerjaan (Swapraja) ke dalam sebuah lembaga yang disebut Oka, Raja Gianyar diangkat sebagai Ketua Dewan Raja-raja menggantikan tahun 1947. Selain itu pada periode NIT dua tokoh lainnya yaitu Tjokorde Gde Raka Sukawati (Puri Kantor Ubud) menjadi Presiden NIT dan Ida A.A. Gde Agung (Puri Agung Gianyar) menjadi Perdana Menteri NIT, Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950, maka daerah-daerah diseluruh Indonesia dengan dikeluarkan Undang-undang N0. I tahun 1957, yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang No. 69 tahun 1958 yang mengubah daerah Swatantra Tingkat II (Daswati II). Nama Daswati II berlaku secara seragam untuk seluruh Indonesia sampai tahun 1960. Setelah itu diganti dengan nama Daerah Tingkat II (Dati II). Namun Bupati Kepala Derah Tingkat II untuk pertama kalinya dimilai pada tahun 1960. Bupati pertama di DATI II Gianyar adalah Tjokorda Ngurah (1960-1963). Bupati berikutnya adalah Drh. Tjokorda Anom Pudak (1963-1964) dan Bupati I Made Sayoga, BA (1964-1965). Ketika dilaksanakannya Undang-Undang No. 18 tahun 1965, maka DATI II diubah dengan nama Kabupaten DATI II. Kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang menggantikan nama Kabupaten. Kepala daerahnya tetap disebut Bupati. Masa Pemerintahan Kabupaten Gianyar Dari sisi otonomi jelas tampak bahwa proses perkembangan yang terjadi di Kota Gianyar. Otonomi dan berdaulat penuh melekat pada Pemerintah kerjaan sejak 19 April 1771 kemudian berproses sampai otonomi Daerah di Tingkat II Kabupaten yang diberlakukan sampai sekarang. Berbagai gaya kepemimpinan dan seni memerintah dalam sistem otonomi telah terparti di atas lembaran Sejarah Kota Gianyar. Proses dinamika otonomi cukup lama sejak 19 April 1771 sampai 19 April 2023 saat ini, sejak kota keraton dibangun menjadi pusat pemerintahan kerajaan yang otonomi sampai sebuah kota kabupaten, nama Gianyar diabadikan. Sampai saat ini telah berusia 252 tahun, para pemimpin wilayah kotanya, dari raja (kerajaan) sampai Bupati (Kabupaten), memiliki ciri dan gaya serta seni memerintah sendiri-sendiri di bumi seniman. Seniman yang senantiasa membumi di Gianyar dan bahkan mendunia. Pemerintahan Bupati Bupati Gianyar adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar. Bupati Gianyar bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Bali. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Gianyar ialah I Made Agus Mahayastra, didampingi wakil bupati Anak Agung Gde Mayun. Mahayastra dan Mayun, maju dalam Pemilihan umum Bupati Gianyar 2018, dan menang, kemudian dilantik pada 20 September 2018, hingga masa jabatan tahun 2023. Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Suku bangsa Sebagian besar suku penduduk yang ada di Gianyar adalah suku Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, sebanyak 95,27% dari 496.777 jiwa penduduk kabupaten Gianyar adalah suku Bali. Kemudian suku Jawa sebanyak 3,26%, dan beberapa lainnya seperti suku Sasak, Sunda, Madura, dan suku lainnya. Berikut adalah banyaknya penduduk kabupaten Gianyar berdasarkan suku bangsa pada tahun 2010: Pariwisata Berikut adalah beberapa objek wisata yang terdapat di Kabupaten Gianyar: Air terjun Tegenungan Bali Bird Park Bali Safari & Marine Park Taman Nusa–Indonesian Cultural Heritage Center Desa Batuan Desa Batubulan Desa Celuk Desa Mas Goa Gajah Pura Gunung Kawi Monkey Forest Ubud Pasar Sukawati Tampaksiring Ubud Pasar seni guwang Pasar seni desa pekraman sukawati Pantai Ketewel Pantai Purnama Pantai Lebih Pantai Masceti Pantai Saba Pantai Keramas Bali Zoo Bali Bird Park Pura Payogan Agung Museum Purbakala Beji Guwang, Ketewel Stadion Kapten I Wayan Dipta Taman Kota Gianyar Pura Samuan Tiga Terasering ceking Pura Tirta Empul Pura Sebatu Istana Tampaksiring Pasar Sukawati Candi Tebing Kerobokan Referensi Pranala luar Situs resmi Profil Kabupaten di situs Pemprov Bali Daftar Objek Wisata di Gianyar Bali Tempat Wisata di Bali Gianyar Gianyar

4159

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Jembrana

Kabupaten Jembrana

Jembrana () adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di ujung Barat pulau Bali, Indonesia. Ibu kotanya adalah kecamatan Kecamatan Negara. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tabanan di Timur, Kabupaten Buleleng di Utara, Selat Bali di Barat dan Samudra Hindia di Selatan. Pada tahun 2021, penduduk kabupaten Jembrana berjumlah 321.931 jiwa. Sejarah Berdasarkan bukti-bukti arkeologis dapat diinterprestasikan bahwa munculnya pemukiman di Jembrana sudah sejak 6000 tahun yang lalu. Dari perspektif semiotik, asal-usul nama tempat atau kawasan mengacu nama-nama fauna dan flora. Munculnya nama Jembrana berasal dari kawasan hutan belantara (Jimbar-Wana) yang dihuni raja ular (Naga-Raja). Sifat-sifat mitologis dari penyebutan nama-nama tempat telah menjadi tradisi melalui cerita turun-temurun di kalangan penduduk. Berdasarkan cerita rakyat dan tradisi lisan (folklore) yang muncul, memberi inspirasi di kalangan pembangun lembaga kekuasaan tradisional (raja dan kerajaan) Raja dan pengikutnya yaitu rakyat yang berasal dari etnik Bali Hindu maupun dari etnik non Bali yang beragama Islam telah membangun kraton sebagai pusat pemerintahan yang diberi nama Puri Gede Jembrana pada awal abad XVII oleh I Gusti Made Yasa (penguasa Brangbang). Raja I yang memerintah di kraton (Puri) Gede Agung Jembrana adalah I Gusti Ngurah Jembrana. Selain kraton, diberikan pula rakyat pengikut (wadwa), busana kerajaan yang dilengkapi barang-barang pusaka berupa tombak dan tulup. Demikian pula keris pusaka yang diberi nama "Ki Tatas" untuk memperbesar kewibawaan kerajaan. Tercatat bahwa ada tiga orang raja yang berkuasa di pusat pemerintahan yaitu di Puri Agung Jembrana. Sejak kekuasaan kerajaan dipegang oleh Raja Jembrana I Gusti Gede Seloka, Puri baru sebagai pusat pemerintahan dibangun. Puri yang dibangun itu diberi nama Puri Agung Negeri pada awal abad XIX yang kemudian lebih dikenal dengan nama Puri Agung Negara. Patut diketahui bahwa raja-raja yang memerintah di Kerajaan Jembrana berikutnya pun memusatkan birokrasi pemerintahannya di Puri Agung Negara. Patut dicatat pula bahwa ada dua periode birokrasi pemerintahan yang berpusat di Puri Agung Negara. Periode pertama ditandai oleh birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional yang berlangsung sampai tahun 1855. Tercatat pada lembaran dokumen arsip pemerintahan Gubernemen bahwa kerajaan Jembrana yang otonom diduduki oleh Raja Jembrana V (Sri Padoeka Ratoe) I Goesti Poetoe Ngoerah Djembrana (1839-1855). Dalam pemerintahannya telah ditandatangani piagam perjanjian persahabatan bilateral antara pihak pemerintah kerajaan dengan pihak pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Gubernemen) pada tanggal 30 Juni 1849. Periode kedua selanjutnya digantikan oleh birokrasi modern, melalui tata pemerintahan daerah (Regentschap) yang merupakan bagian dari wilayah administratif Karesidenan Banyuwangi. Pemerintahan daerah Regentschap dikepalai oleh seorang kepala pribumi (Regent) sebagai pejabat yang dimasukkan dalam struktur birokrasi Kolonial Modern Gubernemen yang berpusat di Batavia. Status pemerintahan daerah (Regentschap) berlangsung selama 26 tahun (1856–1882). Pada masa Kerajaan Jembrana VI, I Gusti Ngurah Made Pasekan (1855–1866) mengalami dua peralihan status yaitu 1855–1862 sebagai Raja Jembrana dan 1862–1866 sebagai status Regent (Bupati) kedudukan kerajaan berada di Puri Pacekan Jembrana. Ketika reorganisasi pemerintahan di daerah diberlakukan berdasarkan Staatblad Nomor 123 tahun 1882, maka untuk wilayah administratif Bali dan Lombok diberi status wilayah administratif Keresidenan tersendiri. Wilayah Keresidenan Bali dan Lombok dibagi lagi menjadi dua daerah (Afdelingen) yaitu Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana berdasarkan Staatblad Nomor 124 tahun 1882 dengan satu ibu kota yaitu Singaraja. Selanjutnya daerah Afdeling Jembrana terbagi atas distrik-distrik yang waktu itu terdiri dari tiga distrik yaitu Distrik Negara, Distrik Jembrana dan Distrik Mendoyo. Masing-masing distrik dikepalai oleh seorang Punggawa. Selain distrik juga diberlakukan jabatan Perbekel, khusus yang mengepalai komunitas Islam dan komunitas Timur Asing sebagai kondisi daerah yang unik dari sudut interaksi dan integrasi antar etnik dan antar umat beragama. Sejak reorganisasi tahun 1882 telah ditetapkan dan disahkan nama satu ibu kota untuk Keresidenan Bali dan Lombok yaitu Singaraja, yang akan membawahi daerah-daerah (Afdeling) Buleleng dan Jembrana. Akan tetapi, pada proses selanjutnya, memperhatikan munculnya aspirasi masyarakat di dua daerah afdeling (Buleleng dan Jembrana), maka pihak Gubernemen menanggapi positif. Respons positif pihak Gubernemen di Batavia dapat dibuktikan dengan diterbitkannya sebuah Lembaran Negara (Staatsblad) tersendiri untuk melakukan pembenahan (reorganisasi) tata pemerintahan daerah di daerah-daerah (Afdeling) Buleleng dan Jembrana. Pihak Gubernemen dan segenap jajaran bawahan di Departemen Dalam Negeri (Binnenlandsch Bestuur) memperhatikan dan mendukung aspirasi masyarakat untuk menetapkan nama-nama ibu kota Daerah-daerah Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana. Pihak Gubernemen dalam pertimbangannya ingin mengakhiri kebiasaan yang menyebut nama Ibu kota Afdeling Buleleng dan Jembrana di Keresidenan Bali dan Lombok dengan nama lebih dari satu. Semula (tahun 1882-1895) hanya diberlakukan satu nama Ibu kota yaitu Singaraja untuk wilayah Keresidenan Bali dan Lombok yang membawahi daerah Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana. Sejak disetujui dan untuk kemudian, ditetapkanlah nama ibu kota daerah tersendiri terhadap Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana di Keresidenan Bali dan Lombok. Berdasarkan Staatsblad Van Nederlandsch - Indie Nomor 175 Tahun 1895, sampai seterusnya ditetapkanlah Singaraja dan Negara sebagai ibu kota dari masing-masing Afdeling. Dengan demikian, sejak 15 Agustus 1895 berakhirlah nama satu ibu kota: Singaraja sebagai ibu kota Keresidenan Bali dan Lombok yang membawahi Daerah-daerah Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana. Sejak itu pula dimulailah nama-nama Ibu kota: Singaraja untuk Keresidenan Bali dan Lombok dan daerah bagiannya di Afdeling Buleleng, serta Negara untuk Daerah Bagian Afdeling Jembrana. Munculnya nama-nama Jembrana dan Negara hingga sekarang, memiliki arti tersendiri dari perspektif historis. Nama yang diwarisi itu telah ada dalam lembaran sejarah sejak digunakan sebagai nama Puri yaitu Puri Gede / Agung Jembrana dan Puri Agung Negeri Negara. Karena Puri adalah pusat birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional, maka dapat dikatakan bahwa Jembrana dan Negara merupakan Puri yang dibangun pada permulaan abad XVIII dan permulaan abad XIX adalah tipe kota-kota kerajaan yang bercorak Hindu. Jembrana sebagai sebuah kerajaan yang ikut mengisi lembaran sejarah delapan kerajaan (asta negara) di Bali. Sejak 1 Juli 1938, Daerah (Afdeling, regentschap) Jembrana dan juga daerah-daerah afdeling (Onder-afdeling, regentschap) lainnya di Bali ditetapkan sebagai daerah-daerah swapraja (Zelfbestuurlandschapen) yang masing-masing dikepalai oleh Zelfbestuurder (Raja). Raja di Swapraja Jembrana (Anak Agoeng Bagoes Negara) dan Raja-raja di swapraja lainnya di seluruh Bali terlebih dahulu telah menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintah Gubernemen. Anak Agung Bagoes Negara memegang tampuk pemerintahan di swapraja Jembrana secara terus-menerus selama 29 tahun meskipun terjadi perubahan tatanegara dalam sistem pemerintahan. Kepemimpinannya di Jembrana berlangsung paling lama dibandingkan dengan kepemimpinan yang dipegang oleh pejabat-pejabat sebelumnya. Selama kepemimpinannya pula, dua nama yaitu Jembrana dengan ibu kotanya Negara senantiasa terpateri dalam sejarah pemerintah di Jembrana, baik dalam periode Pendudukan Jepang (tahun 1943-1945), periode Republik Indonesia yang hanya beberapa bulan (tahun 1946-1950) maupun pada waktu kembali ke periode bentuk Negara Indonesia Timur (Tahun 1946-1950) maupun pada waktu kembali ke periode bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (tahun 1950-1958). Dapat dikatakan bahwa, sejak gelar "Bupati" yang mengepalai pemerintahan di Daerah Tingkat II Jembrana untuk pertama kali diberlakukan pada tahun 1959 sampai saat ini, nama "Negara" sebagai ibu kota Daerah Kabupaten Jembrana tetap dilestarikan. Geografi Kabupaten Jembrana adalah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bali. Kabupaten Jembrana terletak di belahan Barat pulau Bali, membentang dari arah Barat ke Timur pada 8°09'30"–8°28'02" LS dan 114°25'53"–114°56'38" BT. Luas wilayah Kabupaten Jembrana secara keseluruhan adalah 841,80 Km² atau 84.180 Ha. Batas wilayah Batas-batas wilayah Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut: Topografi Kondisi topografi wilayah Kabupaten Jembrana meliputi daerah pegunungan di bagian utara dan dataran rendah (pesisir pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pada bagian tengah merupakan daerah perkotaan. Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Jembrana dapat diklasifikasi ke dalam empat (4) kelompok, yaitu: Wilayah dengan kemiringan lereng 0–2% (datar), tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Jembrana, khususnya di Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Negara. Wilayah dengan kemiringan lereng 2–15% (landai), tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. Wilayah dengan kemiringan lereng 15–40% (bergelombang/berbukit), tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. Wilayah dengan kemiringan lereng >40% (curam sampai sangat curam), merupakan bagian terluas dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana. Bagian utara wilayah Kabupaten Jembrana mempunyai morfologi dan fisiografi pegunungan yang dibentuk oleh deretan pegunungan Penginuman, Gunung Klatakan, Gunung Bakungan, Gunung Nyangkrut, Gunung Sanggang dan Gunung Batas. Ketinggian tempat bervariasi antara 250–700 m dpl. Sementara itu, bagian selatan wilayah Kabupaten Jembrana topografinya relatif datar hingga bergelombang dengan ketinggian tempat berkisar antara 1–250 m dpl. Geologi Secara geologi, Kabupaten Jembrana terdiri dari batuan gunung api yang terdiri dari lava, breksi, tufa, yang diperkirakan berumur kwarter kawah dan daerah dataran yang sebagian daerah persawahan terbentuk dari batuan yang tergabung dan disebut dengan Formasi Palasari yang terdiri dari batu pasir, konglomerat dan batu gamping terumbu dan diperkirakan berumur kwarter, sedangkan untuk daerah pesisir pantai pada umumnya endapan aluvium yang terdiri dari pasir, lanau, lempung dan kerikil, yang dijumpai di sekitar daerah pantai di Pengambengan, Tegalbadeng, Perancak, Yeh Kuning, Mendoyo dan di pantai Gilimanuk. Wilayah Kabupaten Jembrana tersusun dari lima jenis batuan, yaitu Formasi Gamping Agung Batuan Gunung Api Jembrana Formasi Palasari Formasi Alluvium Alluvium Formasi Sorga Gunung yang terdapat di Kabupaten Jembrana berjumlah 17 buah termasuk gunung yang tidak aktif. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Melaya mempunyai gunung paling banyak sehingga topografi di Kecamatan Melaya termasuk berbukit-bukit. Dari 17 gunung yang dijumpai di Kabupaten Jembrana, ternyata Gunung Merbuk merupakan gunung tertinggi (1.386 m dpl) di Kabupaten Jembrana yang terletak di Kecamatan Jembrana, kemudian disusul dengan Gunung Mesehe (1.300 mdpl) di Kecamatan Mendoyo, Gunung Bangul (1.253 m dpl) di Kecamatan Negara, dan Gunung Lesung (1.047 m dpl) di Kecamatan Mendoyo. Jenis tanah yang berada di wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari: Tanah Latosol Coklat dan Litosol (Inceptisol), Jenis tanah ini tersebar di lima wilayah Kabupaten Jembrana, yang paling luas terdapat di Kecamatan Mendoyo ( 25.985 ha), di Kecamatan Melaya (16.319 ha), Kecamatan Negara dan Jembrana (14.130 ha), dan Kecamatan Pekutatan (12.169 ha). Tanah Alluvial Coklat Kelabu, jenis tanah ini merupakan tanah endapan sungai dengan luas kurang lebih 10.750 Ha sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana (5.725 ha). Tanah Regosol Cokelat Kelabu, jenis tanah ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana seluas 772 ha dan di wilayah Kecamatan Mendoyo seluas 648 ha. Tanah ini terbentuk oleh induk vulkanik intermedier dengan bentuk wilayah landai sampai berombak. Tanah Alluvial Hidromorf, jenis tanah ini terdapat di wilayah Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana khususnya di sepanjang wilayah pantai selatan dan di sekitar Desa Pengambengan dan Desa Cupel. Luas jenis tanah ini kurang lebih 1.420 Ha. Tanah ini merupakan sedimen darat dan laut yang dibentuk oleh lempeng pasir dan pecahan karang. Iklim Suhu udara di wilayah Kabupaten Jembrana bervariasi antara 19°–33 °C, untuk wilayah perbukitan dan pegunungan biasanya suhu bisa berada kurang dari 19 °C. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini pun bervariasi setiap bulannya antara 75%–81%. Wilayah Kabupaten Jembrana beriklim muson tropis (Am) dengan dua musim yang dipengaruhi pergerakan angin muson, yaitu musim penghujan yang dipengaruhi oleh hembusan angin muson barat yang bersifat lembap dan basah dan musim kemarau yang dipengaruhi angin muson timur–tenggara yang bersifat kering dan dingin. Musim kemarau di wilayah Jembrana berlangsung pada periode Mei–September yang merupakan periode bertiupnya angin muson timur–tenggara dan puncak musim kemarau terjadi pada bulan Juli. Sementara itu, musim penghujan di Kabupaten Jembrana berlangsung pada periode bulan-bulan basah November–Maret dan puncak musim hujan terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan bulanan lebih dari 290 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Jembrana berkisar antara 1.300–1.900 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 80–140 hari hujan per tahun. Selain kedua musim tersebut, terdapat pula musim pancaroba yang merupakan musim peralihan antara musim penghujan dan musim kemarau ataupun sebaliknya dan musim ini terjadi pada bulan April dan Oktober. Pemerintahan Bupati Bupati yang menjabat saat ini di kabupaten Jembrana ialah I Nengah Tamba, didampingi wakil bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna. Mereka menjadi pemenang pada pemilihan umum bupati Jembrana 2020, dan dilantik pada 26 Februari 2021, untuk periode 2021-2024. Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Suku bangsa Provinsi Bali merupakan rumah bagi etnis Bali dan Bali Aga, demikian juga di kabupaten ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, sebanyak 202.777 jiwa atau 77,50% dari 261.638 jiwa penduduk kabupaten Jembrana adalah suku Bali. Penduduk Jembrana dari suku lainnya, banyak berasal dari suku Jawa, dan sebagian lagi adalah orang Melayu, Bugis, Madura, Sunda, Tionghoa, Sasak, Flores, Batak, dan beberapa suku lainnya. Berikut adalah banyaknya penduduk Kabupaten Jembrana berdasarkan suku bangsa pada tahun 2010: Agama Agama yang dianut penduduk kabupaten Jembrana sangat beragam dengan mayoritas beragama Hindu. Orang Bali kebanyakan beragama Hindu, dan sebagian beragama Islam dan Kristen. Sementara penduduk dari suku Jawa, Melayu, Bugis, Sunda, Sasak umumnya beragama Islam. Sebagian orang Flores, Batak, dan sebagian Tionghoa, beragama Kristen. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, sebanyak 71,21% penduduk Jembrana menganut agama Hindu. Kemudian penduduk yang beragama Islam sebanyak 26,40%. Selebihnya beragama Kristen sebanyak %, dimana Protestan sebanyak 1,25% dan Katolik sebanyak 0,83%. Penduduk yang beragama Buddha sebanyak 0,30%, dan Konghucu sebanyak 0,01%. Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 912 pura , kemudian 63 masjid, 105 mushola, 34 gereja Protestan, 3 gereja Katolik dan 7 vihara. Pariwisata Beberapa tempat wisata yang di kabupaten Jembrana: Pura Rambut Siwi Pura Jati Pura Majapahit Pantai Baluk Rening Pantai Delod Berawah Perancak Taman Nasional Bali Barat Bendungan Palasari Pantai Medewi Tukad Gelar Bendungan Benel Bunut Bolong Pantai Pengeragoan Teluk Gilimanuk Taman Siwa Mahadewa Gilimanuk Air Terjun Juwuk Manis Taman dan Pura Jagatnatha Taman Pecangakan Galeri Referensi Pranala luar Profil di bali.go.id Pura Rambut Siwi di pawongan.com Jembrana Jembrana

4160

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Karangasem

Kabupaten Karangasem

Karangasem () adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Bali, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Amlapura. Memiliki dua Pelabuhan yakni Padang Bai dan Tanah Ampo. Di kabupaten ini terletak pura terbesar di Bali, yaitu Pura Besakih. Penduduk Karangasem berjumlah 416.600 jiwa pada tahun (2019), sedangkan menurut Kemendagri berjumlah 522.729 jiwa pada tahun 2022. Sejarah Sejarah Karangasem tidak lepas dengan sejarah berdirinya Kerajaan Karangasem. Nama Karangasem sebenarnya berasal dari kata Karang Semadi. Beberapa catatan yang memuat asal-muasal nama karangasem adalah seperti yang diungkapkan dalam Prasasti Sading C yang terdapat di Geria Mandara, Munggu, Badung. Lebih lanjut diungkapkan bahwa Gunung Lempuyang di timur laut Amlapura, pada mulanya bernama Adri Karang yang berarti Gunung Karang. Dalam penelitian sejarah keberadaan pura, Lempuyang dihubungkan dengan kata lampu yang artinya terpilih, dan Hyang yang berarti Tuhan (Bathara Guru, Hyang Parameswara). Di Adri Karang inilah Hyang Agnijaya membuat Pura Lempuyang Luhur sebagai tempat bersemadi (Karang Semadi). Lambat laun nama Karang Semadi ini berubah menjadi Karangasem. Geografi Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Bali. Secara astronomis, kabupaten ini berada pada posisi 8°00'00"–8°41'37,8" Lintang Selatan dan 115°35'9,8"–115°54'8,9" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Karangasem adalah 839,54 km² atau 83.954 Ha yang terdiri atas 8 Kecamatan, 75 desa, dan 3 kelurahan. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Karangasem meliputi: Kecamatan Rendang, Sidemen, Manggis, Karangasem, Abang, Bebandem, Selat, dan Kubu. Batas wilayah Batas-batas wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut: Topografi Kabupaten Karangasem mempunyai wilayah yang berbatasan dengan laut sampai ke pegunungan dengan puncaknya Gunung Agung. Dengan demikian maka ketinggian tempatnya bervariasi dari 0–3.142 m di atas permukaan laut dan sebagian besar dari wilayah Karangasem memiliki ketinggian antara 100–500 m dpl dan 500–1000 m dpl. Ini berarti bahwa sebagian wilayahnya merupakan perbukitan sampai pegunungan. Daerah datarannya hanya meliputi 13,4% dari luas wilayah yakni hanya tersebar di daerah pantai atau pesisir. Berdasarkan tingkat kelerengan, daerah dataran terbesar adalah di Kecamatan Karangasem dengan luas 3.798 ha, kemudian diikuti Kecamatan Abang seluas 3.718 ha, sedangkan daerah sangat curam terluas adalah di Kecamatan Kubu dengan luas wilayah sebesar 4.898 ha, kemudian diikuti Kecamatan Manggis dengan luas wilayah 2.306 ha. Berikut adalah klasifikasi mendetail mengenai tingkat kemiringan lahan: Kemiringan lereng 0–8% merupakan daerah datar (flat to almost flat), dengan penyebarannya meliputi semua kecamatan dengan luas daerah 23.090,00 Ha atau 27,5% dari total luas wilayah Kabupaten Karangasem. Luasan terbesar adalah di Kecamatan Kubu yaitu seluas 5.011,00 Ha atau 21,7% dari luas daerah dengan kemiringan 0–8%. Kemiringan lereng 8–15% merupakan daerah agak landai (gentle sloping), dengan penyebarannya meliputi semua kecamatan kecuali Kecamatan Sidemen dengan luas daerah 12,860 Ha atau 15,3% dari total luas wilayah Kabupaten Karangasem. Luasan terbesar adalah di Kecamatan Kubu yaitu seluas 5.826 Ha atau 45,3% dari luas daerah dengan kemiringan 8–15%. Kemiringan lereng 15–25%, merupakan daerah agak curam (moderately steep), dengan penyebarannya meliputi semua kecamatan dengan luas daerah 16.682,00 Ha atau 19,9% dari total luas wilayah Kabupaten Karangasem. Luasan terbesar adalah di Kecamatan Rendang yaitu seluas 5.634 Ha atau 33,8% dari luas daerah dengan kemiringan 15–25%. Kemiringan lereng 25–40%, merupakan daerah curam (moderately steep), dengan penyebarannya meliputi semua kecamatan dengan luas daerah 14.794 Ha atau 17,6% dari total luas wilayah Kabupaten Karangasem. Luasan terbesar adalah di Kecamatan Abang yaitu seluas 3.495 Ha atau 23, 6% dari luas daerah dengan kemiringan 25–40%. Kemiringan di atas 40%, merupakan daerah sangat curam semua kecamatan dengan luas daerah 16.258 Ha atau 19,7% total luas wilayah Kabupaten Karangasem. Luasan terbesar adalah di Kecamatan Kubu yaitu seluas 4.898 Ha atau 29,6% dari luas daerah dengan kemiringan di atas 40%. Geologi Secara geologi Kabupaten Karangasem terdiri dari formasi Kuarter, Kuarter Bawah, dan Miosin. Formasi Kuarter meliputi sebagian besar wilayah kabupaten. Formasi Kuarter dengan Litologi Tufa Pasiran dan endapan lahar terdapat di pesisir utara yakni di daerah Tianyar. Litologi berupa lahar, pasir, lapili diarahkan bom, warna coklat tua hingga hitam. Sebarannya di daerah Gunung Agung, Selat, Muncan, sepanjang aliran Tukad Buhu, dan Tukad Bangka. Di Belahan utara mulai dari daerah Gunung Agung, wilayah Kecamatan Kubu, sebagian Kecamatan Abang, daerah aliran sungai Unda. Komposisi lahar terdiri dari batuan beku andesit dan batu apung dengan masa dasar tufa pasiran. Pasir komposisinya terdiri dari faalspar, gelas vulkanik, dan mineral hitam. Lapili dan bom komposisinya terdiri dari batu apung dan lava andesit, umumnya batuan ini belum mengeras dan mudah lepas. Setempat-setempat pada batuan ini terdapat lava dan breksi, kompak dan keras, pada lava sebagian berongga. Formasi Kuarter Bawah terdapat di daerah ujung timur kabupaten yakni Kecamatan Karangasem bagian timur dan Kecamatan Abang bagian utara. Litologinya berupa lava dan breksi Gunung Api Seraya. Lava berwarna abu-abu kehitaman. Breksi berwarna coklat. Formasi Miosin terdapat di perbukitan Kecamatan Manggis dan Selat. Litologinya berupa breksi dan lava merupakan formasi Ulakan. Lava berwarna abu-abu kehitaman dan breksi berwarna coklat kehitaman. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Karangasem berupa jenis mediteran, alluvial, latosol, dan regosol. Jenis tanah mediteran merupakan bagian terkecil (147 ha atau 0,2%), sebarannya di bagian pesisir kecamatan Manggis seperti sebagian wilayah Desa Antiga, wilayah Desa Ulakan, wilayah Desa Manggis, wilayah Nyuh Tebel (Kecamatan Karangasem). Jenis tanah alluvial tersebar di Kecamatan Sidemen, Manggis, Karangasem, Bebandem dan Selat. Kemudian latosol (luas 36.325 ha atau 43,3%) di wilayah Kecamatan Karangasem bagian timur (Desa Seraya, Seraya Barat, Seraya Timur), sebagian wilayah Kecamatan Abang seperti Desa Purwakerti, daerah perbukitan Manggis sampai sebagian Kecamatan Selat bagian selatan, dan sebagian Kecamatan Sidemen. Jenis tanah latosol ini umumnya sangat rawan terhadap erosi, lebih-lebih di Kecamatan Karangasem Timur karena tanahnya banyak terdiri dari batu lepas dengan vegetasi yang kurang serta kemiringan yang terjal. Jenis tanah regosol (luas 36.784 ha atau 43,8%) meliputi sebagian terbesar wilayah Kabupaten Karangasem. Sebarannya adalah dari bagian utara sampai bagian tengah. Tanah jenis ini juga rawan erosi khususnya pada daerah dengan kemiringan lahan tinggi. Hidrologi Terdapat beberapa sungai yang melewati wilayah Kabupaten Karangasem, di antaranya terdapat dua sungai yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi sumber air yang dapat memenuhi kebutuhan air warga Karangasem, yaitu Sungai Tukad Unda dan Sungai Tukad Telaga Waja. Berdasarkan tingkat kontinuitas aliran, sungai di wilayah Kabupaten Karangasem terbagi menjadi tiga, yakni: Mengalir sepanjang tahun (perennial streams) umumnya mengalir ke bagian selatan. Berikut adalah contoh sungai yang mengalir sepanjang tahun: Tukad Janga, Tukad Telagawaja, Tukad Mangereng, Tukad Jinah, Tukad Nyuling, Tukad Kekeruk, Tukad Buhu dan lainnya. Mengalir hanya pada musim hujan (intermitten streams). Sungai jenis ini banyak terdapat di Desa Seraya, Seraya Barat, Bugbug dan Perasi. Mengalir hanya pada saat hujan (ephemeral streams) umumnya semua sungai di Kecamatan Kubu, sebagian Kecamatan Abang (Purwakerthi, Labasari), dan sebagian Kecamatan Karangasem (Seraya Timur). Iklim Suhu udara di wilayah Kabupaten Karangasem sangat beragam oleh karena faktor ketinggian suatu tempat, tetapi pada umumnya suhu udara rata-rata di wilayah Karangasem berkisar antara 20°–32 °C, tetapi untuk suhu udara di wilayah perbukitan dan pegunungan biasanya kurang dari 20 °C. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini pun bervariasi antara 76%–81%. Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, sebagian besar wilayah Kabupaten Karangasem beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di wilayah Karangasem biasanya berlangsung pada periode Mei–Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus dan September dengan curah hujan bulanan di bawah 20 mm per bulan. Sementara itu, musim penghujan di Kabupaten Karangasem berlangsung pada periode November–April dengan bulan terbasah Januari dan Februari yang curah hujan bulanannya di atas 200 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Karangasem berkisar antara 1.000–1.700 mm per tahun dengan jumlah curah hujan berkisar antara 90–140 hari hujan per tahun. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Pariwisata Tempat Wisata Di Karangasem terdiri banyak objek wisata yang cukup populer dan dikunjungi banyak wisatawan, baik lokal maupun internasional. Berikut beberapa daftar objek wisata di Karangasem: Pura Besakih Pura Pasar Agung Gunung Agung Bukit Jambul Telaga Waja Kebun Salak Sibetan Taman Ujung Candidasa Tirta Gangga Puri Agung Karangasem Tulamben Amed Tenganan Labuan Amuk Padang Bai Pantai Bias Tugel Pura Lempuyang Bukit Asah Pantai Perasi (Virgin Beach) Pelukatan Jaga Satru Referensi Lihat Juga Daftar Daerah Tingkat II Pranala luar Karangasem Karangasem

4161

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Klungkung

Kabupaten Klungkung

Klungkung () adalah sebuah wilayah kabupaten terkecil di Provinsi Bali, Indonesia. Ibu kotanya adalah Semarapura. Klungkung berbatasan dengan Kabupaten Bangli di sebelah utara, Kabupaten Karangasem di timur, Kabupaten Gianyar di barat dan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Sepertiga wilayah Kabupaten Klungkung (112,16 km²) terletak di antara pulau Bali dan dua pertiganya (202,84 km²) lagi merupakan kepulauan, yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Sejarah Masa Kerajaan Gelgel dan Klungkung Pada masa kerajaan, Klungkung menjadi pusat pemerintahan raja-raja Bali. Ida I Dewa Agung Jambe adalah Pendiri Kerajaan Klungkung tahun 1686 dan merupakan penerus Dinasti Gelgel. Pada waktu itu, Kerajaan Gelgel merupakan pusat kerajaan di Bali dan masa keemasan kerajaan ini tercipta pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong. Raja Klungkung adalah pewaris langsung dan keturunan dari Dinasti Kresna Kepakisan. Karenanya, sejarah Klungkung berhubungan erat dengan raja-raja yang memerintah di Samprangan dan Gelgel. Pada tahun 1650, terjadi pemberontakan oleh seorang Perdana Menteri Kerajaan bernama I Gusti Agung Maruti yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Gelgel yang pada saat itu diperintah Dalem Di Made. Gusti Agung Maruti mengambil alih Kerajaan tersebut dari tangan Dalem Di Made raja terakhir yang memerintah kerajaan Gelgel. Pada waktu itu Dalem Di Made menyelamatkan diri dengan mengungsi ke Desa Guliang di wilayah Kerajaan Bangli. Salah seorang Putranya, Ida I Dewa Agung Jambe, kemudian berhasil merebut kembali kerajaan Gelgel dari cengkraman I Gusti Agung Maruti pada tahun 1686 M. Sejak itu Gelgel tidak lagi sebagai tempat kerajaan. Di daerah utara dari Gelgel, yang kemudian dinamai Klungkung, disitulah kemudian Ida I Dewa Agung Jambe mendirikan Istana tempat tinggal. Istana ini kemudian dinamakan Semarapura atau Semarajaya. Sejak itu gelar "Dalem" tidak lagi dipergunakan bagi raja- raja yang memerintah di Kerajaan Klungkung. Gelar yang disandang secara turun–temurun oleh raja – raja Klungkung disebut "Dewa Agung". Selama pemerintahan Dinasti Kepakisan di Bali, terjadi dua kali perpindahan pusat kerajaan (tahun 1350-1908): Pertama: dari Samprangan ke Gelgel – Swecapura berlangsung secara damai (abad ke-14) dengan raja yang berkuasa: Dalem Ketut Nglesir, Dalem Waturenggong, Dalem Bekung, Dalem Segening, dan Dalem Dimade. Kedua: pusat kerajaan pindah dari Gelgel – Swecapura ke pusat Kerajaan Klungkung – Semarapura antara abad 17–20 dengan Raja Dewa Agung Jambe, Dewa Agung Made, Dewa Agung Di Madya, Sri Agung Sakti, Sri Agung Putra Kusamba, dan Dewa Agung Istri Kanya. Kerajaan Klungkung Bali telah berhasil mencapai punjak kejayaan dan keemasannya dalam bidang pemerintahan, adat dan seni budaya pada abad ke 14 – 17 di bawah kekuasaan Dalem Waturenggong dengan pusat kerajaan di Keraton Gelgel – Swecapura memiliki wilayah kekuasaan sampai Lombok dan Blambangan. Terjadinya perang Puputan Klungkung ketika pusat kerajaan Klungkung sudah berada di keraton Semarapura. Beberapa raja telah memerintah secara turun – temurun di Kerajaan klungkung, dan yang terakhir adalah Ida I Dewa Agung Gede Jambe (Ida I Dewa Agung Putra IV), nama yang sama dengan nama raja yang telah mendirikan Kerajaan Klungkung. Kerajaan Klungkung tidak bertahan lama, wilayah kerajaan terbelah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti kerajaan Badung, Gianyar, Karangasem, Buleleng, Bangli, Tabanan, Jembrana, Denpasar dan kerajaan Klungkung sendiri. Pada masa pemerintahan raja Klungkung terakhir yaitu Ida I Dewa Agung Gede Jambe, pada tanggal 28 April 1908, terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan di Kerajaan Klungkung. Serdadu Belanda dibawah Komando Jenderal M.B.Rost Van Tonningen telah melakukan serangan terhadap Kerajaan Klungkung. Raja Ida I Dewa Agung Jambe dengan disertai para Bahudanda (Pembesar Kerajaan) dan segenap rakyatnya yang setia berupaya melakukan perlawanan yang gigih terhadap serangan pasukan Belanda tersebut, namun sia–sia. Raja bersama dengan pengikutnya gugur di medan Puputan. Sedangkan di pihak Belanda walaupun ada juga beberapa yang tewas dan luka–luka, tapi tidak berarti apa–apa bagi keutuhan pasukan Belanda, namun cukup memberikan pukulan psikologis terhadap Belanda. Kejadian itu dikenal sebagai "Puputan Klungkung". Sejak itu Kerajaan Klungkung menjadi jajahan Belanda. Perang Kusamba (24 Mei 1849) Kusamba, sebuah desa yang relatif besar di timur Semarapura hingga abad ke-18, lebih dikenal sebagai sebuah pelabuhan penting Kerajaan Klungkung. Secara geografis, Desa Kusamba memiliki posisi yang strategis sebagai pelabuhan utama Kerajaan Klungkung. Desa Kusamba memiliki jejak sejarah/historis yang penting dalam sejarah Bali. Nama Desa Kusamba diambil dari urat kata kusa (ilalang) karena pada waktu itu banyak ditemukan tanaman tersebut didaerah yang saat ini kita kenal dengan nama Desa Kusamba. Desa Kusamba semakin dikenal dalam sejarah perpolitikan Bali manakala Raja I Dewa Agung Putra membangun sebuah istana di desa yang terletak di pesisir pantai itu. Bahkan, I Dewa Agung Putra menjalankan pemerintahan dari istana yang kemudian diberi nama Kusanegara itu. Sampai di situ, praktis Kusamba menjadi pusat pemerintahan kedua Kerajaan Klungkung. Pemindahan pusat pemerintahan ini tak pelak turut mendorong kemajuan Kusamba sebagai pelabuhan yang kala itu setara dengan pelabuhan kerajaan lainnya di Bali seperti Kuta. Nama Kusamba makin melambung manakala ketegangan politik makin menghebat antara Dewa Agung Istri Kanya selaku penguasa Klungkung dengan Belanda di pertengahan abad ke-19. Sampai akhirnya pecah peristiwa perang penting dalam sejarah heroisme Bali, Perang Kusamba, yang menuai kemenangan telak dengan berhasil membunuh jenderal Belanda, Jenderal AV Michiels. Drama heroik itu bermula dari terdamparnya dua skoner (perahu) milik G.P. King, seorang agen Belanda yang berkedudukan di Ampenan, Lombok di pelabuhan Batulahak, di sekitar daerah Pesinggahan. Kapal ini kemudian dirampas oleh penduduk Pesinggahan dan Dawan. Raja Klungkung sendiri menganggap kehadiran kapal yang awaknya sebagian besar orang-orang Sasak itu sebagai pengacau sehingga langsung memerintahkan untuk membunuhnya. Oleh Mads Lange, seorang pengusaha asal Denmark yang tinggal di Kuta yang juga menjadi agen Belanda dilaporkan kepada wakil Belanda di Besuki. Residen Belanda di Besuki memprotes keras tindakan Klungkung dan menganggapnya sebagai pelanggaran atas perjanjian 24 Mei 1843 tentang penghapusan hukum Tawan Karang. Kegeraman Belanda bertambah dengan sikap Klungkung membantu Buleleng dalam Perang Jagaraga, April 1849. Karenanya, timbullah keinginan Belanda untuk menyerang Klungkung. Ekspedisi Belanda yang baru saja usai menghadapi Buleleng dalam Perang Jagaraga, langsung dikerahkan ke Padang Cove (sekarang Padang Bai) untuk menyerang Klungkung. Diputuskan, 24 Mei 1849 sebagai hari penyerangan. Klungkung sendiri sudah mengetahui akan adanya serangan dari Belanda itu. Karenanya, pertahanan di Pura Goa Lawah diperkuat. Dipimpin Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Anak Agung Ketut Agung dan Anak Agung Made Sangging, Klungkung memutuskan mempertahankan Klungkung di Goa Lawah dan Puri Kusanegara di Kusamba. Perang menegangkan pecah di Pura Goa Lawah. Namun, karena jumlah pasukan dan persenjatan yang tidak berimbang, laskar Klungkung pun bisa dipukul mundur ke Kusamba. Di desa pelabuhan ini pun, laskar Klungkung tak berkutik. Sore hari itu juga, Kusamba jatuh ke tangan Belanda. Laskar Klungkung mundur ke arah barat dengan membakar desa-desa yang berbatasan dengan Kusamba untuk mencegah serbuan tentara Belanda ke Puri Klungkung. Jatuhnya Kusamba membuat geram Dewa Agung Istri Kanya. Malam itu juga disusun strategi untuk merebut kembali Kusamba yang melahirkan keputusan untuk menyerang Kusamba 25 Mei 1849 dini hari. Kebetulan, malam itu, tentara Belanda membangun perkemahan di Puri Kusamba karena merasa kelelahan. Hal ini dimanfaatkan betul oleh Dewa Agung Istri Kanya. Beberapa jam berikutnya sekitar pukul 03.00, dipimpin Anak Agung Ketut Agung, sikep dan pemating Klungkung menyergap tentara Belanda di Kusamba. Kontan saja tentara Belanda yang sedang beristirahat itu kalang kabut. Dalam situasi yang gelap dan ketidakpahaman terhadap keadaan di Puri Kusamba, mereka pun kelabakan. Dalam keadaaan kacau balau itu, Jenderal Michels berdiri di depan puri. Untuk mengetahui keadaan tentara Belanda menembakkan peluru cahaya ke udara. Keadaan pun menjadi terang benderang. Justru keadaan ini dimanfaatkan laskar pemating Klungkung mendekati Jenderal Michels. Saat itulah, sebuah meriam Canon yang dalam mitos Klungkung dianggap sebagai senjata pusaka dengan nama I Selisik, konon bisa mencari sasarannya sendiri ditembakkan dan langsung mengenai kaki kanan Michels. Sang jenderal pun terjungkal. Kondisi ini memaksa tentara Belanda mundur ke Padang Bai. Jenderal Michels sendiri yang sempat hendak diamputasi kakinya akhirnya meninggal sekitar pukul 23.00. Dua hari berikutnya, jasadnya dikirim ke Batavia. Selain Michels, Kapten H Everste dan tujuh orang tentara Belanda juga dilaporkan tewas termasuk 28 orang luka-luka. Klungkung sendiri kehilangan sekitar 800 laskar Klungkung termasuk 1000 orang luka-luka. Namun, Perang Kusamba tak pelak menjadi kemenangan gemilang karena berhasil membunuh seorang jenderal Belanda. Sangat jarang terjadi Belanda kehilangan panglima perangnya apalagi Michels tercatat sudah memenangkan perang di tujuh daerah. Meski akhirnya pada 10 Juni 1849, Kusamba jatuh kembali ke tangan Belanda dalam serangan kedua yang dipimpin Lektol Van Swieten, Perang Kusamba merupakan prestasi yang tak layak diabaikan. Tak hanya kematian Jenderal Michels, Perang Kusamba juga menunjukkan kematangan strategi serta sikap hidup yang jelas pejuang Klungkung. Perang Puputan Klungkung (21 April 1908) Puputan Klungkung diawali oleh peristiwa Perang Gelgel yang meletus tanggal 18 April 1908. kemudian tanggal 21 April 1908 Belanda mengerahkan angkatan lautnya dari pantai Jumpai dan keesokan harinya mendarat di Kusamba dan menyerang Klungkung dari arah timur, barat, dan selatan. Raja Klungkung I Dewa Agung Jambe beserta keluarga dan rakyat bertempur habis-habisan (puputan) sampai gugur. Ini adalah perlawanan bunuh diri yang sarat ritual oleh penguasa dan pengikut mereka terhadap detasemen pasukan kolonial Belanda yang dipersenjatai dengan baik. Pada akhirnya hampir dua ratus orang Bali terbunuh oleh peluru Belanda. Setelah kejadian ini, Klungkung ditempatkan di bawah pemerintahan langsung Belanda. Pada tahun 1929 keponakan penguasa terakhir, Dewa Agung Oka Geg, diangkat menjadi bupati oleh penguasa kolonial. Pada tahun 1938 statusnya dan tujuh bupati Bali lainnya diakui kedaulatannya sebagai zelfbestuurder atau raja. Setelah pembentukan negara Indonesia kesatuan di 1949-1950, jabatan raja telah dihapuskan di Bali dan di tempat lainnya. Gelar Dewa Agung tidak dipergunakan lagi seiring dengan kematian Dewa Agung Oka Geg pada tahun 1964. Sejak itu anggota-anggota keluarganya beberapa kali terpilih untuk memimpin Klungkung sebagai bupati. Masa Hindia Belanda (1929-1942) Guna memulihkan situasi Kerajaan Klungkung yang baru saja ditaklukkan yaitu dalam upaya agar rakyatnya mau memberikan simpati dan dukungan kepada Pemerintah Kerajaan yang baru, maka Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengangkat seorang tokoh yang tepat untuk menjadi raja. Tokoh tersebut tiada lain ialah Ida I Dewa Agung Gede Oka Geg. Penobatannya yakni sebagai regen (Zelfbesturder Landschap Van Klungkung) dilakukan pada bulan Juli 1929. Siasat ini dapat memulihkan keadaan di Kerajaan Klungkung sampai akhirnya bangsa Indonesia memploklamirkan Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Masa Pendudukan Jepang (1929-1945) Zelfbestuur atau dikenal juga dengan istilah swapraja adalah istilah untuk wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri. Status swapraja berarti daerah tersebut dipimpin oleh pribumi serta berhak mengatur urusan administrasi, hukum, dan budaya internalnya. Pemerintahan pendudukan Jepang (1942-1945) menggantikan status daerah swapraja menjadi kochi. Selanjutnya Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, melalui Undang-undang Darurat Republik Indonesia no 69 tahun 1958 tanggal 9 Agustus 1958 tentang Pembentukan daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Daerah Swapraja Klungkung diubah bentuknya menjadi Daerah Tingkat II Klungkung. Masa Pemerintahan Indonesia (1945-sekarang) Ketika dilaksanakannya Undang-Undang No. 18 tahun 1965, maka DATI II diubah dengan nama Kabupaten DATI II dan kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang menggantikan nama Kabupaten. Dan seiring dengan perjalanan sang waktu, ibu kota kabupaten yakni Kota Klungkung pun diubah dan diresmikan namanya menjadi Kota Semarapura pada 28 April 1992 oleh Menteri Dalam Negeri Rudini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 1992. Selanjutnya, setiap 28 April ditetapkan sebagai Hari Puputan Klungkung dan HUT Kota Semarapura. Hari jadi kota Semarapura bertepatan juga dengan peresmian Monumen Puputan Klungkung. Geografi Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota yang berada di Bali yakni dengan luas wilayah sebesar 315 km². Secara astronomis, Kabupaten Klungkung terletak di antara 115°21'28" BT – 115°37'43" BT dan 8°27'37" LS – 8°49'00" LS. Kabupaten Klungkung terdiri dari beberapa pulau, yakni sebagian berada di Pulau Bali (Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Dawan), sedangkan Kecamatan Nusa Penida terpisah dari Pulau Bali dengan tiga pulau terbesar yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, dan Pulau Nusa Ceningan. Kabupaten Klungkung terbagi atas empat kecamatan dengan kecamatan terbesarnya adalah Kecamatan Nusa Penida dengan luas wilayah 202,84 km² dan kecamatan terkecilnya adalah Kecamatan Klungkung dengan luas wilayah 29,05 km². Batas wilayah Secara administratif, wilayah Kabupaten Klungkung berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu Topografi Secara topografis, wilayah Kabupaten Klungkung memiliki ketinggian muka tanah yang beragam. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Kabupaten Klungkung didominasi oleh wilayah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 mdpl yang luas wilayahnya sebesar 227,48 km² atau 72,22% dari total luas wilayah Kabupaten Klungkung, kemudian disusul oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-100 mdpl yang luas wilayahnya adalah 86,27 km² atau 27,38% dari total luas wilayah Kabupaten Klungkung, dan terakhir diikuti oleh dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 500 mdpl yang luasnya hanya 1,25 km² atau 0,4% dari total luas wilayah Kabupaten Klungkung. Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, daerah Kabupaten Klungkung sebagian besarnya adalah wilayah dengan tingkat kemiringan 0-15% yang berarti dominan datar hingga landai dengan luas wilayahnya adalah 154,26 km², kemudian disusul oleh tingkat kemiringan 15%-40% yakni agak curam hingga curam yang luasnya adalah 144,27 km², dan diikuti tingkat kemiringan >40% yakni sangat curam dengan luasnya adalah 16,47 km². Hidrologi Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Klungkung dilalui oleh beberapa aliran sungai yang berhulu dari wilayah utara den tengah Pulau Bali yang kemudian bermuara di Selat Badung dan juga beberapa aliran sungai yang berhulu di tengah Pulau Nusa Penida kemudian bermuara ke Selat Badung, Samudera Indonesia, maupun Selat Lombok. Sungai terpanjang di Kabupaten Klungkung adalah Tukad Telaga Waja, Tukad Rangka, dan Tukad Pulo dengan panjang aliran sungai adalah 33 km. Sementara itu, sungai terpendek di wilayah kabupaten ini adalah Tukad Bubungan dengan panjang aliran sebesar 6 km. Iklim Seperti wilayah lain di selatan Indonesia, wilayah Kabupaten Klungkung beriklim tropis dengan tipe iklim tropis basah dan kering (Am) yang memiliki dua pola musim yang diakibatkan oleh pergerakan angin monsun, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di wilayah Kabupaten Klungkung terjadi akibat hembusan angin monsun baratan yang bersifat basah, lembap, serta banyak membawa uap air dan biasanya berlangsung pada periode November hingga April. Sementara itu, musim kemarau di wilayah ini terjadi karena hembusan angin monsun timuran yang bersifat kering dan umumnya berlangsung pada periode Mei hingga Oktober. Jumlah hari hujan di wilayah Kabupaten Klungkung berkisar antara 100 hingga 160 hari hujan per tahunnya. Suhu udara di wilayah Kabupaten Klungkung berkisar antara 22 °C hingga 34 °C dengan tingkat kelembapan relatif berada pada angka 60% hingga 90%. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Pariwisata Beberapa tempat menarik untuk dikunjungi antara lain: Monumen Puputan Monumen Puputan Klungkung merupakan monumen kebanggaan masyarakat Klungkung. Monumen ini merupakan simbol perjuangan rakyat dan kerajaan Klungkung melawan penjajah. Monumen Puputan Klungkung berlokasi di tengah-tengah kota Semarapura ibu kota Klungkung tepatnya di jalan Untung Surapati. Tempat ini berada di posisi yang strategis karena terletak di tengah-tengah keramaian kota, pusat pertokoan di Klungkung, pasar tradisional, kantor pemerintahan Klungkung dan terletak berdampingan dengan Kertha Gosa. Jika dari pusat kota Denpasar dapat ditempuh melalui Jalan By Pass Ngurah Rai. Dari Jalan By Pass Ngurah Rai terus masuk ke arah Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra. Di sepanjang jalan ini kita dapat menyaksikan garis pantai selatan Bali dan juga jalan yang masih mulus karena memang proyek By Pass di jalur ini baru saja selesai. Terus melalui jalur jalan ini hingga sampai di desa Takmung yang merupakan bagian dari Kabupaten Klungkung. Perjalanan sudah semakin dekat karena kita hanya perlu berkendara sekitar 10 menit untuk mencapai pusat kota Semarapura (ibu kota Klungkung). Monumen Puputan Klungkung dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan dan ksatria kerajaan Klungkung melawan serangan kolonialisme Belanda pada zaman penjajahan. Monumen Puputan Klungkung merupakan tugu peringatan hari bersejarah Puputan Klungkung yang dulu terjadi pada hari Selasa Umanis 28 April 1908. Di sekitar areal monumen inilah dahulu terjadi perlawanan habis-habisan (perang puputan) melawan penjajah Belanda. Monumen Puputan Klungkung tampak menjulang tinggi di tengah-tengah keramaian pusat kota Semarapura. Monumen ini memiliki tinggi sekitar 28 meter dan berdiri di areal tanah dengan luas sekitar 128 m2. Bentuk dari monumen ini umumnya sama seperti monumen-monumen peringatan di Bali dan mencirikan karya seni arsitektur Bali, yaitu terdiri dari lingga dan yoni. Pada bagian bawah lingga terdapat sebuah ruangan berpetak yang dilengkapi dengan pintu masuk bergapura sebanyak 4 buah yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pintu tersebut terletak di sebelah utara, timur, selatan dan barat dari bangunan lingga di bagian bawah. Di tengah-tengah antara ruangan berpetak dengan lingga terdapat bangunan kubah bersegi delapan yang alasnya dihiasi dengan kembang teratai sebanyak 19 buah. Dan secara keseluruhan angka-angka pada monumen ini akan mencerminkan pada tanggal bersejarah bagi masyarakat Klungkung 28-4-1908. Di sekitar monumen dilengkapi dengan bale bengong di setiap sudut halamannya dan biasanya bale bengong ini dimanfaatkan sebagai tempat belajar kelompok oleh para pelajar SD, SMP maupun SMA di Klungkung. Desa Wisata Kamasan Menyebut nama Desa Kamasan, Klungkung, maka ingatan kita akan tertuju pada sebentang kanvas berhiaskan tokoh-tokoh pewayangan. Kamasan memang sudah sangat identik dengan lukisan tradisional wayang klasik Bali itu. Dari generasi ke generasi, krama Kamasan begitu suntuk menekuni kesenian warisan leluhurnya. Gemuruh perkembangan seni rupa dunia yang menawarkan beragam aliran, tak kuasa membuat mereka berpaling. Bahkan, tidak sedikit krama Kamasan menggantungkan sumber penghidupannya dari aktivitas berkesenian. Kamasan adalah sebuah komunitas seniman lukisan tradisional. Begitu intim dan begitu lama berkembangnya seni lukis tradisional maka para seniman menyebut hasil-hasil lukisan di sana memiliki gaya (style) tersendiri yaitu lukisan tradisional Kamasan. Sesungguhnya bakat seni tumbuh pula pada karya-karya seni lainnya yaitu berupa seni ukir emas dan perak dan yang terakhir ialah seni ukir peluru. Meskipun dari segi material yang digunakan kain warna logam mengikuti perubahan yang terjadi tetapi ciri khasnya tetap tampak dalam tema lukisan atau ukiran yaitu menggambarkan tokoh-tokoh wayang. Lukisan Tradisional Wayang Kamasan Asal usul lukisan wayang tradisional gaya Kamasan, menurut I Made Kanta (1977), merupakan kelanjutan dari tradisi melukis wong-wongan (manusia dengan alam sekitar) pada zaman pra-sejarah hingga masuknya agama Hindu di Bali dan keahlian tersebut mendapatkan kesempatan berkembang dengan baik. Cerita yang dilukis gaya Kamasan banyak yang mengandung unsur seni dan makna filosofis yang diambil dari Ramayana dan Mahabharata, termasuk juga bentuk pawukon dan palelidon. Salah satu contoh warisan lukisan Kamasan telah menghiasi langit-langit di Taman Gili dan Kerthagosa, Semarapura, Klungkung. Kamasan sebagai pusat berkembangnya lukisan dan ukiran tradisional klasik Bali adalah nama sebuah desa di Kecamatan dan Kabupaten Klungkung. Desa Kamasan secara geografis termasuk desa dataran rendah dekat dengan pantai Klotok atau pantai Jumpai ± 3 km. Jarak dari Denpasar ke desa ini sekitar 43 km. Akses sangat mudah karena dekat dengan pusat Kota Semarapura, Klungkung. Referensi Lihat Juga Daftar Daerah Tingkat II Pranala luar Situs resmi Profil di bali.go.id Klungkung Klungkung

4162

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Tabanan

Kabupaten Tabanan

Tabanan () adalah sebuah kabupaten di provinsi Bali, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Tabanan Kota. Kabupaten ini terletak sekitar 35 km di sebelah barat Kota Denpasar. Tabanan berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Badung di timur, Samudra Indonesia di selatan dan Kabupaten Jembrana di barat. Luas Kabupaten Tabanan adalah 1.013,88 km² Geografi Topografi Kabupaten Tabanan terletak di bagian selatan Pulau Bali, Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah 1.013,88 km² atau 17,54% dari luas provinsi Bali yang terdiri dari daerah pegunungan dan pantai. Secara geografis wilayah Kabupaten Tabanan terletak antara 114°54'52" - 115°12'57" bujur timur dan 8°14'30" - 8°30'70" lintang selatan. Topografi kabupaten ini terletak di antara ketinggian 0 – 2.276 mdpl, dengan rincian; pada ketinggian 0 – 500 mdpl merupakan wilayah datar dengan kemiringan 2 – 15%. Sedangkan pada ketinggian 500 – 1.000 mdpl merupakan wilayah datar sampai miring dengan kemiringan 15 – 40 %. Pada daerah-daerah yang mempunyai kemiringan 2 – 15 % dan 15 – 40 % merupakan daerah yang cukup subur yang menjadi lahan pertanian. Di daerah-daerah yang mempunyai ketinggian di atas 1.000 m di atas permukaan laut dan dengan kemiringan 40 % ke atas merupakan daerah berbukit- bukit dan terjal. Adapun batas wilayah Kabupaten Tabanan adalah meliputi: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, yang dibatasi oleh deretan pegunungan seperti Gunung Batukaru (2.276 m), Gunung Sanghyang (2.023 m), Gunung Pohen (2.051 m), Gunung Penggilingan (2.082 m), dan Gunung Beratan (2.020 m) ; di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, yang dibatasi oleh Tukad Yeh Sungi, Tukad Yeh Ukun dan tukad Yeh Penet. Di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia, dengan panjang pantai selebar 37 km ; di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana yang dibatasi oleh Tukad Yeh Let. Wilayah Kabupaten Tabanan sebanyak 23.358 Ha atau 28,00% dari luas lahan merupakan lahan persawahan, sehingga Kabupaten Tabanan dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Tabanan adalah bidang pertanian kerena sebagian besar mata pencaharian, soko guru perekonomian daerah, serta penggunaan lahan wilayah Tabanan masih didominasi bidang pertanian dalam arti luas. Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 Kecamatan (Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Penebel, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Marga, dan Kecamatan Baturiti), Kabupaten Tabanan berada di daerah tropis dengan dua musim yang berbeda antara musim kemarau dan musim penghujan dengan diselingi musim pancaroba. Temperatur udara bervariasi dan juga ditentukan oleh ketinggian tempat, rata-rata berkisar 27,60 C. Keadaan pengairan dipengaruhi oleh bentuk pantai dan curah hujan yang menjadi sumber penyimpanan air dan sumber pengairan disamping danau yang luasnya 377 Ha terletak di kecamatan Baturiti. Penggunaan Tanah Bila dilihat dari penguasaan tanahnya, dari luas wilayah yang ada, sekitar 22,562 km2 (26,88 %) wilayah Tabanan merupakan lahan persawahan dan 61,371 km² (73,12% ) merupakan lahan bukan sawah. Dari 73,12 persen lahan bukan sawah, 99,95 persen diantaranya merupakan lahan kering yang sebagian besar berupa tegal, kebun, dan hutan negara, sisanya 0,05 persen adalah lahan lainnya seperti kolam, tambak dan rawa-rawa. Curah Hujan Dari topografinya, Kabupaten Tabanan merupakan daerah pegunungan dan pantai. Ini mengakibatkan perbedaan suhu dimasing-masing daerah di wilayah Kabupaten Tabanan. Perbedaan suhu tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat curah hujan. Dari dua stasiun pencatat curah hujan yang aktif di Kabupaten Tabanan, curah hujan yang tertinggi pada tahun 2010 terjadi pada bulan januari, april, dan bulan septsember hingga desember. Hal tersebut artinya pada bulan bulan bersangkutan, frekwensi curah hujannya tinggi. Pertanahan Berdasarkan catatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan, banyaknya hak atas tanah yang telah terdaftar sampai pada Tahun 2010 sebanyak 201.988 buah, yang sebagian besar (94,97 %) merupakan hak milik. Kepemilikan hak atas tanah ini mengalami peningkatan sekitar 5,49 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintahan Daftar Bupati Bupati Tabanan adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan. Bupati Tabanan bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Bali. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Tabanan ialah I Komang Gede Sanjaya, didampingi wakil bupati I Made Edi Wirawan. Pada periode sebelumnya, Sanjaya merupakan wakil bupati, mendampingi bupati Ni Putu Eka Wiryastuti hingga 2021. Kemudian Sanjaya bersama Edi Wirawan maju dalam Pemilihan umum Bupati Tabanan 2020, dan menang, kemudian dilantik pada 21 Februari 2021, hingga masa jabatan tahun 2024. Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Penduduk Jumlah penduduk di Kabupaten Tabanan tahun 2004 tercatat sejumlah 404.582 jiwa dengan laju pertumbuhan sejak lima tahun terakhir rata-rata 0,36 persen per tahun. Pada periode 2000–2004, kepadatan penduduk rata-rata 469,43 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk terkonsentrasi di Kota Tabanan dan Kediri yang meliputi Desa Abiantuwung, Kediri, Banjar Anyar, Delod Peken, Dajan Peken, Dauh Peken, Denbantas, Subamia dan Bongan akibat adanya urbanisasi yang tersebar pada kompleks perumahan KPR/BTN dan pembukaan pemukiman penduduk baru. Komposisi penduduk menunjukkan Sex Ratio 98,27. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kabupaten Tabanan tercatat sejumlah 98.913 dengan rata-rata jiwa setiap rumah tanggga 4,1 orang. Angka penundaan usia kawin wanita rata-rata mencapai 24,2 tahun. Suksesnya penanganan kependudukan selain adanya keberhasilan pengendalian juga karena adanya dukungan sosial seperti: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan dalam perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan membaiknya pendapatan per kapita. Dari tahun ke tahun pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Tabanan menunjukkan kecenderungan meningkat, tahun 2000 sebesar Rp 3.706.700,52,- dan tahun 2004 sebesar Rp 5.358.758,91,- Sebagai wilayah yang berbatasan dengan Samudera Indonesia, Kabupaten Tabanan memiliki garis pantai sepanjang 35 km yang terbentang dari Timur ke Barat, mulai di pantai Nyanyi, Kecamatan Kediri sampai di pantai Selabih, Kecamatan Selemadeg Barat. Potensi kelautan dan pantai ini telah dimanfaatkan melalui usaha penangkapan ikan dan objek wisata. Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Tabanan tercatat berjumlah 431.162 jiwa dengan laju pertumbuhan alaminya sebesar 0,15. Dari 431.162 jiwa, 214.264 (49,69 %) diantaranya merupakan penduduk laki laki dan 216.898 (50,31 %) merupakan penduduk perempuan. Dilihat dari komposisi penduduknya, rasio jenis kelamin atau sex ratio penduduk Kabupaten Tabanan pada tahun 2010 adalah sebesar 98,79. Nilai ini berarti, setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Tabanan terdapat 98 penduduk laki laki. Kabupaten Tabanan dengan luas wilayah sebesar 839 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 431.162 jiwa, kepadatan penduduknya mencapai 513 jiwa per km2. Apabila dilihat tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, persebaran penduduk di Kabupaten Tabanan tidak merata. Terdapat beberapa kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya jauh di atas rata-rata, antara lain kecamatan Kediri (1.399 jiwa per km2), Tabanan (1.235 jiwa per km2), Marga (970 jiwa per km2), dan Kerambitan (930 jiwa per km2), Baturiti (515 jiwa per km2) sedangkan lainnya tingkat kepadatan penduduknya 500 jiwa per km2 kebawah. Agama Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara menjamin kehidupan beragama serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk itu, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan pelayanan bagi seluruh umat beragama. Sebagian besar penduduk Kabupaten Tabanan beragama Hindu, hal ini tercermin dari jumlah peribadatan yang terdapat di Kabupaten Tabanan. Pada tahun 2010 di Kabupaten Tabanan terdapat 1.163 buah tempat peribadahan untuk Agama Hindu, 43 buah untuk Agama Islam, 6 buah untuk Agama Katolik, 3 buah untuk Agama Budha dan 9 buah untuk Agama Protestan. Suku bangsa Sebagian besar suku penduduk yang ada di Tabanan adalah suku Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, sebanyak 93,38% dari 624.125 jiwa penduduk kabupaten Tabanan adalah suku Bali. Kemudian suku Jawa sebanyak 4,80%, dan beberapa lainnya seperti suku Madura, Sasak, dan suku lainnya. Berikut adalah banyaknya penduduk kabupaten Tabanan berdasarkan suku bangsa pada tahun 2010: Tenaga Kerja Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2010, angkatan kerja di Kabupaten Tabanan sebanyak 261.534 jiwa. Dari angkatan kerja yang ada254.402 jiwa (97,27 %) diantaranya adalah penduduk yang bekerja, dan sisanya 7.132 (2,73 %) merupakan pengangguran terbuka. Penduduk angkatan kerja yang berada di Kabupaten Tabanan, penduduknya bekerja di sektor pertanian, yaitu sekitar 43,96 persen. Penduduk angkatan kerja yang bekerja di sektor perdagangan terdapat 44.250 jiwa (17,39 %), di sektor industri sebanyak 35.313 jiwa (13,88 %), dan sisanya tersebar di keenam sektor lainnya. Jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja di Kabupaten Tabanan sebanyak 82.354 jiwa, di mana 19.249 jiwa (23,37 %) karena masih bersekolah, 48.697 jiwa (59,13 %) mengurus rumah tangga dan 14.408 (17,05 %) karena alasan lainnya. Pendidikan Jumlah sekolah TKK di Kabupaten Tabanan pada tahun 2010 terdapat sebanyak 219 buah dengan jumlah murid sebanyak 6.394 orang. Jumlah SD yang ada di Kabupaten Tabanan pada tahun 2010 adalah sebanyak 339 buah, dengan jumlah murid dan guru masing-masing sebanyak 35.969 dan 3.383 orang. Dari keadaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai rasio murid terhadap guru untuk Sekolah Dasar adalah sebesar 11. Nilai rasio ini berarti setiap 1 orang guru SD harus mendidik 13 orang murid. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah murid SLTP di Kabupaten Tabanan pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 1,01 persen. Dari 18.232 murid SLTP, terdapat 1.644 orang guru yang mengajar ditingkat SLTP. Ini berarti rasio murid terhadap guru untuk tingkat SLTP adalah sebesar 11. Untuk sekolah menengah atas (SMU dan SMK), jumlah murid di Kabupaten Tabanan mengalami kenaikan yaitu dari 12.551 orang pada tahun 2009 menjadi 12.551 orang pada tahun 2010.Jumlah pengajar yang mengajar di sekolah menengah atas sebanyak 1.517 orang guru. Berarti rasio murid terhadap guru untuk tingkat sekolah menengah atas adalah sebesar 9. Di Kabupaten Tabanan terdapat 4 perguruan tinggi, di mana ketiganya merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Jumlah mahasiswa PTS di Kabupaten Tabanan pada tahun 2010 meningkat dari 1.913 orang pada tahun 2009 menjadi 2.079 orang pada tahun 2010. Kesehatan Di Kabupaten Tabanan terdapat 20 Puskesmas, 78 puskesmas pembantu, dan 30 puskesmas keliling. Sedangkan jumlah rumah sakit negeri yang terdapat di Kabupaten Tabanan terdapat satu buah dengan jumlah tempat tidur sebanyak 190 buah. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Tabanan pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 1,17 persen. Jumlah pasien yang tercatat di RSUD Tabanan selama tahun 2010 sebanyak 125.141 pasien, di mana 110,301 diantaranya adalah pasien rawat jalan, dan 14.840 pasien rawat inap. Dari pasien rawat inap yang tercatat di RSUD Tabanan, paling banyak pasien dirawat disebabkan oleh kasus Single live birth (15,61%). Sedangkan untuk kasus kematian, kebanyakan disebabkan oleh penyakit keracunan darah (42,02 %). Hukum Peradilan Statistik Peradilan Kabupaten Tabanan tahun 2010 terdapat 302 terdakwa yang perkaranya telah mendapatkan putusan pengadilan. Bila dilihat dari kelompok umur, sebagian besar terdakwa berumur 21 tahun keatas, yaitu sekitar 93,98%. Jumlah tahanan yang masuk Rumah Tahanan Negara Tabanan tahun 2010 sebanyak 246 orang, terdiri dari 224 orang berstatus penjara kurang dari 1 tahun dan 15 orang berstatus penjara 1 – 5 tahun dan 6 orang berstatus lebih dari 5 tahun. Pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tabanan selama tahun 2010 terdapat 8.331 buah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 48,82 persen. Tahun 2010 tercatat 253 kasus kecelakaan, dengan 73 orang diantaranya meninggal, 145 orang luka berat dan 226 orang luka ringan. Pariwisata Beberapa tempat wisata yang ada di kabupaten Tabanan, yakni: Pura Tanah Lot Pura Ulun Danu Bratan Alas Kedaton Jatiluwih Museum Subak Museum Keramik Tanteri Pura Batukaru Taman Pujaan Bangsa Margarana Vihara Dharma Giri Air Terjun Blahmantung Kebun Raya Bali Taman Kupu-Kupu Bali Pantai Yeh Gangga Pantai Balian Pantai Kelating Pantai Pasut Pantai Soka Puri Anom Tabanan Puri Agung & Puri Anyar Kerambitan Pemandian Air Panas Angseri Galeri Referensi Pranala luar Situs Resmi Kabupaten Tabanan Tabanan di bali.go.id Tabanan Tabanan

4163

https://id.wikipedia.org/wiki/Bima

Bima

Etnografi dan geografi Suku Bima, suatu suku di Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Bahasa Bima, bahasa yang dituturkan oleh suku Bima. Kabupaten Bima, di Nusa Tenggara Barat. Kota Bima, di Nusa Tenggara Barat. Tokoh dan hiburan Bimasena, atau Wrekodara, salah satu tokoh Mahabharata yang juga terkenal dalam pewayangan. Bima Satria Garuda, karakter pahlawan super dari Indonesia. Bima (seri televisi), seri televisi animasi yang ditayangkan di RCTI pada tahun 2020 Lain-lain Bima+, layanan teknologi informasi dan komunikasi yang diperuntukkan untuk bagi pengguna operator seluler 3 (telekomunikasi). KA Bima, sebuah layanan kereta api penumpang yang melayani rute Jakarta Gambir-Surabaya Gubeng. Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa

4164

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Dompu

Kabupaten Dompu

Dompu adalah sebuah kabupaten di bagian tengah Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kotanya bernama sama. Wilayahnya seluas 2.321,55 km² dan jumlah penduduknya sekitar 241.836 jiwa (2021). Kabupaten Dompu berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa dan Teluk Saleh di sebelah Barat, Kabupaten Bima di sebelah Utara dan Timur serta Samudra Hindia di bagian Selatan. Pariwisata Di Dompu terdapat beberapa objek wisata terkenal seperti Gunung Tambora, Pulau Satonda, Padang Savana Doroncanga, dan Pantai Lakey. Pantai Lakey sering dijadikan lokasi kompetisi surfing internasional sedangkan Padang Savana Doroncanga merupakan savana yang sangat unik sehingga membuat orang luar menjulukinya Africa van Sumbawa. Dompu terkenal sebagai penghasil susu kuda liar dan madu. Selain itu Dompu saat ini Dompu juga dikenal sebagai daerah penghasil jagung dan sapi, dan kerbau yang dipasok untuk kebutuhan konsumsi maupun industri ke berbagai daerah. Dompu juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan keragaman hayati maupun hewani seperti rusa Timor (maju ndere kala). Kebudayaan Budaya masyarakat Dompu sangat dekat dengan masyarakat Bima (Mbojo), demikian juga bahasanya. Bahasa yabg dituturkan penduduk Dompu sebenarnya memiliki variasi dialek yang berbeda dengan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Bima (Mbojo). Namun perbedaan dialek ini belum pernah diteliti sehingga sering kali dianggap sama dengan dialek masyarakat Bima. Misalnya: Jarimpi (Dompu) - Wide (Mbojo) : Bedhek Kajarasa (Dompu) - Nadu (Mbojo) : Bayam Kampaja (Dompu) - Panja (Mbojo) : Pepaya Kalanggo (Dompu) - Bue (Mbojo) : Kacang panjang Karoro (Dompu) - Kampi (Mbojo) : Karung Tune (Dompu) - Muja (Mbojo) : Dulang Dll Tokoh Dompu Tokoh yang berasal dari Dompu antara lain adalah Muhammad Feisal Tamin, Burhanuddin Magenda, dan beberapa lagi yang mempunyai tempat dalam pergulatan Nasional, bahkan internasional. Salah seorang gelandang Timnas Australia bernama Massimo Luongo, memiliki darah Dompu dari ibunya. Dompu juga merupakan daerah asal Syaikh Subuh bin Ismail, ayah dari Syaikh Abdul Ghani Bima Al-Jawi. Syaikh Abdul Ghani adalah guru dari Syaikh Nawawi Al-Bantani Al Jawi. Dompu adalah salah satu daerah di Indonesia yang mengklaim asal usul dan makam Gajah Mada. Legenda tentang Gajah Mada sangat akrab di kalangan masyarakat asli Dompu bahkan sebuah makam di Kecamatan Hu'u dipercaya sebagai makam Gajah Mada. Namun legenda dan klaim ini sama sekali belum pernah diteliti oleh pihak luar. Penduduk Populasi penduduk asli Dompu berkurang drastis akibat letusan Gunung Tambora tahun 1815. Saat ini, sebagian besar penduduk Dompu adalah keturunan pendatang. Ada lebih dari separuh penduduk Dompu adalah migran dari Bima. Sehingga hal ini turut menentukan persepsi masyarakat dunia terhadap bahasa, budaya, dan sejarah Dompu. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Geografi Geografi wilayah Kabupaten Dompu dapat dijelaskan sebagai berikut: Keadaan kemiringan tanah dan ketinggian Kemiringan tanah (lereng) Berdasarkan data yang telah diklarifikasi dapat diketahui bahwa: Lereng 0-2,5% (datar) seluas 42.950 ha atau 18,48% Lereng 2,5-15% (landai) seluas 73.349 ha atau 31,55% Lereng 15-40% (begelombang sampai dengan berbukit) seluas 87,911 ha atau 37,82% Lereng di atas 40% (terjal) seluas 28.250 ha atau 12,15% masing-masing dari luas wilayah Ketinggian Ketinggian tempat dari permukaan air laut merupakan faktor yang perlu diperhatikan di dalam menilai fisik suatu wilayah/daerah terutama yang berhubungan dengan penyediaan sumber daya tanah. Bersumber pada perhitungan peta ketinggian Kabupaten Dompu pada skala 1:100.000, diperoleh data ketinggian sebagai berikut: Ketinggian 0–100 m dpl seluas 7.705 ha (31,28%) Ketinggian 100–500 m dpl seluas 107.815 ha (46,38%) Ketinggian 500-1.000 m dpl seluas 34.150 ha (14,69%) Ketinggian di atas 1.000 m dpl seluas 17.790 ha (7,65%) Dari data tersebut di atas terlihat bahwa wilayah Kabupaten Dompu terbesar berada pada ketinggian 100–500 m dpl, menyebar pada masing-masing kecamatan. Iklim Kabupaten Dompu termasuk daerah yang beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan musim hujan rata-rata bulan November sampai April setiap tahun, mempunyai tipe iklim D, E dan F (menurut Ferguson dan Smith). Pada musim kemarau, suhu udara relatif rendah (20 °C - 30 °C) pada siang hari dan di bawah 20 °C pada malam hari. Curah hujan di wilayah Kabupaten Dompu berkisar antara 900–1.400 mm per tahun dengan dengan jumlah hari hujan berkisar pada 60–120 hari hujan per tahun. Air Tanah Air cukup tersedia di Kabupaten Dompu. Persediaan air cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk kebutuhan pengairan bagi daerah pertanian. Di Kabupaten Dompu terdapat 19 buah sungai besar dengan debit yang bervariasi. Pada musim hujan sering terjadi kebanjiran yang kadang-kadang merusak tanaman pertanian ataupun pemukiman penduduk. Selanjutnya disamping 19 buah sungai besar tersebut masih ada beberapa buah sungai kecil serta mata air yang berair sepanjang tahun sebagai sumber penghidupan masyarakat. Geologi Berdasarkan peta Geologi Pulau Sumbawa keadaan geologi di Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut: Endapan permukaan, menyebar diseluruh wilayah kecamatan dengan luas areal 11.602 ha atau 5% dari luas wilayah. Endapan permukaan terdiri dari kerikil, pasir dan lempung. Batuan gunung api, terdiri dari gunung api muda, hasil gunung api tua dan lebih tua. Tersebar di wilayah Kecamatan Pekat, Kecamatan Kempo dan Kecamatan Dompu bagian timur. Luas areal 113.557 ha atau 48,85% dari luas wilayah Kabupaten Dompu. Batuan endapan, lempung tufan, tersebar di wilayah Kecamatan Pekat dengan luas areal penyebaran 1.562,5 ha. Jenis tanah Jenis tanah dijadikan sebagai dasar pemanfaatan tanah, terutama untuk menentukan jenis tanaman yang cocok sesuai dengan jenis tanahnya dan juga menentukan sifat fisik, yaitu kepekatan terdapat erosi sehingga sangat penting dalam menentukan fungsi lindung. Berdasarkan peta Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh data bahwa jenis tanah yang ada di Kabupaten Dompu antara lain kompleks litosal mediteran coklat, kompleks renzina dan litosal dengan luas areal 63.460 ha. Referensi Pranala luar Dompu, Kabupaten Dompu, Kabupaten

4165

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Lombok%20Barat

Kabupaten Lombok Barat

Lombok Barat adalah kabupaten di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kota Lombok Barat yakni kecamatan Gerung. Jumlah penduduk kabupaten Lombok Barat pada tahun 2020 sebanyak 724.744 jiwa, dengan kepadatan 808 jiwa/km2. Sejarah Masa Hindia Belanda & Pendudukan Jepang Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, wilayah Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Onder Afdeling dibawah Afdeling Lombok yakni Onder Afdeling van west Lombok yang dipimpin oleh seorang Controleur. Onder Afdeling menurut hierarki kelembagaan sama dengan Regenschap (Kabupaten). Pada masa Pendudukan Jepang, status Lombok Barat berubah menjadi daerah administratif yang disebut Bun Ken yang dikepalai oleh seorang Bun Ken Kanrikan. Status ini berlangsung sampai Jepang menyerahkan kekuasaan kepada sekutu Belanda (NICA) pada tahun 1945. Dibawah Pemerintah NICA, wilayah Indonesia Timur dijadikan beberapa wilayah administratif yang dinamakan Neo Landschappen termasuk di dalamnya semua bekas Afdeling (Stb. No. 15 Th. 1947). Di dalam wilayah Neo Landschap Lombok, wilayah Lombok Barat merupakan salah satu wilayah administratif yang dipimpin oleh seorang Hoofdvan Plastselijk Bestuur sebagai perubahan nama dari controleur. Masa Kemerdekaan Namun sesudah Konferensi Meja Bundar, dan terjadinya pemulihan kekuasaan Negara RI pada tanggal 27 Desember 1949, dengan berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri atas beberapa Negara Bagian, diantaranya Negara Indonesia Timur (NIT). Menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah NIT No.44 Tahun 1950, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa wilayah administratif Lombok Barat menjadi daerah bagian yang otonom. Namun dalam praktiknya, otonomi ini tidak pernah terlaksana sepenuhnya karena tidak dipimpin oleh Kepala Daerah Bagian melainkan oleh seorang Kepala Pemerintahan setempat yang sifatnya administratif belaka. Pada masa ini, daerah Lombok Barat membawahi wilayah administratif Kedistrikan Ampenan Barat, Kedistrikan Ampenan Timur, Kedistrikan Tanjung, Kedistrikan Bayan, Kedistrikan Gerung, Asisten Kedistrikan Gondang, dan Kepunggawaan Cakranegara. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dimana daerah Indonesia dibagi habis dalam daerah Swatantra Tingkat I, Tingkat II, dan Tingkat III. Selanjutnya berdasarkan UU No. 1 Tahun 1957, lahirlah UU No.64 dan 69 Tahun 1958 masing-masing tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT serta Daerah Tingkat II di dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1958. Oleh karena itu secara yuridis Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat sudah terbentuk sejak 14 Agustus 1958. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Up.7/14/34 diangkat J.B.Tuhumena Maspeitella sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tk.II Lombok Barat, yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 17 April 1959. Tanggal 17 April 1958 ­kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Barat. Pada tahun 1960, Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat membentuk DPRD yang berjumlah 34 kursi sekaligus memilih Lalu Djapa sebagai Ketua DPRD Lombok Barat dari unsur Partai Nasional Indonesia. Namun setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, jabatan Kepala Daerah merangkap menjadi Ketua DPRD, sehingga Ketua DPRD yang sudah dipilih ditetapkan menjadi Wakil Ketua. Berdasarkan hasil Pemilihan Anggota DPRD Lombok Barat, pada tanggal 31 Mei 1960, dilantiklah Lalu Anggrat, BA sebagai Bupati Kepala Daerah. Pada masa ini, dilakukan perubahan berupa penataan personil dan aparat Pemerintah Daerah serta perubahan status Kepunggawaan Cakranegara menjadi Kedistrikan Cakranegara. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor:205/Des.1/1/35 tanggal 7 Mei 1965, Lalu Anggrat, BA mengakhiri masa baktinya dan sebagai penggantinya ditunjuk Drs.Said, Ahli Praja pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sebagai Bupati Kepala Daerah. Pada saat itu berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang melakukan perubahan meliputi: Sebutan Daerah Swatantra Tingkat II berubah menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II. Bupati Kepala Daerah tidak lagi merangkap sebagai Ketua DPRD. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1967, setelah terjadinya G30S/PKI, diadakan perombakan dan penyempurnaan DPRD menjadi DPRD-GR (Gotong Royong) Lombok Barat dari 34 kursi menjadi 32 kursi, dengan Ketua yang baru yakni Usman Tjipto Soeroso dari Golongan Karya dan Wakil Ketua Fathurrahman Zakaria dari Parpol Nahdatul Ulama. Pada masa ini, sesuai perkembangan pemerintahan dan kebutuhan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No.228/Pem. 20/1/12 diadakan perubahan yakni peningkatan status Asisten Kedistrikan Gondang menjadi Kecamatan Gangga dan Kedistrikan Gerung dipecah menjadi Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri. Dengan perubahan tersebut maka Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 8 Kecamatan yakni; Kecamatan Ampenan, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Narmada, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, Kecamatan Bayan, Kecamatan Gerung, dan Kecamatan Kediri. Dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 156/Pem.7/2/226 tanggal 30 Mei 1969 ditetapkan pemecahan dua kecamatan yakni Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Cakranegara dengan mengambil beberapa desa dari dua Kecamatan tersebut untuk dijadikan Kecamatan Mataram, sehingga sampai saat itu Kabupaten Lombok Barat telah membawahi 9 Wilayah Kecamatan. Pada tahun 1972-1978, Kabupaten Lombok Barat dipimpin oleh H.L.A Rachman sebagai Bupati Kepala Daerah. Sampai dengan tahun 1978, Kota Mataram sebagai Ibu kota Kabupaten Lombok Barat telah mengalami perkembangan yang demikian pesat, sehingga banyak menghadapi permasalahan yang kompleks dan perlu ditangani secara khusus oleh Pemerintah Kota. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 dibentuklah Kota Administratif Mataram yang membawahi tiga kecamatan masing-masing Kecamatan Ampenan, Mataram, dan Cakranegara. Sebagai Wali kota Mataram pertama dilantiklah Drs. H. L. Mudjitahid oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat H. R. Wasitakusumah sesaat setelah peresmian pembentukan Kota Administratif Mataram oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 29 Agustus 1978. Selain menetapkan Kota Administratif Mataram, Peraturan tersebut juga menetapkan tiga Perwakilan Kecamatan yakni Perwakilan Kecamatan Narmada di Gunungsari, Perwakilan Kecamatan Kediri di Labuapi, dan Perwakilan Kecamatan Gerung di Sekotong Tengah. Dengan demikian sejak 29 Agustus 1978 Wilayah Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 1 Kota Administratif, 9 Kecamatan dan 3 Perwakilan Kecamatan. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan H.L.A Rachman, pada tanggal 20 Januari 1979, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat H. Gatot Suherman melantik Drs. H. Lalu Ratmadji dalam Sidang Khusus DPRD Tingkat II Lombok Barat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat. Pada masa jabatan lima tahun pertama (1979–1984), Drs. H. Lalu Ratmadji sebagai Bupati Lombok Barat mengusulkan tiga Perwakilan Kecamatan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan penuh. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1983 diresmikanlah peningkatan status Perwakilan Kecamatan Narmada menjadi Kecamatan Gunungsari, Perwakilan Kecamatan Kediri menjadi Kecamatan Labuapi, dan Perwakilan Kecamatan Gerung menjadi Kecamatan Sekotong Tengah. Peresmian itu dilaksanakan setelah pelantikan Drs. H. Lalu Ratmadji sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat untuk masa jabatan lima tahun kedua (1985-1989). Dengan diresmikannya ketiga Perwakilan Kecamatan menjadi Kecamatan penuh, maka Lombok Barat membawahi 12 wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Ampenan, Cakranegara, Mataram, Gunungsari, Tanjung, Gangga, Bayan, Labuapi, Kediri, Gerung, Sekotong Tengah, dan Narmada. Dalam sidang khusus DPRD Tingkat II Lombok Barat, pada tanggal 20 Januari 1989, Gubernur NTB Warsito melantik Drs. H.Lalu Mudjitahid menjadi Bupati Lombok Barat menggantikan Drs. H.Lalu Ratmadji yang telah berakhir masa jabatannya. Pada periode jabatan pertama Drs. H.Lalu Mudjitahid (1989-1994) wilayah Kabupaten Lombok Barat terus mengalami kemajuan, di mana Kota Mataram sebagai Ibu kota Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kotamadya. Oleh karena itu sejak ditetapkannya Pembentukan Kotamadya Mataram sebagai Daerah Tingkat II maka wilayah Kabupaten Lombok Barat berkurang dari 12 wilayah Kecamatan menjadi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Bayan, Gangga, Tanjung, Gunung Sari, Narmada, Labuapi, Kediri, Gerung, dan Sekotong Tengah. Setelah Drs.H.Lalu Mudjitahid mengakhiri Jabatan periode kedua (1994-1999) Kabupaten Lombok Barat dipimpin oleh Drs. H.Iskandar untuk masa jabatan 1999-2004. Pada Tahun 2000 wilayah Kabupaten Lombok Barat terus dikembangkan dengan membentuk Kecamatan Pembantu, yakni Kecamatan Pembantu Lingsar, Kecamatan Pembantu Lembar, Kecamatan Pembantu Kayangan, dan Kecamatan Pembantu Pemenang sehingga secara keseluruhan wilayah Lombok Barat terdiri atas 9 Kecamatan dan 4 Kecamatan Pembantu. Selanjutnya pada tahun 2001 keempat Kecamatan Pembantu tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 wilayah Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, maka wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat dimekarkan menjadi 15 Kecamatan yaitu Kecamatan Bayan, Gangga, Pemenang, Kayangan, Gunung Sari, Batu Layar, Narmada, Lingsar, Labuapi, Kediri, Gerung, Lembar, dan Sekotong Tengah. Pada masa jabatan periode pertama Drs. H.Iskandar, Ibu kota Kabupaten Lombok Barat dipindahkan dari Kota Mataram ke Giri Menang, Gerung, sesuai dengan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 135/3638/PUOD tanggal 22 Desember 1999 dan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49/M.PAN/2/2000 tanggal 2 Februari 2000. Geografi Kabupaten Lombok Barat terletak di antara 115°49'12,04" BT hingga 116°20'15,62" BT dan 8°24'33,2" LS hingga 8°55'19" LS. Kabupaten yang mengelilingi seluruh wilayah Kota Mataram ini memiliki luas wilayah yakni sebesar 1.053,92 km² (105.392 ha). Batas Wilayah Wilayah Kabupaten Lombok Barat berbatasan dengan beberapa kota & kabupaten berikut di provinsi NTB Iklim Seperti kabupaten & kota lain di wilayah Nusa Tenggara, Kabupaten Lombok Barat beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua pola musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di wilayah Lombok Barat berlangsung pada periode November hingga April yang bertepatan dengan bertiupnya angin monsun baratan yang bersifat lembap dan basah, sehingga memunculkan banyaknya awan-awan hujan. Sementara itu, musim kemarau di wilayah Lombok Barat terjadi pada periode Mei hingga Oktober yang juga bertepatan dengan angin monsun timuran yang bersifat kering, sehingga sangat jarang memunculkan awan-awan hujan. Suhu udara di wilayah Lombok Barat bervariasi antara 21°–34 °C berdasarkan topografi atau ketinggian permukaan daratan. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini pun relatif pada angka ±70%–80%. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Sejarah pemekaran wilayah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat bagian utara yaitu Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan, dan Kecamatan Bayan adalah wilayah pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat yang kemudian menjadi wilayah Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dilantik Pejabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada tanggal 30 Desember 2008, secara administrasi pembentukan Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah resmi, sehingga Kabupaten Lombok Barat yang sebelumnya membawahi 15 Kecamatan, menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan, yakni: Kecamatan Batu Layar Kecamatan Gerung Kecamatan Gunung Sari Kecamatan Kediri Kecamatan Kuripan Kecamatan Labu Api Kecamatan Lembar Kecamatan Lingsar Kecamatan Narmada Kecamatan Sekotong Menjelang akhir tahun 2008, Kabupaten Lombok Barat melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat masa jabatan 2009-2014 secara langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya, dimana calon yang mendapat dukungan suara terbanyak adalah pasangan Dr. H. Zaini Arony, M.Pd - H. Mahrip, SE., MM, dan dilantik dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat tanggal, 23 April 2009. Pariwisata Tempat wisata Tempat wisata di Kabupaten Lombok Barat antara lain: Pantai Senggigi Taman Narmada Hutan Sesaot Pantai Sekotong dengan beberapa Gili (Gili = Pulau Kecil dalam bahasa Sasak/Lombok) Bukit Malimbu Pantai Kerandangan Pantai Batu Bolong Pemandian dan Hutan Lindung Suranadi Hutan Wisata Pusuk Taman Suranadi Pura Batu Bolong Referensi Pranala luar Lombok Barat Lombok Barat

4166

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Lombok%20Tengah

Kabupaten Lombok Tengah

Lombok Tengah adalah kabupaten di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kota daerah ini ialah kecamatan Praya. Kabupaten Lombok Tengah memiliki luas wilayah 1.095,03 km² dengan populasi sebanyak 1.059.324 jiwa (2021). Geografis Kabupaten Lombok Tengah terletak pada posisi 82° 7' - 8° 30' Lintang Selatan dan 116° 10' - 116° 30' Bujur Timur, membujur mulai dari kaki Gunung Rinjani di sebelah Utara hingga ke pesisir pantai Kuta di sebelah Selatan dengan beberapa pulau kecil yang ada disekitarnya. Batas Wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut: Topografi Wilayah Lombok Tengah yang membujur dari utara ke selatan tersebut mempunyai letak dan ketinggian yang bervariasi mulai dari nol (0) hingga 2000 meter dari permukaan laut. Secara garis besar topografi masih mirip dengan kabupaten lain di pulau Lombok. Jenis-jenis tanah yang ada di kawasan ini antara lain: Aluvial: 2.764 Ha Regusol Kelabu: 20.387 Ha Kompleks Gromusol Kelabu Tua: 3.947 Ha Gromusol Kelabu: 34.306 Ha Regusol Coklat: 8.225 Ha Brown Forest Soil: 9.575 Ha Kompleks Mediteran Coklat: 41.635 Ha Iklim Berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim D dan iklim E, yaitu hujan tropis dengan musim kemarau kering, yaitu mulai bulan Mei sampai dengan November, sementara curah hujan berkisar antara 1.000 hingga 2.500 mm per tahun. Curah hujan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: 1000–1750 mm, biasanya terjadi di Kecamatan Janapria, Praya dan Kecamatan Praya Tengah 1000–2000 mm, biasanya terjadi di Kecamatan Janapria 1500-2500, biasanya terjadi di Kecamatan Batukliang Utara, Jonggat, Kopang, Praya Barat Daya dan Kecamatan Pringgarata Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Tengah beriklim sabana tropis (Aw) dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di wilayah Lombok Tengah biasanya berlangsung pada periode November hingga April dengan bulan terbasah adalah Januari yang rerata curah hujannya >300 mm per bulan. Sementara itu, musim kemarau biasanya terjadi pada periode Mei hingga Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus yang rerata curah hujannya kurang dari 20 mm per bulan. Pemerintah Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Pemekaran Daerah Praya merupakan ibu kota Kabupaten Lombok Tengah akan dinaikkan menjadi kotamadya. Penduduk Menurut data hasil sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 745.433 jiwa (laki-laki 350.734 jiwa dan perempuan 394.699 jiwa) dengan Sex Ratio 89. Laju pertumbuhan sebesar 0.97%. Tingkat pertumbuhan merupakan kemajuan dari sebelumnya, yaitu 211% per tahun (periode 1970 - 1980) dan 1,64% per tahun (periode 1980 - 1990). Tingkat kepadatan mencapai 617 jiwa/km². Mata Pencaharian Mengingat sebagian wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan areal pertanian, maka sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani. Secara keseluruhan, persentase pembagian penduduk di Kabupaten Lombok Tengah dari segi mata pencaharian adalah: pertanian 72%, industri 7%, jasa 7%, perdagangan 7%, angkutan 3%, konstruksi 2% dan lainnya 2%. Tokoh Terkenal Suhaili Fadhil Thohir, Mantan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Bupati Lombok Tengah Lalu Muhamad Iqbal, Duta Besar RI untuk Turki Lalu Wiratmaja, Mantan Bupati Lombok Tengah Lalu Normal Suzana, Mantan Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Rudy Irham Srigede, Komandan Korem 162/Wira Bhakti Dian Sandi Utama, Staf Khusus Gubernur NTB Lalu Srigede, Mantan Wakil Gubernur NTB Lalu Suprapta, Mantan Wakapolda NTB Nursiah, Wakil Bupati Lombok Tengah Referensi Pranala luar Profil Lombok Tengah di Pemprov NTB Lombok Timur Lombok Timur

4167

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Lombok%20Timur

Kabupaten Lombok Timur

Lombok Timur adalah kabupaten di bagian timur Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kota Lombok Timur berada di kecamatan Selong. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.230,76 km2 dengan populasi pada tahun 2020 sebanyak 1.319.537 jiwa. Geografi Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Lombok. Secara geografis kabupaten ini terletak diantara 8°–9° Lintang Selatan dan 116°–117° Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai 2.679,88 km² yang terdiri dari 1.605,55 km² daratan dan 1.074,33 km² lautan. Batas wilayah Kabupaten Lombok Timur berbatasan dengan laut Flores di sebelah utara dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Kabupaten Lombok Timur berbatasan dengan Selat Alas di sebelah timur. Di sebelah barat, Kabupaten Lombok Timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. Topografi Secara umum wilayah Kabupaten Lombok Timur terletak pada ketinggian 0-3.726 mdpl. Kemiringan lahan bervariasi mulai dari 0 sampai dengan >40%. Kemiringan lahan 0-2% sebagian besar terletak di daerah-daerah sepanjang pantai dari utara ke arah timur hingga ke bagian selatan. Sementara kemiringan lahan >40% mencakup wilayah Pegunungan Rinjani di bagian utara. Wilayah kemiringan lahan terluas adalah tingkat kemiringan 2–15% seluas 967,6 km³, kemudian disusul tingkat kemiringan lahan 0–2% seluas 257,6 km², lalu diikuti oleh tingkat kemiringan lahan 15–40% seluas 242,2 km², dan terakhir adalah wilayah dengan tingkat kemiringan lahan >40% seluas 138,1 km². Hidrologi Wilayah Kabupaten Lombok Timur dilalui banyak aliran sungai besar maupun kecil, tetapi tidak semua sungai tersebut berair sepanjang tahun. Sementara danau yang terdapat di wilayah ini hanya 1 (satu) danau, yakni Danau Segara Anak. Danau tersebut terletak di antara Kabupaten Lombok Barat dan Timur. Luas danau tersebut sekitar 30 km² dengan kedalaman maksimal 200 m. Iklim Suhu udara di wilayah Lombok Timur bervariasi antara 20°–33 °C dengan tingkat kelembapan nisbi berkisar antara 70%–82%. Wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagian besarnya beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di wilayah Lombok Timur biasanya berlangsung pada periode Mei–Oktober. Sementara itu, musim penghujan berlangsung pada periode bulan-bulan basah November–April dengan bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulanannya lebih dari 200 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Lombok Timur berkisar antara 900–1800 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 70–150 hari hujan per tahun. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Wilayah Kabupaten Lombok Timur secara administratif terbagi dalam 21 wilayah kecamatan, 13 kelurahan dan 96 desa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah: Aikmel Jerowaru Keruak Labuhan Haji Lenek Masbagik Montong Gading Pringgabaya Pringgasela Sakra Barat Sakra Timur Sakra Sambelia Selong Sembalun Sikur Suela Sukamulia Suralaga Terara Wanasaba Demografi Agama Di Lombok Timur, tepatnya di kota Pancor terdapat organisasi Nahdlatul Wathan, sebuah organisasi Islam lokal dengan pengaruh terbesar di Lombok. Mata pencaharian penduduk Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu penyedia jasa tenaga kerja ke luar negeri, menurut data tahun 2003 dari BPS, terdapat 8.885 TKI yang berasal dari Lombok Timur. Sebagian besar bekerja di Malaysia, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam. Transportasi Alat transportasi unik yang dapat dijumpai di Lombok Timur adalah Cidomo dan Cikar, kendaraan bertenaga kuda ini mirip dengan Delman yang biasa kita jumpai di pulau Jawa. Penggunaan kendaraan ini masih cukup luas pada daerah-daerah tertentu terutama yang dekat dengan daerah pasar tradisional. Di Kayangan dapat ditemukan pelabuhan penyeberangan (ferry) yang beroperasi 24 jam dan dikelola oleh ASDP Indonesia Ferry menuju pelabuhan penyeberangan Poto Tano (Kabupaten Sumbawa Barat, Pulau Sumbawa). Tokoh terkenal Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat ke-7 Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, seorang ulama karismatis dan pendiri Nahdlatul Wathan Referensi Pranala luar Situs Pemerintah Daerah Lombok Timur Bupati Lotim Terbitkan SK Komite Pemekaran Lotim Lombok Timur Lombok Timur

4168

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota%20Mataram

Kota Mataram

Mataram merupakan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Adat Sasak cukup mewarnai masyarakat di kota ini. Mataram merupakan bagian dari Mataram Raya kawasan metropolitan terbesar kedua di Kepulauan Nusa Tenggara setelah Sarbagita. Jumlah penduduk kota Mataram tahun 2022 sebanyak 449.259 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 7.203 jiwa/km2. Etimologi Nama Mataram, di Lombok disebutkan dengan beragam, ada Mataram, Metaram, Mentaram, atau Mataharam. Beberapa literatur menyebutkan, Mataram berasal dari bahasa Sansekerta dari kata mata yang berarti ibu dan kata aram yang berarti hiburan. Mataram juga berarti persembahan untuk ibu pertiwi. Kata Mataram juga berasal dari kata matta yang berarti gembira atau gairah dan aram berarti hiburan. Sehingga matta-aram atau mataram berarti pembangunan kerajaan atau kota ini adalah sebagai lambang pernyataan kegembiran sebagai hiburan sekaligus lambang kegairahan hidup untuk membangun tanah harapan yang menjanjikan masa depan lebih cerah. Sejarah Dalam Babad Lombok, terdapat ekspedisi untuk menaklukkan wilayah Nusa Tenggara. Ekspedisi ini dipimpin Sunan Prapen yang berangkat bersama para mubalig dan armadanya didukung puluhan kapal dengan 10 ribu pasukan berasal dari daerah di pulau Jawa seperti Mataram, Majalengka, Madura, Sumenep, Surabaya, Semarang, Gresik, Besuki Gembong, Candi, Betawi dan lainnya. Mereka dipimpin pemukanya seperti Arya Majalengka, Ratu Madura dan Sumenep, Adipati Surabaya, Adipati Semarang, Patih Ki Jaya Lengkara, dan Raden Kusuma Betawi. Dari Mataram sendiri dipimpin seseorang yang disebut Patih Mentaram. Di Lombok, setelah mengislamkan raja Lombok Prabu Rangkesari, dengan berbasis di kotaraja Lombok di teluk Lombok, ekspedisi dipecah-pecah menjadi rombongan yang dikirim ke seluruh penjuru pulau Lombok. Salah satu peran penting patih Mataram mendapat tugas menaklukkan semua orang di utara gunung dari Samulya (saat ini Sambelia). Literatur lain menyebutkan, di masa itu, pulau Lombok diperintah raja-raja. Raja Mataram pada 1842 menaklukkan Kerajaan Pagesangan. Setahun kemudian yakni 1843 menaklukkan Kerajaan Kahuripan. Kemudian ibukota Kerajaan dipidahkan ke Cakranegara dengan ukiran Kawi pada nama Istana Raja. Raja Mataram (Lombok) selain terkenal kaya raya juga adalah raja yang ahli tata ruang kota, melaksanakan sensus penduduk kerajaan dengan meminta semua penduduknya mengumpulkan jarum. Penduduk laki - laki dan perempuan menggunakan jarum untuk menandakan suatu ikatan. Setelah Kerajaan Mataram jatuh oleh pemerintah Hindia Belanda, yang dibayar mahal dengan tewasnya Jend. P.P.H. van Ham (monumennya ada di Karang Jangkong), Cakranegara mulai menerapkan sistem pemerintahan dwitunggal berada di bawah Afdeling Bali Lombok yang berpusat di Singaraja, Bali. Pulau Lombok dalam pemerintahan dwitunggal terbagi menjadi 3 (tiga) onder afdeling, dari pihak kolonial sebagai wakil disebut kontrolir dan dari wilayah disebut Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) sampai ke tingkat Kedistrikan. Adapun ketiga wilayah administratif masih disebut West Lombok (Lombok Barat), Middle Lombok (Lombok Tengah) dan East Lombok (Lombok Timur) dipimpin oleh seorang 7 (tujuh) wilayah administratif yang meliputi Kedistrikan Ampenan Barat di Dasan Agung, Kedistrikan Ampenan Tmur di Narmada, Kedistrikan Bayan di Bayan Belek, Asisten Distrik Gondang di Gondang, Kedistrikan Tanjung di Tanjung, Kedistrikan Gerung di Gerung, dan Kepenggawaan Cakranegara di Mayura. Geografi Kota Mataram memiliki topografi wilayah berada pada ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan rentang ketinggian sejauh 9 km, terletak pada 08° 33’ - 08° 38’ Lintang Selatan dan 116° 04’ - 116° 10’ Bujur Timur. Struktur geologi Kota Mataram sebagian besar adalah jenis tanah liat dan tanah endapan tuff yang merupakan endapan alluvial yang berasal dari kegiatan Gunung Rinjani, secara visual terlihat seperti lempengan batu pecah, sedangkan di bawahnya terdapat lapisan pasir. Batas Wilayah Batas-batas wilayah Kota Mataram adalah sebagai berikut: Iklim Seperti kota-kota lain di Indonesia, kota Mataram beriklim tropis dengan tipe iklim muson tropis (Am) yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara di Kota Mataram berkisar antara 20.1 °C sampai dengan 31.6 °C. Kelembapan maksimum 83% terjadi pada bulan Januari–Maret dan Desember, sedangkan kelembapan minimum 77% terjadi pada bulan Agustus dan September. Rata-rata penyinaran matahari maksimum pada bulan September. Sementara jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 20 hari, dengan curah hujan rata-rata mencapai 1200–2000 mm per tahun, dan jumlah hari hujan relatif ≥120 hari per tahun. Pemerintahan Secara administratif Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 km² dan 56,80 km² perairan laut, terbagi atas 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan, Cakranegara, Mataram, Sandubaya, Selaparang dan Sekarbela dengan 50 kelurahan dan 297 lingkungan. Daftar Wali Kota Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Suku bangsa Suku Sasak merupakan suku bangsa mayoritas penghuni Kota Mataram, selain Suku Bali, Tionghoa, Melayu dan Arab. Keharmonisan kehidupan antar suku di Mataram sempat terganggu oleh peristiwa pecahnya Kerusuhan Lombok 17 Januari 2000 yang menyeret isu agama dan ras sebagai penyebab kerusuhan. Agama Kota Mataram merupakan kota yang multi etnis dan agama. Pengaruh budaya Sasak dan Bali, sangat terasa di kota ini. Adapun keberagaman penduduk kota Mataram menurut agama yang dianut, berdasarkan data kementerian Dalam Negeri tahun 2021, yakni pemeluk agama Islam 82,67% yang umumnya dianut suku Sasak. Kemudian Hindu 13,99% dianut suku Bali, kemudian Kristen 2,36% di mana Protestan 1,54% dan Katolik 0,82%, yang kebanyak dianut penduduk dari Nusa Tenggara Timur, Batak dan Tionghoa. Sebagian lagi beragama Buddha yakni 0,98%, dianut masyarakat Tionghoa. Bahasa Masyarakat Kota Mataram sebagian menggunakan Bahasa Sasak dalam keseharian, selain Bahasa Indonesia, Bahasa Bali, Bahasa Samawa, serta bahasa Bima. Bahasa Sasak itu sendiri terbagi atas beberapa dialek, bergantung daerah masing-masing pengguna di Pulau Lombok, serta dapat digunakan sebagai acuan perbedaan strata sosial di masyarakatnya. Transportasi Udara Keberadaan Bandar Udara Selaparang merupakan pintu masuk melalui udara ke Kota Mataram khususnya serta Pulau Lombok dan Nusa Tenggara Barat umumnya. Dan seiring dengan perkembangan Mataram dan NTB pada umumnya, saat ini Bandar Udara Selaparang sudah ditutup dan digantikan dengan Bandar Udara Internasional Lombok, Bandara tersebut berlokasi di wilayah Lombok Tengah. Darat Terminal Induk di Kota ini bernama Terminal Mandalika yang terletak di sebelah Timur di kelurahan Bertais Kota Mataram, disamping itu juga ada Terminal Kebon Roek yang berada di sebelah barat di wilayah Ampenan. Terminal Kebon Roek merupakan sarana transportasi darat melayani angkutan kota di Kota Mataram. Untuk sarana transportasi darat lainnya di kota ini dikenal dengan nama Cidomo, kendaraan seperti Bemo serta Ojek. Laut Sebelum pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat dikembangkan, Ampenan merupakan pelabuhan laut yang ramai, Pelabuhan Ampenan ini berada di sebelah barat Kota Mataram, Namun karena faktor keganasan arus laut Selat Lombok, dipilihlah lokasi yang lebih ideal untuk pelabuhan Laut yaitu sekarang ini di Lembar Pariwisata Kota Mataram terletak di pualu Lombok, merupakan sentra dari perjalanan wisata di Pulau Lombok. Kota Mataram saat ini dikembangkan menjadi salah satu kota pariwisata. Akomodasi dan penginapan Di Kota Mataram terdapat beberapa hotel, mulai dari hotel kelas Melati sampai Hotel Berbintang. Beberapa di antaranya adalah Hotel Lombok Raya, Hotel Grand Legi, Hotel Lombok Garden, Hotel Lombok Plaza, Hotel Santika Mataram, Hotel Nitour, Hotel Chandra, Hotel Mataram Square, Hotel Handayani dan Hotel Lombok Vaganza. Tempat wisata Wisata Alam Pulau Lombok dengan pusat di Kota Mataram, merupakan tempat yang sangat terkenal dengan eksotisme alamnya. Dari kota ini anda bisa menuju tempat wisata alam yang sangat terkenal di antaranya Pantai Senggigi, Gili Trawangan, Pantai Kuta, Pantai Ampenan, Pesona Gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia yaitu Rinjani. Wisata Budaya Untuk wisata budaya, perpaduan antara budaya Lombok dan Bali dan sentuhan dari etnis lainnya, melahirkan suatu kolaborasi budaya yang sangat menarik, dan ada beberapa tempat menarik yang layak untuk dikunjungi terkait dengan hal tersebut antara lain, Kuburan Tionghoa Bintaro, Taman Mayura, Pura Meru, Pura Segara, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, Loang Baloq, Kota Tua Ampenan, Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat Belanja Kota ini juga memiliki berbagai pusat perbelanjaan, misalnya Mataram Mall,Lombok Epicentrum Mall, Pusat Kerajinan Mutiara Pagesangan dan Ampenan Cerah Ceria. Disamping itu untuk anda yang suka belanja oleh-oleh Senggigi Square, Sukarara, Pusat Mutiara Di desa Sekarbela, bisa menjadi pilihan anda. Kuliner Kota ini menyajikan sajian khas Lombok di antaranya adalah ayam taliwang, beberuk terong, sate bulayak, plecing kangkung, nasi balap puyung, ares, sate rembiga, sate tanjung, poteng jaje tujak, iwel, dan bebalung. Pendidikan Fasilitas pendidikan di Kota Mataram tersedia dengan cukup memadai, di Kota ini terdapat beberapa perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta. Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Negeri yang cukup terkenal di kota ini adalah Universitas Mataram dan UIN Mataram. Sementara, beberapa Perguruan Tinggi Swasta juga banyak di Kota Mataram, di antaranya adalah: Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram Universitas Pendidikan Mandalika Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram STIE Mataram Universitas Islam Al-Azhar Mataram (Unizar) Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram Universitas NTB Universitas 45 Mataram Universitas Saraswati STMIK Bumigora Mataram Universitas Terbuka Daerah Mataram Kesehatan Kota Kembar Pengzhou, China Referensi Lihat pula Wilayah metropolitan Mataram Daftar stasiun televisi di Nusa Tenggara Barat Pranala luar Situs web resmi Kota Mataram Mataram Mataram Mataram

4169

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Sumbawa

Kabupaten Sumbawa

Sumbawa adalah kabupaten di bagian barat Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sumbawa Besar. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk kabupaten Sumbawa sebanyak 521.861 jiwa. Sejarah Tana Samawa atau yang sekarang disebut Kabupaten Sumbawa, kelahirannya tidak lepas dari kelahiran Bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan ditetapkan Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang merupakan landasan konstitusional dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 UUD 1945 (sebelum amendemen), yaitu: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Selanjutnya pemerintah di Tana Samawa menjadi Swapraja Sumbawa yang bernaung dibawah Provinsi Sunda Kecil, sejak saat itu pemerintahan terus mengalami perubahan mencari bentuk yang sesuai dengan perkembangan yang ada sampai dilikuidasinya daerah pulau Sumbawa pada tangal 22 Januari 1959. Kelahiran Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 yang merupakan tonggak sejarah terbentuknya Daswati I Nusa Tenggara Barat dan Daswati II dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari: Daswati II Lombok Barat Daswati II Lombok Tengah Daswati II Lombok Timur Daswati II Sumbawa Daswati II Dompu Daswati II Bima Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang PS Kepala Daerah Swantantra Tingkat I NTB menetapkan likuidasi daerah Pulau Sumbawa pada tanggal 22 Januari 1959 dilanjutkan dengan pengangkatan dan pelantikan PS Kepala Daerah Swantantra Tingkat II Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharuddin III sebagai Kepala Daerah Swantantra Tingkat II Sumbawa. Oleh karena itu tanggal 22 Januari 1959 dijadikan hari lahirnya Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 06/KPTS/DPRD, tanggal 29 Mei 1990 dengan jumlah kecamatan 14 wilayah yang terdiri dari: Kecamatan Empang Kecamatan Sumbawa Kecamatan Plampang Kecamatan Batu Lanteh Kecamatan Lape Lopok Kecamatan Utan Rhee Kecamatan Moyo Hilir Kecamatan Alas Kecamatan Moyo Hulu Kecamatan Seteluk Kecamatan Ropang Kecamatan Taliwang Kecamatan Lunyuk Kecamatan Jereweh Perkembangan selanjutnya, dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kabupaten Sumbawa dimekarkan dan bertambah 5 kecamatan, sehingga menjadi 19 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sekongkang Kecamatan Brang Rea Kecamatan Alas Barat Kecamatan Labangka Kecamatan Labuhan Badas Aspirasi masyarakat yang berkembang dipandang perlu adanya pemekaran kecamatan lagi, sehingga pada tahun 2003 berkembang menjadi 25 kecamatan dengan bertambahnya 6 kecamatan baru, yaitu: Kecamatan Tarano Kecamatan Maronge Kecamatan Unter Iwes Kecamatan Rhee Kecamatan Buer Kecamatan Moyo Utara Pada perkembangan selanjutnya, kecamatan Lunyuk pecah menjadi dua: Kecamatan Lunyuk Kecamatan Orong telu Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003, tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Sumbawa resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan pembagian; Kabupaten Sumbawa meliputi 20 kecamatan, sedangkan 5 kecamatan menjadi bagian dari Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu: Kecamatan Brang Rea Kecamatan Jereweh Kecamatan Sekongkang Kecamatan Seteluk Kecamatan Taliwang Geografi Wilayah Kabupaten Sumbawa punya lima gunung. Gunung Batu Lanteh mempunyai ketinggian 1.730 meter di atas permukaan laut, Gunung Takan 1.400 meter, Gunung Jaran Pusang 1.283 meter, Gunung Tongo 1.167 meter dan Gunung Dodo 1.147 meter. Secara astronomis, Kabupaten Sumbawa terletak antara posisi 116°42’ sampai dengan 118°22’ Bujur Timur dan 8°8’ sampai dengan 9°7’ Lintang Selatan dengan luas wilayah 6.643,98 km². Batas Wilayah Kabupaten Sumbawa memiliki luas wilayah 6.643,98 km² dengan batas wilayah sebagai berikut; Wilayah Kabupaten Sumbawa juga mencakup sejumlah pulau-pulau di sebelah utara Pulau Sumbawa, termasuk Pulau Moyo (pulau terbesar), Pulau Medang, Pulau Panjang, Pulau Liang, Pulau Ngali dan Pulau Rakit. Pada tanggal 18 Desember 2003, bagian barat wilayah Kabupaten Sumbawa dimekarkan menjadi kabupaten baru, yakni Kabupaten Sumbawa Barat. Iklim Seperti wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Sumbawa beriklim tropis dengan suhu yang hangat hingga panas sepanjang tahun dengan suhu udara rerata berkisar antara 17°–34 °C. Berdasarkan klasifikasi iklim, sebagian besar wilayah Kabupaten Sumbawa beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua musim yang berbeda, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di wilayah Kabupaten Sumbawa dipengaruhi oleh hembusan angin monsun baratan yang bersifat lembap, basah, dan banyak mengandung awan-awan hujan yang biasanya terjadi pada periode November hingga April. Puncak musim penghujan di wilayah Kabupaten Sumbawa biasanya terjadi pada bulan Januari dan Februari dengan rerata curah hujan bulanan lebih dari 260 mm per bulan. Sementara itu, musim kemarau di wilayah Kabupaten Sumbawa berlangsung karena pengaruh hembusan angin monsun timuran yang bersifat kering dan dingin serta biasa terjadi pada periode Mei hingga Oktober. Puncak musim kemarau di wilayah ini biasanya berlangsung pada bulan Juli dan Agustus dengan rerata curah hujan bulanan kurang dari 20 mm per bulan. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah Kabupaten Sumbawa hampir selalu tinggi di atas angka 70%. Rerata curah hujan tahunan di wilayah ini berkisar pada angka 1000–1600 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 100-140 hari hujan per tahun. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Kebudayaan Makanan khas Sumbawa memiliki beberapa makanan khas, antara lain: Hidangan Sepat Gecok Singang Pelu lenga Rambarang Kue Manjareal Permen jadi Putri mandi Janda berenang Referensi Lihat Pula Pulau Sumbawa Kesultanan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat Sumbawa Besar Pranala luar Kabupaten di Nusa Tenggara Barat Kabupaten di Indonesia

4170

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Alor

Kabupaten Alor

Kabupaten Alor adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota Alor berada di Kalabahi. Penduduk Alor berjumlah sekitar 213.994 jiwa (2021), sedangkan luasnya adalah 2.928,88 km². Kabupaten ini berbentuk kepulauan dan dilintasi jalur pelayaran dagang internasional ke Samudera Pasifik. Pada tahun 2006, PAD kabupaten ini sebesar Rp. 13 miliar dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,9% dan pendapatan per kapita Rp. 1.200.000,- Sejarah Menurut cerita yang beredar di masyarakat Alor, kerajaan tertua di Kabupaten Alor adalah kerajaan Abui di pedalaman pegunungan Alor dan kerajaan Munaseli di ujung timur pulau Pantar. Suatu ketika, kedua kerajaan ini terlibat dalam sebuah Perang Magic. Mereka menggunakan kekuatan-kekuatan gaib untuk saling menghancurkan. Munaseli mengirim lebah ke Abui, sebaliknya Abui mengirim angin topan dan api ke Munaseli. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Munaseli. Konon, tengkorak raja Abui yang memimpin perang tersebut saat ini masih tersimpan dalam sebuah goa di Mataru. Kerajaan berikutnya yang didirikan adalah kerajaan Pandai yang terletak dekat kerajaan Munaseli dan Kerajaan Bunga Bali yang berpusat di Alor Besar. Munaseli dan Pandai yang bertetangga, akhirnya juga terlibat dalam sebuah perang yang menyebabkan Munaseli meminta bantuan kepada raja kerajaan Majapahit, mengingat sebelumnya telah kalah perang melawan Abui. Sekitar awal tahun 1300-an, satu detasmen tentara bantuan kerajaan Majapahit tiba di Munaseli tetapi yang mereka temukan hanyalah puing-puing kerajaan Munaseli, sedangkan penduduknya telah melarikan diri ke berbagai tempat di Alor dan sekitarnya. Para tentara Majapahit ini akhirnya banyak yang memutuskan untuk menetap di Munaseli, sehingga tidak heran jika saat ini banyak orang Munaseli yang bertampang Jawa. Peristiwa pengiriman tentara Majapahit ke Munaseli inilah yang melatarbelakangi disebutnya Galiau (Pantar) dalam buku Negarakartagama karya Mpu Prapanca yang ditulisnya pada masa jaya kejayaan Majapahit (1367). Buku yang sama juga menyebut Galiau Watang Lema atau daerah-daerah pesisir pantai kepulauan. Galiau yang terdiri dari 5 kerajaan, yaitu Kui dan Bunga Bali di Alor serta Blagar, Pandai dan Baranua di Pantar. Aliansi 5 kerajaan di pesisir pantai ini diyakini memiliki hubungan dekat antara satu dengan lainnya, bahkan raja-raja mereka mengaku memiliki leluhur yang sama. Pendiri ke 5 kerajaan daerah pantai tersebut adalah 5 putra Mau Wolang dari Majapahit dan mereka dibesarkan di Pandai. Yang tertua di antara mereka memerintah daerah tersebut. Mereka juga memiliki hubungan dagang, bahkan hubungan darah dengan aliansi serupa yang terbentang dari Solor sampai Lembata. Jalur perdagangan yang dibangun tidak hanya di antara mereka tetapi juga sampai ke Sulawesi, bahkan ada yang menyebutkan bahwa kepulauan kecil di Australia bagian utara adalah milik jalur perdagangan ini. Mungkin karena itulah beberapa waktu lalu sejumlah pemuda dari Alor Pantar melakukan pelayaran ke pulau Pasir di Australia bagian utara. Laporan pertama orang-orang asing tentang Alor bertanggal 8–25 Januari 1522 adalah Pigafetta, seorang penulis bersama awak armada Victoria sempat berlabuh di pantai Pureman, Kecamatan Alor Barat Daya. Ketika itu mereka dalam perjalanan pulang ke Eropa setelah berlayar keliling dunia dan setelah Magelhaen, pemimpin armada Victoria mati terbunuh di Philipina. Pigafetta juga menyebut Galiau dalam buku hariannya. Observasinya yang keliru adalah penduduk pulau Alor memiliki telinga lebar yang dapat dilipat untuk dijadikan bantal sewaktu tidur. Pigafetta jelas telah salah melihat payung tradisional orang Alor yang terbuat dari anyaman daun pandan. Payung ini dipakai untuk melindungi tubuh sewaktu hujan. Geografi Kabupaten Alor secara geografis terletak di antara 125°48" -123°48" BT dan antara 8°6"-8°36" LS. Kabupaten ini berada di wilayah timur laut provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah Kabupaten Alor terdiri atas sembilan pulau. Terdapat 3 pulau besar yang telah dihuni penduduk, yakni: Pulau Alor, Pulau Pantar, Pulau Pura dan kemudian ada enam pulau kecil, yaitu Pulau Tereweng, Pulau Ternate, Pulau Nuha Kepa, Pulau Buaya, Pulau Kangge dan Pulau Kura. Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Alor adalah 2.928,88 km². Batas Wilayah Sebagai daerah kepulauan paling timur Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor berbatasan dengan: Topografi Topografi Kabupaten Alor adalah merupakan konfigurasi wilayah daratan yang bergunung dan berbukit dengan iklim yang variatif sehingga cocok untuk pengembangan aneka komoditi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Keadaan topografi wilayah Kabupaten Alor adalah: Kemiringan di atas 40 derajat: 64,25% Kemiringan 15–40 derajat: 25,61% Kemiringan 3–15 derajat: 8,69% Kemiringan 0–3 derajat: 3,45% Jenis tanah di Kabupaten Alor temasuk Vulkanik muda sehingga kaya unsur hara dengan struktur tanah yang gembur dan subur. Solum tanah sedang sampai dalam, sehingga tanah lebih stabil dengan kemampuan menahan air tinggi dan dapat diusahakan berbagai jenis tanaman. Kondisi geografi Kabupaten Alor berkonfigurasi bergunung-gunung dan memberikan variasi iklim yang berbeda dan sangat menguntungkan bagi daerah dan rakyat dalam pengembangan tanaman produksi. Iklim Seluruh wilayah Kabupaten Alor masuk dalam kategori iklim sabana tropis (Aw). Dalam jangka waktu setahun, durasi musim penghujan berlangsung relatif cukup singkat, yakni dari bulan Desember hingga bulan Maret, sedangkan musim kemarau mempunyai periode yang cukup panjang yakni ≥7 bulan. Oleh karena iklimnya yang cukup kering, periode hari hujan per satu bulannya biasanya ≤20 hari. Suhu udara di wilayah Kabupaten Alor berkisar antara 21°–33 °C dengan tingkat kelembapan nisbi sebesar ±74%. Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bupati adalah pimpinan tertinggi di pemerintahan Kabupaten Alor. Seorang bupati Alor akan bertanggung jawab atas wilayah tersebut kepada gubernur Nusa Tenggara Timur. Saat ini, bupati yang menjabat di Alor ialah Amon Djobo, dan didampingi wakil bupati yakni Imran Duru. Jabatan saat ini menjadi periode kedua bagi Amon dan Imran. Mereka menjadi pemenang dalam Pilkada 2013 dan Pilkada 2018. Untuk periode kedua, Amon dan Imran dilantik oleh gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat, pada 17 Maret 2019 di Kota Kupang, masa jabatan 2019-2024. Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Suku bangsa Pada sensus penduduk Indonesia tahun 2010, jumlah penduduk Alor sebanyak 190.026 jiwa. Sekitar 39.605 jiwa atau 20,84% tinggal di daerah perkotaan dan sebanyak 150.421 jiwa atau 79,16% berada di daerah pedesaan. Sementara pada sensus 2020, jumlah penduduk Alor bertambah menjadi 211.872 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak berada di kecamatan Teluk Mutiara di mana ibu kota kabupaten Kalabahi berada. Sementara jumlah penduduk paling sedikit berada di kecamatan Pureman. Penduduk asli kabupaten Alor termasuk orang Abui, dan Alor. Orang Abui disebut juga sebagai orang Gunung, sementara orang Abui lebih menyukai disebut Abui Laku. Mereka tinggal di daerah gunung dan pedalaman kabupaten Alor. Desa Takpala, yakni sebauh desa di Lembur Barat, kecamatan Alor Tengah Utara, Alor, dihuni oleh orang Abui, yang hidup secara tradisional tanpa aliran listrik. Takpala menjadi salah satu kawasan wisata cagar budaya di Alor. Sebagian besar orang Abui bekerja sebagai petani, tanaman yang umum dikelola yakni jagung dan ubi. Agama Sebelum masuknya agama-agama besar, penduduk Alor menganut paham animisme dan dinamisme. Mereka menyembah matahari (Larra/Lera), bulan (Wulang), sungai (Neda/dewa air), hutan (Addi/dewa hutan), dan laut (Hari/dewa laut). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri hingga 30 Juni 2022, mayoritas penduduk kabupaten Alor adalah penganut agama Kristen sebanyak 74,80% di mana Protestan sebanyak 71,71% dan sebahagian Katolik sebanyak 3,09%. Sementara pemeluk agama Islam juga cukup banyak, sekitar 25,14%, dan selebihnya adalah pemeluk agama Hindu 0,06% dan Buddha, kurang dari 0,01%. Transportasi Bandara Bandara Mali memiliki panjang landasan/arah/PCN: 1.600 x 30 m /03-21/ 22 FCZU. Tergolong kelas IV/A dengan kemampuan bisa untuk mendarat jenis Pesawat C-212, ATR 42, Fokker-50 dan memiliki terminal domestik seluas 600 m2 , Perusahaan penerbangan yang melayani Kupang-Alor-Kupang adalah TransNusa Aviation Mandiri dgn jenis Pesawat Fokker-50 & ATR 42-600. Bandara ini berada di kecamatan Kabola, dan sejak tahun 2020, pesawat jenis Boeing bisa mendarat di bandara Mali, sehingga panjang landasan menjadi 1.850 m. Pelabuhan Pelabuhan Baranusa memiliki panjang dermaga dengan panjang 64 meter. Selain Baranusa, terdapat juga pelabuhan laut di Kalabahi dan Maritaing, dalam TA. 2011 dibangun pula pelabuhan duliono di Kota Kalabahi. Sementara untuk pelabuhan Penyeberangan terdapat di Kalabahi yang dikelola oleh UPT Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Dan dalam TA. 2011 dibangun pula pelabuhan pelabuhan penyeberangan di Pulau Pantar yanitu di Baranusa berdampingan dengan pelabuhan laut yang eksis (Dishub Prov. NTT) Pariwisata Wisata budaya Desa tradisional Takpala terletak di desa Lembur Barat, kecamatan Alor Tengah Utara, Alor. Kampung Takpala dihunia oleh orang Abui, yang masih hidup secara tradisional. Wisata pantai Secara geografis, kabupaten Alor berada di pulau tersendiri dengan dua pulau utama, yakni pulau Alor dan Pantar, dan sebagian besar penduduknya berada di Pulau Alor. Dan hal ini memengaruhi potensi pariwisata di kawasan ini, wisata laut atau pantai menjadi salah satu wisata yang mudah ditemukan di kabupaten Alor. Salah satu pantai yang ada di Alor ialah pantai Deere. Pantai Deere dikenal juga sebagai pantai Pasir Putih, kondisi air laut lebih tenang, berlokasi sekitar 15 km dari Kalabahi. Selain Deere, pantai lain yang ada di Alor yakni pantai Maimol, pantai Mali, pantai Batu Putih, pantai Sabanjar, pantai Ling'Al, dan beberapa wisata pantai lainnya. Kuliner Kuliner khas Alor adalah kue rambut, kenari, jagung bose dan jagung titi. Kue rambut bentuknya mirip gumpalan rambut dan orang Alor biasanya disajikan bersama dengan kopi atau teh. Kudapan ini terbuat dari adonan tepung tapioka, tepung beras, air gulan pohon lontar, dan gula pasir, kemudian semua bahan dicampur. Cetakan berbahan kaleng yang dasarnya dilubangi seperti saringan lalu diteteskan ke wajan yang telah diisi minyak panas. Adonan dibentuk seperti kerucut dengan melipatnya kemudian digoreng. Kuliner Jagung bose diolah dari jagung berbiji putih, kemudian direndam di air kapur sirih. Kulit arinya dibuang lalu bulir jagung dijemur, lalu direbus hingga matang kemudian disiram santan. Bubur jagung ini biasanya sebagai pengganti nasi, dan dapat dihidangkan bersama ikan bakar. Sementara kuliner jagung titi, diolah dari jagung yang sudah dipipil bijinya, kemudian disangrai dalam kuali. Berikutnya ditumbuk perlahan atau dititi dengan batu hingga pipih. Biasanya jagung titi ini dihidangkan bersama kenari. Lihat pula Bandar Udara Mali Referensi Pranala luar Alor Alor

4171

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Belu

Kabupaten Belu

Kabupaten Belu adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten ini beribu kota di Atambua. Memiliki luas wilayah 1.284,94 km² (menurut BPS) atau 1.284,97 km² (menurut Kemendagri), terbagi dalam 12 kecamatan, 12 kelurahan dan 69 desa, termasuk 30 desa dalam 8 kecamatan perbatasan. Secara astronomis, kabupaten ini terletak pada 124°40’33” BT – 125°15’23”BT dan 08°70’ 30”LS – 09°23’30”LS, dengan berbatasan geografi dengan Selat Ombai di utara, Kabupaten Malaka di selatan, Timor Leste di timur, dan Kabupaten TTU di barat. Kabupaten ini juga merupakan kabupaten dengan penanggulanganan korupsi terbaik di Nusa Tenggara Timur, diikuti oleh Kabupaten Manggarai pada posisi kedua. Sejarah Masa Prasejarah Umumnya penduduk Kabupaten Belu berasal dari ras Melayu Tua (Proto Melayu), ras yang diyakini lebih tua dan lebih awal mendiami Pulau Timor. Selain Ras Melayu Tua, terdapat juga ras Melayu Muda (Deutero Melayu) dan Asia (Cina). Baik ras Proto Melayu, Deutero Melayu dan Asia, telah berbaur dan telah terikat dalam sistem kawin-mawin, sejak beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun silam. Di Kota Atambua, juga beberapa kampung kecil seperti Atapupu, Lahurus, Wedomu, Haekesak, Weluli, Halilulik, terdapat juga sejumlah kecil penduduk yang berasal dari luar Kabupaten Belu, entah dari Pulau Timor sendiri, ataupun dari luar Pulau Timor. Penutur adat Kabupaten Belu, yang dijuluki gelar Mako’an, menuturkan bahwa konon Pulau Timor ini belum muncul ke permukaan. Semua masih ditutupi air. Hal itu dibayangkan dengan Zaman es (atau Zaman Glasial) yang terjadi sekitar 500 atau 600 ribu tahun silam. Menurut Kepercayaan Adat Belu Konon, seluruh permukaan bumi tertutup air, termasuk di Timor. Namun pada suatu ketika, di Timor, muncullah sebuah titik, yang ternyata itu adalah puncak tertinggi dari keseluruhan Pulau Timor kelak. Titik kecil itu muncul dan bersinar sendiri. Orang di generasi sesudahnya menggambarkan kembali titik bumi yang muncul itu dengan sapaan adat: Fo’in Nu’u Manu Matan (baru seperti biji mata ayam), Foin Nu’u Bua Klau (baru seperti potongan sebelah pinang), Foin Nu’u Etu Kumun (baru seperti gumpalan nasi di tangan), dan Foin Nu’u Murak Husar (baru sebesar pusar mata uang). Titik kecil itulah yang kelak dikenal dengan Gunung Lakaan sekarang, sebagai puncak tertinggi di Kabupaten Belu. Oleh karenanya, tidaklah heran kalau Orang Belu menjuluki puncak itu dengan nama Foho Laka An (gunung yang memiliki cahara sendiri), Manu Aman Laka An (ayam jantan merah bercahaya sendiri), Sa Mane Mesak (seperti lelaki tunggal), atau Baudinik Mesak (seperti bintang tunggal). Dan di puncak Gunung Lakaan ini pula, diyakini oleh masyarakat Kabupaten Belu, lahirlah Manusia Pertama Belu. Sebenarnya ada nama yang dikenakan kepada Leluhur Pertama Orang Belu yang pertama kali hidup di Puncak Gunung Lakaan. Manusia pertama di Belu ternyata seorang Puteri Cantik. Tidaklah heran kalau masyarakat Belu kebanyakan menganut paham matrilineal karena kisah Tuan Putri Laka Loro Kmesak ini. Walau akhirnya dalam sejarah yang panjang, anak-cucu Manu Aman Lakaan mengembangkan pula sistem patrilineal dengan mem-faen-kotu seorang istri untuk dimasukkan ke rumah suku lelaki. Itu merupakan pengembangan lebih lanjut atau penafsiran terhadap sistem matrilineal yang sudah ada sejak leluhur, di mana, perempuan yang di-faen-kotu, memiliki arti bahwa perempuan itu sangat tinggi harkatnya dan sangat disanjung sehingga suku suami, rela mengorbankan harta bendanya demi mendapatkan perempuan baru sebagai anggota inti rumah suku sang suami. Menurut Penelitian Manusia Belu pertama yang mendiami wilayah Belu adalah "Melus". Orang Melus dikenal dengan sebutan "Emafatuk Oan Ema Ai Oan", (manusia penghuni batu dan kayu). Tipe manusia Melus adalah berpostur kuat, kekar dan bertubuh pendek. Semua para pendatang yang menghuni Belu sebenarnya berasal dari “"Sina Mutin Malaka". Malaka merupakan tanah asal-usul pendatang di Belu yang berlayar menuju Timor melalui Larantuka. Konon "Malaka" ini merujuk pada wilayah semenanjung Malaka yang kini menjadi wilayah Negara Malaysia yang juga meliputi sebagian Cina Selatan. Khusus untuk para pendatang baru yang mendiami daerah Belu terdapat berbagai versi cerita. Kendati demikian, intinya bahwa, ada kesamaan universal yang dapat ditarik dari semua informasi dan data. Ada cerita bahwa ada tiga orang bersaudara dari tanah Malaka yang datang dan tinggal di Belu, bercampur dengan suku asli Melus. Nama ketiga bersaudara itu menurut para tetua adat masing-masing daerah berlainan. Dari Makoan Fatuaruin menyebutnya Nekin Mataus (Likusaen) Suku Mataus (Sonbai) Bara Mataus (Fatuaruin). Sedangkan Makoan asal Dirma menyebutnya Loro Sankoe (Debuluk, Welakar) Loro Banleo (Dirma, Sanleo) Loro Sonbai (Dawan). Namun menurut beberapa makoan asal Besikama yang berasal dari Malaka ialah; Wehali Nain Wewiku Nain Haitimuk Nain. Ketiga orang bersaudara dari Malaka tersebut bergelar raja atau loro dan memiliki wilayah kekuasaan yang jelas dengan persekutuan yang akrab dengan masyarakatnya. Kedatangan mereka dari tanah Malaka hanya untuk menjalin hubungan dagang antar daerah di bidang kayu Cendana dan hubungan etnis keagamaan. Penguasa asli dan origin Timor terkhusus Belu adalah Manuaman Lakaan Nain, di Belu Utara atau Kabupaten Belu sekarang. Para pendatang di Belu dari Malaka Malaysia adalah Sina Mutin Malaka, mendiami wilayah Belu Selatan. Penguasa Asli Manuaman Lakaan dan Pendatang Sina Mutin Malaka tidak membagi Belu atas utara dan selatan. Menurut para sejarahwan, pembagian Belu menjadi Belu bagian Selatan dan Utara hanyalah merupakan strategi pemerintah jajahan Belanda untuk mempermudah system pengontrolan terhadap masyarakatnya. Dalam keadaan pemerintahan adat tersebut muncullah siaran dari pemerintah rajaraja dengan apa yang disebutnya “Zaman Keemasan Kerajaan”. Apa yang kita catat dan dikenal dalam sejarah daerah Belu adalah adanya Kerajaan Wewiku-Wehali (pusat kekuasaan separuh Belu). Ada juga kerajaan Fialaran di Belu bagian Utara yang dipimpin Dasi Mau Bauk dengan kaki tangannya seperti Loro Bauho, Lakekun, Naitimu, Mandeu, Asumanu, Dualilu, Takirin, Lasiolat dan Lidak. Selain itu ada juga nama seperti Dafala, Manleten, Umaklaran, Sorbau dan Selaoan, serta "Torilai Balibo Dirbati Mauubu, Bobiknuan Maubara, Atabae Atsabe Leimea, juga Lookeu. Dalam perkembangan pemerintahannya muncul lagi tiga bersaudara yang ikut memerintah di Utara yaitu Tohe Nain, Maumutin dan Aitoun. Sesuai pemikiran sejarawan Belu, perkawinan antara Loro Bauho dan Klusin yang dikenal dengan nama As Tanara membawahi dasi sanulu yang dikenal sampai sekarang ini yaitu Lasiolat, Asumanu, Lasaka, Dafala, Manukleten, Sorbau, Lidak, Tohe Maumutin dan Aitoun. Dalam berbagai penuturan di Utara maupun di Selatan terkenal dengan nama empat jalinan terkait. Di Belu Utara bagian Barat dikenal Umahat, Rin besi hat yaitu Dafala, Manuleten, Umaklaran Sarabau dibagian Timur ada Asumanu Tohe, BesikamaLasaen, Umalor-Lawain. Dengan demikian rupanya keempat bersaudara yang satunya menjelma sebagai tak kelihatan itu yang menandai asal-usul pendatang di Belu membaur dengan penduduk asli Melus yang sudah lama punah. Masa Kolonial Belanda Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Kabupaten Belu merupakan gabungan dari 20 wilayah Swapraja/Kerajaan yang meliputi Belu dan sebagian Timor Tengah Utara yaitu Wewiku, Haitimuk, Alas, Wehali, Fatuaruin, Lakekun, Dirma, Mandeu, Insana, Biboki, Harneno, Naitimu, Lidak, Jenilu, Fialaran, Silawan, Maukatar, Lamaknen, Makir, dan Lamaksanulu. Tahun 1862 pusat pemerintahannya berada di Atapupu dengan kepala pemerintahannya disebut Gezakheber. Pada tahun 1910 Swapraja Anas diserahkan kepada Swapraja Amanatun (Timor Tengah Selatan). Pada tanggal 25 Maret 1913, Kerajaan Lidak digabung dengan Kerajaan Jenilu yang dipimpin oleh Raja Don Josef Da Costa dengan nama Swapraja Jenilu. Kemudian setelah lahirnya Beslit Gubernemen 7 Oktober 1914 maka Kerajaan Jenilu dan Naitimu digabung menjadi sebuah kerajaan baru bernama Kakuluk Mesak di bawah pimpinan Raja Don Josef Da Costa. Jumlah kerajaan di Belu pun tinggal 17 dari sebelumnya 18 buah. Kemudian tanggal 1 April 1915, Swapraja Insana, Swapraja Biboki, dan Swapraja Harneno, dimasukkan ke dalam wilayah Timor Tengah Utara sehingga jumlah kerajaan di Belu tinggal 14 buah. Sebulan kemudian tanggal 29 Mei 1915, Civil Militair Asisten Resident Gramberg menggelar rapat di Besikama dihadiri oleh Swapraja Wehali, Wewiku, Haitimuk, Fatuaruin, Lakekun, Dirma, dan Mandeu. Dalam rapat ini disepakati pembentukan sebuah Swapraja baru bernama Swapraja Malaka.Belu Pemimpin dan Sejarah:Jejak Tapak Dari Masa Ke Masa, 2007:4 Sementara itu, Beredao yang terletak di tapal batas dengan Timor Portugis telah menjadi Benteng Pertahanan Belanda dari 1911 hingga 1916. Pada tahun 1916, Pusat Pemerintahan Belanda untuk Belu Utara dipindahkan dari Atapupu ke Atambua. Pada tanggal 19 Januari 1916, Gesachebber melaksanakan rapat dengan Swapraja Makir, Lamaknen, Lamaksanulu, Kakuluk Mesak, Fialaran, dan Silawan yang mengasilkan terbentuknya “Swapraja Belu Tasifeto”. Pada tanggal 20 September 1923, Controleur Belu Van Raesfild Meyer menerbitkan memori tentang struktur pemerintahan di wilayah Belu, yang meliputi seluruh wilayah Belu ditambah Insana, dan Biboki di TTU (sekarang), sebagai berikut: Menghapuskan Swapraja Malaka dan Swapraja Belu Tasifeto. Membentuk satu Swapraja yang terdiri dari wilayah Belu seluruhnya ditambah Swapraja Insana dan Biboki (Timor Tengah Utara). Mengakui, walau kemudian menolak Bria Nahak sebagai Raja Belu dengan gelar “Maromak Oan”. Dalam melaksanakan pemerintahan Maromak Oan dibantu oleh seorang mangkubumi yang bergelar Liurai. Pada tanggal 14 Mei 1930 dengan Resident Timor en Onderhoorgheden, Seran Asit Fatin diakui sebagai kepala Swapraja Belu dengan gelar Liurai. Setelah Seran Asit Fatin meninggal dunia pada pada tanggal 9 November 1931 terjadilah kevakuman jabatan Liurai Belu. Pada tanggal 20 Juli 1940 pemerintah Belanda oleh Controleur W. Ch. J. J. Buffart melaporkan kepada pemerintah pusat bahwa Swapraja Belu dihapus dan dibentuk 3 Swapraja baru yaitu Swapraja Malaka, Swapraja Tasifeto, dan Swapraja Lamaknen. Mengakui Antonius Tei Seran sebagai Raja Malaka dengan gelar Liurai, Atok Samara sebagai Raja Tasifeto dengan gelar Astanara, dan Bau Liku Raja Lamaknen bergelar Loro.Belu Pemimpin dan Sejarah:Jejak Tapak Dari Masa Ke Masa, 2007:10 Masa Kolonial Jepang Pada 20 Februari 1942, Tentara Jepang mendarat di Batulesa, Kab. Kupang (sekarang), di bawah pimpinan Jenderal Hayakawa. Selanjutnya pada 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dan meninggalkan Pulau Timor beserta Kabupaten Belu. Sekitar April 1942, tentara Jepang masuk wilayah Atambua. Controleur Belanda, Mr. H. C. de Haan dan keluarga ditawan. Wilayah pemerintahan Belu dipimpin oleh seorang pejabat Jepang yang disebut “Bunken Kanrikan”. Pemerintah Jepang mengakui wilayah Belu terbagi mejadi 2 Swapraja: Swapraja Tasimane dipimpin oleh Arnoldus Klau sebagai Raja I dan Edmundus Tei Seran (Na’i Fatuaruin) sebagai Raja II. Swapraja Tasifeto dipimpin oleh Nikolas Manek sebagai Raja I dan Hendrikus Besin Siri Da Costa sebagai Raja II. Pemerintahan Jepang di Belu dikendalikan dari laut oleh Onderafdelling yang dipimpin pembesar Jepang dengan sebutan Atambua Bun Ken. Terdapat sistem kerja paksa diterapkan Jepang atas rakyat Belu (Romusha). Rakyat wajib membuat lubang-lubang perlindungan dan pertahanan bagi tentara Jepang (masih ada di Teluk Gurita sampai sekarang). Selain itu, rakyat juga diwajibkan menanam tumbuhan jati untuk kepentingan perang Jepang (masih ada sebagai Hutan Jati Nenuk di Tasifeto Barat) Situasi Pasca Kemerdekaan RI Pada 6 Agustus-8 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada AS dan sekutu, atas seruan Kaiser Tenno Heika. Berakhir pula pendudukan tentara Jepang di Indonesia termasuk Belu. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Panitia Pemerintahan Sementara (PPS) Swapraja Belu yang dibentuk dengan Beslit Resident Timor en Ondertiooroghden tanggal 2 Mei tahun 1932 No. 842 tetap diakui, dengan anggotanya Loro Lakekun (Benekdiktus Leki Tahuk), Loro Bauho (Hendrikus Besin Siri Da Costa), dan Raja Kewar (A. A. Bere Tallo). Panitia Pemerintahan Sementara (PPS) meliputi 3 Swapraja dan 37 ke-Na’i-an. Pada tanggal 15 Agustus 1946 dibentuk Dewan Raja-Raja Federasi kepulauan Timor di Kefamenanu yang terdiri dari 20 anggota yaitu semua Kepala Swapraja di pulau Timor, Rote, Sabu, dan Alor Pantar. Pada tanggal 31 Maret 1949, keluar peraturan No. 121 oleh Beslit Resident Timor, mengangkat Hendrikus Besin Siri Da Costa sebagai Raja Tasifeto dan A. A. Bere Tallo sebagai Raja Kewar. Dengan SKP Ketua Dewan Raja-raja Timor dan Kepulauan Nomor P.3/21/1 tanggal 20 Agustus 1949 mengangkat A. A. Bere Tallo untuk memangku jabatan Ketua PPA Swapraja Belu, kemudian dibubarkan dengan Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950 tanggal 1 Oktober 1950 dan membentuk Pemerintahan Daerah Timor yang dikepalai oleh seorang Kepala Daerah dan didampingi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sejarah Singkat Rai Belu, 2011:3 Pada tanggal 1 April 1951, Kepala Daerah Timor (H. A. Koroh) mengangkat Raja Lamaknen (A. A. Bere Tallo) sebagai anggota Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Timor di Kupang sekaligus merangkap Pj. Ketua Panitia Pemerintahan Sementara (PPS) Swapraja Belu di Atambua dan Raja Lamaknen. SKP Gubernur NTT di Singaraja Nomor Des.2/1/2 tanggal 15 Februari 1954, mengesahkan Majelis Pemerintah Harian Swapraja Belu dengan Ketua A. A. Bere Tallo. Kemudian dengan SKP Gubernur NTT di Singaraja Nomor 115/UP.3/3//63 tanggal 9 Juni 1954, mengangkat A. A. Bere Tallo sebagai Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Belu.Sejarah Singkat Rai Belu, 2011:3-4 Pada 29 Oktober 1958, lahirlah UU No. 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan terbentuk pula Daerah Tingkat II Belu. Kabupaten Belu berdiri pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1958 dengan Atambua sebagai ibu kota kabupaten dan terdiri dari 6 kecamatan. Pejabat Pemerintahan Belu terpilih pada 16 Februari 1960, yakni Alfonsius Andreas Bere Tallo sebagai Kepala Daerah Tingkat II Belu, ia kemudian dilantik oleh Gubernur NTT W. J. Lalamentik pada 9 Mei 1960. Pada 20 Mei 1959, DPRD Peralihan Daerah Tingkat II Belu berdiri yang terdiri dari 15 Anggota dengan Ketua B.J Manek dan Wakil Ketua C. Mau. Perkembangan Kabupaten Belu hingga kini Pada awal pembentukannya, Kabupaten Belu terdiri dari 6 kecamatan yaitu: Kecamatan Lamaknen Kecamatan Tasifeto Timur Kecamatan Tasifeto Barat Kecamatan Malaka Timur Kecamatan Malaka Tengah Kecamatan Malaka Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1992 maka pada tahun 1992 terjadi pemekaran kecamatan menjadi 8 kecamatan yaitu: Kecamatan Lamaknen Kecamatan Tasifeto Timur Kecamatan Tasifeto Barat Kecamatan Malaka Timur Kecamatan Malaka Tengah Kecamatan Malaka Barat Kecamatan Kobalima Kecamatan Kota Atambua Pada tahun 2001 terjadi pemekaran kecamatan lagi menjadi 12 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 12 Tahun 2001, yakni: Kecamatan Lamaknen Kecamatan Tasifeto Timur Kecamatan Tasifeto Barat Kecamatan Malaka Timur Kecamatan Malaka Tengah Kecamatan Malaka Barat Kecamatan Kobalima Kecamatan Kota Atambua Kecamatan Raihat Kecamatan Kakuluk Mesak Kecamatan Sasitamean Kecamatan Rinhat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 10 Tahun 2004 terjadi pemekaran kecamatan di Kabupaten Belu menjadi 16 kecamatan, yaitu: Kecamatan Lamaknen Kecamatan Tasifeto Timur Kecamatan Tasifeto Barat Kecamatan Malaka Timur Kecamatan Malaka Tengah Kecamatan Malaka Barat Kecamatan Kobalima Kecamatan Kota Atambua Kecamatan Raihat Kecamatan Kakuluk Mesak Kecamatan Sasitamean Kecamatan Rinhat Kecamatan Weliman Kecamatan Wewiku Kecamatan Raimanuk Kecamatan Laen Manen. Pada Tahun 2006 Kecamatan di Kabupaten Belu mengalami pemekaran sebanyak tiga kali sehingga pada akhir 2006 Kabupaten Belu terdiri dari 21 kecamatan. Pemekaran ini terjadi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu berikut: No. 4 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Lamaknen Selatan. No. 5 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Io Kufeu dan Botin Leobele. No. 18 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Atambua Barat dan Atambua Selatan. Pada tahun 2007, kecamatan di Kabupaten Belu kembali mengalami pemekaran sebanyak dua kali sehingga pada akhir 2007 Kabupaten Belu terdiri dari 24 kecamatan. Pemekaran ini terjadi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu berikut: No. 2 Tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan Nanaet Dubesi dan Kecamatan Kobalima Timur. No. 3 Tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan Lasiolat. Kemudian pada tahun 2012 terjadi pemekaran Kabupaten Malaka sehingga dibagi 12 kecamatan untuk Kabupaten Belu dan 12 kecamatan untuk Kabupaten Malaka. Kabupaten Belu Kecamatan Raimanuk Kecamatan Tasifeto Barat Kecamatan Kakuluk Mesak Kecamatan Nanaet Dubesi Kecamatan Kota Atambua Kecamatan Atambua Barat Kecamatan Atambua Selatan Kecamatan Tasifeto Timur Kecamatan Raihat Kecamatan Lasiolat Kecamatan Lamaknen Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Malaka Kecamatan Malaka Barat Kecamatan Rinhat Kecamatan Wewiku Kecamatan Weliman Kecamatan Malaka Tengah Kecamatan Sasitamean Kecamatan Io Kufeu Kecamatan Botin Leobele Kecamatan Malaka Timur Kecamatan Laen Manen Kecamatan Kobalima Kecamatan Kobalima Timur Identitas daerah Lambang daerah Bentuk Lambang Bentuk Lambang Daerah adalah Perisai bersisi lima mempunyai arti sebagai berikut: Perisai melambangkan alat perlindungan rakyat Sisi lima melambangkan Pancasila sebagai dasar negara Warna dan Isi Lambang adalah Tata warna lambang berwarna Merah, Kuning, Coklat, Hijau, Putih dan Hitam; melambangkan kain tenunan rakyat Kabupaten Belu, yang mempunyai arti: Arti Lambang Lukisan bintang berwarna kuning emas melambangkan Keagungan Tuhan Yang Maha Esa; Padi dan kapas melambangkan kemakmuran sandang pangan; Padi 20 butir dan kapas 12 biji serta angka 1958 menunjukkan hari, tanggal, dan tahun terbentuknya Kabupaten Belu dalam wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Tihar melambangkan alat asli seni tari rakyat (tarian Likurai) yang telah ada serta tumbuh dalam masyarakat Belu sejak dahulu dan berkembang terus hingga sekarang; Kelewang dalam keadaan tersarung terletak di antara warna merah dan Kuning melambangkan perjuangan keberanian, kesungguhan hati dan semangat; Pohon beringin melambangkan persatuan dan tempat rakyat berlindung, terletak di atas tiber dan kelewang; Dibawah Bintang dan di atas Pohon Beringin tertulis dengan kata latin berbunyi “BELU“ yang berarti “SAHABAT“. Nama daerah Nama Lain: Rai Belu, Tasifeto, Fialaran/Fehalaran, Lamaknen, Manuaman Laka'an. Kata "Belu" menurut penuturan para tetua adat bermakna "persahabatan" yang bila diterjemahkan secarah harafiah ke dalam bahasa Indonesia berarti "teman" atau "sobat". Ini merupakan makna simbol yang mendeskripsikan bahwa pada zaman dahulu para penghuni Belu memang hidup saling memperhatikan dan bersahabat dengan siapa saja. Namun secara politis oleh Pemerintah Belanda, Belu dibagi menjadi dua bagian yaitu Belu bagian utara dan Belu bagian selatan, yang hingga sekarang masih terasa pengaruhnya. Demografi Kependudukan Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu tahun 2018, jumlah penduduk kabupaten Belu pada akhir tahun 2017 adalah 213.596 jiwa; dibagi menjadi 106.782 jiwa laki-laki dan 106.814 jiwa perempuan. Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Belu antara rahun 2016 dan 2017 adalah 3,00%, dengan angka pernikahan sebanyak 826 rumah tangga baru dan angka kelahiran sebanyak 8843 jiwa. Rasio jenis kelamin tahun 2017 adalah 1,00 yang berarti jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Belu adalah 216.780, dengan laju pertumbuhan penduduk 2,40% per tahun, menjadikannya kabupaten dengan pertumbuhan penduduk tertinggi ke-5 di Nusa Tenggara Timur. 4,02% penduduk Nusa Tenggara Timur tinggal di Kabupaten Belu. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belu pada tahun 2018 adalah sekitar 33.910 jiwa (15,70%). Angka ini turun dari sebelumnya 15,92% pada tahun 2017, dan 15,82% pada tahun 2016. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belu pada tahun 2018 adalah 61,86, turun dari sebelumnya 63,42 pada tahun 2017. Ketenagakerjaan Berdasarkan hasil Sakernas 2017, angkatan kerja tahun 2017 berjumlah 97.869 orang atau 70,55 persen terhadap penduduk kabupaten Belu usia 15 tahun ke atas. Dari jumlah tersebut sebanyak 97,53 persen berstatus pekerja. Tingkat pengangguran kabupaten Belu tahun 2017 tercatat 2414. Pada tahun 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Belu adalah 5,26%. Agama Mayoritas penduduk di Kabupaten Belu beragama Katolik 89,83% dengan diikuti Kristen Protestan 7,11%, Islam 2,76%, Hindu 0,12%, dan Buddha 0,01%. Budaya Asal-usul Secara adat-istiadat dan kebudayaan, Kabupaten Belu merupakan masyarakat adat Timor, yang hidup dalam empat kelompok suku-bangsa dan bahasa. Penduduk Kabupaten Belu, kebanyakan Orang Tetun. Selain Orang Tetun yang berkonsentrasi di sebagian besar Tasifeto; terdapat juga Orang Marae atau Bunak yang berkonsentrasi di hampir seluruh wilayah Lamaknen Utara dan Lamaknen Selatan serta beberapa perkampungan lain di Tasifeto; Orang Kemak yang berkonsentrasi di Sadi (Tasifeto Timur), dan beberapa perkampungan lain di Tasifeto serta Orang Dawan R yang berkonsentrasi di Manlea dan Biudukfoho, wilayah Malaka. Umumnya penduduk Kabupaten Belu, berasal dari ras Melayu Tua (Proto Melayu), ras yang diyakini lebih tua dan lebih awal mendiami Pulau Timor. Selain Ras Melayu Tua, terdapat juga ras Melayu Muda (Deutero Melayu) dan Asia (Cina). Baik ras Proto Melayu, Deutero Melayu dan Asia, telah berbaur dan telah terikat dalam sistem kawin-mawin, sejak beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun silam. Corak bahasa dan budaya Di Atambua, juga beberapa kota kecil seperti Atapupu, dan Halilulik, terdapat juga sejumlah kecil penduduk yang berasal dari luar Kabupaten Belu, entah dari Pulau Timor sendiri, ataupun dari luar Pulau Timor. Bahasa daerah Kabupaten Belu adalah bahasa tetun. Bahasa ini sama seperti bahasa daerah dari Kabupaten Malaka, karena kedua kabupaten tersebut memiliki satu nenek moyang. Daerah kabupaten Belu pada umumnya terdiri atas daratan bukit dan pegunungan serta hutan. Daerah Belu tergolong daerah yang curah hujannya sedikit yang secara tidak langsung iklim tersebut mempengaruhi pola hidup dan watak keseharian masyarakat Belu. Tradisi Tempat tinggal orang-orang Belu dahulunya banyak berada di daerah perbukitan yang dikelilingi oleh semak berduri dan batu karang yang tidak mudah didatangi orang dan hidup secara berkelompok, dengan maksud untuk menjaga keamanan dari gangguan orang luar maupun binatang buas. Rumah asli penduduk Belu bernama Klobor-Laen, yaitu rumah yang berbentuk seperti kapal terbalik dan ada yang seperti gunung. Atapnya menjulur ke bawah hampir menyentuh tanah. Dinding rumah terbuat dari Pelepah Gewang, biasa disebut Bebak, tiang-tiangnya terbuat dari kayu-kayu balok, sedang atapnya dari daun gewang. Di bagian dalam rumah dibagi menjadi dua ruangan yaitu bagian luar diberi nama Sulak, untuk ruang tamu, tempat tidur tamu, dan tempat anak-anak laki-laki dewasa. Pada bagian dalam disebut Nanan, yaitu tempat untuk tidur keluarga dan tempat makan. Sebelum pengaruh agama masuk ke daerah ini masyarakat di sini sudah mempunyai kepercayaan kepada Sang Pencipta, Sang Pengatur, yang biasa mereka sebut dengan Uis Neno, Dewa Langit dan Uis Afu, Dewa Bumi. Banyak ragam upacara dan sesaji yang ditujukan kepada dewa-dewa tersebut untuk meminta berkah kesuburan tanah, hasil panen dan lain-lain. Salah satu contoh adalah upacara Hamis Batar no Hatama Mamaik suatu upacara sebagai tanda rasa syukur dimulainya musim petik jagung. Objek budaya Adapula Kerajaan Terpenting di Kabupaten Belu adalah Loro Bauho-Fialaran dan Lamaknen; Gereja Tertua adalah Paroki Atapupu, Paroki Lahurus, Paroki Halilulik, Katedral Atambua, dan Paroki Nualain; Tarian Asli Belu, yakni Likurai, Tebe dan Bidu Kikit; Bahasa Daerah Terpenting yakni Tetun, Bunak, Kemak dan Dawan. Lagu Daerah Terkenal yakni Oras Loro Malirin, Manumutin Torok, Olala, dan Lolon Gol; Hotel Terkenal antara lain Hotel Matahari, Hotel King Star, dan Hotel Timor; dan Makanan Terkenal yakni Ut Moruk, Sambal Tomat Lahurus, Bawang Weluli, Ikan Atapupu, Padi Haekesak, Jagung Bose, Batar Da'an, Tua Mutin, dan roti paung. Geografi Gunung Tertinggi: Foho Lakaan. Bukit-bukit penting: Lidak, dan Mandeu. Pelabuhan Laut Terpenting: Pelabuhan Atapupu. Bandara Terpenting: A. A. Bere Tallo di Haliwen. Pintu Imigrasi (Pos Lintas Batas Negara) Terpenting: Gerbang Motaain, dan Gerbang Turiskain. Topografi Keadaan topografi Kabupaten Belu dapat dikelompokan atas beberapa kelompok berdasarkan ketinggian tempat di atas permukaan laut. Terdapat 2 kecamatan yang ketinggiannya di bawah 500 m dpl, yakni Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur dan 10 kecamatan dengan ketinggian di atas 500m dpl. Batas Wilayah Wilayah Kabupaten Belu berbatasan dengan: Klimatologi Secara umum Kabupaten Belu beriklim sabana tropis yang kering (Aw), dengan musim hujan yang pendek dengan temperatur udara berkisar 21,5oC – 33,7o C dan temperatur udara rata-rata sekitar 27,6oC. Temperatur udara tertinggi 37,7oC terjadi pada Bulan November, sedangkan temperatur udara terendah 20,5oC terjadi Bulan Agustus. Biasanya hujan turun antara Bulan Desember sampai Bulan Maret, sedangkan kemarau berlangsung antara Bulan April sampai Bulan November. Curah hujan di Kabupaten Belu tahun 2005 sebesar 10.903 mm, dengan angka rata-rata curah hujan untuk setiap stasiun sebesar 727 mm. Rata-rata hari hujan 40 hari/tahun, stasiun Haekesak (Raihat) mencatat jumlah hari hujan terbesar, yaitu 97 hari hujan sedangkan terendah di tercatat di stasiun Wemasa (Kobalima) sebesar 19 hari hujan. Pada tahun 2017, wilayah di Kabupaten Belu memiliki rata-rata curah hujan yang tercatat pada stasiun meteorologi/klimatologi antara 0 – 580 mm. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2016. Berdasarkan jumlah hari hujan dalam setahun, bulan Desember memiliki rata-rata jumlah hari hujan tertinggi yaitu 22 hari hujan dalam satu bulan. Sedangkan bulan yang memiliki rata-rata jumlah hari hujan terendah adalah bulan Mei, Juni, Agustus yaitu 0 hari hujan. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Perekonomian Perekonomian di Kabupaten Belu berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, nilai PDB Kabupaten Belu adalah Rp2.657.736,600, naik dari Rp2.511.902,300 pada tahun 2016, atau sebanyak 5,292%. Kegiatan perekonomian di Kabupaten Belu didominasi oleh lapang usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan kontribusi terhadap angka Produk Domestik Bruto Kabupaten Belu sebanyak Rp606.193,500 atau sekitar 22,81% dari jumlah PDB Kabupaten Belu. Jasa pendidikan merupakan lapang usaha dengan kontribusi terhadap PDB kedua tertinggi, sebanyak Rp412.029,600 atau sebanyak 15,50% dari jumlah PDB Kabupaten Belu. Kegiatan perekonomian juga mendapatkan dorongan yang pesat setelah munculnya restoran bergaya barat, KFC di Atambua Plaza pada November 2015 yang lalu. Pariwisata Kegiatan pariwisata di Kabupaten Belu berkembang pesat sejak hadirnya Jabal Mart (2014), dan KFC (2015). Dinas Pariwisata Kabupaten Belu selalu mencoba memperbaiki dan menambah berbagai objek wisata. Beberapa objek wisata terkenal di kabupaten Belu adalah: Wisata Alam dan Bahari Tempat Wisata Gunung antara lain Ksadan Takirin, Ksadan Fatulotu, Gunung Lakaan, Fulan Fehan, Air Terjun Sihata Mauhalek, Anin Nawan, Bukit Mandeu, Bukit Lidak, Mata air Lahurus, Mata air Webot Haekesak, Niki Tohe Leten, Kampung Kewar, Air Terjun Weró, Bendungan Rotiklot; Tempat Wisata Pantai antara lain Pasir Putih, Kolam Susuk, dan Teluk Gurita. Padang Fulan Fehan Fulan Fehan merupakan suatu padang sabana yang sangat luas dan berada di kaki Gunung Lakaan, di Kecamatan Lamaknen. Jarak dari pusat kota Atambua ke Fulan Fehan adalah 29,3 km, dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari satu jam (apabila cuaca memungkinkan). Kondisi jalan ke tempat ini juga sudah cukup bagus. Air Terjun Sihata Mauhalek Air terjun ini berada di Kecamatan Lamaknen. Air terjun ini biasa disebut Air Terjun Bidadari karena bentuknya sangatlah indah. Lokasinya juga berdekatan dan searah dengan padang Fulan Fehan. Jarak dari pusat kota Atambua adalah 31,6 km Pantai Pasir Putih AtapupuPantai ini terletak di Kecamatan Kakuluk Mesak, berjarak 29,3 km dari pusat Kota Atambua, pantai ini dapat dijangkau dalam waktu kurang dari 45 menit. Pantai ini memiliki fasilitas yang baik dan ramah pengunjung, seperti lopo, Toilet, warung & kios, serta dalam beberapa hari dalam setahun, pemerintah menggelar acara Music on Vacation di tempat ini. Wisata Mangrove Kolam SusukTempat wisata ini merupakan salah satu tempat wisata baru di Kabupaten Belu. Tempat wisata ini menawarkan panorama eksotis hutan Mangrove sepanjang kurag lebih 1 km. Terdapat pula lopo-lopo dan ragam kios di sekitar objek wisata ini. Anda juga bisa membeli ikan bandeng yang banyak dijual oleh warga sekitar dengan harga yang amat terjangkau. PLBN Terpadu MotaainMerupakan gerbang utama negara Indonesia dengan Timor Leste, merupakan suatu tempat dengan keindahan arsitektur. Bendungan RotiklotMerupakan suatu bendungan yang dibangun pada masa pemerintahan Joko Widodo dengan tujuan menyediakan irigasi bagi lahan pertanian para petani. Bendungan ini diresmikan pada 20 Mei 2019, dan belum dibuka untuk umum hingga pemeliharaan berakhir pada Agustus 2019 (tiga bulan setelah diresmikan). Pantai SukaerlaranPantai ini merupakan saingan Pantai Pasir Putih. Pantai ini menawarkan pemandangan yang lebih alami'' karena banyak ditumbuhi pepohonan. Pantai ini luas dan biasanya penuh saat musim liburan dan akhir pekan tiba. Kuliner Beberapa kuliner yang dapat ditemui di Kabupaten Belu antara lain jagung bose, dan jagung bakar. Referensi Catatan Pranala luar Situs Resmi Pemerintah Facebook Dinas Pariwisata Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Belu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Belu Belu

4172

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Ende

Kabupaten Ende

Kabupaten Ende adalah sebuah kabupaten di Pulau Flores, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas kabupaten ini ialah 2.067,75 km² dan pusat pemerintahan atau ibu kota kabupaten berada di Kota Ende. Ende Lio memiliki banyak objek wisata, yaitu wisata alam seperti Kelimutu, wisata budaya, dan wisata sejarah. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk kabupaten Ende sebanyak 278.817 jiwa. Sejarah Cerita asal mula berdirinya Nua Ende meningkat menjadi Kota Ende hanya samar-samar saja. Dongeng-dongeng yang mengarah kesana tidak sama benar. Fragmen sejarah tidak memberi kejelasan. Karena itu tidak mudah memberikan jawaban atas pertanyaan oleh siapa dan kapan Nua Ende dimulakan. Mitos yang samar-samar perlu diteliti bersampingan dengan fragmen sejarah, agar dua sumber ini bantu membantu dalam usaha mencarikan jawaban yang baik. Mitos didirikan Nua Ende adalah unsur pra sejarah yang dapat dijadikan sumber penelitian. Dongeng-dongeng yang diteliti ini adalah kutipan dari karangan S.Roos “Iets Over Ende“ dan karangan Van Suchtelen tentang onderafdeling Ende. S.Roos membicarakan antara lain masalah berdirinya Nua Ende dan Tanah Ende B.B.C.M.M. Van Suchtelen Kontroleur onderafdeling Endemengemukan mythos Dori Woi, Kuraro, Jari Jawa. Perbedaan antara S.Roos dan van Suchtelen ialah mythos Kontroleur S.Roos (Sumbi) dibawakan dengan umum saja, sedangkan mythos Van Suchtelen diceritakan dengan diperinci. S.ROOS Tentang Nua Ende,Tana Ende Walaupun tidak diperinci namun ceritera yang dikemukan Roos amat berharga. Diceriterakan kepadanya tahun 1872 bahwa kira-kira sepuluh turunan lalu sudah turun dua orang dari langit, Ambu Roru lelaki dan Ambu Mo` do wanita. Mereka kawin dan mendapat lima anak, tiga wanita dua lelaki. Satu wanita menghilang tanpa kembali lagi. Empat anak yang lain melanjutkan turunan Ambu Roru dan Ambu Mo`do Pada suatu hari, Borokanda, Rako Madange, Keto Kuwa bersampan dari Pulau Ende ke Pulau Besar karena mereka memasang bubuk disana, untuk menangkap ikan. Mereka mendapat banyak ikan yang separohnya mereka makan ditempat dan yang sisa mereka bawa ke rumah. Sementara makan itu datang tuan tanah Ambu Nggo`be yang diajak turut makan.Pertemuan mereka membawakan persahabatan.Ambu Nggo`be mengajak orang-orang itu meninggalkan Pulau Ende supaya berdiam dipulau besar. Anak isteri dan harta milik dapat diboyong kemudian. Ambu Nggo`be berikan tanah dengan syarat mereka harus bayar, satu gading dan se utas rantai mas. Bahan warisan itu masih disimpan Kai Kembe seorang turunan lurus Ambu Nggo`be. Jadi semua syarat dipenuhi dan diselesaikan.Mereka menebang pohon dan semak memulaikan perkembangan yaitu Nua Roja yang kemudian diganti dengan nama Nua Ende. Terjadi kawin mawin antara penduduk asal pulau Ende dan penduduk asli. Maka putera Ambu Roru kawin dengan putera Ambu Nggo`be.Beberapa waktu kemudian datang seorang lelaki dari Modjopahit dengan mengendarai ngambu atau ikan paus. Ia berdiam di Ende dan kawin dengan wanita anak putera ambu Roru dan Ambu Nggo`be .Pun seorang Cina berdiam di Ende dan kawin dengan dari keluarga sama ini. Orang Cina itu bernama Maga Rinu ( Sic Bapak Kapitan Nggo`be ). Dari ceritera ini dapat disimpulkan bahwa Nua Ende dimulaikan oleh Ambu Nggo`be dan bantuan Ambu Roru dari Pulau Ende dan bantuan orang Majapahit serta orang Cina. Geografi Topografi Sedangkan untuk letak astronomis, kabupaten Ende Lio terletak pada 8°26’24,71” LS – 8°54’25,46” LS dan 121°23’40,44” BT – 122°1’33,3” BT. Wilayah Kabupaten Ende Lio Ini Termasuk Juga Dalam Deretan Jalur Gunung Berapi, Sebut Saja Gunung Berapi Iya Yang Memiliki Ketinggian 637 Mdpl, Di mana Letusan Terakhirnya Terjadi Pada Tahun 1969. Masih Ada Juga Gunung Berapi Mutubusa Yang Memiliki Ketinggian 1.690 Mdpl, Di mana Terakhir Kalinya Tercatat Memuntahkan Lahar Panas Pada Tahun 1938. Iklim & Curah Hujan Curah Hujan Di Kabupaten Ende Lio Tercatat Lebih Signifikan Pada Bulan Nopember Hingga Bulan April. Dengan Curah Hujan Rata-Rata Pertahun 1.129 Mm. Perbedaan Amplitudo Suhu Harian Rata-Rata Juga Tidaklah Terlampau Signifikan, Berada Dalam Ambang 6,0 °C. Di mana Suhu Terpanas Pada Siang Hari Adalah 33 °C Dan Suhu Udara Malam Hari Memiliki Suhu Terendah Pada Titik 23 °C. Kelembaban Nisbi Kabupaten Ende Lio Berada Dalam Kisaran Rata-Rata 85%. Hidrologi Sumber Utama Pertanian Bagi Masyarakat Kabupaten Ende Lio Adalah Dari Beberapa Mata Air Yang Relatif Bertahan Debit Airnya, Selain Dari Sumber Mata Air Tadahan Lainnya. Beberapa Lokasi Mata Air Ini Antara Lain: Mata Air Wolowona Yaitu Mencapai 200 Lt/Dtk Yang Terdapat Di Kecamatan Ndona Tepatnya Berada Di Desa Onelako, Mata Air Aekemele Dengan Debit 40 Lt/Dtk, Mata Air Moni Dengan Debit 35 Lt/Dtk, Mata Air Aeuri Dan Aewenanda Di Kecamatan Ende Selatan. Jenis Tanah Di Kabupaten Ende Lio Adalah Tanah Mediteran, Latosol, Alluvial, Regosol, Grumosol, Dan Andosol. Satu Mata Air Bersih lainnya, yang sangat sehat sebab bisa langsung diminum tanpa harus direbus adalah Mata Air "Ae Bhobho", terletak di desa Wolokota kecamatan Ndona. Mata Air ini berdebit mencapai 40Lt/Detik, dan memenuhi kebutuhan dua desa yakni Wolokota dan Reka. Mata Air ini sebenarnya sangat potensiil untuk dikelola sebagai air minum bersih, sebab tidak ada sat kapur sama sekali. Sayangnya, belum dipergunakan secara optimal sebagai salah satu usaha ekonomi. hal ini terutama karena masih sulitnya akses ke desa ini karena belum dihubungkan dengan jalan raya. Batas Wilayah Batas wilayah Kabupaten Ende yaitu: Pemerintahan Daftar Bupati Ende Lio Dewan Perwakilan Kecamatan Lambang Daerah Lambang Daerah Kabupaten Ende berbentuk perisai bersisi lima yang mengandung arti sebagai berikut: Perisai melambangkan alat perlindungan rakyat Sisi lima melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Warna dan Isi Lambang Daerah Warna lambang terdiri dari warna merah, kuning, hitam dan biru yang diambil dari warna kain tenun rakyat Ende-Lio yang mencerminkan ciri khas kebudayaan rakyat Daerah Tingkat II Ende yang mempunyai arti sebagai berikut: Merah melambangkan keberanian Kuning melambangkan keagungan, kekayaan dan kemuliaan Hitam melambangkan siap demi cita-cita yang luhur serta teguh dan abadi Biru melambangkan kerukunan, kesetiaan di dalam kekeluargaan Arti Lambang Daerah Lambang Daerah Kabupaten Ende berisi: Lukisan bintang yang berwarna kuning keemasan yang melambangkan keagungan dan kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta yang memberi hidup dan menyinari kehidupan manusia pada umumnya, khususnya rakyat Daerah Tingkat II Ende. Di bawah lukisan bintang tertulis dengan huruf latin "DAERAH TINGKAT II ENDE". Rantai yang melingkari lukisan danau Kelimutu melambangkan ikatan kerukunan dan kekeluargaan yang hidup dikalangan rakyat Daerah Kabupaten Ende. Danau Kelimutu adalah satu-satunya keindahan alam di dunia yang hanya terdapat di Daerah Kabupaten Ende, melambangkan keagungan, kemegahan dan ketenangan hidup rakyatnya dengan tabah dan penuh semangat membangun daerahnya sepanjang masa. Lukisan padi dan kapas yang terdapat di bawah lukisan danau Kelimutu mengandung arti tujuan kesejahteraan material dan spiritual rakyat Daerah Kabupaten Ende. 14 butir padi dan 12 buah kapas melambangkan 14 Desember, tanggal dan bulan berdirinya Daerah Kabupaten Ende, sedangkan angka 1958 yang terletak di bawah lukisan pohon beringin melambangkan tahun berdirinya Daerah Kabupaten Ende. Lukisan pohon beringin yang terletak di bawah lukisan padi dan kapas melambangkan persatuan dan kesatuan. Empat corak garis yang melintang sebagai dari lukisan waran dasar lambang ini yang memberi perisai atau lima bagian, melambangkan rencana pembangunan lima tahun yang terus menerus untuk mencapai cita-cita bangsa seperti yang termaktub dalam sila ke lima dari Pancasila. Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Ende pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 278.817 jiwa, dengan kepadatan penduduk 140 jiwa/kilometer persegi. Kepadatan penduduk terpadat terdapat pada Kecamatan Ende Tengah sebesar 3.801 jiwa per km2 dan yang terendah pada Kecamatan Lempembusu Kelisoke dengan kepadatan penduduk-nya 46 jiwa per km2. Jumlah Kepala Keluarga hasil Registrasi Penduduk adalah sebesar 57.550 RT dengan rata-rata penduduk per RT tidak terlalu bervariasi yakni antara 3-6 jiwa per RT pada setiap kecamatan, sedangkan rata-rata penduduk per RT untuk Kabupaten Ende yaitu 4 jiwa per RT. Suku Asli yang mendiami kabupaten Ende Lio adalah : Suku Lio, Suku Ende, Suku Nage. Suku terbanyak di kabupaten ini adalah suku Lio yang mayoritas mendiami bagian pedalaman, bagian utara dan timur kabupaten ini. Agama mayoritas di Ende adalah Kristen, dengan penganut agama Islam yang cukup siginifikan. Data Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan tahun 2023, penduduk Ende yang menganut agama Kekristenan sebanyak 72,83%, dengan mayoritas Katolik sebanyak 70,76%, dan selebihnya Protestan sebanyak 2,07%. Penduduk yang menganut gama Islam sebanyak 27,10%, selebihnya menganut agama Hindu sebanyak 0,06%, dan Buddha sebanyak 0,01%%. Pendidikan Kabupaten Ende Lio memiliki 3 Unit SMA/SMK/MA Negeri, 12 Unit SMA/SMK/MA Swasta, 54 Unit SMP/MTs Negeri, 32 Unit SMP/MTs Swasta, 176 Unit SD/MI Negeri, 156 Unit SD/MI Swasta, 107 Unit Taman Kanak-kanak. Total siswa di Kabupaten Ende Lio mencapai 67.758 Siswa dengan banyaknya tenaga pengajar yaitu 4.541 guru. Berikut beberapa nama sekolah di Kabupaten Ende Lio : Perguruan Tinggi Universitas Flores Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa (STIPAR) Ende Akademi Bahasa Asing Santa Mary Ende Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Mataram Akademi Keperawatan (AKPER) Ende Kesehatan Kabupaten Ende Lio mempunyai 3 Rumah Sakit, 1 RS Bersalin, 24 Puskesmas, 52 Puskesmas Pembantu dan 6 Balai Pengobatan. Tiga rumah sakit masing-masing adaalah RSUD Ende Lio, Rumah Sakit Misi Ende Lio, dan RS St Antonius Jopu. Sedangkan RS Bersalin yakni RS Bersalin SSPS Ende. Rencananya akan dibangun rumah sakit baru bernama RSU Pratama di Kecamatan Wewaria. Terdapat 443 orang tenaga medis meliputi dokter umum, dokter gigi, bidan, Perawat / SPK, Perawat Gigi, Akademi Perawat maupun Sanitarian (SPPH). Transportrasi Untuk melayani mobilisasi angkutan darat di Kabupaten Ende Lio terdapat 130.30 Km jalan nasional, 160.30 Km jalan provinsi, 824.60 Km jalan kabupaten dan 338.70 Km jalan pedesaan. Sementara itu Kabupaten Ende Lio memiliki 5 terminal tipe A dan C yaitu Terminal Ndao, Terminal Rewarangga, Terminal Detusoko, Terminal Maukaro dan Terminal Wolowaru. Sedangkan untuk angkutan udara, Kabupaten Ende Lio mempunyai Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman dengan maskapai Lion Air dioperasikan oleh Wings Air, Kalstar, Pelita Air Service dan TransNusa Air Services. Letak Kabupaten Ende Lio yang strategis, yang batas wilayahnya berhubungan langsung dengan dua perairan laut utara dan selatan sehingga terdapat Pelabuhan Barang dan Penumpang, Pelabuhan Pertamina dan Pelabuhan Ikan. Pariwisata Berbagai tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi antara lain: Danau Kelimutu, terletak di Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende Lio (hanya berjarak 55 km dari Ende atau 100 km dari Maumere) Kerikil Hijau di Pantai Penggajawa Museum Bung Karno, berupa sebuah rumah pengasingan Bung Karno oleh Belanda selama 4 tahun (1934-1938) Monumen Pancasila, sebuah pohon sukun tempat Soekarno merenungkan dan merumuskan dasar-dasar negara Indonesia yang dikemudian hari dikenal dengan nama Pancasila Pantai Berpasir Putih, tempat kura-kura & penyu bertelur di kecamatan Ndona Timur, 20 km dari Kota Ende Taman Renungan Bung Karno, terletak di pusat kota Ende, tempat di mana Bung Karno mendapatkan ilham Pancasila. Terdapat patung Bung Karno dari perunggu yang sedang menatap ke arah laut. Berbagai atraksi dan atau kegiatan yang memiliki nilai wisata: Ritual Pati Ka Du'a Bapu Ata Mata Catatan Referensi Pranala luar [http://portal.endekab.go.id/ Situs web resmi pemerintah Kabupaten Ende Ende Ende

4173

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Flores%20Timur

Kabupaten Flores Timur

Kabupaten Flores Timur atau disingkat Flotim, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pembentukan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tanggal 9 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk Flores Timur pada tahun 2021 berdasarkan data registrasi Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 283.626 jiwa, dengan kepadatan 156,48 jiwa/km2. Kabupaten Flores Timur terdiri dari tiga wilayah utama yaitu daratan Pulau Flores bagian timur yang terdapat ibukota kabupaten di Larantuka, Pulau Adonara, dan Pulau Solor. Larantuka dulunya merupakan pusat Kerajaan Larantuka yang bercorak katolik dan mendapat pengaruh kuat dari Portugis. Geografi Luas wilayah Kabupaten Flores Timur mencapai 5.983,38 km² yang terdiri dari luas daratan sebesar 1.812,85 km² dan luas perairan sekitar 4.170,53 km². Wilayah kabupaten ini meliputi ujung timur Pulau Flores, Pulau Adonara, dan Pulau Solor, serta beberapa pulau kecil. Topografi Kabupaten Flores Timur terdiri atas wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, memiliki topografi mulai dari datar (kemiringan 0–8%), landai (kemiringan 9–15%), agak curam (kemiringan 16–25%), curam (kemiringan 26–40%), sampai sangat curam (kemiringan ≥40%). Keadaan topografi tersebut dapat digambarkan melalui kelerengan beberapa wilayah. Wilayah Flores Timur (Larantuka) mempunyai tingkat kemiringan lahan sebagai berikut 3 Ha lahan datar, 16 Ha lahan landai, 5 Ha lahan agak curam, 20 Ha lahan curam, dan 62 Ha lahan sangat curam. Wilayah Solor memiliki tingkat kemiringan lahan sebagai berikut 621 Ha lahan datar, 1 Ha lahan landai, 5 Ha lahan agak curam, 3 Ha lahan curam, dan 14 Ha lahan sangat curam. Wilayah Adonara punya tingkat kemiringan lahan sebagai berikut 4 Ha lahan datar, 3 Ha lahan landai, 718 Ha lahan agak curam, 4 Ha lahan curam, dan 40 Ha lahan sangat curam. Dengan demikian, total luas lahan datar di wilayah Kabupaten Flores Timur adalah 629 Ha, total luas lahan landai adalah ±19,8 Ha, total luas lahan agak curam sebesar 728 Ha, total luas lahan curam 27 Ha, dan total luas lahan sangat curam sebesar 115 Ha. Vulkanologi Kabupaten Flores Timur berada dalam jalur Gunung Api yang masih aktif sebanyak 4 (empat) buah, yaitu: Gunung Lewotobi Laki – Laki dengan tinggi 1.584 meter dari permukaan laut di Pulau Flores. Gunung Lewotobi Perempuan dengan tinggi 1.703 meter dari permukaan laut di Pulau Flores. Gunung Leraboleng dengan tinggi 1.117 meter dari permukaan laut di Pulau Flores. Gunung Ileboleng dengan tinggi 1.659 meter dari permukaan laut di Pulau Adonara. Iklim Letak geografis Flores Timur memiliki dampak pada iklim di wilayah ini yaitu iklim sabana tropis (Aw) yang mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada periode bulan Juni-September angin muson bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember-Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik & Hindia, sehingga terjadi musim hujan. Keadaan ini berganti setiap enam bulan setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Oleh karena itu, wilayah Flores Timur menjadi wilayah yang tergolong kering dan selalu terancam bencana kekeringan setiap tahun, karena hanya 4 bulan (Januari-Maret dan Desember) yang keadaannya relatif basah, sedangkan 8 bulan sisanya relatif kering. Pemerintahan Daftar Bupati Daftar Sekretaris Daerah Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Suku bangsa Para penduduk pribumi adalah suku Lamaholot berbahasa Lamaholot sebagai basantara serta bahasa dan dialek setempat seperti bahasa Adonara. Dalam kabupaten ini mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok pendatang Bugis, Makassar, Buton, serta keturunan Tionghoa-Indonesia. Tradisi Masyarakat Flores Timur terikat dengan adat-istiadat serta tata cara yang telah menjadi tradisi dari generasi ke generasi yang menjadikannya sebagai masyarakat yang sangat menghargai etnis, budaya, agama dan ras yang lain di dalam tatanan kehidupan dan bermasyarakat. Agama Sebagian besar penduduk beragama Kristen sebesar 79,53% dimana mayoritas adalah Katolik 78,14% dan Protestan 1,39%. Kemudian yang menganut agama Islam juga cukup banyak yakni 20,44%, dan sebagian kecil memeluk agama Hindu 0,03%, dan umumnya adalah warga yang berasal dari Bali. Mata Pencaharian Pertanian: Palawija, Jagung, Singkong, Ubi, Kemiri, Jambu Mete, Kopi, Vanili, Asam dan lain-lain. Nelayan Wiraswasta Pegawai Negeri Sipil Pariwisata Objek Wisata Upacara Keagamaan Paskah-"Semana Santa", dimana penduduk kota biasa melakukan perarakan membawa Patung Yesus dan Bunda Maria sebagai Pelindung dan Penyelamat umat manusia umumnya dan masyarakat Larantuka khususnya untuk diarak mengelilingi kota Larantuka. Pembuatan Tenun Ikat atau semacam kain yang proses pembuatan sampai menjadi kain yang siap dipakai menggunakan cara tradisional. Wisata Bahari, yaitu menikmati pantai dan pulau yang indah atau juga melakukan kegiatan seperti scuba, snorkeling atau renang karena pantai dan laut yang terhampar semuanya masih perawan dan belum dirusak oleh tangan ataupun limbah, baik industri ataupun rumah tangga. Pertapaan Trappist Lamanabi di Desa Lamanabi, Tanjung Bunga, dikenal sebagai tempat wisata rohani bagi mereka yang mencari kesunyian untuk retret. Danau Waibelen, Batu Payung, Batu Bertulis, Pantai Painghaka yang di sebut Situs Sejarah semuanya ini terletak di Desa Waibao - Riangpuho. Peristiwa Bencana alam 4 April 2021 Pada tanggal 4 April 2021 dini hari, yang bertepatan dengan hari Minggu Paskah, telah terjadi bencana longsor dan banjir bandang di pulau Adonara, kabupaten Flores Timur, yang menimpa 3 kecamatan. Ketiga kecamatan tersebut ialah kecamatan Ile Boleng dengan titik bencana di desa Lamanele, kemudian kecamatan Adonara Timur dengan titik bencana di kelurahan Waiwerang Kota dan desa Waiburak, dan kecamatan Wotan Ulumado dengan titik bencana terdampak ialah desa Oyang Barang. Tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo, kepada media menyampaikan bahwa korban yang telah ditemukan berjumlah 84 orang, dan masih dalam proses pencarian sebanyak 71 orang. Sementara itu, ada 15 orang mengalami luka-luka dan 938 kepala keluarga atau 2.655 jiwa mengungsi. Catatan Referensi Pranala luar Flores Timur Flores Timur

4174

https://id.wikipedia.org/wiki/Kupang%20%28disambiguasi%29

Kupang (disambiguasi)

Nama tempat Indonesia Kabupaten Kupang Kota Kupang Kupang, Pagar Gunung, Lahat Kupang, Tebing Tinggi, Empat Lawang Kupang, Ambarawa, Semarang Kupang, Karangdowo, Klaten Kupang, Curahdami, Bondowoso Kupang, Jabon, Sidoarjo Kupang, Jetis, Mojokerto Kupang, Pakem, Bondowoso Kupang, Kandangan, Hulu Sungai Selatan Kupang, Lampihong, Balangan Kupang, Tapin Utara, Tapin Kupang Baru, Muara Kaman, Kutai Kartanegara Kupang Bersih, Pematang Karau, Barito Timur Kupang Kota, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung Kupang Nunding, Muara Uya, Tabalong Kupang Raya, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung Kupang Rejo, Sungai Pinang, Banjar Kupang Samhurang, Labuan Amas Utara, Hulu Sungai Tengah Kupang Teba, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung Malaysia Kupang, Malaysia Singapura Stasiun LRT Kupang Lain-lain Kupang (moluska), sejenis kerang-kerangan Kupang (makanan), adalah makanan khas dari Jawa Timur dengan bahan dari kerang kupang. Kupang (keuangan), satuan mata uang masa lalu di bawah ringgit.

4175

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Manggarai

Kabupaten Manggarai

Kabupaten Manggarai adalah sebuah kabupaten yang berada di pulau Flores, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten Manggarai yakni Kota Ruteng yang terletak di Kecamatan Langke Rembong. Luas wilayahnya adalah 2.096,44 km², dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 325.530 jiwa. Geografis Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di sebelah barat Pulau Flores. Kabupaten Manggarai mempunyai luas wilayah sebesar 2.096,44 km² yang terdiri dari daratan Pulau Flores dan pulau kecil yaitu Pulau Molas. Secara astronomis, Kabupaten Manggarai terletak di antara 08°14'27,32" hingga 08°54'57,17" Lintang Selatan dan 120°13'41,34" hingga 120°32'47,22" Bujur Timur. Batas Wilayah Batas Wilayah dari Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut: Topografi Secara topografis, Kabupaten Manggarai merupakan daerah dataran tinggi yang didominasi oleh bentuk permukaan daratan yang bergelombang dengan kemiringan lahan ≥40% (pegunungan) yaitu seluas 38,36% dan kemiringan lahan antara 15%-40% yakni seluas 55,41% dari luas wilayah Kabupaten Manggarai. Sedangkan, sisanya yang seluas 6,23% merupakan dataran rendah dengan tingkat kemiringan lahan antara 8%-15%. Kondisi Hidrologi Keadaan hidrologis di Kabupaten Manggarai terdiri atas sumber-sumber air yang berasal dari air tanah, air permukaan, dan curah hujan. Sebagai daerah yang mempunyai permukaan bergunung-gunung, air tanah pada umummya diperoleh dari mata air yang berasal dari kawasan pegunungan yang masih mempunyai kondisi jenis flora dari tumbuhan pepohonan yang cukup rapat. Beberapa sungai besar yang keberadaan airnya mengalir sepanjang tahun di antaranya sungai Wae Pesi, Wae Neuring, Wae Renca yang mengalir dan bermuara ke pantai Utara (kecamatan Reok), dan sungai Wae Naong, Wae Reno yang mengalir ke arah selatan dan bermuara ke pantai Selatan (kecamatan Satar Mese). Sumber air tanah dan air permukaan (sungai) yang cukup penting keberadaannya di wilayah kabupaten Manggarai ini adalah dengan adanya gunung Golo Lusang, Poco Ranaka dan gunung-gunung lainnya, di mana keberadaan beberapa sungai tersebut berasal dari mata air pada gunung tersebut Iklim Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, sebagian besar wilayah Kabupaten Manggarai beriklim muson tropis (Am) dengan sebagian kecil beriklim dataran tinggi subtropis (Cwb) terutama di wilayah dataran tinggi pegunungan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Manggarai terbilang cukup sejuk, yakni pada rentang 15°C hingga 30°C, kecuali untuk wilayah pesisir yang suhunya bisa berkisar antara 22° hingga 34°C. Seperti wilayah lainnya di Indonesia, Kabupaten Manggarai pun memiliki 2 musim yang dipengaruhi oleh pergerakan angin monsun, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan dipengaruhi oleh angin monsun baratan yang bersifat basah. lembap, serta banyak membawa uap air dan biasanya berlangsung pada periode November hingga April dengan puncaknya pada bulan Januari. Sementara itu, musim kemarau dipengaruhi oleh angin monsun timuran yang bersifat kering dan sedikit membawa uap air dan biasanya berlangsung pada periode Mei hingga Oktober dengan puncaknya pada bulan Agustus. Tingkat kelembapan di wilayah Manggarai bervariasi antara 65% hingga 85%. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Lambang Kabupaten Bentuk lambang kabupaten Manggarai 1. Bentuk lambang Daerah Manggarai ialah ”Prisai” bersisi lima yang mempunyai arti: a. Prisai melambangkan alat pertahanan dan perlindungan seluruh rakyat; b. Sisi lima melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara. 2. Tata warna lambang berupa kuning, hijau, merah dan hitam diambil dari warna kain tenun rakyat daerah Manggarai yang mempunyai arti: a. Kuning adalah keluhuran dan keagungan serta kejayaan; b. Hijau adalah harapan masa depan atas dasar potensi yang ada di daerah; c. Merah adalah keberanian; d. Hitam adalah teguh dan abadi; 3. Lambang berisikan Rumah Adat melambangkan: a. Alat pemersatu seluruh rakyat dalam satu kesatuan dan persatuan nasional dalam setiap derap langkah pembangunan mental dan fisik yang mencerminan dalam tingkat kebudayaan, peradaban dan perjuangan hidup dari zaman ke zaman; b. Sembilan tiang Rumah Adat memperteguh adanya pendirian bahwa seorang bayi yang baru dilahirkan setelah sembilan bulan dalam kandungan ibu adalah harapan bangsa. 4. Lukisan Gasing yang terdapat pada puncak rumah adat melambangkan keabdian dan keagungan Tuhan yang maha penyayang memberi dan menyinari segala yang hidup serta menyelenggarakan seluruh pusaran tata kehidupan daerah khususnya dan rakyak Indonesia pada umumnya. 5. Lukisan sepuluh (10) batang tulang ijuk (rimang) di atas kepala manusia melambangkan 10 jari tangan manusia menunjukan bahwa rakyat Manggarai senantiasa memuliakan Tuhan dan memohon berkat dan perlindunganNya. 6. Kepala manusia bertanduk mengandung arti bahwa rakyat didaerah Manggarai adalah manusia banteng dan atau manusia yang kokoh, kuat dan berani serta berkemauan bagaikan baja dalam menghadapi tantangan hidup. 7. Lilitan tali ijuk yang terdapat di bawah kepala manusia bertanduk yang mengikat seluruh kasau dan ujung atas atap ijuk melambangkan: a. Bhinneka Tunggal Ika, keutuhan rasa kesatuan yang kokoh mengikat seluruh segi kehidupan rakyat didaerah yang tidak mudah terpengaruh; b. Keutuhan dalam mufakat dan musyawarah yang melembaga dalam kehidupan seluruh rakyat daerah Manggarai. 8. Buaya darat/Komodo (Varanus Commodoensis) sebagai satu-satunya reptil pra sejarah yang masih tetap hidup di daerah Manggarai, berwarna kuning berbintik coklat dan berdiri dalam keadaan siaga di depan rumah adat melambangkan: a. Daya tahan hidup seluruh rakyat daerah dalam menghadapi pelbagai tantangan hidup; b. Kesiapsiagaan yang penuh ketenangan, kecermatan kewaspadaan dan kecekatan dalam setiap gerak kehidupan seluruh rakyat didaerah; c. Museum bagi binatang jenis reptil pra sejarah yang bernilai tinggi untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 9. Lukisan satu tangkai kopi dengan 14 butir dan 8 daun kopi serta satu tangkai padi dengan 58 bulir padi melambangkan: a. Potensi Daerah Manggarai dalam perjuangan untuk mempertinggi taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat; b. Tanggal dan Tahun berdirinya Daerah Tingkat II Manggarai secara yuridis formil 14 agustus 1958. 10. Pita merah dengan tulisan ”KABUPATEN MANGGARAI” melambangkan: keberanian, sedangkan tulisan hitam di atas pita merah melambangkan keteguhan dan pendirian yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan dalam menghadapi segala tantangan hidup. 11. Ukuran Lambang: a. Lebar prisai: 22 cm b. Tinggi prisai: 18,5 cm kiri/kanan c. Tinggi prisai tengah: 24 cm Demografi Agama Sebagian besar penduduk Kabupaten Manggarai beragama Kristen sebesar 96,01% dimana mayoritas adalah Katolik 95,24% dan Kristen Protestan 0,77%. Selebihnya adalah menganut agama Islam 3,98% dan Hindu serta kepercayaan dan Buddha 0,10%. Ekonomi Pertanian Kabupaten Manggarai dikenal dengan pertaniannya, antara lain: kopi, cengkih, vanili, cokelat, dan masih banyak yang lainnya. Industri Kawasan Industri Manggarai Utara Kawasan Olahan Sawit Manggarai Utara Kawasan UMKM Manggarai Utara Kawasan Pertanian Manggarai Utara Kawasan Agrabinta Manggarai Utara & Selatan Pariwisata Budaya Salah satu tarian yang terkenal dari Manggarai adalah tarian Caci. Alam Media Massa RCTI, dibangun th 1994 SCTV, dibangun th 1995-6 ANTV, dibangun th 1993-94 MNCTV, dibangun th 1992 Indosiar, dibangun th 1996 TransTV, dibangun th 2001 Trans7, dibangun th 2002-03 GlobalTV, dibangun th 2003-2004 Lativi, dibangun th 2003 hancur 2004 dipasang th 2005 Metro TV, dibangun th 2001 TVRI dibangun th 1985 SpaceToon dibangun th 2006-2007 Nirwana TV dibangun th 2004 Nuansa TV dibangun th 2009 Delta TV dibangun th 1999, putus tahun 2005 dan Delta TV siaran tahun 2006 Referensi Pranala luar Kabupaten di Indonesia Kabupaten di Nusa Tenggara Timur Pendirian tahun 1958 di Indonesia

4176

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Ngada

Kabupaten Ngada

Kabupaten Ngada adalah sebuah kabupaten di pulau Flores, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten adalah Bajawa. Luas wilayah 1.620,92 km² dengan jumlah penduduk 167.396 jiwa. Kabupaten Ngada memiliki tiga suku besar, yaitu Suku Nagekeo, Suku Bajawa dan Suku Riung. Geografi Kabupaten Ngada membentang antara 8°20'24.28"–8°57'28.39" Lintang Selatan dan 120°48"–121°11' Bujur Timur. Kabupaten Ngada memiliki Luas daratan 1.776,72 km², luas perairan 708,64 km² dan panjang pantai 102,318 km dengan rincian sebagai berikut: luas perairan pantai Utara 381,58 km2 dengan panjang pantai 58,168 km, luas perairan pantai Selatan 327,06 km² dengan panjang pantai 44,15 km. Batas Wilayah Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Topografi Kondisi topografi Kabupaten Ngada pada umumnya berbukit dan tingkat kemiringan lahan yang relatif tinggi, dengan komposisi kemiringan 0 – 15 derajat seluas 45,02% dari luas wilayah Kabupaten Ngada; kemiringan 16 – 20 derajat seluas 40,64% dari total luas wilayah kabupaten ini; dan kemiringan di atas 20 derajat seluas 14,34% dari total luas wilayah Kabupaten Ngada. Hidrologi Keadaan hidrologis di Kabupaten Ngada terdiri atas sumber-sumber air yang berasal dari air tanah, air permukaan dan curah hujan. Sebagai daerah yang mempunyai permukaan bergunung-gunung, air tanah pada umummya didapatkan dari mata air yang berasal dari kawasan pegunungan yang masih mempunyai kondisi jenis flora dari tumbuhan pepohonan yang cukup rapat. Kondisi hidrologi di Kabupaten Ngada merupakan air sungai dengan sungai-sungai yang bermuara baik di pantai utara maupun pantai selatan. Kabupaten Ngada juga merupakan hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Aesesa yang meliputi sub DAS Wulabhara dan sub DAS Wae Woki. Iklim Berdasarkan klasifikasi iklim, wilayah Kabupaten Ngada sebagian besar beriklim sabana tropis (Aw) dan sebagian kecil lainnya beriklim muson tropis (Am). Suhu udara di wilayah Ngada sangat erat kaitannya dengan kontur topografinya yang berbukit-bukit. Oleh karena itu, suhu udara di sebagian besar wilayah Ngada cenderung lebih sejuk dibandingkan wilayah lain di Nusa tenggara Timur, yaitu berkisar antara 15°–30 °C dengan tingkat kelembapan bervariasi antara 66%–83%. Oleh karena beriklim sabana tropis, wilayah Kabupaten Ngada memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Ngada berlangsung pada bulan-bulan Mei hingga Oktober dengan bulan terkering adalah bulan Agustus. Sementara itu, musim penghujan di wilayah ini berlangsung pada periode bulan-bulan basah, yaitu November hingga April dengan puncak musim hujan terjadi pada pertengahan bulan Januari hingga bulan Februari dengan rata-rata curah hujan bulanan lebih dari 250 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Ngada berkisar antara 1.300–1.900 mm per tahun dengan jumlah hari hujan bervariasi antara 80–140 hari hujan per tahun. Pemerintahan Bupati Ngada Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Ngada pada tahun 2014 sebanyak 162.299 Jiwa terdiri dari 80.090 Laki-laki dan 82.209 Perempuan. Jumlah penduduk terbanyak dan terpadat berada di Kecamatan Bajawa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Wolomeze. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terjarang berada di Kecamatan Riung Barat. Suku dan bahasa Kabupaten Ngada memiliki tiga suku besar, yaitu Suku Nagekeo, Suku Bajawa dan Suku Riung. Masing-masing suku ini mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri yang masih dipertahankan sampai saat ini, seperti rumah adat, bahasa yang berbeda satu sama lainnya, tarian, pakaian adat dan lain-lain. Dalam kebudayaan Ngada, rumah adat main peranan penting dalam pola kemasyarakatan. Seorang Ngada adalah bagian dari suatu rumah adat, berarti dari satu marga. Lambang marga berupa ukiran. Daerah Ngada dimasukkan ke dalam World Heritage Tentative List UNESCO tanggal 19 Oktober 1995 dalam kategori "Kebudayaan. Bahasa utama di daerah Ngada adalah bahasa Ngada. Agama Mayoritas penduduk kabupaten Ngada menganut agama Kekristenan yakni sebesar 93,74% dengan rincian Katolik sebanyak 92,10% dan selebihnya menganut agama Kristen Protestan sebanyak 1,64%. Sebagian lainnya menganut agama Islam sebanyak 6,17%, dan Hindu sebanyak 0,08%. Pariwisata Wisata budaya Kabupaten Ngada sangat terkenal di kalangan wisatawan asing yang tertarik dengan kebudayaan. Beberapa kampung adat yang paling banyak dikunjungi di Kabupaten Ngada adalah: Kampung Bena di Desa Tiworiwu, Kecamatan Jerebuu Kampung Wogo di Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, di mana terdapat rumah adat dan peninggalan megalithik Kampung Bela di Desa Beja, Kecamatan Bajawa Kampung Gurusina di Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu Kampung Belaraghi di Desa Keligejo, Kecamatan Aimere Wisata alam Kabupaten Ngada memiliki banyak objek wisata dan potensi wisata alam yang lengkap mulai dari pantai, danau, air terjun, bukit, gunung hingga pemandian air panas. Berikut sejumlah objek wisata dan potensi wisata alam di Kabupaten Ngada: Taman Laut Nasional 17 Pulau Riung, di tempat ini terdapat antara lain mawar laut, aneka jenis terumbu karang, Pulau Pasir Putih, kelelawar bakau di pulau Ontoloe, Mbou (Varanus riungnensis) yaitu Kadal Raksasa yang merupakan Binatang Purbakala, masih hidup secara alamiah di habitatnya hingga saat ini. Wisata air dan pantai yang ada di sini yakni air terjun Ogi, air terjun Wae Roa, air terjun Wae Pua, air terjun Wae Waru, air terjun Wae Niba, air terjun Wae Laja, air terjun Soso, pantai Waewaru, pantai Enabhara, pantai Sewowoto, permandian air panas Mengeruda, dan danau Wawomudha. Tempat wisata lainnya yakni Gunung Inerie, bukit Wolobobo, dan ekowisata Lekolodo. Ekonomi Perikanan Kabupaten Ngada memiliki wilayah perairan/ laut yang sangat potensial baik di pantai utara yaitu Laut Flores (Kecamatan Riung), maupun pantai laut selatan yaitu Laut Sawu masing-masing Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Aimere. Kekayaan laut yang utama yaitu ikan, Lobster, rumput laut dan mutiara. Sumber daya perikanan dan kelautan di Kabupaten gada memiliki garis pantai sepanjang 219 km dengan rincian: Pantai utara 105 Km, pantai selatan 114 Km. Sesuai PP nomor 25 tahun 1999, luas laut yang menjadi kewenangan Kabupaten hanya mencapai 4 mil laut. Luas wilayah perairan Laut sebesar 344.363 Ha dengan potensi lestari sebanyak 10.334,82 Ton/tahun yang terdiri dan potensi ikan Pelagis sebanyak 6.717,63 Ton dan ikan Demersal sebanyak 3.617,18 ton. Sampai dengan Tahun 2000 tingkat pemanfaatannya baru mencapai 55,51 ton dan sisanya dan perairan umum serta budidaya, dengan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) sebanyak 1.101 Rumah Tangga yang terdiri dan 989 Rumah Tangga Perikanan Nelayan dan 131 Rumah Tangga Perikanan Budidaya. Dan jumlah tersebut yang berstatus sebagai Nelayan Penuh sebanyak 265 orang dan176 orang sebagai Nelayan Sambilan. Pertambangan Jenis potensi pertambangan, lokasi dan jumlah kandungannya masing-masing, terinci sebagai berikut: Besi/ Mangan lokasi: Mbong Milong- Riung 1.359 Ha, Emas Lokasi: Rawangkalo, Wangka, Lindi 1.177.100 Ha (5.789 ton),Perak, Belerang Lokasi:Mataloko 30 Ha, Tembaga 33.088 %, Pasir Besi 65 Ha, Pasir dan Batu Lokasi:Naru, Aimere 908.209.977 M3, Tanah Liat Lokasi:Bomari-Langa 30.512.619 M3, Marmer Lokasi:Sambinasi, Rawangkalo, Wangka 15.452.336 M3, Granodiort 339.000.000 M3, Zeolit 266.721.653 M3, Batu Permata / 1/2, Permata 1.00.000 M3 Perkebunan Kabupaten Ngada memiliki potensi perkebunan yang cukup potensial untuk dikembangkan. Beberapa jenis komoditas andalan yang dikembangkan di Kabupaten Ngada adalah: Kopi, Kakao, Jambu Mete, Kemiri, Kelapa, Cengkih, Vanili dan Merica. Luas lahan kering potensial: 98.100 ha, fungsional seluas 47.943 ha sedangkan sisanya adalah sebesar 50.157 ha belum dimanfaatkan Referensi Pranala luar Ngada traditional house and megalithic complex - UNESCO World Heritage Centre Accessed 2009-02-27. Phillimore, J. & Lisa Goodson (2004), Qualitative Research in Tourism: Ontologies, Epistemologies and Methodologies, Routledge, 2004. ISBN 0-415-28087-7 Ngada Ngada

4177

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Sikka

Kabupaten Sikka

Kabupaten Sikka adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten Sikka adalah Maumere. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Sikka tahun 2021, penduduk kabupaten ini pada berjumlah 321.953 jiwa (2020) dengan kepadatan 186 jiwa/km². Sejarah Dahulu Kabupaten Sikka merupakan sebuah Onderafdeling dan kemudian menjadi Swapraja yang dipimpin oleh 12 raja dan ratu secara turun temurun. Yakni sejak pemerintahan Portugis saat dipimpin oleh Raja Don Alesu Ximenes da Silva hingga masa pemerintahan Belanda oleh Raja Andreas Djati da Silva pada tahun 1874. Saat kepemimpinan Raja J. Nong Meak da Silva pada tahun 1902 sistem pemerintahan Swapraja Sikka diubah dengan sistem Desentralisasi. Hingga kemudian berlakunya Undang - undang nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur maka pada tanggal 1 Maret 1958, daerah Swapraja Sikka dijadikan Daerah Tingkat II dengan ibu kotanya Maumere dengan kepala daerah pertama pada masa itu adalah D. P. C. Ximenes da Silva. Penyelengaraan pemerintahannya di dasarkan atas Undang - undang nomor I tahun 1957 tentang pokok - pokok pemerintahan daerah. Pada tahun 1967 daerah tingkat II Swapraja Sikka di ganti namanya menjadi Kabupaten Sikka dengan kepala daerahnya Laurensius Say. Geografi Secara geografis, luas wilayah Kabupaten Sikka 7.553,24 Km² terdiri atas luas daratan (Pulau Flores) 1.614,80 km² dan pulau-pulau kecil sebanyak 18 buah 117,11 km² serta luas lautan 5.821,33 Km². Luas daratan Kabupaten Sikka dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka hanya sebesar 3,66% dari luas wilayah NTT atau seluas 47.349,91 km². Kabupaten Sikka terletak di antara 8°22'–8°50' Lintang Selatan dan 121°55'40"–122°41'30" Bujur Timur. Batas wilayah Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Topografi Keadaan topografi sebagian besar berbukit, bergunung, dan berlembah dengan lereng-lereng yang curam yang umumnya terletak di daerah pantai. Keadaan tersebut di atas dapat dirinci: topografi dengan ketinggian 0–25 m dpl, yaitu dengan luas 29.863 ha atau sekitar 17,24% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, meliputi daerah pesisir pantai utara (sebagian besar) dan daerah pesisir pantai selatan serta daerah pesisir pantai pulau-pulau kecil lainnya. Topografi dengan ketinggian 25–100 m dpl, yaitu dengan luas 20.843 ha atau sekitar 12,03% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lanjutan daerah pesisir yang sebagian besar juga terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Sikka dan sebagian kecilnya di bagian selatan dan pulau-pulau kecil lainnya. Topografi dengan ketinggian 100-500 mdpl, yaitu seluas 48.171 ha atau sekitar 27,81% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lereng atau kaki gunung dan perbukitan yang juga merupakan daerah peralihan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau pegunungan. Sementara itu, topografi dengan ketinggian 500–1000 m dpl, yaitu seluas 70.216 ha atau sekitar 40,54% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, yang merupakan daerah pegunungan. Selanjutnya, topografi dengan ketinggian lebih dari 1000 m dpl, yaitu seluas 4.098 ha atau sekitar 2,37% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, yang merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi dan hanya terdapat di beberapa kecamatan saja. Kondisi kemiringan tanah (kelerengan) di wilayah Kabupaten Sikka cukup bervariasi, berkisar dari 0% hingga 70% dan didominasi oleh kemiringan tanah yang lebih besar dari 40% dengan luas 81.167 ha atau sekitar 46,87% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka. Iklim Kabupaten Sikka beriklim tropis seperti pada daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya dengan tipe iklim sabana tropis (Aw) yang memiliki dua musim, musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di wilayah Sikka biasanya berlangsung selama 7 hingga 8 bulan (April/Mei–Oktober/November) dengan bulan terkering adalah Agustus. Sementara itu, musim penghujan berlangsung kurang lebih selama 4–5 bulan (November/Desember–Maret/April). Curah hujan di wilayah ini berkisar antara 1.000–1.500 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan sebesar 60-120 hari per tahun. Suhu udara di wilayah Sikka berkisar antara 20 °C-33 °C. Tingkat kemebapan kelembaban nisbi 64%-86%. Kecepatan angin rata-rata 12–20 knots. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, mencatat penduduk Kabupaten Sikka berdasarkan agama yakni Kristen 89,60%, dengan mayoritas Katolik sebanyak 87,95% dan selebihnya Protestan 1,65. Sejak tahun 2005, Sikka menjadi keuskupan baru, yakni keuskupan Maumere, di bawah Keuskupan Agung Ende dengan Uskup pertamanya Mgr. Vincentius Sensi Potokota. Agama Islam cukup signifikan di kabupaten Sikka yakni 10,32%. Sebagian lagi beragama Hindu 0,06% dan Buddha 0,02% Kawasan pesisir utara cukup banyak dihuni oleh warga keturunan etnik Bajo, Buton, Bugis, Jawa dan ada sebagian Tionghoa dan Bali. Kawasan berpenduduk padat adalah di kawasan utara yang berbatasan dengan Laut Flores, sedang kawasan selatan yang berbatasan dengan Laut Sawu/Lautan Hindia berpenduduk jarang. Konsentrasi penduduk perkotaan ada di kota Maumere, termasuk ke dalam kecamatan Alok, Alok Timur dan Alok Barat, dan kawasan Geliting di Kewapante. Perkantoran Beberapa perusahaan papan atas skala Nasional yang sudah masuk di Maumere - Flores adalah Adira Finance (Jl Anggrek), Apotek K-24, Lab. Prodia, Apotek Kimia Farma, Batavia Air, Telkomsel, Bank Danamon, Bank BNI 46, Bank Mandiri, Gramedia, Bank Sinarmas dan sisanya lagi adalah perusahaan lokal atau daerah provinsi. Bencana Pada 12 Desember 1992 Maumere dilanda gempa dengan kekuatan 6,8 SR yang menyebabkan terjadinya tsunami, mengakibatkan sekitar 2000 penduduk meninggal dunia. Gempa tersebut disebabkan oleh penunjaman Lempeng Eurasia-Lempeng Indo-Australia yang terletak di sisi utara Maumere, yakni di Laut Flores. Korban terbanyak berasal dari penduduk yang tinggal di pulau-pulau di teluk Maumere, seperti Pulau Pemana, Pulau Besar dan Pulau Babi. Transportasi Kota Maumere dapat diakses via udara dari Denpasar (transit dari Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar), Ende, Kupang dan Labuan Bajo. Bandara bernama Wai Oti yang sejak bulan Juli 2010 telah megalami pergantian nama menjadi Bandar Udara Frans Seda dengan panjang landasan aspal 2250 meter, dan dapat didarati oleh jenis pesawat Boeing seri 737-500. saat ini terdapat 3 maskapai penerbangan yang melayani mobilitas penduduk antar pulau dan aktivitas ekspor dan impor. transportasi laut dapat diakses melalui pelabuhan laut Laurensius Say. Kekayaan Alam Kawasan ini memiliki potensi kekayaan alam yang cukup beragam, misalnya: Ikan laut Jambu mente (organik) Kakao (organik) Rumput laut Kemiri Asam Pariwisata Tempat Wisata Kabupaten Sikka juga memiliki tempat tujuan wisata yang layak untuk dikunjungi, yaitu: Wisata Selam dan Pantai (Eko-Wisata) di Kojogete, Pulau Pemanaa, Pulau Babi, Pantai Magepanda dan Pantai Paga. Wisata Lansekap atau Saujana (Eko-Wisata) Gunung Api Egon dan Gunung Kimangbuleng. Wisata Budaya di gereja antik peninggalan Portugis di Lela, Katedral St. Yosef di Maumere dan regalia peninggalan raja-raja Sikka. Lihat pula Bendungan Napun Gete Referensi Pranala luar Sikka Sikka

4178

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Sumba%20Barat

Kabupaten Sumba Barat

Sumba Barat adalah kabupaten di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Waikabubak. Kabupaten Sumba Barat pernah mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2007. Jumlah penduduk kabupaten Sumba Barat tahun 2021 sebanyak 149.641 jiwa. Geografi Kabupaten Sumba Barat terletak di Pulau Sumba bagian barat dan merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil. Secara geografis, Kabupaten Sumba Barat terletak pada 119° 6’ 43,61” - 119° 32’ 5,87” Bujur Timur dan 9° 22’ 24,27” - 9° 47’ 50,14” Lintang Selatan. Jaraknya sekitar dari 128 Kilometer dari Kota Waingapu. Luas wilayahnya 737,42 km2. Batas Wilayah Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Topografi Topografi Kabupaten Sumba Barat berupa pesisir, rangkaian pegunungan dan bukit-bukit kapur yang curam. Sebagian besar wilayah pesisirnya berada di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Ketinggian wilayahnya antara 0-800 meter di atas permukaan air laut (mdpl) dengan karakteristik wilayah yang sama dengan wilayah lain di Pulau Sumba tergolong kering. Jenis tanah di Kabupaten Sumba Barat umumnya mediteran dengan jenis batuan batu gamping dengan kemiringan lahan 14°-40°. Sebanyak 94,34% wilayah Kabupaten Sumba Barat digunakan sebagai lahan kering. Iklim dan hidrologi Kabupaten Sumba Barat memiliki iklim tropis basah dan kering (Aw) di pesisir dan iklim muson tropis (Am) di pedalaman dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan di Kabupaten Sumba Barat berdurasi ±6 bulan yakni pada bulan November–April, sedangkan musim kemarau berlangsung sejak awal bulan Mei hingga pekan-pekan pertama di bulan November. Curah hujan tahunan cukup rendah hingga menengah yakni berkisar antara 800–1900 mm per tahun dengan hari hujan sekitar 70-150 hari hujan per tahun. Suhu udara berkisar 25 °C - 33 °C dengan suhu minimum 21,8 °C dan maksimum 33,9 °C di musim kemarau. Sungai-sungai yang melintasi wilayah ini yaitu Sungai Wanokaka (Sungai Labariri), Sungai Kadengar, Sungai Kalada, dan Sungai Watupanggata. Pemerintahan Kepala daerah Bupati adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Bupati Sumba Barat bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Sumba Barat ialah Nikson Nababan, dengan wakil bupati John Lado Bora Kabba. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Sumba Barat 2020. Yohanis merupakan bupati Sumba Barat ke-14. Yohanis dan John dilantik oleh gubernur Nusa Tenggara Timut, Victor Laiskodat, pada 26 April 2021 di aula Eltari kantor gubernur Nusa Tenggara Timur, untuk periode 2021-2024. Dewan Perwakilan Kecamatan Penduduk Jumlah penduduk Penduduk Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2019 tercatat 148.916 jiwa, mengalami pertumbuhan sebesar 1,7% dari tahun sebelumnya, dengan jumlah rumah tangga pada tahun 2015 sebanyak 22.929 rumah tangga. Kepadatan penduduk Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2015 sebesar 168 jiwa/km2, dengan Kecamatan Kota Waikabubak merupakan daerah terpadat penduduknya dengan 712 jiwa/km² dan Kecamatan Lamboya Barat merupakan daerah terjarang penduduknya dengan 50 jiwa/km². Agama dan suku Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, mayoritas agama yang dianut penduduk Kabupaten Sumba Barat adalah pemeluk Kristen Protestan yakni 70,54%, kemudian Katolik sebanyak 18,60%. Penghayat kepercayaan Marapu sebanyak 6,39%, agama Islam sebanyak 4,31%, dan sebagian memeluk agama Hindu yakni 0,12%. Namun masih banyak warga Sumba Barat yang meyakini ajaran tradisional Marapu sebagai keyakinan turun temurun warga sekitar, mencakup 6,54% penduduk Sumba Barat. Pengaruh adat-istiadat masih cukup kuat bagi sebahagian penduduk Sumba Barat. Selain itu di kabupaten ini masih terdapat masyarakat terasing, yaitu suku bangsa Balikeda di desa Dokakaka, Kecamatan Loli. Perekonomian Secara tradisional (renca) sebagian besar penduduk di kabupaten ini bergantung hidup pada sektor pertanian. Karena keadaan tanahnya, tanaman cokelat dan tembakau dapat tumbuh di areal seluas 110 hektare dan 2.280 hektare. Sektor peternakan juga merupakan nafkah tambahan utama penduduk setempat. Kerbau banyak digunakan dalam pelaksanaan upacara adat. Selain itu kerbau juga digunakan untuk menggarap tanah pertanian. Budaya Di Kabupaten Sumba Barat masih bisa ditemukan daerah-daerah yang memiliki nilai historis, baik dari segi sejarah maupun sosial budayanya. Kampung Kadung Tana, Watu Karagata dan Bulu Peka Mila merupakan daerah yang terdapat makam-makam megalitik. Juga di desa Tarung yang berjarak setengah kilometer dari Kota Waikabubak, terdapat makam megalitik yang bercirikan tanduk kerbau dan taring-taring babi yang pada masa lalu merupakan hewan sakral. Di Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Wanokaka sering dilaksanakan acara perang tanding di atas kuda atau pasola pada bulan Februari dan Maret. Pasola adalah keterampilan menunggang kuda sambil melemparkan tombak kayu berujung tumpul yang di arahkan ke tubuh lawan. Sebelum upacara tersebut berlangsung, diadakan terlebih dahulu acara Nyale, yaitu mencari sejenis cacing yang terdapat di antara batu-batu di tepi pantai saat menjelang subuh kala purnama mulai muncul dan kemudian akan dimakan. Pariwisata Beberapa tempat wisata di Sumba Barat: Taman Nasional Manupeu Tanah Daru Air Terjun Lapopu Kampung Adat Praijing Kampung Adat Tarung Pantai Nihiwatu Pantai Nihioka Pantai Rua Pantai Lailiang Pantai Pahiwi Pantai Watuwawi Pantai Marangaba Pantai Dewa Pustaka Ensiklopedia Nasional Indonesia. BPS Kab. Sumba Barat Referensi Kabupaten Sumba Barat Sumba Barat Sumba Barat Pendirian tahun 1958 di Indonesia Sumba

4179

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Sumba%20Timur

Kabupaten Sumba Timur

Sumba Timur adalah kabupaten di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten Sumba Timur sendiri meliputi 55% wilayah yang ada di pulau Sumba, yang terdiri dari 4 kabupaten. Pusat pemerintahan atau ibukota kabupaten terletak di kecamatan Kota Waingapu. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Sumba Timur sebanyak 250.788 jiwa. Geografis Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak pada koordinat 119°45'–120°52' Bujur Timur (BT) dan 9°16'–10°20' Lintang Selatan (LS). Luas wilayah Kabupaten Sumba Timur adalah 7.000,5 km² atau 700.050 Ha. Dari 98 pulau-pulau kecil di sekelilingnya, hanya 3 pulau sudah dihuni yaitu Pulau Salura, Pulau Menggudu, dan Pulau Kotak. Batas Wilayah Kabupaten Sumba Timur menempati wilayah timur Pulau Sumba dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Selain itu kabupaten Sumba Timur juga meliputi empat pulau kecil di selatan, yakni Pulau Salura, Pulau Mengkudu, Pulau Kotak dan Pulau Nusa. Topografi Kondisi topografi Sumba Timur secara umum datar (di daerah pesisir), landai sampai bergelombang (wilayah dataran rendah <100 meter) dan berbukit (pegunungan). Daerah dengan ketinggian di atas 1000 meter hanya sedikit di wilayah perbukitan dan gunung. Lahan pertanian terutama di dataran pantai utara yang memiliki cukup air di permukaan maupun sungai-sungai besar. Setidaknya terdapat 88 sungai dan mata air yang tidak kering di musim kemarau. Rangkaian pegunungan dan bukit-bukit kapur curam yang menguasai wilayah bagian tengah dengan empat puncak: Mawunu, Kombapari, Watupatawang dan Wanggameti. Dataran rendah terdapat di sepanjang pesisir dengan bagian yang cukup luas di Tanjung Undu (pesisir paling barat). Amplitudo suhu yang tinggi mengakibatkan batu-batuan menjadi lapuk, tanah merekah dan terjadi seleksi alam terhadap tumbuhan dan hewan yang dapat hidup dalam kondisi demikian. Karena itu, jenis tumbuhan yang ada umumnya berupa tanaman keras seperti jati, kelapa dan aren, sementara hewan peliharaan umumnya adalah sapi, kerbau dan kuda yang telah menyesuaikan diri dengan keadaan alam Sumba yang berpadang sabana luas. Keadaan tanah di Sumba Timur mengandung pasir, kapur dan batu karang karena ratusan ribu tahun yang lalu daerah ini berada di bawah permukaan laut. Setelah zaman es berlalu, daratan ini muncul di atas permukaan laut, sehingga sering dijumpai berbagai jenis hewan laut seperti kerang, ikan dan tanaman laut yang telah menjadi fosil di bukit-bukit karang. Rumput-rumput pun tumbuh di atas batu-batu karang. Iklim Kabupaten Sumba Timur beriklim sabana tropis (Aw) dengan musim hujan yang relatif singkat dan musim kemarau yang panjang (≥7 bulan). Suhu rata-rata adalah 22,5 derajat sampai 31,7 derajat Celsius dan tingkat kelembapan nisbi sebesar ±73% per tahun. Musim penghujan biasanya terjadi di bulan Desember sampai akhir bulan Maret dengan rata-rata curah hujan ≥150 mm per bulan. Sementara itu, musim kemarau biasanya berlangsung sejak pertengahan bulan April sampai dasarian kedua bulan November dengan puncak musim kemarau yakni pada bulan Juli–September. Jumlah curah hujan yang cenderung sedikit dalam setahun yakni berkisar 700–1800 milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan tahunan berkisar antara 60–130 hari hujan per tahun menyebabkan sebagian besar daerah Kabupaten Sumba Timur termasuk dalam wilayah yang cukup kering. Pemerintahan Kepala daerah Bupati adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Bupati Sumba Timur bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Sumba Timur ialah Khristofel Praing, dengan wakil bupati David Melo Wadu. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Sumba Timur 2020. Khristofel merupakan bupati Sumba Timur ke-11. Kristofel dan David dilantik oleh gubernur Nusa Tenggara Timut, Victor Laiskodat, pada 26 Februari 2021 di aula Eltari kantor gubernur Nusa Tenggara Timur, untuk periode 2021-2024. Dewan Perwakilan Kecamatan Pemekaran Daerah Provinsi Pulau Sumba Kemungkinan kabupaten/kota yang tetap bergabung ke dalam provinsi ini meliputi : Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Timur Jaya Kabupaten Sumba Selaran Kabupaten Pahunga Lodu Kota Waingapu Demografi Penduduk Jumlah penduduk kabupaten Sumba Timur tahun 2002 adalah 190.214 jiwa atau dengan kepadatan rata-rata 27 jiwa/km². Kepadatan tertinggi di Kecamatan Waingapu, yaitu 1.049 jiwa/km², sedang kepadatan terendah ada di Kecamatan Haharu, yaitu 13 jiwa/km². Disamping orang Sumba Timur asli juga terdapat orang Sabu, keturunan Tionghoa, Arab, Bugis, Jawa dan penduduk yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur lainnya. Bahasa daerah yang digunakan adalah Bahasa Sumba Kambera. Tahun 2021, penduduk kabupaten Sumba Timur mencapai 250.788 jiwa dengan kepadatan 36 jiwa/km². Agama Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri kabupaten Sumba Timur tahun 2021 mencatat bahwa sebagian besar penduduk di kabupaten ini menganut agama Kristen sebanyak 87,06% di mana Protestan sebanyak 77,91% dan Katolik 9,15%. Penghayat kepercayaan Marapu sebanyak 6,39%, kemudian penganut agama Islam sekitar 6,37% yang kebanyakan tinggal di ibukota kabupaten, kemudian Hindu sebanyak 0,17% dan Buddha 0,01%. Sejumlah penduduk Sumba Timur masih memegang tradisi leluhur dengan menganut aliran tradisional yakni Marapu, aliran kepercayaan di pulau Sumba yang masih ada hingga saat ini. Pemerintah telah menjamin dan mengakui setiap aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Meskipun keadaan tanahnya kurang subur, lebih dari separuh penduduk kabupaten Sumba Timur ini adalah petani. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai peternak, pegawai, buruh, nelayan dan lain-lain. Walaupun sektor pertanian menempati tempat pertama dalam pendapatan regional, luas sawah yang bisa digarap baru 11 persen dari luas tanah kabupaten seluruhnya. Penggarapan sawah ini dilakukan dengan cara tradisional yang disebut renca, yaitu pengerahan tenaga manusia dan kerbau dalam jumlah besar di atas tanah sawah yang akan ditanami. Kaki-kaki kerbau yang berjumlah puluhan ini digunakan sebagai pengganti bajak dan pekerjaan renca ini diawali dan diakhiri dengan upacara keagamaan (ritus). Kehidupan sehari-hari penduduknya pada dasarnya merupakan cerminan kehidupan agama tradisional mereka. Hal ini bisa dilihat saat mereka melaksanakan berbagai upacara adat berkenaan dengan daur hidup seperti upacara kelahiran (habola), perkawinan (lalei atau mangoma) dan kematian (pa taningu). Perekonomian Perekonomian penduduk Sumba Timur ini sebagian besar adalah pertanian, (termasuk peternakan), industri rumah tangga (terutama kerajinan tekstil/tenun) serta pariwisata. Kerajinan Industri rumah tangga di Sumba Timur didominasi kerajinan kain tenun ikat yang terdapat di hampir seluruh penjuru kabupaten. Kerajinan kain tenun ikat ini sudah terkenal sejak ratusan tahun. Ada dua kelompok pengrajin, yaitu yang menggantungkan seluruh penghasilannya pada pekerjaannya dan yang melakukannya hanya sebagai kerjaan sambilan. Seniman sambilan ini umumnya adalah mereka yang secara sosial masih memiliki fungsi adat seperti kaum bangsawan (maramba). Walaupun merupakan hasil sambilan, tenun jenis ini bermutu tinggi karena sebenarnya tenunan tersebut bukanlah barang dagangan, hanya sebagai koleksi atau digunakan dalam upacara adat. Ada beberapa daerah yang terkenal dengan kain tenunnya, seperti Desa Kaliuda yang terletak di Kecamatan Pahungalodu, Rindi dan Watuhadang yang terletak di kecamatan Rindiumalulu, Rambangaru yang terletak di kecamatan Pandawai dan Kelurahan Prailulu. Tenunan dari daerah ini bermutu tinggi karena dibuat dengan menggunakan ramuan tradisional dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Tidak jarang ada tenunan yang lama penyelesaiannya hingga tahunan, yang menyebabkan harga jualnya pun mencapai jutaan rupiah, terutama yang berasal dari Rindi, Kaliuda dan Kampung Pau. Kerajinan tenun ini juga mendukung kegiatan pariwisata di kabupaten ini. Pertanian tanaman Pada sektor pertanian tanaman, padi, jagung dan ubi kayu menjadi andalan. Hasil pertanian lainnya adalah cengkih, kapuk, kemiri, kelapa, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, sorgum dan jambu mete. Hasil pertanian tersebut telah dikembangkan sejak tahun 1977. Peternakan Sektor peternakan memiliki sejarah panjang dan cukup berbeda dari daerah lain di Indonesia, oleh sebab keadaan alam wilayah ini yang memiliki musim penghujan pendek dan padang rumput (sabana) luas. Sumba Timur terkenal sebagai pusat penangkaran dan perdagangan kuda sejak abad ke-19. Kuda sandel yang merupakan hasil perbaikan (grading up) kuda lokal dengan kuda Arab telah menjadi maskot daerah dan figurnya dimasukkan dalam lambang daerah. Pada awal abad ke-20 (1906-1907) pemerintah Hindia Belanda memasukkan empat ras sapi ke Sumba, sapi jawa, sapi madura, sapi bali dan sapi ongole dari India. Hanya yang terakhir yang diketahui bisa beradaptasi dengan baik dan segera menjadi komoditas peternakan unggulan, menggeser kuda. Tujuh tahun sejak introduksi, pemerintah menetapkan Sumba sebagai pusat penangkaran sapi ongole murni dan sejak itu biakannya dikenal sebagai ras SO (Sumba Ongole) dan ini berlangsung hingga sekarang. Pariwisata Pantai Kalala, Pantai Alfon Ndawa Lu, Tarimbang, Purukambera dan Walakiri sudah mendunia dan dikenal sebagai tempat berselancar yang indah. Sisa-sisa kebudayaan megalitik berupa kubur batu dan rumah-rumah adat asli yang sering menjadi tempat pelaksanaan upacara adat penguburan jenazah bangsawan menarik minat para wisatawan. Wisata alam dapat dilakukan di Taman Nasional Laiwangi Wanggameti. Tempat wisata populer lainnya adalah Londa Lima, Watuparunu dan Purukambera. Selain itu, Sumba Timur juga mempunyai objek wisata alam Air Terjun Laputi. Referensi Pustaka Ensiklopedia Nasional Indonesia. Pranala luar Sumba Timur Sumba Timur

4180

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Timor%20Tengah%20Selatan

Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kabupaten Timor Tengah Selatan atau disingkat TTS, adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dengan ibukota berada di kota Soe. Pada pertengahan tahun 2023, kabupaten ini memiliki penduduk sebanyak 473.091 jiwa, dengan kepadatan 120 jiwa/km². Nama kabupaten ini adalah terjemahan dari Zuid Midden Timor yaitu wilayah administrasi kolonial Belanda setingkat onderafdeling. Wilayah ini adalah penggabungan tiga kerajaan yaitu Kerajaan Amanatun, Amanuban, dan Molo. Geografi Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu Kabupaten di propinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di Pulau Timor. Secara geografis terletak pada koordinat 120°4'00"-124°49'0" Bujur Timur (BT) dan 9°28'13" LS - 10°10'26" Lintang Selatan (LS). Kabupaten ini dilalui oleh jaringan jalan Negara yang menghubungkan Kota Kupang dengan Kota Atambua (Kabupaten Belu) bahkan dengan negara tetangga Timor Leste. Wilayah administrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki 32 kecamatan yang terdiri dari 228 desa dan 12 kelurahan, memiliki luas wilayah 3.955,36 km² atau 395.536 Ha. Batas Wilayah Wilayah ini berbatasan dengan: Sungai Di Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat tiga sungai utama yaitu (beserta panjangnya): Tuasene (55 km) Noelmina (100 km) Noelmuke (45 km) Topografi Kabupaten TTS memiliki sejumlah dataran dengan tipe yang berlainan. Dataran Pantai Selatan Pulau Timor di Kabupaten TTS didominasi oleh dataran aluvial yang datar sampai berkemiringan landai. Pada bagian lain pulau dalam wilayah Kabupaten TTS didominasi pegunungan. Sedangkan tingkat kelerengan wilayah Kabupaten TTS berkisar antara : kelerengan 0–8 % seluas 1.737,42 km² sebaran lokasi sebagian Kecamatan Kualin, Amanuban Selatan (Panite), sebagian Kecamatan Kolbano, sebagian Kecamatan Kuatnana, sebagian Kecamatan Oenino, sebagian Kecamatan Kota Soe, sebagian Kecamatan Polen, sebagian Kecamatan Amanuban Timur (Oeekam) dan sebagian Kecamatan Mollo Barat, tingkat kelerengan antara 08–15 % seluas 1.146,48 Km2 lokasinya berupa spot-spot dan hampir ada disetiap kecamatan, kemiringan lereng antara 15–25 % seluas 826,99 Km2 lokasinya menyebar dan hampir ada di setiap kecamatan, kemiringan antara 25 – 40 % seluas 244,82 Km2 lokasinya menyebar di setiap kecamatan dan tingkat kemiringan lereng 40 % ke atas seluas 39,91 km² lokasinya yang terluas di Kecamatan Fatumnasi, Kecamatan Oenlasi dan sebagian di Kecamatan Nunkolo. Wilayah Kabupaten TTS memiliki ketinggian dari 0 meter dpl (garis pantai) hingga 2.477 mdpl (puncak gunung Mutis). Sedangkan hasil dari proses tektonik lempeng dan mempunyai deformasi relief yang ekstrem. Berdasarkan pada peta Landsystem (RePPProT skala 1 : 250.000 (1988) lembar Kupang, Kefamenanu dan Atambua), sistem lahan yang terdapat di dalam wilayah Kabupaten TTS sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah dengan total areal seluas 3.955,36 km². Secara morfologi wilayah Kabupaten TTS dikelompokkan dalam wilayah dataran seluas 235,54 km², berombak seluas 836,21 km², bergelombang seluas 980,30 km² dan berbukit seluas 1929,78 km². Sedangkan relief ketinggian antara 0 – 500 sekitar 49 % dan relief 500 meter ke atas sekitar 51% di atas permukaan laut (dpl) dengan rincian sebagai berikut: 0 - 500 Mdpl seluas 2.086,88; 500 - 1000 Mdpl seluas 1.556,98; 1000 - 1500 Mdpl seluas 276,15; 1500 - 2000 Mdpl seluas 74,92; 2000 - 2500 Mdpl seluas 2,91. Iklim Suhu udara di wilayah di wilayah Kabupaten TTS bervariasi oleh karena beragamnya tingkat ketinggian permukaan tanah, tetapi secara umum suhu udara di wilayah ini berkisar antara 18°–31 °C. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini pun bervariasi antara 62%–81%. Wilayah Kabupaten TTS beriklim sabana tropis (Aw) dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di wilayah Kabupaten TTS bisa berlangsung sangat lama yakni lebih dari 7 bulan antara periode April hingga November dengan puncak periode terkering Juli–September yang tingkat curah hujan bulanannya berada di bawah 20 mm per bulan. Sementara itu, musim penghujan di wilayah Kabupaten TTS berlangsung cukup singkat yakni ≤5 bulan pada periode Desember–Maret yang curah hujan bulanannya di atas 150 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten TTS berkisar antara 1.000–1.700 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 70–140 hari hujan per tahun. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Ekonomi Pemanfaatan Lahan Di kabupaten ini terdapat beberapa dataran yang sangat luas yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai lahan pertanian atau sawah. Komoditas utama pertanian saat ini adalah Jeruk Soe yang terkenal. Selain itu kabupaten ini terkenal sebagai gudang ternak dan juga kayu cendana yang harum, tetapi semakin langka. Penggunaan lahan di kabupaten ini adalah: Sawah: 4.493 ha Tegal: 49.263 ha Pemukiman: 14.920 ha Padang: 114.396 ha Hutan: 155.532 ha Tambak/Kolam/Rawa: 17.323 ha Lain-lainnya: 38.773 ha Saat ini Kabupaten Timor Tengah Selatan mengandalkan proyek pertambangan marmer yang ada di Mollo dan penambangan Batu Warna Di Kolbano. Komoditas Komoditas pertama: apel dan jeruk benar - benar khas Timor Tengah Selatan yang diusahakan secara tradisional oleh para petani dengan luas kebun yang ada. Hal ini telah lama dilakukan oleh para petani, dan hasil buah yang telah di panen akan dipasarkan hingga ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Kupang ) yang berjarak sekitar 113 kilometer. Bahkan dipasarkan hingga Surabaya dan kota lainnya. Dari dua primadona itu, hingga kini hanya jeruk yang bertahan meskipun buahnya semakin mengecil dan produksinya terus menurun. Dugaan sementara karena perawatan tanaman terabaikan, mungkin juga karena usia tanaman yang kian semakin tua tanpa diikuti perawatan dan menanam bibit baru. Komoditas unggulan yang ada di Timor Tengah Selatan adalah Cendala yang memiliki luas wilayahnya mencapai 3.947 kilometer persegi atau 8,34 persen dari luas Timor Tengah Selatan. Namun hingga saat ini komuditas cendana mulai memasuki ambang kepunahan. Referensi Pranala luar Timor Tengah Selatan Timor Tengah Selatan

4181

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Timor%20Tengah%20Utara

Kabupaten Timor Tengah Utara

Kabupaten Timor Tengah Utara atau disingkat TTU adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten berada di Kota Kefamenanu. Luas wilayahnya adalah 2.669,70 km² dengan jumlah pendududuk sekitar 259.829 jiwa (2020) dan kepadatan penduduk sebanyak 97 jiwa/km². Kabupaten TTU berbatasan dengan eksklave Timor Leste di Oecusse-Ambeno. TTU memiliki gunung tertinggi di Pulau Timor bagian barat yaitu Gunung Mutis. Nama kabupaten ini adalah terjemahan dari wilayah administrasi Belanda yaitu Noord Midden Timor yang merupakan gabungan tiga swapraja atau kerajaan di wilayah ini yang terdiri dari Biboki, Insana, dan Miomaffo sehingga juga disebut dengan "Biinmafo". Sejarah Masa Pendudukan Belanda 1915-1942 Kabupaten TTU yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 69 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 no.122) mula-mula disebut Onderafdeeling Noord Midden Timor semasa pemerintahan Hindia Belanda. Berdasarkan pada BS/Gubernemen nomor 9–10 tahun 1915 Onderafdeeling Noord Midden Timor meliputi gabungan tiga wilayah kerajaan/swapraja yaitu swaraja Miomaffo, Insana dan Biboki. Pusat penyelenggaraan pemerintahan Onderafdeeling Noord Miden Timor berkedudukan di Noeltoko yakni antara tahun 1915–1921. Pada tahun 1921, Controleur Pedemors (Pemimpin Oderafdeling) memindahkan pusat penyelenggaraan pemerintahan dari Noeltoko ke Kefamenanu. Sesuai ketentuan Pemerintahan Hindia Belanda tentang aturan pemerintahan kerajaan yang diberlakukan bagi semua swapraja yang ada di Timor, setiap onderafdeling dipimpin oleh controleur berkebangsaan Belanda dibantu seorang petugas pangreh praja orang Indonesia. Struktur kekuasaan yang dibentuk pemerintahan Hindia Belanda tersebut dipadukan dengan sisa-sisa struktur pemerintahan asli sehingga mulai dari struktur kekuasaan yang paling tinggi sampai terendah berturut-turut sebagai berikut; Controleur kemudian kepala Swapraja, membawahi fetor, kemudian temungkung, membawahi wakil temungkung dan wakil temungkung membawahi rakyat. Berdasarkan struktur pemerintahan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda tersebut maka Onderafdeeling Noord Miden Timor membawa 3 kepala swapraja, 18 kefetoran dan 176 temungkung, yakni; Swapraja Miomaffo (Kepala Swapraja : G. A. Kono) memiliki 8 kefetoran masing-masing kefetoran Tunbaba, Manamas, Bikomi, noemuti, Nilulat, Noeltoko, Naktimun dan Aplal. Swapraja Insana (Kepala Swapraja : L. A. N. Taolin) memiliki 5 kefetoran masing-masing kefetoran Oelolok, Ainan, Maubesi, Subun dan Fafinesu. Swapraja Biboki (Kepala Swapraja L. T. Manlea) memiliki 5 kefetoran masing-masing kefetoran Ustetu, Oetasi, Bukifan, Taitoh dan Harneno. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945) Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, struktur organisasi pemerintahan yang ditetapkan Belanda tidak diubah namun yang berubah adalah nama daerah pemerintahan dan jabatannya. Oderafdeling diubah menjadi Bunken yang dipimpin oleh Bunken Kanrikan. Sedangkan struktur pemerintahan asli di bawah Bunken Kanrikan mulai dari kepala swapraja sampai wakil temungkung tetap dipertahankan. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya Raja-Raja (Kepala Swapraja) seluruh keresidenan Timor dalam Konferensi Malino tanggal 18 Juli 1946 mendukung penggabungan keresidenan Timor, Flores, Sumba dan daerah taklukannya dengan Bali, Lombok dan pulau-pulau selatan daya menjadi suatu daerah otonom dalam lingkup Pemerintahan Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan wilayah Propinsi Sunda Kecil. Masa Kemerdekaan (1945-sekarang) Pada tanggal 21 Oktober 1946, Raja-Raja (Kepala Swapraja) seluruh keresidenan Timor mengadakan sidang di Kota Kefamenanu guna membentuk Timor Eiland Federatie (gabunga kerajaan afdelling Timor). Dalamπ sidang tersebut, H.A.Koroh (Raja Amarasi) dan A.Nisnoni (Raja Kupang) terpilih masing-masing sebagai ketua dan ketua muda Timor Eiland Federatie. Raja-raja Timor Tengah Utara yang hadir dalam sidang tersebut adalah Sobe Senak dari Kerajaan Swapraja Miomaffo, L.Taolin dari Kerajaan Insana dan L. Manlea dari Kerajaan Biboki Utara. Masih dalam forum yang sama berhasil dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Timor Eiland Federatie yang susunan keanggotaannya berdasarkan asal kerajaan/swapraja. Swapraja Miomaffo mendudukan P. Koning, swapraja Insana mendudukan Th. Van de Tilart dan swapraja Biboki mendudukan H. Van Wissing. Dalam tahun 1949 terjadi reorganisasi Timor Eiland Federatie menjadi daerah Timor dan kepualauannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Timor dan Kepualuannya nomor 10/DR tanggal 29 April 1949. sesuai reorganisasi tersebut dipilih kembali anggota-anggota DPRD Timor dan kepulauannya mewakili wilayah kerajaan yakni Tan Soe Fat (mewakili kerajaan Miomaffo), L. Taneo (Insana) dan L. Atie (Biboki). Sidang DPRD Timor dan kepulauannya di Kupang tanggal 10-12 Mei 1950 dan juga disetujui secara aklamasi dewan raja-raja Timor dan kepulauannya yang menghasilkan resolusi mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Negara Indonesia Timur supaya secepat mungkin Negara Indonesia Timur dibubarkan dan dileburkan ke dalam Republik Indonesia serta menganjurkan agar daerah Timor dan pulau-pulaunya dijadikan bagian dari Republik Indonesia. B. Pembentukan Kabupaten Dati II Timor Tengah Utara Berdasarkan Undang-Undang nomor 64 tahun 1958 (lembaran Negara no. 115 tahun 1958) Propinsi Sunda Kecil dipecah menjadi daerah Swatantra tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian berdasarkan Undang-undang nomor 69/1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II, maka daerah swatantra tingkat I Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi 12 daerah swatantra tingkat II termasuk daerah tingkat II Timor Tengah Utara. Kabupaten Dati II Timor Tengah Utara dibentuk meliputi 3 wilayah bekas kerajaan/swapraja, 18 kefetoran dan 176 ketemungkungan. Secara de yure Kabupaten TTU ada sejak diundangkannya UU no. 69 tahun 1958 tanggal 9 Agustus 1958, namun secara de facto baru dimulai pada bulan Nopember 1958 bersamaan dengan pelantikan pejabat sementara Kepala Daerah Tingkat II TTU yang dijabat oleh D. C. Saudale. Setahun kemudian tepatnya tanggal 1 Maret 1959 dilantik pula pejabat sementara sekretaris daerah yang dijabat oleh G. M. Parera. Antara tahun 1958 – 1960 anggaran belanja dariy ketiga swapraja tersebut belum dicabut, dan baru pada 1 Januari 1961 disatukan dalam Anggaran Belanja Daerah Tk. II Timor Tengah Utara berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur nomor 81/Des.65/2/23 tanggal 15 Desember 1960. Dengan diberlakukannya keputusan Gubernur tersebut, maka secara diam-diam penghapusan daerah swapraja Miomaffo, Insana dan Biboki telah dilakukan secara de facto, sedangkan de yure baru pada saat diundangkannya Undang-Undang no 18 tahun 1965 tanggal 1 September 1965. Selanjutnya sesuai peraturan daerah Kabupaten TTU nomor 11 tahun 2000 dilakukan peningkatan status tiga kecamatan perwakilan menjadi kecamatan definitif yakni perwakilan kecamatan Miomaffo Timur menjadi kecamatan Noemuti, perwakilan kecamatan Insana menjadi kecamatan Insana Utara dan perwakilan kecamatan Biboki Utara menjadi Kecamatan Biboki Anleu. Dengan demikian sampai dengan tahun 2003 terdapat 9 kecamatan serta 126 desa dan 33 kelurahan atau 159 desa/kelurahan. Padat penghujung tahun 2004 terjadi lagi pemekaran desa sesuai amanat Surat Keputusan Bupati TTU no 44 tahun 2004 dibentuklah tiga desa di kecamatan Insana dan satu desa lainnya di Kecamatan Insana Utara. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2004 secara administratif Kabupaten TTU terdiri dari 9 wilayah kecamatan serta 126 desa dan 33 kelurahan atau 159 desa/kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 08 Tahun 2007, maka jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten TTU sampai dengan saat ini adalah 24 kecamatan atau bertambah sebanyak 15 kecamatan baru yang dimekarkan dari 9 kecamatan sebelumnya, dengan desa/ kelurahan sebanyak 174 buah atau bertambah sebanyak 11 desa/ kelurahan. Dari Kecamatan Miomaffo Barat mekar 3 kecamatan baru, yaitu: Kecamatan Miomaffo Miomaffo Tengah, Musi, dan Mutis; Kecamatan Miomaffo Timur bertambah 5 kecamatan baru yaitu: Kecamatan Bikomi Selatan, Bikomi Tengah, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, dan Naibenu; Kecamatan Noemuti bertambah 1 kecamatan baru yaitu Kcamatan Noemuti Timur; Kecamatan Insana mekar 2 kecamatan baru, yaitu: Kecamatan Insana Barat dan Insana Tengah; Kecamatan Insana Utara bertambah 1 kecamatan baru yaitu Kecamatan Insana Fafinesu; Kecamatan Biboki Selatan bertambah 2 kecamatan yaitu Kecamatan Biboki Tanpah dan Biboki Moenleu; dan Kecamatan Biboki Utara bertambah 1 kecamatan baru yaitu Kecamatan Biboki Feotleu. (Disarikan dari buku Gerakan Cinta Hari Esok Kabupaten Dati II TTU memasuki abad 21 dan sumber-sumber lainnya). Sesuai Keputusan Gubernur KDH Tk. I NTT tanggal 1 Nopember 1971 nomor 41 tahun 1971 maka Bupati KDH Tk. II TTU mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 26 Oktober 1972 tentang pengangkatan para kepala desa, panitera desa, pamong desa dan pesuruh desa se Kabupaten TTU yang masa jabatannya baru berakhir pada tahun 1977. Pada tahun 1978 jumlah desa 112 buah sama seperti periode 1969-1971 namun tersebar dalam 5 wilayah kecamatan, 3 perwakilan kecamatan dan 1 Kopeta Kota Kefamenanu. Kemudian menindaklanjuti suraty edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 8 September 1976 nomor Pem.2/3/35 tentang pembentukan dan pemekaran desa maka berturut-turut tahun 1993 jumlah desa kelurahan menjadi 115 buah dan tahun 1997 telah menjadi 118 buah desa/kelurahan. Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kinerja pelayanan publik yang prima dari institusi pemerintah, maka sesuai surat Keputusan Gubernur NTT nomor 20/1999 tanggal 29 Mei 1999,y jumlah desa kelurahan sebanyak7 127 pada tahun 1998 dimekarkan lagi menjadi 159 buah pada tahun 1999. Dan saat ini jumlah Desa dan Kelurahan sebanyak 175 dengan Kecamatannya menjadi 24 Kecamatan sejak Tahun 2008. Pada tanggal 9 Januari 2018 Presiden Joko Widodo meresmikan proyek infrastruktur Bendungan Raknamo yang berada di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, serta dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka. Geografis Luas wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara ±2.669,70 km² atau sekitar 5,6 % dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis wilayah kabupaten ini terletak antara 9°01'06"–9°39'41" Lintang Selatan dan antara 124°05'36"–124°51'14" Bujur Timur. Batas Wilayah Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara berbatasan dengan: Topografi Dipandang dari aspek topografis, sebanyak 177,60 km² (6,63%) memiliki ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut; sementara 1.449,45 km² (56,17%) berketinggian 100 meter sampai 500 meter di atas permukaan laut dan sisanya 993,19 km² (37,20%) adalah daerah dengan ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data topografi, wilayah ini berada pada kemiringan kurang dari 400 dengan luas 2,065,19 km2 atau 77,4 % dari luas wilayah Timor Tengah Utara; sedangkan sisanya 604,51 km² atau 22,6 % mempunyai kemiringan lebih dari 400, wilayah dengan kemiringan kurang dari 400 sebagian besar berada pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut yakni seluas 1676,51 km² atau 62,8 %. Dari 174 desa/kelurahan, terdapat 9 desa yang dikategorikan ke dalam desa pantai yakni desa Oepuah (Biboki Selatan), Humusu C, dan Oesoko (Insana Utara) serta Nonotbatan, Maukabatan, Tuamese, Oemanu, Motadik, dan Ponu (Biboki Anleu), sedangkan sisa 165 desa lainnya yang tersebar di 24 wilayah kecamatan yang ada merupakan desa/daerah bukan pantai. Dilihat dari aspek rona fisik tanah, wilayah dengan kemiringan kurang dari 40% meliputi areal seluas 2.065,19 km2 atau 77,4 % dari luas wilayah Timor Tengah Utara, sedangkan sisanya 604,51 km2 atau 22,6 % mempunyai kemiringan lebih dari 40 %. Wilayah dengan kemiringan kurang dari 40% sebagian besar berada pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut yakni 1676,51 km2 atau 62,8%. Hidrologi Daerah yang kaya dengan sumber mata air terletak disebelah utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Ambenu (wilayah negara Timor Leste). Sumber-sumber air tersebut terletak di dataran yang agak tinggi. Hal ini memang menguntungkan, karena air dari letak ketinggian tersebut dapat dialirkan ke daerahdaerah yang lebih rendah. Namun sayangnya debit air dari sumber-sumber tersebut tidak cukup besar, sehingga sumber air tersebut hanya dimanfaatkan oleh daerah di sekitarnya yang jangkauannya tidak terlalu luas. Selain sumber-sumber mata air tersebut, ternyata Kabupaten Timor Tengah Utara juga banyak ditemukan aliran sungai yang mengalirkan air sepanjang tahun, meskipun pada musim kemarau debitnya menurun drastis. Sungai-sungai tersebut antara lain Noeltoko, Nabesi, Taisola, Noel Muti, Haekto, Naen, Maubesi, Mena/Kaubele, Ponu, dan beberapa anak sungai lainnya. Daerah yang memiliki produksi air tanah sedang, secara sporadis berada di sekitar pantai utara dan bagian tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. Di bagian utara kabupaten Timor Tengah Utara juga terdapat potensi air tanah dalam. Sedangkan air dangkal pada umumnya terdapat di daerah pelapukan. Daerah yang memiliki air tanah produktif dalam penyebaran luas terdapat di bagian selatan dan sedikit di bagian timur wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dekat perbatasan dengan Kabupaten Belu. Di bawah permukaan tanah dengan debit lebih dari 5 liter/detik. Selain itu, bagian selatan dan sedikit di bagian timur wilayah kabupaten Timor Tengah Utara terdapat daerah yang memiliki potensi air tanah pada celahan dan rekahan dengan debit yang kecil. Geologi Dari kandungan tanah atau potensi tanah, kabupaten Timor Tengah Utara memilki 3 jenis tanah yang membentuk muka bumi di wilayah ini, yaitu litosal, tanah kompleks, dan grumosal. Tanah litosal meliputi areal seluas 1.666,96 km² atau 62,4%; tanah kompleks seluas 479,48 km² atau 18,0 % dan tanah grumosal 522,26 km2 atau 19,6 % dari luas wilayah Timor Tengah Utara. Komposisi kedalaman efektif tanah Kabupaten Timor Tengah Utara memperlihatkan tanah dengan kedalaman efektif kurang dari 30 cm seluas 35.316 Ha (13,2%); kedalaman 30–60 cm seluas 73.201 Ha (27,4 %); kedalaman 60–90 cm seluas 16.354 Ha (6,1 %) dan kedalaman efektif di atas 90 cm dengan luas 142.099 Ha (53,2%). Kemampuan dan daya tahan tanah yang rawan erosi seluas 105.226 Ha (39,4 %), dan sisanya 161.744 Ha (60,6 %) merupakan tanah dengan struktur yang relatif stabil. Secara parsial tanah labil yang rawan erosi terdapat pada tiga wilayah kecamatan yakni Miomaffo barat 37.921 Ha, Biboki Selatan 28.538 Ha, dan Biboki Utara 28.538 Ha. Iklim Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki iklim sabana tropis (Aw). Hal ini ditandai dengan durasi musim penghujan yang sangat singkat di wilayah ini serta durasi musim kemarau yang sangat panjang (>7 bulan). Oleh karena wilayahnya yang berada di ketinggian ±600 mdpl, rata-rata suhu tahunan di kabupaten ini berkisar antara 22 °C–26 °C. Musim penghujan biasanya terjadi sejak bulan Desember hingga bulan Maret dengan rata-rata curah hujan per bulan di atas 150 mm per bulan dan musim kemarau biasanya berlangsung sejak pekan pertama bulan April hingga bulan Oktober dengan rata-rata curah hujan di bawah 100 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah kabupaten ini berkisar antara 900–1600 milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan di bawah 140 hari hujan per tahun, sehingga wilayahnya cukup gersang. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Penduduk Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara pada 2020 tercatat sebanyak 259.829 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di kota Kefamenanu yang mecapai 47.766 jiwa dan paling sedikit di kecamatan Biboki Feotleu yakni 4.254 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah 97 jiwa/ km2 . Kecamatan terpadat yaitu Kota Kefamenanu yakni 646 jiwa/km2, dan yang lebih sedikit berada di Kecamatan Biboki Feotleu yaitu 34 jiwa/ km2 . Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, Aagama yang dianut penduduk Timor Tengah Utara sebagian besar adalah Kekristenan yakni 98,03%, dimana Katolik 89,89% dan Protestan 8,14%. Sekitar 1,89% memeluk Islam, yang banyak berada di ibukota kabupaten kota Kefamenanu. Kemudian sebagian kecil memeluk agama Hindu 0,07% dan yang beragama Buddha kurang dari 0,01%. Pariwisata Pariwisata yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah berupa wisata alam dan budaya serta wisata religi. Berikut sejumlah wisata yang terkenal: Air terjun Pah Koto di Tasinifu, Kecamatan Mutis Air terjun Bonemnaisio di Tuntun, Kecamatan Miomaffo Timur Pantai Wini di Humusu C, Kecamatan Insana Utara Pantai Tanjung Bastian di Humusu C, Kecamatan Insana Utara Cagar Alam Gunung Mutis di Kecamatan Mutis Wisata Desa Adat Tamkesi di Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan Referensi Pranala luar Sejarah Kabupaten Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara

4182

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Kapuas%20Hulu

Kabupaten Kapuas Hulu

Kabupaten Kapuas Hulu adalah kabupaten di provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Putussibau yang dapat ditempuh lewat transportasi sungai Kapuas sejauh 846 km, lewat jalan darat sejauh 814 km dan lewat udara ditempuh dengan pesawat berbadan kecil dari Pontianak melalui Bandar Udara Pangsuma. Memiliki luas wilayah 29.842,03 km² (20% luas Kalimantan Barat) dan berpenduduk 253.740 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022. Sejarah Masa penjajahan Belanda Sekitar tahun 1823, Belanda memasuki wilayah Kapuas Hulu dengan izin dari Kerajaan Selimbau. Belanda segera melakukan perjanjian dengan Kerajaan Selimbau. Perjanjian tersebut menegaskan kedaulatan dari Kerajaan Selimbau. Adapun isi dari perjanjian tersebut, antara lain sebagai berikut: Tiada raja-raja yang lalu di air Hulu Kapuas dari Hulu Negeri Silat, yang lain dari Raja Selimbau dan Negeri Selimbau itulah yang ada bernama negeri dan raja yang berkuasa dari dahulu kala (berdaulat dan diakui). Tiada raja-raja dan negeri yang lain di air Hulu Kapuas ada yang menerima kontrak lebih dahulu atau bersamaan dari Sri Paduka Gouvernement, melainkan Raja Selimbau yaitu pada zaman Pangeran Suma memegang tahta Kerajaan Negeri Selimbau, sebabnya yang lain tiada memiliki kekuasaan negara yang tiada raja dan kerajaan kedaulatan. Pada masa Raja Selimbau menerima kontrak yang pertamanya dari Sri Paduka Gouvernement maka semuanya yang ada di Air Kapuas takluk di bawahnya di Negeri Selimbau, dan perintah Raja Negeri Selimbau, dan kontrak yang terberi di Selimbau (tercatat) pada tanggal 15 November 1823 atau 11 Rabiul Awal 1279 Hijriah. Sebelum adanya kontrak dengan pemerintah Hindia-Belanda yang berkedudukan di Kota Sintang, wilayah Hulu Negeri Silat sebagian berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda. Melalui kontrak yang tertuang dalam surat persaksian perang Raja Negeri Selimbau, maka tidak diragukan bahwa semua wilayah Kapuas Hulu takluk di bawah kekuasaan Raja Negeri Selimbau. Pada masa pemerintahan Sri Paduka Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Surya Negara, Kerajaan Selimbau kedatangan seorang utusan Belanda yang adalah seorang Asisten Residen Sintang yang bernama Cettersia. Utusan Belanda tersebut datang dengan maksud meminta izin kepada Raja Selimbau untuk menebang kayu yang akan digunakan untuk membangun benteng di daerah Sintang. Keseluruhan hasil kayu tersebut sebanyak 10 persen akan dibagikan kepada Raja Negeri Selimbau. Permohonan izin tersebutpun disetujui. Dengan mengetahui banyaknya sumber daya alam yang ada di wilayah Kapuas Hulu, maka pemerintah Hindia-Belanda terus berupaya menempatkan dan menambah kekuatan militernya di daerah-daerah potensial dan yang transportasinya lancar. Pemerintah Hindia-Belanda mulai mengintervensi sistem pemerintahan kerajaan di wilayah Kapuas Hulu melalui politik “adu domba”. Dengan menjalankan politik “adu domba” dan kekuatan militer, pemerintah Hindia-Belanda di Kapuas Hulu semakin leluasa menindas rakyat dan menguras kekayaan alamnya. Raja Selimbau tidak mampu mengendalikan pemerintahannya secara utuh sebab Belanda selalu mencampuri setiap keputusan yang dibuat oleh raja. Pada tahun 1925, setelah Panembahan Haji Gusti Usman mangkat yang juga menandai berakhirnya kedaulatan Kerajaan Selimbau, pemerintah Hindia-Belanda dapat menguasai wilayah Kapuas Hulu secara utuh. Masa penjajahan Jepang Jepang masuk ke wilayah Kapuas Hulu pada tahun 1942 dengan membuka pertambangan batu bara di bagian hulu sungai Tebaung dan sungai Mentebah. Pada masa itu, wilayah Kalimantan Barat dipimpin oleh Abang Oesman, K.Kastuki dan Honggo. Pada masa awal kedatangannya, Jepang disambut dengan baik dengan harapan akan membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda. Tetapi pada kenyataannya, Jepang bahkan tidak lebih baik dari Belanda. Jepang melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan manusia demi kepentingan sepihak. Melihat ketimpangan ini, banyak rakyat yang melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pada masa Jepang seluruh wilayah Kalimantan berada di bawah kekuasaan angkatan laut Jepang Borneo Menseibu Coka yang berpusat di Banjarmasin, sedangkan untuk Kalimantan Barat berstatus "Minseibu Syuu". Masa Kemerdekaan Berdasarkan Keputusan Gabungan Kerajaan-Kerajaan Borneo Barat pada tanggal 22 Oktober 1946 Nomor 20L, wilayah Kalimantan Barat terbagi kedalam 12 Swapraja dan 3 Neo Swapraja. Wilayah Kapuas Hulu termasuk salah satu wilayah Neo Swapraja. Dengan dukungan Besluit Luitenant Gouveneur General Nomor 8 tanggal 2 Maret 1948 yang berisi pengakuan Belanda terhadap status Kalimantan Barat sebagai daerah istimewa dengan pemerintahan sendiri beserta sebuah dewan Kalimantan Barat, maka pada tahun 1948, melalui Surat Keputusan Nomor 161 tanggal 10 Mei 1948 Presiden Kalimantan Barat membentuk suatu ikatan federasi dengan nama Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB). Dengan adanya tuntutan rakyat, DKIB yang dipandang sebagai peninggalan pemerintah Belanda, kemudian dihapuskan. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), daerah Kalimantan Barat berstatus sebagai daerah bagian yang terdiri dari Dayak Besar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Banjar. Setelah bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 dibentuklah Pemerintahan Administrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan ibu kota Putussibau. Bupati pertama yang menjabat adalah J. C. Oevang Oeray (1951-1955). Geografis Kabupaten Kapuas Hulu secara astronomi terletak antara 0,50° Lintang Utara sampai 1,40° Lintang Selatan dan antara 111,40° Bujur Timur sampai 114,10° Bujur Timur. Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah Barat ke Timur, dengan jarak tempuh terpanjang ±240 km dan melebar dari Utara ke Selatan ±126,70 km. Kabupaten Kapuas Hulu pun merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Kalimantan Barat. Jarak tempuh dari ibu kota provinsi Pontianak adalah ±657 Km melalui jalan darat, ±842 Km melalui jalur aliran sungai kapuas dan ± 1,10 jam penerbangan udara. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah sebesar 29.842 km². Batas Wilayah Batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut: Iklim Oleh karena wilayahnya yang dilalui garis khatulistiwa, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu beriklim hutan hujan tropis (Af) dengan pengaruh ekuatorial yang kuat yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Suhu udara di wilayah ini cenderung konstan antara 23°–34 °C di wilayah dataran rendah dan kurang dari 25 °C di wilayah dataran tinggi. Wilayah ini memiliki tingkat kelembapan relatif yang juga tinggi antara 70%–90%. Pemerintahan Kepala daerah Bupati merupakan pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Kalimantan Barat atas wilayah Kapuas Hulu. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Kapuas Hulu ialah Fransiskus Diaan, dengan wakil bupati Wahyudi Hidayat. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Kapuas Hulu 2020, untuk periode tahun 2021-2024. Fransiskus dan Wahyu dilantik oleh gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, pada 26 Februari 2021 di Kantor gubernur Kalimantan Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan Demografi Suku bangsa Sebagian besar penduduk kabupaten Kapuas Hulu berasal dari suku bangsa Dayak dan Melayu. Suku Dayak sendiri terdiri dari beberapa sub suku, yakni Dayak Iban, Dayak Kayan Mendalam, Dayak Embaloh, Dayak Taman, dan Dayak Kantuk. Selain itu, suku pendatang lain seperti Jawa, Bugis, Sunda, Batak, Tionghoa dan beberapa suku lain juga ada di Kapuas Hulu. Pengaruh budaya Dayak dan Melayu sangat kuat di Kapuas Hulu, sehingga tradisi-tradisi suku tersebut memengaruhi adat istiadat Kapuas Hulu. Kebudayaan Melayu yang terdapat di Kapuas Hulu seperti tarian Jepin, Syair, Pantun, Qasidah dan juga Hadrah, yang sering diadakan pada upacara adat dan pesta perkawinan. Sementara untuk suku Dayak, budaya yang ada di Kapuas Hulu yakni budaya Ngajat dan Sandauari dan Gawai Kenalang dari Dayak Iban, kemudian budaya Baranangis dan Nyonjoan dari Dayak Embaloh. Ada juga budaya Bejande, Betimang dan Bedudu dari Dayak Kantuk, kemudian budaya Mandung dari Dayak Taman, dan Dange’ dari Dayak Kayan Mendalam. Agama Penduduk kabupaten Kapuas Hulu memiliki beragam agama dan kepercayaan, dengan mayoritas menganut agama Islam. Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Kapuas Hulu yang menganut agama Islam sebanyak 59,50%. Kemudian penduduk yang menganut agama Kekristenan dengan jumlah signifikan yakni 40,22% dengan mayoritas Katolik sebanyak 32,04%, dan selebihnya Protestan sebanyak 8,18%. Sebagian lagi menganut agama Buddha sebanyak 0,12%, kemudian Konghucu sebanyak 0,10%, dan Hindu serta kepercayaan sebanyak 0,05%. Untuk sarana rumah ibadah masing-masing agama, terdapat 245 masjid, 311 musala, 294 gereja Katolik, dan 210 gereja Protestan. Ekonomi Hasil hutan di wilayah Kesatuan Pemangku Hutan Putussibau dan Semitau jadi andalan utama roda perekonomian Kapuas Hulu. Hasilnya berupa kayu bulat yang terbagi dalam tiga kelompok, meranti, rimba campuran dan kayu indah. Di sektor perikanan, Kapuas Hulu tergolong habitat puluhan jenis ikan hias, seperti arwana dan ulanguli. Habitat ikan ini hanya ada di dalam Danau Sentarum. Di kawasan lain seperti kawasan hulu sungai Kapuas, Embaloh, Mendalam dan Sibau dengan hasil seperti ikan jelawat, semah, toman, tengadak, belida, lais, entokan dan baung. Transportasi Transportasi utama menuju dan dari Kabupaten Kapuas Hulu yakni melalui darat dan udara. Transportasi udara, kabupaten Kapuas Hulu memiliki sebuah lapangan terbang atau bandara yang terletak di kelurahan Kedamin Hulu, kecamatan Putussibau Selatan, yakni Bandara Pangsuma. Bandara ini menjadi pintu masuk utama ke Kapuas Hulu. Bandara Pangsuma memiliki Panjang Landasan/Arah/PCN: 1.004 x 23 m / 10-28 / 5 FCZU, dan termasuk bandara Kelas IV dengan kemampuan daya tampung untuk pesawat jenis DHC-6. Luas terminal Domestik bandar ini sekitar 240 m2. Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu memiliki klub sepak bola, yaitu Persatuan Sepakbola Kapuas Hulu (PSKH). Persatuan Sepak bola Kapuas Hulu saat ini berada di Divisi 1 Liga Amatir Indonesia. Pariwisata Secara geografis, sebagian besar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu masih terdiri dari hutan, yang di dalamnya terdapat beragama jenis pohon dan tumbuh-tumbuhan. Sektor pariwisata di Kapuas Hulu bergerak di bidang budaya dan peninggalan sejarah, serta beberapa wisata alam. Wisata yang ada di Kapuas Hulu diantaranya: Danau Sentarum di Batang Lupar, berbatasan dengan Malaysia Bukit Ampan di desa permata dusun nanga pedian kecamatan pengkadan Gereja Tua Bersejarah St Fedelis di Sejiram Batu Kapal di Riam Mengelai Masjid Tua Baiturrahim di Nanga Bunut Masjid Jami Selimbau di Selimbau Batu Puja di Semitau Situs Purbakala di Nanga Balang Rumah Betang Sawe/suai di Suai Rumah Betang Melapi 1-5 di desa Malapi Rumah Betang Inko’ Tambe di Inko’ Tambe Rumah Betang Lunsa Hilir di Lunsa Hilir Rumah Betang Lunsa Hulu di Lunsa Hulu Rumah Betang Semangkok 1-2 di desa Semangkok Rumah Betang Sibau Hilir di desa Sibau Hilir Rumah Betang Sibau Hulu di desa Sibau Hulu Rumah Betang Sei Uluk Palin di esa Palin Rumah Betang Benua Tengah di desa Benua Tengah Rumah Betang Panjang Nanga Nyabau di desa Nanga Nyabau Referensi Pranala luar Kapuas Hulu Kapuas Hulu

4183

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Ketapang

Kabupaten Ketapang

Kabupaten Ketapang adalah salah satu Daerah tingkat II yang terletak di provinsi Kalimantan Barat. Ibu kotanya adalah Kecamatan Delta Pawan atau yang dikenal sebagai Kota Ketapang, sebuah kota yang terletak di Delta Sungai Pawan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31.588,00 km² dan memiliki penduduk sebanyak 579.927 jiwa (2021). Sejarah Masa pemerintahan Hindia Belanda Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sejak tahun 1936 Kabupaten Ketapang adalah salah satu daerah (afdeling) yang merupakan bagian dari Keresidenan Kalimantan Barat (Residente Western Afdeling van Borneo) dengan pusat pemerintahannya di Pontianak. Kabupaten Ketapang ketika itu dibagi menjadi tiga Onder Afdeling, yaitu: Sukadana, berkedudukan di Sukadana Matan Hilir, berkedudukan di Ketapang Matan Hulu, berkedudukan di Nanga Tayap Masing-masing Onder Afdeling dipimpin oleh seorang Wedana. Tiap-tiap Onder Afdeling dibagi lagi menjadi Onder Distrik, yaitu: Sukadana terdiri dari Onder Distrik Sukadana, Simpang Hilir dan Simpang Hulu Matan Hilir terdiri dari Onder Distrik Matan Hilir dan Kendawangan Matan Hulu terdiri dari Onder Distrik Sandai, Nanga Tayap, Tumbang Titi dan Marau Masing-masing Onder Distrik dipimpin oleh seorang Asisten Wedana. Afdeling Ketapang terdiri atas tiga kerajaan, yaitu: Kerajaan Matan yang membawahi Onder Afdeling Matan Hilir dan Matan Hulu Kerajaan Sukadana yang membawahi Onder Distrik Sukadana Kerajaan Simpang yang membawahi Onder Distrik Simpang Hilir dan Simpang Hulu Masing-masing kerajaan dipimpin oleh seorang Panembahan. Sampai tahun 1942, wilayah-wilayah ini dipimpin oleh: Kerajaan Matan oleh Gusti Muhammad Saunan dan sekarang dipimpin Raja PRK Haji Gusti Kamboja Kerajaan Sukadana oleh Tengku Betung Kerajaan Simpang oleh Gusti Mesir Masa Pendudukan Jepang Masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir dengan datangnya bala tentara Jepang pada tahun 1942. Dalam masa pendudukan tentara Jepang, Kabupaten Ketapang masih tetap dalam status Afdeling, hanya saja pimpinan langsung diambil alih oleh Jepang. Pemerintahan pendudukan Jepang yang berakhir kekuasaannya pada tahun 1945 diganti oleh Pemerintahan Tentara Belanda (NICA). Pada masa ini bentuk pemerintahan yang ada sebelumnya masih diteruskan. Kabupaten Ketapang berstatus Afdeling yang disempurnakan dengan Stard Blood 1948 No. 58 dengan pengakuan adanya Pemerintahan swapraja. Pada waktu itu Kabupaten Ketapng terbagi menjadi tiga pemerintahan swapraja, yaitu Sukadana, Simpang dan Matan, kemudian semua daerah swapraja yang ada digabungkan menjadi sebuah Federasi. Pembentukan Kabupaten Ketapang pada masa Pemerintahan Republik Indonesia adalah berdasakan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 yang menetapkan status Kabupaten Ketapang sebagai bagian Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh seorang Bupati. Geografi Kabupaten Ketapang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, terletak di antara garis 0º 19’00” - 3º 05’ 00” Lintang Selatan dan 108º 42’ 00” - 111º 16’ 00” Bujur Timur. Dibandingkan kabupaten lain di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas, memiliki pantai yang memanjang dari selatan ke utara dan sebagian pantai yang merupakan muara sungai, berupa rawa-rawa terbentang mulai dari Kecamatan Teluk Batang, Simpang Hilir, Sukadana, Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan dan Pulau Maya Karimata, sedangkan daerah hulu umumnya berupa daratan yang berbukit-bukit dan diantaranya masih merupakan hutan. Sungai terpanjang di Kabupaten Ketapang adalah Sungai Pawan yang menghubungkan Kota Ketapang dengan Kecamatan Sandai, Nanga Tayap dan Sungai Laur serta merupakan urat nadi penghubung kegiatan ekonomi masyarakat dari desa dengan kecamatan dan kabupaten. Batas Wilayah Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut: Topografi Daerah pantai memanjang dari utara ke selatan dan daerah aliran sungai merupakan dataran berawa-rawa, yakni mulai dari kecamatan Telok Batang, Simpang Hilir, Sukadana, Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan dan Pulau Maya Karimata. Sedangkan wilayah perhuluan umumnya berupa daerah berbukit-bukit. Sungai terpanjang di Kabupaten Ketapang adalah sungai Pawan. Juga terdapat sungai-sungai besar lainnya, yakni sungai Merawan , Kendawangan dan Jelai. Geologi Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Ketapang berupa tanah podsolik merah kuning, litosol/regosol, latosol, andosol dan organosal. Tanah podsolik merah kuning terdapat di daerah hulu bagian tengah, memanjang dari utara ke selatan, meliputi kecamatan: Tumbang Titi Jelai Hulu Marau Simpang Hulu Sandau Nanga Tayap Sungai Laur Sebagian kecamatan Manis Mata Tanah litosol/rigosol terdapat di daerah hulu agak ke timur, sebagian besar terdapat di kecamatan: Sungai Laur Simpang Hulu Sandai Nanga Tayap Tanah latosol terdapat di kecamatan: Sandai Sungai Laur Tanah organosal sebagian besar terdapat di daerah pantai, memanjang dari utara ke selatan, yaitu di kecamatan: Simpang Hilir Pulau Maya Karimata Sukadana Matan Hilir Utara Matan Hilir Selatan Kendawangan Manis Mata Jenis tanah andosol hanya terdapat di kecamatan Sandai bagian timur. Iklim Kabupaten Ketapang beriklim tropis dengan suhu rata-rata 23,70 °C - 26,70 °C dan suhu pada siang hari mencapai 30,80 °C serta memiliki curah hujan rata-rata 3696,1 mm/tahun dengan curah hujan rata-rata per tahun sebanyak 214 kali, sedangkan kecepatan angin adalah 3,1 knot dan merupakan yang tertinggi di Kalimantan Barat. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Ekonomi Pendapatan utama Kabupaten Ketapang berasal dari bisnis kayu, kelapa sawit, sarang burung walet dan jasa perdagangan. Pendidikan Terdapat beberapa SD, SMP, SMA dan SMK di kota ini. MIN Ketapang SD Pangudi Luhur Santo Yosef Ketapang SD Santa Monika Ketapang SD 04 Ketapang SD 05 Ketapang SD 04 Ketapang SD 07 Ketapang SD 18 Ketapang MTsN Ketapang SMP Muhammadiyah 2 Ketapang SMP Pangudi Luhur Santo Albertus Ketapang SMP Santo Agustinus Ketapang SMP 1 Ketapang SMP 2 Ketapang SMP 3 Ketapang SMP 4 Ketapang SMP 5 Ketapang SMP 6 Ketapang SMP 7 Ketapang SMP 8 Ketapang SMA Antiokhia Ketapang SMA Pangudi Luhur Santo Yohanes Ketapang SMA Santo Petrus Ketapang SMA Muhammadiyah 1 Ketapang MAN Ketapang SMA 1 Ketapang SMA 2 Ketapang SMA 3 Ketapang SMA 4 Ketapang SMK 1 Ketapang SMK 2 Ketapang Beberapa perguruan tinggi juga ada di daerah ini, antara lain: STAI Al Haudl (Sekolah Tinggi Agama Islam) Politeknik Negeri Ketapang (Politap) Akademi Manajemen Komputer dan Informatika (AMKI) Ketapang Universitas Terbuka (UT) Kesehatan Terdapat Tiga rumah sakit di kota ini, yakni : Rumah Sakit Umum Daerah Agoesdjam (Negri/Pemerintah Daerah) Rumah Sakit Fatima (Swasta/Yayasan Pelayanan Kasih) dan Rumah Sakit Bersalin Permata Bunda (Swasta). Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Ketapang yang meliputi 20 kecamatan adalah 570.657 jiwa (tahun 2020) yang terdiri dari laki-laki 297.266 jiwa dan perempuan 273.391 jiwa. Kota Ketapang adalah kota yang multi suku dan etnis, yaitu Suku Dayak dan Melayu serta Tionghua yang merupakan tiga suku terbesar di kota ini. Selain itu juga ada suku Jawa dan Madura. Orang Tionghua di kota ini menggunakan dialek Tiochiu (dalam ejaan Mandarin: Chaozhou) sebagai bahasa pengantar sesama warga Tionghua. Juga terdapat sebagian kecil orang Tionghua yang menggunakan bahasa Khek (Hakka). Transportasi Kota Ketapang dapat dijangkau dari kota lain melalui Bandar Udara Rahadi Oesman, Terminal Bis Ketapang dan Pelabuhan Sukabangun Ketapang. Terdapat penerbangan ke Pontianak dan Semarang via Pangkalan Bun. Juga telah ada penerbangan langsung ke Jakarta oleh armada Aviastar dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Armada penerbangan lain yang melayani penerbangan dari dan ke Kota Ketapang adalah NAM Air dan Wings Air. Selain penerbangan, saat ini juga telah tersedia angkutan perjalanan darat dari Kota Ketapang menuju Pontianak atau sebaliknya, menggunakan bis DAMRI dengan waktu tempuh berkisar 10 hingga 12 jam. Transportasi antar desa di Ketapang menggunakan bus, kapal cepat (speed boat). Terdapat bus dari Ketapang ke Sukadana (ibukota Kabupaten Kayong Utara dengan jarak tempuh 80 km, sekitar 2 jam perjalanan. Transportasi di tengah kota dapat menggunakan angkot yang dalam bahasa setempat disebutoplet (mobil jenis minibus atau van) serta ojek. Pariwisata Terdapat banyak pantai sepanjang garis pantai Kabupaten Ketapang. Pantai-pantai yang indah dan mudah terjangkau di antaranya: Pantai Sungai Jawi (Pantai Penage) (10 km ke Selatan), Pantai Tanjung Batu (30 km ke Selatan), Pantai Pagar Mentimun (45 km ke Selatan), Pantai Air Mata Permai (13 km ke Utara) dan Pantai Tanjung Belandang (15 km ke Utara). Tugu Ale-ale terletak di perempatan Jl. R. Suprapto dan jalan menuju jembatan Pawan 1 yang melintasi Sungai Pawan. Ale-ale adalah sejenis kerang berkulit halus yang menjadi makanan khas dari daerah Ketapang. Tugu ini juga sebagai titik 0 Kilo meter Kota Ketapang. Tugu Tolak Bala terletak di tengah Kota Ketapang, yakni di pertigaan Jl. Merdeka dan Jl. A. Yani. Keraton Matan Tanjungpura, dahulu merupakan Kesultanan/Kerajaan, saat ini dipimpin Raja PRK Haji Gusti Kamboja, terletak di Kelurahan Mulia Kerta KetPang dan menghadap ke Sungai Pawan. Kelenteng Tua Pek Kong, yaitu tempat ibadah umat Tridharma yang terletak di Jl. Merdeka, Ketapang. Lihat Pula Dialek Tiochiu, bahasa pengantar sesama Tionghua di kota Ketapang. Hamzah Haz, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, lahir di Ketapang. Tanah Kayong, nama lain Ketapang. Rahadi Oesman, tokoh dari ketapang Kerajaan Tanjungpura, Kerajaan tertua dari ketapang Bandar Udara Rahadi Oesman, Bandara dari Ketapang. Referensi Pranala luar Situs Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ketapang Aviastar (Penerbangan Langsung Jakarta-Ketapang PP) Kalstar Aviation (Penerbangan dari Ketapang-Pontianak-Jakarta dan Ketapang-Pangkalan Bun-Semarang/Surabaya/Banjarmasin) Keraton Saunan (Matan) Tiket Pesawat Murah Online Ketapang (Melayani Penjualan Tiket Pesawat Domestik dan Mancanegara) Ketapang Ketapang

4184

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota%20Pontianak

Kota Pontianak

Pontianak (Jawi: كوتا ڤونتيانق, , Hakka: Khuntîen) adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini didirikan pertama kali sebagai pelabuhan perdagangan di Pulau Kalimantan, menempati area seluas 118,31 km² di delta Sungai Kapuas yang menjadi titik temu dengan anak sungai utamanya, Sungai Landak. Perlintasan dua sungai tersebut diabadikan menjadi lambang Kota Pontianak. Selain karena sungainya, Pontianak juga dikenal luas sebagai Kota Khatulistiwa karena letaknya yang berada di garis ekuator/khatulistiwa. Adapun pusat kota berada kurang dari 3 km selatan khatulistiwa. Pontianak memiliki penduduk sebanyak 676.096 jiwa dan menjadi kota terpadat ke-26 di Indonesia dan kota terpadat kelima di Pulau Kalimantan (Borneo) setelah Samarinda, Balikpapan, Kuching, dan Banjarmasin. Etimologi Nama Pontianak yang berasal dari bahasa Melayu yang dipercaya ada kaitannya dengan kisah Syarif Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu Kuntilanak ketika dia menyusuri Sungai Kapuas. Menurut ceritanya, Syarif Abdurrahman terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu sekaligus menandakan di mana peluru meriam itu jatuh, di sanalah wilayah kesultanannya didirikan. Peluru meriam itu jatuh di dekat persimpang Sungai Kapuas dan Sungai Landak, yang kini dikenal dengan nama Kampung Beting. Sejarah Masa pendirian Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie pada hari Rabu, 23 Oktober 1771 (14 Rajab 1185 H) yang dimulai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Pada 1778 (1192 H), Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami' (kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman) dan Istana Kadariah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Sejarah pendirian menurut V.J. Verth Sejarah pendirian kota Pontianak yang dituliskan oleh seorang sejarawan Belanda, V.J. Verth dalam bukunya Borneos Wester Afdeling, yang isinya sedikit berbeda dari versi cerita yang beredar di kalangan masyarakat saat ini. Menurutnya, Belanda mulai masuk ke Pontianak tahun 1194 Hijriah (1773 Masehi) dari Batavia. Verth menulis bahwa Syarif Abdurrahman, putra ulama Syarif Hussein bin Ahmed Alqadrie (atau dalam versi lain disebut sebagai Al Habib Husin), meninggalkan Kerajaan Mempawah dan mulai merantau. Di wilayah Banjarmasin, ia menikah dengan adik Sultan Banjar, Sunan Nata Alam dan dilantik sebagai pangeran. Ia berhasil dalam perniagaan dan mengumpulkan cukup modal untuk mempersenjatai kapal pencalang dan perahu lancangnya sebelum memulai perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Dengan bantuan Sultan Pasir, Syarif Abdurrahman kemudian berhasil membajak kapal Belanda di dekat Bangka, juga kapal Inggris dan Prancis di Pelabuhan Pasir. Abdurrahman menjadi seorang kaya dan kemudian mencoba mendirikan pemukiman di sebuah pulau di Sungai Kapuas. Ia menemukan percabangan Sungai Landak, kemudian mengembangkan daerah itu menjadi pusat perdagangan yang makmur. Wilayah inilah yang kini bernama Pontianak. Kolonialisme Belanda dan Jepang Pada 1778, kolonialis Belanda dari Batavia memasuki Pontianak dipimpin oleh Willem Ardinpola. Belanda saat itu menempati daerah di seberang istana kesultanan yang kini dikenal dengan daerah Tanah Seribu atau Verkendepaal. Pada tanggal 5 Juli 1779, Belanda membuat perjanjian dengan Sultan mengenai penduduk Tanah Seribu agar dapat dijadikan daerah kegiatan bangsa Belanda yang kemudian menjadi kedudukan pemerintahan Resident het Hoofd Westeraffieling van Borneo (Kepala Daerah Keresidenan Borneo Barat) dan Asistent Resident het Hoofd der Affleeling van Pontianak (Asisten Residen Kepala Daerah Kabupaten Pontianak). Area ini selanjutnya menjadi Controleur het Hoofd Onderafdeeling van Pontianak atau Hoofd Plaatselijk Bestuur van Pontianak. Assistent Resident het Hoofd der Afdeeling van Pontianak (semacam Bupati Pontianak) mendirikan Plaatselijk Fonds. Badan ini mengelola eigendom atau kekayaan Pemerintah dan mengurus dana pajak. Plaatselijk Fonds kemudian berganti nama menjadi Shintjo pada masa kependudukan Jepang di Pontianak. Masa Stadsgemeente Berdasarkan besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 No. 24/1/1940 PK yang disahkan menetapkan status Pontianak sebagai stadsgemeente. R. Soepardan ditunjuk menjadi syahkota atau pemimpin kota saat itu. Jabatan Soepardan berakhir pada awal tahun 1948 dan kemudian digantikan oleh Ads. Hidayat. Kemudian, pusat PPD ini dipindahkan ke Pontianak yang awalnya berasal dari Sanggau pada 1 November 1945 dan menjadi suatu wadah kebangkitan Dayak pada 3 November 1945, sekitar 74 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masa pemerintahan kota Pembentukan stadsgerneente bersifat sementara, maka Besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak diubah dan digantikan dengan Undang-undang Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 16 September 1949 No. 40/1949/KP. Dalam undang-undang ini disebut Peraturan Pemerintah Pontianak dan membentuk Pemerintah kota Pontianak, sedangkan perwakilan rakyat disebut Dewan Perwakilan Penduduk Kota Pontianak. Wali kota pertama ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Pontianak adalah Rohana Muthalib. Ia adalah seorang wanita pertama yang menjadi wali kota Pontianak. Masa kota praja Sesuai dengan perkembangan tata pemerintahan, maka dengan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, bentuk Pemerintahan Landschap Gemeente, ditingkatkan menjadi kota praja Pontianak. Pada masa ini urusan pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah yang ada. Masa kotamadya dan kota Pemerintah Kota Praja Pontianak diubah dengan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden No.5 Tahun 1960, Instruksi Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1964 dan Undang-undang No. 18 Tahun 1965, maka berdasarkan Surat Keputusan DPRD-GR Kota Praja Pontianak No. 021/KPTS/DPRD-GR/65 tanggal 31 Desember 1965, nama Kota Praja Pontianak diganti menjadi Kotamadya Pontianak, kemudian dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1974, nama Kotamadya Pontianak berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah mengubah sebutan untuk Pemerintah Tingkat II Pontianak menjadi sebutan Pemerintah Kota Pontianak, sebutan Kotamadya Pontianak diubah kemudian menjadi Kota Pontianak. Geografi Kota Pontianak terletak pada Lintasan Garis Khatulistiwa dengan ketinggian berkisar antara 0,1 sampai 1,5 meter di atas permukaan laut. Kota dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Dengan demikian Kota Pontianak terbagi atas tiga belahan. Zona waktu Pada tahun 1963 berdasarkan Keppres No. 243 Tahun 1963, Kota Pontianak dimasukkan ke zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Namun, berdasarkan Keppres RI No. 41 Tahun 1987. Bersama-sama dengan Kalimantan Tengah pada tanggal 1 Januari 1988, Kalimantan Barat yang sebelumnya masuk zona Waktu Indonesia Tengah (WITA) beralih menjadi zona Waktu Indonesia Barat (WIB). Sehingga pada tahun 1988 Kota Pontianak merayakan tahun baru sebanyak dua kali yaitu pada pukul 00.00 WITA (23.00 WIB) dan 00.00 WIB. Iklim dan topografi Struktur tanah kota Pontianak berupa lapisan tanah gambut bekas endapan lumpur Sungai Kapuas. Lapisan tanah liat baru dicapai pada kedalaman 2,4 meter dari permukaan laut. Kota Pontianak termasuk beriklim tropis dengan suhu tinggi (28-32 °C dan siang hari 30 °C). Rata–rata kelembaban nisbi dalam daerah Kota Pontianak maksimum 99,58% dan minimum 53% dengan rata–rata penyinaran matahari minimum 53% dan maksimum 73%. Besarnya curah hujan di Kota Pontianak berkisar antara 3.000–4.000 mm per tahun. Curah hujan terbesar (bulan basah) jatuh pada bulan Mei dan Oktober, sedangkan curah hujan terkecil (bulan kering) jatuh pada bulan Juli. Jumlah hari hujan rata-rata per bulan berkisar 15 hari. Batas wilayah Pemerintahan Daftar Wali Kota Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Berdasarkan sensus penduduk tahun 2019, penduduk Kota Pontianak berjumlah 665,017 jiwa, terdiri dari 277.971 (50,1%) laki-laki dan 276.793 (49,9%) perempuan. Suku bangsa Penduduk kota Pontianak sangat heterogen, dengan didominasi Tionghoa 31,24%, kemudian Melayu 26,05%, Bugis 13,12%, Jawa 11,67%, Dayak 8,57%, Madura 6,35%. Suku lainnya termasuk Sunda, Banjar, Batak, Minangkabau, dan lain-lain. Agama Sebagian besar penduduk beragama Islam (63,4%), sisanya memeluk agama Buddha (23,2%), Katolik (9,1%), Protestan (3,2%), Konghucu (1,3%), Hindu (0,1%), dan lainnya (0,1%). Ekonomi Sebagian besar perekonomian kota Pontianak bertumpu pada industri, pertanian, dan perdagangan. Industri Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Kota Pontianak yang telah terdata selama tahun 2005 adalah 34 perusahaan. Tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan industri tersebut berjumlah 3.300 orang yang terdiri dari pekerja produksi 2.700 orang dan pekerja lainnya atau administrasi 600 orang. Perusahaan industri besar atau sedang yang terletak di Kecamatan Pontianak Utara menyerap tenaga kerja terbesar, yaitu 2.952 orang. Nilai keluaran yang dihasilkan dari perusahaan industri besar atau sedang adalah sebesar 1,51 triliun rupiah, di mana perusahaan industri besar atau sedang yang berada di Kecamatan Pontianak Utara yang didominasi oleh perusahaan industri karet, sedangkan nilai keluaran yang terkecil berasal dari perusahaan yang terdapat di Kecamatan Pontianak Kota, senilai 2,85 miliar Rupiah. Untuk Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diperoleh dari seluruh perusahaan industri besar /sedang di Kota Pontianak selama tahun 2005 adalah sebesar 217,57 miliar Rupiah dan pajak tak langsung yang diperoleh adalah sebesar 462,78 juta Rupiah, sedangkan NTB atas Biaya Faktor yang diperoleh adalah sebesar 217,10 miliar Rupiah. Jumlah unit usaha industri, tenaga kerja, besarnya nilai investasi dan nilai penjualan dari sentra industri kecil jenis Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) terlihat bahwa sentra industri kecil jenis IHPK terbanyak adalah usaha industri makanan ringan yang terpusat di Kelurahan Sungai Bangkong dengan tenaga kerja yang diserap sebanyak 329 orang, nilai investasinya mencapai 249,50 juta rupiah dan nilai penjualannya sebesar 780,50 juta rupiah. Sedangkan industri anyaman keladi air pada tahun 2005 ini hanya memiliki 16 unit usaha dengan nilai investasi 17,5 juta Rupiah dan nilai penjualan 110 juta Rupiah yang terletak di Tanjung Hulu, Pontianak Timur. Pertanian Pada tahun 2006, jenis tanaman pangan yang hasilnya paling besar adalah ubi kayu, padi, ubi rambat. Penduduk juga bertani sayuran dan lidah buaya. Tanaman buah-buahan yang banyak ada di Kota Pontianak adalah nangka, pisang, serta nanas. Perternakan di kota Pontianak terdiri dari sapi (potong dan perah), kambing, babi, dan ayam (ras dan buras). Perdagangan Perdagangan merupakan salah satu usaha yang berkembang pesat di Kota Pontianak. Perdagangan modern mulai berkembang pada tahun 2001 dengan berdirinya Mal Matahari Pontianak di Pontianak Kota. Pusat perbelanjaan modern mulai dibangun di berbagai sudut kota, seperti Mal Pontianak, Ayani Mega Mall Pontianak (Pontianak Selatan) dan Gaia Bumi Raya City (Kabupaten Kubu Raya). Berbagai perusahaan retail nasional mulai mendirikan usahanya di Pontianak, seperti Alfamart dan Indomaret. Kesehatan Rumah sakit Pendidikan Sekolah dasar Sekolah menengah pertama Sekolah menengah pertama yang terawal baru didirikan pada tahun 1951 yang kelak dikenal dengan sebutan SMP Negeri 1 Pontianak. Penambahan dilakukan selanjutnya pada tahun 1960 dengan pendirian SMP Negeri 2 Pontianak. Di dalam sekolah-sekolah itu, ditambahkan pula kurikulum pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan keluarga. Sekolah menengah atas Perguruan tinggi Pariwisata Pariwisata Kota Pontianak didukung oleh keanekaragaman budaya penduduk Pontianak, yaitu Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Masyarakat Tionghoa memiliki kegiatan pesta tahun baru Imlek, Cap Go Meh, dan perayaan Sembahyang Kubur (Cheng Beng atau Kuo Ciet) yang memiliki nilai atraktif turis. Suku Dayak memiliki pesta syukur atas kelimpahan panen yang disebut Gawai. Kota Pontianak juga dilintasi oleh garis khatulistiwa yang ditandai dengan Tugu Khatulistiwa di Pontianak Utara. Selain itu kota Pontianak juga memiliki visi menjadikan Pontianak sebagai kota dengan pariwisata sungai. Kuliner Pontianak juga dikenal sebagai tempat wisata kuliner. Kuliner di Pontianak didominasi Hidangan Tionghoa. Keanekaragaman makanan menjadikan Pontianak sebagai surga kuliner. Makanan yang terkenal antara lain: Air Tahu dan Kembang Tahu Otak otak ikan tenggiri Bakcang Bakpao Bubur Pedas Chai Kwe Hekeng Hu Ju Ie atau Jan atau onde-onde Ikan asam pedas (ikan asam pedas rata-rata memakai ikan sungai) Kaloci atau kue mochi Keladi Kengci Kwetiau Ki Cang Kuan Chiang Kue Bulan atau Gwek Pia Kwe Cap Kwe Kia Theng Kwetiau Lemang Lempok Durian Minuman Lidah Buaya Nasi Kari Nasi Ayam Nasi Capcai Pacri Nanas Pekasam Peng Kang Pindang Pwe Ki Mue atau bubur pesawat Sambal Goreng Tempoyak Tau Swan Sio Bi Sotong Pangkong Tun Koi Yam Mi Transportasi Transportasi darat Bus Sistem transportasi darat Kota Pontianak dilayani oleh minibus angkutan kota yang biasa disebut oplet, taksi, dan beberapa rute dilayani oleh bus kota. Sebagian besar rute dalam kota dilayani oleh oplet yang menghubungkan beberapa terminal. Untuk keberangkatan jalan darat ke luar kota dilayani di Terminal Batulayang. Melalui jalan darat pula dilayani bus antar negara, yakni ke Kuching dan ke BSB yang keberangkatannya dilayani di Terminal Sei Ambawang, Kubu Raya. Bus ini disediakan oleh berbagai penyedia layanan, termasuk DAMRI. Transportasi darat ke Malaysia dan Brunei menjadi mungkin melalui Jalan Lintas Kalimantan. Layanan imigrasi Indonesia-Malaysia dilaksanakan di Entikong, Kabupaten Sanggau. Taksi Layanan Taksi Pontianak dapat menjadi pilihan bagi wisatawan lokal maupun asing untuk dalam maupun luar Kota seperti Entikong, Singkawang, dan beberapa rute lainnya. Jalan tol Selama ini, waktu yang ditempuh dari Pontianak menuju Singkawang berkisar antara 3–4 jam. Apabila ada Jalan Tol dapat menghemat waktu hingga satu setengah jam lewat jungkat atau pelabuhan kijing Transportasi udara Transportasi udara dari Kota Pontianak menggunakan Bandar Udara Supadio yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Bandara ini menghubungkan Pontianak dengan beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Batam, Medan, Ranai, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palangka Raya dan Balikpapan. Selain itu bandara ini juga mempunyai penerbangan internasional langsung ke Kuching, dan Kuala Lumpur. Dari Pontianak juga dapat dilayani penerbangan perintis ke kota kabupaten di Kalimantan Barat seperti Ketapang, Sintang dan Putussibau. Transportasi air Pelabuhan Bardan melayani kapal barang maupun penumpang. Beberapa rute kapal penumpang yang tersediaː Pontianak–Semarang (KM Leuser), Pontianak–Surabaya (KM Bukit Raya), Pontianak–Serasan (KM Bukit Raya) Prasarana publik Rumah sakit Berikut rumah sakit yang ada di Kota Pontianakː RSUD Sultan Syarif Muhammad Alkadrie RSUD Dr. Sudarso RS St. Antonius RSI Yarsi Pontianak RS Pro Medika RS Bhayangkara Pontianak RS Jiwa Daerah Sungai Bangkong RS Anugerah Bunda Khatulistiwa RS Bersalin Jeumpa RS Bersalin Nabasa RS Universitas Tanjungpura RS Kharitas Bhakti RS Mitra Medika Budaya Bahasa Hampir seluruh penduduk Kota Pontianak memahami dan menggunakan Bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Namun bahasa ibu masing-masing juga umum digunakan, antara lain Bahasa Melayu Pontianak, Bahasa Tiociu, Bahasa Khek, dan Bahasa Dayak, yang terdiri dari Dayak Kanayatn, Dayak Bukit, Dayak Salako, Dayak Kantu, Dayak Iban, dan Dayak Jangkang. Catatan kaki Referensi Daftar pustaka Pranala luar Badan Pusat Statistik: Hasil Sensus Penduduk Kota Pontianak 2010 Pontianak, Kota Pontianak Pontianak

4186

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Sambas

Kabupaten Sambas

Kabupaten Sambas (Melayu Jawi: كابوڤاتين سمباس; Hanzi: 三發縣 ; Pinyin: Sānfā xiàn) adalah sebuah wilayah kabupaten di provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sambas. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km² atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat), merupakan wilayah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah provinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai ± 128,5 km dan panjang perbatasan negara ± 97 km. Kabupaten Sambas yang terbentuk sekarang adalah hasil pemekaran kabupaten pada tahun 2000. Sebelumnya wilayah Kabupaten Sambas sejak tahun 1960 adalah meliputi juga Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang sekarang dimana pembentukan Kabupaten Sambas pada tahun 1960 itu adalah berdasarkan bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas. Sambas memiliki 19 kecamatan Sejarah Sejarah Kerajaan Sambas berkaitan dengan Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Banjar. Kerajaan Sambas kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Sambas yang asal-usulnya tidak bisa terlepas dari kerajaan di Brunei Darussalam. Antara kedua kerajaan ini mempunyai kaitan persaudaraan yang sangat erat. Pada zaman dahulu, di Negeri Brunei Darussalam bertahta seorang raja yang bergelar Sri Paduka Sultan Muhammad. Setelah dia wafat, tahta kerajaan diserahkan kepada anak cucunya secara turun temurun. Sampailah pada keturunan yang kesembilan, yaitu Sultan Abdul Djalil Akbar. and Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8 Geografi Batas Wilayah Kabupaten Sambas terletak di antara 1’23” LU dan 108’39” BT dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut: Iklim Kabupaten Sambas termasuk daerah beriklim tropis dengan curah hujan bulanan rata-rata 227,94 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 11 hari/bulan. Curah hujan yang tertinggi terjadi pada bulan September sampai dengan Januari dan curah hujan terendah antara bulan Juni sampai dengan Agustus. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 22,9°C. Sampai 31,05 °C. Suhu udara terendah 21,2 °C terjadi pada bulan Agustus dan yang tertinggi 33,0 °C pada bulan Juli. Kelembaban udara relatif 81-90%, tekanan udara 1,001-1,01/Hm Bar, kecepatan angin 155 – 173 km/hari, elipasi sinar matahari 50.73%, penguapan (evaporasi ) harian antara 4,2-5,9 Hm dan evapotranspirasi bulanan 134,7 – 171,4 mm. Jenis Tanah Jenis tanah di daerah datar meliputi jenis Organosol, Aluvial dan Podsolik Merah Kuning (PMK) sedangkan di daerah berbukit dan bergunung meliputi jenis tanah Latosol dan Podsolik Merah Kuning (PMK). Secara terperinci luas masing-masing jenis tanah tersebut adalah sebagai berikut: Organosol: 136.230 ha Podsolik Merah Kuning (PMK): 157.320 ha Aluvial: 230.630 ha Podsol: 44.600 ha Latosol: 70.790 ha Tekstur Tanah Halus: 300.798 ha Sedang: 157.320 ha Kasar: 76.112 ha Gambut: 69.510 ha Lainnya: 72.990 ha Geomorfologi Kondisi wilayah Kabupaten Sambas bedasarkan ketinggian di atas permukaan laut dapat dikelompokkan sebagai berikut: Ketinggian 0–7 m di atas permukaan laut terdapat di kecamatan: Sejangkung Sambas Tebas Selakau Jawai Paloh Teluk Keramat Ketinggian 8–25 m di atas permukaan laut terdapat di kecamatan: Sejangkung Sambas Tebas Selakau Pemangkat Teluk Keramat Ketinggian 26–100 m di atas permukaan laut terdapat di kecamatan: Sejangkung Sambas Tebas Selakau Pemangkat Teluk Keramat Paloh Daerah Aliran Sungai Secara umum Kabupaten Sambas memiliki 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total hamparan 516.200 ha, meliputi: DAS Paloh: 64.375 ha. DAS Sambas: 258.700 ha DAS Sebangkau: 193.125 ha. DAS Salakau : 190.155 ha. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Jumlah Penduduk Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas per Agustus 2013 Jumlah penduduk Kabupaten Sambas sebanyak 667.921 jiwa. Total penduduk laki-laki sebanyak 341.982 jiwa (51%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 325.939 jiwa (49%). Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur (pertengahan tahun 2013): 0 - 14 tahun sebanyak 26%. 15 - 64 tahun sebanyak 66% 65 tahun keatas sebanyak 8% dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk sambas lebih di dominasi penduduk dengan usia produktif di bandingkan penduduk usia tidak produktif. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dengan rincian total kelompok umur 0-9 tahun sebanyak 58.467 orang (urutan pertama terbesar), total kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 57.301 orang (urutan kedua terbesar), total kelompok umur 10-14 sebanyak 52.607 orang (urutan ketiga terbesar), (Tabel 4.1). Kepadatan penduduk sekitar 78 jiwa/km² atau 2.724 jiwa per desa. Penyebaran penduduk di Kabupaten Sambas tidak merata antar kecamatan yang satu dengan yang lainnya. Kecamatan Pemangkat merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 403 jiwa/km². Sebaliknya Kecamatan Sajingan Besar dengan luas sekitar 21,75% dari total wilayah Kabupaten Sambas hanya dihuni 7 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,01 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Tangaran adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sambas yakni sebesar 3,50 persen. Sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Jawai Selatan yaitu sebesar -0,33 persen. Kecamatan Tebas berada pada urutan pertama dari jumlah penduduk, namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk masih berada di bawah laju pertumbuhan Kabupaten Sambas yaitu 0,92 persen. Kepadatan Penduduk & Laju Pertumbuhan Penduduk Kepadatan penduduk sekitar 78 jiwa/km² atau 2.724 jiwa per desa. Penyebaran penduduk di Kabupaten Sambas tidak merata antar kecamatan yang satu dengan yang lainnya. Kecamatan Pemangkat merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 403 jiwa/km². Sebaliknya Sajingan Besar dengan luas sekitar 21,75% dari total wilayah Kabupaten Sambas hanya dihuni 7 jiwa/km². Suku bangsa Mayoritas suku penghuni Sambas adalah Suku Melayu Sambas yang menempati wilayah pesisir pantai dan bantaran sungai Sambas bagian hilir. Di beberapa kota kecamatan seperti Pemangkat dan Kota Sambas terdapat orang-orang Tionghoa. Di pedalaman atau beberapa daerah yang berbatasan dengan Bengkayang dihuni oleh mayoritas Suku Dayak, contoh suku Dayak yang mendiami wilayah ini adalah Suku Dayak Kanayatn. Ekonomi Struktur perekonomian Kabupaten Sambas masih di dominasi oleh 3 sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan-hotel-restoran dan sektor industri pengolahan. Sektor pertanian memberikan kontribusi 39,77%, sektor perdagangan-hotel-restoran memberikan kontribusi 30,37% dan kontribusi sektor industri olahan sebesar 11,27% (tahun 2012). Laju inflasi atas dasar harga produsen tahun 2012 di Kabupaten Sambas menurun dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu dari 7,26% menjadi 5,41% pada tahun 2012. Tingkat pendapatan suatu daerah dapat diukur antara lain dari pendapatan per kapita, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta gambaraan kualitatif tentang keadaan sandang, pangan dan perumahan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2003 dapat dilihat Keadaan perekonomian Kabupaten Sambas, yaitu: PAD sebesar Rp. 16.350.041.018,- Pendapatan per kapita sebesar Rp. 3.419.922,- Pajak bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 8.560.013.046,- Upah minimum regional (UMR) sebesar Rp .400.000,- Sedangkan tingkat pendapatan mata pencaharian menurut sektor, yaitu: Pertanian berjumlah 207.350 orang Industri Pengolahan berjumlah 152.028 orang Listrik, gas, dan air berjumlah 9.053 orang Bangunan berjumlah 28.308 orang Perdagangan berjumlah 34.695 orang Perhubungan berjumlah 2.874 orang Keuangan berjumlah 9.723 orang Jasa kemasyarakatan lainnya berjumlah 34.678 orang Pariwisata Kabupaten Sambas menjadi salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang dikembangkan menjadi destinasi wisata. Wisata bahari dan wisata budaya menjadi andalan Kabupaten Sambas. Selain itu juga terdapat wisata agro, wisata alam, wisata religi, wisata ritual, dan wisata buatan. Wisata Bahari Pantai Polaria, Selakau Pantai Saadi, Selakau Pantai Tanjung Batu, Pemangkat Pantai Sinam, Pemangkat Pantai Kahona, Jawai Pantai Natuna Indah, Jawai Pantai Datok Buntar, Jawai Pantai Puteri Serayi, Jawai Selatan Pantai Muare Jalan Indah, Tangaran Pantai Daratan Merdeka, Tangaran Pantai Tanjung Terabitan, Tangaran Pantai Tanjung Lestari, Paloh Pantai Harapan, Paloh Pantai Pulau Selimpai, Paloh Pantai Kampak Indah, Paloh Pantai Kalangbau, Jawai Selatan Pantai Tanjung Bendera, Paloh Pantai Tanjung Kemuning, Paloh Pantai Banyuan, Paloh Pantai Camar Bulan, Paloh Dermaga Asam Jawe, Paloh Pantai Telok Atong Bahari, Paloh Pantai Batu Pipih, Paloh Pantai Kalimantan, Paloh Wisata Budaya Komplek Istana Alwatzikoebillah, Kota Sambas Makam Bujang Nadi-Dare Nandong, Sebawi Makam Bantilan, Sajad Makam Ratu Sepudak, Galing Rumah Batu, Subah Wisata Agro Perkebunan Sawo, Tekarang Agro Wisata Matang Nangka, Tebas Agro Wisata Kota Jeruk, Tebas Agro Wisata Buah Naga, Kota Sambas Agro Wisata Buah Naga, Jawai Agro Wisata Buah Naga, Jawai Selatan Perkebunan Salak, Teluk Keramat Wisata Alam Air Terjun Gunung Selindung, Salatiga Taman Rekreasi Batu Mak Jage, Tebas Goa Kelelawar Danau Sebedang, Sebawi Air Terjun Riam Merasap, Sajingan Besar Air Terjun Riam Caggat, Sajingan Besar Hutan Hujan Tropis Tanjung Dato', Paloh Air Terjun Teluk Nibung Air Terjun Gunung Pangi Bukit Piantus, Sejangkung Wisata Religi Masjid Jami' Sultan Muhammad Tsafiuddin II, Kota Sambas Toa Pekong Ular Putih, Pemangkat Toa Pekong Dewi Kwan Im, Pemangkat Goa Alam Satok, Sajingan Besar Wisata Ritual Taman Rekreasi Batu Bejamban, Paloh Wisata Buatan Waterfront City Sambas, Kota Sambas Kebun Raya Sambas, Subah Lihat pula Kesultanan Sambas Kota Sambas, ibu kota kabupaten Batu Ballah Kabupaten Bengkayang Kota Singkawang Kalimantan Barat Referensi Pranala luar Sejarah Singkat Kabupaten Sambas Sejarah Kerajaan Sambas Kecamatan di Kabupaten Sambas E-Sambas Media Sambas Sambas

4188

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Sintang

Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang adalah salah satu daerah otonom tingkat II di wilayah provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Sintang Kota. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.638,00 km² dan berpenduduk sebesar 421.306 jiwa (2021). Kepadatan penduduk 19,35 jiwa/km2 yang terdiri dari multietnis dengan dominan suku Dayak, Melayu dan Jawa. Daerah Pemerintahan Kabupaten Sintang, pada tahun 2021, terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 361 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 29,52 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sintang, sedangkan luas masing–masing kecamatan lainnya hanya berkisar 1–29 persen dari luas Kabupaten Sintang. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km2 atau sekitar 63,57% dan dataran seluas 8.061,25 km2. Kabupaten Sintang merupakan kabupaten terbesar ke-dua di Provinsi Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Ketapang. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. Mata pencaharian utama masyarakat di kawasan ini adalah petani kelapa sawit dan karet. Sejarah Afdeling Sintang Tahun 1600 Raja Sintang mengirim utusan ke Banjarmasin melewati jalur sungai Katingan untuk menyalin Kitab Suci Al-Quran. Kontrak tahun 1756, Sultan Tamjidullah I dari Banjarmasin dengan VOC-Belanda mendaftarkan Sintang dalam wilayah pengaruh Kesultanan Banjarmasin. Tanggal 1 Januari 1817 Raja Banjar Sultan Sulaiman menyerahkan Sintang kepada Belanda. Tahun 1823 kontrak Sultan Sintang dengan Hindia Belanda. Tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam dari Banjarmasin menyerahkan Sintang kepada Hindia Belanda. Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam wester-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8. Kabupaten Sintang dihuni 34 sub suku Dayak. Geografi Kabupaten Sintang memiliki luas wilayah sebesar 21.635 km² dan merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten ini dilewati oleh garis khatulistiwa dan terletak di sebelah timur provinsi Kalimantan Barat dengan letak koordinat yakni antara 1°05' Lintang Utara hingga 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur hingga 113°20' Bujur Timur. Batas wilayah Wilayah Kabupaten Sintang secara administratif berbatasan dengan beberapa kabupaten, yaitu: Iklim Kabupaten Sintang berdasarkan klasifikasi iklim memiliki iklim hutan hujan tropis (Af) yang dicirikan dengan curah hujan yang hampir selalu tinggi sepanjang tahunnya. Suhu udara di wilayah Kabupaten Sintang bervariasi antara 21°C hingga 34°C. Tingkat kelembapan di wilayah Sintang pun terbilang tinggi antara 75% hingga 90%. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Kabupaten Sintang dibagi menjadi 14 wilayah kecamatan, yaitu: Ambalau Binjai Hulu Dedai Kayan Hilir Kayan Hulu Kelam Permai Ketungau Hilir Ketungau Hulu Ketungau Tengah Sei Tebelian (Sungai Tebelian) Sepauk Serawai Sintang Tempunak Referensi Pranala luar Situs resmi Sintang Sintang

4189

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Banjar

Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar adalah sebuah kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota Banjar terletak di kecamatan Martapura. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.688,00 km² dan berpenduduk sebanyak 575.115 jiwa pada pertengahan tahun 2023. Kabupaten Banjar termasuk dalam calon wilayah metropolitan Banjar Bakula. Sejarah Sejak tahun 1826, terdapat perjanjian perbatasan antara Sultan Adam dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1835, sewaktu pemerintahan Sultan Adam Alwasiqubillah telah dibuat untuk pertama kalinya ketetapan hukum tertulis dalam menerapkan hukum Islam di Kesultanan Banjar yang dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam. Tahun 1855, daerah Kesultanan Banjarmasin merupakan sebagian dari De zuider-afdeeling van Borneo termasuk sebagian daerah Dusun (Tamiang Layang) dan sebagian Tanah Laut. Dari beberapa sumber disebutkan ada beberapa tempat yang menjadi kedudukan raja (keraton) setelah pindah ke Martapura, seperti Kayu Tangi, Karang Intan dan Sungai Mesa. Tetapi dalam beberapa perjanjian antara Sultan Banjar dan Belanda, penanda tanganan di Bumi Kencana. Begitu juga dalam surat menyurat ditujukan kepada Sultan di Bumi Kencana Martapura. Jadi Keraton Bumi Kencana Martapura adalah pusat pemerintahan (istana kenegaraan) untuk melakukan aktivitas kerajaan secara formal sampai dihapuskannya Kesultanan Banjar oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860. Setelah jatuh menjadi daerah protektorat Hindia Belanda, Sultan Banjar dan mangkubumi cukup hanya menerima gaji tahunan dari Belanda. Di bawah mangkubumi yang dilantik Belanda, daerah protektorat Kesultanan Banjar dibagi menjadi dua divisi yaitu divisi Banua Lima di bawah regent Raden Adipati Danu Raja dan divisi Martapura di bawah regent Pangeran Jaya Pamenang. Divisi Martapura terbagi dalam 5 Distrik, yaitu Distrik Martapura, Distrik Riam Kanan, Distrik Riam Kiwa, Distrik Benua Empat dan Distrik Margasari. Regent Martapura terakhir adalah Pangeran Suria Winata. Jabatan regent dihapuskan pada tahun 1884. Status Kesultanan Banjar setelah dihapuskan masuk ke dalam Karesidenan Afdeeling Selatan dan Timur Borneo. Daerah-daerah bekas Kesultanan Banjar digabungkan dengan daerah-daerah yang sudah menjadi milik Belanda sebelumnya. Wilayah Kalimantan Selatan dibagi dalam 4 afdeeling, salah satunya adalah afdeeling Martapura. Selanjutnya terjadi perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda. Sejak 1898 di bawah Afdeeling terdapat Onderafdeeling dan distrik. Pembagian administratif tahun 1898 menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178, Afdeeling Martapoera dengan ibu kota Martapura terdiri dari: Onderafdeeling Martapoera terdiri dari: Distrik Martapura. Onderafdeeling Riam Kiwa dan Riam Kanan terdiri dari: Distrik Riam Kiwa Distrik Riam Kanan Onderafdeeling Tanah Laoet terdiri dari: Distrik Pleihari Distrik Maluka Distrik Satui Afdeeling Martapoera terdiri dari 3 onderafdeeling, salah satunya adalah onderafdeeling Martapura dengan distrik Martapura. Dalam tahun 1902, Afdeeling Martapura membawahi 3 onderafdeeling: Martapura, Pengaron dan Tanah Laut. Perubahan selanjutnya Martapura menjadi onderafdeeling di bawah Afdeeling Banjarmasin. Afdeeling dipimpin oleh Controleur dan Kepala Distrik seorang Bumiputera dengan pangkat Kiai. Setelah kedaulatan diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949, ditetapkan daerah Otonomi Kabupaten Banjarmasin. Daerah otonom Kabupaten Banjarmasin meliputi 4 Kawedanan. DPRDS pada tanggal 27 Februari 1952, mengusulkan perubahan nama Kabupaten Banjarmasin menjadi Kabupaten Banjar yang disetujui dengan Undang-undang Darurat 1953, kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang No. 27 Tahun 1959. Pemerintahan Daftar Bupati Bupati yang menjabat di kabupaten Banjar saat ini ialah Saidi Mansyur dan didampingi wakil bupati, Said Idrus Al Habsyi. Saidi dan Idrus adalah pemenang pada pemilihan umum bupati Banjar 2020. Mereka dilantik oleh penjabar gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA atas nama Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila tanggal 26 Februari 2021. Mereka menjabat untuk periode 2021-2024. Dewan Perwakilan Kecamatan Pelayanan Publik RSUD Ratu Zalecha di Martapura. RS Danau Salak di Mataraman. Terminal Induk di Km. 17. Pasar Sekumpul Taman Cahaya Bumi Selamat Ekonomi Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dari perkebunan karet yang rata-rata adalah kebun perseorangan. Selain itu perkebunan jeruk menjadi penopang hidup sebagian masyarakat yang merupakan produk unggulan dari Kecamatan Astambul. Keberadaan perusahaan lokal, nasional dan asing yang bergerak dibidang Tambang Batubara turut memberikan andil besar terhadap perekonomian di Kabupaten Banjar. Tambang Batubara di kabupaten ini dikelola oleh perusahaan seperti PT. Pamapersada Nusantara, PT. Kalimantan Prima Persada, PT. Pinang Coal Indonesia dan lain-lain yang diawasi oleh Perusahaan Daerah (PD. Baramarta). Sosial Budaya Suku Bangsa Mayoritas penduduk Kabupaten Banjar berasal dari Suku Banjar sekitar 86,28%. Penduduk asli kabupaten Banjar berasal dari suku Banjar Kuala, namun banyak juga terdapat suku Banjar Hulu dan Banjar Batang Banyu yang berasal dari kawasan Banua Anam. Suku bangsa yang ada di Kabupaten Banjar antara lain: Agama Mayoritas penduduk Kabupaten Banjar menganut agama Islam sekitar 99,25%. Agama Islam memberi pengaruh kuat pada kehidupan masyarakat Suku Banjar. Kota Martapura dikenal sebagai kota santri dan Serambi Mekkah, dimana terdapat masjid dan pesantren terbesar yaitu Masjid Agung Al-Karomah dan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Di Martapura setiap tahun juga diadakan acara Haul Guru Sekumpul yang diperkirakan merupakan haul terbesar di Indonesia. Selain penganut agama Islam, penganut agama lain seperti Kristen dan Hindu) juga terdapat di Kabupaten Banjar, terutama di kecamatan Paramasan yang didiami Suku Dayak Meratus. Lagu Daerah Lagu-lagu daerah yang berasal dari wilayah ini adalah: Sungai Martapura Hura Ahui Kambang Barenteng Galeri Referensi Pranala luar Banjar Banjar

4190

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Barito%20Kuala

Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Barito Kuala adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Marabahan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.996,46 km² dan berpenduduk sebanyak 318.044 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2020). Sebagian wilayah Barito Kuala termasuk dalam calon Wilayah Metropolitan Banjar Bakula. Kabupaten Barito Kuala berbatasan dengan provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di kabupaten Kapuas, dan lokasinya berada di tepi laut. Geografi Kabupaten Barito Kuala yang ber-ibu kota Marabahan terletak paling barat dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas: sebelah utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan letak astronomis berada pada 2°29’50” - 3°30’18” Lintang Selatan dan 114°20’50” - 114°50’18” Bujur Timur. Kabupaten Barito Kuala berada pada hamparan wilayah yang datar dengan kelerengan 0% - 2%, dengan ketinggian elevasi berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Tanah Alluvial berwarna coklat hijau, tanah ini terdiri dari endapat Alluvium yang bahan induknya terutama termasuk dari pasir dan lumpur yang dibawa dan diendapkan oleh arus sungai dari pedalaman, tanah terdapat di sepanjang Sungai Barito dan tepi Sungai Kapuas, berupa tanggul-tanggul dan juga pada beberapa medeander sungai. Tanah Alluvial ini menutupi areal seluas 191.390 Ha, atau lebih kurang 64% dari luas wilayah Kabupaten Barito Kuala dan merupakan daerah terbaik bagi pertanian pasang surut. Angin pada bulan Januari, Februari dan Maret berembus dari arah Barat Laut, bulan April dari arah Tenggara dan pada bulan November, arah angin dari Barat Laut. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh iklim, geografi dan pertemuan arus udara. Jumlah curah hujan selama Tahun 2009 sebesar 2.047 mm. Curah hujan tertinggi pada Tahun 2009 terjadi pada bulan Januari dan Desember yaitu sebesar 359,7 dan 334 mm. Sedangkan curah hujan terendah terjadi di bulan September yakni sebesar 9,7 mm. Jumlah hari hujan selama Tahun 2009 sebanyak 107 hari dengan hari hujan terbanyak adalah di bulan Januari sebesar 19 hari. Hari hujan terjarang terjadi di bulan Agustus dan September sebanyak 1 hari hujan. Pulau Barito Kuala memiliki beberapa delta yang disebut pulau. Pulau tersebut terdapat di tengah-tengah sungai Barito yang membelah kabupaten Barito Kuala. Sungai Barito lebarnya lebih dari 1 km. Delta tersebut antara lain: Pulau Kembang (hutan wisata, habitat kera ekor panjang) Pulau Bakut (terdapat jembatan Barito) Pulau Kaget (cagar alam, habitat kera hidung panjang, yaitu bekantan) Pulau Sugara (pulau yang berpenduduk) Pulau Alalak (pulau yang berpenduduk) Pulau Sewangi (pulau yang berpenduduk) Sejarah 1400: Bandar Muara Bahan sebagai bandar Kerajaan Negara Daha, tempat kediaman Patih Arya Taranggana. 1900: Onderafdeeling Bakoempai, dipimpin oleh Controleur der de klasse: R.C.L. Bosch. 1900: Distrik Bakoempai dengan Kepala Distrik adalah Haji Mohammad Adrak bin Abdurrahim. Menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178, Distrik Bakumpai adalah satu-satunya Distrik di dalam Onderafdeeling Bakoempai dengan ibu kota Marabahan, yang merupakan bagian dari Afdeeling Bandjermasin en Ommelanden (Banjarmasin dan daerah sekitarnya). Kabupaten Barito Kuala yang beribu kota di Marabahan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dengan status sebelumnya sebagai Kawedanan dibawah Kabupaten Banjar. Mengingat luas wilayah, jumlah penduduk dan perkembangannya, potensi ekonomi yang dimiliki serta kondisi lain yang menunjang daerah ini untuk diangkat menjadi Daerah Otonom Tingkat II, maka oleh para tokoh masyarakat diperjuangkan agar menjadi Daerah Tingkat II yang berotonomi. Proses perjuangan menjadikan Marabahan menjadi Daerah Kabupaten dimulai sejak tanggal 17 Februari 1957 dengan dibentuknya Panitia gabungan Partai/Organisasi Penuntut Kabupaten (diketuai oleh M. Jalaluddin dan Imansyah sebagai penulis), bersamaan pula dengan dikeluarkannya resolusi oleh Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) kepada Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang tuntutan supaya kawedanaan Marabahan dijadikan Daerah Otonom Tingkat II. Berbagai usaha ditempuh guna mewujudkan tuntutan tersebut beberapa peristiwa yang patut dicatat sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala Nomor 11/Kpts/DPRD-Batola/1997, antara lain: Pada tanggal 17 Februari 1957, Telah terbentuk Panitia Penuntutan Kabupaten Daerah Otonom Tingkat II yang diketuai oleh M. Jalaluddin dan Sekretarisnya Imansyah. Pada waktu itu juga kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) ikut mengajukan tuntutan agar Kewedanan Marabahan dapat ditingkatkan menjadi kabupaten. Pada tanggal 15 Maret 1957, Panitia Penuntut Kabupaten mengadakan rapat yang dihadiri oleh Partai Politik dan Organisasi Masa untuk menyusun resolusi yang isinya memohon kepada Pemerintah agar kewedanaan Marabahan dapat ditingkatkan menjadi Daerah Otonom Tingkat II yang diberi nama kabupaten dalam waktu yang sesingkatsingkatnya. Pada tanggal 1 Juni 1957, Panitia Penuntut kabupaten mengadakan rapat untuk menentukan sikap dengan dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Bulan Juli 1957, Membentuk Panitia Penampung Hasrat Rakyat Marabahan dengan Ketua H. Marli Hasan, Wakil Ketua M. Jalaludin dan Sekretaris H. Syarkani. AB. Tanggal 15 Juli 1957, Panitia Penampungan Hasrat Rakyat Marabahan mengadakan rapat umum di Pasar Marabahan dengan kesimpulan apabila tuntutan menjadi kabupaten tidak berhasil, masih terbuka jalan untuk menjadi kabupaten di Kalimantan Tengah. Tanggal 17 Juli 1957, Presiden Soekarno berkunjung ke Banjarmasin dan menanggapi cara tuntutan Panitia Penampungan Hasrat Rakyat Marabahan yang menyatakan akan masuk Kalimantan Tengah dengan perkataan: “Mis Begrifven Demokrasi”. Akibat adanya tanggapan presiden tersebut, maka komando P.D.M. Martapura Letnan H. Muhammad Noor bersama Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang diwakili Oleh H. Mukerad Bakeri, Ketua DPRD Bidang Ekonomi datang ke Marabahan untuk melihat secara dekat keadaan situasi Marabahan, namun kenyataannya Marabahan tetap aman. Tanggal 18 Juli 1957, Sebagai pengurus mengundurkan diri dari kepanitian. Tanggal 20 Juli 1957, Mukrad Bakeri dan Wedana Mustafa Ideham memberi penjelasan kepada tokoh masyarakat untung ruginya masuk Kalimantan Tengah. Tanggal 24 Juli 1957, Diadakan rapat untuk melengkapi personalia Panitia Gabungan Partai Politik diadakan Organisasi Massa Penuntut Kabupaten dengan susunan panitia baru sebagai berikut: Ketua: Baidillah Wakil Ketua: M. Taosun Ma'ruf Penulis I: Anang Asran Penulis II: Darmansyah Bendahara: Maksum Pembantu: Semua anggota partai/organisasi yang ada. Bulan Agustus 1957, DPRDP Kabupaten Banjar mengadakan kunjungan ke Marabahan sekaligus berdialog dengan tokoh masyarakat, pamong praja dan parpol/ormas. Tanggal 8 Agustus 1957, DPRDP Kabupaten Banjar dalam sidangnya mengambil keputusan yang isinya pada Pemerintah Pusat agar Daerah Swatantra Tingkat II Kabupaten Banjar dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah sebagai berikut: a. Kabupaten Banjar Barat meliputi Kewedanan Kayu Tangi; b. Kabupaten Banjar Tengah meliputi Kewedanan Ulin; c. Kabupaten Banjar Timur meliputi Kewedanan Barito Kuala. Tanggal 19 Agustus 1957, DPRDP Provinsi Kalimantan Selatan dalam sidangnya hanya dapat menyetujui 2 (dua) Daerah Swatantra tingkat II saja, yaitu: a. Kabupaten Banjar Barat meliputi kewedanan Kayu Tangi, Tanah Laut dan Ulin; b. Kabupaten Banjar Timur meliputi Kewedanaan Barito Kuala. Tanggal 30 Oktober 1957, DPRDP Kabupaten Banjar membuat resolusi yang isinya mendesak kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan agar meninjau kembali keputusannya tanggal 19 Agustus 1957 dengan memperhatikan Keputusan DPRD Kabupaten Banjar tanggal 8 Agustus 1957. Pada hari itu juga dating ke Kalimantan Selatan 2 (dua) orang dari Biro Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri yaitu Drs. Husin dan Mr. Parengkuan.. Kedua utusan tersebut mengadakan pertemuan di Barabai dengan wakil-wakil daerah yang mengajukan permintaan otonomi daerah tingkat II. Mukerad Bakeri, anggota DPD Kabupaten Banjar mewakili Marabahan. Setelah terjadi dialog yang mendalam, oleh utusan dinyatakan tuntutannya akan diperhatikan apabila data-data yang lengkap tentang Marabahan dapat diserahkan sebelum utusan kembali ke Jakarta. Tanggal 1 Nopember 1957, Mukrad Bakeri bersama-sama dengan Sekretaris Pemda Provinsi Kalimantan Selatan (M. Burhan Noor) menyerahkan data-data dimaksud kepada Utusan Departemen Dalam Negeri di Landasan Ulin. Bulan Nopember 1957, Di luar daerah kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) juga turut berjuang dengan cara mengadakan pendekatan dengan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 24 Nopember 1957, Mukerad Bakeri memberikan penjelasan kepada Panitia Gabungan tentang Pembentukan Kabupaten. Tanggal 18 Januari 1958, Panitia gabugan memberikan kuasa kepada Anggota Dewan Nasional, yaitu: Brigjen H. Hasan Basri, Letkol Inf. Dan Resimen Infanteri 21/LAM di Banjarmasin. Cilik Riwut, Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah. Untuk membantu memperjuangkan kepada kepada Menteri Dalam Negeri agar Kabupaten Marabahan dapat diresmikan bersama-sama Kabupaten Barabai dan Kabupaten Kota Waringin. Tanggal 12 April 1958, Anggota DPR-RI Seksi 6 (Kementerian Dalam Negeri) dating ke Kalimantan Selatan dan meninjau Marabahan. Rombongan terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu Handoko, Hasan Baseri dan Nuncik AR. Rombongan didampingi oleh Mukerad Bakeri dengan menumpang KM Bido. Laporan disusun di kapal sewaktu dalam perjalanan pulang ke Banjarmasin dengan isinya mendukung hasrat masyarakat Marabahan untuk dijadikan Daerah Otonomi Tingkat II. Tanggal 17 Oktober 1958, Bertempat di Sekolah Rakyat (SR) VI Tahun Marabahan diadakan rapat pembaharuan Pengurus Gabungan Partai/Organisasi dengan susunan kepengurusan adalah sebagai berikut: Ketua I: Baidillah Ketua II: M. Taosun Ma’ruf Ketua III: Asranuddin Penulis I: Darmansyah/Anang Asran Penulis II: Manuar Bendahara I: Mawardi Bendahara II: Maksum Tanggal 11 Mei 1959, DPR RI menerima baik Rencana Undang-Undang Pembagian Kabupaten di Kalimantan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tanggal 4 Juli 1959 Daerah Tingkat II Barito Kuala dengan ibu kotanya Marabahan disetujui oleh pemerintah. Tanggal 6 September 1959, Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menunjuk Patih Akhmad Yunan untuk mempersiapkan pembentukan Kantor Daerah Swatantra Tingkat II Barito Kuala di Marabahan. Dan sebelum diresmikan dibentuklah Panitia yang diketahui oleh H. Kesuma Yuda dengan dibantu oleh beberapa orang. Tanggal 4 Januari 1960, Akhirnya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (H. Maksid), meresmikan Daerah Tingkat II Barito Kuala di Marabahan dan hingga sampai sekarang pada tanggal 4 Januari diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Kabupaten Barito Kuala terbagi menjadi 3 Sub Wilayah Pembangunan, yaitu: Sub Wilayah Pembangunan I (1.217,73 km²; 51,25%) dengan pusatnya Marabahan, meliputi kecamatan: Marabahan: -- km²( --%), merupakan pemekaran dari kecamatan Bakumpai Bakumpai: 369,38 km²(15,54%), terdiri 15 desa, 3 kelurahan Cerbon: 108,23 km² (4,55%), terdiri 8 desa Barambai: 186,19 km² (7,84%), terdiri 11 desa Tabukan: 165,15 km² (6,95%), terdiri 13 desa Kuripan: 123,10 km² (5,18%), terdiri 9 desa Belawang: 265,69 km² (11,18%), terdiri 28 desa Wanaraya: -- km² ( --%), merupakan pemekaran dari kecamatan Belawang Sub Wilayah Pembangunan II (441,72 km²; 18,59%) dengan pusatnya Berangas, meliputi kecamatan: Alalak: 94,39 km² (3,97%), terdiri 18 desa Rantau Badauh: 119,93 km² (5,05%), terdiri 9 desa, 2 kelurahan Mandastana: 227,40 km² (9,57%), terdiri 21 desa Jejangkit: -- km²( --%), merupakan pemekaran dari kecamatan Mandastana Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menyusun Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini: Demografi Jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2004 hingga tahun 2009 terus mengalami kenaikan dengan pertumbuhan antara 0,35 persen hingga 1,56 persen. Pada tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala sebanyak 262.042 jiwa, lalu tahun 2005 meningkat 0,35 persen menjadi 262.947 jiwa, tahun 2006 meningkat sebesar 1,56 persen menjadi 267.052 jiwa. Tahun 2007 meningkat sebesar 0,90 persen menjadi 269.448 jiwa kemudian pada tahun 2008 menjadi 272.332 jiwa atau meningkat sebesar 1,07 persen. Tahun 2009 meningkat sebesar 1,03 persen menjadi 275.143 jiwa Kalau dihitung dari tahun 2004 hingga tahun 2009 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 5,00 persen. Distribusi penduduk menurut kecamatan terbesar adalah Kecamatan Alalak sebanyak 42.111 jiwa dan Kecamatan Tamban 32.021 jiwa. Sedangkan Jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kuripan dengan jumlah penduduk sebanyak 5.431 jiwa. Kalau lebih jauh dilihat keadaan dinamika kependudukan di Kabupaten Barito Kuala, terutama kalau ditinjau dari aspek persebaran dan kepadatan penduduk per kecamatan akan tergambar secara kuantitas Kecamatan Alalak dan Tamban merupakan kecamatan yang berpenduduk banyak yaitu 15,31 persen dan 11,64 persen dari seluruh penduduk di Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan kecamatan dengan tingkat persebaran penduduk paling kecil adalah Kecamatan Kuripan yaitu 1,97 persen, padahal kecamatan ini merupakan kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Barito Kuala. Hal ini terkait dengan letak dan kondisi geografis Kecamatan Kuripan itu sendiri dan belum terpenuhinya akses transportasi secara optimal. Akan tetapi jika dilihat dari tingkat kepadatannya dapat diketahui bahwa Kecamatan Alalak dan Wanaraya merupakan kecamatan yang padat penduduknya di Kabupaten Barito Kuala yaitu masing-masing sebesar 392,28 dan 382,96 jiwa/km2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil masih dipegang oleh Kecamatan Kuripan yaitu sekitar 15,81 jiwa/km2. Hal ini wajar, mengingat wilayah paling luas dengan penduduk paling sedikit di Kabupaten Barito Kuala. Selebihnya, penduduk tersebar merata hampir di seluruh Kabupaten Barito Kuala. Penduduk kabupaten Barito Kuala Tahun 2009 berjumlah 275.143 jiwa yang terdiri dari laki–laki 135.240 jiwa dan perempuan 139.903 jiwa dengan sex ratio sebesar 96,67. Dibandingkan dengan tahun 2008 jumlah penduduk pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 1,03 %. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar 77.282 rumah tangga. Dibandingkan dengan tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 2,53 %. Kepadatan penduduk per km2 di Kabupaten Barito Kuala adalah 92 jiwa, di mana Kecamatan Alalak adalah kecamatan terpadat dengan 392 jiwa per km2 disusul Kecamatan Wanaraya 383 jiwa per km2, sedangkan kecamatan yang kecil kepadatannya yaitu Kecamatan Kuripan sebesar 16 jiwa per km2. Berdasarkan kelompok umur, hampir dari setengah penduduk Kabupaten Barito Kuala adalah penduduk usia dewasa/produktif (20 - 59 th) tercatat sebesar 56,50 persen, kemudian penduduk usia sekolah (5 - 19 th) sebesar 27,15 persen, usia tua/lansia (> 60) sebesar 5,80 persen dan usia balita (0 - 4 th) sebesar 10,55 persen. Pada tahun 2009, penduduk usia tua/lansia dan penduduk usia sekolah mengalami penurunan 58,91 persen dan 3,44 persen, namun untuk penduduk usia balita dan usia produktif mengalami peningkatan masing-masing sebesar 20,17 persen dan 17,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa angka kelahiran mengalami peningkatan dan usia harapan hidup penduduk Kabupaten Barito Kuala menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lagu Daerah Lagu-lagu daerah yang berasal dari wilayah ini antara lain: Kambang Barenteng (bahasa Banjar) Mandare Purun (bahasa Bakumpai) Ulek Marabahan (bahasa Bakumpai) Pariwisata Tempat Wisata Kabupaten Barito Kuala memiliki beberapa tempat wisata, yaitu: Agrowisata Terantang Jembatan Barito Jembatan Rumpiyang Makam H. Abdussamad Makam Datu Kayan Makam Datu Aminin Pulau Kembang Pulau Kaget Wisata Argo Sei. Kambat Referensi Pranala luar Barito Kuala Barito Kuala

4191

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Hulu%20Sungai%20Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Kandangan Kota. Hulu Sungai Selatan memiliki luas sekitar 1.805,00 km² dan berpenduduk sekitar 212.485 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010) dan pada tahun 2020 berjumlah 232.857 jiwa. Geografi Letak Geografis kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak antara 2°29′ 59″- 2° 56’10″ LS dan 114°51′ 19″ – 115° 36’19″ BT. Secara geologis daerah ini terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang kadang-kadang berawa-rawa. Kondisi topografi ini menyebabkan udara di wilayah ini terasa dingin agak lembap dengan curah hujan pada tahun 2002 sebanyak 2.124 mm. Tanah di wilayah Hulu Sungai Selatan Selatan sebagian besar berupa hutan dengan rincian: hutan lebat (780.319 ha), hutan belukar (377.774 ha), hutan rawa (90.060 ha), hutan sejenis (352.840 ha), tanah berupa semak/alang-alang (870.314 ha), berupa rumput (50.119 ha), dan lain lain (83.014 ha). Sedangkan penggunaan untuk sawah 413.107 ha, perkebunan 437.037 ha dan untuk perkampungan 57,903 ha, serta untuk tegalan (48.612 Ha). Bentuk geologi wilayah Hulu Sungai Selatan sebagian besar berupa Aluvium Muda dan Formasi Berai. Batas Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sungai Dari arah utara melingkar ke arah barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dialiri oleh Sungai Amandit bermuara ke Sungai Negara (anak sungai Barito) yang berfungsi sebagai sarana prasarana perhubungan dalam kabupaten dan ke kabupaten lainnya. Sungai Amandit mempunyai dua cabang sungai, yaitu Sungai Bangkan dan Sungai Kalumpang. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut: Sungai Negara Sungai Angkinang Sungai Amandit Sungai Kajang Penggunaan Lahan Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2010. Sejarah Masa Penjajahan Belanda Menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178 Afdeeling Kendangan dengan ibu kota Kendangan terdiri dari: Onderafdeeling Amandit en Negara terdiri atas: Distrik Amandit Distrik Negara Onderafdeeling Benua Ampat en Margasari terdiri atas: Distrik Benua Empat Distrik Margasari Onderafdeeling Batang Alai en Labooan Amas terdiri atas: Distrik Batang Alai Distrik Labuan Amas Pada masa Penjajahan Belanda, Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah bagian dari Afdeling Van Hoeloe Soengai yang berkedudukan di Kandangan. Afdeling Van Hoeloe Soengai terdiri dari (lima) onder afdeling, yaitu: Onder Afdeling Tanjung Onder Afdeling Amoentai Onder Afdeling Barabai Onder Afdeling Kandangan Onder Afdeling Rantau Masa Penjajahan Jepang Pada masa penjajahan Jepang pembagian wilayah ini dipertahankan seperti pada masa penjajahan Belanda, hanya namanya yang diganti menjadi Hoeloe Soengai Ken Riken. Masa Kemerdekaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 Nomor C/17/15/3 wilayah Kalimantan dibagi menjadi 6 Kabupaten Administratif dan 3 Swapraja. Salah satunya Afdeling Van Hoeloe Soengai dibentuk menjadi Kabupaten Hulu Sungai dangan ibu kota Kandangan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPB/92/14 yang menetapkan peraturan sementara tentang pembagian daerah-daerah otonom Kabupaten dan daerah-daerah otonom setingkat Kabupaten, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang semula bersifat administratif menjadi Kabupaten Otonom. Pada tanggal 2 Desember 1950, Gubernur Kalimantan melantik Syarkawi sebagai pejabat pertama Bupati Hulu Sungai. Selanjutnya dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara (DPRDS) yang berjumlah 36 orang, diketuai Djantera dan wakilnya Basuni Taufik. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Penduduk Suku Bangsa Suku asli adalah Suku Banjar yang terdapat di seluruh kecamatan dan suku Dayak Meratus yang terdapat di kecamatan Loksado. Suku bangsa di kabupaten ini antara lain: Suku Banjar: 190.672 jiwa Suku Dayak Meratus: 3.778 jiwa Suku Jawa: 309 jiwa Suku Bugis: 68 jiwa Suku Dayak Bakumpai: 3 jiwa Suku Sunda: 147 jiwa Suku lainnya: 700 jiwa Pertumbuhan Penduduk Perkembangan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 1980 jumlah penduduk sebanyak 175.670 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan, karena saat itu Kecamatan Loksado dan Kecamatan Kalumpang masih belum terbentuk dan saat ini penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan hasil registrasi penduduk pertengahan tahun 2003 menjadi 199.161 jiwa atau terjadi penambahan penduduk sebanyak 23.491 orang atau bertambah sebesar 13.37% dalam kurun waktu 23 tahun. Perkembangan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 1980–2003 menurut kecamatan adalah sebagai berikut: Laju Pertumbuhan Pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup rendah, hanya berkisar 0.57%. Angka ini memberikan maksan bahwa penyebab utama dari lambannya pertumbuhan ini bukan disebabkan oleh faktor fertilitas (kelahiran), namun lebih mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi dan migrasi keluar karena penduduk mencoba mencari kesempatan kerja yang lebih besar di luar daerah. Hal ini didukung oleh fakta lain bahwa secara sosiologis memang terdapat kecenderungan penduduk Hulu Sungai Selatan meninggalkan daerah asal menuju daerah-daerah yang memberikan konstribusi bagi perbaikan ekonomi mereka seperti ke ibu kota provinsi atau kabupaten tetangga. Berikut ini adalah tabel laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu: Gambaran tersebut pada sisi lain dapat menjelaskan langkah kebijaksanaan apa yang semestinya diambil dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berorentasi keadilan dan pemerataan pembangunan. Pariwisata Tempat Wisata Wisata Alam Balanting Paring (Bamboo Rafting) Air Panas Tanuhi Air Terjun Rampah Minjangan Air Terjun Haratai Air Terjun Riam Barajang Air Terjun Riam Hanai Air Telaga Bidadari Balanting di Tepian Gunung Batu Bini Gunung Langara Gunung Sarai Gunung Tatapan Gunung Batu Baduduk Gunung Batu Balai Gunung Kentawan Gunung Batu Laki Gunung Batu Bini Trekking Di Hutan Tropis Loksado Kalang Hadangan (Kandang Kerbau Rawa) Wisata Sejarah & Cagar Budaya Masjid Baangkat atau Masjid Su'ada Kampus Perjuangan Rumah BrigJend. H. Hasan Basry Monumen Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi IV Pertahanan Kalimantan Benteng Madang Tugu Niih Rumah Banjar Bubungan Tinggi di Tibung Raya Rumah Banjar Cacak Burung di Amawang Wisata Religi Makam Syekh H. Sa’duddin ( Kubah Taniran ) di desa Taniran kec Angkinang Makam Datu Akhmad di desa Balimau kec Kalumpang Makam Habib Lumpangi di desa Lumpangi kec Loksado Makam Habib Husein bin Ali Asseggaf di Pasar Los Batu Kandangan Masjid Al Abrar Acara dan Perayaan Tahunan Bamboo Rafting Festival Aruh Ganal Dayak Loksado Karnaval Budaya (biasanya saat hari jadi) Festival Dandang Napak Tilas Kandangan expo Kuliner Khas Katupat Kandangan Nasi Humbal (kuliner khas dayak Loksado) Dodol Kandangan Lamang Apam Batil Lupis Referensi Pranala luar http://hulusungaiselatankab.go.id/ Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan

4192

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Hulu%20Sungai%20Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Barabai Kota. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.472 km² dan berpenduduk sebanyak 261.042 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2020). Motto daerah ini adalah "Murakata" yang diambil dari bahasa Banjar. Murakata merupakan singkatan dari kata Mufakat, Rakat, dan Seiya-sekata. Makanan khas Hulu Sungai Tengah adalah Apam Barabai dan Pakasam. Geografi Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara astronomis berada pada . Kabupaten ini berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan yang umumnya disebut Banua Anam. Kabupaten ini berjarak sekitar 165 km dari kota Banjarmasin Secara topografi, kabupaten ini terdiri atas tiga kawasan, yakni kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus. Semua kawasan berada pada ketinggian yang berkisar dari 9,53 m dpl (Kecamatan Labuan Amas Utara), 25 m dpl (Kecamatan Barabai), 330 m dpl (Kecamatan Batang Alai Timur) dan 1.894 m dpl di Gunung Halau-halau (Gunung Besar dari Pegunungan Meratus) dengan kemiringan tanah berkisar antara 0–40°. Kawasan hutan lindung terdiri atas dua lokasi, yakni kawasan hutan lindung Meratus di Kecamatan Batang Alai Timur seluas 43.782 ha, dan telah dikuatkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 2828 Tahun 2002. Selain itu juga terdapat kawasan hutan lindung lain di Gunung Titi di Kecamatan Limpasu. Sedangkan untuk aliran sungai, kabupaten ini dialiri oleh dua sungai, yaitu Sungai Batang Alai dan Sungai Barabai. Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Juni sampai Agustus dan musim penghujan antara bulan November sampai Februari. Curah hujan yang terjadi selama 2008 tercatat rata-rata 209 mm, dengan jumlah tertinggi terjadi pada Maret 2008 (494 mm) dan terendah pada Agustus 2008 (9 mm). Jumlah hari hujan yang terjadi adalah sebanyak 81 hari dengan rata-rata hari hujan sebanyak 7 hari. Jumlah hari hujan yang terbanyak terjadi pada Februari dan November (12 hari), sebaliknya jumlah hari hujan yang terendah terjadi pada Agustus (1 hari). Batas Wilayah Kabupaten ini memiliki batas wilayah antara lain: Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut kecamatan pada 2012: Jarak Antar Ibu Kota Kecamatan Sejarah Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini merupakan sebuah district Alaij en Amandit, kemudian dimekarkan masing-masing menjadi distrik Alaij dan distrik Amandit di bawah Afdeeling Amonthaij. Distrik Alai ibu kotanya Barabai dan pernah dipimpin oleh Tahun 1868 District Alaij en Аmandit District Alaij en Аmandit. K. van der Heijden, Ж 3de kl., kapitein der infanterie, wd. kontroleur der eerste klasse. Kiaì demang IJoeda Negara, distriktshoofd van Alaij. Kiai Draboe, idem van Amandit. Hadji Abdoel Kapi, pangoeloe van Alaij. Hadji Маtali, idem van Amandit. Tahun 1870 Distrik Batang-Alai, Laboean-Amas en Balangan (ibu kota Barabai) Distrikt Batang-Alai, Laboean-Amas en Balangan. (Standplaats Barabei). Kontroleur der 1ste klasse. N. van der Stok. Distriktshoofd van Batang-Alai. Kjahi Demang Joeda Negara. Idem van Laboean-Amas. Kjahi Toemenggoeng Karta Joeda Negara Idem van Balangan. Kjahi Raden Mas Wira Joeda. Pangoeloe van Batang-Alai en Laboean-Amas. Hadjí Abdoel Kapi. Idem van Balangan. Hadji Mat Saleh. Pada 1868 Distrik Alaij kemudian dimekarkan masing-masing masih di bawah Afdeeling Amonthaij menjadi: Distrik Batang Alai dengan kapala distrik Kiai Demang Yoeda Negara atau Kjahi Demang Joeda Negara Distrik Labuan Amas dengan kapala distrik Kiai Toemenggoeng Karta Yoeda Negara Menurut Staatblaad tahun 1898 nomor 178 daerah ini menjadi salah satu onderafdeeling di dalam Afdeeling Kendangan yaitu Onderafdeeling Batang Alai en Labooan Amas terdiri atas: Distrik Batang Alai dengan kapala distrik Kiai Duwahit Distrik Labuan Amas dengan kapala distrik Tomonggong Kerta Joeda Negara Onderafdeeling Batang Alai en Labooan Amas berubah kemudian menjadi Kawedanan Barabai di wilayah Kabupaten Kandangan. Menurut sejarah bahwa timbulnya hasrat untuk membentuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah bagi daerah Barabai atas dasar: Menyadari bahwa untuk majunya daerah Barabai harus diatur dan diurus oleh masyarakat Barabai sendiri. Hinstorich resch telah menyatakan bahwa pada zaman penjajahan Belanda sudah ada Barabai Road yang mana pengurusan kepentingan daerah maupun pengurusan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada Barabai. Syarat-syarat untuk berotonomi daerah bagi Barabai telah mencukupi. Perjuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memakan waktu yang cukup panjang melalui prosedur yang cukup berliku-liku dan ruwet selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Tahapan untuk menuntut Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut melalui periode di mana tiap-tiap periode telah ditentukan langkah-langkah kerjanya, yaitu: Periode Pelopor Sebagai awal perjuangan periode pelopor pada 2-3 September 1953, para tokoh masyarakat bermusyawarah untuk menuntut agar Barabai menjadi daeah otonom sendiri. Dari pertengahan 1953 sampai dengan 27 Maret 1954 atau selama kurang lebih 9 bulan, para tokoh masyarakat membentuk suatu panitia dengan tugas berupaya semaksimal mungkin agar Kewedanan Barabai dijadikan Daerah Otonom yang berdiri sendiri yang dahulunya sebelum Perang Dunia II bernama Barabai Plaatslijke. Pada periode ini tercatat orang-orang yang memberikan inisiatif amanat, yaitu: H. Ali Baderun T. Abidarda Abdul Muis Redhani H. Sibli Imansyah Surya Hadi Saputra A. Talib H. Mukeri Setelah menerima amanat dari orang-orang tersebut dibentuklah Panitia Penuntut Sementara yang terdiri atas: Ketua: H. Salman Sekretaris: Osvia Arafiah Bendahara: Abdul Muis Redhani Pembantu: A. Zainie, JS, Taplih M., Faisal Amberie, Anang Ibrahim dan H. Syahrani Achmad Selama kurun waktu 9 bulan itu, Panitia Penuntut mengadakan pertemuan-pertemuan mencari/mengumpulkan data dan menemui semua tokoh-tokoh baik yang di Barabai maupun yang ada di Banjarmasin yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Kewedanan Barabai (K3B) Banjarmasin. Dalam masa Periode Pelopor ini banyak tokoh masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi semuanya bertekad menuntut dibentuknya Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Periode Perencana Pada 28 Maret 1954 berbagai hasil permusyawaratan telah dapat membentuk panitia yang terdiri atas: Partai Murba Partai Parindra Partai PNI Panitia ini memiliki tugas sebagai pengundang pada rapat selanjutnya, yaitu pada 4 April 1954 bertempat di Kediaman Asisten Wedana Bapak Abdul Muis Redhani telah dilaksanakan pertemuan yang memutuskan bahwa panitia diberi nama Panitia Penuntutan Kabupaten Barabai dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut: Ketua: A. Zainie (NU) Wakil Ketua: Muchyar Usman (Masyumi) Sekretaris I: Hamli Guru (Parindra) Sekretaris II: Osvia Arafiah (SKI) Bendahara: Ali Baderun Ditambah dengan anggota-anggota dari setiap Partai Politik dan Organisasi Massa yang ada dalam Kewedanan Barabai pada waktu itu. Pada periode perencanaan ini telah dipelajari dan dibahas semua bahan yang ada dalam proses perjuangan untuk menuntut kabupaten. Rapat tersebut mengambil suatu kesimpulan bahwa tuntutan terhadap Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah waktunya diajukan kepada Pemerintah Pusat. Periode Pelaksana Periode Pelaksana dimulai 12 Februari 1956 sampai dengan 23 Desember 1959. Selama periode ini, Partai Politik menganjurkan resolusi agar daerah yang dahulunya disebut Kewedanan Barabai (Plaastslijke Road Barabai) menuntut untuk dijadikan Kabupaten Daerah Tingkat II. Disamping itu banyak diterima dukungan dari berbagai pihak, yaitu: Pernyataan DPRD Sementara Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan, pada 28 Juni 1956 Pernyataan DPRD Sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai, pada 28 Juni 1956 Pernyataan Kerukunan Keluarga Kewedanan Barabai di Banjarmasin, tertanggal 4 Juli 1956 Surat Desakan Gubernuh Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor Des-637/IV/I/IV kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta, tertanggal 6 September 1956 Resolusi DPRD Sementara Tingkat I Kalimantan Selatan, pada 4 Maret 1957 Untuk mempercepat dukungan di atas, maka diutuslah menghadap Menteri Dalam Negeri di Jakarta yang terdiri atas: Bapak H. Sulaiman Kurdi Bapak Ali Baderun T. Bapak A. Zaini Y.S. Bapak H. Mukhyar Usman Selain menemui Menteri Dalam Negeri, juga menemui Wakil Perdana Menteri I Bapak Dr. Idham Khalid, Menteri Sosial, Menteri Perekonomian serta beberapa orang tokoh masyarakat di Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Februari 1957 Nomor Pem-20/2/II, Barabai ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif Barabai. Dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Kabupaten Administratif ditetapkan sejak Bapak H. Basri, BA sebagai Pejabat Kabupaten Administratif Barabai. Akhirnya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1959 Nomor: Des-575-1-9 pada tanggal 23 Desember 1959 dilaksanakan serah terima antara Pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan dengan Daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah. Sejak tanggal 24 Desember 1959 itulah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah berdiri sendiri, terpisah dari Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan di Kandangan. Dengan dasar pertimbangan riwayat maka ditetapkanlah 24 Desember 1959 sebagai hari lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah yang melaksanakan otonomi secara penuh sampai sekarang. Pemerintahan Keadaan politik dan hukum yang berdampak pada kerawanan sosial politik yang berdimensi vertikal dan horizontal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai saat ini tidak pernah terjadi. Panasnya suhu politik hanya terjadi pada saat-saat PEMILU dan PILKADA, hal itu pun masih dalam tingkat wajar dan rasional dalam demokrasi. Salah satu penyebab hal ini terjadi karena masyarakat tidak majemuk seperti daerah-daerah lain, sehingga tidak terjadi gesekan yang bernuansa SARA. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2004 yang lalu cukup tinggi yaitu 80,32%. Dari 156.667 orang pemilih terdaftar telah menggunakan hak pilihnya sebanyak 125.831 orang. Adapun Partai Politik yang berhasil memperoleh kursi dalam Pemilu 2004 tersebut adalah sebagai berikut: PKS 6 kursi, Partai Golkar 4 kursi PPP 4 kursi, PAN 4 kursi, PBB 3 kursi, Partai Patriot 3 kursi, PDK 1 kursi, PKB 1 kursi, PBR 1 kursi, PKPB 1 kursi dan PPD 1 kursi. Jumlah fraksi pada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 6 fraksi. Pada pemilihan Kepala Daerah 2005 merupakan Pilkada pertama yang dilaksanakan secara langsung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tingkat partisipasi politik masyarakat juga cukup tinggi yaitu dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 131.254 orang atau 81,40% dari 161.254 jumlah pemilih yang terdaftar. Selama 2008, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang beranggotakan 30 orang telah menyelenggarakan 94 kali rapat dan 162 persidangan yang mengeluarkan 46 keputusan dan 11 perda. Badan Pengawasan Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menyelesaikan 105 kasus dari 257 kasus yang ditemukan. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mengeluarkan 1 buah SK Hak Guna Bangunan dan 3 buah SK Hak Pakai. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melaksanakan proyek prasarana dari bantuan pembangunan desa sebanyak 939 unit dengan dana sebesar Rp. 2.535.000.000,- . Pada tahun tersebut juga dilaksanakan lomba desa dengan pemenang Desa Batu Panggung, Kalibaru, dan Muara Rintis serta Kelurahan Barabai Darat sebagai kelurahan terbaik I. Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Ekonomi Pada 2008 realisasi penerimaan/pengeluaran daerah otonom tingkat II Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 344.667.835.882,87. Penerimaan terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum yaitu sebesar 70,68 persen dan pengeluaran terbesar adalah untuk belanja pelayanan publik sebesar 75,83 persen. Dari pokok ketetapan PBB 2008 yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan PBB yaitu sebesar Rp. 527.742.607,- didapat realisasi penerimaan PBB yang sama, berarti sesuai dengan pokok ketetapan Cabang Dipenda Tk.I kalimantan Selatan Barabai mencatat pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor, penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dan penerimaan retribusi bahan galian golongan C masing-masing adalah sebesar 83,39 persen, 83,96 persen dan 122,34 persen. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat 19 buah Koperasi Unit Desa dengan anggota sebanyak 15.046 orang dan 33 buah Koperasi Non Unit Desa dengan anggota sebanyak 12.487 orang. Pada 2008 terdapat sebanyak 10.911 peserta askes menurut catatan PT. (Persero) Askes KPC 1703 HST. Perum Pegadaian Barabai mencatat nilai kredit sebesar Rp. 6.809.924.000,- dengan barang jaminan sebanyak 3.632 buah. Selain itu juga tercatat tunggakan sebesar Rp. 1.432.998.000,- dengan jumlah barang sebanyak 790 buah. Pendapatan Regional Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 2008 menurut harga konstan (2000=100) adalah sebesar 836.909.283 (000 Rp) sedangkan PDRB menurut harga berlaku adalah sebesar 1.218.716.405 (000 Rp). PDRB menurut harga berlaku terlihat peranan terbesar berasal dari sektor pertanian yaitu sebesar 38,04 persen diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 22,08 persen dan perdagangan hotel dan restoran sebesar 14,67 persen sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih memberikan sumbangan yang terkecil yaitu sebesar 0,44 persen. PDRB yang didapat dibagi dengan jumlah penduduk maka didapat pendapatan per kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 3.541.814,- . RDB Perkapita Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian Pertanian Tanaman Pangan Terdapat 8 komoditas padi dan palawija yang menjadi cakupan statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2013, yaitu padi sawah, padi gogo, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Komoditas dengan produksi terbesar adalah padi sawah sebesar 193.833 ton. Pertanian padi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah umumnya dikerjakan pada musim penghujan kecuali di daerah rawa dikerjakan pada musim kemarau. Luas tanam tanah pertanian 46.955 ha dengan luas panen 44.961 ha. Selain padi, bidang pertanian juga menghasilkan sayur-sayuran dan tanaman palawija. Kebanyakan hasil dari tanaman palawija dan sayuran dijual tidak hanya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah melainkan ke kabupaten sekitar bahkan sampai ke luar provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat 11 Balai Penyuluhan Pertanian yang berarti terdapat satu kantor BPP di setiap kecamatan. Dan terdapat 160 orang petugas penyuluh lapangan pertanian yang terdiri atas 97 orang laki-laki dan 86 orang perempuan. Perkebunan Di bidang perkebunan, terdapat lahan perkebunan seluas 2.020 ha. Kebanyakan penduduk mengusahakan perkebunan karet. Sejak dulu sampai sekarang Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkenal dengan penghasil karet walaupun karet yang dihasilkan kebanyakan bukan karet jenis bibit unggul. Luas perkebunan karet 1.415 ha dengan produksi rata-rata 680 kg/ha. Terdapat satu buah perusahaan pengolahan karet yang berkapasitas cukup besar, yaitu PT Dharma Kalimantan yang terletak di Kecamatan Haruyan. Terdapat 19 komoditas perkebunan rakyat yang dicakup dalam Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tahun 2008). Dari 19 komoditas tersebut tiga komoditas yang produktivitasnya terbanyak adalah jahe (6.280 kg/ha), sagu (3.456 kg/ha) dan kunyit (2.270 kg/ha). Sedangkan tiga komoditas yang produktivitasnya terkecil adalah kapulaga (125 kg/ha), kapuk (104 kg/ha) dan cengkih (45 kg/ha). Perikanan Perikanan yang terdapat dalam Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka 2008 mencakup 7 komoditas yang dilakukan penangkapan di perairan umum yaitu ikan gabus, tauman, sepat siam, betok, tambakan, sepat rawa dan ikan lainnya. Produksi komoditas perikanan yang terbanyak adalah sepat rawa (1.544 ton), sepat siam (1.241 ton) dan tambakan (1.070 ton). Walaupun produksi sepat rawa terbanyak namun harga produsennya sangat murah yaitu Rp. 5.000,- . Komoditas perikanan yang produksi tidak terlalu banyak namun harganya lebih mahal daripada yang lain yaitu ikan gabus seharga Rp. 20.000,- / kg. Produksi perikanan yang dilakukan melalui budidaya perikanan sebanyak 5 jenis yaitu ikan mas (90,73 ton), nila (208 ton), patin (62,69 ton), tauman (39,5 ton), dan bawal (3,29 ton). Peternakan Pada 2008 produksi ternak besar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 13.284 ekor yang terdiri dari sapi (11.173 ekor), kerbau (2.096 ekor) dan kuda (15 ekor). Produksi sapi terbanyak terdapat di Kecamatan Labuan Amas Selatan sebanyak 1.857 ekor sedangkan ternak kerbau hanya ada di Kecamatan Labuan Amas Utara dan Batang Alai Timur. Dan produksi ternak kecil yang dihasilkan ada sebanyak 27.750 ekor yang terdiri dari kambing (23.882 ekor), domba (2.337 ekor) dan babi (1.531 ekor). Produksi kambing terbanyak terdapat di Kecamatan Barabai (4.391ekor). Serta terdapat sebanyak 2.989.185 ekor ternak unggas. Industri Pada 2008 di Kabupaten Hulu Sungai tengah terdapat 1.401 unit usaha industri dengan tenaga kerja sebanyak 3.949 orang. Kegiatan industri tersebut menghasilkan produksi senilai 131.659 juta rupiah yang berasal dari investasi senilai 25.575 juta rupiah. Pada tahun ini pula telah diterbitkan sebanyak 1.431 SIUP oleh Dinas Perindagkop Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Galian dan Tambang Bagian Pertambangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 2008 telah mencatat produksi 5 komoditas pertambangan dan penggalian yaitu batu kali, batu gunung dan batu pecah (32.438,78 m), sirtu (26.398,01 m ), kerikil (62.406,69 m), tanah (19.613,45 m), dan marmer (949,03 3m). Walaupun marmer memiliki nilai produksi terendah namun harga produksinya jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain yaitu senilai Rp.80.000,- / m3 Listrik PT. PLN (Persero) Cabang Barabai pada 2008 mencatat sebanyak 206.556 pelanggan daya dengan kenaikan 3,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan daya terpasang sebanyak 139.548.830 Kwh. Dari seluruh desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya sebanyak 91 persen yang teraliri listrik. Air Bersih Pada 2008 terdapat 8.719 pelanggan air minum di kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebanyak 95,2 persen merupakan pelanggan non niaga. Dari produksi air minum sebanyak 2.640.816 m3 yang terjual hanya 73,3 persen saja dengan nilai penjualan sebesar Rp. 2.762.711.170,- . Pos Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat 1 buah kantor pos, 7 buah kantor pos pembantu dan 2 rumah pos. Hanya Kecamatan Hantakan, Batang Alai Timur dan Limpasu yang tidak memiliki baik kantor pos pembantu maupun rumah pos. Pada 2008 terjadi pengiriman paket pos sebanyak 215 buah dan penerimaan paket pos sebanyak 1.357 buah. Jasa Pada sektor jasa telah berkembang maju perhotelan dan perbengkelan. Kota Barabai dijuluki oleh masyarakat sebagai Kota Seribu Satu Bengkel. Banyak perusahaan yang menempatkan stok barangnya untuk wilayah ‘'Banua Anam'’ (Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tapin) di Barabai ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setiap tahun jasa penginapan dan persewaan selalu mengalami kenaikan. Sampai di 2008 terdapat 11 buah hotel/penginapan atau 26.784 buah kamar dan 4 buah jasa persewaan lainnya. Perdagangan Berdasarkan catatan Sub Dulog Wilayah I Barabai pada 2008 terdapat sebanyak 108.000 ton beras ex move pengadaan dan 3.694.506 ton beras move in regional ex DN dengan total 3.802.506 ton beras. Pada tahun tersebut terdapat penyaluran beras sebanyak 1.606.163 ton. Dinas Peridagkop Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencatat realisasi ekspor non migas (karet sir) Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 21.231,28 ton senilai 369.277,31 juta rupiah. Seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah memilki 24 hari pasar. Pasar-pasar tersebut tidak dilakasanakan setiap hari namun hanya pada hari-hari tertentu saja. Hari pasar terbanyak terdapat di Kecamatan Labuan Amas Utara dan Batang Alai Utara yaitu sebanyak 4 hari pasar. Sosial Budaya Kondisi demografi, pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama, dan sosial budaya merupakan indikator penting perkembangan sosial budaya. Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Beberapa indikator pendidikan menunjukan hal-hal sebagai berikut: Upaya penuntasan penduduk buta huruf pada 2008 target sasaran sebanyak 1.080 orang sedangkan pada 2007 sebanyak 1.540 orang. Sehingga pada tahun 2008 akan tuntas dengan target sebanyak 1.212 orang. Angka putus sekolah untuk tingkat SD dan MI sebanyak 92 orang, SMP dan MTs sebanyak 269 orang, SMA dan MA sebanyak 217 orang. Angka Partisipasi Kasar (APK) murid ditingkat SD pada 2008 adalah 112,7 %, sedangkan pada 2009 sebesar 115 %. Ini berarti terjadi kenaikan 2,3 %. APK SLTP pada 2008 sebesar 95 %, sedangkan pada 2009 sebesar 97 %, dan APK SLTA pada 2008 sebesar 89 %, sedangkan pada 2009 sebesar 91%. Angka Partisipasi Murni (APM) murid SD pada 2008 sebesar 97,8%, sedangkan pada 2009 sebesar 99,8%; APM SLTP pada 2008 sebesar 77 % dan pada 2009 sebesar 80%; sedangkan APM SLTA pada 2008 sebesar 75%, dan pada 2009 sebanyak 77%. Dinas KB dan Kessos mencatat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada sebanyak 11 panti asuhan dengan 401 anak asuh. Dan terdapat 228 karang taruna dengan 11.132 anggota. Selain itu Pengadilan Agama juga mencatat ada sebanyak 269 perkara pada 2008 dan yang sudah diselesaikan sebayak 218 perkara. Menurut catatan Kepolisian Resort terdapat 3.451 pelanggaran lalu lintas dengan 35 kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga terjadi 299 tindak kriminalitas. Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai lembaga pendidikan SD/MI sebanyak 307 buah, SMP/MTs sebanyak 47 buah, SMA sebanyak 8 buah, dan SMK sebanyak 4 buah. Dari 4 buah SMK yang ada telah dibuka berbagai jurusan antara lain Akuntansi, Adminsitasi Perkantoran, Penjualan, Teknologi Informatika, Teknik Pemesinan dan Mekanik Otomotif. Juga terdapat lembaga Pendidikan Tinggi sebanyak 1 buah, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Washliyah Barabai, . Kesehatan Fasilitas kesehatan yang ada sebanyak 1 rumah sakit, 19 puskesmas, 45 puskesmas pembantu dan 19 apotek. Untuk melayani kegiatan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat 108 orang perawat, 153 orang bidan, 27 orang dokter umum, 3 orang dokter gigi dan 4 orang apotiker serta 21 orang asisten apoteker. Tiga besar penyakit yang banyak diderita penduduk dan yang berobat di RSUD H. Damanhuri adalah Hipertensi sebanyak 1.157 penderita, TB Paru sebanyak 454 penderita dan Bronkitis sebanyak 406 penderita. Dinas Duknaker dan KB mencatat ada sebanyak 23 klinik KB dengan 234 petugas KB. Dengan jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 45.904 orang, akseptor KB yang tercatat pada 2008 ada sebanyak 35.322 orang, diantaranya 7.553 orang akseptor KB baru. Alat/cara KB yang paling banyak digunakan adalah Pil yaitu sebanyak 24.835 akseptor. Hasil pendataan keluarga menunjukkan Keluarga Pra Sejahtera mencapai 4.861 keluarga, KS I sebanyak 21.167 keluarga, KS II sebanyak 27.337 keluarga, KS III sebanyak 14.552 keluarga KS III Plus sebanyak 230 keluarga. Demografi Kabupaten Hulu Sungai tengah terdiri dari 11 kecamatan, 161 desa dan 8 kelurahan. Jumlah rumah tangga yang tercatat pada akhir 2008 mencapai 65.904 RT, dengan jumlah penduduk 237.080 orang yang terdiri dari 114.891 orang laki-laki dan 122.189 orang perempuan, dengan sex ratio 94. Jumlah penduduk terbanyak berada di kecamatan Barabai (49.278 orang) dengan kepadatan 903 orang/Km², sebaliknya jumlah penduduk yang terkecil berada di kecamatan Batang Alai Timur (6710 orang) dengan kepadatan 27 orang/Km². Sex Ratio hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bernilai di bawah 100, kecuali Kecamatan Batang Alai Timur dan Limpasu yang bernilai 102 dan 100. Hal ini berarti di Kecamatan Batang Alai Timur pada 2008 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Namun secara keseluruhan sex ratio di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bernilai 94 yang berari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki. Untuk umur harapan hidup (AHH) penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 62,2 tahun dan Angka Keluhan Kesehatan (AKK) 18,7%. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja, tercatat 4.055 orang pencari kerja, dengan tingkat pendidikan terbanyak SLTA. Dari jumlah tersebut sebanyak 879 orang diantaranya telah ditempatkan. Pada 2008 Disduknaker mengadakan pelatihan keterampilan dengan peserta sebanyak 100 orang, serta adanya pelatihan keterampilan yang diadakan swasta yang diikuti sebanyak 1.267 orang. Angkatan Kerja Penetapan tingkat upah/gaji ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Rata-rata KHM pekerja yang ditetapkan pada 2008 adalah Rp. 725.578,- per bulan. Agama Data Departemen agama menyatakan bahwa terdapat 228.730 penduduk pemeluk agama Islam, 525 pemeluk agama Kristen Protestan, 75 penduduk pemeluk agama Kristen Katolik, 1.314 penduduk pemeluk agama Hindu dan 3.618 penduduk pemeluk agama lainnya. Dalam menjalankan kewajibannya untuk beribadah tersedia 254 masjid,731 musala/langgar, 4 gereja dan 1 pura. Kantor Departemen Agama mencatat ada sebanyak 2.597 pernikahan selama 2008. Selain itu jemaah haji yang berangkat ke tanah suci ada sebanyak 207 orang. Suku Bangsa Suku asli daerah ini adalah suku Banjar yang terdapat di seluruh kecamatan dan suku Dayak Bukit yang bermukim di kecamatan Batu Benawa. Suku bangsa lainnya di kabupaten ini adalah: Suku Banjar: 213.729 jiwa Suku Jawa: 3.395 jiwa Suku Bugis: 169 jiwa Suku Madura: 72 jiwa Suku Buket: 3.368 jiwa Suku Mandar: 7 jiwa Suku Bakumpai: 23 jiwa Suku Sunda: 217 jiwa Suku lainnya: 7.406 jiwa Transportasi Letak Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang strategis pada jalur lalu lintas antar kabupaten dalam provinsi maupun antar provinsi menyebabkan sektor perdagangan, transportasi dan jasa berkembang cukup maju. Mengingat potensi tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah membangun pasar dan plaza sebagai pusat perbelanjaan di kota Barabai. Masyarakat kabupaten sekitar seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong serta dari Kabupaten Pasir (Kalimantan Timur) banyak yang berbelanja di kota Barabai. Kondisi jalan di seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 2008 sebesar 51,19 persen dalam kondisi baik, 18,34 persen dalam kondisi rusak dan sisanya dalam kondisi sedang. Menurut jenis permukaan jalan, sebesar 72,84 persen berupa aspal, 7,66 persen berupa kerikil, 12,22 persen berupa tanah dan 7,28 persen sisanya tidak dirinci. Menurut kelas jalan, sebesar 72,84 persen kelas IIIB, 7,66 persen kelas IIIC dan 19,50 persen sisanya tidak dirinci. Menurut Satuan Lantas Polres Hulu Sungai Tengah pada 2008 tercatat sebanyak 358 mobil penumpang, 291 mobil beban dan 6.797 sepeda motor. Pada 2008 kendaraan angkutan pedesaan yang memiliki izin trayek ada sebanyak 125 buah. Pariwisata Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat tiga tempat rekreasi yaitu Lok Laga Ria, Pagat Batu Benawa dan Wisata air panas Hantakan dengan jumlah pengunjung masing-masing sebanyak 9.880 orang, 27.295 orang dan 10.184 orang. Telekomunikasi Pada 2008 menurut catatan PT. TELKOM Cabang Barabai terdapat sebanyak 3.380 pelanggan SST dan 456 pelanggan SSF. Pada tahun tersebut pendapatan yang diterima sebesar Rp. 5.161.829.639,-. Referensi Pranala luar Situs web resmi Pemkab HST Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Tengah

4193

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Hulu%20Sungai%20Utara

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. ibu kota Hulu Sungai Utara berada di kecamatan Amuntai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 915,05 km² atau 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan dan berpenduduk sebanyak 232.226 jiwa (2022). Secara umum, kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat 2' sampai 3' Lintang Selatan dan 115' sampai 116' Bujur Timur. Sejarah Masa Kerajaan Hindu Menurut sejarah lokal, daerah ini dikenal sebagai pusat kerajaan Negara Dipa yang terletak di Candi Agung yang merupakan perpindahan dari ibu kota kerajaan sebelumnya yang terletak di hilir, yaitu di Candi Laras, (kabupaten Tapin). Semula kabupaten ini bernama Kabupaten Amuntai sejak pertama kali terbentuk pada tanggal 1 Mei 1952. Sejalan dengan perkembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berawal dari Undang-undang No. 22 Tahun 1948, maka pada tanggal 14 Januari 1953, nama Kabupaten Amuntai diubah menjadi “Kabupaten Hulu Sungai Utara” hingga sekarang. Pembentukan Kabupaten Status Kesultanan Banjar setelah dihapuskan masuk ke dalam Karesidenan Afdeeling Selatan dan Timur Borneo. Wilayah dibagi dalam 4 afdeeling, salah satunya adalah afdeeling Amoentai yang terbagi dalam beberapa Distrik, yaitu Distrik Amoentai, Batang Allai, Laboean-Amas, Balangan, Amandit, Negara dan Kloewa. Dalam perkembangannya Afdeeling Amoentai kemudian dimekarkan menjadi Afdeeling Amuntai dan Afdeeling Kandangan. Afdeeling Amoentai dengan ibu kota Amoentai, terdiri atas: Onderafdeeling Amoentai, terdiri atas: Distrik Amuntai Distrik Tabalong Distrik Kelua Onderafdeeling Alabioe en Balangan, terdiri atas: Distrik Alabio Distrik Balangan Proses pengembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berorientasi kepada peraturan perundang- undangan, tidak berhenti sampai para tokoh masyarakat baik yang sudah duduk dalam DPRD Kabupaten Hulu Sungai (sebelum pengembangannya menjadi 2 kabupaten), maupun yang berada di luarnya, telah menyadari bahwa dalam keadaan demikian, sangat penting memiliki otonomi daerah sendiri. Inilah awal pemikiran yang mengilhami para tokoh Hulu Sungai Utara untuk melangkah kepada tuntutan berdirinya otonomi daerah, lepas dari Kabupaten Hulu Sungai yang beribu kota di Kandangan. Maka lahirlah di Amuntai PETIR (Penyatuan Tindakan Rakyat), yaitu suatu wadah perjuangan untuk mewujudkan cita- cita dan aspirasi masyarakat tersebut. Presidium "PETIR" terbentuk dengan pimpinan yang terdiri dari Haji Morhan, Abdulhamidhan, H. Saberan Effendi, H. Abdul Muthalib M. dan Gusti Anwar (semuanya kini telah almarhum). Sedang pimpinan hariannya, selain H. Morhan, adalah Tarzan Noor dan M. Juhrani Sidik. "PETIR" menganggap bahwa daerah ini mempunyai potensi politik, sosial ekonomi, budaya, territorial/pertahanan, baik dari segi letak geografi / geologisnya, maupun keluasan wilayah dan pertumbuhan penduduknya, benar- benar potensial dan wajar untuk melangkah kakinya kedepan. Tak heran, seluruh lapisan masyarakat Hulu Sungai Utara, baik Ulama, Pemuda, partai politik, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya, di dalam dan di luar daerah menyatakan dukungan yang hangat sekali. Tak terkecuali pula media cettak harian “Kalimantan Berjuang” Banjarmasin senantiasa memberikan opini yang sensitif terhadap aspirasi tersebut. Karenanya, tercatat bahwa Hulu Sungai Utara yang lebih awal memperjuangkan status kabupaten yang memiliki otonomi sendiri, dibanding dengan daerah-daerah setingkat lainnya se-Banua Lima. Puncak kegiatan "PETIR" saat itu adalah diselenggarakannya rapat umum terbuka dihalaman pasar Amuntai yang dipadati oleh ribuan orang. Rapat Akbar tersebut melahirkan sebuah Mosi atau tuntutan rakyat yang menghendaki agar belahan utara dari wilayah Hulu Sungai ini menjadi kabupaten daerah otonom yang berdiri sendiri. Beberapa hari kemudian "PETIR" mengadakan rapat plenonya di ruangan Sekolah Rakyat IV Amuntai (sekarang berdirinya Kantor Bupati Hulu Sungai Utara) untuk membahas mosi tersebut dan langkah- langkah selanjutnya. Sidang DPRDS Kabupaten Hulu Sungai di Kandangan yang membahas mosi/tuntutan "PETIR" tersebut, cukup berjalan mulus, karena 16 anggotanya (dari 20 anggota) berasal dari Hulu Sungai Utara yang mendukung dan menyetujui tuntutan tersebut. Dengan persetujuan DPRDS di atas, makin meluangkan jalan bagi "PETIR", tak saja ke Pemerintahan Daerah Tingkat I Kalimantan tetapi juga ke Pemerintah Pusat di Jakarta. Sementara itu, untuk menghadap Gubernur Kalimantan (Dr. Murjani) dipercayakan kepada deputasi Gusti Anwar dan Ahmad Syahman. Perutusan "PETIR" yang berangkat ke Jakarta adalah Haji Morhan dan H. Saberan Effendi. Di ibu kota dia- dia ini bergabung dengan Idham Khalid (tokoh Kalimantan Selatan) yang berdomisili disana dan mereka bersama-sama menghadap Menteri Dalam Negeri, Mr. Iskak Cokrohadisuryo. Sambutan dari para pejabat tersebut, baik yang di Banjarmasin maupun yang di Jakarta cukup baik dan memberikan angin segar bagi deputasi "PETIR". Dan kesegaran tersebut semakin terasa ketika beberapa waktu kemudian, tibanya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem. 20-7-47 tertanggal 16 November 1951 yang isinya menetapkan: Daerah Kabupaten Amuntai dengan ibu kota Amuntai sebagai Bupati Kepala Daerahnya, bapak H. Muhammad Said. Daerah Kabupaten Kandangan dengan ibu kotanya Kandangan sebagai Bupati Kepala Daerahnya, bapak Syarkawi. Tindak lanjut keputusan tersebut oleh Gubernur Kepala Daerah Kalimantan yang mengeluarkan surat keputusannya Nomor Des. 310-2-3 tanggal 9 April 1952, atas dasar Surat Keputusan Mendagri No. Des. 1/1/14 Rahasia yang sementara waktu menetapkan jumlah: Anggota DPRDS untuk Kabupaten Kandangan 20 orang dan DPDS 5 orang Anggota DPRDS untuk Kabupaten Amuntai 16 orang dan DPDS 4 orang Atas hasil pemilihan, maka pimpinan DPRDS Kabupaten Amuntai pada awal berdirinya, adalah Haji Anang Busyra sebagai Ketua dan Ahmad Samidie sebagai wakil ketua. Dari sinilah sekaligus diadakan persiapan perletakan karangka pembenahan pengaturan personal aparat, fisik, material kewilayahan dan lain- lainnya, sebagai upaya untuk menata rumah tangga pemerintah daerah Kabupaten ini yang telah diberi hak otonominya. Hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tibalah ketika pada hari Kamis, pukul 10.00, tanggal 1 Mei 1952, ketika Residen Koordinator Kalimantan Selatan, Zainal Abidin gelar Sutan Komala Pontas yang mewakili Gubernur Kepala Daerah Kalimantan, mengucapkan kata pelantikan terhadap para anggota DPRDS Kabupaten Amuntai yang berjumlah 16 orang. Hal ini menandai berdirinya kabupaten Amuntai secara resmi, pada tanggal 1 Mei 1952. Sejalan dengan perkembangan wilayah dan sistem pemerintahan yang berawal dari Undang-undang No. 22 Tahun 1948,maka pada tanggal 14 Januari 1953, nama Kabupaten Amuntai diubah menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Meskipun pada kurun waktu 12 tahun kemudian, wilayah kewedanaan Tabalong memisahkan diri menjadi Kabupaten Tabalong pada 1 Desember 1965, nama Kabupaten Hulu Sungai Utara tetap berlaku hingga sekarang. Geografi Iklim dan Curah Hujan Ditinjau secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat antara 2º sampai 3º lintang selatan dan 115º sampai 116º bujur timur. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 m sampai dengan 7 m di atas permukaan air laut dan dengan kemiringan berkisar antara 0 persen sampai dengan 2 persen. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah curah hujan terbanyak pada tahun 2005 terjadi pada bulan Februari yang mencapai 359 mm dan pada bulan April yang mencapai 351 mm dengan jumlah hari hujan masing-masing 14 dan 19. Data penggunaan tanah pada tahun 2005 di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu: Kampung seluas 4.283 ha Sawah seluas 23.853 ha Kebun campuran 1.859 ha Hutan rawa 29.711 ha Rumput rawa 22.768 ha Danau seluas 1.800 ha Penggunaan lainnya seluas 1.224 ha Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah ± 892,7 km² atau hanya ± 2,38 persen dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luas wilayah sebesar 892,7 km² ini, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 570 km² adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal. Batas Wilayah Batas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut: Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan setelah terbentuknya Kabupaten Balangan dengan jumlah desa/kelurahan yang tersebar sebanyak 219 desa/kelurahan. Selain itu, desa/kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain Desa Swadaya sebanyak 3 (di Kecamatan Banjang), Desa Swakarya ada 1 (di Kecamatan Banjang) dan Desa Swasembada sebanyak 215 desa. Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010 adalah 209.037 jiwa tersebar di 219 kelurahan/desa. Kabupaten dengan luas wilayah 892,7 km² ini memiliki kepadatan penduduk (population density) 220 jiwa per km² dan rata-rata setiap keluarga terdiri dari 4 orang. Laju pertumbuhan penduduk Hulu Sungai Utara antara tahun 2000–2010 sebesar 0,61% dan merupakan urutan terendah untuk kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Flora dan Fauna Di kabupaten ini terkenal dengan fauna khasnya, yaitu Itik Mamar atau itik Alabio dan kerbau rawa (Latin: Bubalus bubalis) di kecamatan Danau Panggang dan kecamatan Paminggir. Referensi Pranala luar Situs web resmi Hulu Sungai Utara Hulu Sungai Utara

4194

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Kotabaru

Kabupaten Kotabaru

Kabupaten Kotabaru adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kotabaru yang terletak di Pulau Laut, pulau yang terpisah dari pulau Kalimantan. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten pertama dalam provinsi Kalimantan dahulu. Dan pada masa Hindia Belanda merupakan Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe dengan ibu kota, Kota Baru. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.442,46 km² dan berpenduduk sebanyak 290.142 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010) dengan nelayan laut sebanyak 15.961 jiwa. Pada tahun 2022, penduduk kabupaten Kotabaru berjumlah 334.158 jiwa. Motto daerah ini adalah "Sa-ijaan" (bahasa Banjar) yang memiliki arti: Semufakat, satu hati dan se-iya sekata. Geografi Letak Kotabaru pada 01°21'49" sampai dengan 04°10'14" Lintang Selatan dan 114°19'13" sampai dengan 116°33'28" Bujur Timur. Letak Kotabaru di sebelah timur laut provinsi Kalimantan Selatan: Batas Wilayah Batas wilayah kabupaten Kotabaru antara lain; Kepulauan Kabupaten Kotabaru memiliki sekitar 110 pulau kecil, 31 di antaranya belum bernama. Kecamatan Kelumpang Tengah memiliki 21 pulau kecil, Kecamatan Pulau Sebuku memiliki 10 pulau kecil, Kecamatan Pulau Laut Selatan memiliki 23 pulau kecil dan lain-lain. Pulau-pulau di Kotabaru di antaranya adalah: Kepulauan Laut Kecil Kepulauan Samber Gelap Pulau Laut Pulau Sebuku Pulau Kerayaan Pulau Anak Kerayaan Pulau Kerisian Pulau Kerumputan Pulau Serudung Pulau Birah-birahan Pulau Semut (Kalimantan Selatan) Pulau Kelambau di desa Labuan Barat, Pulau Sembilan, Kotabaru Pulau Manti Pulau Manti Kecil Pulau Keluang Pulau Perdamaian Besar Pulau Perdamaian Kecil Pulau Aur Pulau Samber Gelap Pulau Nangka Besar Pulau Nangka Kecil Pulau Tabuan Pulau Tanah Merah Pulau Tampakan Pulau Suwangi Pulau Anak Suwangi Pulau Pentuan Pulau Kunyit Pulau Sembilan, Kotabaru Pulau Denawang Pulau Marabatua Pulau Payongpayongan Maradapan Matasirih Pemalikan Labuan Barat, Kalambau Pulau Sarang Pulau Batu Barat Pulau Barat Pulau Batu Utara Pulau Tokong Pulau Lari Larian, berjarak 60 mil dari pulau Sebuku dan 80 mil dari Sulawesi Barat, karena itu pulau ini sempat diklaim Sulawesi Barat. Tanjung yang terdapat di Kotabaru: Tanjung Ayun Tanjung Langadei Tanjung Berlayar Tanjung Batu Tanjung Dewa Tanjung Pamukan Tanjung Lolak Tanjung Pengujan Tanjung Kandang Haur Tanjung Urang Tanjung Kemuning Tanjung Pemancingan Tanjung Kurang Tanjung Alangalang Tanjung Kapal Pecah Tanjung Seloka Tanjung Layar Tanjung Kalidupan Tanjung Karambu Tanjung Semisir Tanjung Kiwi Tanjung Kunangkunang Tanjung Serdang Sejarah Menurut Hikayat Banjar pada abad ke-17, daerah-daerah di tenggara Kalimantan yang takluk kepada kerajaan Banjar di antaranya Pamukan dan Laut Pulau. Pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah (Marhum Panembahan), ia menyuruh Kiai Martasura ke Makassar/Gowa untuk menjalin hubungan bilateral kedua negara pada masa I Mangadacinna Daeng Bakle Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud yaitu Raja Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa ke-XV [1638-1654], di mana Karaeng Pattingalloang telah memohon izin untuk meminjam kawasan Pasir (termasuk Kabupaten Kotabaru) kepada Marhum Panembahan sebagai tempat berdagang dan ia telah bersumpah apabila anak cucunya hendak menganiaya negeri Banjar maka akan dibinasakan Allah. Maka diberikanlah daerah-daerah yang ada di sepanjang kawasan tenggara dan timur pulau Kalimantan sebagai tempatnya berdagang. Peristiwa pada abad ke-17 ini menunjukkan pengakuan Makassar (Gowa-Tallo) mengenai kekuasaan Kesultanan Banjar terhadap daerah di sepanjang tenggara dan timur pulau Kalimantan. Pada masa itu Sultan Makassar lebih terfokus untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di kawasan timur Nusantara. Kerajaaan Pamukan yang terletak di sungai Cengal merupakan pemukiman pertama di daerah ini yang didiami suku Dayak Samihim/Dusun Maanyan yang dihancurkan oleh serangan dari laut. Suku Dayak kemudian meminta Sultan Banjar untuk mengirim seorang Pangeran yang akan memimpin mereka di wilayah bekas kerajaan Pamukan. Pangeran Dipati Tuha bin Sultan Saidullah kemudian diutus ke daerah ini dan ia menetap di sungai Bumbu (anak sungai Sampanahan). Kerajaan ini kemudian dikenal sebagai kerajaan Tanah Bumbu yang wilayahnya meliputi Cengal, Sampanahan, Manunggul, Bangkalaan, Cantung, Buntar Laut, dan Batulicin. Mr. J. C. M. Radermacher dalam ekspedisi tahun 1780 melaporkan seorang Pangeran yang berkuasa di Sampanahan. Pangeran ini diidentifikasi sebagai Pangeran Prabu/Sultan Sepuh bin Daeng Malewa/Pangeran Dipati yang menguasai daerah Sampanahan, Bangkalaan, Manunggul dan Cengal. Raja Tanah Bumbu Pangeran Dipati Tuha (1660-1700) - anak atau ipar Sultan Saidullah Raja Banjar. Pangeran Mangu bin Pangeran Dipati Tuha (1700-1740) - saudara Pangeran Tjitra Sultan Kelua Ratu Mas binti Pangeran Mangu (1740-1780) Kerajaan Tanah Bumbu berakhir karena wilayahnya dibagi menjadi wilayah kerajaan kecil sejak 1780 setelah mangkatnya Ratu Mas. Ratu Intan I anak Ratu Mas mewarisi daerah Cantung dan Batulicin, Pangeran Prabu mewarisi Sampanahan, Bangkalaan, Manunggul dan Cengal, sedangkan Pangeran Layah mewarisi daerah Boentar Laut (Kelumpang Selatan). Raja Bangkalaan Pangeran Prabu/Sultan Sepuh-anak tiri Ratu Mas (1780-1800), Raja Sampanahan, Bangkalaan, Manunggul dan Cengal. Pangeran Nata bin Pangeran Prabu (1800-1820), Raja Sampanahan, Bangkalaan, Manunggul. Pangeran Seria bergelar Ratu Agung bin Pangeran Prabu (1800-?) Raja Cengal Gusti Ali bergelar Pangeran Mangku bin Pangeran Prabu (1800-?) Raja Sampanahan Raja Gusti Besar binti Pangeran Prabu (1820-1830), Raja Cantung, Batulicin, Bangkalaan, Manunggul, Sampanahan, Cengal. Ratu Intan 1 menunjuk Gusti Moeso mengepalai daerah Cantung (Sub-Raja) dan menunjuk Gusti Kamir mengepalai daerah Bangkalaan (Sub-Raja). Pangeran Haji Muhammad mengepalai Sela Selilau (Batulicin) Gusti Kamir bergelar Pangeran Muda bin Pangeran Prabu (ditunjuk oleh Ratu Intan 1 sebagai Sub-Raja Bangkalaan 1830-1838) Pangeran Haji Musa bin Pangeran Haji Muhammad (Raja Bangkalaan 1838-1840), merangkap Raja Batulicin (1832-1840), kemudian keturunannya: Pangeran Jaya Sumitra bin Pangeran Musa (Raja Pulau Laut) Pangeran Panji (Raja Batulicin) Pangeran Muhammad Nafis (Raja Kusan dan Batulicin) Pangeran Abdul Kadir Kasuma bin Pangeran Musa (Raja Kusan, Batulicin dan Pulau Laut, belakangan tahun 1861 daerah Kusan diserahkan kepada Raja Pagatan La Paliweng Arung Abdul Rahim) Pangeran Berangta Kasuma bin Pangeran Abdul Kadir Kasuma (Raja Pulau Laut), menikah dengan Putri Intan Jumantan binti Pangeran Kasuma Indra bin Pangeran Kassir) Pangeran Amir Husin Kasuma bin Pangeran Berangta Kasuma (Raja Pulau Laut) Pangeran Aminullah Kasuma bin Pangeran Amir Husin Kasuma(Raja Pulau Laut) Pangeran Abdurrahman Kasuma bin Pangeran Berangta Kasuma (Penjabat Raja Pulau Laut) Raja Aji Jawa, putera Raja Gusti Besar, menjadi Raja Bangkalaan (1840-1841). Ia sebagai raja untuk 6 daerah sekaligus yaitu sebagai Raja Bangkalaan, Manunggul, Sampanahan, Cengal, Cantung, Buntar Laut. Belakangan Sampanahan diberikan kepada pamannya Gusti Ali bin Pangeran Prabu yang bergelar Pangeran Mangku Bumi. Aji Tukul/Ratu Agung/Ratu Intan II binti Aji Jawi (1845), Raja Bangkalaan, Manunggul, dan Cengal. Sedangkan Raja Aji Mandura bin Aji Jawi sebagai Raja Cantung dan Buntar Laut. Pangeran Panji bin Pangeran Haji Musa yang menikah dengan Aji Landasan binti Aji Jawi mendapatkan daerah Batulicin. Aji Pati/Pangeran Agung, suami Aji Tukul (1845-1846), Raja Bangkalaan, Manunggul, Cengal Aji Samarang/Pangeran Muda Muhammad Arifillah bin Aji Pati (1846-1883), Raja Bangkalaan, Manunggul, dan Cengal. Aji Mas Rawan/Raja Arga Kasuma bin Aji Samarang (1883-1905), Raja Bangkalaan, Manunggul, Cengal Pada tahun 1844, distrik-distrik dalam onderafdeeling van Tanah Boemboe yaitu Pagatan, Kusan, Batulicin, Cantung dengan Buntar Laut, Bangkalaan, Sampanahan, Manunggul dan Cengal. Pada waktu itu distrik Pulau Laut belum dibentuk. Tahun 1845, Pulau Laut dan Batulicin berada di bawah pemerintah Kusan. Cantung, Buntar Laut, Bangkalaan berada di Teluk Kelumpang, sedangkan Sampanahan, Manunggul dan Cengal berada di Teluk Pamukan atau Cengal. Wilayah kabupaten Kotabaru hari ini merupakan gabungan wilayah bekas distrik (swapraja) pada masa kolonial Hindia Belanda, yaitu Poelau Laoet, Sampanahan, Tjangtoeng, Bangkalaan, Tjingal dan Manoenggoel. Pemerintahan Daftar Bupati Bupati yang menjabat saat ini di kabupaten Kotabaru ialah Sayed Jafar Al-Idrus, didampingi wakil bupati, Andi Rudi Latif. Sayed dan Andi adalah pemenang pada pemilihan umum bupati Kotabaru 2020. Mereka kemudian dilantik oleh penjabat gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, di gedung Mahligai Pancasila Kota Banjarmasin pada 26 April 2021. Mereka akan memimpin Kotabaru untuk periode 2021-2024. Dewan Perwakilan Kecamatan Lambang Daerah Arti Lambang Daerah Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut: Lambang daerah berbentuk perisai segi lima, melambangkan ketuhanan dan pertahanan rakyat. Lima buah sudut pada perisai, melambangkan kelima sila dari Pancasila. Sisi atas berbentuk busur, gambaran dinamika dan stamina rakyat. Sisi samping berbentuk tegak lurus, menggambarkan sifat gotong royong, kejujuran dan keadilan. Sisi bawah perisai berbentuk lancip, menggambarkan suatu tujuan untuk membina masyarakat adil dan makmur. Garis tebal berwarna kuning emas pada sisi dalam sekeliling perisai, melambangkan persatuan rakyat. Dasar perisai berwarna merah, menggambarkan sifat keberanian. Garis kuning tebal yang membagi dua lukisan bagian atas dan bawah, menggambarkan bidang agraris pertanian (padi). Ikan todak, menggambarkan hasil tradisianal dari sektor perikanan kelautan. Lautan dengan garis gelombang, menggambarkan panorama alam dan gelora semangat rakyat. Demografi Suku Bangsa Suku bangsa yang mendiami daerah ini antara lain: Suku Banjar Suku Bugis Suku Makassar Suku Mandar Suku Bajau Suku Dayak Bukit Suku Dayak Samihim Suku Jawa Suku Tionghoa-Indonesia Kultur masyarakat di sini cukup beragam, sebagai dampak pembauran suku-suku di sini. Seni Budaya Lagu Daerah Lagu daerah dari kabupaten Kotabaru adalah: Paris Barantai, Kotabaru Gunungnya Bamega Upacara Adat Upacara adat di Kabupaten Kotabaru antara lain: Pawanangan, upacara suku Dayak Dusun di Sungai Durian, Kotabaru Papande Wanua/Papande Sasi, upacara suku Mandar di pulau Kerayaan Leut, upacara suku Bajau di Pulau Laut Utara, Kotabaru Referensi Pranala luar Situs resmi Bappeda Kotabaru - Sejarah Kabupaten Kotabaru Kotabaru Kotabaru

4195

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Tabalong

Kabupaten Tabalong

{{Dati2 |settlement_type = Kabupaten |nama = Kabupaten Tabalong |translit_lang1_type = Jawi Banjar |translit_lang1_info = تابلوڠ |foto = Monumen Tanjung Puri.jpg |caption = Monumen Tanjung Puri |provinsi = Kalimantan Selatan |ibukota = Tanjung |motto = Saraba kawa{{efn|Tiga komponen dari motto daerah ini adalah kawa ba'ucap, kawa manggawi, dan kawa manyandang}} |lambang = Lambang_Kabupaten_Tabalong.jpeg |peta = Lokasi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong.svg |koordinat = |pushpin_map = Indonesia# |pushpin_label = Tabalong |pushpin_label_position = right |dasar hukum = UU No. 8 Tahun 1965 |tanggal = 1 Desember 1965 |kepala daerah = Bupati |nama kepala daerah = H. Anang Syakhfiani |wakil kepala daerah = Wakil Bupati |nama wakil kepala daerah = H. Mawardi |sekretaris daerah = Hamidah Munawarah |luas = 3767 |luasref = |penduduk = 260555 |penduduktahun = 30 Juni 2023 |pendudukref = |kepadatan = |agama = Islam 95,83% Kristen 3,71%- Protestan 2,80%- Katolik 0,91% Hindu 0,45% Buddha 0,01% |IPM = 73,13 (2022) |kecamatan = 12 |kelurahan = 10 |desa = 121 |kodearea = 0526 |nomor_polisi = DA xxxx H**/U* |apbd = |dau = Rp 524.923.823.000,- (2020) |dauref = |semboyan = Bersinar |web = |catatankaki = }} Tabalong adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tanjung. Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah 3.767,00  km², berpenduduk sebanyak 218.954 jiwa hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Dan pada pertengahan tahun 2023, penduduk kabupaten Tabalong sebanyak 260.555 jiwa. Motto kabupaten ini ialah dalam bahasa Banjar yang berarti "serba sanggup". Tabalong berbatasan dengan kawasan Barito di provinsi Kalimantan Tengah, dan kabupaten Paser di provinsi Kalimantan Timur. Sejarah Sejarah menurut Waktu 8000 SM, manusia ras Austrolomelanesia mendiami gua-gua di pegunungan Meratus. Fosilnya ditemukan di Gua Babi di Gunung Batu Buli, Desa Randu, Muara Uya, Tabalong. 520, berdirinya Kerajaan Tanjungpuri di Tanjung, Tabalong. 1200, orang Tabalong yang berbahasa Melayu Bukit dan bahasa Maanyan mendiami wilayah Tabalong, salah satu daerah yang ditaklukan oleh pasukan yang dipimpin Aria Megatsari, seorang Menteri Penganan/Bentara Kanan atas perintah Maharaja di Candi (Ampu Jatmika) dari Kerajaan Negara Dipa yang berkedudukan di Candi Agung, Amuntai. 1362, Kerajaan Nan Sarunai, kerajaan Suku Dayak Maanyan mendapat serangan dari Majapahit. 1363, wilayah Barito, Tabalong dan Sawuku menjadi daerah taklukan Kerajaan Majapahit. Pangeran Suryanata dari Majapahit berhasil menjadi raja Negara Dipa. 1400, wilayah Tabalong termasuk dalam wilayah Kerajaan Negara Daha, penerus dinasti Negara Dipa. 1526, wilayah Tabalong bagian dari Banua Lima, sebuah provinsi dari Kesultanan Banjar. 17 Agustus 1860, Pangeran Antasari mendirikan Benteng Tabalong. 1899, Residen C.A. Kroesen memimpin Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo. 1900, Onderafdeeling Tabalong dan Kelua dipimpin Controleur Klas I C.H. Hall, Kepala Distrik Tabalong adalah Kiai Mohammad Seman dan Kepala Distrik Kelua adalah Kiai Tjakra Widana. 1938, Wester afdeeling van Borneo, Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo'' menjadi sebuah provinsi di Hindia Belanda. 1927, pemberontakan Gusti Barmawi terhadap soal rodi (erakan) 1937, pemberontakan Hariang, Banua Lawas, Tabalong menyebabkan tewasnya kepala distrik, yaitu Kiai Masdulhak. 6 Februari 1942, Jepang menduduki kota Tanjung, Tabalong. 3 Juni 1949, pertempuran Serangan Umum Kota Tanjung, Tabalong. 7 Desember 1956, Tabalong termasuk dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sejarah Pembentukan Kabupaten Pada tanggal 15 Maret 1958, atas permufakatan orang-orang terkemuka di Tanjung yang diprakarsai oleh Baharuddin Akhmid yang waktu itu menjabat Asisten Wedana di Kecamatan Tabalong Selatan, maka dibentuklah Panitia sementara Penuntutan Daerah Swatantra Tingkat II Tabalong yang disusun kepengurusannya sebagai berikut: Penasihat: Baharuddin Akhmid Ketua: Juhri Wakil Ketua: A. Salman Sekretaris: Usnan As Wakil Sekretaris: Abdullah Khairul Bendahara: H. Baderi Pembantu Umum: As'ad Anggota-anggota: A. Syamsi, H.A. Sudani dan M. Salman Setelah Panitia Sementara terbentuk, untuk kepentingan perjuangan serta terjadinya beberapa mutasi terhadap Pegawai Negeri yang sudah duduk dalam kepanitian, maka komposisi dan personalia panitia penuntut mengalami beberapa kali perubahan hingga sampai pada Panitia V, di mana orang-orang yang mempunyai andil besar dan pernah menjadi Panitia Penuntut adalah sebagai berikut: Abdussyukur Amir Hasan A. Sajeli Basuni Ulita A. Husaini Juhrani Majedi Effendi Abdurahman Hamud H. Baderi H. Juhri Taher H. Alikurdi Almas Kadirman H. Abdul Gani Syahrap H. Kurdi Yahya Z. H. Imansyah Hiskia Tiro H. Basuni (Kepala Desa) Idar Masran Pada tanggal 5 Mei 1959, dalam sidang pleno terbuka, DPRD Hulu Sungai Utara memutuskan menyetujui sepenuhnya tuntutan rakyat Tabalong agar Kewedanaan Tabalong dapat dijadikan Daerah Swatantra Tingkat II Tabalong dengan ibu kota Tanjung yang terkenal dengan resolusi pada tanggal 5 Mei 1959 Nomor 2/II DPRD-1959 yang isinya selain menyetujui juga mendesak Pemerintah Pusat agar tuntutan dimaksud dapat dikabulkan. Panitia sebelumnya disempurnakan lagi dengan Panitia VI sebagai berikut: Ketua Umum: Juhri Ketua I: M. Salman Ketua II: Maslan Penulis I: Usnan As Penulis II: Abdullah Bendahara: Norbek Pembantu-pembantu: Semua Camat dalam Kewedanaan Tabalong dan semua anggota DPRD Hulu Sungai Utara yang tinggal di Kewedanaan Tabalong Seksi Politik: H. Baijuri Y, Ruminto dan kawan-kawan Seksi Bangunan: Anang Basar, Donarian dan kawan-kawan Seksi Perencanaan: Abdurrahman Projakal dan kawan-kawan Seksi Penerangan: A. Syamsi dan Hamidhan Baseri Seksi Organisasi: Makmod Asnawi, Hamad dan kawan-kawan Panitia ini mengadakan hubungan dengan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan DPRD GR-nya, serta tokoh-tokoh politik dan ormas yang diwakili dalam DPRD-GR Provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat dukungan dari mereka atas tuntutan ini. Dalam sidang istimewa DPRD-GR Kalimantan Selatan menyetujui tuntutan rakyat Tabalong, Tapin dan Tanah Laut masing-masing dijadikan Daerah Swantantra Tingkat II. DPRD-GR Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Resolusi yang ditunjukan ke Pemerintah Pusat, memohon Pemerintah Pusat dapat menyetujui dan selanjutnya melahirkan Daerah Tingkat II. Panitia dalam usahanya memperjuangkan ketingkat Pusat telah menghubungi Gubernur Kalimantan Selatan (waktu itu) Haji Maksid, untuk memohon nasihat dan petunjuk serta doa restu untuk berangkat ke Jakarta oleh Gubernur diberikan Petunjuk-petunjuk dan sekaligus merestui keberangkatan Panitia menemui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, serta Pejabat-pejabat Tinggi lainnya guna menyampaikan hasrat Rakyat Tabalong dimaksud. Berangkatlah Juhri dan Usman, masing-masing selaku ketua Umum dan sekretaris Panitia dan pula oleh Muhyar Usman selaku wakil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam waktu yang relatif singkat, rombongan Panitia telah dapat diterima oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah IPIK Gandamana dalam percakapan akhir dia mengatakan, bahwa pada prinsipnya saya dapat menyetujui tuntutan ini dan akan diajukan pada Sidang DPR-GR yang akan datang. Sebagai realisasi dari kunjungan Panitia, oleh DPR-GR telah mengutus ketua Komisi B, yaitu I.S. Handoko Wijoyo untuk meninjau ketiga calon Daerah Tingkat II dimaksud, dalam kunjungan ke Tabalong I.S. Handoko Wijoyo mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak menyetujui tuntutan Rakyat Tabalong ini. Pada tanggal 5 September 1964, Kewadenaan Tabalong telah ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Persiapan Tingkat II Tabalong dengan Kepala Kantor Usman Dundrung Bekas Wedana Barabai. Lahirnya Undang-undang Noor 8 Tahun 1965 Tanggal 14 Juni 1965 yang mendorong daerah pesiapan Tingkat II Tabalong ini ditingkatkan lagi menjadi Daerah Otonomi Tingkat II Tabalong yang menjalankan roda pemerintahan sendiri baik eksekutif maupun legislatif dan untuk ini juga Pemerintah tetap dipercayakan kepada Usman Dundrung. Pada tanggal 1 Desember 1965 pukul 11.00 pagi bertempat di lapangan Giat Kota Tanjung oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Dr. Soemarno Sosro Atmodjo dengan disaksikan puluhan ribu rakyat Tabalong dan Pejabat-pejabat tinggi Kalimantan Selatan lainnya, maka papan nama yang diselubungi kain bludru hijau dengan untaian sutra kuning keemasan, telah dibuka dengan resmi oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan dibalik selubung yang terbuka itu terpampang kalimat bersenjarah yang berbunyi, "DAERAH TINGKAT II TABALONG DIRESMIKAN 1 DESEMBER 1965″. Kabupaten ini dijuluki Kota Metropolis. Geografi Secara geografis, Kabupaten Tabalong berada di bagian utara provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian selatan, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di utara. Batas Wilayah Batas wilayah kabupaten Tabalong antara lain; Keanekaragaman hayati Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah. Sumber Daya Alam Kabupaten Tabalong memiliki sumber daya alam yang kaya, mulai dari hasil tambang, perkebunan, hingga pertanian dan beberapa di antaranya menjadi komoditas unggulan. Hasil tambang yang dominan di kabupaten ini adalah batu bara dan minyak bumi,sedangkan komoditas perkebunan dan pertanian yang menjadi unggulan adalah buah-buahan seperti langsat, rambutan, cempedak, durian. Selain itu, komoditas perkebunan unggulan kabupaten Tabalong berupa karet, kokoa dan kelapa sawit. Pemerintahan Bupati Bupati yang menjabat saat ini di Tabalong ialah Anang Syakhfiani, didampingi wakil bupati, Mawardi. Pada pemilihan umum bupati Tabalong 2019, Anang dan Mawardi menjadi kandidat untuk periode kedua, dan menang pada pemilu tersebut. Mereka dilantik oleh gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, di Gedung Mahligai Pancasila Kota Banjarmasin, pada 17 Maret 2019. Mereka akan menjabat untuk periode 2019-2024. Dewan Perwakilan Kecamatan Pariwisata Tempat Wisata Beberapa agenda dan tempat wisata yang bisa dikunjungi di Tabalong: TEF (TABALONG ETHNIC FESTIVAL) Gua Babi di Gunung Batu Buli, Desa Randu, Muara Uya, Tabalong, dan Gua lainnya. Banyak Air terjun yang bisa dikunjungi Pranala luar Dewan Adat Dayak Kabupaten Tabalong Dilantik Referensi Tabalong Tabalong

4196

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Tanah%20Laut

Kabupaten Tanah Laut

Tanah Laut adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Pelaihari Kota. Pada tahun 2020, jumlah penduduk kabupaten ini berjumlah 351.561 jiwa, dengan kepadatan penduduk 94 jiwa/km². Penulisan nama Tanah Laut sejak zaman kolonial bermacam-macam, misalnya Tanah Lawut, Tanah La'ut, Tanah Laoet. Motto daerah ini adalah (bahasa Banjar) sedangkan maskot fauna daerah adalah "kijang emas". Sejarah Sebelum Masehi Sekitar kurun waktu 4000 SM Kebudayaan Barito muncul di sepanjang pesisir Teluk Sarunai purba di Kalimantan Selatan, termasuk di dalamnya dataran yang kini menjadi Kabupaten Tanah Laut masuk ke dalam peradaban tersebut. Zaman Kerajaan (Tahun 600 - 1860) Sejak abad ke 6-7 wilayah Tanah Laut telah menjadi bagian wilayah perluasan peradaban Kerajaan Nan Sarunai, kerajaan yang pada awalnya didirikan oleh suku Dayak Maanyan di daerah Amuntai sekitar tahun 242 SM. Kerajaan ini bertahan selama lebih dari 1600 tahun hingga akhirnya runtuh diserang oleh Kerajaan Majapahit yang dipimpin Laksamana Nala sekitar tahun 1358, akibatnya masyarakat Dayak Maanyan pun terpaksa mengungsi ke pedalaman. Kemudian tahun 1360 Kerajaan Majapahit mendirikan kerajaan Kuripan sebagai bawahan di bekas wilayah Nan Sarunai. Sekitar tahun 1387 wilayah Tanah Laut menjadi bagian dalam kerajaan Negara Dipa yang didirikan Mpu Jatmika sebagai bawahan Majapahit. Negeri ini merupakan peleburan dari kerajaan Kuripan dan Tanjungpuri, dengan pusat pemerintahannya terletak di Amuntai. Tahun 1478 Negara Dipa berubah menjadi Negara Daha. Selanjutnya pada tahun 1525 wilayah Tanah Laut menjadi bagian dari Kerajaan Banjar dengan Pangeran Samudra sebagai rajanya. Pada tahun 1526 Pangeran Samudra memeluk Islam, lalu mengganti namanya menjadi Sultan Suriansyah. Banjar pun berubah menjadi kesultanan. Tanah Laut menjadi salah satu wilayah teritorial Negara Agung kesultanan Banjar pada sekitar abad ke 15-17, terdiri dari: Satui (sekarang wilayah Kabupaten Tanah Bumbu) Tabanio Maluka Di masa sekitar abad 17 daerah Tabanio merupakan daerah yang strategis dan penting bagi perekonomian Kerajaan Banjar. Daerah ini merupakan daerah lintas perdagangan seperti hubungan ke Jawa, Pesisir Kalimantan, Sulawesi, bahkan Sumatra dan Malaya serta luar Nusantara. Tabanio menjadi penting dari segi perdagangan, angkutan lada, intan, emas, dan hasil hutan yang menghubungkan (transito) Banjarmasin dengan tempat-tempat pelabuhan di Jawa. Pengaruh Kolonial di Kesultanan Banjar Pada tahun 1602 VOC Belanda tiba di Nusantara. VOC mendirikan Benteng Tabanio di sekitar muara Sungai Tabanio sekitar tahun 1789, terkait dengan perjanjian antara Kesultanan Banjar semasa pemerintahan Pangeran Nata Dilaga dan VOC tanggal 6 Juli 1779, dimana VOC mendapatkan konsesi berupa monopoli atas perdagangan di Banjar serta berhak membangun sebuah benteng. Pemicu kehadiran VOC di Tanah Laut adalah potensi perkebunan lada dan perikanan di Tabanio serta tambang emas di Pelaihari. juga penguasaan terhadap rempah-rempah dan tambang batu bara yang ada di Banyu Irang. Sultan Sulaiman menunjuk Pangeran Anta Kesumasebagai kepala Tanah Laut. Pada tahun 1812, Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles menunjuk Alexander Hare sebagai wakil Inggris di Kesultanan Banjar. Ia mendapatkan sebagian wilayah Tanah Laut tepatnya di Maluka (Maluka, Liang Anggang, Kurau, Pulau Lampai, dan Pulau Sari) dari Sultan Banjar dan membangun markas di sana sebagai basis kolonial Inggris di Kalimantan Selatan. Wilayah-wilayah ini disebut-sebut sebagai daerah kaya dengan batubara dan emas. Namun dalam perkembangannya Hare justru menjadikan tempat itu sebagai rumah pribadinya, di mana ia menghabiskan banyak waktunya hanya bersama para haremnya, tanpa mengurus pemerintahan Inggris yang telah diwakilkan padanya. Alexander Hare mendatangkan para buruh imigran penambang timah asal Pulau Bangka dan Belitung ke Tanah Banjar, termasuk Tanah Laut. Mereka dipekerjakan untuk menggarap areal tambang batubara dan emas yang sempat dikuasai Belanda. Kelak para imigran Tiongkok ini akhirnya dikenal sebagai Cina Parit di Kota Pelaihari. Penguasaan Hare atas Maluka berlangsung sampai akhir 1816 yakni saat Inggris meninggalkan Banjarmasin. Pada tahun 1823 diadakan perjanjian kembali antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Adam yang salah satu isinya adalah menegaskan kembali wilayah yang berada di daerah Tanah Laut menjadi bagian di bawah pemerintahan langsung Hindia Belanda. Pihak Hindia Belanda menyebut wilayah di Tanah Laut dengan sebutan Landen Laut (negeri laut/darat laut/tanah laut) dan menjadikannya sebagai salah satu pintu gerbang/tol perdagangan di Kalimantan. Sekitar tahun 1842 Tabanio menjadi salah satu pos utama Belanda sebagai bagian dari zuid en oostkust van borneo/wilayah Pantai Selatan dan Timur Borneo yang berpusat di Banjarmasin. Pos ini dipegang oleh J. F. Mallien. Tahun 1843 Tabanio dijadikan Afdeeling Tabenio di bawah wilayah Pantai Selatan dan Timur Borneo. Afdeling ini dipegang oleh J. F. Mallien sebagai Posthouder der Landen Laut/Pemegang Pos Tanah Laut dengan Kiai Jaija Negara sebagai petinggi dari pribumi dan di wilayah Plearie (Pelaihari) saat itu memiliki seorang petinggi cina/kapitan cina Tjong Liangseng. Perkembangan selanjutnya wilayah Landen Laut ini menjadi sebuah distrik yaitu District Tanah Laut. Pada tahun 1848 Distrik Tanah Laut jadi bagian dari wilayah Afdeeling Binnenlanden atau Afdeling Pedalaman di Keresidenan Borneo (Pantai Selatan dan Timur). Pos utamanya di Tabanio dipegang oleh posthouder J. H. van Erp. Kemudian berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tanggal 27 Agustus 1849, No. 8 dalam Staatsblad (Lembaran Negara Hindia-Belanda) Tahun 1849 no. 40, Tanah Laut masuk dalam Afdeling Borneo Selatan dan Timur (zuid-ooster-afdeeling) beribukota di Banjarmasin. Tahun 1859 Perang Banjar berkobar di Kalimantan Selatan. Pangeran Hidayat dan Tumenggung Jalil, ditambah Pangeran Antasari (cucu Pangeran Amir) dan beberapa tokoh lain memimpin penyerangan terhadap tambang-tambang dan pos-pos Belanda di Banjar. Tokoh pejuang Kiai Demang Leman serta Haji Buyasin dan Kiai Langlang dari Tanah Laut berhasil merebut benteng Belanda di Tabanio pada Agustus 1859. Ketika Belanda datang kembali dengan bantuan kapal perang Bone untuk merebut Benteng Tabanio, Haji Buyasin melawannya dengan gigih, sehingga serangan Belanda ini Gagal. Pada bulan Desember 1859 Benteng Haji Buyasin di Takisung diserang secara besar-besaran dan dapat di hancurkan. Haji Buyasin menyingkir ke daerah Pleihari yang akhirnya sampai ke daerah Bati-Bati. Pada tahun 1860, tepatnya sejak tanggal 11 Juni 1860 Hindia Belanda mengumumkan pembubaran kesultanan Banjar secara sepihak. Masa Pemerintahan Hindia Belanda (Tahun 1860 - 1940) Ketertarikan Hindia Belanda di Tanah Laut selain pertanian dan rempah-rempah, terutama adalah karena Tanah Laut adalah salah satu daerah yang luas dan sebagai penghasil emas, besi dan platina. Hasil emasnya bahkan lebih banyak daripada di tempat lain. Sejak saat diserahkan oleh Sultan Kerajaan Banjar kepada pemerintah Hindia Belanda, wilayah Tanah Laut terbagi menjadi enam belas distrik. Distrik yang luas dan padat penduduk dipimpin oleh seseorang dengan gelar Kiaij (Kiai), sementara wilayah yang lebih kecil dikendalikan oleh Pembukels (Pembakal). Para pemimpin ini bertanggung jawab kepada pemegang pos Belanda di Distrik Tabanio yang saat itu sebagai kota utama/ibu kota. Pemerintahan dan otoritas sipil kemudian dialihkan Hindia Belanda ke Distrik Plaijharie (Pelaihari), ketika benteng di Tabanio berhasil direbut oleh para pejuang kesultanan Banjar. Distrik Pelaihari awalnya berstatus sebagai distrik kecil yang hanya dipimpin oleh Pembukels, kemudian berkembang menjadi distrik besar. Afdeling Tanah Laut akhirnya hanya terdiri dari tiga distrik yang semuanya dipimpin oleh Kiaij, yaitu: Plaijharie, Maluka dan Satui. Dalam tahun 1868, Afdeling Tanah-Laut membawahi Distrik Pleiarie, Distrik Maloeka dan Distrik Tabaneo. Kemudian membawahi Distrik Pleiarie, Distrik Tabanio, Distrik Maloeka dan Distrik Satoei. Beberapa tempat penting di wilayah Tanah Laut saat itu antara lain: Pleihari - Ibukota distrik Pleihari, sebagai tempat kedudukan Letnan Sipil/Controleur, dan sebagai ibu kota afdeling. Daerahnya banyak perkebunan lada dan tambang emas. Kandangan, agak jauh ke selatan dari Pleihari; dihuni oleh orang Cina, yang bekerja di tambang emas di pelaihari. Koepang atau Soengei Koepang, sebuah kampung kecil, sebagai pasar umum bagi penduduk daerah pesisir dan pedalaman. Panjarattan, juga tempat perdagangan. Tabeniouw atau Tabanio, ibukota Distrik Tabanio, sebuah kampung di mulut sungai Tabanio. Di utara kampung terdapat benteng batu dengan empat selekoh/bastion dan dipersenjatai. Berfungsi untuk menutupi pantai melawan bajak laut. Lampej atau Poeloe Lampej, terletak di daerah berawa antara sungai Tabanio dan Maluka, sebelumnya tempat tinggal orang Inggris Alexander Hare. Banyak tebu dibudidayakan. Terdapat jalan menuju Tabanio. Banjoe-irang, terletak di utara adfedilng, lokasi tambang batu bara Julia Hermina yang ditambang oleh Pemerintah Hindia Belanda. Batti-Batti, kemungkinan ibu kota Distrik Maluka. Satoei, ibu kota Distrik Satoei, terletak di timur afdeling. Menurut Staatblaad tahun 1875 no. 25 Afdeling Tanah Laut menjadi bagian Afdeeling Martapoera. Sejak tahun 1898, menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178 Tanah Laut menjadi salah satu onderafdeeling di dalam Afdeeling Martapoera yaitu Onderafdeeling Tanah Laoet terdiri dari Distrik Pleihari, Distrik Maluka, Distrik Satui. Berdasarkan Staadblad tahun 1913 No. 199 dan 279, Pelaihari menjadi Onderafdeling Pleihari dengan ibukota Pleihari di bawah Afdeling Banjarmasin. Afdeling Banjarmasin meliputi wilayah Banyu Irang, Martapura, Tabanio, bagian kanan daerah Sungai Barito, Pulau Petak sampai dengan Laut Jawa. Tahun 1938 Hindia Belanda menyatukan seluruh administrasi di Kalimantan menjadi satu provinsi bernama Borneo (Gewest Borneo), yang beribukota di Banjarmasin. Dr. Bauke Jan Haga dilantik sebagai gubernur pertamanya. Kemudian tahun 1939 Perang Dunia II dimulai, dan pada tahun 1940 Pusat pemerintahan Belanda di Eropa jatuh ke tangan Jerman NAZI. Masa Pendudukan Jepang (Tahun 1941 - 1945) Pada tahun 1941 Kekaisaran Jepang memulai penaklukkan Asia Timur Raya. Pada tahun 1942 seluruh Kalimantan dikuasai oleh pasukan Jepang. Armada Jepang kemudian mendirikan markas di Banjarmasin dan Balikpapan. Pasukan yang melalui jalan laut dan mendarat di Jorong adalah yang berasal dari kesatuan Angkatan Laut (Kaigun) yang tiba Pelaihari tanggal 13 Februari 1942 dan terus ke Banjarmasin. Ketika Jepang datang ke Banjarmasin pertahanan Hindia Belanda lemah hingga mudah dikuasai. Surat kabar Kalimantan Raya No. 12 tanggal 19 Maret 1942 memberitakan bahwa pada hari Senin, 9 Februari 1942 semua badan-badan pegawai Belanda sudah tidak ada lagi di kota Pelaihari. Hari itu yang semestinya hari pasar, berubah menjadi sunyi senyap. Daerah di Tanah Laut yaitu Maluka Pada masa pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan, dijadikan pemerintah pendudukan Jepang sebagai lapangan terbang dalam rangka Perang Asia Timur Raya. Barisan Kinrohosi dan Romusha dikerahkan Jepang untuk membuat landasan pacu (bandara Maluka), dan bunker-bunker pertahanan. Jepang juga mendirikan pabrik baja dan pabrik kertas di daerah Bajuin. Pada tahun 1945 Perang Dunia II berakhir dan Jepang pun menyerah kepada Sekutu. Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai bagian dari negara yang baru lahir tersebut. Soekarno-Hatta melantik Pangeran Muhammad Noor sebagai gubernur Kalimantan. Masa Kemerdekaan Indonesia (Tahun 1945 - 1965) Tanah Laut adalah sebuah kewedanan yang berada di dalam wilayah Daswati II Banjar, dengan wilayahnya yang luas dan memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan asli daerah, seperti hutan beserta isinya, laut dan kekayaan alam di dalamnya dan barang-barang tambang dan galian yang tersimpan di dalam tanah serta kesuburan tanahnya. Potensi cukup besar yang dimiliki oleh Tanah Laut pada waktu itu belum bisa terkelola dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena keadaan yang demikian dan sejalan dengan adanya beberapa kewedanan di Kalimantan Selatan yang menuntut untuk dijadikan Daswati II, membangkitkan semangat dan keinginan yang kuat bagi tokoh-tokoh dan masyarakat Tanah Laut untuk meningkatkan kewedanannya menjadi Daswati II. Hasrat tersebut pernah disampaikan oleh wakil-wakil LVRI Tanah Laut melalui sebuah resolusi dalam Konverda LVRI se-Kalimantan Selatan di Martapura yang disampaikan oleh Ach. Syairani dan kawan-kawan pada tahun 1956. Kemudian pada tahun 1957 H. Arpan dan kawan-kawan, selaku wakil rakyat Tanah laut yang duduk di DPRD Banjar, memperjuangkan bagi otonom Daswati II Tanah Laut, namun belum juga membuahkan hasil. Kemudian pada tanggal 15 April 1961 bertempat di rumah H. Bakeri, Kepala Kampung Pelaihari, berkumpullah lima orang pemuda yaitu: Atijansyah Noor, Moh. Afham, Materan HB, H. Parhan HB dan EM. Hulaimy bertukar pendapat untuk memperjuangkan kembali kewedanan Tanah Laut menjadi Daswati II. Tukar pendapat tersebut membuahkan hasil berupa tekad yang kuat memprakarsai untuk menghimpun kekuatan moril maupun material dalam upaya memperjuangkan terwujudnya Daswati II Tanah Laut. Tekad dan prakarsa tersebut dimulai dengan terselenggaranya rapat pada tanggal 3 Juni 1961, bertempat di rumah Moh. Afham yang dipimpin oleh materan HB. Rapat tersebut menghasilkan terbentuknya sebuah Panitia Persiapan Penuntut Daswati II Tanah Laut dengan ketua umum Soeparjan. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Tujuh Belas dengan tugas pokok persiapan penyelenggaraan musyawarah besar seluruh masyarakat Tanah laut. Untuk terlaksananya tugas pokok tersebut panitia menetapkan lima program kerja, sebagai berikut: Mengadakan hubungan dengan pemuka/tetuha masyarakat guna mendapat dukungan. Mengumpulkan data potensi daerah. Mengusahakan pengumpulan dana. Membuat pengumuman untuk disebarluaskan ke masyarakat. Menyelenggarakan ceramah dengan meminta kesediaan Ach. Syairani, H.M.N. Manuar, Wedana Usman Dundrung, Mahyu Arief dan H. Abdul Wahab. Usaha Panitia Tujuh Belas berhasil dengan terselenggaranya Musyawarah Besar se-Tanah Laut pada tanggal 1-2 Juli 1961 dan menghasilkan resolusi pernyataan serta terbentuknya "Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Tuntutan Daswati II Tanah Laut" yang diketuai H.M.N. Manuar. Pada tanggal 12 Juli 1962, panitia ini menyampaikan memori Tanah Laut kepada Bupati dan Wakil Ketua DPRD GR Banjar, kemudian pada tanggal 6 Agustus 1962, Ketua Seksi A DPRD GR Banjar meninjau Tanah Laut dan dalam sidangnya pada tanggal 3 September 1962 mendukung Tuntutan Tanah Laut untuk dijadikan Daswati II dengan surat keputusan nomor 37/3/DPRDGR/1962, tanggal 3 September 1962. Dengan terbitnya keputusan DPRD GR Banjar tersebut, Panitia Penyalur terus berusaha mendapat dukungan di tingkat Provinsi, baik melalui Kerukunan Keluarga Tanah Laut (KKTL) di Banjarmasin maupun di DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan. Atas usaha tersebut maka pada tanggal 26 November 1962 Tim DPRD GR Tingkat Kalimantan Selatan meninjau Tanah Laut, dari hasil kunjungan tersebut DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan mendukung terbentuknya Daswati II Tanah laut dalan bentuk sebuah resolusi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, tanggal 11 Desember 1962, nomor 12/DPRDGR/RES/1962. Sebagai realisasi dari resolusi DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan, Maka DPRD GR RI mengirim Tim yang dipimpin oleh Ketua Komisi B, yaitu Imam Sukarni Handokowijoyo dan tiba di Tanah Laut pada tanggal 2 Oktober 1963 yang disambut dengan rapat umum, kemudian melakukan peninjauan ke Kintap dan Ujung Batu serta pertemuan dengan pejabat dan panitia penuntut. Dalam pertemuan dengan TIM DPRD GR RI Ketua tim menganjurkan agar Panitia Penyalur ditingkatkan menjadi Badan Persiapan, maka pada tanggal 27 Oktober 1963 Panitia Penyalur telah berhasil membentuk "Badan Persiapan Pembentukan Daswati II Tanah laut ", dengan Ketua H. M. N. Manuar. Pada tanggal 31 Oktober 1963 sidang DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan menyetujui resolusi yang mendesak kepada Gubernur untuk menunjuk Penguasa Daerah bagi Tapin, Tabalong dan Tanah Laut. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1964 diadakan serah terima kekuasaan kewedanan Tanah Laut dengan Bupati Banjar yang selanjutnya tanggal 9 September 1964 diresmikan berdirinya Kantor Persiapan Tingkat II Tanah Laut oleh Bapak Gubernur sekaligus melantik GT. M. Taberi sebagai kepala Kantor Persiapan. Pada tanggal 24 April 1965 Badan persiapan yang ada diperbaharui dalam suatu musyawarah bertempat di Gedung Bioskop Sederhana Pelaihari yang dipimpin oleh A. Wahid dan berhasil menyusun Badan Persiapan Tingkat II yang baru dengan Ketua Umum R. Sugiarto dan Sekretaris Umum adalah A. Miskat. Dalam kurun waktu Agustus sampai dengan November 1965, Badan Persiapan mengadakan beberapa kali rapat dan pertemuan dalam rangka mempersiapkan menyambut lahirnya Kabupaten Tanah Laut yang sudah di ambang pintu. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daswati II Tapin, Tabalong dan Tanah Laut, maka pada tanggal 2 Desember 1965 dilaksanakan upacara peresmian berdirinya Daswati II Tanah Laut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah DR. Soemarno. Dengan demikian tanggal 2 Desember dicatat sebagai Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut yang diperingati setiap tahunnya. Geografi Kabupaten Tanah Laut terletak pada posisi 114°30'20 BT – 115°23'31 BT dan 3°30'33 LS - 4°11'38 LS dengan batas–batas administratif sebagai berikut : Batas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km² (363.135 ha) atau sekitar 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km² dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km², sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km². Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 ha, wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 ha, wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 26.833 ha dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 12.890 Hektar. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Lembaga Pemerintahan Di Kabupaten ini ada 2 (dua) kelembagaan penting yang membentuk Pemerintahan Daerah, yaitu kelembagaan untuk pejabat politik, yaitu Kepala Daerah dan DPRD serta kelembagaan untuk pejabat karier yang terdiri dari perangkat daerah (Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat, Kecamatan, Kelurahan dan lain-lain). Kecamatan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk dan menyusun perangkat daerah terdiri dari: Demografi Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah penduduk mencapai 324.283 jiwa, terdiri dari 166.526 jiwa laki-laki dan 157.757 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 89 jiwa/km² pada tahun 2016. Adapun penduduk Tanah Laut menurut kecamatan 2010 yakni : Kecamatan Pelaihari, 63.895 jiwa Kecamatan Panyipatan, 21.151 jiwa Kecamatan Takisung, 27.998 jiwa Kecamatan Kurau, 11.578 jiwa Kecamatan Bumi Makmur, 11.831 jiwa Kecamatan Bati-Bati, 38.645 jiwa Kecamatan Tambang Ulang, 14.925 jiwa Kecamatan Bajuin, 15.957 jiwa Kecamatan Batu Ampar, 23.233 jiwa Kecamatan Jorong, 29.002 jiwa Kecamatan Kintap, 38.118 jiwa Suku Bangsa Penduduk Kabupaten Tanah Laut didominasi etnis Banjar dan Jawa. Selain itu terdapat pula etnis Madura, Sunda, Bugis, Makassar Tionghoa (Orang Cina Parit) dan lain-lain. Adapun keseluruhan suku bangsa yang ada di kabupaten ini antara lain: Suku Banjar: 142.731 jiwa Suku Jawa: 73.237 jiwa Suku Madura: 3.282 jiwa Suku Bukit: 585 jiwa Suku Bakumpai: 32 jiwa Suku Mandar: 49 jiwa Suku Sunda: 2.739 jiwa Suku lainnya: 5.268 jiwa Pariwisata Objek wisata Tempat tujuan wisata yang dapat dikunjungi di wilayah Kabupaten Tanah Laut antara lain: Referensi Lihat pula Tanah Bumbu Pranala luar Tanah Laut Tanah Laut

4197

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Tapin

Kabupaten Tapin

Kabupaten Tapin adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Rantau, yang merupakan bagian dari kecamatan Tapin Utara. Kabupaten Tapin memiliki luas wilayah 2.174,95 km² dan jumlah penduduk sebanyak 196.412 jiwa (2023), dengan kepadatan penduduk 91 jiwa/km². Wilayah Kabupaten Tapin meliputi lansekap daerah aliran Sungai Tapin. Sungai Tapin mempunyai empat cabang, yaitu Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan Sungai Gadung, Geografi Kabupaten Tapin merupakan salah satu bagian dari provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada 2°32’43″ hingga 3°00’43″ LS dan 114°46’13″ hingga 115°30’33″ BT. Batas Wilayah Batas wilayah kabupaten Tapin antara lain; Wilayah administratif Kabupaten Tapin mencakup wilayah seluas 2.174,95 km2 yang terdiri dari 12 wilayah kecamatan. Dari data statistik yang ada, pada umumnya tiap-tiap kecamatan di Tapin memiliki luas wilayah yang hampir merata, kecuali kecamatan Tapin Utara yang memiliki luas wilayah relatif kecil dari kecamatan lainnya. Kecamatan dengan luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas wilayah 730,48 km2 atau sebesar 27,04% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas wilayah 71,49 km2 atau sebesar 2,65% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin. Apabila dilihat dari letak ketinggiannya dari permukaan laut diketahui bahwa kebanyakan luas daerah di Kabupaten Tapin berada pada kelas ketinggian 0–7 m dari permukaan laut, yakni sebesar 67,34% luas wilayah. Sedangkan luas wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut hanya berkisar 1,21% luas wilayah. Jika dilihat dari kelas kemiringannya, Kabupaten Tapin merupakan daerah yang landai dengan kemiringan 0-2% yang meliputi 82,93% dari luas daerah di Kabupaten Tapin, sedangkan pada kelas kemiringan antara 2,1-8% hanya meliputi 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Tapin. Sejarah Wilayah Kesultanan Banjar dan Hindia Belanda Status Kesultanan Banjar setelah dihapuskan pada tahun 1860 masuk ke dalam Gouverment van Borneo, yaitu termasuk dalam Karesidenan Afdeeling Selatan dan Timur Borneo. Wilayah ini dibagi dalam 4 afdeeling, salah satunya adalah afdeeling Martapura (di bawah regent Pangeran Jaya Pemenang) yang terbagi dalam 5 distrik, yaitu Distrik Martapura, Distrik Riam Kanan, Distrik Riam Kiwa, Distrik Benua Empat dan Distrik Margasari. Selanjutnya terjadi perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda. Di bawah afdeeling terdapat onderafdeeling dan distrik. Distrik Benua Ampat dan Distrik Margasari kemudian berada di bawah Onderafdeeling Benua Ampat en Margasari dan digabungkan ke dalam Afdeeling Kandangan yang baru dibentuk. Afdeeling Kandangan terdiri 3 onderafdeeling (dengan 6 distrik), salah satunya adalah Onderafdeeling Benua Ampat en Margasari dengan distriknya, yaitu Benua Ampat dan Margasari. Pembentukan Kabupaten Era 1950-1960-an wilayah Tapin berbentuk Kawedanan, yaitu Kawedanan Tapin dengan ibu kota Kota Rantau yang juga masih dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) beribu kota di Kandangan. Kewedanan Tapin kala itu hanya mempunyai 3 wilayah kecamatan yakni kecamatan Tapin Utara yang beribu kota Rantau, Kecamatan Tapin Selatan yang beribu kota di Tambarangan dan Kecamatan Tapin Hilir yang beribu kota di Margasari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pemerintahan daerah, di mana daerah provinsi menjadi daerah Swatantra tingkat I dan daerah kabupaten/kotapraja menjadi daerah Swatantra tingkat II serta diganti UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana daerah Swantantra I menjadi daerah provinsi dan daerah swatantra II, berubah menjadi daerah kabupaten/kotamadya. Di Kalimantan Selatan perubahan ini secara serentak diumumkan 17 Desember 1965 yang mana terjadi perubahan dengan penghapusan pemerintahan pada tingkat Kewedanan. Dengan penghapusan itu, maka tokoh masyarakat Tapin dan didukung para birokrat untuk berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Karena itu, tahun 1958 H. Anang Acil Syofyan mengemukakan sebuah gagasan yang mengajak semua elemen masyarakat, ulama, tokoh, elit politik, birokrat, pemuda dan kelompok lainnya untuk mengajukan resolusi, yaitu agar Pemerintah Kewedanan Tapin dapat ditingkatkan statusnya menjadi kabupaten. H. Anang Acil Syofyan mula-mula mengemukakan ide itu kepada tokoh yakni H. Hasyim Thaib dan Bakau M. dan di kalangan militer dikonsultasikan kepada Letnan Oendat yang mulanya turut aktif menuntut berdirinya Kabupaten Tapin, namun kemudian Oendat dilarang oleh atasan dalam kegiatan dinilai bermuatan politik praktis. Kemudian, H. Anang Acil Syofyan, H. Hasyim Thaib, Bakau M. dan kawan-kawan mendapat dukungan di Kecamatan Tapin Selatan dengan tokoh Guru Saleh, H Muhammad Ideram, H. M. Djuri, Pambakal Taun, Pambakal H. Abas Abdul Jabar, sedangkan di Margasari, Kecamatan Tapin Hilir juga didukung H. Marali, H. Kaspul Anwar, H. Bajuri Shagir dan lainnya. Pada 1958, digelar musyawarah warga Tapin di Balai Rakyat Rantau (sekarang Bank BPD Rantau) dan melaksanakan berbagai keputusan musyawarah diantaranya pembentukan sebuah Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin yang diketuai H Isbat dan sekretaris Basuni Thaufik yang dibantu anggota pengurus. Pada tahun 1961, bertempat di Gedung Bioskop Permata Rantau (sekarang lokasi pasar rantau dekat jembatan sungai Tapin) diselenggarakan Musyawarah Besar dengan menghasilkan keputusan yakni pertama, membubarkan Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin dan membentuk badan baru yang bernama Badan Penuntut Kabupaten (Bapenkab) Tapin. Kedua, segera menyampaikan resolusi agar kewedanan Tapin dapat dijadikan daerah otonomi tingkat II Tapin. Resolusi atau permohonan disampaikan kepada Presiden/Perdana Menteri RI, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta, Ketua dan anggota DPRD-GR HSS di Kandangan. Dengan tembusan resolusi yakni Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Panglima Kodam X/Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Bupati KDH Tingkat II HSS di Kandangan, Wedana Tapin di Rantau, anggota DPRD-GR Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, anggota DPR-GR asal Kalimantan Selatan di Jakarta, Pers (media cetak/radio) untuk dipublikasikan. Tahun 1963 komisi B DPR-GR pusat melakukan kunjungan ke Kewedanan tapin untuk melihat kondisi riil Tapin yang pertemuan di Balai Rakyat Rantau, dari pertemuan itu DPR-GR pusat menyarankan agar Bapenkab Tapin diganti menjadi Panitia Persiapan Kabupaten Tapin yang kemudian langsung disetujui perubahan organisasi itu dengan Ketua Basuni Thaufik. Panitia Persiapan Kabupaten Tapin itulah yang turut berpartisipasi dalam kepanitiaaan pada upacara peresmian berdirinya Kabupaten Tapin pada 30 November 1965 di lapangan Kabupatenan (Halaman rumah pejabat Bupati) oleh Menteri Dalam Negeri RI Soemarno Sosroatmodjo atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2765), dengan ibu kota di Rantau. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Suku bangsa Suku asli adalah suku Banjar dan suku Dayak Harakit atau Dayak Tapin bagian dari suku Dayak Meratus. Suku bangsa di kabupaten Tapin antara lain: Suku Banjar: 114.265 jiwa Suku Jawa: 21.727 jiwa Suku Bugis: 106 jiwa Suku Madura: 1.296 jiwa Suku Bukit: 112 jiwa Suku Mandar: 1 jiwa Suku Bakumpai: 12 jiwa Suku Sunda: 1.244 jiwa Lainnya: 2.503 jiwa Galeri Referensi Pranala luar http://takutancecak.wordpress.com - GERAKAN PETANI TAMBAI PADA ABAD IX DI KALIMANTAN SELATAN Tapin Tapin

4198

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota%20Banjarmasin

Kota Banjarmasin

Banjarmasin adalah kota terbesar di Kalimantan Selatan, yang berada di Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota provinsi Kalimantan (1945–1956) dan provinsi Kalimantan Selatan (1956–2022). Kota Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan, Pulau Kembang, Pulau Bromo dan lain-lain. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 672.343 jiwa dengan kepadatan 6.829 jiwa/km². Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa. Sejarah Kerajaan Banjar Kota Banjarmasin sebelum tahun 1526 adalah nama kampung yang terletak di bagian utara muara Sungai Kuin, yaitu kawasan Kelurahan Kuin Utara dan Alalak Selatan saat ini. Banjarmasin berasal dari kata Banjarmasih, nama asli Banjarmasin sebelum dirobah nama oleh Belanda dari kata Banjarmasih. Dalam kontrak di abad ke-17 (tahun 1663) dengan VOC masih kita dapatkan istilah Bandzermasch (Banjarmasih). Banjarmasih adalah nama suatu kampung di muara sungai Kuyin, sebuah anak sungai Barito, Muara Kuyin terletak antara pulau Kembang dan pulau Alalak. Kampung Banjar Masih terbentuk oleh lima aliran sungai kecil, yaitu Sungai Sipandai, Sungai Sigaling, Sungai Keramat, Sungai Jagabaya dan Sungai Pangeran yang semuanya bertemu membentuk sebuah danau. Kata Banjar berasal dari Bahasa Melayu yang berarti kampung atau juga berarti berderet-deret sebagai letak perumahan kampung berderet sepanjang tepian sungai. Pada abad ke-16, muncul Kerajaan Banjar Masih dengan raja pertama Raden Samudera, seorang pelarian yang terancam keselamatannya oleh pamannya Pangeran Tumenggung yang menjadi raja Kerajaan Negara Daha sebuah kerajaan Hindu di pedalaman (Hulu Sungai). Kebencian Pangeran Tumenggung terjadi ketika Maharaja Sukarama masih hidup berwasiat agar cucunya Raden Samudera yang kelak menggantikannya sebagai raja. Raden Samudera sendiri adalah putra dari pasangan Puteri Galuh Intan Sari (anak perempuan Maharaja Sukarama) dan Raden Bangawan (keponakan Maharaja Sukarama). Atas bantuan Arya Taranggana, mangkubumi negara Daha, Raden Samudera melarikan diri ke arah hilir sungai Barito yang kala itu terdapat beberapa kampung di antaranya kampung Banjar (disebut juga Banjar Masih). Sekitar tahun 1520, Patih Masih (kepala Kampung Banjar) dan para patih (kepala kampung) sekitarnya sepakat menjemput Raden Samudera yang bersembunyi di kampung Belandean dan setelah berhasil merebut Bandar Muara Bahan di daerah Bakumpai, yaitu bandar perdagangan negara Daha dan memindahkan pusat perdagangan ke pelabuhan Bandar (dekat muara sungai Kelayan) beserta para penduduk dan pedagang, kemudian menobatkan Raden Samudera menjadi raja dengan gelar Pangeran Samudera. Hal ini menyebabkan peperangan dan terjadi penarikan garis demarkasi dan blokade ekonomi dari pantai terhadap pedalaman. Pangeran Samudera mencari bantuan militer ke berbagai wilayah pesisir Kalimantan, yaitu Kintap, Satui, Swarangan, Asam Asam, Laut Pulo, Pamukan, Pasir, Kutai, Berau, Karasikan, Biaju, Sebangau, Mendawai, Sampit, Pembuang, Kota Waringin, Sukadana, Lawai dan Sambas. Hal ini untuk menghadapi Kerajaan Negara Daha yang secara militer lebih kuat dan penduduknya kala itu lebih padat. Bantuan yang lebih penting adalah bantuan militer dari Kesultanan Demak yang hanya diberikan kalau raja dan penduduk memeluk Islam. Kesultanan Demak dan majelis ulama Walisanga kala itu sedang mempersiapkan aliansi strategis untuk menghadapi kekuatan kolonial Portugis yang memasuki kepulauan Nusantara dan sudah menguasai Kesultanan Malaka. Sultan Trenggono mengirim seribu pasukan dan seorang penghulu Islam, yaitu Khatib Dayan yang akan mengislamkan raja Banjar Masih dan rakyatnya. Pasukan Pangeran Samudera berhasil menembus pertahanan musuh. Mangkubumi Arya Taranggana menyarankan rajanya daripada rakyat kedua belah pihak banyak yang menjadi korban, lebih baik kemenangan dipercepat dengan perang tanding antara kedua raja. Tetapi pada akhirnya Pangeran Tumenggung akhirnya bersedia menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Samudera. Dengan kemenangan Pangeran Samudera dan diangkutnya rakyat negara Daha (orang Hulu Sungai) dan penduduk Bandar Muara Bahan (orang Bakumpai) maka muncullah kota baru, yaitu Banjar Masih yang sebelumnya hanya sebuah desa yang berpenduduk sedikit. Pada 24 September 1526 bertepatan tanggal 6 Zulhijjah 932 H, Pangeran Samudera memeluk Islam dan bergelar Sultan Suriansyah (1526-1550). Rumah Patih Masih dijadikan keraton, juga dibangun paseban, pagungan, sitilohor (sitihinggil), benteng, pasar dan masjid (Masjid Sultan Suriansyah). Muara sungai Kuin ditutupi cerucuk (trucuk) dari pohon ilayung untuk melindungi keraton dari serangan musuh. Di dekat muara sungai Kuin terdapat rumah syahbandar, yaitu Goja Babouw Ratna Diraja seorang Gujarat. Kerajaan Banjar Masih berkembang pesat, Sultan Suriansyah digantikan anaknya Sultan Rahmatullah 1550-1570, selanjutnya Sultan Hidayatullah 1570-1620 dan Sultan Musta'in Billah 1520-1620. Kota-kota yang terkenal di pulau Kalimantan pada awal abad ke-18 adalah Borneo (Brunei City), Ноrmata (Karimata), Marudo, Bendamarfin (Banjarmasin), dan Lava (Lawai). Untuk memperkuat pertahanan terhadap musuh, Sultan Mustainbillah mengundang Sorang, yaitu panglima perang suku Dayak Ngaju beserta sepuluh orang lainnya untuk tinggal di keraton. Seorang masuk Islam dan menikah dengan adik sultan, kemungkinan dia adik dari isteri Sultan, yaitu Nyai Siti Diang Lawai yang berasal dari kalangan suku Biaju (Dayak Ngaju). Tahun 1596, Belanda merampas 2 jung lada dari Banjarmasin yang berdagang di Kesultanan Banten. Hal ini dibalas ketika ekspedisi Belanda yang dipimpin Koopman Gillis Michaelszoon tiba di Banjarmasin tanggal 7 Juli 1607. Pada tahun 1612, armada Belanda tiba di Banjar Masih (Banjar Lama) untuk membalas atas ekspedisi tahun 1607. Armada ini menyerang Banjar Masih dari arah pulau Kembang dan menembaki keraton di sungai Kuin pusat pemerintahan Kesultanan Banjar sehingga kota Banjar (kini Banjar Lama) atau kampung Keraton dan sekitarnya hancur, sehingga ibu kota kerajaan dipindahkan dari Banjar Masih ke Martapura. Walaupun ibu kota kerajaan telah dipindahkan tetapi aktivitas perdagangan di pelabuhan Banjarmasin (kota Tatas) tetap ramai. Menurut berita dinasti Ming tahun 1618 menyebutkan bahwa terdapat rumah-rumah di atas air yang dikenal sebagai rumah Lanting (rumah rakit) hampir sama dengan apa yang dikatakan Valentijn. Di Banjarmasin (kota Tatas) banyak sekali rumah dan sebagian besar mempunyai dinding terbuat dari bambu (bahasa Banjar: pelupuh) dan sebagian dari kayu. Rumah-rumah itu besar sekali, dapat memuat 100 orang, yang terbagi atas kamar-kamar. Rumah besar ini dihuni oleh satu keluarga dan berdiri di atas tiang yang tinggi. Menurut Willy, kota Tatas (kini Banjarmasin Tengah di sungai Martapura) terdiri dari 300 buah rumah. Bentuk rumah hampir bersamaan dan antara rumah satu dengan lainnya yang dihubungkan dengan titian. Alat angkutan utama pada masa itu adalah jukung atau perahu. Selain rumah-rumah panjang di pinggir sungai terdapat lagi rumah-rumah rakit yang diikat dengan tali rotan pada pohon besar di sepanjang tepi sungai. Kota Tatas (kini Banjarmasin) merupakan sebuah wilayah yang dikelilingi sungai Barito, sungai Kuin dan Sungai Martapura seolah-olah membentuk sebuah pulau sehingga dinamakan Pulau Tatas. Di utara Pulau Tatas adalah Banjar Lama (Kuin) bekas ibu kota pertama Kesultanan Banjar, wilayah ini tetap menjadi wilayah Kesultanan Banjar hingga digabung ke dalam Hindia Belanda tahun 1860. Sedangkan pulau Tatas dengan Benteng Tatas (Fort Tatas) menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda yang sekarang menjadi pusat kota Banjarmasin saat ini. Nama Banjarmasih, oleh Belanda lama kelamaan diubah menjadi Banjarmasin, namun nama Banjarmasin biasanya mengaju kepada kota Tatas di sungai Martapura, sedangkan nama Banjar Masih mengacu kepada Banjar Lama di sungai Kuin. Kota Banjarmasin modern merupakan aglomerasi pulau Tatas (Kota Tatas), Kuin (Banjar Lama) dan daerah sekitarnya. Masa Pendudukan Belanda Kesultanan Banjar dihapuskan Belanda pada tanggal 11 Juni 1860, merupakan wilayah terakhir di Kalimantan yang masuk ke dalam Hindia Belanda, tetapi perlawanan rakyat di pedalaman Barito baru berakhir dengan gugurnya Sultan Muhammad Seman pada 24 Januari 1905. Kedudukan golongan bangsawan Banjar sesudah tahun 1864, sebagian besar hijrah ke wilayah Barito mengikuti Pangeran Antasari, sebagian lari ke rimba-rimba, antara lain hutan Pulau Kadap Cinta Puri, sebagian kecil dengan anak dan isteri dibuang ke Betawi, Bogor, Cianjur dan Surabaya, sebagian mati atau dihukum gantung. Sementara sebagian kecil menetap dan bekerja dengan Belanda mendapat ganti rugi tanah, tetapi jumlah ini amat sedikit. Tahun 1747, VOC-Belanda memperoleh Pulau Tatas (Banjarmasin bagian Barat) yang menjadi pusat Banjarmasin semenjak saat itu hingga ditinggalkan Belanda tahun 1809. Tahun 1810 Inggris menduduki Banjarmasin. dan menyerahkannya kembali kepada Belanda tahun 1817. Daerah Banjar Lama (Kuin) dan Banjarmasin bagian Timur masih tetap menjadi daerah pemerintahan pribumi di bawah Sultan Banjar dengan pusat pemerintahan di keraton Martapura (istana kenegaraan) hingga diserahkan pada tanggal 14 Mei 1826. Pada tahun 1835, misionaris mulai beroperasi di Banjarmasin. Tahun 1849, Banjarmasin (Pulau Tatas) menjadi ibu kota Divisi Selatan dan Timur Borneo. Saat itu, rumah Residen terletak di Kampung Amerong berhadap-hadapan dengan Istana pribadi Sultan di Kampung Sungai Mesa yang dipisahkan oleh sungai Martapura. Pulau Tatas yang menjadi daerah hunian orang Belanda dinamakan kotta-blanda. Ditetapkan dalam Staatblaad tahun 1898 no. 178., kota ini merupakan Onderafdeeling Banjarmasin en Ommelanden (1898-1902), yang merupakan bagian dari Afdeeling Bandjermasin en Ommelanden (Banjarmasin dan daerah sekitarnya). Tahun 1918, Banjarmasin, ibu kota Residentie Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo mendapat Gemeente-Raad. Pada 1 Juli 1919, Deean gemeente mulai berlaku beranggotakan 7 orang Eropa, 4 Bumiputra dan 2 Timur Asing. Pada tahun 1936, ditetapkan Ordonantie pembentukan Gouvernementen Sumatra, Borneo en de Groote-Oost (Stbld. 1936/68). Borneo Barat dan Borneo Selatan-Timur menjadi daerah Karesidenan dan sebagai Gouvernementen Sumatra, Borneo en de Groote-Oost yang pusat pemerintahannya adalah Banjarmasin. Tahun 1937, otonomi kota Banjarmasin ditingkatkan dengan Stads Gemeente Banjarmasin karena Banjarmasin sebagai ibu kota Gouvernement Borneo. Masa Pendudukan Jepang Tanggal 16 Februari 1942, Jepang menduduki Banjarmasin. Kemudian Jepang membentuk pemerintahan pendudukan bagi Borneo & kawasan Timur di bawah Angkatan Laut Jepang. Masa Kemerdekaan Indonesia Tanggal 17 September 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu (tentara Australia) yang memasuki Banjarmasin. Pada tanggal 1 Juli 1946, H. J. van Mook menerima daerah Borneo en de Groote-Oost dari tentara pendudukan Sekutu dan menyusun rencana pemerintahan federal melalui Konferensi Malino (16-22 Juli 1946) dan Konferensi Denpasar (7-24 Desember 1946) yang memutuskan pembentukan 4 negara bagian yaitu Jawa, Sumatra, Borneo (Netherlands Borneo) dan Timur Besar (Negara Indonesia Timur), namun pembentukan negara Borneo terhalang karena ditentang rakyat Banjarmasin. Pada tahun 1946, Banjarmasin sebagai ibu kota Daerah Banjar satuan kenegaraan sebagai daerah bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kotapradja Banjarmasin termasuk ke dalam Daerah Banjar, meskipun demikian Daerah Banjar tidak boleh mencampuri hak-hak dan kewajiban rumah-tangga Kotapradja Banjarmasin dalam daerahnya sendiri. Geografis Letak Kota Banjarmasin terletak pada 3°15' sampai 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang. Kota Banjarmasin berlokasi daerah kuala sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito. Letak Kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia. Kota ini terletak di tepian timur sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan. Menurut data statistik 2001 dari seluruh luas wilayah Kota Banjarmasin yang kurang lebih 98,46 km² ini dapat dipersentasikan bahwa peruntukan tanah saat sekarang adalah lahan tanah pertanian 3.111,9 ha, perindustrian 278,6 ha, jasa 443,4 ha, permukiman adalah 3.029,3 ha dan lahan perusahaan seluas 336,8 ha. Perubahan dan perkembangan wilayah terus terjadi seiring dengan pertambahan kepadatan penduduk dan kemajuan tingkat pendidikan serta penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Batas wilayah Batas-batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut: Fungsi dan Penggunaan Tanah Tanah aluvial yang didominasi struktur lempung adalah merupakan jenis tanah yang mendominasi wilayah Kota Banjarmasin. Sedangkan batuan dasar yang terbentuk pada cekungan wilayah berasal dari batuan metaforf yang bagian permukaan ditutupi oleh kerakal, kerikil, pasir dan lempung yang mengendap pada lingkungan sungai dan rawa. Penggunaan tanah di Kota Banjarmasin tahun 2003 untuk lahan pertanian seluas 2.962,6 ha, industri 278,6 ha, perusahaan 337,3 ha, jasa 486,4 ha dan tanah perumahan 3.135,1 ha. Dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya lahan pertanian cenderung menurun, sementara untuk lahan perumahan mengalami perluasan sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Luas optimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebuah kota adalah 30% dari luas kota, sedangkan kota Banjarmasin hanya memiliki 10 sampai 12% RTH saja. Iklim Kota Banjarmasin beriklim iklim sabana tropis (Aw) dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Curah hujan yang turun rata-rata per tahunnya kurang lebih 2.400 mm dengan fluktuasi tahunan berkisar antara 1.600-3.500 mm, jumlah hari hujan dalam setahun kurang lebih 150 hari dengan suhu udara yang sedikit bervariasi, sekitar 26 °C. Kota Banjarmasin termasuk wilayah yang beriklim tropis. Angin Muson dari arah Barat yang bertiup akibat tekanan tinggi di daratan Benua Asia melewati Samudera Hindia menyebabkan terjadinya musim hujan, sedangkan tekanan tinggi di Benua Australia yang bertiup dari arah Timur adalah angin kering pada musim kemarau. Hujan lokal turun pada musim penghujan, yaitu pada bulan-bulan November–April. Dalam musim kemarau sering terjadi masa kering yang panjang. Curah hujan tahunan rata-rata sampai 2.628 mm dari hujan per tahun 156 hari. Suhu udara rata-rata sekitar 25 °C - 38 °C dengan sedikit variasi musiman. Fluktuasi suhu harian berkisar antara 74-91%, sedangkan pada musim kemarau kelembabannya rendah, yaitu sekitar 52% yang terjadi pada bulan-bulan Agustus, September dan Oktober. Sungai Sungai menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kota Banjarmasin sehingga Banjarmasin mendapat julukan "kota seribu sungai" meski sungai yang mengalir di Banjarmasin tak sampai seribu. Sungai menjadi wadah aktivitas utama masyarakat zaman dahulu hingga sekarang, utamanya dalam bidang perdagangan dan transportasi. Sungai-sungai yang membelah kota ini, diupayakan sebagai magnet ekonomi, khususnya pariwisata. Data dari Dinas Kimprasko Banjarmasin menunjukkan pada 1997 di Ibu Kota Kalimantan Selatan itu terdapat 117 sungai, kemudian pada 2002 berkurang menjadi 70 sungai, lalu pada 2004 sampai sekarang hanya tinggal 60 sungai. Penataan kota Banjarmasin semestinya penataan daratan harus mengikuti penataan sungai, artinya penataan sungai yang didahulukan baru penataan daratan. Berikut adalah beberapa nama sungai yang mengaliri Kota Banjarmasin. Catatan: Tabel di bawah belumlah lengkap. Demografi Kota Banjarmasin terdiri atas 5 kecamatan, yaitu: Banjarmasin Barat: 13,13 km² Banjarmasin Selatan: 38,27 km² Banjarmasin Tengah: 6,66 km² Banjarmasin Timur: 23,86 km² Banjarmasin Utara: 16,54 km² Jumlah penduduk di wilayah ini dapat diperincikan sebagai berikut: Tabel Jumlah Penduduk Banjarmasin tahun 2015 Perkembangan populasi penduduk Banjarmasin. Suku bangsa Mayoritas penduduk kota Banjarmasin berasal dari suku Banjar (79,26%). Penduduk asli yang mendiami Banjarmasin adalah orang Banjar Kuala yang memiliki budaya sungai dengan interaksi masyarakat yang sangat kuat terhadap sungai baik dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. Hal ini dapat diihat dari adanya Pasar Terapung yang menjadi salah satu objek wisata andalan Kota Banjarmasin. Di perkampungan sepanjang aliran-aliran sungai hampir 100% masih dihuni masyarakat asli Banjar Kuala. Di Banjarmasin juga banyak orang Banjar dari daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, baik dari sekitar kawasan Banjar Bakula yang juga didiami suku Banjar Kuala, maupun dari kawasan dari Banua Anam yang didiami suku Banjar Hulu dan Banjar Batang Banyu. Suku minoritas terbesar yang cukup mudah ditemui di Banjarmasin yaitu suku Jawa (10,27%), Madura (3,17%) dan keturunan Tionghoa (1,56%). Orang Jawa umumnya tersebar merata, sedangkan orang Madura dan Tionghoa berkelompok mendiami beberapa kantong pemukiman. Di kawasan kampung Gadang, Kelayan, Pekapuran dan Pekauman terdapat pengelompokan pemukiman berdasarkan etnis Banjar, Madura dan Tionghoa. Di Banjarmasin juga terdapat pemukinan keturunan Arab di kawasan Jalan Antasan Kecil Barat yang biasa menjadi tujuan wisata kuliner khas Timur Tengah. Suku Dayak yang mudah ditemui di Banjarmasin biasanya Suku Dayak Bakumpai yang berasal dari Kabupaten Barito Kuala sampai hulu Sungai Barito dan Suku Dayak Meratus yang berasal dari kawasan Pegunungan Meratus, kemudian Suku Dayak Ngaju dan Suku Dayak Maanyan yang berasal dari Kalimantan Tengah. Suku-suku lainnya yang terdapat di Banjarmasin yaitu suku Bugis, Sunda, Batak dan lain-lain. Umumnya etnis-etnis lain yang sudah lama menetap di Banjarmasin akan mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Banjar karena sudah mengikuti adat istiadat, budaya dan bahasa Banjar, atau melakukan perkawinan dengan orang Banjar. Komposisi Suku bangsa di kota Banjarmasin tahun 2010 antara lain: Agama Islam adalah agama mayoritas yang dianut sekitar 95.54% masyarakat Kota Banjarmasin. Agama Islam memberi pengaruh kuat pada kebudayaan masyarakat Banjar. Perkembangan Islam di tanah Banjar dimulai seiring dengan sejarah pembentukan entitas Banjar itu sendiri. Islam memang telah berkembang jauh sebelum berdirinya Kerajaan Banjar di Kuin Banjarmasin, meskipun dalam kondisi yang relatif lambat lantaran belum menjadi kekuatan sosial-politik. Kerajaan Banjar menjadi tonggak sejarah pertama perkembangangan Islam di wilayah selatan pulau Kalimantan. Agama lain yang dianut masyarakat Banjarmasin, yaitu Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Khonghucu yang kebanyakan dianut masyarakat keturunan Tionghoa dan pendatang. Berikut penduduk Kota Banjarmasin menurut agama yang dianut: Berikut jumlah tempat ibadah di Kota Banjarmasin tahun 2015: Pemerintahan Daftar Wali Kota Dewan Perwakilan Kecamatan Daftar Penguasa Banjarmasin Penguasa Banjarmasin semula adalah patih (kepala desa), setelah menjadi Kesultanan adalah Sultan Banjar, setelah perpindahan ibu kota kerajaan ke Martapura, pelabuhan Banjarmasin di bawah otoritas Putera Mahkota atau adik Sultan Banjar, dan setelah dikuasai Belanda, Banjarmasin di bawah Residen Belanda. Penguasa Kota Banjarmasin: Patih Masih, kepala kampung Banjarmasih (Kuin Utara) Sultan Suriansyah, Sultan ke-1, berkedudukan di Kuin Sultan Rahmatullah, Sultan ke-2, berkedudukan di Kuin Sultan Hidayatullah, Sultan ke-3, berkedudukan di Kuin Sultan Mustain Billah, berkedudukan di Kuin Sultan Agung, berkedudukan di Sungai Pangeran Pangeran Abdullah bin Sultan Muhammadillah, Putra Mahkota Pangeran Dupa, Putra Mahkota Jan van Suchtelen (1747-1752), residen Belanda di Tatas Bernard te Lintelo (1752-1757), residen Belanda di Tatas R. Ringholm (1757-1764), residen Belanda di Tatas Lodewijk Willem de Lile (1760-1764), residen Belanda di Tatas Willem Adriaan Palm (1764-1777), residen Belanda di Tatas Piter Waalbek (1777-1784), residen Belanda di Tatas Barend van der Worm (1784-1787), residen Belanda di Tatas Alexander Hare (1812), Resident-Comissioner Inggris di Tatas C. L. Hartmann A. M. E. Ondaatje (1858), residen Belanda di Banjarmasin. I.N. Nieuwen Huyzen (1860), residen Belanda di Tatas C.C. Tromp. (mulai 11 November 1870). Ronggo 1876: Pangeran Toemenggoeng Tanoe Karsa Ronggo 6 Agustus 1876-24 Maret 1893: Raden Toemenggoeng Soeria Kasoema C.A. Kroesen (1898), residen Belanda di Tatas Ronggo 24 Maret 1893-1906: Kiahi Mas Djaja Samoedra C.J. Van Kempen (1924), residen Belanda di Tatas. Mulai tahun 1919 Banjarmasin memiliki Burgemester (Wali kota) J. De Haan (1924-1929), residen Belanda di Tatas R. Koppenel (1929-1931), residen Belanda di Tatas W.G. Morggeustrom (1933-1937), residen Belanda di Tatas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri SMA Negeri 1 Banjarmasin SMA Negeri 2 Banjarmasin SMA Negeri 3 Banjarmasin SMA Negeri 4 Banjarmasin SMA Negeri 5 Banjarmasin SMA Negeri 6 Banjarmasin SMA Negeri 7 Banjarmasin SMA Negeri 8 Banjarmasin SMA Negeri 9 Banjarmasin SMA Negeri 10 Banjarmasin SMA Negeri 11 Banjarmasin SMA Negeri 12 Banjarmasin SMA Negeri 13 Banjamasin SMA Bur Anwar Banjarmasin SMA Don Bosco Banjarmasin SMA Idhata Banjarmasin SMA Islam Sabilal Muhtadin SMA Kartika VI-3 Banjarmasin SMA KORPRI Banjarmasin SMA Kristen Banjarmasin SMA Kristen Kanaan Banjarmasin SMA Muhammadiyah 1 Banjarmasin SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin SMA PGRI 1 Banjarmasin SMA PGRI 2 Banjarmasin SMA PGRI 3 Banjarmasin SMA PGRI 4 Banjarmasin SMA PGRI 6 Banjarmasin SMA PGRI 7 Banjarmasin SMALB YPLB Pejambuan Banjarmasin SMALB- B/C DHARMA WANITA BANJARMASIN TIMUR Sekolah Menengah Kejuruan SMK YPT Banjarmasin SMK NU Banjarmasin SMK Bina Banua Banjarmasin SMK Farmasi Mandiri SMK Muhammadiyah 1 Banjarmasin SMK Muhammadiyah 2 Banjarmasin SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin SMK Syuhada Banjarmasin SMK Unggulan Husada Banjarmasin SMF ISFI Banjarmasin SMK Negeri 1 Banjarmasin SMK Negeri 2 Banjarmasin SMK Negeri 3 Banjarmasin SMK Negeri 4 Banjarmasin SMK Negeri 5 Banjarmasin Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Banjarmasin Madrasah Aliyah Negeri 2 (Model) Kota Banjarmasin Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Banjarmasin MAS Al-Istiqomah MAS Irtiqaiyah MAS Muhammadiyah MAS Siti Mariam MAS SMIP 1946 Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi yang ada di Kota Banjarmasin antara lain: Akademik Bidan (Akbid) Bunga Kalimantan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Universitas Achmad Yani (UVAYA) Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary (UNISKA) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Politeknik Negeri Banjarmasin (POLIBAN) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Jami Banjarmasin Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Indonesia Banjarmasin) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Banua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional (STIENAS) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIH SA) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Muhammadiyah Banjarmasin Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Suaka Insan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Banjarmasin Politeknik Hasnur Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis (STT GKE) Banjarmasin (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) STIE Panca setia Banjarmasin Kesehatan Pers & Media Radio RRI Banjarmasin Radio Jaringan Nirwana Group Banjarmasin Radio Abdi Persada Radio Smart FM i-Radio Banjarmasin 90,10 FM Radio Al-Jihad FM 105,10 Radio Gema FM 105,90 Radio DBS FM 101,90 Radio SKY (Swara Kayutangi) 89,30 FM Radio Music Channel 96,00 FM Radio Khana 98,40 FM Radio Chandra Rasisonia 88,50 FM Radio Nusantara Antik 102,70 FM Radio Madinatussalam 90,90 FM RRI Pro 4 87,70 FM RRI Pro 3 92,50 FM RRI Pro 2 95,20 FM RRI Pro 1 97,60 FM Kumala 96,80 FM SUN FM 103,50 Kanal FM 105,50 Pelangi FM 94,40 MNC Trijaya 104,30 FM Nirwana 99,20 FM Rafada UIN 107,70 FM Gol Radio 106,70 FM Surat Kabar Harian Banjarmasin Post Radar Banjarmasin Barito Post Mata Banua Kalimantan Post Metro Banjar Media Kalimantan Televisi Tabloid Lokal Tabloid URBANA Serambi UMMAH Pariwisata Objek Wisata Kota Banjarmasin memiliki berbagai objek wisata, baik wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner, maupun wisata pendidikan. Festival Budaya Pasar Terapung Masjid Sultan Suriansyah (1526) terletak di tepi Sungai Kuin. Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin Komplek Makam Sultan Suriansyah Komplek Makam Pangeran Antasari Museum Wasaka Kubah Surgi Mufti Kubah Habib Basirih Pasar Terapung Muara Kuin di muara Sungai Kuin, salah satu anak Sungai Barito. Taman Agro Wisata PKK Banjar Bungas Patung Bekantan Menara Pandang Kawasan Industri Kayu Rakyat di Kelurahan Alalak Selatan dan Tengah. Taman Siring Sungai Martapura yang terletak di tengah kota Banjarmasin, berseberangan dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Sosial Budaya Lagu Daerah Ampar-Ampar Pisang Paris Barantai Kampung Batuah Talambat Badatang Pangeran Suriansyah Banua Banjar Pambatangan Anak Pipit Uma-Abah Ampat-Lima Baras Kuning Galuh Banjar Tokoh kelahiran Banjarmasin Lihat selengkapnya di :Kategori:Tokoh dari Banjarmasin Lain-lain Daftar hotel di Kalimantan Selatan Daftar perguruan tinggi swasta di Kalimantan Selatan Sumber Catatan Referensi Pustaka Agus Sachari, Budaya visual Indonesia: membaca makna perkembangan gaya visual karya desain di Indonesia abad ke-20, Erlangga, 2007, ISBN 979-781-949-3, 9789797819491 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketinggian Muka Laut di Wilayah Banjarmasin Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan Banjarmasin Demand Analysis of Parking Space at Comercial Building in Banjarmasin http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/kalsel/banjarmasin.pdf Pranala luar Situs resmi Situs resmi Peta Banjarmasin 1889 KOTA BANJARMASIN http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php/component/content/article/2285 portal banjarmasin Banjarmasin WATERFRONT CITY, BANJARMASIN Sebuah Upaya Inovatif Pengembalian Citra Kota Banjarmasin Kota Metropolitan Sinergis Dengan Kota Lainnya Aidan Sinaga (Walikotapradja Banjarmasin 1950-1958) Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin INDONESIA – Imam Sulawesi Diangkat Paus Menjadi Uskup Di Kalimantan. BKPRN Bahas Substansi RTRW Kota Banjarmasin. Perencanaan Lanskap Riparian Sungai Martapura untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Alami Kota Banjarmasin. Banjarmasin Pusat Penanganan Bencana Regional Kalimantan. Banjarmasin Wilayah Transmisi Lokal Baru Penyebaran Covid-19. Banjarmasin Banjarmasin Banjarmasin Banjarmasin

4199

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Barito%20Selatan

Kabupaten Barito Selatan

Kabupaten Barito Selatan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Buntok Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.830,00 km² dan berpenduduk sebanyak 135.024 jiwa (2023). Motto kabupaten ini adalah "Dahani dahanai tuntung tulus" dan "pantang pulang sebelum tumbang". Sejarah Sebagian kecil wilayah Barsel termasuk dalam Kesultanan Banjar (1826-1860), tetapi sebagian besar termasuk Dusun Ilir diserahkan kepada Hindia Belanda, menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, merupakan bagian dari zuid-ooster-afdeeling van Borneo berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8 Geografi Kabupaten Barito Selatan secara geografis terletak 1°15' - 2°36' Lintang Selatan dan 114°35' - 115°36' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut: Batas wilayah Wilayah Kabupaten Barito Selatan secara administratif berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu Wilayah Administrasi Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dibentuk pada tanggal 21 September 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820). Setelah berjalan 42 tahun maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2002, Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur. Daerah ini sempat di pimpin oleh Asmawi Agani (Gubernur Kalimantan Tengah periode 2000-2005) dan Achmad Diran (Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan periode kedua 2010-sekarang). Apabila sebelum pemekaran Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah 12.664 Km² maka setelah pemekaran tinggal 6 kecamatan dengan luas wilayah 8.830 Km². Keenam kecamatan yang menjadi bagian Kabupaten Barito Selatan tersebut adalah: Kecamatan Jenamas, dengan luas wilayah 708 km² (8,02%) Kecamatan Dusun Hilir, dengan luas wilayah 2.065 km² (23,39%) Kecamatan Karau Kuala, dengan luas wilayah 1.099 km² (12,45%) Kecamatan Dusun Selatan, dengan luas wilayah 1.829 km² (20,71%) Kecamatan Dusun Utara, dengan luas wilayah 1.196 km² (13,54%) Kecamatan Gunung Bintang Awai, dengan luas wilayah 1.933 km² (21,89%) Iklim Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Barito Selatan udaranya relatif panas yaitu siang hari mencapai sekitar 34,94 °C dan malam hari sekitar 21,95 °C, rata-rata curah hujan sangat rendah pada tahun 2015 yaitu hanya 49,78 mm dengan rata-rata hujan turun sebanyak 15 hari setiap bulannya. Pemerintahan Daftar Bupati Bupati dan wakil bupati terpilih Barito Selatan untuk periode 2017-2022, dijabat oleh Eddy Raya Samsuri dan Satya Titiek Atyani Djoedir. Saat ini, Deddy Winarwan, menjadi penjabat bupati Barito Selatan. Deddy menggantikan pelaksana tugas harian bupati, Edy Purwanto, dan penjabat bupati, Lisda Arriyana. Deddy dilantik oleh gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, pada 24 Mei 2023. Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan pada pertengahan tahun 2023 adalah 135.024 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka sekitar 4,18% dan tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 70% (2019). Rasio jenis kelamin tahun 2019 sebesar 106. Suku bangsa dan Kepercayaan Mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah ini adalah Suku Dayak, terdiri dari: Suku Dayak Ngaju Suku Dayak Bakumpai Suku Dayak Maanyan Suku Dayak Lawangan Suku Dayak Dusun Suku Dayak Bawo Data penduduk Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 berdasarkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut adalah: Islam 95.412 jiwa (71,24%) Protestan 24.969 jiwa (18,65%) Katolik 9.186 jiwa (6,86%) Hindu 4.341 jiwa (3,24%) Lainnya 8 jiwa (0,01%) Pendidikan Angka partisipasi sekolah dasar di Kabupaten Barito Selatan mencapai 99%, sedangkan untuk tingkat sekolah menengah atas hanya 56,6%. Jumlah taman kanak-kanak pada tahun 2019 mencapai 98 buah, sekolah dasar 171 buah, sekolah menengah pertama 62 buah, dan sekolah menengah atas 23 buah. Semua kecamatan di Barito Selatan telah memiliki sekolah tingkat dasar hingga menengah atas. Untuk sekolah menengah kejuruan, kabupaten ini memiliki 5 sekolah yang tersebar di 4 kecamatan. Di Kabupaten Barito Selatan terdapat Sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang terletak di Kota Buntok, perguruan tinggi tersebut diantaranya: Sekolah Tinggi Pertanian Pgri Buntok, Buntok, Barito Selatan STIE Dahani Dahanai Buntok, Buntok, Barito Selatan STAI Al-Marif Buntok Kesehatan Sampai tahun 2019, fasilitas rumah sakit umum dan poliklinik di Barito Selatan hanya terdapat di Buntok, ibukota kabupaten. Belum terdapat rumah sakit bersalin maupun rumah sakit khusus lainnya di kabupaten ini. Puskesmas dan posyandu sudah dapat ditemui di setiap kecamatan. Jumlah dokter di kabupaten ini terbilang minim, yaitu tidak sampai 50 orang. Jenis penyakit paling umum di Barito Selatan tahun 2019 adalah penyakit pernapasan, hipertensi, dan diare. Ekonomi Pertumbuhan riil perekonomian Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan positif sepanjang tahun 2001-2005. Tahun 2001, PDRB Barito Selatan mengalami pertumbuhan 0,57 %, tahun 2002 meningkat menjadi 1,36 %, tahun 2003 menjadi 2,83%, tahun 2004 menjadi 3,79%, maka dalam tahun 2005 menjadi 5,07%. Secara garis besar, kehidupan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Barito Selatan adalah pertanian, menyerap 69,91 % tenaga kerja, sektor jasa 9,80 % dan perdagangan 9,09 %. Selama kurun waktu 2001-2005, terjadi perkembangan rata-rata luas tanaman padi sawah 30,27%, pertumbuhan peternakan budidaya 14,36%, pertumbuhan produksi daging rata-rata 10,38% dan produksi perikanan tumbuh 7,4%. Dengan demikian maka mayoritas masyarakat kabupaten Barito Selatan mengandalkan hidupnya sebagai petani, peladang, peternak maupun nelayan. PDRB Kabupaten Barito Selatan tahun 2019 menurut harga berlaku adalah 5,99 triliun rupiah. Sosial Budaya Upacara Adat Wadian Adat rukun kematian Kaharingan Galeri Referensi Pranala luar Dinas Tatakota KPP Kabupaten Barito Selatan Barito Selatan Barito Selatan

4200

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Barito%20Utara

Kabupaten Barito Utara

Kabupaten Barito Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Muara Teweh. Kabupaten ini berdiri pada tanggal 29 Juni 1950 dan memiliki semboyan "Iya Mulik Bengkang Turan" dari bahasa Tewoyan atau Taboyan (Hajak) yang artinya "jangan berhenti di tengah jalan". Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Barito Utara sebanyak 158.638 jiwa. Sejarah Berdasarkan Peraturan Swapraja (Zelfbestuur Regeling) Tahun 1938, maka pada tanggal 27 Desember 1946 Pemerintah NICA di Banjarmasin membentuk sebuah badan bernama Dayak Besar, dengan wilayah kekuasaan meliputi Afdeeling Kapuas Barito. Namun, sebenarnya upaya Belanda tersebut tidak lebih sebagai niat busuk untuk menancapkan kembali kuku jajahannya di Indonesia, yakni dengan cara memecah belah negara kesatuan menjadi negara bagian. Tetapi, jiwa dan semangat rakyat Kalimantan yang pada saat itu tetap setiap pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian atas desakan seluruh rakyat, pada tanggal 14 April 1949, maka Dewan Dayak Besar mengeluarkan pernyataan secara resmi “meleburkan diri” kedalam negara Kesatuan RI. Tindakan tegas Dewan Dayak Besar itu kemudian diikuti pula oleh negara-negara bagian lainnya di Kalimantan. Secara bertahap, dalam upaya menetapkan status secara de facto dan de jure, atas wilayah bekas negara-negara bagian buatan Belanda ke dalam wilayah hukum Pemerintah RI, maka Presiden RI mengeluarkan Surat Keputusan pada tanggal 14 April 1950 No.133/S/9 tentang Penetapan Penghapusan status Daerah Banjar, Daerah Dayak Besar, Daerah Kalimantan Tenggara sebagai negara bagian RIS dan langsung masuk ke dalam wilayah Pemerintah RI yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Guna menetapkan status dan pembagian wilayah dari bekas negara-negara bagian tersebut, maka Mendagri RI berdasarkan UU No.22 Tahun 1946, melalui SK pada 29 Juni 1950 No.C.17/15/3 menetapkan daerah-daerah di Kalimantan yang sudah bergabung dalam wilayah RI yang terbagi atas 5 (lima) wilayah Kabupaten, yaitu : Kabupaten Banjar berkedudukan di Martapura Kabupaten Hulu Sungai berkedudukan di Kandangan Kabupaten Kotabaru berkedudukan di Kotabaru Kabupaten Barito berkedudukan di Muara Teweh Kabupaten Kotawaringin Timur berkedudukan di Sampit Disamping itu juga ditetapkan 3 (tiga) daerah dengan status Swapraja yakni sebagai berikut : Daerah Swapraja Kutai berkedudukan di Samarinda Daerah Swapraja Berau berkedudukan di Berau Daerah Swapraja Bulongan berkedudukan di Bulongan Selain 5 (lima) Kabupaten tersebut, Pemerintah RI juga menetapkan wilayah daerah swapraja yaitu Swapraja Kutai, Berau dan Bulungan yang masing-masing berkedudukan di Samarinda, Berau dan Bulungan. Untuk melaksanakan ketetapan tersebut Gubernur Kalimantan pada tanggal 3 Agustus 1950 mengeluarkan SK No.154/OPB/92/04 yang merupakan dasar bagi daerah untuk melaksanakan SK Mendagri dimaksud. Sejak itu, lahirlah Kabupaten Barito dengan wilayah meliputi kewedanaan Barito Hulu, Barito Tengah dan Kewedanaan Barito Timur yang berkedudukan di Muara Teweh. Dalam Perkembangan berikutnya, lahirlah UU Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten/Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan UU Darurat inilah untuk pertama kalinya diadakan penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom yang meliputi bidang sebagai berikut : Urusan Tata Usaha Daerah Urusan Kesehatan Urusan Pekerjaan Umum Urusan Pertanian Urusan Kehewanan Urusan Perikanan Darat Urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Urusan dan Kewajiban lain-lain meliputi : Penguburan Mayat Hinder Ordonatie (HO) Lalu Lintas Jalan Pembikinan dan Penjualan Es dan Barang-barang Cair yang mengandung Koolzuur. Beberapa urusan tersebut di atas yang secara nyata dilaksanakan sebagai urusan pangkal Daerah Tingkat II Barito Utara yaitu sebagai berikut : Urusan Tata Usaha Daerah Urusan Kesehatan Daerah Urusan Pekerjaan Umum Urusan Pendapatan Daerah Urusan pangkal dimaksud kemudian ditambah dengan beberapa penyerahan urusan yang baru seiiring dengan perkembangan Pemerintahan diserahkan lagi urusan LLAJ, urusan pertanian tanaman pangan, urusan perkebunan, urusan peternakan, urusan perikanan dan urusan pendidikan dasar dan lain-lain. Dalam kontek kembalinya wilayah-wilayah tersebut kedalam pangkuan negara Kesatuan RI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka melalui SK Mendagri RI pada 27 April 1951 dengan No.115/7/4/28 diangkatlah George Obos sebagai Bupati Kabupaten Barito. Sementara C.Luran akhirnya terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Barito yang pertama. 6 (enam) tahun kemudian lahirlah UU No.27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No.3 Tahun 1953 menjadi UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Sebagai realisasi dari UU itu, maka pada 1960 Kabupaten Barito dibagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yakni Kabupaten Barito Utara ibukotanya di Muara Teweh dan Kabupaten Barito Selatan ibukotanya di Buntok. Berdasarkan kajian sejarah tersebut, maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Barito Utara yakni pada tanggal 29 Juni 1950 ditandai dengan keluarnya Keputusan Mendagri No.C.17/15/3 tanggal 29 Juni 1950 tentang Pembentukan Daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Hari jadi Kabupaten Barito Utara tanggal 29 Juni 1950 tersebut disetujui DPRD Kabupaten Barito Utara melalui SK tanggal 9 Nopember 1985 No.55/SK-DPRD/1985 dan Keputusan Bupati Barito Utara tanggal 10 Pebruari 1986 No.74 Tahun 1986. Dengan demikian pada 29 Juni 2023 ini Kabupaten Barito Utara sudah memasuki usia yang ke-73 tahun. Pada awalnya, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara sebagai daerah otonom membawahi wilayah Kabupaten Administrasi Murung Raya, dengan ibukotanya di Puruk Cahu. Dalam Struktur Pemerintahan, Kabupaten Administrasi Murung Raya mengkoordinir 5 (lima) Kecamatan yang terletak dibagian utara sungai barito, meliputi Kecamatan Murung, Sumber Barito, Tanah Siang, Laung Tuhup dan Permata Intan. Selanjutnya, menyesuaikan dengan keberaan UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka sejak tahun 1982 Kabupaten Administrastif Murung Raya diubah statusnya menjadi Kantor Pembantu Bupati Wilayah Murung Raya dengan ibukota tetap di Puruk Cahu. Seiring perkembangan wilayah, khususnya dalam kaitan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka wilayah Kabupaten Barito Utara dengan 1 (satu) wilayah Pembantu Bupati dan 11 sebelas Kecamatan, yaitu wilayah Pembantu Bupati yaitu Kecamatan Murung, Laung Tuhup, Tanah Siang, Sumber Barito, Permata Intan, Teweh Tengah, Montallat, Gunung Timang, Lahei, Teweh Timur dan Gunung Purei. Pada saat itu wilayah Kabupaten Barito Utara masih sangat luas, yakni mencakup wilayah seluas 32.000 KM², terluas ketiga setelah Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Barito Utara bertambah pula sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai daerah otonom dan sampai berlakunya Unndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur. Kabupaten Barito Utara telah dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Murung Raya dengan Ibukotanya Puruk Cahu dengan luas wilayah 23.700 KM2 dan Kabupaten Barito Utara dengan Ibukotanya Muara Teweh dengan luas wilayah 8.300 KM2 yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Teweh Tengah terletak di wilayah Muara Teweh. Kecamatan Teweh Baru terletak di wilayah Hajak. Kecamatan Teweh Selatan terletak di wilayah Trahean. Kecamatan Lahei terletak di wilayah Muara Lahei. Kecamatan Lahei terletak di wilayah Benao Hilir. Kecamatan Montallat Ibukotanya Tumpung Laung. Kecamatan Gunung Timang terletak di wilayah Kandui. Kecamatan Teweh Timur terletak di wilayah Benangin Kecamatan Gunung Purei terletak di wilayah Lampeong Kabupaten Barito Utara terdiri dari 93 Desa, 10 Kelurahan, 12 Dusun dan 6 Wilayah Kedamangan. Geografi Posisi Kabupaten Barito Utara pada 114° 27’ 00” – 115° 49’ 00” Bujur Timur dan 0° 58’ 30” Lintang Utara – 1° 26’ 00” Lintang Selatan. Wilayah Barito Utara meliputi pedalaman daerah aliran Sungai Barito yang terletak pada ketinggian sekitar 200-1.730 m dari permukaan laut. Bagian selatan merupakan dataran rendah dan bagian utara merupakan dataran tinggi dan pegunungan. Potensi terbesar kawasan ini ada pada sektor kehutanan, pertambangan (batubara dan emas), sedangkan untuk sektor perkebunan adalah kelapa sawit dan karet. Sektor kehutanan dan perkebunan karet sudah cukup lama turut menyumbang pemasukan bagi negara sedangkan sektor pertambangan seperti tambang emas juga memberi andil yang cukup besar. Tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit saat ini sudah mulai berproduksi yang nantinya diharapkan dapat memberikan pemasukan yang cukup besar bagi negara dan daerah. Batas wilayah Wilayah Kabupaten Barito Utara secara administratif berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu: Topografi Kabupaten yang beribukota di Muara Teweh ini memiliki luas wilayah 8.300 km² sekitar 5,40 persen dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Pada umumnya wilayah Barito Utara dari sebelah selatan ke timur merupakan dataran rendah, sedangkan ke arah utara merupakan daerah perbukitan. Iklim Seperti wilayah lain di Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara memiliki iklim hutan hujan tropis (Af) dengan curah hujan yang cenderung tinggi sepanjang tahunnya. Suhu udara di wilayah ini cenderung konstan antara 23°–34 °C di wilayah dataran rendah dengan tingkat kelembapan relatif yang tinggi antara 70%–90%. Pemerintahan Daftar Bupati Saat ini, kabupaten Barito Utara dipimpin oleh penjabat bupati, Muhlis. Ia dilantik pada 23 September 2023, menggantikan jabatan bupati dan wakil bupati terpilih, Nadalsyah dan Sugianto Panala Putra. Dewan Perwakilan Kecamatan Referensi Pranala luar Barito Utara Barito Utara

4202

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Kotawaringin%20Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebuah kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. ibu kota kabupaten ini berada di Pangkalan Bun. Semboyan Kotawaringin Barat adalah Marunting Batu Aji yang artinya "Menuju Kejayaan". Kabupaten ini memiliki luas wilayah 10.759,00 km² dan memiliki penduduk sebanyak 270.400 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2020), dengan kepadatan 25 jiwa/km². Asal nama Kotawaringin Barat berasal dari Kata “Kutawaringin” dan "Barat". Kuta berarti Gapura, Waringin berarti Pohon Beringin yang bermakna Pengayoman, sedangkan Barat berasal dari pembagian tempat. Secara keseluruhan Kotawaringin Barat berarti “Gapura Pengayoman di Sebelah Barat”. Sejarah Sebelum menjadi kabupaten Kawasan Kotawaringin Barat telah dihuni sejak tahun 2500 SM hingga saat ini, yaitu: 2500 SM: Masa bangsa Melayu Proto ke pulau Borneo (nenek moyang suku Dayak). 1500 SM: Masuknya bangsa Melayu Deutero ke pulau Borneo. 1400: Patih Gajah Mada dari Majapahit menaklukan Kotawaringin (Lama). 1637: Berdirinya Kerajaan Kotawaringin dengan raja pertama Pangeran Dipati Anta-Kasuma, putera Sultan Banjar IV Mustain Billah. 1806: Pemindahan ibu kota kerajaan Kotawaringin dari Kotawaringin Lama (Astana Alnursary) ke Pangkalan Bun (Istana Kuning). 1890: Seorang Iban bernama Passa melakukan perjalanan dari Paku di Sekundong ke Kotawaringin, wilayah Kesultanan Banjarmasin. 12 Juni 1936: Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Tanjung Puting sebagai cagar alam dan suaka margasatwa. 18 Agustus 1945: Pemerintah RI membentuk provinsi Kalimantan. 17 Oktober 1947: Penerjunan pertama pasukan payung Republik Indonesia di Desa Sambi, Arut Utara, Kotawaringin Barat (Palagan Sambi). Tanggal ini menjadi Hari Jadi Paskhas TNI AU. 7 Desember 1956: Kotawaringin menjadi bagian dari wilayah Kalimantan Selatan. 23 Mei 1957: Wilayah Kotawaringin dan Dayak Besar membentuk provinsi Kalimantan Tengah. 12 Mei 1984: Penetapan Taman Nasional Tanjung Puting oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Pembentukan kabupaten Pembentukan Kotawaringin Barat diawali dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor: Up.34/41/24, tanggal 28 Desember 1957 dan SK. Nomor: Des.52/12/2.206, tanggal 22 Desember 1959 Tentang Pembagian Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian dengan lahirnya Undang-undang No.5 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003, yaitu Pengukuhan/Pemekaran 8 Kabupaten, maka Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi: Kabupaten Lamandau dengan Ibu kota Nanga Bulik. Kabupaten Sukamara dengan Ibu kota Sukamara. Pada tanggal 3 Oktober 1959 secara resmi ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kotawaringin Barat dan sekarang tahun 2014 telah berusia yang ke-55 tahun. Geografi Kabupaten Kotawaringin Barat secara astronomis berada pada posisi 1°26' hingga 3°33' Lintang Selatan dan 111°20' hingga 112°6' Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas wilayah sebesar 10.759 km². Batas wilayah Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, yaitu Topografi Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Sungai Arut, dan Sungai Lamandau yang menyebabkan wilayahnya mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Wilayah daratan dengan ketinggian 0 – 7 mdpl mempunyai areal yang cukup luas dan lokasinya tersebar meliputi area seluas 215.644,74 Ha atau 21,86% dari luas wilayah. Wilayah ini mempunyai sifat datar dan dipengaruhi pasang surut. Wilayah dengan ketinggian 100 – 500 mdpl juga cukup luas yaitu 142.631,43 Ha atau 14,46% dan lokasinya juga menyebar. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 mdpl memiliki luas sebesar 145.327,20 Ha atau 14,73% dari luas wilayah. Pada daerah ini sebagian besar merupakan daerah perbukitan hingga pegunungan dengan kelerengan lebih dari 40% dan memiliki potensi erosi yang signifikan. Iklim Sama halnya dengan wilayah lain di Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat beriklim hutan hujan tropis (Af) dengan curah hujan yang cenderung tinggi sepanjang tahunnya. Suhu udara di wilayah kabupaten ini pun cenderung konstan antara 22°–34 °C. Tingkat kelembapan relatif pun cenderung tinggi berkisar antara 70% hingga 90%. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Suku bangsa Kondisi sosial budaya masyaraakt Kotawaringin Barat termasuk heretorgen, termasuk perbedaan etnis dan budaya. Meskipun tidak ada data resmi, keragaman etnis Kotawaringin Barat dominan dipengaruhi oleh suku Melayu, juga dipengaruhi budaya suku Dayak. Suku lain yang ada di sini umumnya adalah orang Jawa, Madura, Banjar, Sunda dan lainnya. Berbagai tradisi setempat yang masih dilestarikan hingga sekarang seperti upacara adat "Nyanggar" dan "Babarasih Banua", tradisi penduduk di pesisir sebagai upacara adat permohonan kepada Tuhan, agar diberikan keamanan atas wilayah mereka. Desa Pasir Panjang, di kecamatan Arut Selatan, masuk ke dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023. Di lokasi initerdapat rumah Betang suku Dayak, makam adat Kaharingan, dan pagelaran adat tradional Dayak. Agama Penduduk Kotawaringin Barat menganut agama yang beragam, dengan mayoritas beragama Islam. Data Badan Pusat Statistik 2023 mencatat, banyaknya penduduk kabupaten ini yang beragama Islam sebanyak 91,75%. Kemudian penduduk yang beragama Kekristenan sebanyak 6,81%, dengan rincian Protestan sebanyak 4,65%, dan Katolik sebanyak 2,16%. Sebagian lagi menganut agama Hindu atau Kaharingan sebanyak 1,16%, dan selebihnya menganut agama Buddha sebanyak 0,27% serta penganut keyakinan sebanyak 0,01%. Untuk banyaknya sarana rumah ibadah tahun 2022, yakni terdapat 236 masjid, 607 mushola, 86 gereja Protestan, 23 gereja Katolik, 10 dan 3 Vihara. Pendidikan Universitas Antakusuma Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Borneo Cendekia Medika Pangkalan Bun Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nur Ahadiyah (STITNA) Transportasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pintu gerbang Pulau Kalimantan di bagian Barat. Karenanya, Kotawaringin Barat termasuk salah satu daerah yang memang disiapkan untuk menerima wisatawan baik domestik maupuan mancanegara. Kabupaten yang beribu kota di Pangkalan Bun ini memiliki jaringan transportasi baik udara, laut, sungai, maupun darat yang cukup baik. Terdapat Bandar Udara Iskandar di Pangkalan Bun yang melayani penerbangan di antaranya dari Semarang, Jakarta, Ketapang, dan Pontianak. Jarak bandar udara ini dengan Kota Pangkalan Bun hanyalah sekira 10 km saja. Bagi Anda yang berasal dari Surabaya dan Semarang, terdapat jalur transportasi laut di Kumai berupa pelabuhan bernama Pelabuhan Panglima Utar. Transportasi laut dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dilayani oleh Pelni dan Perusahan Pelayaran Swasta, seperti PT Pelayaran Meratus. Pariwisata Objek Wisata Wilayah ini memiliki beragam objek wisata yang layak untuk dikunjungi, misalnya: Taman Nasional Tanjung Puting Pantai Tanjung Keluang Kawasan Wisata Bugamraya atau Pantai Kubu Istana Kuning Kesultanan Kutaringin di Pangkalan Bun Astana Alnursari di Kotawaringin Lama Masjid Kyai Gede di Kotawaringin Lama Monumen Palagan Sambi Lihat pula Kerajaan Kotawaringin Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Lamandau Kabupaten Sukamara Referensi Pranala luar ''Situs resmi Kabupaten Kotawaringin Barat Informasi pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat, Harian Kompas, 8 Oktober 2002 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Kotawaringin Lama: Wisata Budaya yang Terlupakan. Sinar Harapan, 2003 Kotawaringin Barat Kotawaringin Barat

4203

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Kotawaringin%20Timur

Kabupaten Kotawaringin Timur

Kabupaten Kotawaringin Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sampit. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.496 km² dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 373.842 jiwa pada tahun 2010 dan bertambah menjadi 433.679 jiwa pada pertengahan tahun 2023. Sejarah Menurut laporan Radermacher, kepala daerah Sampit (Kotawaringin Timur) pada tahun 1780 adalah Kyai Ingabei Sudi Ratu. Pada tanggal 13 Agustus 1787, wilayah Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur) sudah diserahkan Sultan Tahmidullah II kepada VOC Belanda, kemudian daerah ini berkembang menjadi sebuah Distrik yaitu Distrik Sampit. Penguasa selanjutnya adalah Kiai ngabei Djaija Kesuma (1834), Djoeragan Brahim (1847), Kiai Oeda Mengala, dan Haji Abdol Rachman (1850), Tiedke - penguasa Eropa (1859). Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8 Pada tanggal 1 Mei 1859 pembukaan pelabuhan di Sampit. Pada 12 Agustus 1862, status pemerintahan sipil diberlakukan untuk daerah Sampit. Geografi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas seluruhnya 16.496 km², terdiri dari 17 kecamatan, 132 desa dan 12 kelurahan, terletak di antara 111°0’50” - 113°0’46” BT dan 0°23’14”- 3°32’54” LS. Batas Wilayah Topografi Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki topografi yang bervariasi, pada ketinggian antara 0-60 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar merupakan dataran rendah yang meliputi bagian selatan sampai bagian tengah memanjang dari timur ke barat, sedangkan bagian utara merupakan dataran tinggi yang berbukit. Jenis tanah yang mendominasi wilayah ini adalah tanah jenis podsolik merah kuning, walaupun ada beberapa bagian juga ditemui jenis tanah lainnya seperti aluvial, organosol, litosol dan lain-lain. Hidrologi Kabupaten Kotawaringin Timur dialiri oleh satu sungai besar dan lima buah cabang sungai yang selama ini hanya dimanfaatkan sebagai prasarana perhubungan dan sebagian kecil untuk pertanian. Sungai besar yang terdapat di Kotawaringin Timur yang panjang dan dapat dilayari adalah sebagai berikut: Iklim Iklim merupakan salah satu pendukung dalam keberhasilan produksi, unsur-unsur iklim tersebut antara lain curah hujan, suhu dan kelembaban. Suhu rata-rata bulanan di Kabupaten Kotawaringin Timur diperkirakan berkisar antara 27 °C – 35 °C. Curah hujan per bulan di Sampit pada tahun (2007) berkisar antara 12 mm (bulan September) hingga 790 mm (April). Bulan-bulan kering di Sampit berkisar antara Juni hingga Oktober. Pemerintahan Bupati Bupati Kotawaringin Timur saat ini dijabat oleh Halikinnor, didampingi wakil bupati, Irawati. Mereka adalah pemenang pada pemilihan umum bupati Kotawaringin Timur 2020. Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, melantik Halikinnor dan Irawati pada 26 Februari 2021, untuk masa jabatan 2021-2024. Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Jumlah penduduk Pada 2010 data penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur ± 373.842 jiwa, terdiri dari laki-laki 197.213 jiwa dan perempuan 176.629 jiwa. Adapun jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah: Catatan: Tidak termasuk kecamatan Telaga Antang dan Tualan Hulu Agama Penduduk Kotawaringin Timur menganut agama yang beragam, dengan mayoritas menganut agama Islam. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, pada pertengahan tahun 2023, penduduk yang menganut agama Islam sebanyak 86,57%. Diikuti oleh agama Kekristenan sebanyak 8,20%, dengan rincian Protestan sebanyak 6,04% dan Katolik sebanyak 2,16%. Sebagian lagi menganut agama Hindu sebanyak 4,92%, dan sebagian kecil beragama Buddha sebanyak 0,29%, dan Konghucu sebanyak 0,02%. Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 438 masjid, 506 mushola, 104 gereja Protestan, 69 Balai, 27 gereja Katolik, 2 pura, 4 vihara, dan 1 klenteng. Pariwisata Rumah Betang Situs budaya kebersamaan dalam suatu hunian rumah betang, rumah adat ini terletak di desa Tumbang Gagu, kecamatan Antang Kalang. Pantai Ujung Pandaran Pantai Ujung Pandaran terletak di Muara Teluk Sampit atau yang lebih dikenal masyarakat sekitar dengan sebutan Sungai Mentaya. Pantai yang masih asri ini termasuk unik, karena salah satu bagian langsung menghadap ke Laut Jawa dengan debur ombaknya yang besar, sedangkan bagian yang lain menghadap ke Muara Sungai Mentaya dihiasi deburan kecil ombak yang gemerisik menjadikan pantai ini lebih sempurna, tenang dan damai ketika menyaksikan hadirnya sang surya di kejauhan memancarkan hangatnya cahaya. Lokasi ini terletak sekitar 45 km sebelah selatan Kota Samuda ( Ibu kota Kecamatan Mentaya Hilir Selatan), atau kurang lebih 85 km dari Pusat Kota Sampit (Ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur), tidak jauh dari jalan lintas Sampit - Kuala Pembuang (Kabupaten Seruyan). Terowongan Nur Mentaya Kawasan berada di Jalan Cilik Riwut (Bundaran Adipura Samekto - Pintu Gerbang Stadion 29 November Sampit). Di kanan kiri jalan terdapat 172 lampu hias dengan ornamen ikan jelawat. Pada saat lampu menyala di malam hari, kawasan ini nampak seperti terowongan. Referensi Kotawaringin Timur Kotawaringin Timur

4204

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota%20Palangka%20Raya

Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya (terkadang ditulis: Palangkaraya) adalah sebuah kota dan juga sebagai ibu kota dari provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 2.853,12 km² dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 302.310 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 110 jiwa/km². Sebelum otonomi daerah pada tahun 2001, Kota Palangka Raya hanya memiliki 2 kecamatan, yaitu: Pahandut dan Bukit Batu. Kini secara administratif, Kota Palangka Raya terdiri atas 5 kecamatan, yakni: Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sabangau, dan Rakumpit. Kota ini dibangun pada tahun 1957 (UU Darurat No. 10/1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah) dari hutan belantara yang dibuka melalui Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Sebagian wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam serta Hutan Lindung Tangkiling. Pada saat kota ini mulai dibangun, Presiden Soekarno merencanakan Palangkaraya sebagai ibu kota negara di masa depan, menggantikan Jakarta. Kota Palangka Raya merupakan kota dengan wilayah terluas di Indonesia atau setara 3,6 kali luas Jakarta. Sejarah Sejarah Kota Palangka Raya Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, wilayah Dayak Besar termasuk daerah ini bagian dari dalam zuid-ooster-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8 Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Tiang pertama pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna: Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya. Sejarah Pemerintah Kota Palangka Raya Sejarah pembentukan pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957 yang selanjutnya disebut Undang-undang Pembentukan Daerah Swatantra provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menetapkan pembagian provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J.M. Nahan. Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya. Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) kecamatan, yaitu: Kecamatan Palangka di Pahandut. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit. Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu: Kecamatan Pahandut di Pahandut. Kecamatan Palangka di Palangka Raya Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjojo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Depertemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya. Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, dibawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratrop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratrop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya. Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu,Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Wali kota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya. Pemindahan Ibu Kota Negara Wacana pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan berkembang di setiap masa pemerintahan. Dalam buku berjudul ‘Soekarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya’ karya Wijanarka disebutkan, dua kali Bung Karno mengunjungi Palangka Raya, Kalimantan Tengah — untuk melihat langsung potensi kota itu menjadi pusat pemerintahan. Wacana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kota Palangka Raya juga pernah diungkapkan Presiden pertama RI Soekarno. Saat meresmikan Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalteng pada 1957, Soekarno ingin merancang menjadi ibu kota negara. Geografi Kota Palangka Raya merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak di antara 113°30'–114°04' Bujur Timur dan 1°30'–2°30' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Palangka Raya secara keseluruhan adalah 284.250 Ha atau 2.842,5 km². Batas wilayah Batas-batas wilayah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut: Topografi Secara topografi, seluruh wilayah Kota Palangka Raya berada di bawah 100 mdpl. Kecamatan dengan wilayah tertinggi adalah Kecamatan Rakumpit dengan ketinggian ±75 mdpl, sedangkan kecamatan dengan wilayah terendah adalah Kecamatan Sebangau dengan ketinggian kurang dari 20 mdpl. Berdasarkan tingkat kemiringan lahan, Kota Palangka Raya merupakan wilayah dengan tingkat kemiringan datar hingga landai. Di wilayah utara kota ini, tingkat kemiringan lahan sebesar ≤40%, sedangkan di wilayah selatan tingkat kemiringan lahan berkisar antara 0–8% dan berada pada tingkat ketinggian 16–25 mdpl. Geologi Secara geologi, wilayah Palangka Raya terbentuk dari batuan endapan dan batuan beku. Struktur geologi kota ini terbentuk atas batuan endapan permukaan (Qa), sedimen (TQd), dan plutonik (Kgr). Ditinjau dari formasi bahan material pembentukannya, di daerah ini terdapat Formasi Aluvium (Qa) yang tersusun dari material gambut berwarna coklat kehitaman (endapan rawa), pasir lepas berwarna kekuningan halus-kasar, tak berlapis (endapan sungai); lempung kelabu kecoklatan, mengandung sisa tumbuhan, sangat lunak (daerah pasang surut), dan lempung kaolinan warna putih kekuningan, bersifat liat, tebal sekitar dari50–100 m, Formasi Dahor (TQd) yang terdiri dari material Konglomerat, coklat kehitaman, agak padat, komponen terdiri dari fragmen kuarsit dan basal, berukuran 1–3 cm, kemas terbuka dengan matriks berukuran pasir. Berselingan dengan batu pasir, berwarna kekuningan sampai kelabu, berbutir sedang sampai kasar, setempat berstruktur sedimen silang siur. Batu lempung warna kelabu, agak lunak, karbonan setempat mengandung lignit, tersingkap sebagai sisipan dalam batu pasir dengan ketebalan 20–60 cm. Iklim Suhu udara di wilayah Kota Palangka Raya berkisar antara 22°–32 °C dengan tingkat kelembapan nisbi sebesar ±83%. Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, Kota Palangka Raya beriklim hutan hujan tropis (Af) dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Curah hujan tahunan di wilayah Palangka Raya berkisar antara 2.300–2.700 mm per tahun dan jumlah hari hujan berada di antara 140 hingga 190 hari hujan per tahun. Curah hujan maksimum terjadi di bulan Desember dengan curah hujan bulanan lebih dari 330 mm per bulan dan curah hujan minimum terjadi di bulan Agustus dengan curah hujan bulanan sebesar 111 mm per bulan. Pemerintahan Wali Kota Walikota merupakan pimpinan tertinggi di pemerintahan kota Palangka Raya. Walikota yang menjabat di Palangka Raya ialah Fairid Naparin, didampingi wakil walikota, Umi Mastikah. Mereka adalah pemenang pada Pemilihan umum Wali Kota Palangka Raya 2018. Farid dan Umi dilantik oleh gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, pada 23 Septemper 2018 di Istana Isen Mulang, Palangka Raya. Selanjutnya, setelah masa jabatan mereka selesai, gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, melantik Hera Nugrahayu sebagai penjabat wali kota Palangka Raya, pada 25 September 2023 di Aula Jaya Tamiang, kantor gubernur Kalimantan Tengah. Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Suku Bangsa Kota Palangka Raya dihuni berbagai macam suku bangsa, dengan 3 suku bangsa dominan, yaitu Dayak (34,49%), Banjar (30,46%) dan Jawa (25,36%). Suku bangsa lainnya yang mendiami Palangka Raya yaitu Batak, Bali, Flores, Madura, Sunda, Melayu, Makassar, Bugis, Mandar, Tionghoa, Minang dan lain-lain. Agama Penduduk Kota Palangka Raya menganut berbagai macam agama, dengan mayoritas menganut agama Islam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, penduduk yang menganut agama Islam sebanyak 70,66%, kemudian Kekristenan sebanyak 27,95% yang meliputi Protestan sebanyak 25,96% dan Katolik sebanyak 1,99%. Penduduk yang menganut agama Hindu sebanyak 1,21%, kemudian sebagian kecil beragama Buddha sebanyak 0,17% dan lainnya 0,01%. Untuk saran rumah ibadah, terdapat 201 masjid, 116 mushola, 142 gereja Protestan, 25 gereja Katolik, 4 pura dan 6 vihara. Kaharingan adalah kepercayaan asli suku Dayak di Kalimantan Tengah yang pada Sensus 2010 digabungkan dalam kelompok lainnya, dan kini sudah menjadi bagian dari agama Hindu. Kesehatan Transportasi Sungai Ditengah kota Palangka Raya dibelah oleh sebuah sungai besar, yaitu Sungai Kahayan. Sebagai sarana transportasi dapat menggunakan kapal kecil, seperti jukung, getek dan kelotok. Juga terdapat 3 buah sungai buatan, yaitu Pangaringan I, Pangaringan II dan Pangaringan III. Darat Saat ini terdapat jalan darat antar provinsi yang menghubungkan antara kota Palangka Raya dengan kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melalui Jembatan Tumbang Nusa dan Jembatan Barito yang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 3-4 jam secara nyaman. Sedangkan jalan darat antar provinsi ke kota Pontianak, Kalimantan Barat, merupakan jalan rintisan melewati kabupaten Sukamara. Disamping itu jalan darat dengan 13 kabupaten di Kalimantan Tengah belum semuanya dapat dilalui dengan baik karena kondisi struktur tanah, kondisi jalan dan curah hujan. Ditengah kota Palangka Raya sendiri terdapat Jembatan Kahayan diatas Sungai Kahayan yang menghubungkan kedua tempat yang biasa disebut dengan Pahandut dan Pahandut Seberang. Udara Bandar Udara Tjilik Riwut (dulu bernama Panarung) merupakan bandar udara yang menghubungkan kota Palangka Raya dengan kota-kota di pedalaman serta antar provinsi di Indonesia. Bandara ini terletak di Jalan Adonis Samad, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Pendidikan Perguruan tinggi Perguruan tinggi di Palangka Raya, diantaranya adalah: Akademi Akademi Kebidanan Betang Asi Raya Palangka Raya Universitas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) Universitas Kristen Palangkaraya (UNKRIP) Universitas PGRI Palangka Raya Universitas Palangka Raya (UPR) Universitas Siber Asia Palangka Raya Universitas Terbuka Palangka Raya Institut Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (IAIN Palangka Raya) Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya (IAHN TP Palangka Raya) Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya (IAKN Palangka Raya) Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan (ITS NU Kalimantan) Sekolah tinggi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK Palangka Raya) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai (STIH Tambun Bungai) Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Bunga Bangsa (STIP Bunga Bangsa) Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing Palangka Raya Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Palangka Raya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YBPK Palangka Raya Sekolah Tinggi Pastoral Tahasak Danum Pambelum Keuskupan Palangkaraya (STIPAS Tahasak Danum Pambelum Keuskupan Palangka Raya) Sekolah Tinggi Kesehatan Eka Harap Politeknik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangka Raya (Poltekkes Kemenkes Palangka Raya) Politeknik Batang Garing Palangka Raya Pariwisata Tempat Wisata Arboretum Nyaru Menteng Bukit Tangkiling (Bukit Baranahu, Doa Karmel, Kalalawit, Tabala, Tunggal, Bulan, Buhis, Liau, Lisin, Tangkiling) Danau Tahai Dermaga Kereng Bangkirai Museum Balanga Padang Himba Adventure Pesona Alam Lestari (PAL) Taman Nasional Sebangau Taman Pasuk Kameloh Taman Wisata Alam Batu Banama Taman Wisata Fantasi Beach Taman Wisata Kum-Kum Referensi Pranala luar Situs resmi Pemerintah Kota Palangka Raya Situs web resmi Bappeda Kota Palangka Raya Situs web berita lokal Palangka Raya Situs web wisata Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya Palangka Raya

4205

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota%20Balikpapan

Kota Balikpapan

Balikpapan adalah sebuah kota di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan, dengan total PDRB mencapai Rp79,65 triliun pada tahun 2016. Dari sisi kependudukan, Balikpapan adalah kota terbesar kedua di Kalimantan Timur (setelah Kota Samarinda) dengan total penduduk sebanyak 703.610 jiwa pada tahun 2023 Balikpapan merupakan salah satu dari 3 gerbang menuju ibu kota Indonesia yang baru, dengan keberadaan Pelabuhan Semayang (tersibuk kedua setelah Pelabuhan Samarinda) dan Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman yang merupakan kota tersibuk ketiga di Kalimantan, setelah Banjarmasin dan Pontianak. Terbentuknya Balikpapan berawal dari sebuah perkampungan nelayan di tepi Selat Makassar pada abad ke-19. Pengeboran pertama sumur minyak di kota ini dimulai pada 10 Februari 1897, yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Balikpapan. Pada tahun 1907, Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) mendirikan kantor di kota ini, yang kemudian diikuti oleh masuknya investasi dari berbagai perusahaan multinasional. Berdasarkan survey persepsi masyarakat dengan 1000 responden, kota Balikpapan dulunya dinobatkan IAP sebagai salah satu kota paling layak huni di Indonesia tahun 2014 dan 2017. Namun pada tahun 2022, kota ini justru tertinggal oleh Samarinda dan tidak lagi dinobatkan dalam 10 besar. Sejarah Asal usul nama Balikpapan Ada beberapa hikayat populer yang menceritakan asal usul kota yang berada di pesisir timur Kalimantan ini, yaitu: Adanya 10 keping papan yang kembali ke Jenebora dari 1.000 keping yang diminta oleh Sultan Kutai sebagai sumbangan bahan bangunan untuk pembangunan Istana Baru Kutai Lama. Kesepuluh papan yang balik tersebut disebut oleh orang Kutai Balikpapan Tu. Sehingga wilayah sepanjang Teluk Balikpapan, tepatnya di Jenebora disebut Balikpapan. Nama asli Balikpapan adalah Billipapan atau Balikkappan (logat Banjar). Suku Paser Balik (suku asli Balikpapan) adalah keturunan kakek dan nenek bernama Kayun Kuleng dan Papan Ayun. Sehingga daerah sepanjang Teluk Balikpapan oleh keturunannya disebut Kuleng-Papan atau artinya Balikpapan (dalam bahasa Paser, Kuleng artinya Balik). Dalam legenda lain juga disebutkan asal usul Balikpapan, yaitu dari seorang putri yang dilepas oleh ayahnya seorang raja yang tidak ingin putrinya tersebut jatuh ke tangan musuh. Sang putri yang masih balita diikat di atas beberapa keping papan dalam keadaan terbaring. Karena terbawa arus dan diterpa gelombang, papan tersebut terbalik. Ketika papan tersebut terdampar di tepi pantai ditemukan oleh seorang nelayan dan begitu dibalik ternyata terdapat seorang putri yang masih dalam keadaan terikat. Konon putri tersebut bernama Putri Petung yang berasal dari Kerajaan Pasir. Sehingga daerah tempat ditemukannya dinamakan Balikpapan. Hari jadi kota Balikpapan adalah tanggal 10 Februari 1897. Penetapan tanggal ini merupakan hasil Seminar Sejarah Balikpapan pada tanggal 1 Desember 1984. Tanggal 10 Februari 1897 ini adalah tanggal pengeboran minyak pertama di Balikpapan yang dilakukan oleh perusahaan Mathilda sebagai realisasi dari pasal-pasal kerja sama antara J.H. Menten dengan Mr. Adams dari Firma Samuel dan Co. Kesultanan Kerajaan Kutai Daerah Balikpapan dan Balikpapan Seberang (Penajam) merupakan bagian dari wilayah negara dependen Kesultanan Kutai. Tahun 1942 Penajam termasuk dalam wilayah Balikpapan. Sejak sekitar tahun 1636, Kalimantan pada umumnya termasuk negara bagian Kutai, negara bagian Paser dan negara bagian Berau diklaim sebagai wilayah mandala negara Kesultanan Banjarmasin. Pada 1 Januari 1817, Sulaiman dari Banjar telah menyerahkan kedaulatannya atas sebagian besar Kalimantan kepada perusahaan VOC, yang kemudian diperbarui lagi pada tanggal 4 Mei 1826 pada masa Sultan Adam. Setelah itu Kalimantan pada umumnya menjadi wilayah negara Hindia Belanda. Tahun 1844, bekas negara bagian Kutai secara resmi mendapat pengakuan sebagai negara dependensi di dalam negara Hindia Belanda. Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, Kutai termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8 Tahun 1855, Kutai merupakan sebagian dari de zuid- en oosterafdeeling van Borneo yang beribu kota di Banjarmasin. Masa Hindia Belanda Dengan ditemukannya sumber-sumber minyak di daerah Balikpapan dan daerah sekitarnya (Samboja, Sanga-Sanga dan Muara Badak), pemerintah Hindia Belanda akhirnya membeli wilayah ini dari Sultan Kutai Kertanegara serta dibangun untuk mendukung usaha-usaha pertambangan khususnya perminyakan dengan mendirikan kilang minyak, kantor operasi serta perumahan pegawai (sisa-sisa usaha pembangunan Hindia Belanda dapat dilihat dari permukiman para staf Pertamina). Aktivitas perminyakan ini juga membantu perpindahan penduduk terutama para pekerja dari Jawa, serta dari berbagai daerah. Saat itu perusahaan minyak yang dikenal adalah BPM, Shell dan KPM. Wilayah Balikpapan pada tahun 1930 itu meliputi Balikpapan Seberang (Penajam). Masa Pendudukan Jepang Pada masa Perang Dunia II, Jepang mengincar wilayah ini sebagai batu loncatan mengadakan serangan ke Jawa. Pada tanggal 23 Januari 1942, armada Jepang di bawah pimpinan Shizuo Sakaguchi merebut Balikpapan dari tangan pasukan Sekutu dan Hindia Belanda. Wilayah Balikpapan saat itu meliputi Balikpapan Seberang (Penajam). Nilai strategis kota Balikpapan juga diperhitungkan tentara sekutu, pada tahun 1945 tentara sekutu di bawah komando Australia merebut kota ini dari tangan Jepang pada pertempuran 26 Juni-15 Juli 1945 dalam usaha merebut kembali wilayah yang jatuh ke tangan Jepang. Masa Republik Indonesia Berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia agak terlambat sampai di kota ini, sekitar tahun 1945-1946 melalui pekerja BPM yang datang dari Jawa dalam rangka rehabilitasi kilang minyak yang hancur akibat perang yang dilanjutkan dengan pernyataan rakyat di Lapangan FONI. Namun karena Belanda berniat menguasai kembali kota ini maka terjadi peperangan yang berlanjut sampai pada pertempuran Sangatta. Pada masa pengakuan kedaulatan tahun 1949, wilayah ini diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat yang berlanjut kepada Republik Indonesia. Geografi Kota Balikpapan memiliki wilayah 85% berbukit-bukit serta 12% berupa daerah datar yang sempit terutama berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sungai kecil serta pesisir pantai. Dengan kondisi tanah yang bersifat asam (gambut) serta dominan tanah merah yang kurang subur. Sebagaimana layaknya wilayah lain di Indonesia, kota ini juga beriklim tropis. Kota ini berada di pesisir timur Kalimantan yang langsung berbatasan dengan Selat Makassar, memiliki teluk yang dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan laut komersial dan pelabuhan minyak. Batas wilayah Letak astronomis Balikpapan berada di antara 1,0 LS–1,5 LS dan 116,5 BT–117,5 BT dengan luas sekitar 503,3 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Topografi Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 20.090,57 ha atau 51,66% dari luas wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 17.260 ha atau 34,17% dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13% dari luas wilayah. Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 42,33% dari luas wilayah keseluruhan. Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial. Iklim Suhu udara di wilayah Kota Balikpapan berada pada 23°–32 °C dengan tingkat kelembapan relatif sebesar ±84%. Wilayah Kota Balikpapan sendiri beriklim tropis dengan tipe (Af). Curah hujan di wilayah Balikpapan cenderung tinggi setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 2.300–2.900 mm per tahun dan dengan jumlah hari hujan lebih dari 130 hari hujan per tahun. Ekologi Di Hutan Lindung Sungai Wain, yang merupakan daerah resapan air utama dan habitat satwa langka Kalimantan, mulai dirambah masyarakat dengan cara tebang bakar sehingga ketika musim kemarau sebagian kawasan tersebut menjadi tandus dan mengalami kerusakan 40%. Luas area hutan Sungai Wain yang mencapai 10 ribu hektare, perlahan tetapi pasti terus berkurang, hingga menyisakan 9 ribu hektare dengan kondisi hutan yang masih baik hanya 63%. Warga sekitar banyak mencari kayu untuk memasak di hutan tersebut walaupun di sekelilingnya telah dipagari kawat. Sebelumnya antara tahun 2000 hingga 2001, pembalakan liar terjadi di 10 hingga 15 titik di hutan Sungai Wain, dan pada tahun 2009 hutan ini dilanda kebakaran bersama hutan Sungai Manggar yang membuat 15 hektare kawasan hutan terlalap api. Ancaman penambangan batu bara dari wilayah sekitar yang memberikan izin penambangan seperti Paser dan Kutai Kartanegara turut mengganggu ekosistem perbatasan hutan Sungai Wain. Hutan kota di Telagasari yang diresmikan tahun 1996 dengan luas 29,4 hektare, kini telah menyusut hingga menjadi 8 hektare saja. Hutan di tengah kota ini telah dikelilingi permukiman penduduk. Hutan lindung Sungai Manggar juga mengalami kerusakan cukup parah, yakni sekitar 60%. Waduk di hutan ini pun terancam karena lahan-lahan tambang batu bara dan pabrik bata didirikan begitu dekat sehingga terjadi pendangkalan air waduk. Mayoritas dari yang mendirikan tersebut bahkan diketahui merupakan masyarakat pendatang. Selain itu, pembangunan jalan tol Balikpapan–Samarinda yang direncanakan pemerintah Kaltim yang membelah hutan sepanjang 8 kilometer melintasi waduk bisa merusak kualitas sumber air bersih di Balikpapan tersebut. Kerusakan hutan mengakibatkan Balikpapan mudah terjadi bencana banjir dan longsor setiap dilanda hujan deras. Suplai air bersih juga semakin berkurang karena resapan air kian menyempit, erosi mudah terjadi serta sedimen dari lokasi penambangan yang mengalir ke sungai memperkeruh dan mendangkalkan waduk, ditambah dengan kondisi Balikpapan yang hanya memiliki sedikit sungai dan tanah yang kurang subur. Populasi maskot Balikpapan, beruang madu semakin sedikit yakni hanya tinggal 50 ekor. Hal ini disebabkan penambangan batu bara yang mempersempit habitat beruang madu, sehingga beruang madu enggan bereproduksi. Selain beruang madu, satwa Balikpapan lainnya yang dinyatakan terancam punah yaitu bekantan, uwa-uwa Kalimantan, orangutan Kalimantan, trenggiling dan musang air Bennet. Sedangkan satwa di Balikpapan yang telah punah ialah banteng (Bos javanicus). Kerusakan terumbu karang Tak cukup dengan penggundulan dan pengrusakan hutan maupun bakau yang masif, terumbu karang Balikpapan juga tidak luput dari pengrusakan bahkan kondisinya sangat memprihatinkan dan terancam kepunahan serius. Berdasarkan data pemkot, sebelum tahun 2007 saja tercatat 3 pihak melakukan pengrusakan terumbu karang Balikpapan, yakni proyek jalan Balikpapan-Samarinda tahun 1965, proyek Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman tahun 1996 (pengrusakan karang di Balikpapan Timur) dan para nelayan yang menggunakan bom ikan (potasium). Pada tahun 2004 di Balikpapan Timur, tercatat tutupan karang biotic hanya berkisar 4.02%-26% saja sementara tutupan karang massive dan encrusting hanya sekitar 4.02%-17.92% saja. Pengamatan juga mengungkap fakta bahwa wilayah tersebut dulunya memiliki tutupan karang yang cukup luas dengan daerah pertumbuhan 2-10 m. Berdasarkan klasifikasi status Wilkinson, terumbu karang Balikpapan Timur berstatus 'Poor' (status terendah). Teluk Balikpapan Sebelum terjadi bencana tumpahan minyak, terumbu karang Teluk Balikpapan yang merupakan terumbu karang terunik di Indonesia, kerusakannya sudah dalam kategori 'Parah'. Saat itu, teluk sudah mengalami sedimentasi tinggi karena menjadi muara sedimen daratan dari 10 buah sungai. Pada tahun 2011, laju sedimentasi Teluk Balikpapan mencapai 7 ton per hektar per tahun, sehingga dasar teluk menjadi lebih dangkal 17 meter hanya dalam kurun waktu 6 tahun saja. Pembangunan industri (sawit, termasuk Kawasan Industri Kariangau), pemukiman tepi laut yang semakin padat, aktivitas kapal dan transportasi air yang tinggi serta pertambangan batu bara semakin memperparah kerusakan terumbu karang. Akibatnya terumbu karang mati lantaran air laut berubah menjadi keruh, berwarna kecoklatan dan tercemar. Terjadinya bencana besar tumpahan minyak 2018 menjadi kerusakan lingkungan terberat bagi Balikpapan, yang mana sebanyak 4 kawasan terumbu karang seluas 10,4 hektar dipastikan telah rusak. Tragedi tersebut sangat disayangkan, mengingat pemulihan terumbu karang karena bom ikan saja membutuhkan waktu ratusan tahun lamanya. Badan Keamanan Laut menegaskan bila di luar negeri setetes minyak jatuh ke laut sudah merupakan pelanggaran berat, sementara di Indonesia penegakan hukum masih lemah. Apabila terumbu karang mati, maka berbagai biota laut teluk ikut berkurang karena terumbu karang merupakan rumah, tempat bertelur serta perawatan biota laut, sehingga dapat memicu konflik perikanan antara nelayan Balikpapan dan Penajam Paser Utara. Budi daya rumput laut Penajam Paser Utara juga turut terancam. Gelombang tinggi dengan mudahnya menerjang pesisir sebab terumbu karang berperan membantu bakau dalam meredam ombak. Pemerintahan Wali Kota Wali kota adalah pemimpin tertinggi di pemerintahan kota Balikpapan. Saat ini, wali kota yang menjabat ialah Rahmad Mas'ud. Ia menang pada pemilihan umum wali kota Balikpapan 2020. Ia berpasangan dengan calon wakil wali kota, Thohari Aziz. Namun, sebelum pelantikan jabatan, Thohari meninggal dunia pada 27 Januari 2021. Rahmad kemudian dilantik menjadi wali kota Balikpapan periode 2021-2024 oleh gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, pada 31 Mei 2021 di Pendopo Etam Kota Samarinda. Dewan Perwakilan Kecamatan Mendapatkan status kota Balikpapan adalah berstatus sebagai kota dengan wali kota sebagai kepala daerah dan DPRD sebagai legislatif serta memiliki perlengkapan pemerintahan dan aparatur pemerintah seperti Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Rumah Tahanan dan Lembaga Permasyarakatan serta Pengadilan Negeri. Selain itu Balikpapan menjadi pusat pemerintahan untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan. Tercatat di antaranya kantor Polda (Kepolisian Daerah) Kalimantan Timur dan Kejaksaan Tinggi berpusat disini. Serta markas besar Angkatan Darat, yakni Komando Daerah Militer (KODAM) VI Mulawarman yang memiliki daerah operasi wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan berpusat di kota ini. KODAM yang memiliki motto "Gawi Manuntung Waja Sampai Kaputing" merupakan satu-satunya KODAM yang berpusat di kota, bukan ibu kota provinsi. Demografi Penduduk asli Balikpapan adalah suku Balik, kemudian dari etnis pendatang yang sudah lama menetap di Balikpapan yakni berasal dari etnis Banjar, Bugis, Makassar, Jawa, serta pendatang lain yang di antaranya beretnis Manado, Gorontalo, Madura, Sunda, dan lain-lain. Di awal Juni 2014, jumlah penduduk mencapai 684.339 jiwa dengan jumlah pendatang selama tahun 2012 sebanyak 21.486 jiwa yang merupakan jumlah tertinggi selama tiga tahun terakhir. Jumlah pendatang tersebut mampu melampaui jumlah pendatang yang masuk di Singapura pada tahun yang sama yakni sebanyak 20.693 jiwa. Antara tahun 2003 hingga 2012, jumlah pendatang tercatat 170 ribu jiwa lebih, sebagian besar dari pendatang tersebut memenuhi persyaratan dan menjadi warga tetap, sedangkan sisanya dipulangkan atau pindah sendiri. Peningkatan jumlah penduduk terjadi akibat tingginya arus migrasi pendatang serta pertambahan alamiah (kelahiran), sehingga Balikpapan mulai tahun 2005 hingga saat ini menjadi kota terpadat penduduk di Kaltim. Berdasarkan asalnya, pendatang berasal dari pulau-pulau di sekitar seperti Jawa, Madura dan Sulawesi. Jumlah pendatang paling banyak berasal dari Jawa yakni sebanyak 30%, kemudian diikuti dengan Banjar dan Bugis masing-masing sebanyak 20%, Toraja sebanyak 11%, Madura sebanyak 8%, Buton sebanyak 7% dan Betawi sebanyak 4%. Tingkat pendidikan pendatang didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 36%, diikuti lulusan SD sebanyak 25%, tidak tamat SD sebanyak 23%, lulusan SMP sebanyak 12% dan perguruan tinggi hanya 4%. Alasan pendatang masuk ke Balikpapan beragam, paling banyak karena mencari pekerjaan (48%), kemudian karena pindah kerja (33%) dan karena ikut keluarga atau suami sebanyak 19%. Kesadaran pendatang dalam membuang sampah di Balikpapan bervariasi, ada yang membuangnya tepat di TPS hingga membuang bebas di sungai. Sekitar 50% pendatang membuang sampah di TPS, kemudian sebanyak 35% pendatang pengelolaan sampahnya dipungut oleh petugas, 11% pendatang membakar sampahnya dan sebanyak 4% membuangnya langsung ke sungai. Dengan pertumbuhan pendatang yang sangat tinggi, pada tahun 2015 jumlah penduduk diprediksi meningkat menjadi 825.275 jiwa yang mengakibatkan 5,15% (42.502 jiwa) penduduk Balikpapan saat itu tidak dapat menikmati air bersih. Jumlah penduduk pada tahun 2033 diprediksi mencapai angka 1.102.366 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.190 jiwa/km2. Jumlah penduduk miskin cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari BPS Balikpapan, pada tahun 2009 terhitung 18.440 jiwa penduduk Balikpapan merupakan penduduk miskin, kemudian pada tahun 2010 meningkat empat ribu jiwa menjadi 22.850 jiwa dan pada tahun 2011 terjadi penurunan sedikit namun belum juga berkurang dari jumlah tahun 2009 yakni sebanyak 19.820 jiwa. Suku bangsa Suku asli Balikpapan adalah suku Balik yang saat ini telah menjadi minoritas. Suku Balik biasanya dianggap sebagai sub-suku Paser karena dianggap serumpun, sehingga terkadang disebut sebagai Paser Balik. Padahal sebenarnya, menurut ketua adat suku Balik, mereka berbeda dengan suku Paser. Seperti yang terjadi di kawasan Kalimantan lainnya, suku Banjar yang datang ke Balikpapan menyerap unsur-unsur suku lokal melalui perkawinan campur dengan suku Balik dan Suku Paser sehingga memunculkan komunitas Banjar-Balik. Secara garis besar, ada lima budaya dasar suku bangsa asal Kalimantan yang disebut Rumpun Kalimantan, empat di antaranya terdapat di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan yaitu: Banjar, Kutai, Dayak, Paser yang biasa disingkat Komunitas BAKUDAPA atau jika ditambah etnis Tidung menjadi BAKUDAPATI (akronim Banjar, Kutai, Dayak, Paser, Tidung) jika dihitung mencapai 31,39% populasi (sensus tahun 2000). Di antara keempat suku asal Kalimantan tersebut, duku Banjar merupakan yang terbanyak sejak masa kolonial. Dalam sensus tahun 1930 suku Banjar berjumlah 7.389 jiwa (31,56%), suku Kutai/Melayu 52 jiwa, suku Dayak 32 jiwa diantara populasi Balikpapan. Selain empat suku di atas, banyak pula suku-suku asal dari pulau Sulawesi, Jawa, Sumatra, dan pulau lainnya sehingga pada awal pertumbuhan kota Balikpapan setidaknya terbentuk tiga kantung permukiman Banjar, Bugis, dan Jawa. Salah satu pakaian adat di Balikpapan, antara lain Baju Takwo. Bahasa Daerah Bahasa daerah yang sering digunakan adalah: Bahasa Paser Bahasa Kutai Bahasa Banjar Bahasa Bugis Bahasa Jawa Umumnya bahasa yang digunakan pada keseharian warga Balikpapan adalah bahasa Indonesia. Ekonomi Perekonomian kota ini bertumpu pada sektor industri yang didominasi oleh industri minyak dan gas, perdagangan dan jasa. Kota ini memiliki bandar udara berskala internasional, yakni Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan serta Pelabuhan Semayang selain pelabuhan minyak yang dimiliki Pertamina. Di sektor perdagangan, pemerintah kota melindungi pengusaha lokal Balikpapan dengan membentuk peraturan daerah yang tidak lagi menerbitkan izin kepada toko modern seperti minimarket dari luar kota untuk beroperasi di Balikpapan. Selain itu pemerintah kota juga akan mengatur jarak dan jam operasional setiap minimarket sehingga pengusaha lokal dapat bersaing di tengah kompetisi yang semakin ketat. Pendidikan Beberapa perguruan tinggi yang ada di Balikpapan yakni Universitas Balikpapan, Politeknik Negeri Balikpapan, Politeknik Borneo Medistra, STT Migas, STIE Madani Balikpapan, STIE Balikpapan (STIEPAN), STMIK Balikpapan, Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia, Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Universitas Tri Dharma, Universitas Mulia, Institut Kristen Borneo, STIT Balikpapan (STITBA), STAI Ibnu Khaldun Balikpapan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Balikpapan, dan lainnya. Kesehatan Pariwisata Kota Balikpapan memiliki daerah wisata yang cukup banyak dan beragam, di antaranya adalah: Taman Agrowisata, diresmikan tanggal 17 Desember 1997 oleh Bapak Tri Sutrisno, berlokasi di Jalan Soekarno Hatta km 23, dengan luas 100 ha dan memiliki berbagai koleksi tanaman tropis serta dilengkapi dengan tempat piknik terbuka, rumah panjang Dayak, tempat berkemah dan pemandangan alami, dilengkapi play ground, shelter, tempat parkir, mushola dan play group, dapat dikunjungi dengan angkutan kota trayek nomor 8. Wana Wisata Km 10 adalah taman arboretum yang dibangun oleh PT Inhutani I Unit Balikpapan, dengan berbagai jenis pohon hutan dan buah-buahan langka, sebagai tempat berkemah dan jogging yang sejuk dan alami, dilengkapi gedung pertemuan, pusat informasi, gazebo, play ground dan warung kaki lima, dapat ditempuh dengan angkutan kota trayek nomor 8. Karang Joang Resort, Golf dan Country Club Balikpapan, yaitu padang Golf Kariangau terletak di Kelurahan Karang Joang, tidak jauh dari sungai Wain, terdapat drive rain, hotel berbintang dengan teras dan pembakaran barbeque, club house dengan kolam renang dan activity room dengan karaoke, meja bilyard, bar dan ruangan dengan acara khusus serta tersedia menu masakan Tionghoa, Eropa dan Indonesia, dapat dipesan pada Resort & Golf Karang Joang, Jalan Soekarno Hatta Km 5,5 Balikpapan. Jembatan Ulin Kariangau merupakan jembatan ulin terpanjang dengan panjang 800 m dan lebar 2 m, terletak 11 km dari pusat kota Balikpapan, terdapat hutan bakau dengan pemandangan lepas ke teluk Balikpapan dengan aktivitas nelayan dan kapal-kapal yang melintas dari pelabuhan Somber menuju Pelabuhan Penajam. Pantai Manggar Segarasari merupakan tempat rekreasi pantai terletak 22 km dari pusat Kota Balikpapan tepatnya di kecamatan Balikpapan Timur. Di sana terdapat shelter, banana boat, speed boat, ruang informasi dan warung kaki lima. Pantai ini dapat dicapai dengan angkutan kota trayek nomor 7. Hutan Lindung Sungai Wain merupakan hutan lindung dengan luas 10.025 ha yang dilalui sungai Wain yang panjangnya 18.300 m dengan airnya yang jernih dengan hutan bakau dan habitat burung, ikan, kepiting dan orang hutan. Galeri Referensi Pranala luar Kesultanan Pasir Balikpapan Balikpapan

4206

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Berau

Kabupaten Berau

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redeb. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 36.962,37 km² dengan jumlah penduduk sekitar 272.887 jiwa (2022), dan kepadatan penduduk 7 jiwa/km². Geografi Batas wilayah Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Sejarah Kabupaten Berau berasal dari Kesultanan Berau yang didirikan sekitar abad ke-14. Menurut sejarah Berau, Raja pertama yang memerintah bernama Baddit Dipattung dengan gelar Aji Raden Surya Nata Kesuma dan Isterinya bernama Baddit Kurindan dengan gelar Aji Permaisuri. Pusat pemerintahan kerajaan pada awalnya berkedudukan di Sungai Lati (sekarang menjadi lokasi pertambangan Batu Bara PT Berau Coal). Aji Raden Suryanata Kesuma menjalankan masa pemerintahannya tahun 1400–1432 dengan adil dan bijaksana, sehingga kesejahteraan rakyatnya meningkat. Pada masa itu dia berhasil menyatukan wilayah pemukiman masyarakat Berau yang disebut Banua, yaitu Banua Merancang, Banua Pantai, Banua Kuran, Banua Rantau Buyut dan Banua Rantau Sewakung. Di samping kewibawaannya, kedudukan Aji Raden Suryanata Kesuma juga sangat berpengaruh, menjadikan dia disegani lawan maupun kawan. Untuk mengenang jasa Raja Berau yang pertama ini, Pemerintah telah mengabdikannya sebagai nama Korem 091 Aji Raden Surya Nata Kesuma yang Rayon Militer Kodam VI/TPR. Setelah dia wafat, Pemerintahan Kesultanan Berau dilanjutkan oleh putranya dan selanjutnya secara turun temurun keturunannya memerintah sampai pada sekitar abad ke-17. Kemudian awal sekitar abad XVIII datanglah penjajah Belanda memasuki kerajaan Berau dengan berkedok sebagai pedagang (VOC). Namun kegiatan itu dilakukan dengan politik De Vide Et Impera (politik adu domba). Kelicikan Belanda berhasil memecah belah Kerajaan Berau, sehingga kerajaan terpecah menjadi 2 Kesultanan yaitu Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur. Pada saat bersamaan masuk pula ajaran agama Islam ke Berau yang dibawa oleh Imam Sambuayan dengan pusat penyebarannya di sekitar Sukan. Sultan pertama di Kesultanan Sambaliung adalah Raja Alam yang bergelar Alimuddin (1800–1852). Raja Alam terkenal pimpinan yang gigih menentang penjajah belanda. Raja Alam pernah ditawan dan diasingkan ke Makassar (dahulu Ujung Pandang). Untuk mengenang jiwa Patriot Raja Alam namanya diabadikan menjadi Batalyon 613 Raja Alam yang berkedudukan di Kota Tarakan. Sedangkan Kesultanan Gunung Tabur sebagai Sultan pertamanya adalah Sultan Muhammad Zainal Abidin (1800–1833), keturunannya meneruskan pemerintahan hingga kepada Sultan Achmad Maulana Chalifatullah Djalaluddin (wafat 15 April 1951) dan Sultan terakhir adalah Aji Raden Muhammad Ayub (1951–1960). Kemudian wilayah kesultanan tersebut menjadi bagian dari Kabupaten Berau. Sultan Muhammad Amminuddin menjadi Kepala Daerah Istimewa Berau. Dia memerintah sampai dengan adanya peraturan peralihan dari Daerah Istimewa menjadi Kabupaten Dati II Berau, yaitu Undang-undang Darurat tahun 1953 Tanggal terbitnya Undang-undang tersebut dijadikan sebagai Hari jadi Kabupaten Berau. Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 27 tahun 1959, Daerah Istimewa Berau berubah menjadi kabupaten Dati II Berau dan Tanjung Redeb sebagai Ibu kotanya, dengan Sultan Aji Raden Muhammad Ayub (1960–1964) menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Berau yang pertama. Penetapan Kota Tanjung Redeb sebagai pusat pemerintahan Dati II Kabupaten Berau adalah untuk mengenang pemerintahan Kerajaan (Kesultanan) di Berau. Di mana pada tahun 1810 Sultan Alimuddin (Raja Alam) memindahkan pusat pemerintahannya ke Kampung Gayam yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Bugis. Perpindahan ke Kampung Bugis pada tanggal 25 September tahun 1810 itu menjadi cikal bakal berdirinya kota Tanjung Redeb, yaitu kemudian dibadikan sebagai Hari jadi Kota Tanjung Redeb sebagaimana diterapkan dalam Perda No. 3 tanggal 2 April 1992. Pemerintahan Daftar Bupati Bupati menjadi pimpinan tertinggi dalam pemerintahan kabupaten Berau. Saat ini, bupati yang menjabat di Berau ialah Sri Juniarsih Mas, merupakan bupati perempuan pertama yang memimpi Berau. Sri Juniarsih bersama Gamalis memenangi Pilkada Kabupaten Berau 2020 berdasarkan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati-wabup Berau terpilih yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau. Dewan Perwakilan Kecamatan Flora dan Fauna Lebih dari 80 jenis pohon di daerah Berau yang terdaftar terancam punah dalam daftar World Conservation Union (IUCN). Teluk Berau yang merupakan bagian dari Laut Sulawesi terletak di sebuah rute migrasi utama bagi mamalia laut. Terumbu karang Berau terletak 60 kilometer dari Semenanjung Berau dianggap sebagai salah satu tempat laut yang paling penting di Indonesia dan Pulau Derawan adalah bagian dari taman laut tersebut. Di antara spesies hewan Berau terancam atau hampir punah adalah: Orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus) Monyet Belalai/ Bekantan (Nasalis larvatus) Beruang madu (Helarctos malayanus) Siamang (Symphalangus syndactylus) Banteng (Bos javanicus) Pariwisata Tempat Wisata Berbagai tempat wisata yang ada di Kabupaten Berau adalah: Kepulauan Derawan di Kecamatan Pulau Derawan Danau Ubur–Ubur Pulau Kakaban Labuan Cermin Kecamatan Biduk-Biduk Kolam/Pemandian Air Panas Kecamatan Biatan Taman Buru Batu Putih di Kecamatan Talisayan Bekas Istana Kesultanan Gunung Tabur di Kecamatan Gunung Tabur Keraton Kesultanan Sambaliung di Kecamatan Sambaliung Makam Raja-Raja Kesultanan Gunung Tabur di tepi Sungai Berau dan Sungai Kelay, Kecamatan Gunung Tabur Bandar Udara Kalimarau, salah satu bandara terbesar di utara Kaltim Sentosa Park, wahana rekreasi air (waterboom) terbesar di utara Kaltim Masjid Agung Baitul Hikmah di Kota Tanjung Redeb Museum Siraja di Kecamatan Teluk Bayur Referensi Pranala luar Situs resmi Pemkab Berau Situs tentang konservasi hutan di Kabupaten Berau Koran Tempo Berau, Supermarket Wisata Kalimantan Timur Berau Berau

4207

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Bulungan

Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tanjung Selor, yang juga merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Luas kabupaten Bulungan yakni 13.181,92 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 157.593 jiwa. Rencana pemindahan ibu kota ke Kecamatan Tanjung Palas sebagai pusat pemerintah Kabupaten Bulungan. Sejarah Nama Bulungan berasal dari sebuah Kesultanan yang pernah ada di daerah tersebut yaitu Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Palas. Kabupaten ini sebelumnya merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 1999, kabupaten ini telah dimekarkan menjadi tiga kabupaten dan satu kota masing-masing Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Pada tahun 2013, keempat wilayah otonom tersebut beserta Kabupaten Tana Tidung memisahkan diri dari Kalimantan Timur dan menjadi wilayah provinsi baru Kalimantan Utara. Pemerintahan Ibu kota Tanjung Selor sebagai ibu kota Kabupaten sendiri adalah sebuah kota pedalaman yang tenang dan nyaman. Hari berdirinya tercatat tanggal 12 Oktober 1790, sebelum sebagai ibu kota Kabupaten sampai tanggal 11 Oktober 1960 merupakan ibu kota Kerajaan Bulungan. Hanya 20 ribu penduduk tinggal di kota ini, sebagian besar berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pedagang. Untuk menuju ke Tanjung Selor pada umumnya kebanyakan orang menuju Kota Tarakan dengan pesawat udara. Lantas disambung dengan Speed boat selama satu jam perjalanan atau pesawat udara yang berjadwal selama 15 menit. Tetapi bisa juga langsung terbang dari Balikpapan atau Samarinda menuju Tanjung Selor, karena kota ini telah memiliki Bandar Udara perintis (Bandar Udara Tanjung Harapan) dengan jadwal penerbangan reguler dari Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Bupati Bupati menjadi pejabat tertinggi dalam pemerintahan kabupaten Bulungan. Bupati Bulungan saat ini dijabat oleh Syarwani, didampingi wakil bupati, Ingkong Ala. Mereka menang dalam Pemilihan umum Bupati Bulungan 2020 dan dilantik pada 26 Februari 2021 di Aula Gedung Gadis Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Dewan Perwakilan Kecamatan Pemekaran kabupaten Pada tanggal 17 Juli 2007, dalam Sidang Paripurna DPR RI telah disetujui pembentukan kabupaten baru, yaitu Kabupaten Tana Tidung yang merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Nunukan dan Bulungan. Dari Nunukan, kecamatan Sembakung dipindahkan menjadi wilayah kabupaten baru tersebut, sedangkan dari Bulungan, dipindahkan tiga kecamatan, yaitu Sesayap, Sesayap Hilir dan Tanah Lia. Pariwisata Tempat Wisata Sungai Kayan Sungai Kayan merupakan sungai arus deras, dengan grade1/2 atau tingkat kesulitan di atas rata-rata, sehingga berpotensi sebagai objek wisata arung jeram. Sungai ini melewati lebih dari 20 desa yang memiliki sub suku yang berbeda namun bahasanya sebagian besar sama.Aktivitas masyarakat di sepanjang sungai ini adalah berburu dan bertani (bercocok tanam). Mayoritas penduduknya adalah Dayak dan Bulungan, namun di setiap desa tinggal pula bermacam suku pendatang seperti Bugis, Banjar, Toraja, Jawa dan lain-lain. Air Terjun Long Pin Di lokasi ini Anda dapat menikmati pemandangan yang indah sambil berbenah diri dengan bermandikan air jernih karena di bagian hilir membentuk danau yang indah, dikelilingi bebatuan alami sehingga menambah keasrian alamnya. Sungai Giram Sungai Giram terletak di Kecamatan Peso. Tiba di sungai Giram inilah tempat yang pas bagi Anda yang tertarik dengan olahraga arung jeram. Sungai dengan panjang 2 km dan lebar 50 m siap menantang nyali Anda. Sumber Air Panas Sajau Air Panas yang ada di sini berasal dari panas bumi, dengan panasnya kita dapat merebus telur di dalamnya. Keindahan alamnya yang masih asri sangat tepat bagi Anda untuk melakukan petualangan alam bebas. Gunung Putih Disebut gunung putih karena gunung ini merupakan gunung kapur berwarna putih yang sangat indah dengan relief-relief yang alami bak pahatan seorang seniman. Selain menikmati pemandangannya yang mengagumkan kita dapat memanjat relief-relief itu sampai ke puncaknya atau kita dapat berjalan dengan anak tangga yang tersedia. Dari puncak kita bisa nikmati pemandangan alam yang eksotis, disini juga terdapat gua burung yang dipercaya merupakan tempat tafakur/menenangkan diri Sultan Bulungan. Anda juga dapat menikmati sajian kesenian daerah di rumah panggung di lokasi wisata gunung putih ini. Air Terjun Idaman KM 18 Air terjun dengan ketinggian 15 meter ini ditempuh selama kurang lebih 45 menit dari kota Tanjung Selor. Anda diajak berpetualang menjelajahi hutan. Air Hutan Gunung Seriang KM 2 Air hutan ini tidak sepanjang tahun mengalir deras, adakalanya berkurang di musim kemarau. Jika datang musim penghujan hutan ini dialiri air yang tampak indah menyegarkan. Kondisi hutan yang masih rapat merupakan daya tarik lain yang disuguhkan di sini. Untuk sampai ke lokasi ini juga sangat mudah, dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama 15 menit saja. Ekonomi Berbagai potensi ekonomi yang terdapat di wilayah Kabupaten Bulungan yang dapat dipertimbangkan guna memberdayakan ekonomi rakyat, yaitu di antaranya menyangkut berbagai sektor dan sub sektor: 1. Pertanian Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Bulungan tahun 2000 belum mencapai hasil yang optimal. Penggunana lahan sawah mengalami penurunan sampai 51,36 % yang disebabkan pemekaran Kabupaten Bulungan menjadi 3 kabupaten dan juga untuk pertanian tanaman sayur yang menurun dari 64.922 ha pada tahun 1999 menjadi 9.359 ha pada tahun 2000 yang juga dikarenakan pemekaran Kabupaten Bulungan. Sehingga ini menunjukan bahwa potensi lahan untuk Pertanian masih sangat terbuka luas. 2. Perkebunan Jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan antara lain kelapa, kopi, kakao, lada, cengkih, jambu mete dan lainnya yang merupakan budidaya campuran dari beberapa jenis perkebunan. Luas areal perkebunan yang disediakan di Kabupaten Bulungan adalah seluas 152.007 ha, sedangkan lahan yang dimanfaatkan baru sebesar 5,1% atau seluas 7.884 ha dengan produksi sebesar 2.113,57 ton. Dengan demikian potensi pengembangan perkebunan didaerah ini masih sangat besar. 3. Peternakan Di sektor peternakan, perkembangan produksinya secara kuantitatif menurun, mengingat berbagai faktor seperti iklim, bibit, teknologi dan pakan. Sampai tahun 1999 populasi ternak yang terbesar adalah ternak sapi potong yaitu sebanyak 3.526 ekor atau 37.99% dari total ternak yang terdiri dari sapi potong, kerbau, kambing dan babi. Kondisi merupakan peluang untuk mengembangkan ternak sebagai komoditas dagangan untuk mensuplai Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. 4. Perikanan Potensi perikanan yang terdapat di Kabupaten Bulungan seperti budidaya laut dengan Luas potensi 242.260 hektar yang sebagian besar belum tergarap, untuk budidaya air payau dengan luas potensi lahan tambak 150.000 hektar, yang telah tergarap 100.000 hektar dan budidaya air tawar dengan luas potensi lahan 2.701,575 hektar, yang baru tergarap 50 hektar. Kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan yang ada di Kabupaten Bulungan pada umumnya masih berkisar dalam bentuk usaha rumah tangga (Home Industry) seperti Pengeringan / Pengasinan ikan Teri, Putih dan berbagai ikan non ekonomis (rucah), sehingga hal tersebut menjadi potensi yang harus terus dikembangkan untuk kemajuan perekonomian daerah. Peristiwa Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara, Presiden Joko Widodo membagikan 1.422 sertifikat tanah untuk rakyat di halaman Kantor Bupati Bulungan, Kabupaten Bulungan pada Jumat, 6 Oktober 2017. Referensi Pranala luar Bulungan Bulungan

4209

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Paser

Kabupaten Paser

Paser adalah sebuah kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanah Grogot. Penduduk kabupaten Paser pada tahun 2022 berjumlah 296.582 jiwa, dimana laki-laki berjumlah 153.455 jiwa dan perempuan 143.127 jiwa. Sejarah Masa Kesultanan Paser Abad XVI (1516 M), Kerajaan Sadurangas yang kemudian dinamakan Kesultanan Paser, berdiri dan dipimpin oleh seorang wanita (Ratu I) yang dinamakan Putri Di Dalam Petung. Wilayah kekuasaan kerajaan Sadurangas meliputi Kabupaten Paser yang ada sekarang, ditambah dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Provinsi Kalimantan Selatan. 1523 M, Perkawinan Putri Di Dalam Petung dengan Abu Mansyur Indra Jaya (pimpinan ekspedisi agama Islam dari kesultanan Demak) memperoleh empat orang anak, yaitu Aji Mas Pati Indra, Aji Putri Mitir, Aji Mas Anom Indra dan Aji Putri Ratna Beranak. 1607-1644 M, pemerintahan Aji Mas Anom Indra bin Aji Mas Pati Indra. 1644-1667 M, pemerintahan Aji Anom Singa Amulana bin Aji Mas Anom Indra. 1667-1680 M, pemerintah Aji Perdana bin Aji Anom Singa Maulana, diberi gelar Penambahan Sulaiman. 1680-1730 M, pemerintahan Aji Duwo bin Aji Mas Anom Singa Maulana, diberi gelar Penambahan Adam. 1703-1738 M, pemerintahan Aji Geger bin Aji Anom Singa Maulana, diberi gelar Sultan Aji Muhammad Alamsyah (Sultan Paser I). 1738-1768 M, pemerintahan Aji Negara bin Sultan Aji Muhammad Alamsyah, diberi gelar Sultan Sepuh Alamsyah (Sultan Paser II). 1768-1799 M, pemerintahan Aji Dipati bin Panembahan Adam, diberi gelar Sultan Dipati Anom Alamsyah (Sultan paser III). 1799-1811 M, pemerintah Aji Panji bin Ratu Agung, diberi gelar Sultan Sulaiman Alamsyah (Sultan paser IV). 1811-1815 M, pemerintah Aji Sembilan bin Aji Muhammad Alamsyah, diberi gelar Sultan Ibrahim Alamsyah. 1815-1843 M, pemerintah Aji Karang bin Sultan Sulaiman Alamsyah, diberi gelar Mahmud Han Alamsyah. 1843-1853 M, pemerintah Aji Adil bin Sultan Sulaiman Alamsyah, diberi gelar Sultan Adam Alamsyah. 1853-1875 M, pemerintahan Aji Tenggara bin Aji Kimas, diberi gelar Sultan Sepuh II Alamsyah. 1875-1890 M, pemerintah Aji Timur Balam, diberi gelar Sultan Abdurahman Alamsyah. 1880-1897 M, kekuasaan Sultan Muhammad Ali Alamsyah. 1897 M, pemerintahan Pangeran Nata bin Pangeran Dipati Sulaiman, diberi gelar Sultan Sulaiman Alamsyah 1898-1900 M, pemerintahan Pangeran Ratu bin Sultan Adam Alamsyah, diberi gelar Sultan Ratu Raja Besar Alamsyah. 1900-1906 M, pemerintahan Pengeran Mangku Jaya Kesuma, diberi gelar Sultan Mohamad Anom atau Sultan Ibrahim Khaliluddin (Sultan terakhir). 1906-1918 M, masa perjuangan rakyat paser melawan kolonial Belanda. Masa Kemerdekaan Indonesia Sampai dengan 1959, wilayah Paser berstatus kewedanaan di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Undang-undang No. 27 tahun 1959 tanggal 29 Desember 1959, Wilayah Paser direstui dan diresmikan Kepala Daerah Swatantra Tingkat Kalimantan Selatan menjadi daerah otonom, meliputi sembilan kecamatan dan terdiri dari 91 desa dan ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Paser. 3 Agustus 1961, Daerah Swatantra Tingkat II Paser dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur. PP No. 21 Tahun 1987, tanggal 13 Oktober 1987, Kabupaten Paser yang semula terdiri dari sembilan Kecamatan menjadi 10 kecamatan yaitu dengan dimasukkannya Kecamatan Balikpapan Seberang dari wilayah Kotamadya Dati II Balikpapan ke wilayah Paser, dengan nama Kecamatan Penajam. Undang-undang No. 7 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182), di mana empat wilayah kecamatannya, yaitu: Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku berpisah dari Kabupaten Paser dan menjadi Kabupaten Penajam Paser Utara. Terbentuknya Kabupaten Paser Kabupaten Paser awalnya adalah Kabupaten Pasir sebagai daerah otonomi Kalimantan Timur yang pengesahannya berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, dengan sebutan Daerah Swatantra Tingkat II Pasir. Sebelum UU 27 Tahun 1959 ditetapkan, daerah Pasir berbentuk kewedanaan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1959 Nomor C-17/15/3 yang bersifat sementara, dan Penetapan Gubernur Kalimantan Timur tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPB/92/14. Lahirnya UU Nomor 27 tahun 1959 tanggal 29 Desember 1959 memberikan momentum yang sangat penting yakni terlepasnya kewedanaan Batu Besar dari wilayah daerah Swatantra Tingkat II Pasir dan dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pada tanggal 3 Agustus 1961 Daerah Swatantra Tingkat II Pasir dimasukkan ke dalam Wilayah Kalimantan Timur. Pada tanggal 29 Desember 1961 dilaksanakanlah serah terima oleh Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan, H. Maksid kepada Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Timur, A.P.T. Pranoto di Departemen Dalam Negeri, Jakarta. Melalui perjuangan Bupati Paser H.M. Ridwan Suwidi dan Wakil H.M. Hatta Garit waktu itu, Kabupaten Pasir berubah nama menjadi Kabupaten Paser yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2007. Geografi Kabupaten Paser merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling selatan, tepatnya pada posisi 00 45'18,37"–20 27'20,82" LS dan 1150 36'14,5" -1660 57'35,03" BT. Kabupaten Paser terletak pada ketinggian yang berkisar antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Batas Wilayah Batas wilayah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut: Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Paser saat ini adalah 11.603,94 km², terdiri dari 10 kecamatan dengan 125 buah desa/kelurahan (data sampai tahun 2008) dan empat buah UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi). Jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 231.593 jiwa atau memiliki kepadatan penduduk 8 jiwa/km². Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Paser adalah Kecamatan Long Kali, Paser, dengan luas wilayah 2.385,39 km², termasuk di dalamnya luas daerah lautan yang mencapai 20,50 persen dari luas wilayah Kabupaten Paser secara keseluruhan, sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot, hanya seluas 33,58 km² atau 2,89 persen. Dari segi konstelasi regional, Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Timur. Posisinya dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Pada bagian timur Kabupaten Paser melintang selat Makassar, dimasa yang akan datang memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser, yaitu Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 km ke arah utara ibu kota Kabupaten (Kota Tanah Grogot), sedangkan Kota Tanah Grogot berjarak lebih kurang dari 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Topografi Secara garis besar Kabupaten Paser dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu: Bagian timur, merupakan daratan rendah, lantai hingga bergelombang. Daerah ini memenjang dari utara ke selatan dengan lebih melebar di bagian selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai. Jalan Negara Penajam-Kedeman-Kuaro dan Kuaro Batu Aji sebagai batas topografi. Bagian barat, merupakan daerah bergelombang hingga berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, pada wilayah ini terdapat beberapa puncak gunung, yaitu: Gunung Sarumpaka (1.380 m) Gunung Lumut (1.233 m) Gunung Narujan atau Gunung Rambutan Gunung Halat Di kabupaten ini terdapat 3 buah sungai besar, antara lain: Sungai Pasir (221 km) Sungai Kandilo (191 km) Sungai Taluksari (169 km) Geologi Struktur geologi Kabupaten Paser berumur antara metozoik, tertiar dan kuartair. Penyeberangannya adalah sebagai berikut: Wilayah bagian timur, berumur kuarter dan miosen (neogen) Wilayah bagian tengah, berumur meosen bawah (paleogen) Wilayah bagian barat, berumur tersier dan pra-tersier (mesozoik) Iklim Keadaan iklim di Kabupaten Paser banyak dipengaruhi oleh lintang dan topografi wilayahnya. Suhu rata-rata tahunan adalah 25 derajat Celcius, sedangkan rata-rata curah hujan di kawasan ini adalah 222,9 milimeter. Pemerintahan Daftar Bupati Bupati yang menjabat di kabupaten Paser ialah Fahmi Fadli, didampingi wakil bupati, Syarifah Masitah Assegaf. Mereka adalah pemenang pada Pemilihan umum Bupati Paser 2020, untuk masa jabatan 2021-2024. Fadli dan Syafirah dilantik oleh gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, pada 26 Februari 2021. Dewan Perwakilan Kecamatan Pariwisata Objek wisata Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Paser cukup layak untuk dikembangkan sebagai penopang perekonomian daerah. Bahkan, baik objek wisata alam maupun objek wisata sejarah. Beberapa objek wisata di Kabupaten Paser antara lain: Telaga Air Panas (Danum Layong) di Long Kali Gua Jurong di Long Kali Air Terjun Tiwei di Long Ikis Air Terjun Gerigu di desa Samuntai, Long Ikis Air Terjun Batu Badinding di desa Rangan, Kuaro Air Terjun Doyam Seriam di desa Modang, Kuaro Air Terjun Doyam Turu di desa Lempesu, Pasir Belengkong Air Terjun Rantau Buta di Rantau Buta Air Terjun Gunung Rambutan di Batu Sopang Gua Alam Loyang di Batu Sopang Gua Tengkorak di desa Kasungai, Batu Sopang Liang/Gua Losan di Muara Komam Liang Mangkulangit di Muara Komam Pasir Pantai di Tanjung Harapan Pulau Batu Kapal di Tanjung Harapan Kandilo Plaza, pusat perbelanjaan di Tanah Grogot Agro Wisata Trubus Sari di desa Padang Pengrapat, Tanah Grogot Taman Hutan Raya Lati Petangis, Batu Engau Taman Alam Lembayung di Tanah Grogot Taman Rigari di Tanah Grogot Museum Sadurangas di Pasir Balengkong Batu Indra Giri Meriam Portugis Kompleks makam raja-raja dari Kesultanan Paser Pantai Pasir Putih Desa. Pasir Mayang Kecamatan Kuaro Kampung Warna Warni Desa. Janju Kecamatan Tanah Grogot Lihat pula Kesultanan Pasir Referensi Pranala luar Kabupaten Paser Propinsi Kalimatan Timur Profil Kabupaten Paser Paser Paser

4210

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota%20Samarinda

Kota Samarinda

Samarinda merupakan ibu kota dari provinsi Kalimantan Timur, Indonesia serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk sebanyak 835 ribu jiwa (2023). Samarinda memiliki wilayah seluas 783 km² dengan kondisi geografi daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat maupun udara. Samarinda terkenal dengan perkembangannya yang ekspansif seperti Pelabuhan Samarinda dan Pelabuhan Palaran yang keduanya merupakan pelabuhan tersibuk se Kalimantan Timur, serta jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Timur. Kota ini merupakan satu dari 9 kota besar terpilih dari seluruh Indonesia yang meraih penghargaan kebersihan kota Adipura (sertifikat) pada tahun 2023, setelah sebelumnya beberapa kali meraihnya pada tahun 1989, 1995 dan 2013. Tak berselang lama, kota ini juga melesat raih penghargaan Indonesia's Most Liveable City 2022 (rilis 2023) dari IAP (Indonesian Association of Urban and Regional Planners), meninggalkan Kota Balikpapan yang hanya mendapatkan nilai 69. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 0,56 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda merupakan wilayah terkecil ketiga setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Ditinjau berdasarkan batas wilayahnya, Kota Samarinda seluruhnya merupakan enklave dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejarah Samarinda yang dikenal sebagai kota seperti saat ini dulunya adalah salah satu wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Pada abad ke-13 Masehi (tahun 1201–1300), sebelum dikenalnya nama Samarinda, sudah ada perkampungan penduduk di enam lokasi yaitu Pulau Atas, Karangasan (Karang Asam), Karamumus (Karang Mumus), Luah Bakung (Loa Bakung), Sembuyutan (Sambutan) dan Mangkupelas (Mangkupalas). Penyebutan enam kampung di atas tercantum dalam manuskrip surat Salasilah Raja Kutai Kartanegara yang ditulis oleh Khatib Muhammad Tahir pada 30 Rabiul Awal 1265 H (24 Februari 1849 M). Pada tahun 1565, terjadi migrasi suku Banjar dari Batang Banyu ke daratan Kalimantan bagian timur. Ketika itu rombongan Banjar dari Amuntai di bawah pimpinan Aria Manau dari Kerajaan Kuripan (Hindu) merintis berdirinya Kerajaan Sadurangas (Pasir Balengkong) di daerah Paser. Selanjutnya suku Banjar juga menyebar di wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara, yang di dalamnya meliputi kawasan di daerah yang sekarang disebut Samarinda. Sejarah bermukimnya suku Banjar di Kalimantan bagian timur pada masa otoritas Kerajaan Banjar juga dinyatakan oleh tim peneliti dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1976): “Bermukimnya suku Banjar di daerah ini untuk pertama kali ialah pada waktu kerajaan Kutai Kertanegara tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Banjar.” Inilah yang melatarbelakangi terbentuknya bahasa Banjar sebagai bahasa dominan mayoritas masyarakat Samarinda di kemudian hari, walaupun telah ada beragam suku yang datang, seperti Bugis dan Jawa. Pada tahun 1730, rombongan Bugis Wajo yang dipimpin La Mohang Daeng Mangkona merantau ke Samarinda. Semula mereka diizinkan Raja Kutai bermukim di muara Karang Mumus, tetapi dengan pertimbangan subjektif bahwa kondisi alamnya kurang baik, mereka memilih lokasi di Samarinda Seberang. Dalam kaitan ini, lokasi di bagian Samarinda Kota sebelum kedatangan Bugis Wajo, sudah terbentuk permukiman penduduk dengan sebagian areal perladangan dan persawahan yang pada umumnya dipusatkan di sepanjang tepi Sungai Karang Mumus dan Karang Asam. Mengenai nama La Mohang Daeng Mangkona yang diklaim sebagai pendiri Samarinda Seberang, hal ini kontroversi. Namanya tidak ditemukan dalam sumber arsip dan literatur kolonial. Namanya juga tidak tercatat dalam surat perjanjian antara Bugis dan Raja Kutai. Yang tercatat dalam perjanjian beraksara Arab-Melayu dan penelitian S.W. Tromp (1881) sebagai pemimpin Bugis adalah Anakhoda Latuji. Mengenai asal-usul nama Samarinda, tradisi lisan penduduk Samarinda menyebutkan, asal-usul nama Samarendah dilatarbelakangi oleh posisi sama rendahnya permukaan Sungai Mahakam dengan pesisir daratan kota yang membentenginya. Tempo dulu, setiap kali air sungai pasang, kawasan tepian kota selalu tenggelam. Selanjutnya, tepian Mahakam mengalami pengurukan/penimbunan berkali-kali hingga kini bertambah 2 meter dari ketinggian semula. Oemar Dachlan mengungkapkan, asal kata “sama randah” dari bahasa Banjar karena permukaan tanah yang tetap rendah, tidak bergerak, bukan permukaan sungai yang airnya naik-turun. Ini disebabkan jika patokannya sungai, maka istilahnya adalah “sama tinggi”, bukan “sama rendah”. Sebutan “sama-randah” inilah yang mula-mula disematkan sebagai nama lokasi yang terletak di pinggir sungai Mahakam. Lama-kelamaan nama tersebut berkembang menjadi sebuah lafal yang melodius: “Samarinda”. Geografi Batas Wilayah Dengan luas wilayah 718 km², Samarinda terletak di wilayah khatulistiwa dengan koordinat di antara 00°19'02"–00°42'34" LS dan 117°03'00"–117°18'14" BT. Kota Samarinda memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Iklim Kota Samarinda beriklim tropis basah, hujan sepanjang tahun. Temperatur udara antara 20 °C – 34 °C dengan curah hujan rata-rata per tahun 1980 mm, sedangkan kelembaban udara rata-rata 85%. Bulan terdingin terjadi pada bulan Januari dan Februari, sedangkan bulan terpanas terjadi pada bulan April dan Oktober. Berikut ini adalah tabel kondisi cuaca rata-rata di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Sungai-sungai Kota Samarinda memiliki banyak sungai. Ada 27 sungai alam yang mengalir di dalam Kota Samarinda dan tersebar di beberapa Kecamatan dan Kelurahan. 27 sungai alam yang ada di Samarinda itu kemudian dibuatkan Surat Keputusan Walikota Samarinda tentang Penetapan Sungai Sungai alam dalam wilayah Kota Samarinda tahun 2004, yang ditanda tangani Walikota Samarinda H. Achmad Amins. Berikut ini adalah daftar sungai alam yang mengalir di Kota Samarinda, Kalimantan Timur: </onlyinclude> Demografi Suku bangsa Kota Samarinda dihuni berbagai macam suku bangsa. Suku bangsa terbesar yaitu suku Jawa (36,70%), disusul Banjar (24,14%), Bugis (14,43%), Kutai (6,26%) dan Buton (2,13%). Kemudian ada juga suku bangsa lainnya, yaitu Dayak, Toraja, Minahasa, Batak, Tionghoa, Sunda, Madura, Mandar, Makassar, Minangkabau dan lain-lain. Ada juga penduduk Samarinda sejumlah orang Eropa, Amerika, Asia (termasuk ASEAN), Oceania dan Africa baik itu dengan ITAP maupun ITAS. Agama Masyarakat kota Samarinda memeluk berbagai macam agama, di antaranya Islam 91,36%, kemudian Kekristenan 7,53% di mana Protestan 5,06% dan Katolik 2,47%. Pemeluk agama Buddha sebanyak 0,97%, kemudian Hindu 0,10%, Konghucu 0,03% dan Kaharingan 0,01% Pemerintahan Secara yuridis Kota Samarinda terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959. Dasar untuk menetapkan hari jadi kota Samarinda adalah kesimpulan tim penyusun sejarah yang dibentuk Pemerintah Daerah Kotamadya Samarinda berdasarkan asumsi dan prediksi atau estimasi 64 hari masa pelayaran dari Wajo menuju Samarinda, sejak penandatangan Perjanjian Bongaya 18 November 1667. Akhirnya, diperoleh hasil tanggal 21 Januari 1668, yang bertepatan pula dengan hari jadi Pemerintah Daerah Samarinda, 21 Januari 1960. Telah ditetapkan pada peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor: 1 tahun 1988 tanggal 21 Januari 1988, pasal 1 berbunyi, "Hari Jadi Kota Samarinda ditetapkan pada tanggal 21 Januari 1668 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1078 Hijriyah". Penetapan ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan hari jadi kota Samarinda ke-320 pada tanggal 21 Januari 1988. Tanggal 21 Januari 1668 adalah hari yang diperkirakan dari satu versi sebagai awal kedatangan orang-orang suku Bugis Wajo yang kemudian mendirikan pemukiman di Samarinda Seberang. Meskipun demikian, sebelum rombongan Bugis Wajo datang ke Samarinda, sudah ada peradaban komunitas Kutai Kuno dan Banjar di wilayah Samarinda. Daftar Wali Kota Pada tanggal 17 Februari 2021, tepat berakhirnya masa jabatan Syahrie Jaang, rencanaya akan dilakukan pelantikan Andi Harun dan Rusmadi Wongso sebagai Wali dan Wakil Wali Kota Samarinda terpilih. Namun, pelantikan ditunda karena Gubernur Kaltim merencanakan untuk melantik sekaligus para kepala daerah terpilih di Kaltim. Dewan Perwakilan Kecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pilkada Samarinda Sejak reformasi 1998 dan pemberlakuan otonomi daerah, Kota Samarinda pertama kali menggelar pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2005 dan terpilih pasangan Achmad Amins sebagai wali kota dan Syaharie Jaang sebagai wakil wali kota Samarinda. Sebelumnya, pasangan ini juga menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota pada tahun 2000 atas sidang DPRD Samarinda. Pada tahun 2010, pemilu kada Kota Samarinda kembali digelar dan pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan 1.445 TPS di 53 kelurahan di Samarinda yang diperuntukkan bagi 509.069 pemilih yang terdaftar dalam DPT Adapun pasangan yang mengikuti Pilkada Samarinda 2010 adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara KPUD Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2010, maka pasangan Syaharie Jaang–Nusyirwan Ismail ditetapkan sebagai pemenang pemilu kada Kota Samarinda tahun 2010. Syaharie Jaang–Nusyirwan Ismail dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Samarinda pada tanggal 23 November 2010 di Gedung Serbaguna Stadion Madya Sempaja oleh Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. Lambang Daerah Pesut Mahakam adalah maskot kota Samarinda. Namun saat ini Pesut Mahakam tidak terlihat lagi di sepanjang sungai Mahakam. Pesut Mahakam terdesak oleh kemajuan kota dan pindah ke hulu sungai. Populasi Pesut Mahakam semakin menurun dari tahun ke tahun. Bahkan menurut sebuah penelitian, Pesut Mahakam sekarang tinggal 50 ekor. Jika tidak dilakukan antisipasi dan pelestarian, maka dalam waktu beberapa tahun saja Pesut Mahakam akan punah, menyusul pesut dari Sungai Irrawaddy dan Sungai Mekong yang sudah terlebih dahulu punah. Pesut Mahakam adalah pesut air tawar terakhir yang hidup di bumi Militer Korem 091/Aji Surya Natakesuma Batalyon Infanteri 611/Awang Long Pendidikan Menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada tahun ajaran 2010/2011 terdapat 125.924 siswa di Samarinda dan 685 sekolahan. Selain itu terdapat 3 perguruan tinggi negeri dan 24 perguruan tinggi swasta lainnya. Kesehatan Kota Samarinda telah memiliki beberapa pusat fasilitas kesehatan yang cukup lengkap di provinsi Kalimantan Timur. Selain memiliki beberapa rumah sakit yang juga telah didukung oleh beberapa perguruan tinggi yang berkaitan dengan kesehatan, salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie yang berafiliasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur. Guna mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat tersedia sarana kesehatan yang disediakan oleh Pemkot Samarinda seperti RSKD Atma Husada dan RSUD I.A Moeis maupun oleh Swasta seperti RS Islam, RS Dirgahayu, RS H.Darjad, RS Pupuk Kaltim Siaga Ramania, RS Samarinda Medica Citra, dan lain-lain. Selain itu saat ini juga sedang dalam proses pembangunan seperti RS Universal Medical Center, dan RS Dharmawan. Pelayanan umum Air bersih Untuk melayani kebutuhan air bersih, pemerintah kota melalui PDAM Samarinda berbenah demi peningkatan pelayanan air bersih kepada pelanggannya,di antaranya dengan peningkatan kapasitas produksi di berbagai IPA (Instalasi Pengolahan Air) bersih. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Cendana dengan debit 300 lt/dt, sumber air sungai Mahakam. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tirta Kencana dengan debit 160 lt/dt, sumber air sungai Mahakam. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Samarinda Seberang dengan debit 100 lt/dt, sumber air sungai Mahakam. Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKK desa Lempake dengan debit 2,5 lt/dt, sumber air baku waduk Lempake. Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKK Kecamatan Palaran dengan debit 17,5 lt/dt, sumber air baku sungai Mahakam. Untuk mengantisipasi kebutuhan energi listrik, di kota ini telah dibangun beberapa pembangkit listrik, antara PLTD Keledang dan PLTD Karang Asam yang berafiliasi dengan jaringan listrik Sektor Mahakam. Namun, pemadaman listrik masih terjadi. Untuk jaringan telekomunikasi, hampir disetiap kawasan dalam kota ini telah terjangkau terutama untuk jaringan telepon genggam, dan pada kawasan tertentu telah tersedia layanan gratis internet tanpa kabel (Wi-Fi) atau dikenal juga dengan hotspot yang terdapat pada beberapa perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, dan hotel. Dalam menangani masalah sampah, pemerintah kota memfungsikan lahan di kecamatan Samarinda Ulu di TPA Bukit Pinang seluas 10 hektare, yang berjarak 15 km dari pusat kota. Tidak kurang dari 1.008 m³ sampah masyarakat dari seluruh penjuru Samarinda dibuang ke TPA Bukit Pinang. Pariwisata Kota Samarinda memiliki beberapa objek wisata yang menjadi andalan dan sering dikunjungi wisatawan lokal. Wisata alam Objek wisata alam yang ada di Samarinda antara lain Air terjun Tanah Merah, Air terjun Berambai, Air terjun Pinang Seribu, Gunung Steling Selili, dan Kebun Raya Unmul Samarinda yang terdapat atraksi danau alam, kebun binatang dan panggung hiburan. Wisata budaya Untuk menikmati wisata budaya, wisatawan bisa mengunjungi Desa Budaya Pampang yang berjarak sekitar 20 km dari pusat kota. Pampang akan menampilkan atraksi budayanya dari suku Dayak Kenyah pada hari minggu. Produk budaya dari Samarinda berupa ukir-ukiran dan pernak-pernik lainnya yang bisa didapatkan di Citra Niaga. Samarinda juga mempunyai produk tekstil yang bernama Sarung Samarinda dan Batik Ampiek, batik yang bermotif ukiran Dayak. Wisata religi Beberapa tempat ibadah juga menjadi wisata religi di Samarinda seperti Masjid Shiratal Mustaqiem, masjid tertua di Samarinda. Tedapat pula Masjid Islamic Center Samarinda yang merupakan Masjid terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal di Jakarta. Objek wisata ziarah di kota ini adalah Makam La Mohang Daeng Mangkona, pendiri Kota Samarinda. Sekitar 10 km ke arah barat kota Samarinda, terdapat gua Maria di Rumah Retret Bukit Rahmat, Loa Janan. Pusat Perbelanjaan Plaza dan Mal Pusat perbelanjaan modern yang ada di kota ini antara lain: Mall Mesra Indah, mall ini terletak di jalan KH. Khalid tidak terlalu jauh dari pusat pasar tradisional pasar pagi, tenant yang terdapat di mall ini adalah Texas Chicken, Optik Melawai, Giant Express, Hawaii Departement Store. Mall Lembuswana, mall ini terletak di pusat kota Samarinda. Mall ini merupakan mall terluas di Samarinda yang ditandai dengan adanya parkir yang cukup memadai, tenant yang mengisi adalah Matahari Departement Store, Foodmart, KFC, Timezone, Optik Tunggal, X8, Roti O, Foodpoint, Levi's, Sport Station, Samsung, Jaco, Rei, Watsons Samarinda Central Plaza, merupakan mall ketiga yang dibangun di kota Samarinda sekitar tahun 1998. Mall ini terletak di Jalan Pulau Irian. Beberapa tenant yang terdapat di mall ini diantaranya McDonald's, Farmers Market, Ramayana Dept. Store,Amazone, ACE Hardware, dan Studio XXI Plaza Mulia, merupakan mall keempat yang dibangun dan dibuka pada pertengahan September 2009. Mall ini berlokasi di Jalan Bhayangkara. Samarinda Square (SS), mall kelima di Samarinda dan telah dibuka pada 12 Agustus 2010. Mal ini berlokasi di Jalan Muhammad Yamin, Gunung Kelua Big Mall, mall keenam di Samarinda ini hadir dengan konsep mixed use dan terbesar di Kalimantan Timur dibuka pada pertengahan September 2014. Mall yang menggandeng SOGO Department Store sebagai Anchor Tenant ini berlokasi di Jalan Untung Suropati, Sungai Kunjang, di dekat Jembatan Mahakam. City Centrum Mall, mall ketujuh di Samarinda yang terletak di Jalan Mulawarman ini dekat dengan SCP. City Centrum merupakan Social Mall yang memiliki lokasi sangat strategis di pusat keramaian kota dan kawasan bisnis Kota Samarinda. City Centrum juga terintegrasi dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis, jaringan hotel brand internasional yang sudah beroperasional sejak 22 Februari 2020. Pertokoan Pusat pertokoan yang ada di kota ini antara lain: Citra Niaga yang merupakan taman hiburan rakyat pertama yang berdiri di kota Samarinda. Citra Niaga memenangkan Penghargaan Aga Khan Award yang merupakan penghargaan bergengsi berskala internasional dalam bidang arsitektur karena rancangannya yang menyatukan antara fungsi untuk menampung pedagang kaki-lima (makanan, kerajinan, dll) dengan konsep terbuka serta pedagang menengah dengan konsep ruko yang saling mendukung. Bersama-sama dengan pemerintah daerah dan konsultan penggabungan ini berhasil dalam mendatangkan pengunjung dan konsep pemeliharaan lingkungan yang mandiri. Mahakam Square Pasar Berbagai pasar tradisional juga masih ada yang bertahan di kota Samarinda hingga saat ini, di antaranya adalah: Pasar Pagi, merupakan pasar tertua di Kota Samarinda. Pasar ini awalnya dibangun di pinggir sungai Mahakam. Namun seiring dengan perkembangan kota, maka pasar dipindahkan agak menjauh dari tepi sungai karena tepi sungai dibuat jalan. Pasar Segiri, merupakan pasar terbesar/pasar induk di kota Samarinda. Pasar Segiri mengalami kebakaran pada tahun 2009 dan sedang dibangun kembali dengan konsep pasar tradisional yang modern. Pasar Rahmat, terletak di Jalan Lambung Mangkurat, Pelita. Pasar Kedondong, terletak di Jalan Ulin, Karang Asam Ilir. Pasar Kemuning, terletak di Loa Bakung. Pasar Sei Dama, terletak di Jalan Otto Iskandardinata. Pasar Impres Baqa, terletak di Jalan Sultan Hasanudin. Pasar Laut (sore), terletak di ujung jalan HOS Cokroaminoto. Pasar Harapan Baru, terletak di Jalan Kurnia Makmur, Harapan Baru. Pasar ini pernah terbakar hebat pada tahun 2003 sehingga seluruh pasar dan sebagian rumah warga hangus. Pasar ini kembali dibangun beberapa bulan kemudian dan Jalan Kurnia Makmur dibuat menjadi dua jalur untuk mencegah kebakaran lagi yang meluas karena sebelumnya Jalan Kurnia Makmur terbilang sempit sehingga api yang berada di pasar sebelah kiri pasar dapat menyambar ke bagian pasar sebelah kanan. Palaran Trade Centre (PTC), pasar dengan konsep modern pertama di Samarinda. Pasar ini diresmikan pada tanggal 15 Mei 2010. Transportasi Infrastruktur transportasi vital di Samarinda berbeda dengan kota lainnya di Kalimantan, dimana keterlibatan swasta dan pemerintah daerah yang lebih dominan dibandingkan pemerintah pusat. Diantaranya Bandara Internasional Samarinda (Pemprov Kaltim), proyek SkyTrain rapid transit (KPBU) dan Pelabuhan Palaran (swasta). Pemerintah Indonesia juga memilih Bandara Internasional Samarinda beserta 3 bandara lainnya di Indonesia untuk dilibatkan kepemilikan (partial stake) dan pengoperasiannya kepada perusahaan mancanegara dan Astra Infra. Air Sebagai kota yang dibelah Sungai Mahakam, dalam sejarahnya sebagai kota sungai Samarinda memiliki transportasi air tradisional sejak dahulu, yakni Tambangan dan Ketinting. Tambangan biasa digunakan sebagai alat transportasi menyeberang sungai dari daerah Samarinda Seberang ke kawasan Pasar Pagi. Ketinting menjadi moda transportasi sungai utama untuk menyeberangi sungai maupun menuju wilayah tertentu yang hanya bisa dinaiki oleh manusia dan barang. Sedangkan untuk mengangkut kendaraan, kapal feri sempat beroperasi menyeberangi sungai dari pelabuhan Harapan Baru, Samarinda Seberang ke pelabuhan Samarinda Kota. Namun, sejak pembangunan dan beroperasinya Jembatan Mahakam pada tahun 1987, tambangan dan ketinting mulai berkurang penumpangnya meski tak signifikan. Tetapi, yang paling merasakan kerugian adalah kapal feri hingga akhirnya pelayaran ditutup. Selain Jembatan Mahakam, terdapat pula jembatan lain yang menjadi penghubung antara Samarinda Kota dengan Samarinda Seberang, yakni Jembatan Mahakam Ulu yang diresmikan pada tahun 2009 dan Jembatan Mahkota II yang diresmikan pada tahun 2018. Selain itu, bersebelahan dengan Jembatan Mahakam juga telah dibangun jembatan baru yang lebih tinggi yang diberi nama Jembatan Mahakam IV, yang telah diresmikan pada tahun 2020. Terdapat pelabuhan peti kemas yang berada di Jalan Yos Sudarso dan sekarang sedang dibangun pelabuhan baru yang terletak di kecamatan Palaran untuk menggantikan pelabuhan yang sekarang sudah tidak sesuai dengan kondisi kota. Pada tanggal 26 Mei 2010, pelabuhan baru tersebut selesai dibangun dan diresmikan dengan nama TPK Palaran dan saat ini dalam tahap uji coba. Darat Terdapat jalan darat yang menghubungkan kota Samarinda dengan Balikpapan ke selatan, kemudian Kota Bontang dan Sangatta (Kutai Timur) ke utara, jalan baru ke Tenggarong (Kutai Kartanegara) di arah barat laut serta ke Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara melalui jalan tenggara yang tembus sampai ke Muara Jawa, Samboja dan Balikpapan. Bus Terdapat 3 terminal perhubungan darat yang menghubungkan kota Samarinda dengan daerah-daerah lain di Kalimantan, antara lain Terminal Sungai Kunjang yang melayani rute ke Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, Terminal Lempake yang melayani rute Kota Bontang dan Kutai Timur, dan Terminal Samarinda Seberang yang melayani rute ke Paser hingga Kalimantan Selatan. Jalan tol Saat ini telah terbangun jalan bebas hambatan yang menghubungkan Samarinda dengan Balikpapan, dengan panjang 97 km. Jalan Tol Samarinda–Balikpapan ini merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan, dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir 2019. Jalan tol ini membentang mulai dari Simpang Jembatan Mahkota 2 di Kota Samarinda hingga KM 13 Balikpapan, dan berlanjut hingga Kecamatan Balikpapan Timur di Kota Balikpapan. Ke depannya, direncanakan akan dibangun tol lanjutan ke arah utara menuju Kota Bontang. Udara Samarinda dapat diakses melalui Bandara Internasional APT Pranoto (NSA/Bandara Samarinda Baru) yang terletak di Sungai Siring sekitar 30 km sebelah utara Samarinda. Terletak di kawasan BIMP-EAGA, bandara ini merupakan salah satu pintu gerbang utama turis mancanegara menuju berbagai destinasi wisata Kalimantan seperti Kepulauan Derawan, Taman Nasional Kutai, Karst Sangkulirang-Mangkalihat dan sebagainya. Pada tahun 2019 (sebelum pandemi COVID19), bandara ini melayani 1,1 juta penumpang dan 206 ton kargo. Bandara ini menggantikan Bandara Temindung pada tahun 2018, dan dalam setahun langsung menduduki peringkat ke-3 bandara Kemenhub terbaik se Indonesia di majalah Bandara, juga masuk dalam 11 bandara terbaik se Indonesia versi Wonderful Indonesia. Bandara ini merupakan pusat operasi untuk Susi Air. Media Massa & Komunikasi Televisi Surat Kabar Ada beberapa surat kabar harian (SKH) yang terbit di Kaltim, yang tidak bisa dilupakan dalam perkembangan kota Samarinda dari masa ke masa. Surat Kabar yang pertama kali terbit di Samarinda adalah Persatoen dan Perasaan Kita. Kedua surat kabar ini bukan surat kabar harian. Terbit pada akhir 1922. Surat Kabar Harian baru terbit pertama kali di Samarinda pada tahun 1935. Surat Kabar Harian Pertama di Kaltim itu adalah Surat Kabar Pewarta Borneo dan Pantjaran Berita. Di masa orde baru hingga era reformasi ada dua surat kabar harian yang terbit, yaitu SKH Suara Kaltim, yang kemudian berganti nama menjadi SKH Swara Kaltim dan SKH ManuntunG yang kemudian berubah nama menjadi Kaltim Post. Selanjutnya terbit SKH Kutai Baru, yang kemudian berganti nama menjadi SKH Poskota Kaltim. Kemudian terbit SKH Matahari (grup Poskota Kaltim), lalu berubah menjadi SKH Matahari Kaltim Times,lalu nama Matahari dihilangkan menjadi Harian Umum Kaltim Times. SKH Suara Kaltim atau Swara Kaltim dan Poskota Kaltim grup adalah koran lokal yang diterbitkan orang-orang daerah dan berkantor cabang utama di Samarinda (SKH Suara Kaltim/Swara Kaltim dan SKH Poskota Kaltim, SKH Matahari Kaltim/Kaltim Times Tenggarong. SKH Suara Kaltim, SKH Poskota Kaltim, SKH Matahari Kaltim/SKH Kaltim Times selain beredar di Samarinda dan Tenggarong, juga beredar ke seluruh kota dan kabupaten di Kaltim, bahkan hingga Nunukan, Tarakan, Malinau, Bulungan sebelum dimekarkan dan bergabung dalam Provinsi Kalimantan Utara. Surat kabar harian lokal lainnya adalah KoranKaltim, Kalpost dan Express. Sementara surat kabar grup Kaltim Post di Samarinda yaitu SKH Samarinda Pos, di Balikpapan terbit Balikpapan Pos (sebelumnya namanya Post Metro Balikpapan), Berau Post terbit di Tanjung Redeb, Bontang Post terbit di Bontang. Selain koran-koran harian di Kaltim juga ada SKH Tribun Kaltim. Tribun Kaltim satu grup dengan SKH kompas. Olahraga Kota Samarinda mempunyai fasilitas pendukung untuk kegiatan olahraga, antara lain lapangan basket, panah, sepak bola, dan panjat tebing di Tepian Mahakam serta kompleks stadion di Sempaja, Segiri dan Palaran. Lapangan-lapangan umum di berbagai penjuru kota juga sering dijadikan tempat aktivitas berolahraga, di antaranya yang terbesar adalah lapangan Pemuda dan lapangan Kinabalu. Klub olahraga sepak bola yang bermarkas di Samarinda adalah Borneo FC dengan pendukungnya yang dijuluki Pusamania. Saat ini Borneo FC mengikuti Liga 1 Indonesia, dan menggunakan Stadion Segiri sebagai kandangnya. Samarinda pernah dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan olahraga, baik dari skala nasional maupun internasional, antara lain: Indonesia Open 1990, kejuaraan bulu tangkis yang diadakan dari tanggal 18 dengan tanggal 22 Juli 1990 di GOR Segiri Pekan Olahraga Nasional XVII yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Juli 2008 dan ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Stadion Utama Palaran Samarinda International Nine Ball Billiard Championship 2010 pada 29 Januari hingga 4 Februari 2010 di GOR Segiri Bankaltim Indonesia Open Grand Prix Gold Badminton Championship, yang diselenggarakan di komplek Stadion Utama Palaran pada tanggal 12 sampai 17 Oktober 2010 Tokoh terkenal asal Samarinda Abdoel Moeis Hassan, Achmad Rizky, Adi Nugroho (pemain sepak bola), Venilia Agik, Arkanata Akram, Andi Harun, Andre Sarwono, Aspar Aswin, Azrul Ananda, Budi Hardian, De Yong Adrian, Eza Gionino, Lerby Eliandry, Ardit Erwandha, Fadly, Farid Wadjdy, Selvanus Geh, Rony Gunawan, Gusti Abdul Muis, Aji Mirza Hakim, Harlinda Kuspradini, Awang Ferdian Hidayat, Inche Abdoel Moeis, Rikha Indriaswari, Intjik Abdul Muis, James Arthur Kojongian, Abdul Kahar (pemain tenis), Denny Kantono, Kemal Palevi, Nurbeta Kwanrico, Korrie Layun Rampan, Lim Gunawan Hariyanto, Muhammad Syarkawie Hassan, Hadi Mulyadi, Omar Barack, Nia Paramitha, Ferry Rachman, Iqbal Rais, Rusmadi Wongso, Mirabeth Sonia, Sultan Samma, Joko Sidik, Chelsie Monica Ignesias Sihite, Johan Silas, Syafruddin Pernyata,Yono Bakrie,Tatang Harlyansyah, Irfan Abdul Ghafur. Lihat pula Wali kota Samarinda Kalimantan Timur Daftar provinsi yang ibu kotanya bukan kota terbesar Daftar masakan dan makanan khas Kalimantan Timur Tokoh-tokoh dari Samarinda. Referensi Pranala luar Badan Pusat Statistik Kota Samarinda Berita dari Wikinews (incubator) Samarinda Samarinda Samarinda Enklave dan eksklave

4211

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Bolaang%20Mongondow

Kabupaten Bolaang Mongondow

Kabupaten Bolaang Mongondow adalah salah satu kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibu kotanya adalah Lolak. Etnis Mayoritas di kabupaten ini adalah Suku Mongondow. Bahasa ibu penduduk asli di daerah ini adalah Bahasa Mongondow. Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1954, terletak pada salah satu daerah Sulawesi Utara yang secara historis geografis adalah bekas danau, serta merupakan daerah subur penghasil utama tambang dan hasil bumi lainnya. Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalami sejumlah pemekaran. Tahun 2007 dimekarkan menjadi Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sejarah Sejarah Federasi-Stauut (Negara serikat Federasi kerajaan)Bolaang Mongondow 1925. sebuah federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan sebuah negara kesatuan, di mana biasanya hanya ada provinsi saja. Kelebihan sebuah negara kesatuan, ialah adanya keseragaman antar semua provinsi. Federasi mungkin multi-etnik, atau melingkup wilayah yang luas dari sebuah wilayah, meskipun keduanya bukan suatu keharusan. Federasi biasanya ditemukan dalam sebuah persetujuan awal antara beberapa negara bagian "berdaulat". Bentuk pemerintahan atau struktur konstitusional ditemukan dalam federasi dikenal sebagai federalisme. Federasi Statuut Kerajaan Gabungan Bolaang mongondow juga membuat pengaturan pengaturan wilayah guna memaksimalkan pelayanan di tahun 1925.Kerajaan Gabungan Ini terdiri dari : Kerajaan Bolaang Mongondow Kerajaan Kaidipang Besar (Sebelumnya terdiri dari 2 kerajaan kaidipang dan Bolangitang di gabung menjadi Kerajaan Kaidipang Besar.) Kerajaan Bintauna Kerajaan Bolaang Uki Kerajaan Gabungan ini (united state) menentapkan Kotamobagu sebagai pusat ibukota dan di bentuk dewan kerajaan yang di kepalai seorang ketua dewan Raja komposisi 4 Raja, wilayah gabungan ini kemudian di bagi per zona Divisi mongondow di bagi menjadi 2 yaitu Mongondow utara (Mongondowsch Noord) dan mongondow Selatan (Mongondow Zuid) antara lain : Mongondow utara terdiri dari : 1.Kerajaan Kaidipang di kepalai Raja 2.Kerajaan Bintauna di kepalai Raja 3.Pasi di kepalai seorang Panggulu 4.Bolaang di kepalai seorang panggulu Mongondow Selatan terdiri dari : 1. Kerajaan Bolaang Uki di kepalai Raja 2. Lolayan di kepalai seorang Panggulu 3. Dumoga di kepalai seorang Panggulu 4. Kotabunan di kepalai seorang Panggulu Wilayah Kerajaan Bolaang Mongondow di bagi menjadi 5 bagian / Distrik "Pasi,Bolaang,Lolayan,Dumoga,Kotabunan", di karenakan wilayah ini sangat luas.Kerajaan Kaidipang Besar,Kerajaan Bintauna dan Kerajaan Bolaang Uki tidak di bagi perdistrik. Wilayah Federasi Kerajaan gabungan Bolaang Mongondow dipimpin langsung oleh keempat Raja dengan membentuk Dewan Kerajaan dan menunjuk satu ketua dewan raja Bolaang Mongondow.Ibukota dari Federasi Negara Bolaang Mongondow di pusatkan di kotamobagu. Wilayah ini kerajaan ini kemudian melakukan hubungan ekonomi dan politik dengan Hindia Belanda daripadanya Di tempatkan seorang pejabat Kontrolour belanda tetapi pejabat Kontrolour bukan memerintah tetapi hanya menjadi pejabat pembantu/penasihat Raja.hal ini karena Bolaang Mongondow adalah wilayah mandiri berdaulat (Zelfbestuur), di tahun 1938 Hindia Belanda menerbitkan UU pengakuan kedaulatan Kerajaan Mandiri di seluruh Nusantara,Pengakuan atas Kedaulatan kerajaan serikat (Federasi Statuut) Bolaang Mongondow melalui UU Staatblaad Zelfbestuuregelen no 256 tahun 1938 dan Ind.Stb. 1932 No. 571 Pada saat mulai terbentuknya Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, Indonesia sempat terbentuk Republik Indonesia serikat (RIS) Federasi Statuut Kerajaan Gabungan Bolaang Mongondow tetap mempertahankan gabungan ini melalui konfrensi kepututusan empat kerajaan tanggal 20 Agustus 1948 No. B 17/1/8. Yang tetap menjadi Swapraja Gabungan Bolaang Mongondow dalam wilayah Negara Indonesia Timur (NIT). Situasi politik nasional yang tidak menentu antara Pro RIS dan Pro NKRI melalui rapat bersama maka pada tanggal 1 Juli 1950 swapraja Gabungan Bolaang Mongondow menyatakan gabung ke NKRI pada tanggal 1 Juli 1950 melepaskan sistem pemerintahan kerajaan menjadi sistem pemerintahan Demokrasi NKRI menjadi Daerah Bolaang Mongondow yang di kepalai seorang kepala Daerah pertama Frans.Papanduke Mokodompit.Para Raja melepas Tahtanya bergabung ke NKRI. Kemudian Daerah Bolaang Mongondow,Gorontalo,dan Buol kembali membentuk menjadi satu gabungan menjadi Daerah Sulawesi utara dengan ibukota Gorontalo sesuai peraturan Presiden PP No 11 tahun 1953.Daerah Sulawesi Utara di bubarkan dan Daerah Bolaang Mongondow menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi dengan ibukota Makasar melalui PP No 023 Tahun 1954 dan UU No 024 Tahun 1954. Setelah pemilu di tahun 1954-1955 Daerah Bolaang Mongondow memilki utusan sebagai anggota Konstituante di jakarta yang di wakili mantan raja terakhir Henny Jusuf Cornelis Manoppo sebagai ketua partai Masjumi Bolaang Mongondow dan Utusan DPRRI/MPRRI pertama daerah Bolaang Monfondow di wakili oleh Anthon Cornelis Manoppo dari partai PNI. Karena situasi politik nasional dan daerah indonesia saat itu bergejolak maka pada tahun 1960 melalui PP No 5 dibentuklah Provinsi sulawesi utara tengah (Sulutteng) dengan komposisi wilayah : Kotapraja manado Kotaparaja Gorontalo Kab.Bolaang Mongondow Kab.Gorontalo Kab. Buol Toli toli Kab. Donggala Kab. Poso Kab.Luwuk Banggai Kab.Sangihe Kab.Minahasa Di tahun 1964 kemudian di bentuk lagi Provinsi Sulawesi Utara yang baru melalui UU No 13 Tahun 1964.Komposisi Baru Sulawesi Utara dimana wilayah eks Residen manado berubah menjadi ibukota provinsi sulawesi utara dengan komposisi : Kodya Manado Kodya Gorontalo Kodya Bitung Kab.Minahasa Kab.Bolaang Mongondow Kab.Gorontalo Kab.Boalemo Kab.Sangihe Talaud. Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Daerah Induk yang kini telah mekar menjadi 4 Kab. Dan 1 Kota. Gorontalo sebagai wilayah eks neo swapraja gorontalo telah menjadi Provinsi Gorontalo dan swapraja Buol yang telah menjadi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.Kini wilayah eks swapraja gabungan Bolaang mongondow menanti Terbentuknya Provinsi Bolaang Mongondow Raya. Dari sejarah ini kita dapat membedakan di mana kerajaan Bolaang mongondow dan Gabungan Bolaang Mongondow, sama halnya di Gorontalo yang terdiri dari 5 (Limo Pohalaa) yang terdiri dari Pohalaa Gorontalo,Pohalaa Suwawa,Pohalaa Bone Bolango,Pohalaa Limboto dan Pohalaa Boalemo membentuk satu gabungan Daerah Gorontalo. DI minahasa justru berbeda dari ke 9 walak tidak ada yang sepakat memakai salah satu nama walak sehingga muncul kata Minaesa (Bersatu,Kitorang satu) menjadi Minahasa di pertengahan abad ke 18. Penyatuan penyatuan seperti ini adalah lumrah terjadi dalam sejarah peradaban pemerintahan lokal di nusantara. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Kecamatan Lambang Daerah Bentuk: segi lima sama sisi di atas dasar bentuk jantung berukuran 16:21. Bentuk inti lambang segi lima sama sisi, ukurannya ½ dari luas jantung melambangkan dasar negara Pancasila dimana kabupaten Bolaang Mongondow adalah satu bagian organik daripadanya. Bentuk dasar jantung melambangkan sumber hidup bagi tiap makhluk di Bolaang Mongondow yang diharapkan sebagai salah satu daerah sumber kehidupan bagi daerah Sulawesi Utara terutama dibidang produksi pangan (beras, jagung, dsb). Warna biru pada bentuk dasar ( jantung ) melambangkan: Kesetiaan rakyat Bolaang Mongondow & Secara historis geografis daerah Bolaang Mongondow adalah bekas danau. Lukisan: Dua bulir padi masing-masing dengan warna hijau dan kuning melambangkan bahwa daerah Bolaang Mongondow adalah penghasil beras terutama di Sulawesi Utara. Masing-masing bulir tiga jajar dengan dua puluh tiang bulir melambangkan tanggal 23 Maret, tanggal dan bulan lahirnya kabupaten Bolaang mongondow menjadi daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri PP No.24 tahun 1954. Tombak dan perisai melambangkan patriotisme dan kesatuan kebudayaan daerah Bolaang Mongondow (Bekas 4 swapraja Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, bintauna dan kaidipang Besar). Warna perang (merah kehitam-hitaman) Wijn Rood pada tombak dan perisai mengandung arti dinamika hidup dan keberanian. Bintang warna kuning emas melambangkan bahwa rakyat Bolaang Mongondow adalah orang-orang beragama yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Pita kuning bertulis: Bolaang Mongondow melambangkan keagungan dan kejayaan daerah Bolaang Mongondow. Warna: Biru muda, hijau tua, kuning emas, merah kehitaman (wijn rood) dan hitam. Warna kuning emas segi lima, melambangkan belerang dan emas sebagai hasil tambang di daerah Bolaang Mongondow. Warna hijau tua pada segi lima melambangkan kesuburan, kekayaan daerah dan hasil bumi (padi, jagung, kelapa, kopi, cengkih, kayu dan hasil-hasil hutan lainnya). Warna hitam pada nama Bolaang Mongondow melambangkan ketekunan dan ketabahan. Seluruh warna putih yang terdapat pada lambang, baik pada bingkai dasar maupun pada bentuk inti melambangkan kesucian. Penduduk Agama Sebagian besar masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow memeluk agama Islam (60,05%), Kristen (33,82%), Katolik (1,61%), Hindu (4,51%) dan Buddha 0,01%. Ekonomi Komoditas Unggulan Pertanian dan Perkebunan: Padi, Jagung, Kacang, Kedelai, Singkong, Ubi jalar, Kentang, Nenas, Kelapa, Cengkih. Pertambangan: Emas, Tembaga, Besi, Kaolin, Bentonit, Belerang, Gamping, Kuarsa, Mangan. Perikanan dan Kelautan: Demersal, Pelagis, Tuna, Cakalang. Budidaya: Udang, kepiting, Ikan Air Tawar. Kehutanan: Meranti, Agatis, Nyatoh, Cempaka, Rotan, Gondorukem, Damar. Kesehatan Rumah sakit Pariwisata Objek Wisata Pantai Lolan Tanjung Ompu Pantai Molosing Pantai Babo Pantai pasir Putih Pulau Tiga Air Panas Bakan Kolam Desa Tudu Aog Referensi Pranala luar Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow

4214

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Bantaeng

Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng (Makassar: ) adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia dan ibu kota kabupaten Bantaeng adalah kecamatan Bantaeng. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Bantaeng tahun 2021, penduduk kabupaten ini ditahun 2020 berjumlah 196.716 jiwa, dengan kepadatan 497 jiwa/km2. Bantaeng saat ini sedang dibangun Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah ini adalah pabrik pengolahan nikel yang saat ini dikelola oleh PT Huadi Nickel Alloy Indonesia. Kawasan industri ini bertujuan untuk memajukan sektor hilirisasi nikel di Indonesia. Geografi Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada titik 5°21'23" - 5°35'26" Lintang Selatan dan 119°51'42" - 120°5'26" Bujur Timur. Kabupaten ini berada dibagian selatan provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 125 Km kearah selatan dari Makassar. Batas wilayah Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395.83 km2. Kabupaten Bantaeng terletak pada garis lintang antara 5°21’13’’ - 5°35’26’’ Lintang Selatan dan 119°51’42’’ - 120°05’27’’ Bujur Timur. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan laut Flores. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, sedangkan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto. Wilayah Kabupaten Bantaeng terbagi menjadi pegunungan, dataran, dan pantai yang aman sebagai pelabuhan. Perkembangan wilayah Kabupaten Bantaeng merupakan akibat baik dari ketersediaan air dari pegunungan melalui sungai, terhubungnya wilayah Bantaeng dengan wilayah lain melalui laut, dan tersedianya lahan yang memadai bagi pemukiman masyarakat. Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan terjadi karena ruang daratan yang subur. Pada masa kerajaan di Sulawesi Selatan, wilayah Kabupaten Bantaeng menjadi daerah yang diperebutkan antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Topografi Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat dan timur sepanjang 21,5 kilometer yang cukup potensial untuk perkembangan perikanan dan rumput laut. Pada bagian utara daerah ini terdapat dataran tinggi yang meliputi pegunungan Lompobattang. Sedangkan di bagian selatan membujur dari barat ke timur terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan. Penggunaan Lahan Kabupaten ini memiliki luas wilayah 395,83 km² atau 39.583 Ha yang dirinci berdasarkan Lahan Sawah mencapai 7.253 Ha (18,32%) dan Lahan Kering mencapai 32.330 Ha. Kabupaten Bantaeng yang luasnya mencapai 0,63% dari luas Sulawesi Selatan, masih memiliki potensi alam untuk dikembangkan lebih lanjut. Lahan yang dimilikinya ± 39.583 Ha. Di Kabupaten Bantaeng mempunyai hutan produksi terbatas 1.262 Ha dan hutan lindung 2.773 Ha. Secara keseluruhan luas kawasan hutan menurut fungsinya di kabupaten Bantaeng sebesar 6.222 Ha (2006). Demografi Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Bantaeng adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Bantaeng, yaitu bahasa Makassar. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dalam dua periode terakhir. Kecamatan Penduduk Jumlah penduduk mencapai 170.057 jiwa (2008) dengan rincian laki-laki sebanyak 82.605 jiwa dan perempuan 87.452 jiwa. Dan ditahun 2020, berdasarkan data registrasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng 2021, penduduk Bantaeng berjumlah 196.716 jiwa. Ekonomi Bantaeng saat ini sedang dibangun Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah ini adalah pabrik pengolahan nikel yang saat ini dikelola oleh PT Huadi Nickel Alloy Indonesia. Kawasan industri ini bertujuan untuk memajukan sektor hilirisasi nikel di Indonesia. Bijih nikel disuplai dari wilayah lain seperti Luwu Timur, Kolaka, dan Bombana. Pariwisata Tempat Wisata 1. Pemandian Eremerasa (Ermes) Ermes merupakan tempat wisata alam yang berupa kolam permandian yang airnya bersumber langsung dari mata air. Permandian yang letaknya sekitar 12 km dari kota Bantaeng ini memiliki dua kolam renang, satu untuk pengunjung dewasa dan satunya lagi diperuntukkan bagi pengunjung anak-anak. 2. Air Terjun Bissappu Letaknya sekitar 5 km dari jalan poros Bantaeng - Jeneponto merupakan air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 85 m 3. Agrowisata Loka' Loka merupakan sebuah daerah yang terletak di kaki pegunungan Lompobattang berjarak 20 km dari kota Bantaeng menyajikan pemandangan pegunungan yang indah di mana kita dapat melihat laut dari ketinggian. Dapa dijadikan sebagai tempat wisata keluarga favorit yang dapat mengajarkan kepada anak-anak tentang tanaman sayuran seperti Kubis, Wortel, Kentang, Bawang serta buah-buahan seperti Stroberi, Apel, dan Paprika. 4. Pantai Seruni Merupakan spot paling banyak dikunjungi oleh warga bantaeng menawarkan jajanan ringan seperti gorengan, minuman dingin dan panas. di sini terdapat pula lintasan joging yang mengelilingi lapangan kecil. Pantai ini akan ramai dari sore hari hingga malam oleh orang-orang yang duduk bercengkrama dengan kerabat dan keluarga. Pada pagi hari dijadikan sebagai tempat olahraga. 5. Pantai Marina Destinasi wisata yang tergolong baru ini menawarkan beberapa fasilitas seperti Rest Area yang di dalamnya terdapat Masjid, Kios-kios jajanan dan cindera mata khas bantaeng, Gasebo, dll. Pada kawasan pantainya menawarkan fasilitas penginapan dan gasebo-gasebo kecil yang dapat anda gunakan untuk keluarga. 6. Pasar Lambocca Destinasi wisata yang tergolong baru ini merupakan sebuah pasar tradisional/rakyat yang telah di revitalisasi oleh pemerintah dan salah satu perbankan nasional. wisata belanja aneka kebutuhan dan kuliner lokal bantaeng, diantaranya kue baruasa balanda, Cucuru Bayao, Biji Nangka, Kentang Rebus, serta Kaloli dan lain-lain sembari menikmati pemandangan petani rumput laut yang sedang beraktivitas. selain itu, anda bisa menikmati sensasi transportasi tradisional dokar. Saat ini pasar rakyat ini masih beroperasi dua kali seminggu yaitu Senin dan Kamis, mudah-mudahan ke depan bisa beroperasi setiap hari. Pranala luar Situs web resmi pemerintah Kabupaten Bantaeng Referensi Bantaeng Bantaeng

4215

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Barru

Kabupaten Barru

Kabupaten Barru () adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Barru. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.174,72 km² dan jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 186.910 jiwa, dengan kepadatan 160 km/km². Sejarah Etimologi Nama Barru berasal dari nama sejenis pohon yang oleh masyarakat Bugis Barru itu sendiri menyebutnya sebagai pohon Aju Berru. Dahulu wilayah tersebut ditumbuhi banyak pohon Aju Berru, bahkan raja pertama di wilayah Barru yang bernama Lasarewo dilantik menjadi raja di atas sebuah batu yang masyarakat menyebutnya Batu Allantireng, di sebelah batu tersebut terdapat pohon Aju Berru yang kemudian digunakan sebagai nama Kerajaan Berru dan Lasarewo sebagai raja pertamanya. Itulah asal muasal penamaan Kabupaten Barru, dari sebuah nama pohon, kemudian dijadikan sebagai nama kerajaan, hingga berganti menjadi kabupaten. Masa Kerajaan dan Pendudukan Belanda Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja, yaitu: Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Pada masa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda di mana wilayah Kerajaan Barru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah Onder Afdelling Barru yang bernaung di bawah Afdelling Parepare. Sebagai kepala Pemerintahan Onder Afdelling diangkat seorang control Belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai Self Bestuur (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif. Masa Awal Kemerdekaan Indonesia Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini merupakan 4 bekas Self bestuur di dalam Afdelling Parepare, yaitu: Bekas Self bestuur Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi kecamatan Mallusetasi dengan Ibu Kota Palanro, adalah penggabungan bekas-bekas Kerajaan Lili di bawah kekuasan Kerajaan Ajattapareng yang oleh Belanda diakui sebagai Self bestuur, ialah Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo. Bekas Self bestuur Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 Kerajaan Lili di bawah bekas Kerajaan Soppeng (Sekarang Kabupaten Soppeng) Sebagai Satu Self bestuur, ialah bekas Kerajaan Lili Siddo, Lili Kiru-Kiru, Lili Ajakkang dan Lili Balusu. Bekas Self bestuur Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan lbu Kotanya Sumpang Binangae yang sejak semula memang merupakan suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri. Bekas Self bestuur Tanete dengan pusat pemerintahannya di Pancana, daerahnya sekarang menjadi 3 Kecamatan, masing-masing Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting. Kelahiran Kabupaten Barru Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 20 Februari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dengan ibu kota Barru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan yang memiliki 40 Desa dan 14 Kelurahan, berada ± 102 Km di sebelah Utara Kota Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959, pada tahun 1961 daerah ini terdiri dari 4 wilayah Swapraja di dalam kewedanaan Barru, Kabupaten Parepare lama, masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi. Ibu kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu kota Kewedanaan Barru. Geografi Secara geografis, Kabupaten Barru terletak pada 4°00' - 5°35' Lintang Selatan dan 199°35' - 119°49' Bujur Timur. Wilayahnya berada di bagian barat daratan Pulau Sulawesi sekitar kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru mempunyai ketinggian antara 0-1.700 meter di atas permukaan laut dengan bentuk permukaan sebahagian besar daerah kemiringan berbukit hingga bergunung-gunung. Wilayah bertopografi perbukitan hingga pegunungan berada di sebahagian besar wilayah tengah hingga timur dan selatan yang sebagiannya juga merupakan kawasan karst. Sebahagian lainnya merupakan daerah datar, landai hingga pesisir. Kabupaten Barru merupakan daerah pesisir pantai yang cukup panjang. Garis pantai mencapai 87 Km sehingga merupakan kabupaten dengan pesisir pantai terpanjang di Sulawesi Selatan. Hidrologi dan Iklim Di Kabupaten Barru terdapat 21 sungai yang tersebar di 7 kecamatan. Sungai Jampue di Kecamatan Mallusetasi merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Barru dengan panjang sungai 45,55 Km kemudian sungai Sumpang Binangae di Kecamatan Barru dengan panjang 44,95 Km. Di Kabupaten Barru terdapat seluas 71,79 % wilayah ( 84.340 Ha) dengan tipe iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (Oktober - Maret) dan bulan Kering berturut-turut kurang dari 2 bulan (April - September). Total hujan selama setahun di Kabupaten Barru sebanyak 113 hari dengan jumlah curah hujan sebesar 5.252 mm.Curah hujan di kabupaten Barru berdasarkan hari hujan terbanyak pada bulan Desember - Januari dengan jumlah curah hujan 1.335 mm dan 1.138 mm sedangkan hari hujan masing-masing 2 hari dengan jumlah curah hujan masing- masing 104 mm dan 17 mm. Batas Wilayah Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Demografi Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Barru adalah bahasa Indonesia. Menurut Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Barru, yaitu bahasa Bugis. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Barru dalam dua periode terakhir. </onlyinclude> Kecamatan Pariwisata Adapun pariwisata dari Kabupaten Barru adalah: Kecamatan Tanete Riaja Batu Mallopie Air Terjun Waesai Wae Nunge Lembah Harapan Celebes Canyon (Watu) Lappa laona Kecamatan Tanete Rilau Sungai Bottoe Pulau Puteanging Tanjung Butung Makam wae Tenri Leleang Makam Petta Pallaselasee Masjid Tua Lalabata Makam We Pancai Tana Makam Lamaddusila Makam Karaeng Lipukasi Pantai LAGUNA Sungai Pancana Salo Libbo Dermaga Polejiwa Pantai Laguna Kecamatan Barru Lajulo Indah Air Panas Kalompie Pantai Ujung Batu Taman Wisata Padongko Makam H.M. Fudail Monumen Garongkong Pantai Lembae Air Terjun Tanjung Asap Desa Palakka Kecamatan Soppeng Riaja Pantai Awerange Monumen Paccekke Permandian manuba Kecamatan Mallusetasi Bujung Mattimboe Pulau Dutungan Pulau Bakki Pulau Batu Kalasi Pantai Kupa Pantai Lapakaka Pantai Labuange Taman Laut Mallusetasi Komp. Makam Arung Komp. Makam Labongo Kecamatan Balusu Permandian Waempubbu Gua Togenra Pulau Pannikiang Saoraja Lapinceng Air Terjun To Magellie Kecamatan Pujananting Air terjun gattareng Referensi Pranala luar We Tenri Olle, Ratu Cendikia dari Tanete BPS Kabupaten Barru Profil Kabupaten Barru (Kementerian Dalam Negeri) Barru Barru

4216

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Bone

Kabupaten Bone

Kabupaten Bone (Bugis: ) adalah salah satu Daerah otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia yang pada awalnya Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Watampone. Berdasarkan data Kabupaten Bone Dalam Angka Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk kabupaten Bone tahun 2021 adalah 801.775 jiwa, terdiri atas 391.682 laki‐laki dan 410.093 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559,00 km2, rata‐rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa/km2. Daftar Kecamatan di Kabupaten Bone (Update 25 Desember 2019): Kecamatan Ajangale Kecamatan Amali Kecamatan Awangpone Kecamatan Barebbo Kecamatan Bengo Kecamatan Bonto Cani Kecamatan Cenrana Kecamatan Cina Kecamatan Dua Boccoe Kecamatan Kahu Kecamatan Kajuara Kecamatan Lamuru Kecamatan Lappariaja Kecamatan Libureng Kecamatan Mare Kecamatan Palakka Kecamatan Ponre Kecamatan Patimpeng Kecamatan Salomekko Kecamatan Sibulue Kecamatan Tanete Riattang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kecamatan Tanete Riattang Timur Kecamatan Tellu Limpoe Kecamatan Tellu Siattinge Kecamatan Tonra Kecamatan Ulaweng Geografi Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan. Lokasinya memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan. Wilayah Kabupaten Bone berada di arah timur Kota Makassar dengan jarak sejauh 174 km. Posisinya berada pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°30' BT. Luas wilayah Kabupaten Bone 4.559 km² dengan rincian lahan sebagai berikut Persawahan: 88.449 Ha Tegalan/Ladang: 120.524 Ha Tambak/Empang: 11.148 Ha Perkebunan Negara/Swasta: 43.052,97 Ha Hutan: 145.073 Ha Padang rumput dan lainnya: 10.503,48 Ha Batas Wilayah Iklim Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26 °C – 34 °C. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata < 1.750 mm; 1750 – 2000 mm; 2000 – 2500 mm dan 2500 – 3000 mm. Pada wilayah Kabupatan Bone terdapat juga pengunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisinya sebagian ada yang berair pada musim hujan yang berjumlah sekitar 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti sungai Walenae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu-bulu, Salomekko, Tobunne dan Lekoballo. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Bone dalam dua periode terakhir. Kecamatan Demografi Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk Kabupaten Bone Tahun 2021 adalah 801.775 jiwa, terdiri atas 391.682 laki‐laki dan 410.093 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km2 persegi, rata‐rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 175,87 jiwa per km2.. Kabupaten Bone tergolong kabupaten yang besar dan luas di Sulawesi Selatan. Rata-rata jumlah penduduk per km2 adalah 175,87 jiwa. Terkait dengan perannya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan fasilitas publik lain, maka mayoritas penduduk tinggal terpusat di ibu kota kabupaten. Kepadatan penduduknya mencapai 1.111,78 jiwa per km2. Keberadaan penduduk dalam jumlah yang besar,sering kali dianggap sebagai pemicu masalah-masalah kependudukan seperti kemiskinan dan pengangguran. Namun, dalam tinjauan demografi, penting untuk melihat struktur umur penduduk. Penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan positif dalam pembangunan ekonomi. Penduduk Kabupaten Bone didominasi oleh penduduk muda dan usia produktif. Penduduk usia produktif memiliki jumlah terbesar yaitu 64,50 persen dari keseluruhan populasi dengan rasio ketergantungan sebesar 55,03 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sebanyak 55 hingga 56 penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Hal lain yang menarik diamati pada piramida penduduk adalah adanya perubahan arah perkembangan penduduk yang ditandai dengan penduduk usia 0-4 tahun yang jumlahnya lebih kecil dari kelompok penduduk usia yang lebih tua yaitu 5-9 tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat kelahiran penduduk pada beberapa tahun ini. Indikasi turunnya tingkat kelahiran, terkait dengan peningkatan penggunaan alat kontrasepsi. Jumlah akseptor KB aktif di Kabupaten Bone tahun 2014 tercatat 87.220 orang meningkat dari tahun 2013. Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan (33,40 persen), pil ( 28,76 persen), dan implant (25,61 persen). Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Bone adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat dua bahasa daerah di Kabupaten Bone, yaitu bahasa Bugis (khususnya dialek Bone) dan bahasa Bajo. Bahasa Bajo digunakan di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur. Budaya Musik, tarian, dan pakaian Salah satu tarian khas dari kabupaten Bone yakni Pajoge Angkong. Etimologi atau nama tarian ini berasal dari bahasa Bugis yang terdiri dari dua kata yaitu Pajoge dan Angkong. Pajoge itu sendiri kata dasarnya adalah joge yang mendapat imbuhan berfungsi sebagai awal pa. Imbuhan pa dalam bahasa Bugis berarti pelaku atau subjek yang melakukannya, sedangkan kata joge merupakan kata kerja berarti sere yang dalam bahasa indonesia menari, jadi kata Pajoge berarti penari atau orang yang menari. Sedangkan kata Angkong adalah calabai atau waria. Jadi Pajoge Angkong adalah tari tradisional dari dari daerah Bone yang penarinya adalah komunitas waria (laki-laki berpenampilan perempuan). Pajoge Angkong lahir dari pemikiran para calabai (waria) pada masa itu, pemikiran untuk menciptakan tarian Pajoge Angkong mulanya disebabkan ketika mereka sering menyaksikan pertunjukan Sere Bissu, akan tetapi mereka mengembangkan gerakan tari Sere Bissu, dikatakanlah gerakan mereka sebagai gerakan Mallebbang Sere berarti memperluas (mengembangkan) gerakan. Penari Pajoge Angkong sebenarnya menari umtuk merayu penonton yang datang. Adapun jumlah penari juga tidak menentu yang pasti berjumlah genap Media massa Berikut ini adalah media massa di Kabupaten Bone yang tersedia baik dalam bentuk media daring, media cetak, radio, maupun televisi Media daring Bonepos Online Radar Bone Bone Satu Kabar Bone Tribun Bone Tribun Timur Bone Bugis Warta Media cetak Harian Tribun Bone Radar Bone Radio RRI Pro 1 Bone (91.0 FM) Radio Suara Bone Beradat FM (97.7 FM) Eljaya (105.2 FM) Suci (91.8 FM) SDI (104,4 FM) Televisi Di Kabupaten Bone juga terdapat beberapa TV swasta lokal yang beroperasi, yaitu Matajang TV, dan SMK TV. Referensi Pranala luar Bone Bone

4217

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Bulukumba

Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba (Lontara Bugis: ᨀᨅᨘᨄᨈᨛᨅᨘᨒᨘᨀᨘᨅ) adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Ujung Bulu. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2021, Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,58 km² dan berpenduduk 437.610 jiwa. Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa. Geografi Secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai, dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,58 km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 km. Batas Wilayah Wilayah Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya adalah: Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai Sebelah Selatan: Kabupaten Kepulauan Selayar Sebelah Timur: Teluk Bone Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng. Topografi Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Ketinggian Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%. Klimatologi Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembap atau agak basah. Kabupaten Bulukumb berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bonto Bahari, stasiun Bulo–bulo dan stasiun Herlang. Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah. Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut: •Curah hujan antara 800 – 1000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujungbulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Bonto Bahari. •Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian Bontotiro. •Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang. •Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang. Jenis tanah Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah latosol dan mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah alluvial hidromorf coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat. Hidrologi Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha. Sejarah Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu "Bulu’ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa Indonesia berarti "masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya". Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke–17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama "Tana Kongkong", di situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. Bangkeng Buki' (dalam bahasa Makassar berarti kaki bukit) yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras memertahankan Bangkeng Buki' sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan. Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis "Bulu'kumupa" yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi "Bulukumba". Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten. Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah. Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960. Slogan Kabupaten Bulukumba Paradigma kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan memberikan nuansa moralitas dalam sistem pemerintahan yang pada tatanan tertentu menjadi etika bagi struktur kehidupan masyarakat melalui satu prinsip "Mali’ siparappe, Tallang sipahua." Ungkapan yang mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis – Makassar Konjo tersebut merupakan gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba untuk mengemban amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual, dunia dan akhirat. Nuansa moralitas ini pula yang mendasari lahirnya slogan pembangunan "Bulukumba Berlayar" yang mulai disosialisasikan pada bulan September 1994 dan disepakati penggunaannya pada tahun 1996. Konsepsi "Berlayar" sebagai moral pembangunan lahir batin mengandung filosofi yang cukup dalam serta memiliki kaitan kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan dengan masyarakat Bulukumba. "Berlayar", merupakan sebuah akronim dari kalimat kausalitas yang berbunyi "Bersih Lingkungan, Alam Yang Ramah". Filosofi yang terkandung dalam slogan tersebut dilihat dari tiga sisi pijakan, yaitu sejarah, kebudayaan dan keagamaan. Pijakan Sejarah Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang mengorbankan harta, darah dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap kolonial Belanda dan Jepang menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 diawali dengan terbentuknya "barisan merah putih" dan "laskar brigade pemberontakan Bulukumba angkatan rakyat". Organisasi yang terkenal dalam sejarah perjuangan ini, melahirkan pejuang yang berani mati menerjang gelombang dan badai untuk merebut cita–cita kemerdekaan sebagai wujud tuntutan hak asasi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pijakan Kebudayaan Dari sisi budaya, Bulukumba telah tampil menjadi sebuah "legenda modern" dalam kancah percaturan kebudayaan nasional, melalui industri budaya dalam bentuk perahu, baik itu perahu jenis Pinisi, padewakkang, lambo, pajala, maupun jenis lepa–lepa yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba di dunia internasional. Kata layar memiliki pemahaman terhadap adanya subjek yang bernama perahu sebagai suatu refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba. Pijakan Keagamaan Masyarakat Bulukumba telah bersentuhan dengan ajaran agama Islam sejak awal abad ke–17 Masehi yang diperkirakan tahun 1605 M. Ajaran agama Islam ini dibawa oleh tiga ulama besar (waliyullah) dari Pulau Sumatra yang masing–masing bergelar Dato Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar) dan Dato Pattimang (Luwu). Ajaran agama Islam yang berintikan tasawwuf ini menumbuhkan kesadaran religius bagi penganutnya dan menggerakkan sikap keyakinan mereka untuk berlaku zuhud, suci lahir batin, selamat dunia dan akhirat dalam kerangka tauhid "appasewang" (meng-Esa-kan Allah SWT). Selain itu Terdapat Mesjid tertua ketiga di Sulawesi Selatan yang dinamakan Masjid Nurul Hilal Dato Tiro yang terletak di Kecamatan Bontotiro. Demografi Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Bulukumba adalah bahasa Indonesia. Terdapat dua bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Bulukumba, yaitu Bahasa Bugis dialek Bulukumba. Kemudian ada juga Bahasa Konjo, yang terbagi menjadi Bahasa Konjo pesisir dan Bahasa Konjo pegunungan yang merupakan sub bahasa Makassar yang secara pengucapan/dialek dan kata-kata sebagiannya berbeda dengan Bahasa Makassar yang umum dituturkan, namun justru beberapa kata-kata banyak yang kognitif dengan Bahasa Bugis. Secara Budaya dan Bahasa Kabupaten Bulukumba bisa dikatakan peralihan atau pertemuan dari Bugis maupun Makassar, Dimana masyarakatnya menuturkan dua bahasa daerah yang lazim digunakan di Sulawesi Selatan. Pemerintahan Bupati Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dalam dua periode terakhir. Kecamatan Awal terbentuknya, Kabupaten Bulukumba hanya terdiri atas tujuh kecamatan (Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bonto Bahari, Bontotiro, Kajang, Hero Lange-Lange), kemudian beberapa kecamatan dimekarkan menjadi 10 kecamatan. Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa. Lambang Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor: 13 Tahun 1987, maka ditetapkanlah Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba dengan makna sebagai berikut: 1. Perisai Persegi Lima Melambangkan sikap batin masyarakat Bulukumba yang teguh memertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 2. Padi dan Jagung Melambangkan mata pencaharian utama dan merupakan makanan pokok masyarakat Bulukumba. Bulir padi sejumlah 17 bulir melambangkan tanggal 17 sebagai tanggal kemerdekaan RI. Daun jagung sejumlah 8 menandakan bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan RI. Kelopak buah jagung berjumlah 4 dan bunga buah jagung berjumlah 5 menandakan tahun 1945 sebagai tahun kemerdekaan RI. 3. Perahu Pinisi Sebagai salah satu mahakarya ciri khas masyarakat Bulukumba, yang dikenal sebagai "Butta Panrita Lopi" atau daerah bermukimnya orang yang ahli dalam membuat perahu. 4. Layar perahu Pinisi berjumlah 7 buah. Melambangkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, tetapi sekarang sudah dimekarkan dari tujuh menjadi 10 kecamatan. 5. Tulisan aksara lontara di sisi perahu "Mali Siparappe, Tallang Sipahua". Mencerminkan perpaduan dari dua dialek Bugis dan Makassar Konjo yang melambangkan persatuan dan kesatuan dua suku besar yang ada di Kabupaten Bulukumba. 6. Dasar Biru Mencerminkan bahwa Kabupaten Bulukumba merupakan daerah maritim. Pariwisata Pariwisata di Kabupaten Bulukumba sangat beragam, misalnya: Wisata Bahari Pantai Tanjung Bira Pantai Lemo-lemo Pantai Batu Tallasa Pantai Kalukubodo Pantai Butung keke Tebing Apparalang Pantai Bara Pantai Mandala Ria Pantai Kasuso Pantai Samboang Pantai Ujung Tiro Pantai Marumasa Pantai Panrang Luhu Pulau Kambing Pulau Liukang Loe Wisata Alam Permandian Alam Sungai Sempit Air Terjun Bravo Bukit Kahayya Gua Passohara Goa Passea Permandian Alam Hila-Hila Permandian Alam Limbua Perkebunan Karet Balombessie Puncak Pua Janggo Bukit Bulupadido Wisata Sejarah, Budaya dan Religi Tempat Pembuatan Perahu Tradisional Pinisi Kawasan Adat Ammatoa Kajang Makam penyiar Agama Islam Dato Tiro Masjid Nurul Hilal Dato Tiro Islamic Center Dato' Tiro Eko Wisata Taman Cekkeng Nursery Pinisi park Hutan kota Taman kota Referensi Pranala luar http://kabupatenbulukumba.blogspot.com http://www.bulukumbakab.go.id http://panwaslu-sulsel.com/bulukumba/96-sekilas-kabupaten-bulukumba http://www.sulsel.go.id/indonesia/media.php?module=detailberita&id=75 Bulukumba Bulukumba

4218

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Enrekang

Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 225.172 jiwa. Sejarah Sejak abad XIV, daerah ini disebut Massenrempulu yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari Endeg yang artinya Naik Dari atau Panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan Endekan. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Adminsitrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama “ENREKANG” versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil ± 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 Km². Pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar bernama Malepong Bulan. Kerajaan ini kemudian bersifat Manurung (terdiri dari kerajaan-kerajaan yang lebih kecil) dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi "Pitue Massenrempulu", yaitu: Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa' Kerajaan Batulappa' yang dipimpin oleh Arung Batulappa' Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua, Alla'. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla' oleh Arung Alla' Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa Kerajaan Letta' yang dipimpin oleh Arung Letta' Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh Arung Baringin Pitu (7) Massenrempulu' ini terjadi kira-kira dalam abad ke XIV M. Tetapi sekitar pada abad ke XVII M, Pitu (7) Massenrempulu' berubah nama menjadi Lima Massenrempulu' karena Kerajaan Baringin dan Kerajaan Letta' tidak bergabung lagi ke dalam federasi Massenrempulu'. Akibat dari politik Devide et Impera, Pemerintah Belanda lalu memecah daerah ini dengan adanya Surat Keputusan dari Pemerintah Kerajaan Belanda (Korte Verklaring), dimana Kerajaan Kassa dan kerajaan Batu Lappa' dimasukkan ke Sawitto. Ini terjadi sekitar 1905 sehingga untuk tetap pada keadaan Lima Massenrempulu' tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya yang dipecah. Beberapa bentuk pemerintahan di wilayah Massenrempulu' pada masa itu, yakni: 1. Kerajaan-kerajaan di Massenrempulu' pada Zaman penjajahan Belanda secara administrasi Belanda berubah menjadi Landshcap. Tiap Landschap dipimpin oleh seorang Arung (Zelftbesteur) dan dibantu oleh Sulewatang dan Pabbicara /Arung Lili, tetapi kebijaksanaan tetap ditangan Belanda sebagai Kontroleur. Federasi Lima Massenrempulu' kemudian menjadi: Buntu Batu, Malua, Alla'(Tallu Batu Papan/Duri), Enrekang (Endekan) dan Maiwa. Pada tahun 1912 sampai dengan 1941 berubah lagi menjadi Onder Afdeling Enrekang yang dikepalai oleh seorang Kontroleur (Tuan Petoro). 2. Pada zaman pendudukan Jepang (1941–1945), Onder Afdeling Enrekang berubah nama menjadi Kanrikan. Pemerintahan dikepalai oleh seorang Bunkem Kanrikan. 3. Dalam zaman NICA (NIT, 1946–27 Desember 1949), kawasan Massenrempulu' kembali menjadi Onder Afdeling Enrekang. 4. Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, Kawasan Massenrempulu' berubah menjadi Kewedanaan Enrekang dengan pucuk pimpinan pemerintahan disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN Enrekang) yang meliputi 5 (lima) SWAPRAJA, yakni: SWAPRAJA ENREKANG SWAPRAJA ALLA SWAPRAJA BUNTU BATU SWAPRAJA MALUA SWAPRAJA MAIWA Yang menjadi catatan atau lembaran sejarah yang tak dapat dilupakan bahwa dalam perjuangan atau pembentukan Kewadanaan Enrekang (5 SWAPRAJA) menjadi DASWATI II / DAERAH SWANTARA TINGKAT II ENREKANG atau KABUPATEN MASSENREMPULU'. (Perlu ingat bahwa yang disetujui kelak dengan nama Kabupaten Dati II Enrekang mungkin karena latar belakang historisnya). Adapun pernyataan resolusi tesebut antara lain: Pernyataan Partai/Ormas Massenrempulu' di Enrekang pada tanggal 27 Agustus 1956. Resolusi Panitia Penuntut Kabupaten Massenrempulu di Makassar pada tanggal 18 Nopember 1956 yang diketuai oleh almarhum Drs. H.M. RISA Resolusi HIKMA di Parepare pada tanggal 29 Nopember 1956 Resolusi Raja-raja (ARUM PARPOL/ORMAS MASSENREMPULU') di Kalosi pada tanggal 14 Desember 1956 Geografi Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang terletak ± 235 Km sebelah utara Makassar. Secara geografi Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat antara 3°14'36" sampai 3°50'00" Lintang Selatan dan 119°40'53" sampai 120°06'33" Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km² atau sebesar 2,83 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Batas Wilayah Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Topografi Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang ini pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan,pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47–3.293 meter dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan topografi wilayah Enrekang didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Kabupaten Enrekang memiliki topografi wilayah bergunung dan berbukit serta memiliki beberapa puncak gunung seperti Gunung Bambapuang, Gunung Latimojong, Gunung Sinaji, dan lain-lain. Iklim Wilayah Kabupaten Enrekang beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 21°–32 °C. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini berkisar antara 77%–83%. Curah hujan di wilayah Kabupaten Enrekang cenderung tinggi sepanjang tahun dan curah hujan tahunan di wilayah ini berkisar antara 2.300–2.900 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 160 hingga 220 hari hujan per tahun. Demografi Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Enrekang adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat dua bahasa daerah di Kabupaten Enrekang, yaitu bahasa Bugis (khususnya dialek Maiwa dan dialek Maroangin) dan bahasa Duri (Massenrengpulu). Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Enrekang dalam dua periode terakhir. Kecamatan Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1962 dan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1960 Sulawesi terpecah dan sebagai pecahannya meliputi Administrasi Parepare yang lebih dikenal dengan nama Kabupaten Parepare lama, di mana kewedanaan Kabupaten Enrekang adalah merupakan salah satu daerah di antara 5 (lima) Kewedanaan lainnya. Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi) atau daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI II), maka Kabupaten Parepare lama terpecah menjadi 5 (lima) DASWATI II, yaitu: DASWATI II ENREKANG DASWATI II SIDENRENG RAPPANG DASWATI II BARRU DASWATI II PINRANG DASWATI II PARE PARE Kelima gabungan dearah tersebut dari dulu dikenal dengan nama Afdeling Parepare. Dengan terbentuknya DASWATI II Enrekang berdasarkan Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 19 Februari 1960, H. ANDI BABBA MANGOPO dilantik sebagai Bupati yang pertama dan ditetapkan sebagai hari terbentuknya DASWATI II Enrekang atau Kabupaten Enrekang. Sehubungan dengan ditetapkannya Perda Nomor: 4, 5, 6 dan 7 tahun 2002 pada tanggal 20 Agustus 2002 tentang pembentukan 4 (empat) Kecamatan Definitif dan Perda Nomor 5 dan 6 Tahun 2006 tentang pembentukan 2 kecamatan sehingga memiliki 12 (dua belas) kecamatan yang definitif. Selanjutnya dari 12 kecamatan defenitif terdapat 112 desa/kelurahan, yang terdiri dari 17 kelurahan dan 95 desa. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2008 berjumlah sekitar 186.810 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 93.939 jiwa dan perempuan sebanyak 92.871 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 43.062. Daftar Kepala Pemerintahan Negeri Berikut ini adalah mantan Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN), yaitu: Abdul Hakim Abdul Rahman, BA Abdul Madjid Pattaropura Nuhung Atjo Daftar Tokoh Masyarakat Sesepuh yang mempelopori terbentuknya Kabupaten Enrekang. Antara lain: H. Abd. Manan Mappasanda Drs. H.M. Risa Drs. H.M. Thala H. Andi Santo Andi Palisuri H.M. Yasin Andi Maraintang Andi Baso Nur Rasyid Andi Tambone Bompeng Rilangi Anri Enreng Abdul Rahman, BA Prof. Dr. H.M. Syukur Abdullah Penduduk Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada diantara kebudayaan Bugis, Mandar dan Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya. Seluruh masyarakat Massenrempulu' dimana saja berada diharapkan tetap menjaga budaya Massenrempulu' sebagai modal dasar pembangunan dalam melaksanakan otonomi daerah untuk mewujudkan predikat atau gelar yang pernah diberikan oleh raja-raja dari Bugis yang diungkapkan dalam Bahasa Bugis, bahwa NAIYYA ENREKANG TANA RIGALLA, LIPU RIONGKO TANA RIABBUSUNGI. NAIYYA TANAH MAKKA TANAH MAPACCING MASSENREMPULU. NAIYYA TANAH ENREKANG TANAH SALAMA Referensi Lihat juga Pulu Mandoti Pranala luar Kabupaten di Sulawesi Selatan Kabupaten di Indonesia

4219

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Gowa

Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa (, ) adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. ibu kota kabupaten ini terletak di kelurahan Sungguminasa, kecamatan Sombaopu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,33 km² dan jumlah penduduk sebanyak 768.682 jiwa ditahun 2021. Kabupaten Gowa, merupakan daerah yang sebelum kemerdekaan merupakan Kesultanan Gowa yang dipimpin oleh Sultan. Salah satu Raja nya yang paling terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Kabupaten Gowa dengan Benteng Somba Opu sebagai ibukota Kesultanan Gowa di abad ke-16 hingga 17, sebagai ibu kota sudah dikenal oleh bangsa asing dari Eropa yang menetap di ibukota Somba Opu seperti Portugis, Inggris, Belanda, Denmark dan Prancis. Dari Asia Timur seperti China, bangsa Moor dari Afrika utara dan Yaman dari Timur Tengah. Komunitas Suku Melayu di Asia Tenggara seperti Pattani dari Thailand, Champa dari Vietnam, Minangkabau dari Sumatera barat, Johor dan Pahang dari Malaysia, Suku Aborigin dari Australia utara serta berbagai suku bangsa di Nusantara. Ibu kota Somba Opu menjadi kota paling Kosmopolitan di Asia Tenggara pada abad ke-XVII. Sejarah Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. Mulai abad ke-14 (1320), Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul nama pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal kolonialisasinya di Indonesia. Kerajaan Gowa memang akhirnya takluk kepada Belanda lewat Perjanjian Bungaya. Namun meskipun sebagai kerajaan, Gowa tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu Pelabuhan Makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi Kota Makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan Gowa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang. Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa ibaratnya masih menjadi ibu bagi kota ini. Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan kota. Mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan, terutama sayur-mayur, sampai aliran air bersih dari Waduk Bili-bili. Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 kilometer persegi ini memiliki enam gunung, di mana yang tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang di daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya subur. Warisan sejarah Gowa Pelabuhan Paotere Fort Rotterdam Benteng Somba Opu Patorani Baju bodo Perahu Palari Masjid Katangka Ballaʼ Lompoa Makam raja-raja Tallo Aksara Lontara Lipa' Sabbe Geografi Secara geografis, Kabupaten Gowa terletak pada 5°33' - 5°34' Lintang Selatan dan 120°38' - 120°33' Bujur Timur. Luas wilayah kabupaten Gowa adalah ±1.883,33 km². Topografi Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2800 meter di atas permukaan air laut. Namun demikian wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian timur hingga selatan karena merupakan Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang sungai utama 90 Km. Batas wilayah Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Iklim Wilayah kabupaten Gowa menurut klasifikasi iklim Koppen beriklim muson tropis (Am) dengan dua musim yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah Gowa disebabkan oleh hembusan angin muson timur–tenggara yang bersifat kering dan tidak banyak membawa uap air dan terjadi pada periode Mei hingga Oktober. Sementara itu, musim penghujan di wilayah kabupaten ini diakibatkan oleh hembusan angin muson barat laut–barat daya yang bersifat basah dan lembab. Musim penghujan di wilayah Gowa berlangsung pada periode November hingga April dengan bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulanannya lebih dari 500 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah kabupaten Gowa berkisar pada angka 2.000–3.000 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 100–180 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah kabupaten Gowa berkisar pada angka 22°–33 °C dengan tingkat kelembapan nisbi ±81%. Demografi Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Gowa adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Gowa, yaitu bahasa Makassar, khususnya dialek Lakiung, dialek Turatea, dan dialek Makassar Konjo. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam dua periode terakhir. Kecamatan Ekonomi Pertambangan Bahan-bahan galian golongan C di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Jenebarang, seperti pasir, batu kali dan kerikil secara turun-temurun mampu memberikan nafkah bagi penduduk sekitarnya. Kontribusi sektor ini dalam kegiatan ekonomi tahun 2000 nilainya mencapai Rp. 105,4 miliar atau 9,13 persen, tetapi sumbangan sektor ini terhadap kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) cukup signifikan. Pada tahun anggaran 2001, Pemkab menargetkan Rp. 2,03 miliar dari pajak bahan galian golongan C untuk mengisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan penggalian memang cukup besar karena selain tersedianya material dari DAS, juga ada batu gunung dan tanah liat. Truk-truk lalu-lalang mengangkut material ini di sepanjang jalan protokol yang menghubungkan Kabupaten Gowa dengan Kota Makassar. Bahan galian memang mampu memberikan pemasukan yang besar bagi kas Pemkab Gowa. Pos pajak ini mendominasi pendapatan hingga mencapai 65 persen dalam PAD tahun anggaran 2001 yang besarnya Rp. 3,11 miliar. Pertanian Potensi Kabupaten Gowa yang sesungguhnya adalah sektor pertanian. Pekerjaan utama penduduk kabupaten yang pada tahun 2000 lalu berpendapatan per kapita Rp. 2,09 juta ini adalah bercocok tanam, dengan sub sektor pertanian tanaman pangan sebagai andalan. Sektor pertanian memberi kontribusi sebesar 45 persen atau senilai Rp. 515,2 miliar. Lahan persawahan yang tidak sampai 20 persen (3,640 hektare) dari total lahan kabupaten mampu memberikan hasil yang memadai. Dari berbagai produksi tanaman pertanian seperti padi dan palawija, tanaman hortikultura menjadi primadona. Kecamatan-kecamatan yang berada di dataran tinggi seperti Parangloe, Bungaya dan terutama Tinggimoncong merupakan sentra penghasil sayur-mayur. Sayuran yang paling banyak dibudidayakan adalah kentang, kubis, sawi, bawang daun dan buncis. Per tahunnya hasil panen sayur-sayuran melebihi 5.000 ton. Sayuran dari Kabupaten Gowa mampu memenuhi pasar Kota Makassar dan sekitarnya, bahkan sampai ke Pulau Kalimantan dan Maluku melalui Pelabuhan Parepare dan Pelabuhan Mamuju. Selain bertani sayur yang memiliki masa tanam pendek, petani Gowa juga banyak yang bertani tanaman umur panjang. Salah satunya adalah tanaman markisa (Fassifora sp). Mengunjungi Makassar kurang afdal rasanya kalau tidak membawa buah tangan sirup atau juice markisa. Jika kita melihat pemandangan di bandara atau pelabuhan, kebanyakan para calon penumpang yang akan meninggalkan Makassar membawa sari buah beraroma segar ini. Tanaman yang berasal dari daratan Amerika Selatan ini identik dengan Sulawesi Selatan. Desa Kanreapia, Kecamatan Tinggimoncong merupakan salah satu daerah penghasil markisa di Kabupaten Gowa. Sayangnya markisa yang rasa buahnya manis asam dan mampu menggerakkan industri kecil makanan dan minuman ini kini mulai kurang diminati petani. Menanam markisa memang tidak mudah, kecuali karena masa tanamnya panjang dan memerlukan perawatan khusus, seperti tinggi permukaan tanah, pupuk dan obat-obatan yang cukup mahal. Selain itu harga markisa juga tidak stabil dan cenderung terus menurun. Tanaman merambat ini memiliki satu masa panen per tahun (November-Januari) dengan produksi sekitar 300.000 buah per hektare. Jika harga pada masa panen raya, satu kilo (kurang lebih 25 buah) hanya Rp. 500,- sampai Rp. 800,- sehingga para petani hanya menerima Rp 6,0 juta sampai Rp 9,6 juta per hektarenya. Keadaan ini yang mendorong luas tanam markisa terus menurun. Pada tahun 1996 terdapat 1.241 hektare dengan produksi 21.861 ton. Empat tahun kemudian luas tanam menjadi 854 hektare dengan produksi 7.189 ton. Petani banyak beralih tanam dari markisa ke sayuran karena lebih pendek masa tanamnya. Olahraga Sarana Olahraga Lapangan Golf Padivalley Syech Yusuf Discovery Stadion Kalegowa Lapangan Sepak Takrow di Bontorikong, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo Klub olahraga Persigowa Lihat pula Kesultanan Gowa Daftar tokoh Makassar Referensi Pranala luar Gowa Gowa

4220

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Jeneponto

Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto (, ) adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Jeneponto berada di desa Bontosunggu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km² dan berpenduduk sebanyak 415.462 jiwa (2021). Pembagian administratif di Kabupaten Jeneponto meliputi 32 kelurahan dan 82 desa yang tersebar ke 11 kecamatan. Sejarah Masa kerajaan Sebelum kedatangan bangsa Belanda di Sulawesi Selatan, wilayah di Kabupaten Jeneponto merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang dihuni oleh suku Makassar. Wilayah Kabupaten Jeneponto dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang kekuasaannya berada dalam pengaruh Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Kabupaten Jeneponto pada masa kerajaan di Sulawesi Selatan terbagi-bagi menjadi 6 kerajaan, yaitu Kerajaan Garassi, Kerajaan Bangkala, Kerajaan Binamu, Kerajaan Tarowang, Kerajaan Sapanang, dan Kerajaan Arungkeke. Masa kolonial Kerajaan Bangkala dan Kerajaan Binamu memisahkan diri dari Kerajaan Laikang pada bulan November 1863. Pada masa tersebut, wilayah Kerajaan Laikang berada dalam pemerintahan Hindia Belanda. Kedua kerajaan ini mengadakan perlawanan politik dengan Hindia Belanda. Pada tanggal 29 Mei 1929, Kerajaan Binamu memilih seorang raja baru yang dipilih oleh rakyatnya melalui lembaga adat bernama Toddo' Appaka. Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda . Dengan Demikian penetapan Hari Jadi Jeneponto yang disepakati oleh pakar pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan tokoh masyarakat Jeneponto, dari seminar Hari jadi Jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2002 di Gedung Sipitangarri, dianggap sangat tepat, dan merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Masa kemerdekaan Indonesia Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi kemudian menetapkan Kabupaten Jeneponto sebagai Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Mei 1959. Penetapan ini bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Takalar yang memperoleh pemekaran wilayah dari Kabupaten Jeneponto. Geografi Secara geografis, Kabupaten Jeneponto terletak di 5°23'- 5°42' Lintang Selatan dan 119°29' - 119°56' Bujur Timur. Kabupaten ini berjarak sekitar 91 Km dari Makassar. Luas wilayahnya 749,79 km2 dengan kecamatan Bangkala Barat sebagai kecamatan paling luas yaitu 152,96 km2 atau setara 20,4 persen luas wilayah Kabupaten Jeneponto. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Arungkeke yakni seluas 29,91 km2. Topografi Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter di atas permukaan air laut (mdpl) yang merupakan lereng pegunungan Gunung Baturape - Gunung Lompobattang. Sedangkan bagian tengah berada di ketinggian 100 sampai dengan 500 mdpl dan pada bagian selatan merupakan pesisir serta dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 100 mdpl. Karena perbatasan dengan Laut Flores maka Kabupaten Jeneponto memiliki pelabuhan cukup besar yang terletak di desa Bungeng. Batas wilayah Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Iklim Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, wilayah Kabupaten Jeneponto beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Jeneponto berlangsung pada periode Mei hingga Oktober dengan rata-rata curah hujan bulanan kurang dari 100 mm per bulan dan bulan terkering adalah bulan Agustus dan September. Sementara itu, musim hujan di wilayah Kabupaten Jeneponto berlangsung pada periode November hingga April dengan rata-rata curah hujan bulanan lebih dari 120 mm per bulan dan bulan terbasah adalah bulan Januari dengan curah hujan bulanan lebih dari 250 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Jeneponto berkisar antara 1.000–2.500 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 60–150 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah Kabupaten Jeneponto berkisar antara 21°–34 °C dengan tingkat kelembapan nisbi ±76%. Pemerintahan Kepala daerah Bupati Jeneponto adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Jeneponto. Bupati Jeneponto bertanggungjawab atas wilayah Kabupaten Jeneponto kepada gubernur provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Jeneponto ialah Iksan Iskandar, dengan wakil bupati Paris Yasir. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Jeneponto 2018. Iksan merupakan bupati Jeneponto ke-12, sejak kabupaten ini dibentuk. Iksan dan Paris dilantik oleh gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, pada 31 Desember 2018 di Ruang Pola Kantor Gubernur Kota Makassar, untuk masa jabatan 2018-2023. Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dalam dua periode terakhir. Kecamatan Demografi Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Jeneponto adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Jeneponto, yaitu bahasa Makassar, khususnya dialek Lakiung dan dialek Turatea. Agama Masyarakat Jeneponto termasuk sebagai penganut agama Islam. Meski demikian, peninggalan leluhur masih menjadi pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jeneponto. Disatu sisi, masyarakat Jeneponto sangat menunjung tinggi nilai-nilai agama Islam, tetapi sebagian lagi dari masyarakatnya masih memercayai kekuatan supranatural dan benda-benda serta tempat keramat. Indonesia secara resmi mengakui enam agama, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, sehingga dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia, hanya bisa menyantumkan enam agama tersebut, sementara di luar itu tidak masuk dalam KTP, melainkan kolom agama dikosongkan apabila tidak menganut salah satu agama tersebut. Pada tahun 2016, penganut agama leluhur atau penghayat kepercayaan, yakni Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim, melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 61 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan. Kemudian pada 3 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi mengadakan sidang rapat pembuktian terakhir. Lalu pada 17 November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan para penganut penghayat kepercayaan. Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Arief Hidayat, mengatakan bahwa pembatasan hak "a quo" menyebabkan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara penganut penghayat kepercayaan. Tahun 2019, pendistribusian KTP dengan menyantumkan agama Penghayat di kolom agama mulai dilaksanakan, termasuk di provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) provinsi Sulawesi Selatan, Sukarniaty Kondokelele, mengatakan bahwa KTP bagi penganut penghayat kepercayaan mulai disediakan di Sulawesi Selatan. Dari seluruh kabupaten dan kota, Kabupaten Jeneponto merupakan kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki penganut kepercayaan terbanyak. Pada Sensus Penduduk Indonesia 2010, penghayat kepercayaan di Kabupaten Jeneponto belum dimasukkan dalam catatan sipil kependudukan, sehingga data pada saat itu, mencatat bahwa hampir keseluruhan warga Jeneponto menganut agama Islam. Setelah gugatan penghayat kepercayaan dikabulkan Mahkamah Konstitusi, data penduduk Jeneponto berdasarkan agama yang dianut mengalami perubahan. Data dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil per 31 Desember 2021, adapun banyaknya penduduk Jeneponto berdasarkan agama yang dianut yakni Islam sebanyak 93,91%, kemudian Penghayat Kepercayaan sebanyak 6,05%, dan sebagian kecil menganut agama Kekristenan yakni sebanyak 0,04%, dimana Protestan sebanyak 0,03% dan Katolik 0,01%. Ekonomi Pasar Pasar Gantinga Pasar Baru Karisa Pasar Boyong Pasar Allu Pasar Tarowang Pasar Togo-togo Pariwisata Pantai Ujung Timur Pantai Karsut Wisata Boyong Birtaria Kassi Lembah Hijau Rumbia Air Terjun Bossolo Pantai Tamarunang Pranala luar Profil Kabupaten Jeneponto (Kementerian Dalam Negeri RI) BPS Kabupaten Jeneponto Referensi Catatan kaki Daftar pustaka Pranala luar Jeneponto Jeneponto

4221

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Luwu

Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo, merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Luwu Raya. Saat ini, luas wilayah Kabupaten Luwu dalam data Badan Pusat Statistik 2021, yakni 2.909,08 km², dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021 jumlah penduduk Kabupaten Luwu sebanyak 365.608 jiwa, dengan kepadatan 126 jiwa/km². Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Palopo ke Kecamatan Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibu kota sejak 13 Februari 2006. Pemekaran Palopo membuat Luwu menjadi salah satu kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang wilayahnya tidak menyatu. Geografi Secara geografi Kabupaten Luwu terletak pada koordinat antara 2°3’45” sampai 3°37’30” LS dan 119°15” sampai 121°43’11” BB. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS. Batas wilayah Batas wilayah kabupaten Luwu antara lain; Demografi Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Luwu adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Luwu, yaitu bahasa Luwu (Tae). Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Luwu dalam dua periode terakhir. Kecamatan Referensi Lihat pula Kesultanan Luwu Sejarah Tanah Luwu Sawerigading I La Galigo Pranala luar Luwu Luwu

4222

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Majene

Kabupaten Majene

Kabupaten Majene adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Banggae. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 947,84 km² dan berpenduduk sebanyak 173.844 jiwa (2020). Geografi Secara geografis, Kabupaten Majene terletak pada 2°38' - 3°38' Lintang Selatan dan 118°45' - 119°4' Bujur Timur. Kabupaten Majene berada di pesisir barat Pulau Sulawesi yang berjarak sekitar 143 km dari ibu kota provinsi Sulawesi Barat, kota Mamuju dan sejauh 378 km berkendara dari Kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan. Batas wilayah Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Topografi Kabupaten Majene memiliki topografi bervariasi yaitu dataran rendah, perbukitan dan dataran tinggi. Wilayah dataran rendah di Kabupaten Majene mencapai persentase sebesar 25%. Persentase dataran tinggi di Kabupaten Majene sebesar 60%. Sementara perbukitan memiliki persentase sebesar 15%. Ketinggian wilayah Kabupaten Majene antara 0-1.600 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Namun sebagian besar wilayah Kabupaten Majene berupa perbukitan hingga pegunungan yang membentang dari utara ke selatan. Pesisir yang terletak di sepanjang batas barat wilayah ini cenderung datar dan sempit. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Majene dalam dua periode terakhir. Kecamatan Demografi Jumlah penduduk Penduduk Kabupaten Majene pada tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat 169.072 jiwa, mengalami pertumbuhan sebesar 1,6% dari tahun sebelumnya, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 34.939 rumah tangga. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 82.618 jiwa dan perempuan sebanyak 86.454 jiwa, sehingga sex-ratio-nya sebesar 100. Kepadatan penduduk Kabupaten Majene sebesar 178 jiwa/km², dengan Kecamatan Banggae merupakan daerah terpadat penduduknya dengan 1.675 jiwa/km² dan Kecamatan Ulumanda merupakan daerah terjarang penduduknya dengan 20 jiwa/km². Suku dan bahasa Penduduk Kabupaten Majene sebagian besar berasal dari Suku Mandar yang merupakan suku asli di Sulawesi Barat. Umumnya mereka berbahasa dengan menggunakan Bahasa Mandar. Bahasa ini bagian dari kelompok Utara dalam rumpun bahasa Sulawesi Selatan dalam cabang Melayu-Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Mandar yang digunakan oleh mereka memiliki dialek bahasa bervariasi, tetapi sebagian besar menggunakan Dialek Majene atau Banggae dan sisanya menggunakan dialek Pamboang yang umum digunakan di wilayah pesisir Pamboang sedangkan dialek Awo diucapkan di Desa Awo, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Ulumanda dan rata-rata penduduk yang tinggal di daerah perbukitan, khususnya untuk kecamatan Tammero'do Sendana dan Kecamatan Sendana. Peristiwa Gempa 15 Januari 2021 Pada tanggal 15 Januari 2021, terjadi gempa bumi dini hari sekitar pukul 1.30 Waktu Indonesia Tengah di kabupaten Majene. Menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa ini berpusat sekitar 6 kilometer arah Timur Laut kota Majene. Gempa ini tergolong sangat dangkal dengan hiposenter di kedalaman 10 kilometer. Dan gempa berpusat sekitar 6 kilometer timur laut kota Majene. Gempa ini tergolong sangat dangkal dengan hiposenter di kedalaman 10 kilometer. Dampak gempa, menurut analisis BMKG, menunjukkan guncangan dengan skala IV-V MMI (Modified Mercalli Intensity) di Majene, III MMI di Palu, Sulawesi Tengah, dan II MMI di Makassar, Sulawesi Selatan. Skala V MMI menunjukkan getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, banyak warga terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang, dan bandul lonceng dapat berhenti. Berdasarkan peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Rahma Hanifa, berdasarkan laporan sejumlah sejawat di lokasi kejadian, gempa ini menimbulkan banyak kerusakan bangunan, termasuk di antaranya Kantor Gubernur Sulawesi Barat, rumah sakit, dan hotel. Beberapa video warga juga menunjukkan sejumlah tembok berbagai bangunan, termasuk perumahan warga atau perkampungan, mengalami roboh total. Akibat gempa ini, banyak warga yang mengungsi dan menjauh dari kawasan pantai sekitar pemukiman warga, dan beberapa korban meninggal dunia juga telah dilaporkan menimpa warga kabupaten Majene. Transportasi Kabupaten Majene mempunyai posisi wilayah yang strategis, terletak sekitar 302 km sebelah utara Kota Makassar. Kabupaten ini dilengkapi dengan terminal induk dan terminal pembantu, sarana pelabuhan seperti pelabuhan Majene di kecamatan Banggae, Pelabuhan Palipi di kecamatan Sendana serta Pelabuhan Laut yang ada di kecamatan Pamboang dan kecamatan Malunda. Perekonomian Kabupaten Majene juga didukung dengan keberadaan sarana perdagangan berupa pasar permanen dan pasar darurat. Sebagian perekonomian majene berasal dari sektor perikanan dikarenakan letaknya berada di pesisir selat makassar. Pendidikan Di Kabupaten Majene, terdapat beberapa sekolah, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, sampai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Berikut ini daftar sekolah yg ada di Kabupaten Majene. SMP/MTs SMP Negeri 1 Majene SMP Negeri 2 Majene SMP Negeri 3 Majene SMP Negeri 4 Majene SMP Negeri 5 Majene SMP Negeri 6 Majene SMP Negeri 7 Satap Majene SMP Negeri 8 Satap Majene SMP Negeri 1 Pamboang SMP Negeri 2 Pamboang SMP Negeri 3 Pamboang SMP Negeri 4 Pamboang SMP Negeri 5 Pamboang SMP Negeri 6 Satap Pamboang SMP Negeri 7 Satap Pamboang SMP Negeri 8 Satap Pamboang SMP Negeri 1 Sendana SMP Negeri 2 Sendana SMP Negeri 3 Sendana SMP Negeri 4 Sendana SMP Negeri 5 Sendana SMP Negeri 6 Sendana SMP Negeri 7 Satap Sendana SMP Negeri 8 Satap Sendana SMP Negeri 1 Malunda SMP Negeri 2 Malunda SMP Negeri 3 Malunda SMP Negeri 4 Malunda SMP Negeri 5 Malunda SMP Negeri 6 Malunda SMP Negeri 7 Malunda SMP Negeri 8 Satap Malunda SMP Negeri 9 Satap Malunda SMP Negeri 10 Ulumanda SMA/SMK/MA MA Negeri 1 Majene SMA Negeri 1 Majene SMA Negeri 2 Majene SMA Negeri 3 Majene SMA Negeri 1 Pamboang SMA Negeri 1 Sendana SMA Negeri 1 Malunda SMK Negeri 1 Majene SMK Negeri 2 Majene SMK Negeri 3 Majene SMK Negeri 4 Majene SMK Negeri 5 Majene SMK Negeri 6 Majene SMK Negeri 7 Majene SMK Negeri 8 Majene SMK Mega Link Majene SMKS Islam DDI Poniang SMK Keperawatan Sulbar Cerdas SMK Harapan Bangsa Malunda MA Negeri 1 Majene MA Guppi Majene MA DDI Majene Perguruan Tinggi Universitas Sulawesi Barat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Universitas Tomakaka Universitas Terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPMAN Majene Sekolah Tinggu Ilmu Kesehatan Marendeng Majene Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene AMIK Tomakaka Pariwisata Mangrove dan Pantai Rewataa, Pamboang Pantai Dato Pantai Baluno Pantai Barane Air terjun Baruga Air terjun Salutakaang Pemandian Air Panas Makula Museum Mandar Permandian Puncak Raja Bunga Baruga Pantai Munu Vila Andatama Buttu Pattumea Bukit Teletubbies Tubo Pantai Taraujung, Pamboang Makam Raja-Raja dan Hadat Banggae Masjid Purbakala Syech Abdul Mannan Salabose Pantai Banaburebe Referensi Pranala luar Profil Kabupaten Majene (Kementerian Dalam Negeri RI) Kabupaten Majene Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene Daftar Objek Wisata di Kabupaten Majene Majene Majene

4223

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Mamuju

Kabupaten Mamuju

Mamuju adalah sebuah kabupaten dan juga merupakan ibu kota dari provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Suku asli wilayah ini adalah Suku Mandar yang tersebar di pesisir Sulawesi Barat. Wilayah pedalaman Kabupaten Mamuju dihuni oleh Suku Kalumpang yang wilayahnya terdapat salah satu situs neolitik tertua di Indonesia dan merupakan peninggalan Orang Austronesia yang disebut sebagai nenek moyang Bangsa Indonesia. Kabupaten Mamuju juga memiliki wilayah kepulauan yaitu Kepulauan Balabalakang yang secara geografis lebih dekat dengan Pulau Kalimantan sehingga pernah diklaim oleh Kalimantan Timur. Mamuju menjadi satu dari tujuh ibu kota provinsi di Indonesia yang belum bersatus kota otonom, selain Manokwari di Papua Barat, Sofifi di Maluku Utara, Merauke di Papua Selatan, Nabire di Papua Tengah, Tanjung Selor di Kalimantan Utara, dan Wamena di Papua Pegunungan. Geografis Secara geografi Kota Mamuju berada ditepi barat Pulau Sulawesi. Di utara terdapat Teluk Mamuju dan di selatan ada Teluk Lebani. Secara astronomis, wilayah Mamuju berada di antara 2°8'24" LS – 2°57'46" LS dan 118°45'26" BT – 119°47'48" BT. Topografi Topografi wilayah Kota Mamuju berupa pesisir hingga pegunungan. Ketinggian wilayah Kota Mamuju antara 0 sampai >1500 meter di atas permukaan air laut (Mdpl) dengan titik tertinggi berada di Gunung Adang Batambalo. Sungai-sungai besar yang ada di Kota Mamuju di antaranya Sungai Mamuju, Sungai Karema, Sungai Simboro, Sungai Anung, Sungai Taparia, Sungai Anusu, Sungai Tampala dan Sungai Malunda. Secara geologi, wilayah Kota Mamuju tersusun oleh batuan Formasi Gunung Api Adang berupa tuf lapili, breksi bersisipan lava, batupasir dan batu lempung. Sedangkan wilayah lembah yang dialiri Sungai Taparia serta Sungai Karema terusun atas Formasi Mamuju berupa Napal, kalkerenit dan batugamping koral bersisipkan tuf dan batupasir. Kota Mamuju yang beriklim tropis dengan dua musim dalam satu tahunnya yaitu musim kemarau dan penghujan, dengan suhu udara pada siang hari berkisar antara 24 - 34 derajat Celcius. Batas Wilayah Batas Wilayah Kota Mamuju antara lain; Iklim Wilayah Mamuju berdasarkan klasifikasi iklim Koppen memiliki iklim hutan hujan tropis (Af). Curah hujan di wilayah Mamuju cenderung tinggi sepanjang tahun dengan curah hujan tahunan berkisar antara 2.000–3.000 mm per tahun. Jumlah hari hujan di wilayah ini berkisar antara 120–180 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah Mamuju berkisar pada 22°–33 °C. Tingkat kelembapan relatif di Mamuju adalah ±82%. Pemerintahan Bupati Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Mamuju dalam dua periode terakhir. Kecamatan Demografi Kabupaten Mamuju merupakan potret dari tiga wilayah tersebut karena penduduknya yang dominan etnis Mandar, Mamasa, dan Kalumpang dengan beberapa sub-etnik kecil, seperti Bugis, Toraja, Makassar, dan Jawa. Peristiwa Gempa 15 Januari 2021 Pada tanggal 15 Januari 2021, sekitar pukul 1.30 WITA dini hari, terjadi gempa di provinsi Sulawesi Barat, dengan kekuatan Magnitudo 6,2. Gempa berpusat sekitar 6 kilometer arah Timur Laut kabupaten Majene, 2.98 LS-118.94 BT pada kedalaman 10 kilometer. Dua kabupaten yang terdampak paling parah dari gempa ini ialah kabupaten Majene dan kabupaten Mamuju. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Sulawesi Barat, Darno Majid, mengatakan bahwa korban meninggal dunia akibat gempa di Mamuju dan Majene, pada tanggal 15 Januari 2021 mencapai 27 orang, dimana 18 korban di Mamuju dan 9 korban di Majene. Gempa tersebut merobohkan banyak bangunan, termasuk kantor Gubernur Sulawesi Barat, dan ada dua petugas keamanan yang menjaga kantor, menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Bangunan lain yang roboh seperti Maleo Town Square, berbagai toko dan swalayan, dan Rumah Sakit Mitra Manakarra, hotel, dan banyak rumah warga juga rusak berat dan ringan akibat diguncang gempa tersebut. Referensi Pranala luar Tempo, 18 Desember 2006. Mamuju

4224

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Maros

Kabupaten Maros

Kabupaten Maros (; ) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jauh dari sebelumnya Kabupaten Maros adalah salah satu bekas daerah kerajaan di Sulawesi Selatan. Di daerah ini pernah berdiri Kerajaan Marusu' dengan raja pertama bergelar Karaeng Loe Ri Pakere. Maros memperoleh status sebagai kabupaten pada tanggal 4 Juli 1959 berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2012. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Turikale. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.619,12 km² dan berpenduduk sebanyak 353.121 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 218,09 jiwa/km² pada tahun 2019. Bersama Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dikenal sebagai kabupaten penyangga Kota Makassar. Karena Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros. Di daerah ini juga terdapat banyak tempat wisata andalan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Makassar dan Sulawesi Selatan, yaitu Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung dan objek wisata batu karst terbesar kedua di dunia Rammang-Rammang, selain itu Kabupaten Maros juga memiliki potensi ekonomi karena Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin berada di Kabupaten Maros. Kondisi geografis Kabupaten Maros terletak di bagian barat daya Sulawesi Selatan antara 40°45'–50°07' Lintang Selatan dan 109°205'–129°12' Bujur Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep sebelah Utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebelah Selatan, Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa di sebelah Timur, dan Selat Makassar di sebelah Barat. Kabupaten Maros berada pada rentang ketinggian antara 0 meter sampai dengan 1.363 meter di atas permukaan laut. Ketinggian 0 meter berada di pesisir barat Kabupaten Maros yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar sedangkan puncak tertinggi berada di Gunung Saringan sebelah timur Kabupaten Maros yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Di wilayah Kabupaten Maros terdapat beberapa gunung dengan jenis gunung yang tidak aktif dan tidak begitu tinggi, seperti Gunung Barro-Barro, Saringan, Rammang-Rammang, Samaenre, dan Bulu Saukang. Dilihat dari lokasi geografi dan topografinya, dari 103 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Maros, 10 desa berada pada wilayah pantai, 5 desa berada pada wilayah lembah, 28 desa berada pada wilayah perbukitan, dan sisanya 60 desa/kelurahan berada pada wilayah dataran/landai. Kecamatan Tompobulu merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah kecamatan Turikale. Kondisi Topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi mulai dari wilayah datar sampai bergunung-gunung. Hampir semua di kecamatan terdapat daerah pedataran yang luas keseluruhan sekitar 70.882 ha atau 43,8% dari luas wilayah Kabupaten Maros. Sedangkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng di atas dari 40% atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai luas 49.869 ha atau 30,8 dari luas wilayah Kabupaten Maros. Iklim Berdasarkan pencatatan Badan Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) rata-rata Suhu udara bulanan di Kabupaten Maros adalah 27,20 °C tiap bulannya. Suhu bulanan paling rendah adalah 23,7 °C (terjadi pada bulan Agustus 2017) sedangkan paling tinggi adalah 33,2 °C (terjadi pada bulan September 2017). Iklim Kabupaten Maros tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata sekitar 297 mm setiap bulannya, dengan jumlah hari hujan berkisar 204 hari selama tahun 2017, dengan rata-rata suhu udara minimum 24,4 °C dan rata-rata suhu udara maksimum 31,2 °C. Penyinaran matahari selama tahun 2017 rata-rata berkisar 58 %. Secara geografis daerah ini terdiri dari 10 % (10 desa) adalah pantai, 5 % (5 desa) adalah kawasan lembah, 27 % (28 desa) adalah lereng/ bukit dan 58 % (60 desa) adalah dataran. Suhu dan Kelembaban Udara Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Maros Tahun 2018 Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Maros Tahun 2018 Curah Hujan dan Hari Hujan Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Maros Tahun 2018 Batas wilayah Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Geologi Aspek geologi merupakan aspek yang mempunyai kaitan yang erat hubungannya dengan potensi sumberdaya tanah. Struktur geologi tertentu berasosiasi dengan ketersediaan air tanah, minyak bumi, dan lain-lain. Selain itu struktur geologi selalu dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan suatu wilayah, misal pengembangan daerah dengan pembangunan jalan, permukiman, bendungan, selalu menghindari daerah yang berstruktur sesar, kekar, struktur yang miring dengan lapisan yang kedap air dan tidak kedap air. Di Kabupaten Maros terdapat beberapa jenis batuan, seperti batu pasir, batu bara, lava, breksi, batu gamping, batu sedimen. Keadaan geologi secara umum menggambarkan jenis, kedudukan, sebaran, proses dan waktu pembentukan batuan induk, serta kemampuan morfologi tanah seperti sesar tebing kaldera dan lain-lain. Sedangkan Jenis tanah berdasarkan hasil identifikasi yang pernah dilakukan di Kabupaten Maros terdapat lima jenis tanah yang tersebar di beberapa wilayah seperti jenis tanah aluvial, litosol, latosol, mediteran, dan podsolik. Jenis tanah aluvial biasanya berwarna kelabu, coklat, atau hitam. Jenis tanah ini tidak peka terhadap erosi karena terbentuk dari endapan laut, sungai atau danau dan jenis tanah ini terdapat di sepanjang pantai sebelah barat Kabupaten Maros, luas penyebarannya 56.053 ha atau 34%. Jenis tanah litosol terbentuk dari batu endapan, batuan beku, jenis tanah ini mempunyai sifat beraneka ragam dan sangat peka terhadap erosi serta kurang baik untuk tanah pertanian, luas penyebarannya 51.498 ha atau 31%. Jenis tanah mediteran terbentuk dari batu endapan berkapur, batuan baku basis, intermedion dan metamorf, jenis tanah ini berwarna merah sampai coklat dan kurang peka terhadap erosi, luas persebarannya 45.632 ha atau 28%. Jenis podsolik terbentuk dari batuan endapan dan bekuan berwarna kuning sampai merah mempunyai sifat asam dan peka terhadap erosi. Jenis tanah ini dapat dijadikan tanah pertanian dan perkebunan. Jenis tanah ini terdapat di daerah berbukit sampai bergunung, luas persebarannya 8.729 ha atau 5% dan jenis tanah latosol mempunyai luas persebaran 17.862 ha atau 11%. Demografi Suku bangsa Sebagian besar penduduk Kabupaten Maros adalah suku Bugis dan Makassar yang merupakan suku asli. Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2000, orang Bugis di Kabupaten Maros sebanyak 149.030 jiwa (54,77%) dan orang Makassar di Kabupaten Maros sebanyak 107.721 jiwa (39,59%) dari total penduduk 272.089 jiwa yang terdata. Sementara penduduk dari suku lainnya sebagian besar adalah orang Jawa, diikuti orang Toraja, Mandar, Luwu, Duri, kemudian Selayar, dan suku lainnya. Berikut adalah besaran penduduk Kabupaten Maros berdasarkan suku bangsa menurut data Sensus Penduduk Indonesia tahun 2000: Mata pencaharian Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Maros, yaitu bekerja sebagai petani sawah/tambak, peternak, pedagang, sopir, guru, pegawai pemerintahan, buruh pabrik/bangunan, dan lain-lain. Dari sekian banyak bidang pekerjaan tersebut, petani sawah/tambak dan pedagang adalah yang mayoritas di Kabupaten Maros. Jumlah penduduk Kabupaten Maros memiliki luas 1.619,12 km² dan penduduk berjumlah 403.774 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 249,38 jiwa/km² pada tahun 2022. Adapun rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Maros pada tahun tersebut adalah 101. Artinya, tiap 101 penduduk perempuan ada sebanyak 100 penduduk laki-laki. Berikut ini adalah data jumlah penduduk Kabupaten Maros dari tahun ke tahun: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maros termasuk kategori daerah yang memiliki IPM yang sedang dengan capaian 68,94 (2018). Untuk melihat capaian IPM dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam 4 kategori, yaitu: IPM < 60 = IPM rendah, 60 ≤ IPM < 70 = IPM sedang, 70 ≤ IPM < 80 = IPM tinggi, dan IPM ≥ 80 = IPM sangat tinggi. Walaupun belum beranjak dari IPM kategori sedang, IPM Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2010. Perkembangan Pembangunan Manusia Kabupaten Maros Keterangan Posisi IPM Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan Capaian pembangunan manusia Kabupaten Maros pada tahun 2022 ditandai dengan angka IPM sebesar 71,00 yang dikategorikan tinggi. Perolehan ini membuat Kabupaten Maros tetap mempertahankan peringkat sepuluh IPM tertinggi di antara kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Sembilan kabupaten/kota dengan peringkat di atas Kabupaten Maros secara berurutan dari peringkat pertama adalah: Makassar, Palopo, Parepare, Luwu Timur, Enrekang, Sidenreng Rappang, Pinrang, Barru, dan Luwu. Di tingkat provinsi, pembangunan manusia Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan nilai IPM sebesar 72,82. Terlihat bahwa pada tahun 2022, terdapat lima kabupaten/kota dengan nilai IPM di atas IPM provinsi. Sementara itu, IPM Kabupaten Maros masih di bawah IPM Provinsi Sulawesi Selatan, terpaut 1,82 poin. Terdapat satu kota yang bertetangga (berbatasan langsung) dengan Kabupaten Maros yang memiliki IPM di atas IPM provinsi, yakni Kota Makassar, dengan IPM yang lebih tinggi 12,12 poin dibandingkan dengan IPM Kabupaten Maros. Kabupaten Maros berbatasan langsung secara geografis dengan empat kabupaten/kota, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Pangkep. Dan kesemuanya mudah diakses dari Kabupaten Maros. Posisi geografis antar regional dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan penduduknya. Misalnya, penduduk di perbatasan terkadang lebih mudah mengakses fasilitas publik di kota tetangga. Fenomena ini dapat menyumbang nilai pembangunan manusia, namun proporsinya tidak signifikan. Seperti yang terlihat pada tabel peringkat, antara Kabupaten Maros dan daerah di sekitarnya, ternyata terlihat memiliki capaian IPM yang cenderung heterogen satu sama lain. Posisi IPM Kabupaten Maros di tingkat nasional Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Maros adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat dua bahasa daerah di Kabupaten Maros, yaitu bahasa Makassar dan bahasa Bugis (khususnya dialek Dentong). Indeks desa membangun kabupaten Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa, yaitu tipologi dan modal sosial. Pemerintahan Kepala daerah Bupati merupakan jabatan tertinggi dalam pemerintahan kabupaten Maros. Saat ini, bupati Maros dijabat oleh Chaidir Syam, dan didampingi oleh wakil bupati, Suhartina Bohari. Chaidir dan Suhartina menang pada Pemilihan umum Bupati Maros 2020, untuk masa jabatan 2021–2024. Mereka dilantik bersamaan dengan 10 pasangan bupati-wakil bupati/wali kota-wakil wali kota lainnya hasil pemenang Pilkada 2020 oleh gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, pada 26 Februari 2021 di Gedung Baruga Karaeng Pattingalloang, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di Jl. Jenderal Sudirman, Kota Makassar. Proses pelantikan ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19. Dewan perwakilan DPRD Kabupaten Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Maros. DPRD Kabupaten Maros sebagai lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Maros berkedudukan di Kecamatan Turikale. Saat ini DPRD Maros memiliki 35 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali dan tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan mayoritas diraih oleh Partai Golongan Karya dengan 7 kursi, kemudian disusul oleh Partai Amanat Nasional (6 kursi), dan Partai NasDem (5 kursi). Pimpinan DPRD Kabupaten Maros terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang berasal dari peraih kursi terbanyak pertama, kedua, dan ketiga. Pimpinan dewan Komposisi anggota Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Maros dalam dua periode terakhir: Alokasi kursi Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta untuk Pileg 2024, Pemilihan umum legislatif DPRD Kabupaten Maros dialokasikan jumlah kursi sebanyak 35 kursi dan dibagi ke dalam 6 daerah pemilihan (dapil) dengan rincian sebagai berikut: DPRD Provinsi Daerah pemilihan Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta untuk Pileg 2024, Kabupaten Maros pada Pemilihan umum legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berada di daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan VI sebagai berikut: DPR RI Daerah pemilihan Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta untuk Pileg 2024, Kabupaten Maros pada Pemilihan umum legislatif DPR RI berada di daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II sebagai berikut: DPD RI Kecamatan Ekonomi Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 43 pasar yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Maros. Sedangkan jumlah pedagang menurut skalanya 147 pedagang menengah, 3.629 pedagang kecil, dan 17.462 pedagang mikro. Proyek investasi Kawasan Industri Maros (KIMAS) Pada periode beberapa tahun terakhir, terjadi perbedaan perkembangan sektor industri antara Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Dimana untuk Kota Makassar ada kecenderungan tingkat persentase pertumbuhannya menurun, sementara Kabupaten Maros cenderung semakin naik, sehingga perkembangan industri di Kabupaten Maros sangat memungkinkan untuk berkembang lebih pesat di masa yang akan datang. Rencana Kawasan Industri Maros terletak di bagian selatan Kabupaten Maros meliputi wilayah Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Marusu dan Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru. Kawasan akan didirikan di atas lahan seluas 200 Ha. KIMAS berada dijalur utama Trans-Sulawesi lebih mudah diakses oleh transportasi pengangkut bahan baku yang bersumber dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Terutama bahan baku untuk barang atau komoditi bernilai ekspor seperti kakao, kopi, cengkih, merica, kopi, rumput laut, hasil-hasil pertanian, peternakan dan berbagai komoditi lain yang banyak dihasilkan di daerah kabupaten bagian dalam pulau Sulawesi. Selain transportasi darat, KIMAS memiliki akses yang terbuka melalui transportasi laut. Dibanding dengan daerah lain di Sulawesi Selatan, jarak Kabupaten Maros dengan Pelabuhan Internasional Soekarno–Hatta Makassar terbilang lebih dekat. Pesisir Kabupaten Maros yang masuk dalam perairan Makassar juga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kota pelabuhan. Begitu pula untuk transportasi udara, dari KIMAS ke Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin hanya ditempuh kurang lebih 30 sampai 40 menit. Kawasan Industri Kecamatan Marusu Lokasi pengembagan Kawasan Industri Kabupaten Maros pada lokasi yang tersedia saat ini, yakni Desa Pa'bentengang di Kecamatan Marusu dengan luas ± 100 Ha, di lokasi ini telah berdiri beberapa industri, namun sebagian besar masih kosong. Lokasi ini sebagian merupakan lahan milik masyarakat yang merupakan bekas sawah atau ladang yang tidak digunakan lagi. Posisi lokasi investasi ini berada pada 50°3'04.05" Lintang Selatan dan 119°30'48.26" Bujur Timur dan berjarak 7,2 Km dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin yang dapat ditempuh dalam waktu 14 menit. Sementara lokasi pengembangan kawasan industri yang baru berlokasi di Desa A'bulosibatang, Desa Tellumpoccoe, dan Desa Bonto Mate'ne dengan luas mencapai ± 800 Ha. Lahan ini masih bersifat bruto dan belum dilakukan pengukuran di lapangan. Peluang/kegiatan investasi pengembangan Kawasan Industri Maros lokasi Desa A'bulosibatang, Desa Tellumpoccoe, dan Desa Bonto Mate'ne di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dengan nilai perkiraan investasi sebesar Rp 770 miliar. Pengembangan Kawasan Industri Maros yang terdiri dari beberapa kegiatan investasi antara lain: a. Pembebasan lahan seluas 100 Ha b. Pembuatan jalan dan drainase c. Pembangunan jaringan listrik dan infrastruktur pendukung lainnya. Sistem kepercayaan Masyarakat Bugis di Kabupaten Maros menganut agama Islam. Masyarakat Bugis juga masih percaya dengan satu dewa tunggal yang mempunyai nama-nama sebagai berikut: Patoto-e : dewa penentu nasib Dewata Seuwa-e : dewa tunggal Turie a'rana : kehendak tertinggi Masyarakat Bugis Maros menganggap bahwa budaya (adat) itu keramat. Budaya (adat) tersebut didasarkan atas lima unsur pokok panngaderreng (aturan adat yang keramat dan sakral), yaitu sebagai berikut: Ade (ada dalam bahasa Makassar) Bicara Rapang Wari' Sara' Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing agama. Tempat peribadatan umat islam yang berupa masjid, langgar/musholla pada tahun 2012 masing-masing berjumlah 728 dan 50. Tempat peribadatan untuk umat kristiani dan katolik sebanyak 22 yang terdapat di 9 kecamatan. Jumlah jamaah haji yang diberangkatkan dari Kabupaten Maros setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada Tahun 2012 jumlah Jamaah Haji perempuan sebanyak 209 orang dan laki-laki sebanyak 104 orang. Agama yang Dianut Tabel penduduk Kabupaten Maros menurut agama yang dianutnya tahun 2017 sebagai berikut: Pertanian Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil tanaman pangan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Sulawesi Selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial. Selain padi sebagai komoditas tanaman pangan andalan, tanaman pangan lainnya yang dihasilkan Sulawesi Selatan adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan. Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah lumbung padi di Sulawesi Selatan. Luasnya area persawahan dan juga iklim yang mendukung menjadikan Kabupaten Maros setiap tahun selalu swasembada beras. Produksi padi Kabupaten Maros tahun 2018 sebesar 3.278.113,56 kwintal yang dipanen dari areal seluas 50.523 ha. Sebagian besar produksi padi di Kabupaten Maros dihasilkan oleh jenis padi sawah. Jenis padi ini menyumbang 98,99 % dari seluruh produksi padi. Sedangkan 1,01 % dihasilkan oleh padi ladang. Produksi jagung Kabupaten Maros pada tahun 2018 sebesar 488.101.029 kwintal dengan luas panen 9.556 ha. Produksi Tanaman Pangan Produksi padi sawah dan padi ladang tahun 2018 menurut kecamatan di Kabupaten Maros sebagai berikut: Tanaman Andalan Daerah Padi Sawah Padi Ladang Jagung Kedelai Kacang Tanah Ubi Kayu Ubi Jalar Bawang Merah Cabai Petsai Kemiri Mangga Durian Jeruk Pisang Pepaya Nanas Semangka Kelapa Hibrida Kopi Robusta Lada Kakao Jambu Mete Aren Kapuk Pala Cengkeh Kelapa Dalam Vanili Padi Varietas Padi Banda (Varietas Lokal) Padi Varietas Padi Lapang (Varietas Lokal) Perkebunan dan kehutanan Luas dan total produksi tanaman perkebunan, yang terdiri dari kelapa seluas 526 Ha dan total produksi 125 ton, kakao seluas 1.730 Ha dan total produksi 586,80 ton. Sedangkan kemiri seluas 6.300 Ha dengan total produksi 2.099,8 ton. Menurut fungsinya, kawasan hutan di Kabupaten Maros terdiri atas 3 jenis, yakni hutan lindung, suaka alam/taman nasional/pelestarian alam, dan hutan produksi terbatas/biasa. Luas total kawasan hutan di Kabupaten Maros tahun 2015 adalah 65.022 Ha, yang terdiri atas 14.611 Ha hutan lindung, 15.365 Ha hutan produksi biasa, 6.434 Ha hutan produksi terbatas, dan 28.610 Ha taman nasional. Wilayah kecamatan yang memiliki kawasan hutan adalah sebanyak 9 kecamatan. Luas kawasan hutan yang terbanyak di Kabupaten Maros adalah Kecamatan Tompobulu dan Mallawa. Kabupaten Maros memiliki potensi kehutanan berupa tegakan pinus yang terdapat di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba, dan Kecamatan Mallawa. Persebaran hutan di Kabupaten Maros antara lain hutan mangrove di Desa Bonto Bahari, hutan mangrove di Kuri Caddi dan Kuri Lompo, Desa Nisombalia, Hutan Pinus Pendidikan Unhas di Bengo-Bengo Kecamatan Cenrana, Hutan Pinus Cenrana, Hutan Pinus di Desa Bonto Manurung, Hutan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, Hutan Tanralili, dan lain-lain. Perikanan Usaha perikanan di Kabupaten Maros terdiri atas perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap yang terdiri dari perikanan laut 15.259,6 ton, perikanan sungai/danau/rawa 523,2 ton dengan total produksi 15.782,8 ton. Untuk perikanan budidaya, produksinya masing-masing adalah budidaya laut 7,4 ton dan sawah 39,7 ton dengan total produksi sebesar 14.378,7 ton. Komoditas Andalan Daerah Udang Sitto Bale Bolu (Ikan Bandeng) Kepiting Dato Sunu (Ikan Kerapu) Ikan Mujair Salamata (Ikan Barramundi/Kakap putih) Sumberdaya Perikanan Lainnya Ikan Kandea (Ikan tawas) Ikan Oseng Ikan Mas Sungai Ikan Gabus Ikan Samelang Ikan Sidat/Massapi Belut Sawah/Lenrong Ceda-Ceda (sejenis kerang) Biri-biri (sejenis kerang) Bakaleng (sejenis kerang) Baja Salo (sejenis kerang pasir sungai) Rambo-Rambo (sejenis kerang hijau) Kepiting Sungai Ikan Binisi Kepiting Bakau Rajungan Pertambangan Pertambangan di Kabupaten Maros memiliki potensi cukup besar. Potensi bahan galian di Kabupaten Maros terdiri dari bahan galian golongan A dan golongan C. Sektor pertambangan dan bahan galian dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan angka pertumbuhan secara signifikan. Melihat peningkatan potensi hasil pertambangan dan bahan galian di Kabupaten Maros yang beraneka ragam dan tersebar sehingga menuntut kemampuan daerah untuk pengelolaan melalui kemudahan investasi di sektor pertambangan dan penggalian. Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Maros menurut jenisnya, meliputi lempung, batu gamping, marmer, pasir kuarsa, oker, basal, andesit, diorit, granodiorit, trakit, batu pasir formasi camba, kerikil dan batu sungai, serta pasir sungai. Potensi pertambangan galian di Kabupaten Maros telah terinvestasi melalui kegiatan penambangan. Salah satu perusahaan tambang yang memiliki pengaruh cukup besar adalah Bosowa Group yang memiliki dua perusahaan bahan galian besar di Maros yang memproduksi semen dengan produksi 1,8 juta ton/tahun dan marmer 0,1 juta ton/tahun dengan perkiraan terdapat kapasitas 2,6 miliar cadangan marmer di Maros. Beberapa jenis tambang yang dapat dikembangkan di Kabupaten Maros, seperti potensi tambang batu bara di Kecamatan Mallawa, bahan baku semen yang ada di Kecamatan Bantimurung dan Bontoa, bahan baku marmer dan beberapa jenis potensi tambang lainnya. Potensi tambang saat ini yang telah dieksplorasi adalah semen yang dikelola oleh investor dalam negeri (PT. Semen Bosowa) yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung. Potensi tambang ini memiliki prospek pengembangan dan pangsa pasar yang luas baik pasar lokal, regional, nasional maupun ekspor. Prospek inilah yang memiliki nilai strategis sehingga diperlukan suatu penetapan fungsi kawasan pertambangan di Kabupaten Maros. Saat ini kawasan pertambangan di Kabupaten Maros terkonsentrasi di beberapa titik, seperti tambang batu kapur di Desa Tukamasea dan Desa Baruga di Kecamatan Bantimurung, tambang pasir di Sungai Maros Kelurahan Boribellaya Kecamatan Turikale, tambang pasir di Sungai Bukkamata Kecamatan Simbang, tambang tanah merah di Kecamatan Tanralili dan Moncongloe. Daftar hari penting 17 Januari: Hari Bersejarah Kepahlawanan (17 Januari 1946) 9 Mei: Kota Turikale Ditetapkan Sebagai Ibu Kota Kabupaten Maros (9 Mei 2011) 21 Mei: Berdirinya Persekutuan Adat Lima Kerajaan yang disebut “Toddolimaya ri Marusu” (21 Mei 1977) 4 Juli: Hari Jadi Kabupaten Maros (4 Juli 1959) 3 Agustus: Pembentukan Kecamatan Lau, Kecamatan Moncongloe, dan Perubahan Nama Kecamatan Maros Utara Menjadi Kecamatan Bontoa (3 Agustus 2001) 4 Oktober: Hari Bersejarah Keagamaan (4 Oktober 1834) 17 Oktober: Hari Jadi Maros (17 Oktober 1471) Lihat pula Daftar tempat wisata di Kabupaten Maros Sejarah Kabupaten Maros Seni Budaya dan Sastra di Kabupaten Maros Flora dan Fauna di Kabupaten Maros Daftar sungai di Kabupaten Maros Daftar gunung di Kabupaten Maros Referensi Pranala luar Situs web resmi Pemerintah Kabupaten Maros Profil Kabupaten Maros BPS Kabupaten Maros Maros Maros

4225

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Pangkajene%20dan%20Kepulauan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Pangkajene dan Kepulauan (, disingkat Pangkep) adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten yang sebelumnya disebut Pangkajene Kepulauan ini beribu kota di Pangkajene. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 12.362,73 km² dengan luas wilayah daratan 898,29 km² dan wilayah laut 11.464,44 km². Kabupaten Pangkep adalah pusat dari PT Semen Tonasa yang merupakan salah satu produsen semen terbesar di Indonesia timur. Kabupaten Pangkep mencakup wilayah utama di Pulau Sulawesi dan kepulauan yang tersebar luas, bahkan beberapa pulau lebih dekat secara geografis dengan Nusa Tenggara Barat dibandingkan Pulau Sulawesi. Beberapa kecamatan di wilayah kepulauan antara lain Liukang Kalmas, Liukang Tangaya, dan Liukang Tupabbiring. Etimologi Asal kata Pangkajene dipercaya berasal dari sungai besar yang membelah kota Pangkep. Pangka berarti cabang, dan Jeʼneʼ berarti air. Ini mengacu pada sungai yang membelah kota Pangkep yang membentuk cabang air. Geografi Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada 11.00’ bujur timur, dan 040. 40’ – 080. 00’ lintang selatan. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki wilayah administratif seluas 12.311,43 km2. Wilayahnya terbagi menjadi daratan seluas 898,29 Km2 dan kepulauan seluas 11.464,44 km2. Panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 250 km yang membentang dari barat ke timur. Di mana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, di mana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan. Batas wilayah Batas administrasi, dan batas fisik Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan adalah sebagai berikut: Topografi Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten ini yaitu wilayah daratan dan wilayah lauran. Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan, di mana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu menembah pendapatan daerah. Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu terdiri dari : Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma’rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te’ne, Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle. Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kecamatan yang terletak di wilayah ini yakni kecamatan Liukang Tupabiring, kecamatan Liukang Tupabiring Utara, kecamatan Liukang Kalmas, dan kecamatan Liukang Tangaya Pulau Terdapat lebih dari setidaknya 50 pulau yang berada di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pulau-pulau tersebut sebagian besar berada di kecamatan Liukang Tupabbiring, Liukang Tangaya, dan Liukang Kalmas. Iklim Menurut klasifikasi iklim Koppen, wilayah Kabupaten Pangkajene beriklim muson tropis (Am) dengan dua musim yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson, yaitu musim penghujan yang disebabkan oleh angin muson baratan yang bersifat basah dan lembab serta musim kemarau yang diakibatkan oleh angin muson timuran yang bersifat kering dan sedikit membawa uap air. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Pangkajene berlangsung cukup singkat pada periode Juni hingga Oktober dengan rata-rata curah hujan kurang dari 120 mm per bulannya. Sementara itu, musim hujan di wilayah Kabupaten Pangkajene berlangsung cukup panjang pada periode November hingga Mei dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm per bulannya dan dengan bulan terbasah yakni Januari yang curah hujan bulanannya lebih dari 560 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Pangkajene berkisar pada angka 2.300–3.500 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 100–220 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah Kabupaten Pangkajene bervariasi antara 21°–33 °C dengan tingkat kelembapan nisbi ±81%. Pemerintahan Bupati Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam dua periode terakhir. Kecamatan Demografi Penduduk Pada hasil Sensus tahun 2010 menyatakan penduduk Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan sekitar 305.737 Jiwa yang terdiri atas 147.229 Laki-Laki, dan 158.508 Jiwa Perempuan. Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat dua bahasa daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yaitu bahasa Makassar dan bahasa Bugis (khususnya dialek Pangkajene dan Kepulauan). Namun di wilayah kepulauannya menggunakan bahasa mandar pada kecamatan liukang kalmas dan liukang tangaya. Tempat bersejarah Museum Karst dan Budaya terletak di Jalan Andi Mandacingi, Kecamatan Pangkajene. Referensi Pranala luar Kabupaten di Indonesia Kabupaten di Sulawesi Selatan

4226

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota%20Parepare

Kota Parepare

Kota Parepare (Bugis: ) adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak 154.854 jiwa (2022). Kota Parepare merupakan tempat kelahiran Presiden Republik Indonesia ke-3 yaitu B.J. Habibie. Letak Kota Parepare berada di dalam kawasan Selat Makassar yang menghubungkan jalur lalu lintas transportasi dan perdagangan laut dari Jawa, Makassar, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Maluku di bagian utara Nusantara. Parepare merupakan daerah yang aman dari ombak laut karena berada di kawasan teluk. Parepare berada di dalam garis lintang 30o57’39” - 40o04’49” Lintang Selatan dan 119o36’24” - 1190 43’ 40” Bujur Timur. Kota pantai Parepare memiliki empat kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Jumlah total kelurahannya adalah 22. Wilayah administratif Parepare berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di utara, Kabupaten Sidenreng Rappang di timur, Kabupaten Barru di selatan, dan Selat Makassar di barat. Sejarah Pada awal perkembangannya, perbukitan yang sekarang ini disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare. Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa meninggalkan istana dan pergi ke selatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai karena memiliki hobi memancing. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Kerajaan Soreang, kemudian satu lagi kerajaan berdiri sekitar abad XV yakni Kerajaan Bacukiki. Kata Parepare ditengarai sebagian orang berasal dari kisah Raja Gowa, dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tunipallangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” artinya “(Pelabuhan di kawasan ini) di buat dengan baik”. Parepare ramai dikunjungi termasuk orang-orang Melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa. Kata Parepare punya arti tersendiri dalam bahasa Bugis, kata Parepare bermakna " Kain Penghias " yg digunakan diacara semisal pernikahan, hal ini dapat kita lihat dalam buku sastra lontara La Galigo yang disusun oleh Arung Pancana Toa Naskah NBG 188 yang terdiri dari 12 jilid yang jumlah halamannya 2851, kata Parepare terdapat dibeberapa tempat di antaranya pada jilid 2 hal [62] baris no. 30 yang berbunyi " pura makkenna linro langkana PAREPARE" (KAIN PENGHIAS depan istana sudah dipasang). Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng. Pada zaman Hindia Belanda, di Kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebber sebagai Pimpinan Pemerintah (Hindia Belanda) dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “Afdeling Parepare” yang meliputi, Onder Afdeling Barru (Zelfbestuur Barru, Balusu, Tanete, dan Mallusetasi), Onder Afdeling Sidenreng Rappang (Zelfbestuur Sidenreng dan Zelfbestuur Rappang), Onder Afdeling Enrekang (Zelfbestuur Enrekang, Maiwa, Malua, Buntu Batu, dan Alla), Onder Afdeling Pinrang (Zelfbestuur Batulappa, Suppa, Sawitto dan Zelfbestuur Alitta) dan Onder Afdeling Parepare. Pada setiap wilayah/Onder Afdeling berkedudukan Controlur atau Gezag Hebber. Disamping adanya aparat pemerintah Hindia Belanda tersebut, struktur Pemerintahan Hindia Belanda ini terdapat pula para penguasa lokal & pemerintah raja-raja bugis yang memiliki otonomi dalam melaksanakan pemerintahan di dalam Negerinya masing-masing para Arung dan Datu yang berkuasa tersebut terdapat pada Konfederasi Ajatappareng dan Konfederasi Massenrempulu pada masa Afdeling Parepare yakni: Addatuang Sidenreng La Sadapotto di Pangkadjene, Arung Batulappa Andi Tanri Manggabarani Petta ArungE Karaeng Lolo di Bungi, Arung Rappang Andi Tenri Fatimah di Rappang merangkap Addatuang Sawitto, Arung Enrekang Andi Ahmad di Enrekang, Addatung Sawitto (Andi Calo Sullewatang Sawitto) di Pinrang, Arung Alitta Andi Isa Lapananrang di Kariango, Datu Suppa Andi Makkasau Parenrengi-Manggabarani di Majennang, Arung Barru Andi Djonjo Kalimullah Karaeng Mangeppe di Barru, Arung Maiwa Andi Sassu di Maroanging, Arung Malua Andi Tambone di Malua, Arung Buntu Batu Andi Jalante di Pasui, Arung Alla Andi Patanrangi di Kalosi, Arung Mallusetasi Andi Tjalo di Palanro, Arung Balusu Andi Yusuf di Balusu, dan Arung Tanete Andi Baso Padippung di Tanete. sedangkan Parepare merupakan bagian dari Kedatuan Suppa yang Datu Suppa berkedudukan di Majennang. Tetapi setelah berdirinya Kerajaan Mallusetasi pada tahun 1905, maka wilayah Parepare yang terdiri dari negeri kecil, Kerajaan Soreang dan Kerajaan Bacukiki tergabung dalam Kerajaan Mallusetasi (meliputi Nepo, Bojo, Bacukiki, dan Soreang). Sejak saat itu wilayah Parepare merupakan bagian dari Kerajaan Mallusetasi. Keempat kerajaan ini tergabung dalam satu ikatan atau konfederasi yang disebut Lilipassiajing. Lili artinya kelompok, Passiajing artinya hubungan kekerabatan. Lilipassiajing adalah suatu ikatan kesatuan berdasarkan hubungan darah atau turunan. Hal ini dapat dilihat bahwa raja yang berkuasa pada keempat kerajaan tersebut mempunyai garis turunan yang berasal dari Addatuang Sidenreng. Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya Pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang no. 1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948, di mana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan. Pada waktu status Parepare tetap menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 Daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten Tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedangkan Parepare sendiri berstatus Kota Praja Tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka status Kotamadya berganti menjadi “KOTA” sampai sekarang ini. Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960. Geografis Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Iklim Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5 °C dengan suhu minimum 25,6 °C dan suhu maksimum 31,5 °C. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari. Hasil Pertanian Hasil pertanian dari daerah pertanian Parepare adalah biji kacang mete, biji kakao, dan palawija lainnya serta padi. Wilayah pertanian Parepare tergolong sempit, karena lahannya sebagian besar berupa bebatuan bukit cadas yang banyak dan mudah tumbuh rerumputan. Daerah ini sebenarnya sangat cocok untuk peternakan. Hasil lainnya Banyak penduduk di daerah perbukitan beternak ayam potong dan ayam petelur, padang rumput juga dimanfaatkan penduduk setempat untuk menggembala kambing dan sapi. Sedangkan penduduk di sepanjang pantai banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Ikan yang dihasilkan dari menangkap ikan atau memancing masih sangat berlimpah dan segar. Biasanya selain dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), para nelayan menjualnya ikan -ikan yang masih segar di pasar malam 'pasar senggol' yang menjual aneka macam buah - buahan, ikan, sayuran, pakaian sampai pernak-pernik aksesoris. Pemerintahan Wali Kota Wali Kota Parepare memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota Parepare. Jabatan pertama dipegang oleh Andi Mannaungi pada tahun 1960. Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya Pertama pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan SK. DPRD Kotamadya Parepare No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960. Penamaan wali kota Parepare berganti beberapa kali: Wali Kota KDH Parepare (1960-1972) Wali Kotamadya KDH Parepare (1972-1998) Wali Kota Parepare (1998-sekarang) Sebelum tahun 2005, Wali Kota Parepare dipilih melalui mekanisme yang diatur oleh DPRD Kota Parepare. Setelah itu, Wali Kota Parepare bersama Wakil Wali Kota Parepare dipilih secara langsung oleh warga kota melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk pertama kalinya pada tanggal 28 Agustus 2008. Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Parepare dalam dua periode terakhir. Kecamatan Demografi Penduduk Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, jumlah penduduk Parepare ada 154.854 jiwa yang terdiri dari etnis Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Tionghoa, dan lainnya. Agama Keragaman budaya dan suku bangsa memengaruhi keragaman agama yng dianut masyarakat Parepare. Data Badan Pusat Statistik Parepare mencatat bahwa mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Adapun banyaknya penduduk Parepare menurut agama yang dianut, yakni Islam sebanyak 94,29%, kemudian Kekristenan sebanyak 4,71% dengan rincian Protestan sebanyak 3,37% dan Katolik sebanyak 1,34%. Agama lainnya yang dianut yakni Hindu sebanyak 0,51%, dan Buddha sebanyak 0,48%. Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 203 masjid, 37 musholah, 22 gereja Protestan, 2 gereja Katolik, dan 4 vihara.A Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kota Parepare adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kota Parepare, yaitu bahasa Bugis (khususnya dialek Parepare). Pendidikan Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 mencatat jumlah Sekolah Dasar yang ada di Parepare sebanyak 92 sekolah. Sementara untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 23 sekolah, dan Sekolah Menengah Atas sederajat sebanyak 23 sekolah. Untuk tingkat perguruan tinggi, beberapa yang ada di kota Parepare seperti Institut Teknologi BJ Habibie, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Universitas Muhammadiyah Parepare, Universitas Negeri Makassar kampus Parepare, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Amsir, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir (STIH), Akademi Sekretari Manajemen Amsir, Akademi Keperawatan Fatima, dan Akademi Kebidanan Andi Makkasau. Transportasi Kota Parepare bisa dicapai dengan transportasi darat atau laut. Parepare terletak di jalur utama lalu lintas ke Sulawesi Barat, Tana Toraja dan Palopo. Pelabuhan Nusantara menghubungkan Parepare dengan kota-kota di pesisir Kalimantan, Surabaya dan kota-kota pelabuhan di Indonesia bagian timur. Parepare juga merupakan pelabuhan bagi orang - orang di daerah Ajatappareng. Parepare mempunyai akses transportasi darat yang terdiri dari Pete-Pete, Bus, Taksi, Becak dan Kereta. Pete-Pete merupakan sebutan umum penduduk Sulawesi Selatan untuk angkutan umum dan angkutan kota. Ada 5 trayek pete-pete Parepare di antaranya Jalur Soreang, Jalur Lapadde, Jalur Lumpue, Jalur Tipe-C dan Jalur Lemoe. Kereta Api yang menghubungkan Kota Parepare dan Kota Makassar, saat ini masih dalam proyek. Proyek kereta api jalur lintas Makassar-Parepare yang merupakan pembangunan tahap pertama Trans Sulawesi diestimasi akan menelan anggaran hingga Rp9,65 triliun dengan panjang trase sekitar 145 km. Menteri Koordinator Perkonomian Chairul Tanjung dan Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan meletakkan batu pertama untuk proyek tersebut di Desa Fiaung KM 104, Kabupaten Barru pada 12 Agustus 2014. Jalur laut, terdapat 4 pelabuhan di Parepare, yakni Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Cappa Ujung, Pelabuhan Lontange, dan Pelabuhan Cempae. Pariwisata Pantai yang sering dijadikan pusat rekreasi oleh masyarakat Parepare, yaitu pantai Lumpue. Pantai ini berada di Kecamatan Bacukiki Barat Lokasinya dekat dengan fasilitas umum seperti masjid dan puskesmas. Kebun Raya Jompie, hutan kota Parepare yang dijadikan tempat pariwisata, yang dibangun sejak tahun 1920, dengan luas 13,5 hektar. Jarak dari pusat Kota Parepare yakni sekitar 3,5 km. Kebun Jompie juga sangat strategis karena mudah dijangkau, baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Keaneragaman tumbuhan di Kebun Raya Jompie menurut analisis dari Tim Analisis Vegetasi Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terdiri dari 90 jenis yang berasal dari 81 marga tumbuhan. Sebanyak 7 jenis di antaranya telah teridentifikasi secara lengkap. Sepuluh jenis baru diketahui marganya, dan tiga jenis baru teridentifikasi sampai pada tingkat suku. Beberapa di antaranya diketahui sebagai tumbuhan langka. Pantai Mattirotasi, terletak di Jalan Mattirotasi mengarah ke Teluk Parepare. Pantai ini dapat dimanfaatkan warga untuk berolahraga. Terumbu Karang Tonrangeng, tempat wisata pelestarian terumbu karang di Parepare. River Ladoma, wisata alam Sungai Ladoma yang terletak di kecamatan Bacukiki. Tempat wisata lainnya di Parepare yakni Sumur Jodoh Soreang, Goa Tompangeng, desa Wisata Wattang Bacukiki, Salo Karajae, Museum Gandaria, Bendungan Lappa Angin, dan Pantai Torangeng .[16] Kesehatan Fasilitas rumah sakit Tokoh Berikut adalah beberapa tokoh nasional dari Kota Parepare: Prof. Dr.-Ing H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ke-3 Republik Indonesia Andi Makkasau Parenrengi Lawawo, Datu Kerajaan Suppa Letnan Jendral TNI Andi Abdullah Bau Massepe, Pahlawan Nasional Indonesia Alwi Abdul Jalil Habibie, Tokoh Pertanian Indonesia Timur Widya Purnama, MBA, Direktur PT Pertamina (2004–2006) dan Direktur PT Indosat Tbk Periode (2002–2004). Hamid Awaluddin, Ph.D, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ke–27, Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia Kapten TNI (Purn.) Junus Effendi Habibie, Duta Besar Indonesia Untuk Belanda (2006–2010), Kerajaan Inggris dan Irlandia (1993–1997), Direktur Jenderal Perhubungan Laut Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012–202 Prof. Dr. Salim Said. MA., Penulis dan Pengamat Politik dan Militer Indonesia Kota Kembar Tawau, Malaysia Referensi Pranala luar Situs web resmi Pemerintah Kota Parepare Situs web berita Kota Parepare Parepare Parepare

4227

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Pinrang

Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang (Bugis: ) adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari Kota Makassar arah utara yang berbatasan dengan kabupaten Polewali Mandar, provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah kabupaten Pinrang yakni 1.961,77 km² dan terbagi ke dalam 12 kecamatan, yang meliputi 68 desa dan 36 kelurahan serta terdiri dari 86 lingkungan dan 189 dusun. Pada tahun 2022, jumlah penduduk kabupaten Pinrang sebanyak 411.795 jiwa, dengan kepadatan 210 jiwa/km2. Sejarah Asal mula nama Pinrang Ada versi mengenai asal pemberian nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi pertama menyebut Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata "benrang" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti "rawa-rawa". Hal ini disebabkan pada awal pembukaan daerah Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa. Versi kedua menyebutkan bahwa ketika Raja Sawitto bernama La Dorommeng La Paleteange, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa. Kedatangan disambut gembira namun mereka terheran karena wajah raja berubah dan mereka berkata "Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa", yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Setelah itu rakyat menyebut daerah tersebut sebagai Pinra yang artinya berubah, kemudian lambat laun menjadi Pinrang. Sumber lain mengatakan pemukiman Pinrang yang dahulu rawa selalu tergenang air membuat masyarakat berpindah-pindah mencari pemukiman bebas genangan air, dalam bahasa Bugis disebut "Pinra-Pinra Onroang". Setelah menemukan pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama: Pinra-pinra. Masa penjajahan Cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal dari Onder Afdeling Pinrang yang berada di bawah afdeling Pare-Pare, yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi self bestuur atau swapraja, yaitu Kassa, Batulappa, Sawitto dan Suppa yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan Massenrengpulu (Kassa dan Batulappa) dan Ajatappareng (Suppa dan Sawitto). Selanjutnya Onder Afdeling Pinrang pada zaman pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang dan pada zaman kemerdekaan akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang. Masa kemerdekaan Kemudian setelah proklamasi Republik Indonesia bersama dengan kerajaan kerajaan di Sulawesi Selatan Kerajaan Batulappa, Kerajaan Sawitto, Kerajaan Suppa, dan Kerajaan Kassa dan juga 4 kerajaan-kerajaan ini merupakan kerajaan utama (Arung Tungke/Pemerintahan Tunggal) di wilayah Pinrang kemudian menyatakan bergabung kedalam Republik Indonesia, dan daerah-daerah di indonesia yang masih berbentuk monarki menjadi dan diteruskan status sebagai daerah swapraja atau pemerintahan sendiri dari tahun 1945-1960. Kawedanaan Pinrang meliputi 4 Swapraja yakni Swapraja Batulappa berpusat di Bungi, Swapraja Sawitto berpusat di Sawitto, Swapraja Suppa berpusat di Majennang, Swapraja Kassa berpusat di Bilajeng. Pada masing-masing Arung & Penguasa Swapraja merupakan keturunan bangsawan kasta tinggi (Arung/Datu) dari Dinasti yang memerintah kerajaannya masing-masing menggunakan gelar raja yang berbeda beda seperti Arung/Datu (Raja/Ratu) dan Addatuang (Yang Dipertuan), sedangkan Penguasa sebelum tahun 1945 (Masa proklamasi) dari masing masing kerajaan adalah: •J.m Padoeka Toean Andi Tanri Petta ArungE Karaeng Lolo Petta MatinroE Ri Bungi, Arung Batulappa (1941-1945) dan Penguasa Swapraja Batulappa. Menggantikan Nenek beliau (I Tjoma Arung Batulappa 1875-1941) dari pihak ibundanya (Andi Unga) sebagai Arung Batulappa, kakek dari pihak ibundanya adalah La Naki Arung Maiwa. Andi Tanri Merupakan cucu langsung dari Padoeka Jang Moelia Toean Ishak Manggabarani Karaeng Mangeppe, Karaeng Pabbicara Butta Ri Gowa, KaraengTa Bontoala, Arung Tellu Latte Sidenreng, Petta Djenderala' Ri Bone, Datu Pammana & Arung Matoa Wajo/Raja Wajo masa 1900-1916. Yang langsung dari pihak ayahanda Andi Tanri yakni, Andi Kiti Manggabarani Petta Lolo KaraengTa Ballapangka (Pangeran Gowa & Wajo). •Jm Padoeka Datu Andi Tenri Fatimah putri dari La Saddapotto Addatuang Sidenreng, Datu Tenri adalah Addatuang (Yang Dipertuan) negeri Sawitto dan Penguasa Swapraja Sawitto (1942-1951), menggantikan ibundanya sebagai Addatuang Sawitto hingga 1951. •Jm Padoeka Toean Andi Makkasau Parenrengi Datu Suppa Toa (1926-1938) putra kedua La Parenrengi Manggabarani Daeng Pabeso Karaeng Tinggimae Arung Malolo Sidenreng & Datu Suppa-Datu Ajatappareng, merupakan cucu PJM Toean La Ishak Manggabarani Karaeng Mangeppe Datu Pammana Arung Matoa Wajo dari pihak ayahandanya, dan kakaknya yang berlainan ibu yakni Andi Mappangile Karaeng Tinggimae (Bangsawan besar Sidenreng, Parepare & Suppa, pengusaha kaya raya dari pangkadjene sidenreng) . Andi Makkasau kemudian digantikan oleh Andi Abdullah Bau Massepe (Datu Suppa Lolo) merupakan Pahlawan Nasional dan Datu Suppa (1938-1947). Menggantikan Datu Suppa sebelumnya Andi Makkasau Parenrengi yang terhitung Pamannya, ayahanda dari Bau Massepe adalah Pahlawan Nasional dan Arumpone Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim. •Padoeka Toean Andi Tjoppo Puatta To Sappewali Arung Kassa (1936-1952) menggantikan ibundanya Andi Buabara Arung Kassa dan ayahnya merupakan La Sappewali Arung Maiwa. Pada Masa Selanjutnya, pemerintahan Monarki/Kerajaan (Swapraja) dilanjutkan hingga di tahun 1960 pembentukan Kabupaten Pinrang, dan para Raja/Ratu yang memerintah selanjutnya yaitu: •Padoeka Toean Hadji Andi Mangga Petta MatinroE Ri Boengi Arung Batulappa dan Penguasa Swapraja Batulappa, beliau menggantikan ayahandanya yang wafat yakni J.m Padoeka Toean Arung Andi Tanri Petta ArungE Karaeng Lolo Matinroe Ri Boengi Arung Batulappa sebelumnya. •Padoeka Datu Andi Bau Rakiyah, Addatuang (Yang Dipertuan) dan Penguasa Swapraja Sawitto terakhir dan istri dari H. Andi Makkulau Bupati Pinrang Pertama. Datu Rakiyah juga merupakan putri Pahlawan Nasional dan sekaligus Raja Bone Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim. •Padoeka Andi Soji Datu Kanjenne (Putri Andi Mappangile Parenrengi Karaeng TinggiMae Addatuang Sidenreng, dan cucu Andi Perenrengi Manggabarani Daeng Pabeso Karaeng TinggiMae Datu Suppa). Datu Kanjenne adalah Datu Suppa dan Penguasa Swapraja Suppa terakhir, menggantikan suami beliau yang juga merupakan Pahlawan Nasional Andi Abdullah Bau Massepe Datu Suppa sebelumnya. •Padoeka Toean Andi Dirman Toro Puang Larung, (Swapraja Kassa). Pada tahun 1952 terjadi perubahan daerah di Sulawesi Selatan, pembagian wilayahnya menjadi daerah swatantra. Daerah swantantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah afdeling. Perubahan adalah kata afdeling menjadi swatantra dan Onder Afdeling menjadi kewedaan. Dengan perubahan tersebut maka Onder Afdeling Pinrang berubah menjadi kewedanaan Pinrang yang membawahi empat swapraja dan beberapa distrik. Pada tahun 1959 keluarlah undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi termasuk membentuk Daerah Tingkat II Pinrang. Pada tanggal 28 Januari 1960, keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 yang menunjuk H.A. Makkoelaoe menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, karena pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi maka tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal berdirinya Kabupaten Pinrang. Geografi Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19’13” sampai 4°10’30” lintang selatan dan 119°26’30” sampai 119°47’20” bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km². Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditas pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, perkebunan dan Peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0–500 mdpl ( 60,41%), ketinggian 500–1000 mdpl ( 19,69% ) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%) Demografi Jumlah penduduk pada tahun 2021 sebesar 407.882 jiwa yang terdiri atas 203.389 jiwa laki-laki dan 206.493 jiwa perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 208 jiwa/km². Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Pinrang adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat beberapa bahasa daerah di Kabupaten Pinrang, yaitu bahasa Bugis (khususnya dialek Pinrang), bahasa Pattinjo dan bahasa Mandar. Bahasa Mandar yang sebagian besar penuturnya berada di Sulawesi Barat juga dituturkan di Kabupaten Pinrang, khususnya di Desa Lero, Kecamatan Suppa. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Pinrang dalam dua periode terakhir. Kecamatan Pariwisata Tempat Wisata Pantai Salopi Pantai Salopi adalah salah objek wisata yang berada di bagian Utara kabupaten Pinrang dengan jarak perjalan skitar 42 Km dari pusat kota Pinrang. Pantai Salopi dikenal dengan destinasi wisata pantai yang mudah di jangkau skitar 200 m dari jalan poros trans Sulawesi. Letaknya di dusun Salopi, Desa Binanga Karaeng Kabupaten Pinrang. Bukan hanya itu pantai Salopi jg dikenal memiliki Pantai terindah yang ada di kabupaten Pinrang, dengan pohon kelapa secara horizontal berjejer di sekitar bibir pantai. Permandian Air Panas Sulili Ada dua sumber air yang mendukung suplai air untuk pemandian air panas Sulili, salah satunya yaitu sumber air panas yang terletak tidak jauh dari kolam utama tempat berendam, keunikanya ialah sumber air panas ini seolah-olah muncul dari perut bumi dan bukan berasal dari gunung berapi seperti sumber-sumber air panas lainnya yang lazim ditemui. Terletak di lingkungan Sulili, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, bagian selatan Kabupaten Pinrang. Pemandian Air Panas Lemo Susu Udara di sini cukup sejuk sehingga cocok bagi wisatawan yang mendambakan udara pedesaan yang segar dengan suasana yang tenang jauh dari polusi dan kebisingan kota besar. Terletak di Kelurahan Betteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Air Terjun Kali Jodoh Air terjun kali jodoh memiliki empat sumber air, berada pada kawasan yang luasnya sekitar 2 Ha. Lokasi air terjun berada sekitar 3 Km dari ruas jalan poros Bakaru yang harus ditempuh melalui jalanan menanjak. Konon bagi pasangan yang mengunjungi tempat ini akan sejodoh, dan bagi mereka yang belum memiliki pasangan akan menemukan pasangannya seperti yang diinginkan. Terletak di Kelurahan Betteng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Pantai Ujung Tape Salah satu objek wisata bahari yang terletak di kelurahan Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Pinrang ± 25 km arah barat kota Pinrang, Untuk mencapai tempat ini diperlukan waktu perjalanan ± 20 menit melalui jalan darat dan beraspal. Kawasan ini memiliki daya tarik tersendiri, pada sore hari kita dapat menikmati angin pantai yang sejuk. Pantai Ujung Tape ramai dikunjungi masyarakat utamanya pada hari libur dan hari raya. Karomba Pinrang Tempat wisata Pinrang Puncak Karomba ini lokasinya berada di Desa Sali-sali, Kecamatan Lembang dan baru dibuka sekitar 2016 lalu. Kini tak sedikit orang sudah mulai mengabadikan keberadaan mereka di tempat ini. Tentunya, selain disuguhi keindahan panorama di tempat wisata ini. Pengunjung juga bisa merasakan sensasi berjalan kaki di atas jembatan gantung yang nyaris setiap harinya diselimuti awan. Referensi Pranala luar Pinrang Pinrang

4229

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Kepulauan%20Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar (Selayar: ) (sebelumnya bernama Kabupaten Selayar, perubahan nama berdasarkan PP. No. 59 Tahun 2008) adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota dari kabupaten Kepulauan Selayar adalah kecamatan Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 1.357,03 km² dan memiliki penduduk sebanyak 137.071 jiwa, dengan kepadatan 101 jiwa/km². Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena. Sejarah Kabupaten Kepulauan Selayar pernah menjadi rute dagang menuju pusat rempah-rempah di Moluccan (Maluku) pada abad ke-14. Di Pulau Selayar, para pedagang singgah untuk mengisi perbekalan sambil menunggu musim yang baik untuk berlayar. Dari aktivitas pelayaran ini pula muncul nama Selayar. Nama Selayar berasal dari kata cedaya (bahasa Sanskerta) yang berarti satu layar, karena konon banyak perahu satu layar yang singgah di pulau ini. Kata cedaya telah diabadikan namanya dalam Kitab Negarakertagama karangan Empu Prapanca pada abad 14. Ditulis bahwa pada pertengahan abad 14, ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk yang bergelar Rajasanegara, Selayar digolongkan dalam Nusantara, yaitu pulau-pulau lain di luar Jawa yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Ini berarti bahwa armada Gajah Mada atau Laksamana Nala pernah singgah di pulau ini. Selain nama Selayar, pulau ini dinamakan pula dengan nama Tana Doang yang berarti tanah tempat berdoa. Pada masa lalu, Pulau Selayar menjadi tempat berdoa bagi para pelaut yang hendak melanjutkan perjalanan baik ke barat maupun ke timur untuk keselamatan pelayaran mereka. Dalam kitab hukum pelayaran dan perdagangan Amanna Gappa (abad 17), Selayar disebut sebagai salah satu daerah tujuan niaga karena letaknya yang strategis sebagai tempat transit baik untuk pelayaran menuju ke timur dan ke barat. Disebutkan dalam naskah itu bahwa bagi orang yang berlayar dari Makassar ke Selayar, Malaka, dan Johor, sewanya 6 rial dari tiap seratus orang. Jejak-jejak keberadaan orang Cina (Tiongkok) bermula pada tahun 1235 M, Raja Tallo I Makkadae Daeng Mangrangka melakukan perjalanan ke negeri Tiongkok dan menikah seorang Putri Penguasa setempat yang bernama Nio Tekeng Bin Sie Djin Kui. Sepulang dari Negeri Tiongkok Raja Tallo mampir dan bermukim Kampung Bonto Bangun Selayar. Selama di Selayar Raja Tallo melahirkan putra dan purti di antaranya Sin Seng (Putra), Tian Lay (Putra) dan Shui Lie Putri dan menjadi cikal bakan nenek moyang orang Tionghoa di Selayar. Masa pemerintahan Hindia Belanda Belanda mulai memerintah Selayar setelah mengambil alih kekuasaan politik dan ekonominya dari Kesultanan Gowa. Pengalihan kekuasaan ini merupakan akibat dari Perjanjian Bongaya. Selayar kemudian ditetapkan sebagai sebuah keresidenan dengan nama Residentie Salaier. Jabatan sebagai Residen Selayar pertama kali diberikan kepada W. Coutsier. Masa jabatannya berlangsung sejak tahun 1737 hingga 1743. Setelah itu, berturut-turut Selayar diperintah oleh orang Belanda sebanyak 87 residen atau yang setara dengan residen seperti Asisten Resident, Gesagherbber, WD Resident, atau Controleur. Barulah Kepala pemerintahan ke 88 dijabat oleh orang Selayar, yakni Moehammad Oepoe Patta Boendoe. Saat itu telah masuk penjajahan Jepang sehingga jabatan residen telah berganti menjadi Guntjo Sodai, pada tahun 1942. Di zaman Kolonial Belanda, jabatan pemerintahan di bawah keresidenan adalah Reganschappen. Reganschappen saat itu adalah wilayah setingkat kecamatan yang dikepalai oleh pribumi bergelar "Opu". Dan kalau memang demikian, maka setidak-tidaknya ada sepuluh Reganschappen di Selayar kala itu, antara lain: Reganschappen Gantarang, Reganschappen Tanete, Reganschappen Buki, Reganschappen Laiyolo, Reganschappen Barang-Barang dan Reganschappen Bontobangun. Di bawah Regaschappen ada kepala pemerintahan dengan gelar Opu Lolo, Balegau dan Gallarang. Pada tanggal 29 November 1945 (19 Hari setelah Insiden Hotel Yamato di Surabaya) pukul 06.45 sekumpulan pemuda dari beberapa kelompok dengan jumlah sekitar 200 orang yang dipimpin oleh seorang pemuda bekas Heiho bernama Rauf Rahman memasuki kantor polisi kolonial (sekarang kantor PD. Berdikari). Para pemuda ini mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda yang di kemudian hari tanggal ini dijadikan tanggal Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Tahun Hari Jadi diambil dari tahun masuknya Agama Islam di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibawa oleh Datuk Ribandang, yang ditandai dengan masuk Islamnya Raja Gantarang, Pangali Patta Radja, yang kemudian bernama Sultan Alauddin, pemberian Datuk Ribandang. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1605, sehingga ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 29 November 1605. Geografi Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu di antara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan. Gugusan pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan berjumlah 130 buah, 7 di antaranya kadang tidak terlihat (tenggelam) pada saat air pasang. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi 1.357,03 km² wilayah daratan (12,91%) dan 9.146,66 km² wilayah lautan (87,09%). Batas Wilayah Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada koordinat (letak astronomi) 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' bujur timur yang berbatasan dengan: Berdasarkan letak sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kepulauan Selayar bahwa Selat Selayar dilintasi pelayaran nusantara baik ke timur maupun ke barat, bahkan sudah menjadi pelayaran internasional. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan "kepulauan" yang berada di antara jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan daerah ini secara geografis sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi baik secara nasional untuk melayani Kawasan Timur Indonesia maupun pada skala internasional guna melayani negara-negara di kawasan Asia. Iklim Tipe iklim di wilayah ini termasuk tipe B dan C, musim hujan terjadi pada bulan November hingga Juni dan sebaliknya musim kemarau pada bulan Agustus hingga September. Secara umum curah hujan yang terjadi cukup tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musiman. Topografi Dipandang dari sudut tofografinya Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai luas kurang lebih 1.357,03 Km² (wilayah daratan) dan terdiri dari kepulauan besar dan kecil serta secara administrative terdiri dari 11 kecamatan, 81 desa dan 7 kelurahan adalah variatif dari yang datar hingga agak miring. Karakteristik daerah atau Topografi Kabupaten Selayar terdiri dari: Batuan Induk Vulkanik Terbentuk dari pertemuan jalur pegunungan muda sirkum mediterania dan sirkum pasifik, yang membentuk daratan Selayar adalah batuan yang cukup mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman, oleh tenaga oksigen yang berlangsung lama, batuan itu lapuk membentuk tanah yang subur ini oleh pengaruh tenaga oksigen dapat berubah menjadi tanah karang seperti tanah laterit. Sebab itu perlu tindakan-tindakan konservasi, seperti sengkedan pada tanah-tanah miring, penggiliran tanah, pemupukan dan lain-lain. Bentang Alam (Natural Landscape) Dataran Selayar yang terjadi karena tenaga endogen (pengangkatan dan pelipatan) kemudian kemudian disususl dengan tenaga oksigen, membentuk betang alam (natural landscape) yang beraneka ragam seperti: Pegunungan dengan ketinggian rata-rata 800 meter sehingga tidak cukup untuk terjadinya hujan orografis pegunungan, di punggungnya hutan tutupan dan di lerengnya perkebunan tanaman pohon kerea yang berakar panjang serta berumur panjang. Tanaman dengan pohon lunak seperti vanili, merica, kentang, kol dan lain-lain diperlukan sengkedan untuk mencegah erosi dan longsor. Daerah curam, aspek geografisnya adalah kawasan hutan (hutan tutupan) untuk mencegah longsor Daratan tinggi, aspek geografisnya, adalah: Baik untuk pemukiman, karena udara sejuk dan drainasenya mudah diatur dan tidak tergenang Perkebunan bagi tanaman budi-daya yang memerlukan udara sejuk, seperti cengkih, jagung Meksiko dan lain-lain Horti kultura, seperti sayur mayur, kentang bunga-bunga dan bonsai Pusat-pusat kesehatan seperti sanatorium Pusat-pusat pelatihan, kantor-kantor, hotel-hotel, tempat rekreasi dan lain-lain Daerah-daerah ledok dan lembah, aspek geografisnya adalah: Tempat akumulasi/persedian air untuk daerah sekitarnya. Dengan pompanisasi dapat dialirkan ke daerah-daerah ketinggian. Daerah pertanian tanaman pangan, seperti sayur mayur kangkung, bayam jagung lokal, kaca-kacangan dan lain-lain Tanah daratan rendah, aspek geografisnya adalah: Untuk perkebunan, seperti kelapa dan coklat Untuk pertanian menetap, seperti sawah dan huma. Tanah rawa-rawa, aspek geografisnya adalah: Kawasan pohon nipa, tempat ikan tempat bertelur, bahan baku gula merah dan atap tradisional yang indah dan sejuk Empang dan pembuatan garam Kawasan bakau, tempat ikan bertelur dan berlindung, serta mencegah abrasi Daerah berbukit-bukit dan tanah bergelombang, aspek geografisnya adalah: Baik untuk pemukiman, sebab udara sejuk, drainasenya mudah diatur, diwaktu malam tampak indah bagai pelaut yang menuju ke Selayar Perkebunan, tanaman budi daya seperti cengkih, coklat dan kelapa. Pertanian tanaman pangan seperti jagung dan padi, tetapi harus bertaras supaya tidak terjadi erosi. Daerah Aliran Sungai (DAS) Daerah aliran sungai (DAS), aspek geografis satu-satunya adalah kawasan hutan hidrologi (hutan tata air) Daerah berbatu-batu Daerah yang berbatu-batu di bagian utara, aspek geografisnya hutan tutupan. Baik juga untuk hutan produksi, seperti jati dan holasa (kayu bitti). Hanya eksploitasinya tebang pilih dan tebang ganti serta rerumputan untuk pakan ternak. Geologi Kondisi geologi pulau Selayar merupakan kelanjutan dari wilayah geologi Sulawesi Selatan bagian Timur yang tersusun oleh jenis batuan sediment. Struktur geologi Kepulauan Selayar menunjukkan struktur-struktur dan penyebaran batuan berarah Utara - Selatan dan miring melandai kearah Barat. Sedangkan pantai Timur umumnya terjal dan langsung dibatasi oleh laut dalam yang cenderung merupakan jalur sesar. Statigrafi batuan di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari: Endapan rasa manis alluvial dan endapan pantai terdiri atas kerikil pasir, lempung Lumpur dan batu gamping cral (Qac). Satuan formasi Kepulauan Selayar walanae mencakup batu gamping, batu pasir, batu lempung, konglomerat dan tufa (Tmps) yang terdapat di sisi Barat hingga ujung Pulau Selayar. Satuan formasi batuan gunung api camba, meliputi breksi, lava, konglomerat dan tufa yang terdapat pada bagian Selatan Pulau Selayar. Formasi camba, terdiri dari batuan sediment laut berseling dengan batuan gunung api (Tmc) terdapat pada sepanjang pantai Timur Pulau Selayar. Formasi walanae, terdiri dari batu pasir, konglomerat, tufa, batu danau, batu gamping dan napal (Tmpv) terdapat pada ujung bawah pantai Barat Pulau Selayar. Demografi Pada tahun 2000 jumlah penduduk kabupaten Kepulauan Selayar tercatat sebanyak 103.473 ribu jiwa. Dalam waktu 3 tahun kemudian (tahun 2003) jumlah peduduk tersebut telah mengalami pertambahan sebanyak 6.506 jiwa. Dengan dasar tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata pertambahan penduduk di kabupaten Kepulauan Selayar masih sebesar 1,95 persen setiap tahunnya. Penduduk kabupaten Kepulauan Selayar menurut data BPS tahun 2009 berjumlah sebanyak 121.749 jiwa terdiri dari 57.685 jiwa laki-laki dan 64.064 jiwa perempuan. Data tentang komposisi penduduk menurut jenis kelamin tersebut menunjukkan bahwa secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 90,04 (setiap 100 perempuan terdapat 90 laki-laki). Komposisi penduduk Kepulauan Selayar menurut kelompok umur terdiri dari: Penduduk usia 0 - 14 tahun sebanyak 36.093 jiwa Penduduk usia 15 - 64 tahun berjumlah 77.486 jiwa Penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 8.170 jiwa Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2009, jumlah angkatan kerja di kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2009 sebesar 54.996 orang, yaitu yang bekerja sebanyak 49.478 orang dan jumlah pengangguran sebanyak 5.518 orang. Jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 32.651 orang dengan rincian 6.503 orang sekolah, 22.162 orang mengurus rumah tangga dan lainnya sebanyak 3.986 orang. Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah Kecamatan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat empat bahasa daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu bahasa Makassar dialek silajara', bahasa Bajo, bahasa Bonerate, dan bahasa Laiyolo. Bahasa Bajo dituturkan khususnya di Desa Rajuni, Kecamatan Taka Bonerate. Bahasa Bonerate dituturkan khususnya di Desa Bonerate, Kecamatan Pasimarannu. Bahasa Laiyolo dituturkan khususnya di Desa Laiyolo, Kecamatan Bontosikuyu. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam dua periode terakhir. Kecamatan Pemekaran Daerah Wacana Pembentukan menjadi Provinsi Bugis Selatan menjadi Provinsi Baru Kabupaten/Kota yang mungkin bergabung yang meliputi : Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Bulukumba Kabupaten Bantaeng Kabupaten Jeneponto Pariwisata & Kebudayaan Potensi Wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup banyak meliputi wisata sejarah, wisata budaya, wisata alam dan wisata bahari. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Taka Bonerate yang terletak di kecamatan Takabonerate. Jumlah wisatawan yang mengunjungi Taman Nasional Taka Bonerate pada tahun 2009 mencapai 576 orang. Kawasan ini terdiri dari 21 buah pulau serta puluhan taka dan bungin, umumnya terbentuk dari endapan pasir dan biosfer. Taman Nasional Taka Bonerate memiliki karang atol terbesar ketiga di dunia (terbesar di Asia Tenggara) yaitu setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maladewa. Luas atol tersebut sekitar 220.000 hektare, dengan terumbu karang yang tersebar datar seluas 500 km². Dalam rangkaian Hari jadi Kepulauan Selayar di lokasi ini setiap tahunnya diadakan festival yang bertajuk Takabonerate Island Expedition (TIE). Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa kegiatan ini sudah masuk dalam kalender kegiatan pariwisata nasional dan rencananya pada tahun 2012 akan ditingkatkan menjadi "Sail Taka Bonerate". Seperti penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, Takabonerate Island Expedition akan diisi kegiatan lomba rutin seperti Takabonerate International Fishing Tournament, menyelam, lomba foto di bawah air dan lomba renang antar pulau terbuka dengan jarak antara lima hingga enam kilometer. Selain objek wisata bahari Taman Nasional Taka Bonerate terdapat pula tempat-tempat wisata yang menyebar hampir di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Berikut ini beberapa Objek Wisata / tempat yang menarik untuk dikunjungi: Kecamatan Benteng: Tari Pakarena, Gedung Lembaga Pemasyarakatan Selayar, Kantor Dinas Pariwisata Selayar, Plaza Marina, Rumah Jabatan Bupati Selayar Kecamatan Bontoharu: Pantai Jeneiya, Jangkar Selayar, Gong Nekara, Benteng Bontobangun, Perkampungan Tua Bitombang Kecamatan Bontomanai: Permandian alam Eremata, Air terjun Suttia, Pusat Bumi (To'do), Puncak, Kompleks Perkampungan Tua Gantarang Kecamatan Bontomatene: Pantai Pa'badilang, Gua Ereposo, Sumur Tua Tajuiya, Makam Bulaenna Parangia, Rumah Adat Batangmata Kecamatan Bontosikuyu: Pantai Baloiya, Wisata Jammeng, Gua Bonetappalang, Pantai Batu Etang, Air Terjun Patikore', Air terjun Ohe Gonggong, Pantai Sunari Kecamatan Buki: Kuburan Tua Silolo, Pantai karang Indah, Benteng Pertahanan, Istana Lalaki Buki Kecamatan Pasilambena: Pantai Pulau Madu, Pantai Karumpa, Pulau Kakabia, Perkampungan Tua, Gua Buranga Kecamatan Pasimarannu: Tari Pangaru, Tari Batanda, Gua Majapahit, Rumah Adat Opu Bonerate, Pembuatan Perahu, Pantai Larafu Kecamatan Pasimasunggu: Tari Kondo Buleng, Pusaka Jampea, Pulau Tanamalala, Pulau Jai Lamu, Pulau Batu Kecamatan Pasimasunggu Timur: Perairan Batu So'bolo, Pulau Bembe, Makam Ali Kabar, Pantai Doda Kecamatan Takabonerate: Pantai Bone Lambere, Pulau Kauna, Buhung Tuma, Pulau Tinabo, Pulau Kayuadi Transportasi Bandar Udara H. Aroeppala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu Komunikasi Radio Selayar juga memiliki rencana untuk membangun stasiun radio daerah Indonesia, seperti: Referensi Pranala luar Situs Web Resmi Pariwisata Selayar Trip & Travel Wonderful Selayar Situs web komunitas warga Selayar Kabupaten di Indonesia Kabupaten di Sulawesi Selatan Selayar Kepulauan Selayar

4230

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Sidenreng%20Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang (Bugis: ) adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkajene Sidenreng. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas wilayah 1.102,10 km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 301.972 jiwa (2022). Sejarah Legenda Berdasarkan Lontara’ Mula Ri Timpakenna Tana’e Ri Sidenreng, dikisahkan tentang seorang raja bernama Sangalla. Ia adalah seorang raja di Tana Toraja. Konon, Sangalla memiliki sembilan orang anak yaitu La Maddarammeng, La Wewanriru, La Togellipu, La Pasampoi, La Pakolongi, La Pababbari, La Panaungi, La Mampasessu, dan La Mappatunru. Sebagai saudara sulung, La Maddaremmeng selalu menekan dan mengintimidasi kedelapan adik-adiknya, bahkan daerah kerajaan adik-adiknya ia rampas semua. Karena semua adiknya tidak tahan lagi dengan perlakuan kakaknya, mereka pun sepakat meninggalkan Tana Toraja. Karena perjalanan yang melelahkan, mereka kehausan lalu mencari jalan ke tepi genangan air di pinggir danau. Namun, danau itu ternyata berada di hutan yang lebat, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapainya. Karena harus menembus semak belukar yang lebat, mereka pun sirenreng-renreng (saling berpegangan tangan).Sesampainya di sana, mereka minum sepuas-puasnya dan duduk beristirahat kemudian mandi. Setelah itu, mereka berdiskusi bertukar pikiran tentang nasib yang mereka jalani. Akhirnya, mereka sepakat untuk bermukim di tempat itu. Di sanalah mereka memulai kehidupan baru untuk bertani, berkebun, menangkap ikan, dan beternak. Semakin hari, pengikut-pengikutnya pun semakin banyak. Tempat itulah yang kemudian dikenal “Sidenreng“, yang berasal dari kata sirenreng-renreng mencari jalan ke tepi danau, dan danau itulah yang sekarang dikenal dengan danau Sidenreng. Dari situ, terbentuk kerajaan Sidenreng. Menurut sejarah, Sidenreng Rappang awalnya terdiri dari dua kerajaan, masing-masing Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Kedua kerajaan ini sangat akrab. Begitu akrabnya, sehingga sulit ditemukan batas pemisah. Bahkan dalam urusan pergantian kursi kerajaan, keduanya dapat saling mengisi. Seringkali pemangku adat Sidenreng justru mengisi kursi kerajaan dengan memilih dari komunitas orang Rappang. Begitu pula sebaliknya, bila kursi Kerajaan Rappang kosong, mereka dapat memilih dari kerajaan Sidenreng. Itu pula sebabnya, sulit untuk mencari garis pembeda dari dua kerajaan tersebut. Dialek bahasanya sama, bentuk fisiknya tidak beda, bahasa sehari-harinya juga mirip. Kalaupun ada perbedaan yang menonjol, hanya dari posisi geografisnya saja. Wilayah Rappang menempati posisi sebelah Utara, sedangkan kerajaan Sidenreng berada di bagian Selatan. Kedua kerajaan tersebut masing-masing memiliki sistem pemerintahan sendiri. Di kerajaan Sidenreng kepala pemerintahannya bergelar Addatuang. Pada pemerintahan Addatuang, keputusan berasal dari tiga sumber yaitu, raja, pemangku adat dan rakyat. Sedangkan di Kerajaan Rappang rajanya bergelar Arung Rappang dan menyandarkan sendi pemerintahanya pada aspirasi rakyat. Demokrasi sudah terlaksana pada setiap pengambilan kebijakan. Demokrasi bagi kerajaan Rappang adalah sesuatu yang sangat penting, salah satu bentuk demokrasinya adalah penolakan diskriminasi gender. Perbedaan gender tidak menjadi masalah, khususnya bagi kaum wanita untuk meniti karier sebagaimana layaknya kaum pria. Buktinya, adalah emansipasi wanita sudah ditunjukkan dengan seorang perempuan yang menjadi rajanya, yaitu Raja Dangku, raja kesembilan yang terkenal cerdas, jujur, dan pemberani. Wanita yang kemudian dikenal sukses menjalankan roda pemerintahan di zamannya. Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia Pada saat pengakuan kedaulatan republik Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949, berakhirlah dinasti Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Setelah kemerdekaan, kerajaan Sidenreng lebih awal menunjukkan watak nasionalismenya dengan bersedia melepaskan sistem kerajaan mereka meskipun sistem itu sudah berlangsung lama, sampai 21 kali pergantian pemimpin. Mereka memilih berubah dan menyatu dengan pola ketatanegaraan Indonesia. Kerajaan akhirnya melebur menjadi Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bupati pertamanya H. Andi Sapada Mapangile dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Sidenreng Rappang dilakukan pemilihan umum untuk memilih bupati secara langsung pada tanggal 29 Oktober 2008 lalu. Geografi Batas Wilayah Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di diantara 30°43’ – 40°09’ Lintang Selatan dan 119°041’ – 120°010’ Bujur Timur. Kabupaten Sidenreng Rappang terletak pada ketinggian antara 10 m – 3.000 m dari permukaan laut (Mdpl) dengan puncak tertinggi berada di Gunung Botto Tallu (3.086 Mdpl). Keadaan Topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar seluas 879.85 km² (46.72%), berbukit seluas 290.17 km² (15.43%) dan bergunung seluas 712.81 km2 (37.85%). Wilayah datar berada di bagian selatan dan barat. Wilayah perbukitan berada di bagian utara dan timur terutama di Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase. Di wilayah dataran rendah terdapat dua danau yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng. Hidrologi Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 sungai yang mengaliri berbagai Kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33,75 Km, Kecamatan Tellu Limpoe dengan panjang 18 Km, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39 Km, Kecamatan Baranti dengan panjang 15 Km, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 19,55 Km, Kecamatan Kulo dengan panjang 25,7 Km, Kecamatan Maritengngae dengan panjang 5 Km, Kecamatan Dua Pitue dengan panjang 68,46 Km sehingga merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sedangkan di Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7,5 Km. Sejumlah sungai besar yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain Sungai Bila, Sungai Bulucenrana, Sungai Betao, Sungai Sidenreng, Sungai Bulete dan lainnnya. Pemerintahan Daftar Bupati Bupati yang menjabat saat ini di Sidenreng Rappang ialah Dollah Mando, bersama wakil bupati, Mahfud Yusuf. Mereka menjadi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih pada pemilihan umum Bupati Sidenreng Rappang 2018. Kemudian dilantik oleh gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, pada 31 Desember 2018 di Kota Makassar. Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam dua periode terakhir. Kecamatan Demografi Agama Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 321.615 jiwa pada tahun 2022. Penduduk asli Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Bugis. Sebelum masuknya agama Islam, masyarakat Sidenreng Rappang telah mengenal kepercayaan leluhur yang disebut Tolotang. Agama ini merupakan kepercayaan yang sudah turun temurun dianut oleh masyarakat setempat. Pada masa orde lama, karena pemerintah Indonesia hanya mengakui enam agama resmi, sedangkan agama lokal dikategorikan sebagai Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan penganut agama Tolotang tidak mau disebut sebagai aliran kepercayaan, akhirnya mereka menggabungkan diri dengan Agama Hindu. Sejak itu, kepercayaan ini juga dikenal dengan nama Hindu Tolotang. Sama halnya dengan agama Kaharingan suku Dayak yang juga bergabung dengan Hindu, sehingga dikenal dengan Hindu Kaharingan. Saat ini, mayoritas penduduk Sidenreng Rappang menganut agama Islam. Penganut agama Hindu menjadi agama terbesar kedua. Sebagian kecil lainnya menganut agama Kristen. Data dari Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2022, penduduk yang beragama Islam sebanyak 91,25%. Kemudian penganut agama Hindu sebanyak 8,48%, dan selebihnya penduduk yang beragama Kekristenan sebanyak 0,27%, Protestan sebanyak 0,21% dan Katolik sebanyak 0,06%. Kurang dari 0,01% sebagain kecil menganut agama Buddha. Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu bahasa Bugis (khususnya dialek Sidenreng Rappang). Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu sentra penghasil beras di Sulawesi Selatan. Hal ini terutama didukung oleh jaringan irigasi teknis yang mampu mengairi sawah sepanjang tahun. Beberapa jaringan irigasi yang ada di Sidenreng Rappang antara lain: Jaringan Irigasi Bulu Cenrana, mengairi 6000 hektare sawah Jaringan Irigasi Bila, mengairi 5400 hektare sawah Jaringan Irigasi Bulu Timoreng, mengairi 5400 hektare sawah Selain penghasil utama beras di Indonesia Bagian Timur, daerah ini juga merupakan penghasil utama telur ayam dan telur itik di luar Pulau Jawa. Komoditas pertanian lainnya adalah kakao, kopra, mete dan kemiri serta hasil hutan berupa kayu dan rotan. Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki beberapa tempat wisata antara lain: Taman Wisata Puncak Bila: Merupakan sebuah Taman wisata air dengan wahana sepeda air, perahu kano, aqua bikes, flying fox, Motor ATV, pemancingan, waterboom, dan lain-lain. Cekdang: Adalah salah satu tempat rekreasi yang baik untuk keluarga karena memiliki tempat memancing ikan, kafe-kafe, tempat untuk memberi makan ikan di Kelurahan Batu, Kecamatan Pituriase. Danau Sidenreng Mojong Transportasi Kabupaten Sidenreng Rappang berjarak ± 200 km dari Makassar dan terletak di persimpangan antara jalur ke Palopo dan Toraja. Untuk menuju daerah ini bisa menggunakan bus jurusan Palopo atau Toraja, mobil penumpang umum (Toyota Kijang, Suzuki APV, Isuzu Panther) dan minibus. Lihat pula Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap Referensi Pranala luar Situs Resmi Pemkab Sidenreng Rappang BPS Kabupaten Sidenreng Rappang Sidenreng Rappang Sidenreng Rappang

4231

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Sinjai

Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai (Makassar: ) adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sinjai Utara yang berjarak sekitar 220 km dari Kota Makassar. Kabupaten Sinjai memiliki luas wilayah 819,96 km2 dan memiliki penduduk sebanyak 259.478 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Geografi Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak pada titik 5°2'56" - 5°21'16" Lintang Selatan dan 119°56'30" - 120°25'33" Bujur Timur. Kabupaten Sinjai terletak di bagian pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 223 km dari Kota Makassar. Luas wilayahnya berdasarkan data yang ada sekitar 819,96 km2 (81.996 ha). Batas wilayah Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Topografi Kabupaten Sinjai secara geografis terdiri atas wilayah pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 0–2.871 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Wilayahnya termasuk 9 pulau-pulau kecil di Teluk bone yang masuk ke wilayah Kecamatan Pulau Sembilan. Pesisir di Kabupaten Sinjai berada di sepanjang batas sebelah timur dan tergolong sempit meliputi Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Tellu Limpoe. Selanjutnya daerah dataran tinggi yang merupakan lereng timur Gunung Lompobattang-Gunung Bawakaraeng meliputi kecamatan Sinjai Barat dan Sinjai Borong. Serta dataran tinggi Pegunungan Bohonglangi meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo. Iklim Sepanjang tahun, Kabupaten Sinjai termasuk daerah beriklim sub tropis, yang mengenal dua musim, yaitu musim hujan pada periode April–Oktober, dan musim kemarau yang berlangsung pada periode Oktober–April. Selain itu, menurut Schmidt dan Fergusson ada tiga tipe iklim yang terjadi dan berlangsung di wilayah ini, yaitu iklim tipe B2, C2, D2 dan tipe D3. Zona dengan iklim tipe B2 di mana bulan basah berlangsung selama 7 - 9 bulan berturut – turut, sedangkan bulan kering berlangsung 2–4 bulan sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Sinjai Timur & Sinjai Selatan . Zona dengan iklim tipe C2, dicirikan dengan adanya bulan basah yang berlangsung antara 5–6 bulan, sedangkan bulan keringnya berlangsung selama 3–5 bulan sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan. Sinjai Timur, Sinjai Selatan dan Sinjai Tengah. Zona dengan iklim tipe D2, mengalami bulan basah selama 3 – 4 bulan & bulan keringnya berlangsung selama 2 – 3 bulan. Penyebarannya meliputi wilayah bag. Tengah Kabupaten Sinjai, yaitu sebagian kecil wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, Sinjai Selatan dan Sinjai Barat. Zona dengan iklim tipe D3, bercirikan dengan berlangsungnya bulan basah antara 3–4 bulan, dan bulan kering berlangsung antara 3–5 bulan. Penyebarannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Tengah dan Sinjai Selatan. Dari keseluruhan type iklim yang ada tersebut, Kabu paten Sinjai mempunyai curah hujan berkisar antara 2.000 - 4.000 mm / tahun, dengan hari hujan yang bervariasi antara 100 – 160 hari hujan / tahun. Kelembaban udara rata-rata, tercatat berkisar antara 64 - 87 persen, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 21,1oC - 32,4oC. Demografi Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Sinjai adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, mayoritas penduduk di Kabupaten Sinjai menggunakan bahasa Bugis (khususnya dialek Sinjai). Bahasa Makassar dialek Konjo dituturkan di Kecamatan Sinjai Barat dan sebagian Sinjai Tengah.https://core.ac.uk/download/pdf/11735285.pdf Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam dua periode terakhir. Kecamatan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Sinjai tahun 2014 sebanyak 236.497 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,3 persen dari hasil Sensus Penduduk 2010 yang berjumlah 228.879 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduknya 288 jiwa/km² dengan Kecamatan Sinjai Utara merupakan daerah terpadat penduduknya dengan 1.471 jiwa/km² dan Kecamatan Bulupoddo merupakan daerah terjarang penduduknya dengan 158 jiwa/km². Sebanyak 99% penduduk Kabupaten Sinjai memeluk agama Islam. Berikut adalah penduduk Kabupaten Sinjai, per Kecamatan Tahun 2014: Ekonomi Pertanian Pertanian yang menonjol dari kabupaten Sinjai adalah lada dan coklat. Lada tumbuh hampir di semua kecamatan kecuali di kecamatan Pulau Sembilan. Luas areal tanamnya mencapai 3.249 hektare dengan jumlah produksi 2.380 per tahun. Sedangkan coklat atau kakao tumbuh hampir di semua kecamatan dengan luas area tanam 4.178 hektare dan hasil panen per tahun mencapai 2.129 ton. Sinjai mengkespor coklat-coklat ini ke Eropa. Pariwisata Pulau Sembilan Pantai Ujung Kupang Pantai Karampuang Air terjun Baruttungge Air terjun Lembang Saukang Air terjun Batu Barae Air terjun Barania Air terjun Pincuni Hutan Mangrove Tongke-tongke Benteng Oval Balangnipa Kampung galung Taman Hutan Raya Abd. Latief Media Massa Sinjai TV Radio Suara Bersatu Referensi Pranala luar Profil Kabupaten Sinjai Sinjai Sinjai

4232

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Soppeng

Kabupaten Soppeng

Kabupaten Soppeng adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watansoppeng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.500,00 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 223.826 jiwa (2010). Sejarah Soppeng adalah sebuah kota kecil di mana dalam buku-buku lontara terdapat catatan tentang raja-raja yang pernah memerintah sampai berakhirnya status daerah Swapraja, satu hal menarik sekali dalam lontara tersebut bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan Soppeng, telah ada kekuasaan yg mengatur daerah Soppeng, yaitu sebuah pemerintahan berbentuk demokrasi karena berdasar atas kesepakatan 60 pemukan masyarakat, tetapi saat itu Soppeng masih merupakan daerah yang terpecah-pecah sebagai suatu kerajaan-kerajaan kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Arung,Sulewatang, dan Paddanreng serta Pabbicara yang mempunyai kekuasaan tersendiri. Setelah kerajaan Soppeng terbentuk maka dikoordinasi oleh Lili-lili yang kemudian disebut Distrikvdi Zaman Pemerintahan Belanda. Literatur yang ditulis tentang sejarah Soppeng masih sangat sedikit. Sebagaimana tentang daerah-daerah di Limae Ajattappareng, juga Mandar dan Toraja, Soppeng hanyalah daerah “kecil” dan mungkin “kurang signifikan” untuk diperebutkan oleh dominasi dua kekuatan di Sulawesi Selatan yakni Luwu dan Siang sebelum abad ke-16. Namun, seperti disebutkan oleh sebuah kronik Soppeng, dulunya Soppeng bersama Wajo, sangat bergantung kepada kerajaan Luwu. Seiring menguatnya kekuatan persekutuan Goa-Tallo di Makassar; untuk mengimbanginya, Bone sempat mengajak Wajo dan Soppeng membentuk persekutuan Tellumpocco pada perjanjian Timurung tahun 1582. Akan tetapi, masuknya Islam di Sulawesi Selatan di paruh akhir abad ke-16, ditandai dengan masuknya Karaeng Tallo I Mallingkang yang lebih dikenal sebagai Karaeng Matoaya serta penguasa Goa I Manga’rangi yang kemudian bergelar Sultan Alauddin, telah mengubah peta politik di Sulawesi Selatan. Untuk sementara, kekuatan Bugis Makassar menjadi satu kekuatan baru untuk melawan orang kafir ketika Soppeng dan Sidenreng memeluk Islam tahun 1609, Wajo 1610 dan akhirnya Bone pada tahun 1611. Perkembangan berikutnya sepanjang abad ke-17, menempatkan Soppeng pada beberapa perubahan keputusan politik ketika persaingan Bone dan Goa semakin menguat. Jauh sebelum perjanjian Timurung yang melahirkan persekutuan Tellumpocco, sebenarnya Soppeng sudah berada di pihak kerajaan Goa dan terikat dengan perjanjian Lamogo antara Goa dan Soppeng. Persekutuan Tellumpocco sendiri lahir atas “restu” Goa. Namun, ketika terjadi gejolak politik antara Bugis dan Makassar disebabkan oleh gerakan yang dipelopori oleh Arung Palakka dari Bone, Soppeng sempat terpecah dua ketika Datu Soppeng, Arung Mampu, dan Arung Bila bersekutu dengan Bone pada tahun 1660 sementara sebagian besar bangsawan Soppeng yang lain menolak perjanjian di atas rakit di Atappang itu. Geografi Soppeng terletak pada depresiasi sungai Walanae yang terdiri dari daratan dan perbukitan dengan luas daratan ± 700 km² serta berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200 m di atas permukaan laut. Batas wilayah Batas wilayah kabupaten ini adalah sebagai berikut: Topografi Luas daerah perbukitan Soppeng kurang lebih 800 km² dan berada pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Ibu kota Kabupaten Soppeng adalah kota Watansoppeng yang berada pada ketinggian 120 m di atas permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah pantai. Wilayah perairan hanya sebagian dari Danau Tempe. Gunung-gunung yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng menurut ketinggiannya adalah sebagai berikut: Gunung Nene Conang 1.463 m Gunung Laposo 1000 m Gunung Sewo 860 m Gunung Lapancu 850 m Gunung Bulu Dua 800 m Gunung Paowengeng 760 m Kabupaten Soppeng memiliki tempat-tempat wisata berupa permandian air panas alami yang bernama "LEJJA", permandian mata air "OMPO" dan permandian alam "CITTA". Lejja berjarak ± 40 Kilometer dari pusat kota, terletak di desa Batu-batu, Kecamatan Marioriawa. Demografi Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Soppeng adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Soppeng, yaitu bahasa Bugis (khususnya dialek Soppeng). Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Soppeng dalam dua periode terakhir. Kecamatan Tokoh Andi Mesyara Jerni Maswara, atlet karate Asraf(Boy),Komedian Mohammad Istiqamah Djamad, Musisi Referensi Pranala luar Soppeng Soppeng

4233

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Takalar

Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar (, ) adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Pattallassang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,51 km² dan berpenduduk sebanyak 304.856 jiwa (2021). Sejarah Kabupaten Takalar yang hari jadinya pada tanggal 10 Februari 1960. Sebelumnya, Takalar sebagai Onder afdeling yang tergabung dalam daerah Swatantra MAKASSAR bersama-sama dengan Onder afdeling Makassar, Gowa, Maros, Pangkadjene dan Djeneponto. Onder afdeling Takalar, membawahi beberapa district (adat gemen chap) yaitu: District Polombangkeng, District Galesong, District Topedjawa, District Takalar, District Laikang, District Sanrobone. Setiap District diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali District Topedjawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo’mo. Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka Districk Polombangkeng dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara, Districk Galesong dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara, Districk Topejawa, Districk Takalar, Districk Laikang dan Districk Sanrobone menjadi Kecamatan TOTALLASA (Singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone) yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu. Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang (Kecamatan Ibu kota) dan terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara).Kepulauan Tanakeke adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kemudian, Kecamatan Kepulauan Tanakeke dibentuk dari pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 3 tahun 2019, sehingga saat ini Kabupaten Takalar telah mempunyai 10 (sepuluh) Kecamatan dengan 76 Desa dan 24 Kelurahan. Geografi Batas Wilayah Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Topografi Keadaan Geografi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan dan perbukitan. Di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan kemiringan 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0–25 m, dengan batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi endapan alluvial, endapan rawa pantai, batu gamping, terumbu dan tufa serta beberapa tempat batuan lelehan basal. Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan SandraBone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Kabupaten Takalar dilewati oleh 4 buah sungai,yaitu Sungai Jeneberang, Sungai Jenetallasa, Sungai Pamakkulu dan Sungai Jenemarrung. Pada keempat sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha. Penggunaan Lahan Kabupaten Takalar terletak antara 5°031' sampai 5°0381' Lintang Selatan dan antara 199°0221' sampai 199°0391' Bujur Timur dengan luas wilayah 566,51 Km2, yang terdiri dari kawasan hutan seluas 8.254. Ha (14,57%), sawah seluas 16.436, 22 Ha (29,01%), perkebunan tebu PT. XXXII seluas 5.333,45 Ha (9,41%), tambak seluas 4.233,20 Ha (7,47%), tegalan seluas 3.639,90 Ha (6,47%), kebun campuran seluas 8.932,11 Ha (15,77%), pekarangan seluas 1,929,90 Ha (3,41%) dan lain-lain seluas 7.892,22 Ha (13,93%). Iklim Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, wilayah kabupaten Takalar beriklim muson tropis (Am) dengan dua musim yang dipengaruhi oleh pergerakan angi muson, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah kabupaten ini dipengaruhi oleh angin muson timur–tenggara yang bersifat kering serta dingin dan periode angin muson ini berlangsung pada bulan Mei hingga bulan Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus yang curah hujan bulanannya bernilai kurang dari 15 mm per bulan. Sementara itu, musim penghujan di wilayah kabupaten Takalar diakibatkan oleh angin muson barat laut–barat daya yang bersifat lembab dan basah dan periode angin muson ini terjadi pada bulan November hingga bulan April dengan bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulanannya lebih dari 600 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Takalar berkisar antara 2.300–3.100 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 100–180 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah Takalar berada pada angka 21°–33 °C dengan tingkat kelembapan nisbi sebesar ±81%. Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Takalar dalam dua periode terakhir. Kecamatan Referensi Pranala luar Takalar Takalar

4234

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Tana%20Toraja

Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota dari kabupaten ini ada di kecamatan Makale. Tana Toraja memiliki luas wilayah 2.054,30 km² dan pada tahun 2022 memiliki penduduk sebanyak 291.046 jiwa dengan kepadatan 142 jiwa/km². Suku Toraja yang mendiami daerah pegunungan dan mempertahankan gaya hidup yang khas dan masih menunjukkan gaya hidup Austronesia yang asli dan mirip dengan budaya suku Batak Toba dan Nias yang ada di provinsi Sumatera Utara. Daerah ini merupakan salah satu objek wisata unggulan di provinsi Sulawesi Selatan. Sejarah Pemerintahan Di Toraja telah diawali sejak masa pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 yang diperjuangkan oleh W. L. Tambing di DPR RI akhirnya dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja yang peresmiannya dilakuan pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan Bupati Kepala Daerah yang pertama bernama Lakitta. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 954/XI/1998 tanggal 14 Desember 1998, wilayah kabupaten Tana Toraja terdiri dari 9 kecamatan defenitif, 6 perwakilan kecamatan, 22 kelurahan, dan 63 desa. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2000 tanggal 29 Desember 2000, 6 perwakilan kecamatan diubah menjadi kecamatan defenitif, sehingga jumlah kecamatan seluruhnya menjadi 15 kecamatan, 22 kelurahan dan 63 desa. Pada tahun 2001, dikeluarkan Peraturan daerah No. 2 Tahun 2001 tanggal 11 april 2001, dimana keseluruhan nama "desa" yang ada berubah nama menjadi "lembang". Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah No. 2 tahun 2001 tentang perubahan Pertama Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Tana-Toraja Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000, serta peraturan daerah nomor 6 Tahun 2005 tentang perubahan Ketiga peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2000, wilayah kabupaten Tana Toraja berkembang menjadi 40 kecamatan, 87 kelurahan dan 223 lembang (desa). Selanjutnya muncul wacana pemekaran wilayah, yakni Kabupaten Toraja Utara. Wacana pemekaran ini menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat Toraja sendiri. Pembentukan kabupaten Toraja Utara akhirnya ditetapkan melalui sidang paripurna DPR-RI pada tanggal 24 Juni 2008. Akan tetapi, peresmian Kabupaten Toraja Utara dilakukan dua bulan kemudian, yang dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun kabupaten Tana Toraja yang ke-51, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2008. Beberapa waktu lalu, muncul wacana pemekaran Provinsi Tana Toraja yang meliputi Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Jika hal itu terwujud, maka Kabupaten Tana Toraja akan dibagi menjadi beberapa daerah otonomi baru. Pemerintahan Daftar Bupati Bupati Tana Toraja adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Bupati Tana Toraja bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Tana Toraja ialah Theofilus Allorerung, dengan wakil bupati Zadrak Tombeg. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Tana Toraja 2020, sebagai bupati dan wakil bupati untuk periode 2021-2026. Theofilus dan Zadrak dilantik oleh gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, di Baruga Karaeng Pattingaloang, Rujab Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada 26 Februari 2021. Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam dua periode terakhir. Kecamatan Pemekaran Daerah Pada tahun 1957, daerah Toraja menjadi Dati II Tana Toraja berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1957 dan UU Nomor 29 tahun 1959. Willem Linggi Tambing (WL Tambing), seorang anggota DPR, bersama tokoh masyarakat Kristen dan adat tradisional mempelopori berdirinya Kabupaten Tana Toraja (TK.II) tersebut yang secara resmi kemudian berdiri pada 31 Agustus 1957. Pada tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008, bagian utara wilayah Kabupaten Tana Toraja dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao. Demografi Suku bangsa Suku asli yang mendiami Tana Toraja ialah suku Toraja. Orang Toraja adalah suku yang menetap di kawasan pegunungan bagian Utara provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasi orang Toraja diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dan 500.000 jiwa diantaranya berada di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sebagian besar orang Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian lagi menganut agama Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk Todolo. Pemerintah Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Kata Toraja sendiri berasal dari bahasa Bugis, yakni "to riaja" yang artinya adalah "orang yang berdiam di negeri atas". Pada tahun 1909, pemerintah kolonial Belanda menyebut suku ini dengan nama Toraja. Suku Toraja terkenal dengan ritual pemakaman, rumah adat Tongkonan dan juga berbagai jenis ukiran kayu khas Toraja. Ritual pemakaman Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebelum abad ke-20, suku Toraja masih tinggal di desa-desa otonom. Mereka sebelumnya masih menganut animisme dan belum tersentuh oleh dunia luar. Pada awal tahun 1900-an, misionaris Belanda datang dan mulai menyebarkan agama Kristen. Kemudian, sekitar tahun 1970-an, orang Toraja mulai terbuka dengan dunia luar, dan kabupaten Tana Toraja (sebelum dimekarkan) menjadi lambang pariwisata Indonesia. Kemudian terjadi perkembangan pariwisata Tana Toraja, dan dipelajari oleh ahli antropolog. Sehingga pada tahun 1990-1n, masyarakat Toraja mengalami transformasi budaya, dari masyarakat berkepercayaan tradisional dan agraris, menjadi masyarakat yang mayoritas beragama Kristen dan sektor pariwisata di kawasan Tana Toraja terus mengalami peningkatan. Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Tana Toraja, yaitu bahasa Toraja (khususnya dialek Toraja Karadeng, dialek Toraja Mangkendek, dialek Toraja Saluputi, dialek Toraja Makale, dan dialek Toraja Sangalla). Agama Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2022 mencatat bahwa mayoritas penduduk Tana Toraja menganut agama Kristen yakni 86,08%, dimana Protestan sebanyak 70,19% dan Katolik 15,89%. Sebagian besar lainnya beragama Islam yakni 12,11%, kemudian Hindu 1,67%, Buddha 0,13% dan Kepercayaan 0,01%. Ekonomi Kebanyakan masyarakat Toraja hidup sebagai petani. Komoditas andalan dari daerah Toraja adalah sayur-sayuran, kopi, cengkih, cokelat dan vanili. Perkenonomian di Tana Toraja digerakkan oleh 6 pasar tradisional dengan sistem perputaran setiap 6 hari. Keenam pasar yang ada ialah: Pasar Makale Pasar Ge'tengan Pasar Sangalla' Pasar Rembon Pasar Salubarani Pariwisata Tempat wisata Tana Toraja menjadi salah satu tujuan wisata atau destinasi wisata berlatar budaya di Indonesia, secara khusus di provinsi Sulawesi Selatan. Kehidupan masyarakat suku asli yakni suku Toraja, juga budaya yang unik, menjadikan kawasan dataran tinggi di Sulawesi Selatan ini dipilih wisatawan untuk melihat dan belajar budaya Toraja. Pada tahun 1974, Tongkonan Siguntu' (Keluarga Sampetoding) dirara (diupacarakan secara adat / Rambu Tuka') dihadiri oleh para delegasi 60 negara asing yang mengikuti konferensi PATA di Jakarta tahun 1974. Sejak itulah Toraja mulai dikenal sebagai daerah tujuan wisata budaya di Indonesia. Buntu Kalando Tongkonan/rumah tempat Puang Sangalla' (Raja Sangalla') berdiam. Sebagai tempat peristirahatan Puang Sangala' dan juga merupakan Istana tempat mengelola pemerintahan kerajaan Sangalla' pada waktu itu, Tongkonan Buntu Kalando bergelar "tando tananan langi' lantangna Kaero tongkonan layuk". Saat ini Tongkonan Buntu Kalando dijadikan Museum Tempat meyimpan benda-benda prasejarah dan peninggalan kerajaan Sangalla'. Kambira Kuburan bayi yang belum tumbuh giginya (umur 6 bulan kebawah) yang diletakkan di dalam pohon hidup yang dilubangi. Pallawa Tongkonan Pallawa adalah salah satu tongkonan atau rumah adat yang sangat menarik dan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Lemo Tempat ini sering disebut sebagai rumah para arwah. Di pemakaman Lemo kita dapat melihat mayat yanng disimpan di udara terbuka, di tengah bebatuan yang curam. Kompleks pemakaman ini merupakan perpaduan antara kematian, seni dan ritual. Pada waktu-waktu tertentu pakaian dari mayat-mayat akan diganti dengan melalui upacara Ma' Nene. Bertempat di Bukit Burake, Tana Toraja telah dibangun Patung Yesus Kristus Memberkati yang diklaim sebagai patung Yesus tertinggi di dunia. Maksudnya letak patung tersebut berada pada ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut atau letak patungnya tertinggi di dunia, sementara ukuran patungnya sendiri bukan yang tertinggi di dunia. Usaha konservasi Tana Toraja adalah salah satu tempat konservasi peradaban budaya PROTO MELAYU AUSTRONESIA yang masih terawat hingga kini. Kebudayaan adat istiadat, seni musik, seni tari, seni sastra lisan, bahasa, rumah, ukiran, tenunan dan kuliner yang masih sangat Tradisional, membuat Pemerintah Indonesia mengupayakan agar Tana Toraja bisa dikenal di dunia Internasional, salah satunya adalah mencalonkan Tana Toraja ke UNESCO untuk menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 2009. Hal tersebut didukung oleh Jepang untuk menjadikan Tana Toraja sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, Jepang sendiri akan ikut dalam upaya konservasi tersebut, khususnya terkait dengan rumah adat di daerah itu. Dukungan ini disampaikan dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dan Jepang di Poznan, Polandia, Sabtu (11/9/2010), Pertemuan dilakukan setelah usainya Pertemuan Para Menteri Kebudayaan Asia dan Eropa (Asia-Europa Culture Minister Meeting/ASEM) yang keempat pada 9-10 September di Poznan yang dihadiri oleh perwakilan dari sekitar 40 negara di Asia dan Eropa. Referensi Pranala luar Situs web resmi pemerintah Kabupaten Tana Toraja Portal Informasi Toraja, Wisata Events dan Ensiklopedia Informasi Wisata tanah toraja Galeri foto Tana Toraja Situs informasi Tana Toraja Kabupaten di Sulawesi Selatan Kabupaten di Indonesia

4235

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota%20Makassar

Kota Makassar

Makassar (Lontara Makassar: ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨑ, transliterasi: Kota Mangkasara' , Lontara Makassar: ᨀᨚᨈ ᨍᨘᨄᨉ, transliterasi: Kota Jumpandang; Lontara Bugis: ᨀᨚᨈ ᨆᨃᨔ, transliterasi: Kota Mangkasa' , Lontara Bugis: ᨀᨚᨈ ᨍᨘᨄᨉ, transliterasi: Kota Juppandang) adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Sebelumnya, kota yang sejak 1971 hingga 1999 dikenal secara resmi sebagai Ujung Pandang ini merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur dan pusat kota terbesar ketujuh di Indonesia dari jumlah penduduk setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Palembang. Kota ini terletak di pesisir barat daya pulau Sulawesi, menghadap Selat Makassar. Sebagian besar penduduk yang mendiami kota ini adalah suku Makassar atau Tu MANGKASARAK (paling dominan) dan pendatang dari orang-orang Bugis, Jawa, Mandar, Toraja, Sunda, Tionghoa dan lain-lain. Menurut Bappenas, Makassar adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya. Dengan memiliki wilayah seluas 175,77 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,4 juta jiwa, kota ini berada di urutan ketujuh kota terbesar di Indonesia dari jumlah penduduk setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Palembang. Makanan khas Makassar yang umum dijumpai di pelosok kota adalah Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, Bassang, Kue Tori, Pallu butung, Pisang Ijo, Sop Saudara dan Sop Konro. Sejarah Raja Gowa ke-9 Tumaparisi Kallonna (1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai Jeneberang, serta mengangkat seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan. Pada abad ke-16 hingga abad ke-17, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan di sana dan menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di Kepulauan Maluku dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-pedagang dari Eropa dan Arab. Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, Raja Gowa, dan Sultan Awalul Islam, Raja Tallo). Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda, bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda Melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa-Tallo yang mereka anggap sebagai Batu Penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia timur. Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan dengan terpaksa menanda tangani Perjanjian Bongaya. Meningkatnya penghuni kota di Indonesia, maka timbul kebutuhan untuk menerapkan pembentukan Kotapraja seperti yang berlaku di Negeri Belanda. Kebutuhan nampak dalam peraturan desentralisasi tahun 1903 yang memungkinkan terbentuknya Kotapraja (Gemeente) setelah tahun 1905. Realisasi dari keinginan pembentukan pemerintahan Kotapraja itu akhirnya berhasil diwujudkan. Makassar pada waktu itu merupakan pelabuhan terpenting di kawasan timur Indonesia yang juga ibu kota Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden dan akhirnya mendapat kedudukan sebagai daerah Kotapraja (gemeente) pada tahun 1906. Menurut catatan sejarah, cikal bakal lahirnya Kota Makassar berawal dari 1 April 1906. Saat itu pemerintah Hindia Belanda membentuk dewan pemerintahan Gemeentee di Kampung Baru, yang terletak di kawasan Pantai Losari dan Benteng Fort Rotterdam. Kawasan ini yang berkembang menjadi kota Makassar hingga kini disebut hari kebudayaan makassar, sebelumnya merupakan hari jadi Kotamadya Ujung Pandang. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Usaha perluasan wilayah pemerintahan Kotamadya Makassar akhirnya berhasil dapat diwujudkan pada tahun 1971, dari luas wilayah 21 km² menjadi 175 km² berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tanggal 1 September 1971. Perluasan wilayah ini diikuti pula dengan perubahan nama Kotamadya Makassar menjadi Kotamadya Ujung Pandang. Perlu diketahui bahwa perubahan nama Kotamadya, Makassar menjadi Kotamadya Ujung Pandang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 itu, sesungguhnya pada tahun 1964 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotapraja Makassar telah disetujui pergantian nama Kotapraja Makassar menjadi Kotapraja Ujung Pandang yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotapraja Makassar Nomor 29/DPRD-GR tanggal 24 September 1964. Nama Kota Ujung Pandang yang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1971 yang dinyatakan berlaku tanggal 1 September 1971, merupakan perubahan nama dari Kota Makassar yang telah diperluas. Dengan perubahan nama Makassar menjadi Ujung Pandang telah mendapat tanggapan dari berbagai tokoh tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan. Salah satu tanggapan mengenai pengembalian nama Makassar, pada tanggal 17 Juli 1976 diajukan petisi yang ditandatangani oleh Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid S. H., Dr. Mattulada, dan Drs. H. Dg Mangemba, tiga budayawan terkemuka Makassar menuntut pengembalian nama Makassar. Usaha-usaha pengembalian nama Makassar terus bergulir, pada tanggal 21 Agustus 1995, Walikotamadya Ujung Pandang, H. Malik B. Masry, SE, MS mengadakan seminar yang hasil rekomendasi untuk pengembalian nama Kota Makassar. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 1999 diterbitkan Keputusan Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Ujung Pandang Nomor 05/Pim/DPRD/VIII/1999 yang memuat persetujuan DPRD Kotamadya Ujung Pandang atas rencana perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar yang diusulkan oleh Walikota Drs. H. Baso Amiruddin Maula, S.H, M.Si. Akhirnya pada tanggal 13 Oktober 1999, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 yang menetapkan pengembalian nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Geografi Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119º24’17’38” Bujur Timur dan 5º8’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Kecamatan Liukang Tupabiring), sebelah Timur Kabupaten Maros (Kecamatan Mocongloe) dan Kabupaten Gowa (Kecamatan Pattallassang), sebelah selatan Kabupaten Gowa (Kecamatan Somba Opu dan Barombong) dan Kabupaten Takalar (Kecamatan Galesong Utara), serta sebelah Barat dengan Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang di dalamnya mengalir beberapa sungai seperti Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Batas wilayah Secara administratif, batas wilayah Kota Makassar adalah sebagai berikut: Letak Kota Makassar adalah di bagian selatan dari Pulau Sulawesi. Perkembangan wilayah Kota Makassar dimulai di sepanjang pesisir pantai yang berada di antara dua sungai besar, yaitu sungai Jeneberang dan sungai Tallo. Perbatasan Makassar bagian utara merupakan pedalaman yang didiami suku Bugis sedangkan perbatasan selatan didiami oleh suku Makassar. Perkembangan kota Makassar sebagai kota perdagangan dan kota pelabuhan ditunjang oleh wilayah utara. Wilayah pedalaman membawa komoditas sumber daya alam ke Makassar untuk dijual ke pasar. Bagian barat dari kota Makassar adalah selat Makassar dan terdapat sejumlah pulau kecil. Pulau-pulau ini digunakan sebagai penunjang perkembangan kota, yakni sebagai pelindung dan memenuhi kebutuhan kota Makassar. Keberadaan pulau-pulau kecil digunakan sebagai pencegah gangguan badai dan ombak yang mengganggu perahu atau kapal-kapal yang melakukan perdagangan di pelabuhan Makassar. Masyarakat kota Makassar di pulau-pulau kecil ini sebagian besar dihuni oleh orang-orang suku Makassar yang mata pencahariannya berhubungan dengan laut. Iklim Kota Makassar memiliki kondisi iklim tropis yang bertipe iklim tropis muson (Am), hal tersebut ditandai dengan kontrasnya jumlah rata-rata curah hujan di musim penghujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya berlangsung sejak bulan November hingga bulan Maret dan musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga bulan September. Wilayah Kota Makassar memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29 °C. Rata-rata curah hujan per tahun di wilayah ini berkisar antara 2700–3200 milimeter. Pemerintahan Wali Kota Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Makassar dalam dua periode terakhir. Kecamatan Demografi Penduduk Makassar merupakan kota yang multi etnis Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar dan Suku Bugis, sisanya berasal dari Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Agama Masyarakat kota Makassar menganut agama yang beragam, dengan mayoritas bergama Islam. Data pada Sensus Penduduk Indonesia 2010 mencatat, penduduk Makassar yang beragama Islam sebanyak 87,19%. Selanjutnya penduduk yang menganut agama Kekristenan sebanyak 11%, dengan rincian Protestan sebanyak 8,17%, dan katolik sebanyak 2,83%. Penganut agama Buddha sebanyak 1,27%, kemudian Hindu sebanyak 0,14%. Selebihnya sebanyak 0,40%, termasuk agama Konghucu, dan aliran kepercayaan. Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kota Makassar adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat tiga bahasa daerah di Kota Makassar, yaitu bahasa Makassar, bahasa Bugis, dan bahasa Toraja. Bahasa mayoritas yang dituturkan oleh masyarakat di kota Makassar adalah Bahasa Melayu Makassar yang banyak menyerap unsur-unsur bahasa Sulawesi Selatan yang dituturkan oleh sebagian besar masyarakat kota ini. Bisa dikatakan bahasa Melayu Makassar ini menjadi bahasa ibu bagi generasi yang lahir diatas tahun 1990-an, yang umum digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa ini juga dituturkan diseluruh wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan sebagian wilayah Sulawesi tengah. Ciri khas bahasa ini adalah dengan adanya penggunaan kata ji, mi, ko, ja atau beberapa tambahan kata yang lain pada kalimat yang digunakan yang mana spesifik menujukkan kalimat perintah atau kata kerja yang hanya dipahami oleh orang di kota Makassar atau pendatang yang sudah menetap lama di kota ini. Transportasi Udara Kota Makassar mempunyai sebuah bandara internasional, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin yang pada tanggal 26 September 2008 diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menandakan mulai pada saat itu Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin beroperasi secara penuh di mana sebelumnya telah beroperasi tetapi hanya sebagian. Bandara Hasanuddin juga memiliki taksi khusus Bandara dengan harga yang bervariasi sesuai dengan region dari daerah yang dituju serta shuttle bus khusus yang melayani jalur dari dan ke bandara baru. Bahkan banyak taksi-taksi yang gelap yang juga menawarkan jasa kepada penumpang yang baru tiba di Makassar. Pada tahun 2009 diharapkan landasan pacu yang baru telah rampung dan bisa digunakan. Darat Pete-pete adalah sebutan angkot di Makassar dan sekitarnya. Pete-pete merah adalah angkot yang berasal dari Kabupaten Gowa dan melayani pengangkutan antar kota, sedangkan pete-pete biru adalah angkot yang berasal dari Kota Makassar itu sendiri dan hanya melayani pengangkutan di wilayah Makassar saja. Sarana transportasi darat lain seperti bus, taksi, becak, bentor, dan ojek online juga tersedia di Makassar. Laut Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Soekarno-Hatta menjadi nama pelabuhan, khususnya pelabuhan untuk kapal penumpang dan terminal penumpang. Pelabuhan ini dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo IV). Di area pelabuhan penumpang ini terdapat Masjid Babussalam. Masjid ini diresmikan Presiden Megawati, berbarengan dengan peresmian Terminal Petikemas Makassar, pada 21 Juli 2001. Sementara di kawasan ujung utara pelabuhan, atau ujung jalan Nusantara, terdapat awal Jalan Tol Reformasi (tol lingkar Makassar) yang menghubungkan kawasan pelabuhan dengan pusat kota. Jalan tol yang hanya sepanjang 3,1 km ini dikelola oleh PT Nusantara Infrastructure Tbk. Perusahaan milik Bosowa Group ini juga jadi pengelola jalan tol Bintaro-Bumi Serpong Damai (Jakarta/Tangerang). Paotere adalah suatu pelabuhan perahu yang terletak di Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Pelabuhan yang berjarak ± 5 km (± 30 menit) dari pusat Kota Makassar ini merupakan salah satu pelabuhan rakyat warisan tempo doeloe yang masih bertahan dan merupakan bukti peninggalan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo sejak abad ke-14 sewaktu memberangkatkan sekitar 200 armada Perahu Pinisi ke Malaka. Pelabuhan Paotere sekarang ini masih dipakai sebagai pelabuhan perahu-perahu rakyat seperti Pinisi dan Lambo dan juga menjadi pusat niaga nelayan. Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di peringkat paling tinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di atas 9%. Bahkan pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai angka 10,83%. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat itu, bersamaan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi, seperti pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, jalan tol dan sarana bermain kelas dunia Trans Studio di Kawasan Kota Mandiri Tanjung Bunga. Pada triwulan II tahun 2019 saja, Makassar mendapatkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) masing-masing sebesar Rp601,1 Miliar dan Rp 1 Trilliun. Penanaman Modal ini diserap 5 sektor yaitu sektor pertambangan dengan nilai paling besar yaitu Rp484,3 Miliar diikuti oleh sektor industri mineral non logal sebesar Rp377,1 Miliar, jasa lainnya sebesar Rp169,2 Miliar, sektor listrik, gas & air sebesar Rp164,7 Miliar dan sektor industri makanan sebesar Rp100,7 Miliar. Selain investasi yang relatif besar, Makassar juga berhasil menciptakan usaha-usaha yang mengharumkan nama bangsa seperti PT CEPAT DAN BERSIH INDONESIA (QnC Laundry) yang berhasil membawa nama Indonesia ke panggung internasional melalui sebuah kompetisi laundry internasional di Milan pada tahun 2018 yang diadakan CINET, sebuah komite internasional untuk pemeliharaan tekstil. Ada juga produk terkenal dari Makassar yang banyak orang tidak tahu berasal dari Makassar yaitu Minyak Tawon yang bisa dijadikan minyak gosok, pijat dan urut. Minyak tawon ini dapat ditemukan di pusat oleh-oleh seperti Jalan Somba Opu. Ada juga Bugis Waterpark yang telah buka sejak tahun 2012 dan Jamesons Hardware Supermarket yang sudah menjamur ke seluruh Indonesia juga berasal dari Makassar. Pendidikan Data Badan Pusat Statistik Makassar mencatat jumlah Sekolah Dasar di kota ini sebanyak 473, kemudian jenjang Sekolah Menengah Pertama sebanyak 225, dan Sekolah Menengah Atas sederajat sebanyak 134. Sementara, Angka Partisipasi Murni (APM) siswa setiap jenjang pada tahun 2022, tingkat SD sebanyak 99,62%, tingkat SMP sebanyak 83,05%,dan tingkat SMA sebanyak 59,64%, jumlah partisipasi SMA menurun dibanding tahun 2021, yakni 60%. Untuk jenjang perguruan tinggi, beberapa diantaranya yakni: Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Fajar, Universitas Cokroaminoto, Universitas Atma Jaya Makassar, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Universitas Bosowa Makassar, Universitas Pancasakti, Universitas Islam Makassar, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Politeknik Kesehatan Makassar, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik ATI Makassar, STKIP YPUP Makassar, Universitas Patria Artha, Universitas Pejuang Republik Indonesia, Universitas Sawerigading, Universitas Indonesia Timur Makassar, Universitas Teknologi Sulawesi, Universitas Karya Dharma, Universitas Pepabri, dan lainnya. Kesehatan Pariwisata Tempat wisata Makassar modern memiliki banyak tempat wisata yang digunakan untuk keperluan hiburan masyarakat Makassar maupun bagi wisatawan yang berasal dari kota maupun negara lain. Beberapa di antaranya yang paling digemari maayarakat makassar adalah: Pantai Losari Fort Rotterdam, merupakan salah satu benteng di Sulawesi Selatan yang boleh dianggap megah dan menawan. Benteng ini merupakan peninggalan sejarah Kesultanan Gowa, Kesultanan ini pernah berjaya sekitar abad ke-17 dengan ibu kota Makassar. Kesultanan ini sebenarnya memiliki 17 buah benteng yang mengitari seluruh ibu kota. Hanya saja, Benteng Fort Rotterdam merupakan benteng paling megah di antara benteng benteng lainnya dan keasliannya masih terpelihara hingga kini. Pantai Akarena Pulau Lae-Lae Pulau Khayangan Pulau Samalona Pantai Barombong Makam Raja-Raja Tallo Pelabuhan Paotere Taman Makam Pahlawan Trans Studio Mall (Indoor Theme Park terbesar di Indonesia) Desa Wisata Delta Lakkang Benteng Panyua, Dinding benteng ini kukuh menjulang setinggi 5 meter dengan tebal dinding sekitar 2 meter, dengan pintu utama berukuran kecil. Jika dilihat dari udara benteng ini berbentuk segi lima seperti penyu yang hendak masuk ke dalam pantai. Karena benteng ini bentuknya mirip penyu, kadang juga benteng ini juga dinamakan Benteng Panynyua (Penyu). Benteng ini mempunyai 5 Bastion, yaitu bangunan yang lebih kukuh dan posisinya lebih tinggi di setiap sudut benteng yang biasanya ditempatkan kanon atau meriam di atasnya. Seni Budaya Atraksi permainan tradisional "Ma'raga", Adalah pertunjukan permainan bola raga yang dipindahkan dari kaki ke kaki atau ke tangan, pertunjukan ini dimainkan dengan suka cita. Para pemain menggunakan pakaian adat seperti passapu dan sarung, biasanya dimainkan oleh 6 orang pemain. Pertunjukan ini akan semakin menarik ketika para pemain mulai saling menopang hingga semakin tinggi dan tetap lihai memainkan bola dan tidak terjatuh ke tanah. Atraksi permainan rakyat "Mappadendang". Tarian magis "Pepe-pepeki ri Makka". Tarian ritual Bissu "Ma'giri". Pemain gendang "Gandrang Bulo". Tarian-tarian tradisional seperti Tari Pakarena. Kota Kembar Lismore, Australia - Mobile, Alabama, Amerika Serikat Peshawar, Pakistan Constanța, Romania Banjarmasin, Indonesia Samarinda, Indonesia Balikpapan,Indonesia Tawau, Malaysia Lihat Pula Bahasa Makassar Daftar Daerah Tingkat II Daftar Perguruan Tinggi Negeri di Makassar Referensi Bacaan Lanjutan Reid, Anthony. 1999. Charting the shape of early modern Southeast Asia. Chiang Mai: Silkworm Books. ISBN 974-7551-06-3. hal. 100-154. (sejarah awal Makassar) Pranala luar Makassar Informasi Turis Situs web informasi "Semua tentang Makassar" Situs web Tanjung Bunga Makassar Makassar Makassar

4236

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Wajo

Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo (Bugis: ) adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sengkang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 379.396 jiwa pada tahun 2021. Sejarah Pembentukan Kerajaan Wajo Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang (wajo-wajo). Kata Wajo dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 605 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari kerajaan-kerajaan besar pada saat itu. Di bawah bayang-bayang (wajo-wajo, bahasa Bugis, artinya pohon bajo) diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat dan bersepakat membentuk Kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama Tosora yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Wajo. Ada versi lain tentang terbentuknya Wajo, yaitu kisah We Tadampali, seorang putri dari Kerajaan Luwu yang diasingkan karena menderita penyakit kusta. Dia dihanyutkan hingga masuk daerah Tosora. Kawasan itu kemudian disebut Majauleng, berasal dari kata maja (jelek/sakit) oli' (kulit). Konon kabarnya dia dijilati kerbau belang di tempat yang kemudian dikenal sebagai Sakkoli (sakke'=pulih; oli=kulit) sehingga dia sembuh. Saat dia sembuh, beserta pengikutnya yang setia ia membangun masyarakat baru, hingga suatu saat datang seorang pangeran dari Bone (ada juga yang mengatakan Soppeng) yang beristirahat di dekat perkampungan We Tadampali. Singkat kata mereka kemudian menikah dan menurunkan raja-raja Wajo. Wajo adalah sebuah kerajaan yang tidak mengenal sistem to manurung sebagaimana kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Tipe Kerajaan Wajo bukanlah feodal murni, tetapi kerajaan elektif atau demokrasi terbatas. Perkembangan Kerajaan Wajo Dalam sejarah perkembangan Kerajaan Wajo, kawasan ini mengalami masa keemasan pada zaman La Tadampare Puang Ri Maggalatung Arung Matowa, yaitu raja Wajo ke-6 pada abad ke-15. Islam diterima sebagai agama resmi pada tahun 1610 saat Arung Matowa Lasangkuru Patau Mula Jaji Sultan Abdurrahman memerintah. Hal itu terjadi setelah Gowa, Luwu dan Soppeng terlebih dahulu memeluk agama Islam. Pada abad ke-16 dan 17 terjadi persaingan antara Kerajaan Makassar (Gowa Tallo) dengan Kerajaan Bugis (Bone, Wajo dan Soppeng) yang membentuk aliansi Tellumpoccoe untuk membendung ekspansi Gowa. Aliansi ini kemudian pecah saat Wajo berpihak ke Gowa dengan alasan Bone dan Soppeng berpihak ke Belanda. Saat Gowa dikalahkan oleh armada gabungan Bone, Soppeng, VOC dan Buton, Arung Matowa Wajo pada saat itu, La Tenri Lai To Sengngeng tidak ingin menandatangani Perjanjian Bungaya. Akibatnya pertempuran dilanjutkan dengan drama pengepungan Wajo, tepatnya Benteng Tosora selama 3 bulan oleh armada gabungan Bone, di bawah pimpinan Arung Palakka. Setelah Wajo ditaklukkan, tibalah Wajo pada titik nadirnya. Banyak orang Wajo yang merantau meninggalkan tanah kelahirannya karena tidak sudi dijajah. Hingga saat datangnya La Maddukkelleng Arung Matowa Wajo, Arung Peneki, Arung Sengkang, Sultan Pasir, dialah yang memerdekakan Wajo sehingga mendapat gelar Petta Pamaradekangngi Wajo (Tuan yang memerdekakan Wajo). Masa Hindia Belanda Politik pasifikasi, yang dilancarkan Belanda. memaksa semua kerajaan di Sulawesi Selatan untuk tunduk. Dua sasaran utama Belanda, yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Saat itu Kerajaan Wajo bersekutu dengan Kerajaan Bone. Wajo mengirim pasukan yang dipimpin oleh Jenerala Cakunu dan La Mappa Daeng Jeppu untuk membantu Kerajaan Bone. Pasukan gabungan berbagai kerajaan sekutu Bone dan Bone akhirnya kalah. Belanda kemudian berperang melawan Ranreng Tuwa. Arung Matowa saat itu, Ishak Manggabarani dipaksa oleh Belanda untuk membayar Sebbu Kati yaitu denda perang dan menandatangani perjanjian pendek. Isi dari Perjanjian pendek tersebut (korte veklaring) adalah tunduknya kerajaan lokal (Kerajaan Wajo) pada pemerintah Belanda. Belanda kemudian menjadikan Wajo sebagai onderafdeling dengan ibu kota Sengkang. Saat itu, terjadi pemindahan ibu kota dari Tosora ke Sengkang. onderafdeling Wajo (ibu kota Sengkang) bersama onderafdeling Bone (ibu kota Watampone) dan onderafdeling Soppeng (ibu kota Watangsoppeng) dibawahi oleh afdeling Bone (ibu kota Pompanua). Sedang afdeling Bone merupakan salah satu dari beberapa afdeling (Makassar, Gowa, Bonthain, Pare-pare, Palopo) yang dibawahi oleh Provinsi Groote Oost. Sedang Provinsi Groote Oost dibawahi oleh pemerintah Hindia Belanda. Adapun onderafdeling Wajo, membawahi 4 distrik yaitu, Distrik Majauleng, Distrik Sabbamparu, Distrik Takkalalla, dan Distrik Pitumpanua. Tiap Distrik membawahi Wanua. Kontroversi Arung Matowa Wajo masih kontroversi, yaitu: Versi pertama, pemegang jabatan Arung Matowa adalah Andi Mangkona Datu Soppeng sebagai Arung Matowa Wajo ke-45, setelah dia terjadi kekosongan pemegang jabatan hingga Wajo melebur ke Republik Indonesia. Versi kedua hampir sama dengan yang pertama, tetapi Ranreng Bettempola sebagai legislatif mengambil alih jabatan Arung Matowa (jabatan eksekutif) hingga melebur ke Republik Indonesia. Versi ketiga, setelah lowongnya jabatan Arung Matowa maka Ranreng Tuwa (H.A. Ninnong) sempat dilantik menjadi pejabat Arung Matowa dan memerintah selama 40 hari sebelum kedaulatan Wajo diserahkan kepada Gubernur Sulawesi saat itu, yaitu Bapak Ratulangi. Geografi Secara geografis, Kabupaten Wajo terletak pada 3°39' - 4°16' Lintang Selatan dan 119°53' - 120°27' Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah hingga dataran rendah bergelombang dengan ketinggian wilayah 0-520 Mdpl. Hanya sebagian kecil yang berupa perbukitan di bagian utara. Bagian timur berupa dataran rendah dan pesisir Teluk Bone, termasuk pulau-pulau pasir di perairan Teluk Bone. Sedangkan bagian barat merupakan dataran aluvial Danau Tempe-Danau Sidenreng. Batas wilayah Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Demografi Bahasa Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Wajo adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Wajo, yaitu bahasa Bugis (khususnya dialek Wajo). Pemerintahan Daftar Bupati Dewan Perwakilan Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Wajo dalam dua periode terakhir. Kecamatan Kabupaten Wajo dulunya terdiri dari 10 kecamatan, akan tetapi sejak tahun 2000 terjadi pemekaran hingga saat ini terdapat 14 kecamatan. Referensi Pranala luar Wajo Wajo

4238

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Buton

Kabupaten Buton

Kabupaten Buton adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten Buton terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Sulawesi, yang menjadikannya pulau ke-130 terbesar di dunia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Pasarwajo. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.213,00 km² dan pada tahun 2020 berpenduduk sebanyak 119.185 jiwa. Kabupaten Buton terkenal sebagai penghasil aspal terbesar di Indonesia. Asal-usul Nama Nama Buton berasal dari nama sejenis pohon, yaitu pohon butun (Barringtonia asiatica). Pohon butun tumbuh secara bebas di kawasan pelabuhan, pelayaran dan perdagangan yang berada di pesisir selatan Pulau Buton. Pohon butun banyak digunakan oleh masyarakat Buton pada tradisi membuat upacara yang dikenal sebagai kaepeta. Masyarakat setempat menggunakan daun pohon butun sebagai pengganti piring untuk makan dalam upacara tersebut. Daun pohon butun digunakan pula sebagai bahan dasar membuat ketupat yang seukuran buah butun oleh masyarakat setempat. Penamaan Buton merupakan penyerapan bahasa Melayu dari kosakata butun. Sumber-sumber historiografi lokal Buton mendukung asal-usul nama Buton dengan menyatakan bahwa Kerajaan Buton didirikan oleh empat orang imigran yang berasal dari kawasan Johor yang merupakan wilayah suku Melayu. Sejarah Pada awalnya Kabupaten Buton dengan ibu kota Baubau memiliki wilayah pemerintahan adalah bekas kerajaan Buton atau Kesultanan Buton, yaitu meliputi sebagian wilayah pulau Buton, sebagian wilayah pulau Muna, sedikit bagian pulau Sulawesi serta pulau-pulau yang ada di bagian selatan pulau Buton. Sekarang dengan adanya pemekaran daerah, wilayah itu terbagi menjadi beberapa wilayah kabupaten, yaitu: Kabupaten Buton Kota Baubau Kabupaten Wakatobi Kabupaten Bombana Kabupaten Buton Selatan Kabupaten Buton Tengah Dari keenam kabupaten/kota tersebut, yang berada pada pulau Buton adalah Kabupaten Buton, Kota Baubau, dan sebagian besar wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kabupaten Buton Tengah terletak di sebagian besar selatan Pulau Muna dan sebagian kecil Pulau Kabaena. Untuk Kabupaten Wakatobi adalah merupakan pulau yang berada pada bagian tenggara Pulau Buton, sedangkan kabupaten Bombana terletak di barat daya daratan Sulawesi dan sebagian besar Pulau Kabaena. Geografi Batas Wilayah Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas ± 2.488,71 km² atau 248.871 ha dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas ± 21.054 km², berbatasan dengan: Topografi dan Hidrologi Kabupaten Buton memiliki sungai–sungai, yaitu: Sungai Sampolawa di Kecamatan Sampolawa, Sungai Winto dan Tondo di Kecamata Pasar Wajo, Sungai Malaoge, Tokulo dan Sungai Wolowa di Kecamatan Lasalimu. Permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah ada juga yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100–500 m di atas permukaan laut, kemiringan tanahnya mencapai 40º. Dari sudut oceanagrafi memiliki perairan laut yang masih luas, yaitu diperkirakan sekitar 21.054.69 km² setelah berpisah dengan Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Bombana. Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Iklim Keadaan iklim di Wilayah Kabupaten Buton hampir tidak berbeda dengan iklim yang ada di Kota Baubau, pengukuran iklim yang ada hanya di Stasion Meteorologi Kls III Betoambari. Musim hujan terjadi di antara bulan Desember sampai dengan bulan April. Pada saat tersebut, angin barat betiup dari Benua Asia serta Lautan Pasifik banyak mengandung uap air. Musim kemarau terjadi antara bulan Juli dan September, pada bulan-bulan tersebut angin timur yang bertiup dari Benua Australia sifatnya kering dan kurang mengandung uap air. Khusus pada bulan April dan Mei di Daerah Kabupaten Buton arah angin tidak menentu, demikian pula dengan curah hujan, sehingga pada bulan-bulan ini dikenal sebagai musim pancaroba. Pemerintahan Daftar Bupati Bupati hasil Pilkada Buton tahun 2012 adalah Samsu Umar Abdul Samiun,SH dan Wakil Bupati adalah Drs. La Bakrie, M.si menggantikan Ir. L.M Syafe'i Kahar. Dewan Perwakilan Komposisi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Buton hasil Pemilu 2004 berdasarkan partai peserta pemilu dan daerah pemilihan di mana Partai Golkar mendapat kursi terbanyak dengan 6 kursi disusul oleh PBB, PPP, PAN, PNBK dan PDIP dengan 3 kursi, selanjutnya PK Sejahtera dan PBR masing-masing dengan 2 kursi dan PKPI, PKPB, P. Indonesia, PDK dan PKB masing-masing 1 kursi dari total 30 kursi di DPRD Kabupaten Buton. Kecamatan Pemekaran daerah Pada tanggal 24 Juni 2014, sesuai UU no.15 tahun 2014, Kabupaten Buton dimekarkan menjadi tiga kabupaten yakni; kabupaten Buton, Buton Selatan dan Buton Tengah. Kabupaten Buton Selatan terdiri dari kecamatan-kecamatan berikut: Batauga, Sampolawa, Siompu, Siompu Barat, Kadatua, Batu Atas dan Lapandewa. Ibu kota kabupaten ini yaitu Batauga. Kabupaten Buton Tengah terdiri dari kecamatan-kecamatan berikut: Lakudo, Gu, Sangiawambulu, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur dan Talaga Raya. Ibu kota kabupaten ini yaitu Labungkari. Pemerintahan desa Jumlah desa/kelurahan keadaan tahun 2004 adalah 207 desa/kelurahan yang terdiri dari 183 desa dan 24 kelurahan. Menurut klasifikasi desa/kelurahan, dari 183 desa/kelurahan di Kabupaten Buton pada tahun 2004 ada sebanyak 144 desa (87,27%) merupakan desa swadaya dan sisanya 21 desa (12,73%) merupakan desa swakarya. Penduduk Jumlah penduduk Penduduk Kabupaten Buton menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2020 berjumlah 119.185 jiwa, di mana penduduk laki-laki berjumlah 60.348 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 58.837 jiwa. Struktur Umur Keadaan struktur umur penduduk menujukkan bahwa pada tahun 2004 sebesar 41,04% atau sebesar 109.045 jiwa, penduduk adalah tergolong usia muda yang berusia 15 tahun ke bawah. Ketenagakerjaan Di Kabupaten Buton pada tahun 2004 tercatat sebanyak 192.426 jiwa penduduk yang termasuk dalam penduduk usia kerja yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 94,196 jiwa atau 48,94% dan penduduk perempuan sebanyak 98.266 jiwa atau 51,06%. Jumlah penduduk yang kerja ada sebanyak 102.090 jiwa atau sebesar 88,16% dari total penduduk angkatan kerja, dapat juga dikatakan sebesar 53,04% terhadap penduduk usia kerja, sedangkan penduduk yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 13.710 jiwa atau sebesar 11,84% dari total angkatan kerja dan 7,12% terhadap penduduk usia kerja. Sosial Pendidikan Pada tahun 2003 jumlah sekolah TK ada sebanyak 57 unit dan tahun 2004 meningkat menjadi sebanyak 69 unit sekolah. Jumlah guru juga mengalami peningkatan, tahun 2003 sebanyak 155 orang dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 197 orang. Jumlah murid tahun 2003 sebanyak 2.402 orang dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 3.007 murid. Perkembangan jumlah Sekolah Dasar dari tahun 2003 hingga tahun 2004 terus mengalami kenaikan, yaitu dari 224 unit sekolah. Walaupun demikian jumlah guru dan murid tidak selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2003, jumlah guru dan murid masing-masing 1.745 orang dan 45.935 orang. Namun pada tahun 2004 jumlah guru dan murid SD menurun menjadi masing-masing 1.518 orang dan 41.758 orang. ( Kec. Batauga 13 SD, Kec. Batuatas 5 SD, Kec. Lapandewa 7 SD, Kec. Sampolawa 16 SD, Kec Siompu 10 SD, Kec. Siompu Barat 7 SD dan Kec. Kadatua 8 SD ) Untuk jenjang Pendidikan SLTP pada tahun 2003 jumlah SLTP ada sebanyak 43 unit, namun pada tahun 2004 menurun menjadi 35 buah sekolah. Untuk jumlah guru pada tahun 2003 sebanyak 860 orang, namun pada tahun 2004, menurun menjadi hanya sebanyak 688 orang. Jumlah murid juga mengalami hal serupa, pada tahun 2003 sebanyak 13.062 orang, namun pada tahun 2004 menurun menjadi hanya sebesar 11.635 orang. Dari jenjang SLTA tahun 2003 jumlah sekolah ada sebanyak 12 unit sekolah, pada tahun 2004 meningkat menjadi 15 unit sekolah. Jumlah guru tahun 2003 sebanyak 260 orang dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 308 orang. Jumlah murid tahun 2003 sebanyak 3.693 orang sedangkan tahun 2004 meningkat menjadi 4.121 orang. Rasio guru terhadap sekolah pada tahun 2004 sebanyak 21 orang. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2003 yang rata-rata sebanyak 22 orang. Rasio murid terhadap sekolah tahun 2004 sebanyak 308 orang dan rasio murid terhadap guru sebanyak 13 orang. Agama MBerdasarkan data DUKCAPIL tahun 2020, mayoritas penduduk di kabupaten Buton memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 117.234 jiwa atau 98,36%. Selebihnya memeluk agama Hindu sebanyak 1.554 jiwa atau sebesar 1,30%, kemudian Kristen 0,34%, dimana Protestan 0,24% dan Katolik 0,10%. Pada tahun 2004 terdapat 260 unit masjid, 22 langgar/mushola, 8 unit gereja dan 11 unit pura. Ekonomi Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2010. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan Dari seluruh lahan yang ada di Kabupaten Buton, 42,08% digunakan untuk usaha pertanian. Paling luas ditanami jagung, yaitu seluas 7.453 ha, kemudian ubi kayu seluas 4.206 ha dan padi ladang seluas 2.732 ha. Sedangkan luas tanaman yang paling kecil adalah tanaman kacang kedelai. Pada tahun 2004 produksi buah-buahan yang terbanyak dihasilkan oleh mangga, yaitu sebanyak 13.721 kw diikuti pepaya sebanyak 7.619 kw dan nenas sebanyak 5.329 kw. Produksi sayur-sayuran yang terbanyak adalah labu sebanyak 2.411 kw, menyusul bawang merah sebanyak 2.294 kw, kacang panjang sebanyak 2.074 kw, kangkung sebanyak 2.003 kw, sedangkan yang terkecil produksinya adalah tanaman kacang merah dan buncis masing-masing sebanyak 149 kw dan 179 kw. Pada tahun 2004 produksi perkebunan rakyat yang terbanyak adalah jambu mete yaitu sebanyak 5.778,01 ton, menyusul kelapa dalam 1.284,17 ton, coklat/kakao 678,70 ton, kapuk 194,72 ton, kopi 174,52 ton, kemiri, 103,26 ton dan kelapa hibrida 94,78 ton. Hutan produksi pada tahun 2004 seluas 35.675 ha atau 22,58% dari jumlah hutan secara keseluruhan, menyusul hutan wisata/PPA seluas 55.458 ha (35,10%), hutan produksi terbatas seluas 27.745 ha (17,56%), hutan lindung seluas 25.100 ha (15,88%) dan hutan produksi yang dapat dikonversi 14.039 ha (8,88%). Peternakan Populasi ternak besar yang terdiri dari sapi, kerbau dan kuda pada tahun 2004 secara berturut-turut adalah 3.842 ekor, sedangkan kuda tidak ada. Pada tahun 2003 populasi sapi mengalami peningkatan sebesar 9,12% di mana tahun 2003 mencapai 3.521 ekor dan tahun 2004 meningkat menjadi 3.842 ekor. Populasi ternak kerbau jika dibandingkan dengan tahun 2003 juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 25.00% di mana tahun 2003 terdapat 4 ekor dan tahun 2004 menurun mencapai 3 ekor. Populasi ternak kecil tahun 2004 terdiri dari kambing sebanyak 13.722 ekor, babi 303 ekor dan domba tidak ada. Bila dibandingkan dengan tahun 2003 kambing mengalami peningkatan 12,06% di mana tahun 2003 sebanyak 12.245 ekor dan tahun 2004 mencapai 13,722 ekor. Sedangkan ternak babi bila dibanding tahun 2003 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 9,39% di mana tahun 2003 terdapat 277 ekor dan tahun 2004 meningkat menjadi 303 ekor. Populasi ternak unggas seperti ayam buras tahun 2003 berjumlah 364.742 ekor, meningkat menjadi 379.639 ekor pada tahun 2004 (4,08%), populasi ternak itik/bebek tahun 2004 sebanyak 39.248 ekor meningkat sebesar 24,28% bila dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya mencapai 31.581 ekor. Perikanan Peningkatan produksi perikanan selama tahun 2004 berjumlah 124.155,40 ton yang terdiri dari perikanan laut 43,439,90 ton, hasil budidaya laut mabe sebanyak 65.640 ekor, rumput laut 15.265,50 ton yang terbanyak berada di Kecamatan Kapontori berjumlah 71.320,96 ton, menyusul Kecamatan Lasalimu 8.278,10 ton, Kecamatan Sampolawa 8.158,84 ton dan Kecamatan Mawasangka 5.945,85 ton. Industri, pertambangan, dan energi Untuk industri besar dan sedang tidak mengalami perubahan jumlah bila dibandingkan dengan tahun 2003 di mana hanya ada satu industri besar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 105 orang dan 24 industri sedang dengan 739 orang tenaga kerja. Jumlah industri kecil pada tahun 2004 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2003, yakni dari 61 industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 363 orang menjadi 76 industri dengan 474 orang tenaga kerja. Sedangkan untuk industri kerajinan rumah tangga meningkat jumlahnya dari 5.812 industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 9.222 orang pada tahun 2003 menjadi 5.819 industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 9.273 orang pada tahun 2004. Kabupaten Buton sebenarnya memiliki potensi pertambangan yang cukup kaya namun pada umumnya yang baru diolah secara ekonomis adalah tambang aspal. Produksi aspal Buton pada tahun 2004 adalah sebesar 21.500 ton, meningkat 77,73% bila dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya mencapai 12.096,66 ton. Jumlah pelanggan listrik negara pada tahun 2004 ada sebanyak 16.169 pelanggan dengan daya terpasang sebesar 12.322.950 VA. Sedangkan produksi listrik sebesar 9.156.633 kwh dengan tenaga listrik terjual sebesar 9.575.548 kwh serta nilai penjualan sebesar 6.070.273 ribu rupiah. Perdagangan Untuk tahun 2004 total volume komoditas yang diperdagangkan adalah sebesar 9.208,009 ton dengan nilai Rp. 432.947.969.000,- di mana komoditas perkebunan merupakan komoditas tertinggi yang diperdagangkan, yaitu sebesar 5.638,020 ton dengan nilai sebesar Rp. 24.328.624.000,- menyusul komoditas hasil perikanan sebesar 2.303 ton dengan nilai sebesar Rp. 28.336.787.000,- rupiah, sedangkan yang terendah adalah komoditas pertanian tanaman pangan yang hanya mencapai 7,30 ton dengan nilai sebesar Rp. 24.400.000,- menyusul peternakan sebesar 12.748 ton dengan nilai sebesar Rp. 10.200.000,- Referensi Pranala luar Situs web resmi Pemerintah Kabupaten Buton (belum ada) Situs web resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Buton Buton

4239

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota%20Kendari

Kota Kendari

Kendari adalah nama kotamadya dan juga sebagai ibukota dari provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kendari diresmikan sebagai kotamadya (kini kota) dengan UU RI No. 6 Tahun 1995 tanggal 27 September 1995. Kota ini memiliki luas 271,8 km² (26.847 Ha) dan berpenduduk sebanyak 356.747 jiwa (2022). Sejarah Sejak dahulu Teluk Kendari telah dikenal oleh pelaut-pelaut nusantara maupun eropa sebagai jalur persinggahan perdagangan laut dari dan menuju Ternate atau Maluku. Pada Kartografi Portugis kuno awal abad ke-15 telah menunjukkan adanya perkampungan di Pantai Timur Celebes atau Sulawesi yang dinamakan Citta dela Baia di pesisir teluk bernama Baia du Tivorayang identik dengan Teluk Kendari. Dalam sastra lisan tua suku Tolaki, wilayah Teluk Kendari disebut dengan nama Lipu I Pambandahi, Wonua I Pambandokooha yang merupakan salah satu daerah di pesisir timur Kerajaan Konawe. Penemu, penulis dan pembuat peta pertama tentang Kendari adalah Vosmaer (berkebangsaan Belanda) tahun 1831. Pada tanggal 9 Mei 1831 Vosmaer membangun istana raja Suku Tolaki bernama TEBAU di sekitar pelabuhan Kendari dan setiap tanggal 9 Mei pada waktu itu dan sekarang dirayakan sebagai hari jadi Kota Kendari. Pada zaman kolonial Belanda Kendari adalah Ibukota Kewedanan dan Ibu kota Onder Afdeling Laiwoi. Kota Kendari pertama kali tumbuh sebagai Ibukota Kecamatan dan selanjutnya berkembang menjadi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dengan perkembangannya sebagai daerah permukiman, pusat perdagangan dan pelabuhan laut antar pulau. Luas kota pada saat itu ± 31.400 km². Dengan terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 1964 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Kota Kendari ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 2 (dua) wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga dengan luas Wilayah ± 75,76 Km². Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978, Kendari menjadi Kota Administratif yang meliputi tiga wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kendari, Mandonga dan Poasia dengan 26 kelurahan dan luas wilayah ± 18.790 Ha. Mengingat pertumbuhan dan perkembangan Kota Kendari, maka dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Kota Kendari ditetapkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari, dengan luas wilayah mengalami perubahan menjadi 296 Km². Wilayah Luas wilayah dan topografi Kota Kendari memiliki luas ± 271,8 km² atau 0,70 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan dataran yang berbukit dan dilewati oleh sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Kendari sehingga teluk ini kaya akan hasil lautnya. Letak geografis Kota Kendari terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Wilayah daratannya sebagian besar terdapat di daratan, mengelilingi Teluk Kendari dan terdapat satu pulau, yaitu Pulau Bungkutoko, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, berada di antara 3º54’30” - 4º3’11” Lintang Selatan dan 122º23’ - 122º39’ Bujur Timur. Wilayah Kota Kendari berbatasan dengan: Sebelah Utara: Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe Sebelah Timur: Laut Banda Sebelah Selatan: Kecamatan Moramo dan Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan Sebelah Barat: Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan dan Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Keadaan Iklim Sekitar bulan Juni dan bulan November, arus angin selalu tidak menentu dengan curah hujan yang tidak merata. Musim ini dikenal sebagai musim pancaroba atau peralihan antara musim hujan dan musim kemarau. Pada bulan Juli sampai dengan bulan November, angin bertiup dari arah timur berasal dari benua Australia yang kurang mengandung uap air. Hal ini mengakibatkan kurangnya curah hujan di daerah ini, sehingga terjadi musim kemarau. Pada bulan Desember sampai dengan bulan April, angin bertiup banyak mengandung uap air yang berasal dari benua Asia dan Samudera Pasifik, setelah melewati beberapa lautan. Pada bulan-bulan tersebut di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya biasanya terjadi musim hujan. Kota Kendari memiliki curah hujan yang berkisar antara 1.200–2.400 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 120–180 hari hujan per tahun. Suhu Udara Menurut data yang diperoleh dari Pangkalan Udara Wolter Mongisidi (kini Pangkalan Udara Halu Oleo) Kendari, selama tahun 2005 suhu udara maksimum 32,83 °C dan minimum 19,58 °C atau dengan rata-rata 26,20 °C. Tekanan Udara rata-rata 1.010,5 millibar dengan kelembaban udara rata-rata 87,67 persen. Kecepatan angin di Kota Kendari selama tahun 2005 pada umumnya berjalan normal, mencapai 12,75 m/detik. Pemerintahan Pemerintahan Daerah Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari berubah menjadi Kota Kendari. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2003 telah dimekarkan menjadi 10 kecamatan dengan jumlah kelurahan setelah pemekaran pada bulan Oktober 2006 sebanyak 64 kelurahan. Kota Kendari dikepalai oleh seorang Wali kota, dalam melaksanakan tugasnya Wali kota Kendari dibantu oleh Sekretaris Wilayah Kota yang membawahi beberapa Asisten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Inspektorat Wilayah Daerah serta dibantu oleh berbagai Instansi Dinas/Vertikal yang masing-masing mempunyai lingkup tugas yang berbeda-beda. Di setiap kecamatan dan kelurahan, Wali kota Kendari mendudukkan masing-masing seorang Camat dan seorang Lurah dalam upaya untuk membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sampai ke bawah. Daftar Wali Kota Dewan Perwakilan Kecamatan Demografi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Kendari pada tahun 2003 sebanyak 221.723 jiwa meningkat menjadi 222.955 jiwa pada tahun 2004. Lalu pada tahun 2005 penduduk Kota Kendari telah mencapai 226.056 jiwa, dan tahun 2020 penduduk Kota Kendari mencapai angka 345.107 jiwa. Untuk jumlah penduduk metropolitan, Kota Kendari memiliki jumlah penduduk sebanyak 540.202 jiwa (sebagian mencakup wilayah ranomeeto dan sekitarnya). Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota selama kurun waktu tahun 2003-2005 sebesar 0,97 persen per tahun. Untuk laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan, laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Poasia, Kecamatan Abeli dan Kecamatan Baruga berada di atas laju pertumbuhan penduduk rata-rata Kota Kendari, yaitu masing-masing 7,00 persen 1,89 dan 1 persen. Sedangkan tiga kecamatan lainnya berada di bawah laju pertumbuhan penduduk rata-rata Kota Kendari, yaitu Kecamatan Kendari tercatat mengalami pertumbuhan negatif -3,33 persen, Kecamatan Kendari Barat -1,04 persen dan Kecamatan Mandonga sebesar 0,17 persen. Persebaran Persebaran penduduk Kota Kendari terpusat di Kecamatan Baruga berkisar 57.421 jiwa, menyusul Kecamatan Mandonga 53.605 jiwa. Hal ini tidak mengherankan karena terjadi pergeseran kegiatan perekonomian Kota Kendari dengan semakin banyaknya sarana perekonomian yang dibangun di dua Kecamatan ini. Untuk Kecamatan Poasia pada tahun sebelumnya berjumlah 33.524 jiwa, pada tahun 2005 naik menjadi 36.623 jiwa, penduduk Kecamatan Abeli menjadi 18.685 jiwa bertambah 297 jiwa dari tahun sebelumnya. Kecamatan Abeli merupakan pemekaran dari Kecamatan Poasia. Adapun penduduk Kecamatan Kendari Barat berjumlah 38.566 jiwa dan untuk penduduk Kecamatan Kendari berjumlah 21.156 jiwa. Kecamatan Kendari Barat merupakan pemekaran dari Kecamatan Kendari. Struktur Umur dan Jenis Kelamin Keadaan struktur umur penduduk di Kota Kendari menunjukkan bahwa pada tahun 2005 sepertiga jumlah penduduk, yaitu 33,06 persen dari jumlah penduduk atau sebanyak 74.735 jiwa adalah penduduk usia muda yang berumur di bawah 15 tahun. Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk dari hasil Registrasi Penduduk 2005 adalah sejumlah 226.056 jiwa, terdiri dari 110.615 jiwa (48,93 persen) adalah laki-laki dan 115.441 jiwa (51,11 persen) adalah perempuan. Sosial Pendidikan Pada tahun pelajaran 2005/2006 jumlah TK tidak mengalami peningkatan dibanding tahun pelajaran 2004/2005, yakni berjumlah 70 unit. Namun jumlah gurunya bertambah 15 orang, yaitu dari 235 orang tahun pelajaran 2004/2005 menjadi 250 orang. Demikian pula dengan jumlah muridnya mengalami kenaikan, yaitu dari 2.589 orang tahun 2004/2005 menjadi 2.874 orang, sedangkan rasio antara murid terhadap guru sebesar 11 tetap saja bila dibandingkan dengan tahun pelajaran 2004/2005. Jumlah Sekolah Dasar pada tahun pelajaran 2005/2006 mengalami kenaikan sebesar 1 unit, yaitu pada tahun pelajaran 2004/2005 sebanyak 122 unit menjadi 123, jumlah murid mengalami kenaikan dari 34.775 orang tahun pelajaran 2004/2005 menjadi 35.275 dan jumlah guru mengalami peningkatan dari 1.405 orang tahun pelajaran 2004/2005 menjadi 1.424 orang pada tahun pelajaran 2005/2006. Rasio antara murid terhadap guru sebesar 24. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada tahun pelajaran 2005/2006 terdapat 26 unit, berkurang 1 unit jika dibandingkan dengan tahun pelajaran 2004/2005 sebanyak 27 unit. Jumlah guru menurun 53 orang yakni dari 730 orang pada tahun 2004/2005 menjadi 677 orang pada tahun 2005/2006, demikian pula jumlah murid juga mengalami penurunan dari 10.776 orang pada tahun 2004/2005 menjadi 9.154 orang. Rasio antara murid terhadap guru rata-rata 13 orang pada tahun pelajaran 2005/2006. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada tahun pelajaran 2005/2006 terdapat 23 unit, meningkat 3 unit bila dibandingkan dengan tahun 2004/2005 yang berjumlah 20 unit. Jumlah guru mengalami penurunan 196 orang, yakni dari 710 orang pada tahun 2004/2005 menjadi 514 orang. Jumlah murid meningkat 2.908 orang yakni dari 7.780 tahun 2004/2005 menjadi 10.688 orang. Pada tahun 2005/2006 rasio murid terhadap guru rata-rata sebanyak 21. Jumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta pada tahun pelajaran 2005/2006 sebanyak 6 unit dan menampung mahasiswa sebanyak 14.628 orang pada semester ganjil dan 14.020 pada semester genap dengan tenaga dosen tetap dan tidak tetap sebanyak 1.386 orang pengajar. Kesehatan Tenaga kesehatan pada tahun 2005 terdiri dari dokter umum 35 orang, dokter gigi 17 orang dan apoteker 7 orang. Tenaga perawat mengalami kenaikan dari 122 orang pada tahun 2004 menjadi 140 orang pada tahun 2005. Adapun tenaga kesehatan lainnya meningkat dari 83 orang pada tahun 2004 menjadi 94 orang pada tahun 2005. Data bayi yang di imunisasi menurut jenis vaksin, dari 9 jenis vaksin masing-masing terdiri dari BCG 1.987 orang, DPT I sebanyak 5.738 orang, DPT II sebanyak 5.623 orang, DPT III sebanyak 5.361 orang, Polio I sebanyak 6.485 orang, Polio II sebanyak 5.533 orang, Polio III sebanyak 5.779 orang dan Campak sebanyak 5.853 orang. Data penderita penyakit terhadap 26 jenis penyakit terlihat bahwa penderita penyakit yang terbanyak pada tahun 2005 adalah penyakit ISPA sebanyak 17.769 orang, Diare sebanyak 4.053 orang, Bronchitis sebanyak 1.295 orang, Malaria Klinis sebanyak 1.283 orang dan Pneumomia sebanyak 407 orang. Peradilan Gambaran bidang keamanan di Kota Kendari terlihat pada jumlah terdakwa yang diajukan ke sidang pengadilan pada tahun 2005 sebanyak 417 orang. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 386 orang dan perempuan sebanyak 31 orang dan jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2004 laki-laki sebanyak 432 orang dan perempuan 9 orang. Jumlah kejahatan yang dilaporkan kepada pihak kepolisian selama tahun 2005 sebesar 462 kasus dan jika dibandingkan dengan jumlah kejahatan yang terjadi pada tahun 2004, berarti menurun 282 kasus. Sementara itu jumlah kejahatan yang diselesaikan oleh kepolisian sebanyak 208 kasus. Agama Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kota Kendari tahun 2019 mencatat jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 318.771 orang (93,16%), kemudian pemeluk agama Kristen sebanyak 20.118 orang (5,88%) dimana Protestan sebanyak 12.699 orang (3,71%) dan Katolik 7.419 orang (2,17%). Kemudian pemeluk agama Hindu sebanyak 2.276 orang (0,67%) dan pemeluk agama Buddha 993 orang (0,29%). Jumlah tempat peribadatan di Kota Kendari hingga akhir tahun 2019 yakni Masjid sebanyak 473 bangunan, Musholla sebanyak 62 bangunan, kemudian Gereja terdapat 44 bangunan (Protestan sebanyak 39 bangunan dan Katolik sebanyak 15 bangunan), kemudian Pura sebanyak 2 bangunan dan Vihara sebanyak 5 bangunan. Sosial Lainnya Data indikator kegiatan di bidang sosial lainnya di Kota Kendari tahun 2005 jumlah penyandang cacat tercatat sebanyak 610 orang dan jompo sebanyak 862 orang. Jumlah panti asuhan tercatat sebanyak 14 buah yang menampung anak asuh sebanyak 719 orang. Perekonomian PDRB per kapita Kota Kendari tahun 2004 adalah sebesar Rp 6.920.188,- atau mengalami peningkatan sekitar 15,96 persen dari angka tahun sebelumnya sebesar Rp 5.967.486,-. Peningkatan yang dicapai tahun 2004 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan PDRB per kapita Kota Kendari yang dicapai tahun 2003, sebesar 6,35 persen. Sejak tahun 2002 hingga tahun 2004 PDRB Kota Kendari setiap tahunnya memberikan sumbangan sekitar 15 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2001 hingga 2004 rata-rata sebesar 7,36 persen per tahun, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2004 mencapai 9,37 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2002 sebesar 5,61 persen. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi ini masih sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu yang sama yang tercatat hanya sekitar 5,38 persen. Pertanian Rincian penggunaan tanah tersebut yang terluas adalah bangunan dan halaman sekitarnya seluas 5.493 ha atau 16,39 persen dari luas tanah di Kota Kendari. Kedua lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 5.256 ha atau 15,43 persen dan ketiga terbesar tegal/kebun seluas 5.173 ha atau 15,43 persen. Di samping itu terdapat hutan negara seluas 4.321 ha atau 12,89 persen. Luas panen tanaman bahan makanan tahun 2005 tercatat 10.739 ton atau naik 16,88 persen dibanding tahun 2004, yang tertinggi adalah ubi kayu mencapai 8.253 ton, menunjukkan peningkatan sekitar 13,55 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7.268 ton. Produksi jagung sebesar 932 ton yang meningkat 27,15 persen dari tahun sebelumnya sebesar 733 ton. Produksi ubi jalar sebesar 867 ton mengalami peningkatan 46,95 persen dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 590 ton. Produksi padi sawah 542 ton, mengalami peningkatan 3,44 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Data produksi buah-buahan pada tahun 2005 tercatat 16.110 kw atau naik 184,33 persen dibanding tahun 2004. Jenis buah-buahan yang mempunyai produksi tertinggi pada tahun 2005 adalah pisang sebanyak 7.576 kw, kemudian kedua pepaya sebanyak 2.572 kw dan ketiga adalah nangka sebanyak 1.374 kw. Produksi tanaman sayur-sayuran tahun 2005 menurut Kecamatan tercatat 7.320 kw atau turun sebesar 39,14 persen dibanding tahun 2004. Jenis sayuran yang produksinya paling tinggi adalah kacang panjang mencapai 6.326 kw terdapat di semua kecamatan, sedangkan produksi terendah tanaman sayur-sayuran adalah ketimun sebesar 236 kw atau 0,94 persen. Perkebunan Pada tahun 2005 untuk jenis tanaman perkebunan rakyat yang dikembangkan di Kota Kendari semua jenis tanaman mengalami peningkatan dari tahun 2004, 3 komoditas yang paling meningkat yaitu kopi dari 39,35 ton menjadi 140,70 ton pada tahun 2005 atau naik sebesar 257,56 persen, jambu mete dari 144,58 ton menjadi 641,79 ton atau naik sebesar 344 persen dan kemiri dari 21,95 ton menjadi 67,00 ton atau naik sebesar 205 persen. Peternakan Selama kurun waktu 2004-2005 populasi ternak sapi meningkat dari 2.226 ekor menjadi 2.249 ekor atau naik 1,03 persen, ternak kerbau naik dari 23 ekor menjadi 31 ekor atau naik 34,78 persen. Populasi ternak kecil menurut kecamatan selama kurun waktu 2004-2005 adalah ternak kambing meningkat dari 2.204 ekor menjadi 2.471 ekor atau naik 12,11 persen per tahun. Perkembangan populasi ternak unggas selama kurun waktu tahun 2004-2005 naik dari 639.520 ekor menjadi 657.525 ekor atau naik 2,82 persen per tahun. Jumlah ternak besar yang dipotong dan produksi daging pada tahun 2005 sebanyak 6.149 ekor atau naik sebesar 0,87 persen dari tahun 2004. Jumlah ternak kecil yang dipotong dan hasil produksi daging pada tahun 2005 sebanyak 782 ekor atau naik 13,83 persen dari tahun 2004. Jumlah ternak unggas yang dipotong dan hasil produksi pada tahun 2005 sebanyak 810.833 ekor atau naik sebesar 13,81 persen dibanding tahun 2004. Produksi telur unggas pada tahun 2005 tercatat 1.158.135 butir atau naik sebesar 10,33 persen dibanding tahun 2004. Perikanan Perkembangan perikanan di Kota Kendari meliputi perikanan laut (perairan) dan perikanan darat (tambak dan kolam). Pada tahun 2005 luas areal tambak yang terolah tercatat 197 ha atau 74,90 persen dari luas areal potensi tambak, sedangkan luas areal kolam yang terolah tercatat 56.25 ha atau 11,25 persen dari luas areal potensi kolam. Hasil produksi ikan pada tahun 2005 tercatat 93.98 ton atau naik 4,92 persen dibanding tahun 2004. Hasil produksi ikan tersebut terdiri dari produksi perikanan laut 25.487.74 ton (99,63 persen) dan perikanan darat 93.98 ton (0,37 persen), sedangkan nilai jual hasil produksi perikanan darat pada tahun 2005 sebesar Rp 1.829.1 juta atau naik sebesar 5,99 persen dibanding tahun 2004. Kontribusi nilai hasil tambak 100 persen dari total nilai produksi perikanan darat. Industri Dari hasil Survei Industri menunjukkan bahwa jumlah perusahaan industri besar/sedang di Kota Kendari tahun 2004 sebanyak 18 buah perusahaan dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.123 orang. Menurut status pekerjaan mereka, terdapat sebanyak 1.680 orang atau 79,13 persen adalah tenaga kerja produksi dan sebanyak 443 orang atau 20,87 persen adalah tenaga kerja lainnya. Pengeluaran perusahaan industri besar/sedang untuk tenaga kerja tahun 2004 sebesar Rp 13.468,7 juta. Nilai output dan input perusahaan industri besar/sedang dapat dilihat bahwa nilai output perusahaan industri besar/sedang tahun 2004 sebesar Rp. 202.454.503 juta, sedangkan biaya inputnya sebesar Rp. 131.139.016 juta. Nilai tambah atas dasar harga pasar tahun 2004 adalah sebesar Rp 71.315,5 juta dan nilai tambah atas biaya faktor sebesar Rp 71.155,0 juta. Listrik Pada tahun 2005 tercatat jumlah langganan sebanyak 119.541 pelanggan, dan tenaga listrik yang terjual sebanyak 168.702.775 Kwh, dengan nilai penjualan naik sebesar Rp. 100.709 juta. Dibandingkan dengan tahun 2004 maka jumlah pelanggan naik sebesar 94,11 persen dari 35.361 pelanggan pada tahun tersebut. Sementara itu jumlah tenaga listrik yang terjual mengalami peningkatan yakni sekitar 98,50 persen, yaitu dari 84.988.092 Kwh pada tahun 2004 menjadi 168.702.775 Kwh pada tahun 2005, di sisi lain nilai penjualan meningkat sebesar 94,11 persen, yaitu dari Rp. 51.881,1 juta pada tahun 2004 menjadi Rp. 100.709 juta pada tahun 2005. Perkembangan daya terpasang mengalami peningkatan sebesar 57,82 % per tahun, yaitu dari 40.580 ribu Kwh tahun 2004 naik menjadi 64.044 ribu Kwh tahun 2005. Sementara itu produksi listrik juga mengalami peningkatan sebesar 12,85 persen, yaitu dari 170.955.905 Kwh tahun 2004 naik menjadi 192.927.811 Kwh pada tahun 2005. Air Minum Jumlah pelanggan air minum pada tahun 2005 terdiri dari Rumah Tangga sebanyak 15.629 pelanggan (94,02 persen), Badan Sosial dan Rumah Sakit 111 pelanggan (0,68 persen), toko, perusahaan dan industri 555 pelanggan (3,42 persen) serta instansi pemerintah 305 pelanggan (1,88 persen). Jumlah pelanggan air minum pada tahun 2005 mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2004, yaitu bertambah sebanyak 356 pelanggan atau naik 2,24 persen. Volume air minum yang disalurkan pada tahun 2005 tercatat 3,8 juta m3 dengan nilai Rp. 8.344,98 juta. Jika dibandingkan dengan tahun 2004 berarti nilai air minum yang disalurkan naik Rp. 1.957.860 juta atau turun 19 persen. Kesehatan Perdagangan Ekspor Volume ekspor menurun sekitar 93,73 persen dari sebanyak 9.294,82 ton pada tahun 2004 turun menjadi 582,73 ton pada tahun 2005. Bersamaan dengan itu nilai ekspor juga mengalami penurunan sebesar 79,22 persen dari nilai ekspor sebesar US$ 13.224,37 juta pada tahun 2004 menurun menjadi US$ 2.747,29 juta pada tahun 2005. Impor dan neraca perdagangan Impor Kota Kendari tahun 2005 bernilai US$ 6.815,837 ribu suatu nilai yang relatif jauh lebih tinggi jika dibanding nilai impor tahun sebelumnya yang mencapai US$ 480,34 ribu atau meningkat sepuluh kali lipat lebih. Dari informasi nilai ekspor dan impor yang telah disebutkan di atas, ternyata pada tahun 2005 Kota Kendari mempunyai defisit perdagangan relatif besar mencapai US$ 2,7 juta dan cukup memprihatinkan. Perdagangan antarpulau Volume perdagangan antar pulau hasil bumi dan laut di Kota Kendari tahun 2005 sebanyak 24.297,90 ton, mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2004 yang mencapai sebanyak 19.495 ton atau naik sebesar 24,64 persen. Untuk nilai perdagangan antar pulau pada tahun 2005 menunjukkan peningkatan, yakni naik 69,67 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 77.096,42 juta. Berdasarkan tujuan pelabuhan bongkar, pelabuhan Surabaya merupakan tujuan utama perdagangan antar pulau keluar dari pelabuhan Kota Kendari dalam tahun 2005 baik dari segi volume maupun nilainya. Volume perdagangan yang dibongkar pada pelabuhan tersebut 21.100,40 ton dan 34.435,20 m3 atau sekitar 86,74% dari total volume perdagangan antar pulau keluar dengan nilai mencapai Rp. 128.504.827 juta atau sekitar 87,53% dari total nilai perdagangan antar pulau keluar. Transportasi dan komunikasi Panjang jalan Panjang jalan di Kota Kendari menurut klasifikasi dan statusnya dalam tahun 2005 tercatat sepanjang 508,20 km, mengalami peningkatan sebesar 7,61 persen dibanding panjang jalan tahun 2004. Berdasarkan jenis permukaan terdapat sekitar 74,80 persen beraspal sedangkan jalan yang berkondisi rusak sekitar 22,68 persen. Angkutan darat Pada tahun 2005, jenis sarana angkutan darat umum seperti sedan taksi berjumlah 773 buah, truk barang 1.218 buah dan mobil penumpang jenis mikrolet (mini bus/12-32 seat) sebanyak 3.999 buah. Angkutan laut Pada tahun 2005 total call kapal pelayaran yang masuk di Pelabuhan Kota Kendari baik pelayaran dalam negeri maupun pelayaran luar negeri sebanyak 4.308 kali, berarti mengalami penurunan sebesar 6,81 persen dibanding tahun 2004. Penurunan total call kapal tersebut di atas, mengakibatkan arus barang yang dibongkar menurun, tetapi barang yang dimuat di Pelabuhan Kendari justru mengalami peningkatan, dari 148.449 ton barang yang dimuat pada tahun 2004 menjadi 157.391 ton pada tahun 2005 atau naik 6,02 persen. Juimlah penumpang turun di Pelabuhan Kendari tampak juga mengalami penurunan sebesar 24,25 persen, dari jumlah 178.733 penumpang turun pada tahun 2004, menjadi 135.376 penumpang pada tahun 2005. Demikian pula penumpang yang naik pada tahun 2004 menjadi 134.163 penumpang naik pada tahun 2005. Angkutan udara Bandar Udara Haluoleo Lihat juga Daftar Wali Kota Kendari Referensi Pranala luar Situs web resmi Pemerintah Kota Kendari Situs Berita Kendari Situs web resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Portal Berita Sulawesi Tenggara Kendari Kota di Indonesia

4241

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Kolaka

Kabupaten Kolaka

Kabupaten Kolaka adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten Kolaka berada di kecamatan Kolaka. Kabupaten Kolaka (induk) telah dua kali mengalami pemekaran, yakni Kabupaten Kolaka Utara, dan yang terbaru adalah Kabupaten Kolaka Timur yang telah disahkan pada akhir tahun 2012. Pasca pemekaran, kabupaten Kolaka mencakup daratan dan kepulauan yang memiliki wilayah seluas 3.283,59 Km2, dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas ± 15.000 Km². Jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 2021 berjumlah 238.352 jiwa, dengan kepadatan 73 jiwa/km2. Dari luas wilayah tersebut Kabupaten Kolaka dibagi dalam 12 (dua belas) Kecamatan. Bupati Kolaka saat ini adalah H. Ahmad Safei yang mana sebelumnya telah di dahului oleh DR. H. Buhari Matta, SE., M.Si. yaitu pada periode sebelumnya yaitu (periode 2009-2014). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kolaka tahun 2011 atas dasar harga konstan 2011 adalah Rp. 3,312,711.080.000,- dengan pertumbuhan PDRB dalam kurun waktu 2007–2011, yaitu tahun 2007 sebesar 9,23% dan tahun 2011 sebesar 13,07%. Berdasarkan harga berlaku tahun dasar 2007 PDRB Perkapita pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 17,008,316.14,- sedangkan tahun 2011 sebesar Rp. 22,604,244.21,- sehingga dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengalami kenaikan. Geografi Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Kolaka mencakup jazirah daratan dan kepulauan yang memiliki wilayah daratan seluas 3.283,64 km² dan wilayah perairan/laut diperkirakan seluas ± 15.000 km², berbatasan dengan: Topografi dan Hidrologi Keadaan permukaan wilayah Kabupaten Kolaka umumnya terdiri dari gunung dan bukit yang memanjang dari utara ke selatan, memiliki beberapa sungai yang memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan irigasi serta pariwisata. Kabupaten Kolaka dipandang dari sudut oseanografi memiliki perairan (laut) yang sangat luas, yaitu diperkirakan mencapai ± 15.000 km2. Iklim Wilayah daratan Kabupaten Kolaka mempunyai ketinggian umumnya di bawah 1.000 meter dari permukaan laut dan berada di sekitar daerah khatulistiwa maka daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara minimum sekitar 10 °C dan maksimum 31 °C atau rata-rata antara 24 °C - 28 °C. Pemerintahan Bupati Bupati yang menjabat saat ini di Kolaka ialah Ahmad Safei, didampingi wakil bupati, Muhammad Jayadin. Dewan Perwakilan Jumlah anggota DPRD tahun 2019 sebanyak 30 orang yang berasal dari 11 Partai Politik. Produk hukum yang dihasilkan pada tahun 2010 sebanyak 65 produk hukum, yaitu 15 Perda, 28 Keputusan DPRD, 5 Keputusan Pimpinan dan Keputusan Panitia Musyawarah sebanyak 17 buah. Kecamatan Demografi Jumlah Penduduk Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Kolaka sebanyak 314.812 jiwa yang terdiri dari 161.679 laki-laki dan 153.133 perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu tahun 2000–2010 rata-rata sebesar 2,79% per tahun. Semnentara pasca terjadinya pemekaran wilayah, pada tahun 2021 jumlah penduduk kabupaten Kolaka sebanyak 241.366 jiwa. Persebaran Penduduk Persentase persebaran penduduk yang berada di bawah 5% adalah Kecamatan Tanggetada, Kecamatan Baula, dan Kecamatan Uluiwoi. Keadaan struktur umur penduduk pada tahun 2005 menunjukan bahwa penduduk usia muda atau berumur di bawah 15 tahun sekitar 35,15%. Beberapa tahun terakhir angka rasio jenis kelamin cenderung stabil pada angka 105 yang berarti setiap ada 100 perempuan ada sebanyak 105 laki-laki. Ketenagakerjaan Pada tahun 2005 secara keseluruhan TPAK Kabupaten Kolaka sebesar 116.405 orang di mana sebelumnya pada tahun 2004 terdapat sebanyak 156.617 orang. Angka tersebut belum dapat dijadikan sebagai pedoman karena angkatan kerja pada tahun 2004 masih menyatu dengan Kabupaten Kolaka Utara. Ditinjau dari lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Kolaka, terlihat bahwa sektor pertanian masih paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 71.415 orang. Sosial Pendidikan Dilihat dari ratio murid terhadap guru pada tahun 2005/2006, yaitu untuk SD sebesar 23, SLTP sebesar 20 dan SLTA sebesar 13 sebenarnya sudah cukup ideal. Hanya yang menjadi masalah bahwa seorang guru tidak mengajar/tatap muka secara terus-menerus, sehingga sebuah kelas tetap memiliki jumlah siswa lebih dari 30 orang dengan seorang guru yang sedang mengajarnya. Kesehatan Tenaga kesehatan pada tahun 2004 sebanyak 320 orang dan pada tahun 2005 naik menjadi 906 orang, sehingga tenaga kesehatan yang tersebar sudah cukup memadai untuk menangani pasien yang ada. Ekonomi Pertanian dan Perkebunan Pada tahun 2005 tanaman padi mengalami penurunan luas panen dari semula tahun 2004 sebanyak 22.120 ha menjadi 22.093 ha pada tahun 2005. Cengkih pada tahun 2004 luas arealnya 1.610,89 ha sedangkan tahun 2005 meningkat menjadi 1.635,34 ha. Komoditas jambu mete luasnya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2004 seluas 4.706,88 ha dan tahun 2005 menjadi 4.441,38 ha, namun produksinya justru mengalami peningkatan. Produksi Kakao terus mengalami penurunan akibat serangan hama, petani lokal beralih dan menanam Lada Putih, Pala, Nilam, dan Cabe. Peternakan dan Perikanan Populasi ternak sapi pada tahun 2004 sebanyak 33.705 ekor mengalami kenaikan pada tahun 2005 menjadi 34.738 ekor. Kecamatan Watubangga selama ini dikenal sebagai pusat ternak di Kabupaten Kolaka seperti sapi, kerbau dan kambing. Populasi ternak unggas ayam ras terbanyak terdapat di Kecamatan Baula sebesar 351.404 ekor pada tahun 2005. Pada tahun 2005 produksi ikan tercatat sebesar 25.373,20 ton yang terdiri dari produksi ikan laut sebesar 19.253,30 ton dan ikan darat sebanyak 6.119,90 ton. Industri dan Pertambangan Perusahaan industri besar/sedang yang sangat menonjol adalah Pabrik Fero Nikel PT. Aneka Tambang di Kecamatan Pomalaa. Pada tahun 2004 pabrik Feni 3 dan sudah beroperasi pada tahun 2005. Jumlah perusahaan industri kimia selama 5 tahun mengalami kenaikan dari 291 perusahaan tahun 2001 menjadi 304 perusahaan pada tahun 2005, dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.169.366.000,- pada tahun 2001 menjadi Rp.1.950.846.000,- tahun 2005 serta nilai produksi naik dari Rp.734.351.000,- pada tahun 2001 menjadi Rp. 1.394.855.000,- tahun 2005. Perusahaan industri logam dan mesin tahun 2005 sebanyak 168 perusahaan, kenaikan tersebut diikuti kenaikan jumlah tenaga kerja dari 1.177 orang tahun 2001 menjadi 1.256 orang tahun 2005, investasi Rp. 2.205.069.000,- tahun 2001 menjadi Rp. 3.051.561.000,- tahun 2005 dan produksi perusahaan menjadi Rp. 4.119.607.000,- tahun 2005. Di Kabupaten Kolaka terdapat pertambangan Nikel dan dengan keunggulan tersebut diharapkan mampu memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin untuk menunjang perkembangan perekonomian. Nilai produksi hasil pertambangan pada tahun 2005 mengalami kenaikan produksi bijih nikel, yaitu pada tahun 2004 sebesar 1.312.411 ton dan pada tahun 2005 meningkat sebesar 1.577.602 ton. Dengan kenaikan produksi tersebut, nilai produksi juga mengalami kenaikan dari Rp. 108.237 juta pada tahun 2004 naik menjadi Rp. 148.958 juta pada tahun 2005. Perdagangan Nilai jual produksi nikel juga mengalami peningkatan, pada tahun 2004 senilai US $ 16.407.171,31,- dan tahun 2005 meningkat menjadi US $ 41.501.542,73. Namun pada ekspor ferro nikel mengalami penurunan apabila pada tahun 2004 sebesar 30.807,52 ton dan tahun 2005 sebesar 28.680,17 ton. Seiring dengan penurunan nilai ekspor, maka nilainya juga mengalami penurunan dari US $ 87.014.875,99,- pada tahun 2004 menjadi US $ 82.623.725,80,- pada tahun 2005. Nilai ekspor barang melalui Pelabuhan Pomalaa terjadi peningkatan, jika pada tahun 2004 senilai US $110.505.250.300,- pada tahun 2005 meningkat menjadi US $ 136.935.300.540.- Transportasi Panjang jalan pada tahun 2010 tercatat sepanjang 1.348,81 km yang terdiri dari jalan Negara sepanjang 8,17 km, jalan Provinsi sepanjang 162,73 km dan jalan Kabupaten sepanjang 1.168,61 km. Sarana transportasi udara tersedia di kabupaten Kolaka, yakni Bandar Udara Sangia Nibandera, yang terletak di kecamatan Tanggetada, Kolaka. Kegiatan usaha pelayaran selama tahun 2005, seperti kunjungan kapal, arus barang dan penumpang sebanyak 2.296 kunjungan kapal yang terdiri dari 2.262 pelayaran dalam negeri dan 34 pelayaran luar negeri. Dari 2.262 pelayaran dalam negeri tersebut terjadi bongkar barang sebesar 269.360 ton dan muat 87.630 ton serta penumpang turun sebesar 141.116 orang dan naik 155.887 orang. Kemudian dari pelayran luar negeri tidak terdapat arus naik turun penumpang tetapi terdapat bongkar barang sebesar 25.652 ton dan muat 892.263 ton. Referensi Pranala luar Situs web resmi Pemerintah Kabupaten Kolaka Situs web resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kolaka Kolaka

4242

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten%20Muna

Kabupaten Muna

Kabupaten Muna adalah salah satu Daerah Tingkat II atau kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan Ibu kota di Raha. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.057,69 km² atau ± 205.769 ha. dan berpenduduk sebanyak 223.991 jiwa pada tahun 2021. Sejarah Perjuangan Pembentukan Kabupaten Muna seiring dengan perjuangan pembentukan propinsi Sulawesi tengara. Dalam perjuangan ini dilakukan secara sinergis antara tokoh muda dan tokoh tua baik yang ada di muna ataupun yang ada diperantauan, baik perorangan maupun organisasi. Tokoh Muda seperti Idrus Efendi, Halim Tobulu, La Ode Enda dan La Ode Taeda Ahmad dikenal sangat gigih memperjuangkan pembentukan Kabupaten Muna. dan Propinsi Sulawesi Tenggara. Dengan oraganisasi para militer yang dibentuknya seperti Batalyon SADAR ( Sarekat Djasa Rahasia) dan Barisan 20 mereka terus menggalang dukungan guna perwujudan pembentukan kabupaten Muna dan Propinsi Sulawesi Tenggara. Bataliyon SADAR dan Barisan 20 pada awalnya dibentuk untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu ( NICA ) yang diboncengi Belanda yang mencoba kembali untuk melakukan penjajaahan terhadap Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaannya pada Tanggal 17 Agustus 1945. Dengan Jiwa patriotism yang tinggi Tokoh-Tokoh Muna tersebut melakukan perlawanan melalui gerakan bawah tanah dan perang terbuka. Tujuannya adalah mengusir colonial tersebut dari bumi Indonesia dalam hal ini termasuk di Muna. Fase I (Pertama), Pemerintahan Swapraja Pemerintahan Muna pada fase ini berstatus Swapraja dengan raja yang terakhir Laode Pandu yang dilantik oleh pemangku adat menjadi Raja Muna tanggal 24 Februari 1947 di Kota Wuna. Pada fase ini tidak dapat dilepaskan dengan perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Para pejuang Muna dengan dipelopori tokoh-tokoh Muna melakukannya dengan cara-cara yang lebih cerdik. Para tokoh dan rakyat pejuang daerah Muna baik perorangan maupun organisasi perjuangan antara lain Batalyon Sadar (Serikat Djasa Rahasia), Barisan 20 dan lain-lain. Mereka dipimpin oleh para tokoh dianataranya, Laode Muh Idrus Efendy dengan nama samaran Sitti Goladria, Laode Enda Anwar dengan nama samaran Soneangka, Laode Taeda Ahmad dan Halim Toboeloe. S Fase II (Kedua), Pemerintahan Kewedanan Pada fase ini ditandai dengan dibubarkan Daerah Afdeling Buton dan Laiwoi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 18 Tahun 1951 tanggal 20 Oktober 1951. Ini didasrakan Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 34 Tahun 1952 tentang pembentukan 7 (tujuh) Daerah Administratif Sulawesi Tenggara, pemerintahan Muna beralih status menjadi Kewedanan bersama-sama dengan Kewedanan Buton, Kendari, dan Kolaka. Masing-masing Kewedanan dipimpin oleh seorang KPN (Kepala Pemerintahan Negeri). Dan dalam sejarahnya Kewedanan Muna dipimpin, oleh : Abdul Razak, Ngitung, Andi Pawilloi, H Lethe, H Suphu Yusuf, Andi Jamuddin, F Latana. Fase III (Ketiga), Perjuangan Pembentukan Kabupaten Muna Bupati Sulawesi Tenggara yang kelima adalah Drs Laode Manarfa, tanggal 26 Juni S/D 31 Juli 1954 mengadakan sidang DPRD-SGR Sulawesi Tenggara di Raha, dengan menghasilkan ketetapan-ketetapan antara lain, Kabupaten Sulawesi Tenggara meliputi Kewedanan Kendari, Kolaka, dan Boea Pinang. Hasil keputusan tersebut harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat, sehingga untuk kepentingan perjuangan tersebut, anggota DPRD-SGR Sulawesi Tenggara berangkat ke Jakarta. Delegasi Muna diwakili oleh Laode Ado dan Supphu Yusuf. Hasil perjuangan tersebut disetujui oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Januari 1955. Berdasarkan ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan dan pemekaran kabupaten Sulawesi Tenggara menjadi dua Kewedanan, maka terjadilah polemik dan protes dari para tokoh masyarakat dan pemuda baik di Muna maupun di Makassar. Karena tujuan akhir terbentuknya Kewedanan Muna belum terwujud. Protes dan unjuk rasa dilakukan oleh para pemuda Muna baik yang ada di Muna maupun yang ada di Makassar. Unjuk rasa tesebut selalu ditujukan kepada Laode Ado sebagai delegasi Muna yang menghadap kepada Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan kenyataan tersebut, Raja Muna, Laode Pandu mengadakan rapat pada hari Senin, tanggal 12 September 1955 di Raha yang dihadiri tiga Kepala Distrik, yaitu Kepala Distrik Katobu, Kepala Distrik Kabawo, Kepala Distrik Tongkuno, dan Kepala Distrik Lawa tidak hadir. Selain itu turut pula hadir para Kepala Kampung, Ketua-ketua Partai/Organisasi, Pemuka Masyarakat, dan Pihak Kepolisian. Agenda rapat yakni mendengarkan delegasi DPRD-SGR SULTRA pada bulan Januari 1955, membicarakan tentang status daerah-daerah otonom dan status swapraja. Dan keputusannya antara lain, Muna diperjuangkan untuk menjadi daerah Swatantra dengan otonomi penuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka hasil rapat memutuskan memberikan mandat kepada Laode Rasjid dan Laode Ado untuk melaksanakan tugas menyusun program dan menetapkan langkah perjuangan untuk terbentuknya daerah Swatantra Muna, dan membentuk daerah persiapan pembentukan Kabupaten Muna. Pemberi mandat untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud ditanda tangani oleh sebanyak 102 orang. Selanjutnya, pada tanggal 5 Agustus 1956, para tokoh masyarakat Muna di Makassar yang tergabung dalam PRIM (Persatuan Rakyat Indonesia Muna), membentuk panitia pembentukan kabupaten Muna yang ditanda tangani oleh Laode Walanda sebagai Ketua dan Laode Hatali sebagai sekretaris yang ditujukan kepada MENDAGRI di Jakarta dan Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar dan 13 alamat lainnya Tanggal 2 September 1956 dibentuk Panitia Dewan Penuntut Kabupaten Muna di Raha dengan Ketua dan Sektretarisnya masing-masing Laode Hibi dan Laode Tuga dan disetujui oleh Raja Muna. Gelombang penuntutan pembentukan daerah setingkat Kabupaten juga muncul dari generasi muda Muna yang ada di Makassar. Pada tanggal 8 Februari 1958 terbentuk panitiaa penuntutan percepatan pembentukan Kabupaten Muna Muna dengan Ketua La Ode Walanda dan sekretaris Ando Arifin. Panitia ini kemudian mengutus delegasinya untuk mengahadap MENDAGRI di Jakarta. Delegasi ini dipimpin oleh La Ode Muh. Idrus Efendi. Tanggal 20 Maret 1958 Pemerintah Swapraja Buton mengeluarkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani Sultan Buton Laode Falihi, yang intinya menyetujui terbentuknya Kabupaten Muna. Mengenai batas-batas akan ditetapkan pada perundingan-perundingan yang akan datang. Sebagai realisasi pernyataan Sultan Buton tersebut maka diadakan rapat bertempat di Pendopo Sri Sultan Buton, yang hadir pada rapat tersebut ialah, Drs Laode Manarfa, Kepala Daerah Sulawesi Tenggara, Laode Falihi, Sultan Buton, Laode Pandu, Raja Muna, Laode A Salam dan Laode Hude masing-masing Kepala Distrik yang diperbantukan pada Kantor Swapraja Buton, sebagai yang mewakili Buton. Hadir juga Laode Muh Shalihin, Kepala Distrik Katobu dan Laode Rianse sebagai Distrik Lawa, mewakili Muna. Wujud dari pertemuan diatas yang disertai pernyataan-pernyatan Panitia dari tiap tingkat pejabat pemerintah, maka pada tanggal 6 Desember 1958 diutuslah empat orang Delegasi Muna untuk menghadap pemerintah pusat yakni Laode Muh Idrus Efendi, La Sipala, Laode Muh Badia Rere dan Laode Ado. Adapun penyandang dana keberangkatan Delegasi adalah Ham Ahing, Darwis Tungguno dan Wahid Kuntarati Hasil perjuangan tersebut oleh Mendagri menetapkan, Pulau Sulawesi dibagi 4 (empat) propinsi yaitu Sulawesi utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Pemerintah Pusat mengajukan para delegasi agar dipenuhi syarat-syarat berdirinya propinsi Sulawesi Selatan Tenggara, antara lain Sulawesi Selatan dibagi 4 (empat) Kabupaten, yaitu KPN Kolaka, KPN Kendari, KPN Buton, dan KPN Muna. Pada tanggal 20 hingga 22 Juli 1959 diadakan rapat raksasa yang dihadiri utusan Buton, Muna, Kendari, Kolaka masing-masing 15 orang, lima orang dari staf Kepala Daerah, empat KPN, dan empat Swapraja. Musyawarah itu dipimpin langsung Laode Manarfa dan dihadiri pula oleh unsur TNI, Abdul Kahar (Kuasa Perang), H Abdul Halik (Buton), Abdul Rahim Daeng Muntu (Muna), H L Lethe (Kendari), Abdul Wahab (Kolaka). Fase IV (Empat), Terbentuknya Kabupaten Muna Setelah melalui perjuangan yang panjang oleh para tokoh pejuang Muna, dan dilakukan tanpa pamrih dalam menghadapi berbagai tantangan, maka berdasarkan berbagai pertimbangan yang logis dan pertimbangan strategis, oleh pemerintah pusat menindaklanjuti yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi, termasuk didalamnya Kabupaten Muna dengan ibukotanya Raha. Pada awal pengusulan Kabupaten Muna terdiri dari empat Ghoerah (distrik, red) yaitu distrik Katobu, Distrik Lawa, Distrik Kabawo, dan Distrik Tongkuno. Dari empat distrik itu belum memenuhi kriteria untuk membentuk suatu kabupaten, maka diadakan pendekatan dengan beberapa tokoh pada saat itu yaitu tokoh Masyarakat Kulisusu, tokoh Masyarakat Wakorumba, dan tokoh Masyarakat Tiworo Kepulauan, yang pada saat itu ketiga distrik tersebut adalah distrik Kulisusu diwakili oleh Laode Ganiru dan Laode Ago, Distrik Wakorumba diwakili oleh Laode Hami dan Laode Haju, Distrik Tiworo diwakili oleh La Baranti. Berdasarkan kesepakatan yang utuh dan bulat dari tokoh – tokoh tersebut untuk bergabung dalam pemerintahan Kabupaten Muna, maka doktrin untuk terbentuknya Kabupaten Muna sudah tidak ada masalah lagi. [] Geografi Kabupaten Muna terletak di jazirah sulawesi bagian tenggara, meliputi bagian utara pulau muna, serta pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar kawasan tersebut, Secara astronomis, Kabupaten Muna terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dariutara ke selatan di antara 4015’ – 5015’ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 122030’ – 123015’ Bujur Timur. Luas dan Batas Wilayah Luas daratan Kabupaten Muna seluas 2.057,69 km² atau 205.769 ha, berbatasan dengan: Topografi dan Hidrologi Kabupaten Muna, setelah dimekar dengan Kabupaten Muna Barat, memiliki luas wilayah daratan ± 2.057,69 km2 atau ± 205.769 ha. Secara garis besar, ketinggian daratan Kabupaten Muna bervariasi antara 0->1000 m di atas permukaan laut (dpl). Namun, sebagian besar dari luas daratan Kabupaten Muna berada pada ketinggian 25–100 m dpl, yaitu sebesar 33,13% dari luas daratan Kabupaten Muna. Sedangkan luas daratan yang mempunyai ketinggian >1000 m dpl hanya sekitar 0,02% dari luas keseluruhan daratan Kabupaten Muna. Secara geologis, Kabupaten Muna terdiri dari beberapa batuan. wilayah muna bagian selatan terdiri dari tanah podsolik merah dan kuning. Iklim Kabupaten Muna mempunyai iklim tropis seperti sebagian besar daerah di Indonesia, dengan suhu rata-rata sekitar 26–30 °C. Demikian juga dengan musim, Kabupaten Muna mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada umumnya musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai dengan Juni dimana angin yang mengandung banyak uap air bertiup dari Benua Asia dan Samudra Pasifik sehingga menyebabkan hujan. Sedangkan musim kemarau terjadi antara Juli sampai November, pada bulan ini angin bertiup dari Benua Australia yang sifatnya kering dan sedikit mengandung uap air. Secara rata-rata, banyaknya hari hujan tiap bulan pada tahun 2016 adalah 16 hari dengan rata-rata curah hujan 172,00 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 432,50 mm dengan jumlah hari hujan sebesar 21 hari hujan. Pemerintahan Kabupaten Muna merupakan kabupaten yang berada di bawah administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibukota Kabupaten Muna adalah Raha yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Muna. Susunan pemerintahan Kabupaten Muna adalah Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Dinas, Badan, Kantor, serta Sekretariat Kecamatan, dan Desa. Pemerintahan daerah juga berkoordinasi pula dengan kantor kementrian di daerah, lembaga negara setingkat kementrian di daerah, lembaga pemerintahan non kementrian di daerah. Daftar Bupati Bupati Kabupaten Muna hasil pemilihan kepala daerah tahun 2016 adalah Rusman Emba, ST. Dewan Perwakilan Komposisi jumlah anggota DPRD Kabupaten Muna yang merupakan hasil pemilu tahun 2019 sebanyak 30 orang, terdiri dari Hanura 5 orang, Demokrat 4 orang, Golkar 4 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 4 orang, PKB 4 orang, Gerindra 3 orang, Nasdem 2 orang, PKS 2 orang, PAN 1 orang dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 orang. Jumlah anggota DPRD kab. Muna adalah 30 orang yang terdiri dari 4 perempuan dan 26 laki-laki. Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan selama tahun 2019 adalah 63 buah. Kecamatan Pemekaran Daerah Langkah pembentukan dua wilayah otonomi baru Kota Raha dan Muna Timur masih menunggu keran moratorium terbuka. Masyarakat Muna Timur dan Kota Raha, dipastikan harus bersabar dan terus bekerja untuk mewujudkan keinginan mandiri dari Kabupaten Muna.[] Penduduk Jumlah Penduduk Penduduk Kabupaten Muna berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 223.991 jiwa yang terdiri atas 110.326 jiwa penduduk laki-laki dan 113.665 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 66.562 rumah tangga. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 92,62. Kepadatan penduduk di Kabupaten Muna tahun 2016 mencapai 105 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 5 orang. Kepadatan Penduduk di 22 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Katobu dengan kepadatan sebesar 2.413 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Tongkuno dan Batukara masing-masing sebesar 36 jiwa/km2. Ketenagakerjaan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Muna Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muna pada Tahun 2015 sebesar 1.899 pekerja yang terdiri dari 874 laki-laki dan 1.027 perempuan. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpendidikan terakhir S1 yaitu sebesar 32,23 persen (612 pekerja). Sosial Pendidikan Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Muna selama ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator yang dapat mengukur tingkat perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Muna seperti banyaknya sekolah, guru dan murid. Pada tahun 2016 jumlah sekolah Taman Kanak-kanak (TK) yaitu 233 unit, jumlah guru pada tahun 2016/2017 yaitu 739 orang . Demikian pula jumlah murid pada tahun 2016/2017 menjadi 5.011 orang. Rasio antara guru terhadap sekolah TK adalah 47 orang, rasio murid terhadap sekolah rata-rata 47 orang dan murid terhadap guru rata-rata 20 orang. Rasio murid terhadap sekolah rata-rata 3 orang dan murid terhadap guru rata-rata 20 orang. Jumlah Sekolah Dasar pada tahun ajaran 2016 berjumlah 232 unit, jumlah guru sebanyak 2.567 orang, sedangkan jumlah murid sebanyak 52.137 orang. Rasio guru terhadap sekolah pada tahun ajaran 2005/2006 rata-rata 7 orang setiap sekolah, rasio murid terhadap sekolah rata-rata 144 orang, sedangkan rasio murid terhadap guru rata-rata 20 orang. Pada tahun ajaran 2016 jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) berjumlah 74 unit, guru berjumlah 1.324 orang dan murid sebanyak 16,934. Rasio antara guru dan sekolah rata-rata 20 orang per sekolah, rasio murid terhadap sekolah rata-rata 261 orang dan rasio murid terhadap guru rata-rata 13 orang. Jumlah Sekolah Tanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada tahun ajaran 2016 berjumlah 55 unit, jumlah guru 857 orang dan murid sebanyak 11.976 orang. Rasio guru per sekolah pada tahun ajaran 2005/2006 rata-rata 24 orang, rasio murid terhadap sekolah rata-rata 24 orang, rasio murid sekolah rata-rata 292 orang dan murid terhadap guru rata-rata 14 orang. Jumlah perguruan tinggi tahun ajaran 20016 sebanyak 3 (tiga) unit dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1.265 orang dan tenaga pengajar/dosen tetap dan tidak tetap sebanyak 159 orang. Kesehatan Jumlah fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Plus) pada tahun 2004 berjumlah 127 unit . Fasilitas kesehatan tersebut terdiri dari Rumah Sakit sebanyak 1 unit, Puskesmas 19 unit, Puskesmas Pembantu 100 unit dan Puskemas Plus 7 unit. Tenaga kesehatan (tenaga medis dan paramedis) tahun 2005 berjumlah 554 orang yang terdiri atas tenaga dokter 33 orang, bidan 73 orang, perawat 325 orang, SKM/Apoteker 15 orang dan tenaga kesehatan lainnya 94 orang. Agama Pada tahun 2005 terlihat bahwa jumlah sarana peribadatan sebanyak 493 buah yang terdiri atas masjid 350 buah, langgar/surau/mushallah 97 buah, gereja 24 buah dan pura/vihara 22 buah. Ekonomi Keuangan Daerah Kelancaran kegiatan pemerintah dan pembangunan sangat tergantung tersedianya biaya, baik untuk administrasi maupun kegiatan lainnya. Dana pembangunan daerah berasal dari bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Pada tahun anggaran 2017, realisasi pendapatan daerah otonom Kabupaten Muna, mencapai angka sebesar Rp.1106,34 miliar. Sementara itu realisasi belanja tahun 2017 berjumlah Rp.1123,65 miliar. Jumlah realisasi pendapatan daerah otonom Kabupaten Muna tahun 2017 sebesar Rp. 1106,34 miliar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.80,53 miliar dan pendapatan transfer Rp.1025,81 miliar. Sementara itu jumlah belanja daerah Kabupaten Muna tahun anggaran 2017 sebesar Rp.1123,65 miliar terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.666,65 miliar, belanja modal Rp.292,19 miliar, belanja tidak terduga Rp.194,55 juta, dan belanja transfer Rp.164,61 miliar. Perbankan dan Asuransi Kegiatan perbankan di Kabupaten Muna dilayani oleh beberapa bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Bank-bank tersebut antara lain Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Danamon, Bank Pembangunan Daerah, BPR Hara Lata, dan BNI Syariah. Selain itu, terdapat Bank Mandiri yang datanya mulai dikumpulkan sejak tahun 2018. Bank-bank tersebut melayani berbagai aktivitas masyarakat Kabupaten Muna mulai dari tabungan, deposito, pinjaman, dan kredit usaha. Pada tahun 2017 total dana di bank yang ada di Kabupaten Muna sebesar Rp.947 miliar dengan jumlah rekening sebanyak 93.492 rekening. Dana-dana tersebut berasal dari rekening giro sebanyak 2.163 rekening dengan nilai mencapai Rp.129 miliar, kemudian deposito sebanyak 937 rekening dengan nilai mencapai Rp.207,18 miliar dan rekening tabungan sebanyak 90.392 rekening dengan nilai rekening sebesar Rp.610 miliar. Untuk posisi kredit, dapat diketahui bahwa sektor lainnya merupakan sektor yang memiliki kredit paling besar di bank tahun 2017. Jumlah kredit sektor lainnya tahun 2017 sebesar Rp.320,61 miliar, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan berjumlah Rp.19,14 miliar, dan sektor bangunan jasa berjumlah Rp.3 miliar. Jumlah kredit ini tidak termasuk kredit di BNI Cabang Raha, BRI Cabang Raha, dan Bank Mandiri. Di bidang asuransi, terdapat dua jasa asuransi yang cukup diminati oleh masyarakat Kabupaten Muna, yaitu Asuransi Bumiputera dan Asuransi Jiwasraya. Keduanya memberikan polis pertanggungan kepada anggotanya sesuai kesepakatan. Pada tahun 2017 ada sebanyak 1068 polis yang diproduksi oleh lembaga asuransi dengan jumlah pertanggungan senilai Rp.15,03 miliar. Data ini tidak termasuk asuransi jiwasraya. Harga Kegiatan pencatatan harga pada kurun waktu tertentu merupakan aktivitas yang sangat penting dalam memantau kegiatan perekonomian, karena harga merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat stabilitas ekonomi atau keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan barang dan jasa. Adapun harga yang disajikan dalam bab ini meliputi harga 9 bahan pokok dan 12 bahan pokok di kabupaten Muna. Pertanian Tanaman Pangan Pertanian tanaman pangan di Kabupaten Muna berupa padi, baik padi sawah maupun padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Secara umum, luas panen dan produksi tanaman pangan tahun 2017 ada yang mengalami kenaikan juga ada yang mengalami penurunan. Produksi padi sawah dan padi ladang tahun 2017 mengalami penaikan. Produksi padi sawah tahun 2017 sebesar 3.075,60 ton, sedangkan padi ladang mencapai 1.055,60 ton. Perkebunan Komoditas utama perkebunan Kabupaten Muna berupa jambu mete, coklat, kelapa, kopi dan kemiri. Pada tahun 2017 produksi tanaman perkebunan terbesar di kabupaten Muna adalah jambu mete yang mencapai 7.245 ton. Peternakan Populasi sapi potong di Kabupaten Muna pada tahun 2017 adalah 56.795 ekor. Produksi daging sapi potong di Kabupaten Muna pada tahun 2017 sebanyak 105.060 kg. Produksi daging ayam buras adalah produksi daging unggas terbesar di Kabupaten Muna mencapai 714.219 kg. Untuk produksi telur, ayam buras menghasilkan telur unggas terbesar yaitu mencapai 1.031.862 kg. Perikanan Produksi perikanan di Kabupaten Muna terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap mencapai 19.889,88 ton. Sementara produksi perikanan budidaya berjumlah 52.977,9 ton. Kehutanan Hutan masih merupakan salah satu kawasan Kabupaten Muna yang terbesar. Jenis kawasan hutan yang terluas di Kabupaten Muna adalah hutan produksi, yaitu sebesar 43.037,42 hektar atau 58,27 persen dari luas seluruh kawasan hutan di Kabupaten Muna. Sedangkan kawasan hutan yang paling kecil luasnya adalah kawasan konservasi yaitu seluas 10,5 hektar atau 0,01 persen dari keseluruhan luas hutan di Kabupaten Muna. Industri dan Energi Industri Pembangunan di bidang industri ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, meratakan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menunjang pembangunan daerah, serta memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berpijak dari amanat tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Muna memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuka berbagai macam kegiatan dalam bidang industri. Di Kabupaten Muna tahun 2016 tercatat ada sebanyak 320 perusahaan dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2087 orang, dengan nilai investasi sebesar 33,64 miliar dan nilai produksi 90,479 miliar. Pada Tabel 6.1.2. disajikan data industri per kecamatan. Industri terbanyak ada di Kecamatan Katobu berjumlah 74 industri. Sedangkan Kecamatan Kontukowuna paling sedikit jumlah industrinya, yaitu 1 industri. Sementara itu, Kecamatan Marobo, Towea, dan Batukara belum ada industri. Listrik Di Kabupaten Muna, kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik sebagian besar diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Raha, yang sebelumnya merupakan ranting dari PLN Cabang Bau-Bau, sedangkan bagi masyarakat yang tidak terjangkau dengan jaringan listrik dari PLN biasanya menggunakan lampu minyak tanah dan tenaga listrik non PLN sebagai alat penerangan. Jumlah pelanggan listrik berdasarkan data PLN Rayon Raha pada tahun 2017 adalah 47.285 pelanggan dengan jumlah listrik yang terjual sebanyak 56 juta KWh. Air Minum Air Minum Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih yang berdomisili di ibukota Kabupaten Muna sebagian besar dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sedangkan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pedesaan umumnya menggunakan air dari sumur, mata air dan air hujan. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan air bersih dewasa ini diarahkan pada peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan air minum dengan maksimal agar dapat menjangkau masyarakat pedesaan. Pada tahun 2017, pelanggan PDAM Kabupaten Muna adalah 5.196 pelanggan. Jumlah ini tidak termasuk pelanggan khusus, yaitu pelanggan yang membeli air dengan tangki atau jerigen. Jumlah air yang disalurkan pada tahun 2017 adalah sebanyak 770.140 m³ dan nilai penjualan sebesar Rp. 4,25 miliar.[] Hotel dan Pariwisata Hotel Di Kabupaten Muna terdapat beberapa fasilitas akomodasi, seperti hotel, losmen, dan penginapan. Fasilitas penginapan ini, terpusat di Raha ibukota Kabupaten Muna dan hanya ada 1 (satu) penginapan yang ada di Wakuru ibukota Kecamatan Tongkuno. Jumlah hotel/losmen/penginapan yang ada di Kabupaten Muna tahun 2017 berjumlah 23. Jumlah kamar yang disewakan sebanyak 243 kamar dengan jumlah tempat tidur sebanyak 381 tempat tidur. Tarif hotel/losmen/ penginapan tersebut pada tahun 2017 beraneka ragam, yaitu diantara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 600.000,-per malam. Pariwisata Kabupaten Muna memiliki objek wisata yang layak didatangi para pelancong. Mulai dari danau, goa hingga pantai, sampai ke spot lainnya yang tak kalah seru. Berikut ini daftar objek wisata yang ada di Kabupaten Muna [: Pantai meleura Danau Napabale Danau Motonuno Danau Moko Pantai Walengkabola Mata Air Fotuno Rete Danau Ubur-ubur Lohia Puncak Wakila Tanjung Labora Situs Peninggalan Purbakala Liang Kobori dan Metanduno Pantai Bungin Pinungan Air Terjun Kalima-lima Puncak Lakude Masalili Perdagangan Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang mampu menggerakkan perekonomian suatu wilayah. Kabupaten Muna merupakan daerah kepulauan sehingga transaksi yang terjadi sebagian merupakan perdagangan antar pulau. Nilai dan volume perdagangan antar pulau yang tercatat di Kabupaten Muna diperoleh dari Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna. Adapun komoditas perdagangan antar pulau yang ada di Kabupaten Muna antara lain hasil pertanian tanaman pangan berupa kacang tanah dikupas dan jagung. Hasil perkebunan, meliputi kopra, jambu mete gelondongan, jambu mete dikupas, coklat/kakao, kemiri berkulit, kelapa biji. Hasil hutan berupa kayu jati gergajian, kayu jati kasar, kayu rimba, meubel dan furnitur, serta komponen bahan bangunan. Komoditas lainnya seperti hasil perikanan dan hasil peternakan. Nilai perdagangan antar pulau di Kabupaten Muna pada tahun 2017 mencapai Rp. 402 miliar. Untuk membantu masyarakat miskin, pemerintah menyalurkan beras miskin (raskin) kepada masyarakat. Selama tahun 2017, penyaluran beras miskin di Kabupaten Muna meningkat sebesar 10 persen yaitu dari 2.381,22 ton tahun 2016 naik menjadi 2.619,36 ton pada tahun 2017. Penyaluran beras miskin terbanyak di Kabupaten Muna adalah di Kecamatan Lohia yaitu 240,12 ton. Beras yang masuk ke Kabupaten Muna melalui Perum Bulog Kansilog Raha selama tahun 2017 adalah sebanyak 4,366 juta ton. Beras tersebut berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 3,946 juta ton dan yang berasal dari dalam Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 420 ribu ton. Media Stasiun TV di Kota Raha RTV Raha - 60 UHF (mulai 23 Juli 2014) Transportasi dan Komunikasi Sarana angkutan dan komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang dapat mendukung terciptanya kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan perekonomian antar wilayah. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam melakukan kegiatan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Panjang jalan di Kabupaten Muna tahun 2017 adalah 1.102,614 km yang terdiri dari 106,23 km jalan nasional, 34,40 km jalan provinsi dan 961,984 km jalan kabupaten. Angkutan Darat Angkutan darat terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Muna dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikarenakan masyarakat semakin membutuhkan kendaraan untuk membantu memperlancar kegiatan sehari-hari mereka. Pada tahun 2017 jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Muna sebanyak 2.759 unit. Angkutan Laut Kabupaten Muna terletak di daratan Pulau Muna bagian utara dan Pulau Buton bagian barat serta pulau-pulau lain yang ada disekitarnya. Jumlah kunjungan kapal yang berlabuh pada tahun 2017 tercatat 5.354 kunjungan kapal lebih banyak dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 5.099 kunjungan, atau mengalami peningkatan 5 persen. Sementara itu jumlah penumpang turun pada tahun 2018 berjumlah 289.289 orang dan penumpang naik berjumlah 246.329 orang. Komunikasi Kantor Pos dan Giro di Kabupaten Muna terdiri dari Kantor Pos Induk yang terdapat di Kota Raha, Kantor Pos Pembantu, Pos Keliling, Bis Surat, dan Kantor Pos Desa. Jumlah keseluruhan Kantor Pos di Kabupaten Muna pada tahun 2017 adalah 7 unit, terdiri dari Kantor Pos dan Giro 1 unit, Kantor Pos Pembantu 2 unit dan Kantor Pos Desa 4 unit. Selain melalui Kantor Pos, komunikasi dapat dilakukan melalui telepon. Kapasitas sambungan otomatis di Kantor Telkom Raha selama tahun 2017 berjumlah 3.250 sambungan. Referensi Pranala luar Situs resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Muna Muna